BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1.
Beban dan Pendapatan Perusahaan Langkah pertama yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan koreksi
fiskal atas laporan laba rugi perusahaan sesuai dengan undang-undang perpajakan guna menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. Koreksi fiskal dilakukan karena terdapat perbedaan perhitungan laba perusahaan secara komersial yang berdasarkan Standar Akuntasi Keuangan dan laba secara fiskal yang didasarkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai beban-beban dan pendapatan perusahaan.
4.1.1. Beban - Beban Perusahaan a.
Beban Penjualan Beban penjualan yang ada di dalam laporan keuangan adalah nilai transaksi penjualan rak gudang dan furniture yang dilakukan perusahaan kepada para customer.
b.
Beban Iklan dan Promosi Beban iklan dan promosi dikeluarkan untuk membiayai seluruh kegiatan
perusahaan
dalam
rangka
memperkenalkan
dan
mempromosikan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. c.
Beban Jamuan Beban jamuan dikeluarkan perusahaan untuk membiayai seluruh kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menjamu klien perusahaan.
d.
Beban Perjalanan Dinas Perusahaan mengeluarkan biaya untuk perjalanan dinas karyawan perusahaan untuk melakukan dinas dalam rangka mempromosikan produk atau bertemu dengan klien dan semua yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan.
e.
Beban Gaji Beban ini dikeluarkan perusahaan untuk membayar gaji, bonus, dan tunjangan kepada karyawan perusahaan sesuai dengan jabatan
41
42 masing-masing. Perusahaan memberikan tunjangan PPh 21 sesuai peraturan pajak yang berlaku kepada seluruh karyawan. f.
Beban Lain-Lain Beban yang tidak dapat dihubungkan langsung dengan kegiatan usaha utama perusahaan.
g.
Beban Proyek Beban yang dikeluarkan untuk memperoleh berbagai barang modal yang digunakan untuk proyek perusahaan seperti tanah, bangunan, peralatan, perabot, mesin, kendaraan, dll yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun.
h.
Beban Transportasi Perusahaan mengeluarkan biaya angkut pengiriman penjualan barang dagangan dari gudang perusahaan ke customer, baik di dalam maupun di luar kota. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengangkut barang dagangan ini dijadikan beban transportasi oleh perusahaan.
i.
Beban Piutang Tak tertagih Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk piutang yang timbul dari transaksi bisnis dan ternyata tidak dapat ditagih.
j.
Beban Pos dan Materai Biaya yang digunakan untuk mengirim surat atau dokumen – dokumen dan membeli materai – materai yang biasa digunakan untuk perjanjian – perjanjian perusahaan.
k.
Beban Perlengkapan Kantor Beban
yang
dikeluarkan
oleh
perusahaan
untuk
membeli
perlengkapan kantor, seperti lemari, meja, komputer, handphone, dan lain-lain. l.
Biaya Keperluan Sehari-hari Biaya ini dikeluarkan untuk kebutuhan kantor seperti membeli air minum, tissue, pewangi ruangan, dll.
m.
Beban Asuransi Beban asuransi merupakan biaya yang dibayarkan oleh perusahaan kepada perusahaan asuransi.
n.
Beban Sewa Kantor
43 Perusahaan mengeluarkan beban sewa kantor untuk membayar biaya sewa kantor yang ditempati untuk menjalankan seluruh kegiatan operasional perusahaan. o.
Beban Administrasi Kantor Biaya administrasi yang dikeluarkan perusahaan untuk keperluan kantor seperti pembelian tinta, amplop, map plastik, dan lain sebagainya.
p.
Beban Pajak Beban pajak penghasilan perusahaan selama periode laporan yang terdiri dari PBB, Pasal 4 ayat (2), dan penalty. Penalty ini merupakan sanksi yang diterima perusahaan diluar Pajak Penghasilan tetapi masih dalam lingkup perpajakan.
q.
Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Perusahaan mengeluarkan biaya perbaikan dan pemeliharaan untuk biaya pemeliharaan kantor, perawatan peralatan kantor seperti AC, komputer, meja dan kursi, dan lain-lain.
r.
Beban Komunikasi Beban komunikasi dikeluarkan perusahaan untuk membiayai telepon kantor, voucher handphone, fax dan biaya internet. Biaya ini dikeluarkan untuk membiayai kegiatan komunikasi perusahaan dengan klien atau pihak lainnya, seperti melakukan penagihan, menghubungi sales, melakukan pembelian, dan untuk kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha
s.
Beban Penyusutan Beban penyusutan yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan beban yang terdiri dari beban penyusutan inventaris kantor, beban penyusutan kendaraan dan beban penyusutan bangunan. Perusahaan menggunakan metode garis lurus dan mengklasifikasikan aktiva tersebut menjadi beberapa kelompok sesuai dengan masa manfaat dari aktiva tersebut.
t.
Beban Pengembangan Tanah / Bangunan Beban ini dikeluarkan perusahaan dalam rangka mengembangkan tanah / lahan seperti perizinan (izin prinsip, izin lokasi, IMB global dan sertifikat), pematangan lahan, sarana dan prasarana (jalan
44 masuk/utama, jalan lingkungan, saluran utama/lingkungan, goronggorong, jembatan), dan lain sebagainya. Beban dalam rangka mengembangkan bangunan seperti membangun pabrik, pemasangan telepon dan PAM, serta biaya pemasangan daya listrik untuk pabrik.
4.1.2. Pendapatan Perusahaan a.
Pendapatan Bunga Pendapatan yang diterima atas jasa pinjaman uang yang diberikan kepada pihak lain dan bersifat final.
b.
Biaya Bunga Pinjaman Biaya berupa bunga yang harus ditanggung perusahaan sehubungan dengan peminjaman dana dari pihak lain.
c.
Selisih Kurs Realisasi keuntungan/kerugian selisih kurs yang dialami perusahaan disebabkan karena perusahaan membeli barang-barang dalam negeri dan melakukan pembayaran menggunakan dolar.
d.
Pendapatan Lain-Lain Pendapatan lain-lain berasal dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
e.
Biaya Bank Biaya bank digunakan untuk mengeluarkan administrasi bank, seperti: beban administrasi kliring, biaya materai, bank charges, biaya transfer bank, dan biaya buku cek & giro.
f.
Laba (Rugi) Investasi Laba (rugi) investasi perusahaan yaitu laba atau rugi yang didapat perusahaan dari investasi saham.
g.
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Laba atau rugi yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak.
45 4.2.
Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Laba Rugi dari Hasil Analisis Biaya dan Pendapatan Didalam akuntansi komersil semua biaya yang berkaitan dengan kegiatan
operasional perusahaan dapat dijadikan pengurang penghasilan sehingga laba menjadi kecil dan pembayaran pajak juga menjadi lebih rendah. Tetapi berbeda dengan Undang-Undang Perpajakan, tidak semua biaya dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto sehingga untuk memperoleh laba fiskal dalam menghitung Pajak Penghasilan Badan, maka laporan keuangan komesial perusahaan harus dikoreksi terlebih dahulu sehingga menghasilkan laporan keuangan fiskal yang dijadikan dasar perhitungan laba fiskal. Koreksi fiskal dilakukan karena adanya perbedaan waktu dan perbedaan tetap. Terdapat 2 macam koreksi fiskal yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi fiskal positif merupakan koreksi fiskal yang dilakukan akan mengakibatkan pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan keuangan komersial sehingga menyebabkan bertambahnya penghasilan kena pajak. Sedangkan koreksi negatif merupakan koreksi fiskal yang dilakukan akan mengakibatkan penambahan biaya yang akan diakui dalam laporan keuangan komersial sehingga menyebabkan berkurangnya penghasilan kena pajak. Berdasarkan analisis biaya dan pendapatan yang ada di PT AMD maka terdapat koreksi fiskal untuk tahun 2011 adalah sebagai berikut :
46 Tabel 4.1 Rekonsiliasi Perhitungan Laba Komersial dan Fiskal Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011
Koreksi Komersial
Perusahaan
Fiskal Perusahaan
Koreksi Penulis
Penulis
Penjualan
Keterangan
66,321,087,846
(4,319,376,578)
62,001,711,268
(4,319,376,578)
62,001,711,268
Harga Pokok Penjualan
(41,726,679,536)
-
(41,726,679,536)
-
(41,726,679,536)
24,594,408,310
(4,319,376,578)
20,275,031,732
(4,319,376,578)
20,275,031,732
Iklan dan promosi
(51,321,034)
10,668,200
(40,652,834)
10,668,200
Jamuan
(85,421,104)
(85,421,104)
(85,421,104)
Perjalanan dinas
(468,596,744)
(468,596,744)
(468,596,744)
Laba Kotor
Beban Penjualan:
Beban harian penjualan
(40,652,834)
(355,237,773)
(355,237,773)
(355,237,773)
Beban Gaji
(3,864,754,805)
(3,864,754,805)
(3,864,754,805)
Beban Lain-lain
(1,657,801,355)
Beban proyek
(2,756,600,297)
(2,756,600,297)
(2,756,600,297)
(856,891,975)
(856,891,975)
(856,891,975)
Beban transportasi
16,736,300
(1,641,065,055)
16,736,300
(1,641,065,055)
Cadangan piutang tak tertagih Jumlah Beban Penjualan
(836,896,634)
836,896,634
-
836,896,634
-
(10,933,521,722)
864,301,134
(10,069,220,588)
864,301,134
(10,069,220,588)
Beban Umum dan Administrasi : Pos dan materai
(23,549,041)
(23,549,041)
(23,549,041)
Perlengkapan kantor
(114,451,776)
(114,451,776)
(114,451,776)
Biaya keperluan sehari-hari
(63,304,705)
(63,304,705)
(63,304,705)
Asuransi
(161,923,634)
(161,923,634)
(161,923,634)
Sewa Kantor
(304,171,968)
(304,171,968)
(304,171,968)
Administrasi kantor
(494,870,116)
Beban pajak
(578,861,598)
Perbaikan dan pemeliharaan
(157,239,401)
Komunikasi
(194,657,975)
(13,469,828)
(208,127,803)
13,469,828
(181,188,147)
Penyusutan
(1,311,785,368)
18,198,569
(1,293,586,799)
11,515,253
(1,300,270,115)
(494,870,116) 578,861,598
-
(494,870,116) 486,714,336
(157,239,401)
(92,147,262) (157,239,401)
Pengembangan tanah / bangunan
(149,474,250)
(149,474,250)
(149,474,250)
Jumlah Beban Umum dan Administrasi
(3,554,289,831)
Laba/Rugi Neto Usaha
10,106,596,757
583,590,339
(2,970,699,492)
511,699,417
7,235,111,653
(3,042,590,414) 7,163,220,730
Pendapatan Lain-lain : Pendapatan bunga Biaya bunga pinjaman
3,186,829
(3,186,829)
-
(3,186,829)
-
(1,523,293,308)
(1,523,293,308)
(1,523,293,308)
(1,936,243,293)
(1,936,243,293)
(1,936,243,293)
Laba(rugi) selisih kurs bersih
47 Laba(rugi) penjualan aktiva tetap Pendapatan lain-lain Biaya bank
-
-
-
21,616,400
21,616,400
21,616,400
(136,194,023)
(136,194,023)
(136,194,023)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain
(3,570,927,394)
Laba Bersih Sebelum Pajak PPh Tahun 2011 Laba Bersih Sesudah Pajak
6,535,669,363
(3,186,829)
(3,574,114,223)
(3,186,829)
(3,574,114,223)
3,660,997,430
3,589,106,507
915,249,250
897,276,500
2,745,748,180
2,691,830,007
Analisis biaya dan pendapatan pada laporan laba rugi tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1.
Nilai penjualan yang ada di dalam laporan keuangan adalah nilai transaksi penjualan rak gudang dan furniture yang dilakukan perusahaan kepada para customer selama tahun 2011. Nilai penjualan harus dikoreksi karena terdapat penghasilan sewa gedung sebesar Rp 4.319.376.578,-. Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2002 dan Kep-227/PJ./2002 menyatakan bahwa penghasilan atas sewa ruangan dan atau tanah yang dimiliki Wajib Pajak Badan harus dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Sesuai dengan pasal 4 ayat (2) UU Pajak Penghasilan bahwa penghasilan yang telah dikenakan pajak final tidak perlu dihitung kembali pada akhir tahun pajak untuk menghitung PPh terutang.
2.
Beban iklan dan promosi adalah beban yang dikeluarkan perusahaan untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk promosi yang telah dilakukan oleh perusahaan berupa iklan dan media cetak lainnya. Beban iklan dan promosi pada tahun 2011 yang telah dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 51.321.034,-, dan terdapat koreksi sebesar Rp 10.668.200,- karena perusahaan tidak membuat daftar nominatifnya. Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran biaya promosi dan apabila tidak dipenuhi maka biaya promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan yang
48 terdapat
dalam
Pasal
6
Peraturan
Menteri
Keuangan
RI
Nomor
02/PMK.03/2010. 3.
Beban jamuan dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai seluruh kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menjamu klien perusahaan. Besarnya beban jamuan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 85.421.104,- dan tidak perlu dilakukan koreksi karena perusahaan membuat daftar nominatif sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986. Perusahaan wajib membuat daftar nominatif untuk seluruh beban jamuan agar dapat dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
4.
Beban perjalanan dinas pada tahun 2011 yang telah dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 468.596.744,-. Beban ini berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk perusahaan atau bertemu dengan klien. Beban perjalanan dinas dapat dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto selama terdapat bukti perjalanan seperti tiket pesawat / kereta serta bukti akomodasi seperti tempat penginapan. Perusahaan menyimpan bukti perjalanan sehingga beban perjalanan dinas dapat dijadikan biaya pengurang sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan tidak perlu dikoreksi.
5.
Beban harian penjualan yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2011 sebesar Rp 355.237.773 yang meliputi pembelian bon dan cek. Atas beban ini tidak perlu dikoreksi karena sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh No. 36 Tahun 2008 tentang biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto
6.
Beban gaji tidak perlu dikoreksi, karena sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh No. 36 Tahun 2008 tentang biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Beban gaji merupakan beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan seperti biaya gaji dan THR. Beban gaji yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 3.864.754.805,-.
7.
Beban lain-lain yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 1.657.801.355,-. Beban lain-lain ini merupakan komisi, biaya proyek, dan sewa mobil yang berhubungan dengan aktivitas
49 perusahaan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 beban lain-lain perlu dikoreksi sebesar Rp 16.736.300,- karena terdapat beban yang tidak boleh dijadikan pengurang penghasilan bruto dan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha yaitu pembelian parcel, kartu natal, persalinan, dan sponsorship gathering. 8.
Beban proyek yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 2.756.600.297,-. Beban ini merupakan beban dalam rangka pelaksanaan proyek dan pembelian peralatan proyek. Beban ini tidak perlu dikoreksi karena berkaitan langsung dengan kegiatan usaha dan perusahaan memberikan bukti yang jelas sehingga dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
9.
Beban transportasi merupakan biaya bagi perusahaan untuk mengangkut barang dagangan yang telah diproduksi untuk dikirim ke customer. Biaya ini dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan sehingga tidak perlu dikoreksi karena berkaitan secara langsung dengan kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Besarnya beban transportasi yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2011 sebesar Rp 856.891.975,-.
10.
Beban piutang tak tertagih pada tahun 2011 sebesar Rp 836.896.634,digunakan perusahaan untuk piutang yang timbul dari transaksi bisnis dan ternyata tidak dapat ditagih. Atas biaya ini dilakukan koreksi positif, karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu didalam pasal 6 ayat 1 huruf h UndangUndang PPh Nomor 36 tahun 2008 sehingga tidak dapat dijadikan sebagai biaya.
11.
Beban pos dan materai yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2011 sebesar Rp 23.549.041,-. Atas beban pos dan materai tidak perlu dikoreksi karena biaya tersebut dikeluarkan untuk pekerjaan dan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Hal ini diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh No.36 tahun 2008.
12.
Beban perlengkapan kantor yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2011 sebesar Rp 114.451.776,-. Beban perlengkapan kantor dikeluarkan untuk membayar seluruh pengeluaran perusahaan untuk membeli seluruh keperluan kantor yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan baik secara
50 langsung maupun tidak langsung selain alat tulis kantor sehingga tidak perlu dilakukan koreksi karena telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. 13.
Biaya keperluan sehari-hari dikeluarkan perusahaan pada tahun 2011 sebesar Rp 63.304.705,-. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh No. 36 Tahun 2008 biaya ini dapat menjadi pengurang penghasilan bruto sehingga tidak perlu dikoreksi.
14.
Beban asuransi pada tahun 2011 yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 161.923.634,-. Perusahaan membayar biaya asuransi kepada perusahaan pemberi asuransi kesehatan dan menjadi penambahan penghasilan bagi pegawai perusahaan sehingga biaya ini tidak perlu dikoreksi karena dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
15.
Beban sewa kantor adalah biaya yang dikeluarkan setiap tahun oleh perusahaan untuk membayar sewa atas bangunan yang dijadikan sebagai kantor perusahaan. Biaya ini baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha sehingga tidak perlu dilakukan koreksi karena telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Besarnya beban kantor yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 304.171.968,-.
16.
Beban administrasi kantor dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran administrasi kantor yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Atas beban ini tidak perlu dilakukan koreksi karena sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Besarnya administrasi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 494.870.116,-.
17.
Beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2011 sebesar Rp 578.861.598,-. Beban pajak ini meliputi PBB sebesar Rp 92.147.262,-, PPh Pasal 4 ayat (2) (final) sebesar Rp 439.757.677,-, dan penalty sebesar Rp 46.956.659,-. Atas beban ini yang harus dikoreksi oleh perusahaan adalah PPh Pasal 4 ayat (2) dan penalty karena sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008 tentang biaya yang tidak boleh dikurangkan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri
51 dan Bentuk Usaha Tetap. Maka penulis melakukan koreksi positif sebesar Rp 486.714.336,-. 18.
Beban perbaikan dan pemeliharaan adalah biaya yang dibayarkan oleh perusahaan untuk perbaikan dan pemeliharaan inventaris-inventaris yang dimiliki oleh perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung. Beban ini dapat dijadikan biaya dan telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Pada tahun 2011 perusahaan mengeluarkan Rp 157.239.401,- untuk beban perbaikan dan pemeliharaan inventaris kantor.
19.
Beban komunikasi dikeluarkan perusahaan untuk membiayai telepon kantor, voucher handphone, fax dan biaya internet. Biaya ini dikeluarkan untuk membiayai kegiatan komunikasi perusahaan dengan klien atau pihak lainnya, seperti melakukan penagihan, menghubungi sales, melakukan pembelian, dan untuk kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Beban komunikasi perlu dilakukan koreksi karena perusahaan mengeluarkan biaya untuk pembelian pulsa handphone sebesar Rp 26.939.655,- Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 biaya pulsa handphone milik perusahaan yang dipergunakan pegawai karena jabatannya dapat dikurangkan di penghasilan sebesar 50%, dalam hal ini penulis melakukan koreksi positif sebesar Rp 13.469.828,-.
20.
Metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan untuk menghitung penyusutan aktiva tetap adalah metode garis lurus. Pengelompokkan dan tarif penyusutan aktiva tetap perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Namun untuk penyusutan kendaraan jenis sedan, perusahaan membebankan seluruh penyusutan mobil sedan tersebut. Berdasarkan KEP220/PJ./2002 atas biaya
perolehan
atau pembelian atau
perbaikan
besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II. Maka penulis melakukan koreksi untuk penyusutan kendaraan sebagai berikut :
52 Tabel 4.2 Daftar Penyusutan Kendaraan Berdasarkan Perusahaan Tahun 2011
No
KETERANGAN
GOL
TGL PEROLEHAN
HARGA PEROLEHAN
DEPRESIASI GARIS LURUS
1-Jan-00
8,155,000
-
Kendaraan :
1
I
MOTOR YAMAHA
2
II
1 UNIT HONDA NEW CIVIC
15-Sep-08
175,000,000
21,875,000
3
II
1 UNIT MOBIL TOYOTA INOVA TH 2007
31-May-09
190,000,000
23,750,000
4
I
1 UNIT MOTOR HONDA
7-Jun-10
10,953,727
2,738,432
5
II
1 UNIT L-300 + BOX ALUMUNIUM
23-Jun-10
177,201,546
22,150,193
6
II
1 UNIT MOBIL AVANZA
18-May-11
196,088,400
16,340,700
7
II
1 UNIT HONDA CIVIC TH 2006
7-Oct-11
253,861,400
7,933,169
1,011,260,073
90,423,815
JUMLAH
Tabel 4.3 Daftar Penyusutan Kendaraan Berdasarkan Penulis Tahun 2011 No
GOL
KETERANGAN
TGL PEROLEHAN
HARGA PEROLEHAN
DEPRESIASI GARIS LURUS
1-Jan-00
8,155,000
-
Kendaraan :
1
I
MOTOR YAMAHA
2
II
1 UNIT HONDA NEW CIVIC
15-Sep-08
175,000,000
10,937,500
3
II
1 UNIT MOBIL TOYOTA INOVA TH 2007
31-May-09
190,000,000
23,750,000
4
I
1 UNIT MOTOR HONDA
7-Jun-10
10,953,727
2,738,432
5
II
1 UNIT L-300 + BOX ALUMUNIUM
23-Jun-10
177,201,546
22,150,193
6
II
1 UNIT MOBIL AVANZA
18-May-11
196,088,400
16,340,700
7
II
1 UNIT HONDA CIVIC TH 2006
7-Oct-11
253,861,400
3,966,584
1,011,260,073
79,883,409
JUMLAH
Perusahaan juga keliru dalam menghitung beberapa penyusutan aktiva tetap yaitu dengan berdasarkan nilai buku. Seharusnya penyusutan aktiva tetap untuk metode garis lurus adalah dengan berdasarkan harga perolehan. Sehingga total keseluruhan dari penyusutan aktiva tetap berwujud tahun 2011 menurut perusahaan adalah sebesar Rp 1.293.586.799,- dengan koreksi
53 sebesar Rp 18.198.569,- dan setelah dikoreksi total keseluruhan dari penyusutan aktiva tetap berwujud tahun 2011 menurut penulis adalah sebesar Rp 1.300.270.115,- dengan koreksi sebesar 11.515.253,-. 21.
Beban pengembangan tanah / bangunan yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2011 sebesar Rp 149.474.250,-. Atas biaya ini tidak perlu dilakukan koreksi karena telah sesuai dengan pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
22.
Pendapatan bunga yang diterima oleh perusahaan pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp 3.186.829,-. Pendapatan ini harus dikoreksi fiskal negatif karena merupakan penghasilan diluar usaha dan dikenai pajak yang bersifat final berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf a UU Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008.
23.
Biaya bunga pinjaman yang dikeluarkan perusahaan tahun 2011 adalah Rp 1.523.293..308,-. Atas biaya ini tidak perlu dilakukan koreksi karena dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dan telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
24.
Laba (rugi) selisih kurs yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.936.243.293,- disebabkan karena perusahaan melakukan transaksi pembelian dengan menggunakan mata uang asing. Pasal 6 ayat (1) huruf e, kerugian yang diakibatkan oleh selisih kurs mata uang asing merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible). Oleh karena itu maka realisasi kerugian selisih kurs tidak perlu dikoreksi.
25.
Pendapatan lain-lain yang diterima oleh perusahaan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 21.616.400,-. Pendapatan lain-lain berasal dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sehingga tidak perlu dikoreksi.
26.
Biaya bank yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp 136.194.023,- digunakan untuk mengeluarkan administrasi bank, seperti: beban administrasi kliring, biaya materai, bank charges, biaya transfer bank, dan biaya buku cek & giro. Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh No.36 Tahun 2008, biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto adalah biaya yang berkaitan
54 secara langsung dengan perusahaan dan memenuhi ketentuan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
Tabel 4.4 Perhitungan Pajak Terutang PPh Badan Tahun 2011
Laba Bersih Sebelum Pajak
Sebelum Analisis
Sesudah Analisis
3,660,997,430
3,589,106,507
PPh Badan : 25% x Rp 3,660,997,000
915,249,250
25% x Rp 3,589,106,000 Total Pajak Terutang
897,276,500 915,249,250
897,276,500
PPh 22
847,355,000
847,355,000
PPh 23
3,424,839
3,424,839
PPh 25
24,534,690
24,534,690
PPh 29
39,934,721
21,961,971
Kredit Pajak :
Berdasarkan perhitungan diatas, pajak terutang untuk tahun 2011 sebelum perencanaan pajak adalah sebesar Rp 915.249.250,- dan setelah perencanaan pajak adalah sebesar Rp 897.276.500,- sehingga perusahaan telah menghemat pajak sebesar Rp 17.972.750,-.
55 Tabel 4.5 Rekonsiliasi Perhitungan Laba Komersial dan Fiskal Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 Koreksi Keterangan
Komersial
Perusahaan
Fiskal Perusahaan
Koreksi Penulis
Penulis
Penjualan
103,923,244,144
(4,991,907,070)
98,931,337,074
(4,991,907,070)
98,931,337,074
Harga Pokok Penjualan
(73,570,025,218)
-
(73,570,025,218)
-
(73,570,025,218)
Laba Kotor
30,353,218,926
(4,991,907,070)
25,361,311,856
(4,991,907,070)
25,361,311,856
Iklan dan promosi
(150,600,350)
52,960,550
(97,639,800)
52,960,550
(97,639,800)
Jamuan
(123,513,767)
(123,513,767)
(123,513,767)
Perjalanan dinas
(535,488,784)
(535,488,784)
(535,488,784)
Beban Penjualan:
Beban harian penjualan
(307,694,817)
(307,694,817)
(307,694,817)
Beban Gaji
(4,289,127,900)
(4,289,127,900)
(4,289,127,900)
Beban Lain-lain
(2,363,977,855)
(2,363,977,855)
Beban proyek
(5,854,823,126)
(5,854,823,126)
Beban transportasi
(1,047,230,987)
Cadangan piutang tak tertagih Jumlah Beban Penjualan
-
(2,363,977,855) (5,854,823,126)
(1,047,230,987)
(1,047,230,987)
(922,643,537)
922,643,537
-
922,643,537
-
(15,595,101,123)
975,604,087
(14,619,497,036)
975,604,087
(14,619,497,036)
Beban Umum dan Administrasi : Pos dan materai
(41,011,300)
(41,011,300)
(41,011,300)
Perlengkapan kantor
(103,115,755)
(103,115,755)
(103,115,755)
Biaya keperluan sehari-hari
(62,775,270)
(62,775,270)
(62,775,270)
Asuransi
(365,685,298)
(365,685,298)
(365,685,298)
Sewa Kantor
(89,121,500)
(89,121,500)
(89,121,500)
Administrasi kantor
(178,427,284)
Beban pajak
(716,706,904)
17,150,000
(161,227,284)
17,150,000
(161,227,284)
(716,706,904)
613,546,230
(103,160,674)
Perbaikan dan pemeliharaan
(90,919,608)
Komunikasi
(224,210,350)
13,408,357
(210,801,994)
13,408,357
(210,801,994)
Penyusutan
(1,376,632,350)
96,686,536
(1,279,945,814)
37,943,848
(1,338,688,501)
Pengembangan tanah / bangunan
(90,919,608)
(120,190,421)
(90,919,608)
(120,190,421)
(120,190,421)
Jumlah Beban Umum dan Administrasi
(2,751,853,109)
Laba/Rugi Neto Usaha
12,006,264,694
127,244,893
(2,624,608,216)
616,314,026
8,117,206,604
(2,686,747,605) 8,055,067,215
Pendapatan Lain-lain : Pendapatan bunga Biaya bunga pinjaman Laba(rugi) penjualan aktiva tetap Pendapatan lain-lain Biaya bank
9,772,223
(9,772,223)
-
(9,772,223)
-
(1,562,443,385)
(1,562,443,385)
(1,562,443,385)
-
-
-
2,886,411
2,886,411
2,886,411
(176,652,397)
(176,652,397)
(176,652,397)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain
(1,726,437,148)
(9,772,223)
(1,736,209,371)
(9,772,223)
(1,736,209,371)
56
Laba Bersih Sebelum Pajak
10,279,827,547
6,380,997,233
6,318,857,844
PPh Tahun 2012
1,595,249,250
1,579,714,250
Laba Bersih Sesudah Pajak
4,785,747,983
4,739,143,594
Analisis biaya dan pendapatan pada laporan laba rugi tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1.
Nilai penjualan yang ada di dalam laporan keuangan adalah nilai transaksi penjualan rak gudang dan furniture yang dilakukan perusahaan kepada para customer selama tahun 2012. Nilai penjualan harus dikoreksi karena terdapat penghasilan sewa gedung sebesar Rp 4.991.907.070,-. Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2002 dan Kep-227/PJ./2002 menyatakan bahwa penghasilan atas sewa ruangan dan atau tanah yang dimiliki Wajib Pajak Badan harus dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Sesuai dengan pasal 4 ayat (2) UU Pajak Penghasilan bahwa penghasilan yang telah dikenakan pajak final tidak perlu dihitung kembali pada akhir tahun pajak untuk menghitung PPh terutang.
2.
Beban iklan dan promosi adalah beban yang dikeluarkan perusahaan untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk promosi yang telah dilakukan oleh perusahaan berupa iklan dan media cetak lainnya. Beban promosi pada tahun 2012 yang telah dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 150.600.350,-, dan terdapat koreksi sebesar Rp 52.960.550,- karena perusahaan tidak membuat daftar nominatif. Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran biaya promosi dan apabila tidak dipenuhi maka biaya promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 02/PMK.03/2010.
3.
Beban jamuan dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai seluruh kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menjamu klien perusahaan. Besarnya beban jamuan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 123.513.767,- dan tidak perlu dilakukan koreksi
57 karena perusahaan membuat daftar nominatif sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986. Perusahaan wajib membuat daftar nominatif untuk seluruh beban jamuan agar dapat dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. 4.
Beban perjalanan dinas pada tahun 2012 yang telah dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 535.488.784,-. Beban ini berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk perusahaan atau bertemu dengan klien. Beban perjalanan dinas dapat dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto selama terdapat bukti perjalanan seperti tiket pesawat / kereta serta bukti akomodasi seperti tempat penginapan. Perusahaan menyimpan bukti perjalanan sehingga beban perjalanan dinas dapat dijadikan biaya pengurang sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan tidak perlu dikoreksi.
5.
Beban harian penjualan yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2012 sebesar Rp 307.694.817,- yang meliputi pembelian bon dan cek. Atas beban ini tidak perlu dikoreksi karena sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh No. 36 Tahun 2008 tentang biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.
6.
Beban gaji tidak perlu dikoreksi, karena sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh No. 36 Tahun 2008 tentang biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Beban gaji merupakan beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan seperti biaya gaji dan THR. Beban gaji yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 4.289.127.900,-.
7.
Beban lain-lain yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 2.363.977.855,-. Beban lain-lain ini merupakan bentuk komisi, biaya proyek, dan sewa mobil yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan. Beban lain-lain tidak perlu dikoreksi karena perusahaan memberikan bukti-bukti yang jelas dan lengkap atas beban lain-lain ini.
8.
Beban proyek yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 5.854.823.126,-. Beban ini merupakan beban dalam rangka pelaksanaan proyek dan pembelian peralatan proyek. Beban ini tidak perlu dikoreksi karena berkaitan langsung dengan kegiatan usaha dan perusahaan
58 memberikan bukti yang jelas sehingga dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. 9.
Beban transportasi merupakan biaya bagi perusahaan untuk mengangkut barang dagangan yang telah diproduksi untuk dikirim ke customer. Biaya ini dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan sehingga tidak perlu dikoreksi karena berkaitan secara langsung dengan kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Besarnya beban transportasi yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2012 sebesar Rp 1.047.230.987,-.
10.
Beban piutang tak tertagih pada tahun 2012 sebesar Rp 922.643.537,digunakan perusahaan untuk piutang yang timbul dari transaksi bisnis dan ternyata tidak dapat ditagih. Atas biaya ini dilakukan koreksi positif, karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu didalam pasal 6 ayat 1 huruf h UndangUndang PPh Nomor 36 tahun 2008 sehingga tidak dapat dijadikan sebagai biaya.
11.
Beban pos dan materai yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2012 sebesar Rp 41.011.300,-. Atas beban pos dan materai tidak perlu dikoreksi karena biaya tersebut dikeluarkan untuk pekerjaan dan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Hal ini diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh No.36 tahun 2008.
12.
Beban perlengkapan kantor yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2012 sebesar Rp 103.115.755,-. Beban perlengkapan kantor dikeluarkan untuk membayar seluruh pengeluaran perusahaan untuk membeli seluruh keperluan kantor yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung selain alat tulis kantor. Biaya ini dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan sehingga tidak perlu dikoreksi karena berkaitan secara langsung dengan kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
13.
Biaya keperluan sehari-hari dikeluarkan perusahaan pada tahun 2012 sebesar Rp 62.775.270,-. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh No. 36 Tahun 2008 biaya ini dapat menjadi pengurang penghasilan bruto sehingga tidak perlu dikoreksi.
59 14.
Beban asuransi pada tahun 2012 yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 365.685.298,-. Perusahaan membayar biaya asuransi kepada perusahaan pemberi asuransi kesehatan dan menjadi penambahan penghasilan bagi pegawai perusahaan sehingga biaya ini tidak perlu dikoreksi karena dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
15.
Beban sewa kantor adalah biaya yang dikeluarkan setiap tahun oleh perusahaan untuk membayar sewa atas bangunan yang dijadikan sebagai kantor perusahaan. Biaya ini baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha sehingga tidak perlu dilakukan koreksi karena telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Besarnya beban kantor yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 89.121.500,-.
16.
Beban administrasi kantor dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran administrasi kantor yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Besarnya beban administrasi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 178.427.284,-. Atas beban ini perlu dilakukan koreksi karena terdapat biaya sumbangan kelahiran dan uang terima kasih sebesar Rp 17.150.000,-. Biaya sumbangan dan uang terima kasih ini tidak berkaitan dengan kegiatan usaha dan tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
17.
Beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2012 sebesar Rp 716.706.904,-. Beban pajak ini meliputi PBB sebesar Rp 103.160.674,-, PPh Pasal 4 ayat (2) (final) sebesar Rp 559.330.242,-, dan penalty sebesar Rp 54.215.988,-. Atas beban ini yang harus dikoreksi oleh perusahaan adalah PPh Pasal 4 ayat (2) dan penalty karena sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008 tentang biaya yang tidak boleh dikurangkan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap. Maka penulis melakukan koreksi positif sebesar Rp 613.546.230,-.
18.
Beban perbaikan dan pemeliharaan adalah biaya yang dibayarkan oleh perusahaan untuk perbaikan dan pemeliharaan inventaris-inventaris yang
60 dimiliki oleh perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung. Beban ini dapat dijadikan biaya dan telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Pada tahun 2012 perusahaan mengeluarkan Rp 90.919.608,- untuk beban perbaikan dan pemeliharaan inventaris kantor. 19.
Beban komunikasi yang dikeluarkan perusahaan dilakukan untuk komunikasi dengan supplier atau customer sehingga masih berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan. Biaya ini dikeluarkan untuk membiayai kegiatan komunikasi perusahaan dengan klien atau pihak lainnya, seperti melakukan penagihan, menghubungi sales, melakukan pembelian, dan untuk kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Beban komunikasi perlu dilakukan koreksi karena perusahaan mengeluarkan biaya untuk pembelian pulsa handphone sebesar Rp 26.816.714,- Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 biaya pulsa handphone milik perusahaan yang dipergunakan pegawai karena jabatannya dapat dikurangkan di penghasilan sebesar 50%, dalam hal ini perusahaan telah melakukan koreksi positif sebesar Rp 13.408.357,-.
20.
Metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan untuk menghitung penyusutan aktiva tetap adalah metode garis lurus. Penyusutan aktiva tetap perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Namun untuk penyusutan kendaraan jenis sedan, perusahaan membebankan seluruhnya dan sebaliknya untuk kendaraan non sedan, perusahaan membebankan 50%. Berdasarkan KEP-220/PJ./2002 atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II. Maka penulis melakukan koreksi sebagai berikut :
61 Tabel 4.6 Daftar Penyusutan Kendaraan Berdasarkan Perusahaan Tahun 2012
No
GOL
KETERANGAN
TGL PEROLEHAN
HARGA PEROLEHAN
DEPRESIASI GARIS LURUS
1-Jan-00
8,155,000
-
Kendaraan :
1
I
MOTOR YAMAHA
2
II
1 UNIT HONDA NEW CIVIC
15-Sep-08
175,000,000
21,875,000
3
II
1 UNIT MOBIL TOYOTA INOVA TH 2007
31-May-09
190,000,000
11,875,000
4
I
1 UNIT MOTOR HONDA
7-Jun-10
10,953,727
2,738,432
5
II
1 UNIT L-300 + BOX ALUMUNIUM
23-Jun-10
177,201,546
22,150,193
6
II
1 UNIT MOBIL AVANZA
18-May-11
196,088,400
12,255,525
7
II
1 UNIT HONDA CIVIC TH 2006
7-Oct-11
253,861,400
15,866,338
8
I
1 UNIT HONDA SUPRA X
27-Jan-12
14,200,000
3,550,000
1,025,460,073
110,938,242
JUMLAH
Tabel 4.7 Daftar Penyusutan Kendaraan Berdasarkan Penulis Tahun 2012
No
GOL
KETERANGAN
TGL PEROLEHAN
HARGA PEROLEHAN
DEPRESIASI GARIS LURUS
1-Jan-00
8,155,000
-
Kendaraan :
1
I
MOTOR YAMAHA
2
II
1 UNIT HONDA NEW CIVIC
15-Sep-08
175,000,000
10,937,500
3
II
1 UNIT MOBIL TOYOTA INOVA TH 2007
31-May-09
190,000,000
23,750,000
4
I
1 UNIT MOTOR HONDA
7-Jun-10
10,953,727
2,738,432
5
II
1 UNIT L-300 + BOX ALUMUNIUM
23-Jun-10
177,201,546
22,150,193
6
II
1 UNIT MOBIL AVANZA
18-May-11
196,088,400
24,511,050
7
II
1 UNIT HONDA CIVIC TH 2006
7-Oct-11
253,861,400
15,866,338
8
I
1 UNIT HONDA SUPRA X
27-Jan-12
14,200,000
3,550,000
1,025,460,073
103,503,513
JUMLAH
62 Perusahaan keliru dalam menghitung beberapa penyusutan aktiva tetap yaitu dengan berdasarkan nilai buku, seharusnya penyusutan aktiva tetap untuk metode garis lurus adalah dengan berdasarkan harga perolehan. Sehingga total keseluruhan dari penyusutan aktiva tetap berwujud tahun 2012 menurut perusahaan adalah sebesar Rp 1.279.945.814,- dengan koreksi sebesar Rp 96.686.536,- dan setelah dikoreksi total keseluruhan dari penyusutan aktiva tetap
berwujud
tahun
2012
menurut
penulis
adalah
sebesar
Rp
1.338.688.501,- dengan koreksi sebesar Rp 37.943.848,-. 21.
Beban pengembangan tanah / bangunan yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2012 sebesar Rp 120.190.421,-. Atas biaya ini tidak perlu dilakukan koreksi karena telah sesuai dengan pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
22.
Pendapatan bunga yang diterima oleh perusahaan pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 9.772.223,-. Pendapatan ini harus dikoreksi fiskal negatif karena merupakan penghasilan diluar usaha dan dikenai pajak yang bersifat final berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf a UU Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008.
23.
Biaya bunga pinjaman yang dikeluarkan perusahaan tahun 2012 adalah Rp 1.562.443.385,-. Atas biaya ini tidak perlu dilakukan koreksi karena dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dan telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
24.
Pendapatan lain-lain yang diterima oleh perusahaan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 2.886.411,-. Pendapatan lain-lain berasal dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sehingga tidak perlu dikoreksi.
25.
Biaya bank yang dikeluarkan perusahaan tahun 2012 adalah sebesar Rp 176.652.397,- digunakan untuk mengeluarkan administrasi bank, seperti: beban administrasi kliring, biaya materai, bank charges, biaya transfer bank, dan biaya buku cek & giro. Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh No.36 Tahun 2008, biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto adalah biaya yang berkaitan secara langsung dengan perusahaan dan memenuhi ketentuan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
63 Tabel 4.8 Perhitungan Pajak Terutang PPh Badan Tahun 2012
Laba Bersih Sebelum Pajak
Sebelum Analisis
Sesudah Analisis
6,380,997,233
6,318,857,844
PPh Badan : 25% x Rp 6,380,997,000
1,595,249,250
25% x Rp 6,318,857,000 Total Pajak Terutang
1,579,714,250 1,595,249,250
1,579,714,250
PPh 22
1,470,309,000
1,470,309,000
PPh 23
54,222,586
54,222,586
PPh 25
51,635,292
51,635,292
PPh 29
19,082,372
3,547,372
Kredit Pajak :
Berdasarkan perhitungan diatas, pajak terutang untuk tahun 2012 sebelum perencanaan pajak adalah sebesar Rp 1.595.249.250,- dan setelah perencanaan pajak adalah sebesar Rp 1.579.714.250,- sehingga perusahaan telah menghemat pajak sebesar Rp 15.535.000,-.
64 Tabel 4.9 Rekonsiliasi Perhitungan Laba Komersial dan Fiskal Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2013 Koreksi
Fiskal
Komersial
Perusahaan
Perusahaan
Koreksi Penulis
Penulis
Penjualan
58,963,574,101
(2,569,351,000)
56,394,223,101
(2,569,351,000)
56,394,223,101
Harga Pokok Penjualan
(35,208,938,197)
-
(35,208,938,197)
-
(35,208,938,197)
23,754,635,904
(2,569,351,000)
21,185,284,904
(2,569,351,000)
21,185,284,904
Iklan dan promosi
(93,514,072)
61,616,500
(31,897,572)
61,616,500
(31,897,572)
Jamuan
(188,895,568)
31,334,189
(157,561,379)
31,334,189
(157,561,379)
Keterangan
Laba Kotor
Beban Penjualan:
Perjalanan dinas
(729,822,578)
(729,822,578)
(729,822,578)
Beban Gaji
(4,914,885,841)
(4,914,885,841)
(4,914,885,841)
Beban Lain-lain
(3,581,824,702)
(3,581,824,702)
(3,581,824,702)
Beban proyek
(4,466,904,316)
(4,466,904,316)
(4,466,904,316)
(220,749,025)
(220,749,025)
(220,749,025)
Beban transportasi Cadangan piutang tak tertagih Jumlah Beban Penjualan
(1,288,353)
1,288,353
-
1,288,353
-
(14,197,884,455)
94,239,042
(14,103,645,413)
94,239,042
(14,103,645,413)
17,707,719
(111,733,744)
17,707,719
(111,733,744)
Beban Umum dan Administrasi : Pos dan materai
(22,697,550)
Perlengkapan kantor
(129,441,463)
(22,697,550)
(22,697,550)
Biaya keperluan sehari-hari
(127,039,418)
(127,039,418)
(127,039,418)
Asuransi
(311,711,258)
(311,711,258)
(311,711,258)
Sewa Kantor
(138,368,332)
Administrasi kantor
(170,715,057)
(48,984,000)
(138,368,332) (219,699,057)
48,984,000
(138,368,332) (121,731,057)
Beban pajak
(691,543,000)
-
(691,543,000)
590,436,000
(101,107,000)
Perbaikan dan pemeliharaan
(132,269,154)
(132,269,154)
(132,269,154)
Komunikasi
(200,520,147)
100,260,074
(100,260,073)
50,130,037
(150,390,110)
Penyusutan
(1,357,988,468)
18,143,723
(1,339,844,744)
3,148,261
(1,354,840,206)
Pengembangan tanah / bangunan
(54,313,400)
(54,313,400)
(54,313,400)
Jumlah Beban Umum dan Administrasi Laba/Rugi Neto Usaha
(3,336,607,247)
87,127,516
6,220,144,202
(3,114,398,795)
(612,361,454)
3,967,240,696
(2,626,201,230) 4,455,438,261
Pendapatan Lain-lain : Pendapatan bunga
84,621,976
(84,621,976)
Laba (rugi) investasi
(937,127,959)
937,127,959
Laba (rugi) selisih kurs
-
(84,621,976)
-
-
-
(937,127,959)
647,761,462
647,761,462
647,761,462
Pendapatan lain-lain
2,217,367,429
2,217,367,429
2,217,367,429
Biaya bank
(334,652,734)
(334,652,734)
(334,652,734)
65 Biaya bunga pinjaman
(1,649,491,042)
(1,649.491,042)
(1,649,491,042)
Laba (rugi) tahun berjalan
(2,104,600,886)
(2,104,600,886)
(2,104,600,886)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain
(2,076,121,754)
Laba Bersih Sebelum Pajak PPh Tahun 2013 Laba Bersih Sesudah Pajak
4,144,022,448
(852,505,983)
(1,223,615,771)
(852,505,983)
(2,160,743,730)
2,743,624,925
2,294,694,531
685,906,000
573,673,500
2,057,718,925
1,721,021,031
Analisis biaya dan pendapatan pada laporan laba rugi tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1.
Nilai penjualan yang ada di dalam laporan keuangan adalah nilai transaksi penjualan rak gudang dan furniture yang dilakukan perusahaan kepada para customer selama tahun 2013. Nilai penjualan harus dikoreksi karena terdapat penghasilan sewa gedung sebesar Rp 2.569.351.000,-. Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2002 dan Kep-227/PJ./2002 menyatakan bahwa penghasilan atas sewa ruangan dan atau tanah yang dimiliki Wajib Pajak Badan harus dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Sesuai dengan pasal 4 ayat (2) UU Pajak Penghasilan bahwa penghasilan yang telah dikenakan pajak final tidak perlu dihitung kembali pada akhir tahun pajak untuk menghitung PPh terutang.
2.
Beban iklan dan promosi adalah beban yang dikeluarkan perusahaan untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk promosi yang telah dilakukan oleh perusahaan berupa iklan dan media cetak lainnya. Beban promosi pada tahun 2013 yang telah dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 93.514.072,-, dan terdapat koreksi sebesar Rp 61.616.500,- karena perusahaan tidak membuat daftar nominatifnya. Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran biaya promosi dan apabila tidak dipenuhi maka biaya promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 02/PMK.03/2010.
3.
Beban jamuan dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai seluruh kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menjamu klien perusahaan.
66 Besarnya beban jamuan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 188.895.568,- dan harus dilakukan koreksi positif sebesar Rp 31.334.189,- karena perusahaan tidak membuat daftar nominatif sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986. Seharusnya perusahaan membuat daftar nominatif untuk seluruh beban jamuan agar dapat dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. 4.
Beban perjalanan dinas pada tahun 2013 yang telah dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 729.822.578,-. Beban ini berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk perusahaan atau bertemu dengan klien. Beban perjalanan dinas dapat dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto selama terdapat bukti perjalanan seperti tiket pesawat / kereta serta bukti akomodasi seperti tempat penginapan. Perusahaan menyimpan bukti perjalanan sehingga beban perjalanan dinas dapat dijadikan biaya pengurang sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan tidak perlu dikoreksi.
5.
Beban gaji tidak perlu dikoreksi, karena sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh No. 36 Tahun 2008 tentang biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Beban gaji merupakan beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan seperti biaya gaji dan THR. Beban gaji yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 4.914.885.841,-.
6.
Beban lain-lain yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 3.581.824.702,-. Beban lain-lain ini merupakan bentuk komisi, biaya proyek, dan sewa mobil yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan. Beban ini tidak perlu dikoreksi karena perusahaan memberikan bukti-bukti yang jelas dan ada daftar nominatif yang jelas atas beban lain-lain sehingga dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
7.
Beban proyek yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 4.466.904.316,-. Beban ini termasuk beban dalam rangka pelaksanaan proyek, pembelian peralatan proyek, dan beban yang dikeluarkan untuk proyek cabang perusahaan. Beban ini tidak perlu dikoreksi karena berkaitan
67 langsung dengan kegiatan usaha dan perusahaan memberikan bukti yang jelas sehingga dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. 8.
Beban transportasi merupakan biaya bagi perusahaan untuk mengangkut barang dagangan yang telah diproduksi untuk dikirim ke customer. Biaya ini dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan sehingga tidak perlu dikoreksi karena berkaitan secara langsung dengan kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Besarnya beban transportasi yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2013 sebesar Rp 220.749.025,-.
9.
Beban piutang tak tertagih pada tahun 2013 sebesar Rp 1.288.353,- digunakan perusahaan untuk piutang yang timbul dari transaksi bisnis dan ternyata tidak dapat ditagih. Atas biaya ini dilakukan koreksi positif, karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu didalam pasal 6 ayat 1 huruf h UndangUndang PPh (UU Nomor 36 tahun 2008) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai biaya.
10.
Beban pos dan materai yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2013 sebesar Rp 22.697.550,-. Atas beban pos dan materai tidak perlu dikoreksi karena biaya tersebut dikeluarkan untuk pekerjaan dan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Hal ini diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh No.36 tahun 2008.
11.
Beban perlengkapan kantor yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2013 sebesar Rp 129.441.463,-. Beban perlengkapan kantor dikeluarkan untuk membayar seluruh pengeluaran perusahaan untuk membeli seluruh keperluan kantor yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung selain alat tulis kantor. Terdapat koreksi sebesar Rp 35.415.438,- untuk pembelian handphone pegawai. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 pembelian unit telepon seluler dapat dibebankan di penghasilan sebesar 50%, maka perusahaan melakukan koreksi positif sebesar Rp 17.707.719,-
12.
Biaya keperluan sehari-hari dikeluarkan perusahaan pada tahun 2013 sebesar Rp 127.039.418,-. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh No. 36 Tahun 2008 biaya ini dapat menjadi pengurang penghasilan bruto sehingga tidak perlu dikoreksi.
68 13.
Beban asuransi pada tahun 2013 yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 311.711.258,-. Perusahaan membayar biaya asuransi kepada perusahaan pemberi asuransi kesehatan dan menjadi penambahan penghasilan bagi pegawai perusahaan sehingga biaya ini tidak perlu dikoreksi karena dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
14.
Beban sewa kantor adalah biaya yang dikeluarkan setiap tahun oleh perusahaan untuk membayar sewa atas bangunan yang dijadikan sebagai kantor perusahaan. Biaya ini baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha sehingga tidak perlu dilakukan koreksi karena telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Besarnya beban kantor yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 138.368.332,-
15.
Beban administrasi kantor dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran administrasi kantor yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Besarnya beban administrasi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 170.715.057,-. Atas beban ini perlu dilakukan koreksi positif karena terdapat biaya sumbangan kelahiran dan uang terima kasih sebesar Rp 49.984.000,-. Biaya-biaya ini tidak berkaitan dengan kegiatan usaha dan tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
16.
Beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 691.543.000,-. Beban pajak ini meliputi PBB sebesar Rp 101.107.000,-, PPh Pasal 4 ayat (2) (final) sebesar Rp 552.214.818,-, dan penalty sebesar Rp 38.221.182,-. Atas beban ini yang harus dikoreksi oleh perusahaan adalah PPh Pasal 4 ayat (2) dan penalty karena sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008 tentang biaya yang tidak boleh dikurangkan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap. Maka penulis melakukan koreksi positif sebesar Rp 590.436.000,-.
17.
Beban perbaikan dan pemeliharaan adalah biaya yang dibayarkan oleh perusahaan untuk perbaikan dan pemeliharaan inventaris-inventaris yang
69 dimiliki oleh perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung. Beban ini dapat dijadikan biaya dan telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Pada tahun 2013 perusahaan mengeluarkan Rp 132.269.154,- untuk beban perbaikan dan pemeliharaan inventaris kantor. 18.
Beban komunikasi dikeluarkan perusahaan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan operasional perusahaan seperti biaya telepon kantor, fax, biaya internet, dan voucher handphone. Pada tahun 2013 perusahaan mengeluarkan beban komunikasi atas pemakaian pulsa handphone sebesar Rp 100.260.074,-. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP220/PJ/2002 biaya pulsa handphone milik perusahaan yang dipergunakan pegawai karena jabatannya dapat dikurangkan di penghasilan sebesar 50% sehingga harus dikoreksi sebesar Rp 50.130.037,- untuk beban komunikasi.
19.
Metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan untuk menghitung penyusutan aktiva tetap adalah metode garis lurus. Penyusutan aktiva tetap perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Namun untuk penyusutan kendaraan jenis sedan, perusahaan membebankan seluruhnya dan sebaliknya untuk kendaraan non sedan, perusahaan membebankan 50%. Berdasarkan KEP-220/PJ./2002 atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II. Maka penulis melakukan koreksi sebagai berikut :
70 Tabel 4.10 Daftar Penyusutan Kendaraan Berdasarkan Perusahaan Tahun 2013
No
GOL
KETERANGAN
TGL PEROLEHAN
HARGA PEROLEHAN
DEPRESIASI GARIS LURUS
1-Jan-00
8,155,000
-
Kendaraan :
1
I
MOTOR YAMAHA
2
II
1 UNIT HONDA NEW CIVIC
15-Sep-08
175,000,000
10,937,500
3
II
1 UNIT MOBIL TOYOTA INOVA TH 2007
31-May-09
190,000,000
11,875,000
4
I
1 UNIT MOTOR HONDA
7-Jun-10
10,953,727
2,738,432
5
II
1 UNITL-300 + BOX ALUMUNIUM
23-Jun-10
177,201,546
22,150,193
6
II
1 UNIT MOBIL AVANZA
18-May-11
196,088,400
24,511,050
7
II
1 UNIT HONDA CIVIC TH 2006
7-Oct-11
253,861,400
15,866,338
8
I
1 UNIT HONDA SUPRA X
27-Jan-12
14,200,000
1,775,000
9
II
1 UNIT MOBIL AVANZA
11-Des-13
205,908,300
1,072,439
1,231,368,373
90,925,952
JUMLAH
Tabel 4.11 Daftar Penyusutan Kendaraan Berdasarkan Penulis Tahun 2013 No
GOL
KETERANGAN
TGL PEROLEHAN
HARGA PEROLEHAN
DEPRESIASI GARIS LURUS
Kendaraan :
1
I
MOTOR YAMAHA
2
II
1 UNIT HONDA NEW CIVIC
15-Sep-08
175,000,000
10,937,500
3
II
1 UNIT MOBIL TOYOTA INOVA TH 2007
31-May-09
190,000,000
23,750,000
4
I
1 UNIT MOTOR HONDA
7-Jun-10
10,953,727
2,738,432
5
II
1 UNITL-300 + BOX ALUMUNIUM
23-Jun-10
177,201,546
22,150,193
6
II
1 UNIT MOBIL AVANZA
18-May-11
196,088,400
24,511,050
7
II
1 UNIT HONDA CIVIC TH 2006
7-Oct-11
253,861,400
15,866,338
8
I
1 UNIT HONDA SUPRA X
27-Jan-12
14,200,000
3,550,000
9
II
1 UNIT MOBIL AVANZA
11-Des-13
205,908,300
2,144,878
JUMLAH
1-Jan-00
8,155,000
1,231,368,373
-
105,648,391
Perusahaan keliru dalam menghitung beberapa penyusutan aktiva tetap yaitu dengan berdasarkan nilai buku, seharusnya penyusutan aktiva tetap untuk
71 metode garis lurus adalah dengan berdasarkan harga perolehan. Sehingga total keseluruhan dari penyusutan aktiva tetap berwujud tahun 2013 menurut perusahaan adalah sebesar Rp 1.339.844.744,- dengan koreksi sebesar Rp 18.143.723,- dan setelah dikoreksi total keseluruhan dari penyusutan aktiva tetap
berwujud
tahun
2013
menurut
penulis
adalah
sebesar
Rp
1.354.840.206,- dengan koreksi sebesar Rp 3.148.261,-. 20.
Beban pengembangan tanah / bangunan yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2013 sebesar Rp 54.313.400,-. Atas biaya ini tidak perlu dilakukan koreksi karena telah sesuai dengan pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
21.
Pendapatan bunga yang diterima oleh perusahaan pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 84.621.976,-. Pendapatan ini harus dikoreksi fiskal negatif karena merupakan penghasilan diluar usaha dan dikenai pajak yang bersifat final berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf a UU Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008.
22.
Biaya bunga pinjaman yang dikeluarkan perusahaan tahun 2013 adalah Rp 1.649.491.042,-. Atas biaya ini tidak perlu dilakukan koreksi karena dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dan telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
23.
Laba (rugi) investasi perusahaan merupakan kerugian pada investasi saham. Kerugian ini dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto karena sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf d UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi antara lain kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Atas kerugian dari penjualan saham yang
tidak
tercatat/diperdagangkan
di
bursa,
dapat
diakui
dan
dikompensasikan dengan penghasilan lainnya dalam tahun pajak yang sama, sepanjang saham tersebut dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang
72 merupakan objek pajak (dividen dan atau capital gain) dan tidak dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Sehingga laba (rugi) investasi tahun 2013 sebesar Rp 937.127.959,- tidak perlu dikoreksi. 24.
Laba (rugi) selisih kurs yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp. 647.761.462,- disebabkan karena perusahaan melakukan transaksi pembelian dengan menggunakan mata uang asing. Pasal 6 ayat (1) huruf e, kerugian yang diakibatkan oleh selisih kurs mata uang asing merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible). Oleh karena itu maka realisasi kerugian selisih kurs tidak perlu dikoreksi.
25.
Pendapatan lain-lain yang diterima oleh perusahaan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 2.217.367.429,-. Pendapatan lain-lain berasal dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sehingga tidak perlu dikoreksi.
26.
Biaya bank yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp 334.652.734,- digunakan untuk mengeluarkan administrasi bank, seperti: beban administrasi kliring, biaya materai, bank charges, biaya transfer bank, dan biaya buku cek & giro. Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh No.36 Tahun 2008, biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto adalah biaya yang berkaitan secara langsung dengan perusahaan dan memenuhi ketentuan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
27.
Laba (rugi) tahun berjalan sebesar Rp 2.104.600.886,- merupakan biaya yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh No.36 Tahun 2008 sehingga tidak perlu dikoreksi.
Tabel 4.12 Perhitungan Pajak Terutang PPh Badan Tahun 2013
Laba Bersih Sebelum Pajak
Sebelum Analisis
Sesudah Analisis
2,743,624,925
2,294,694,531
PPh Badan : 25% x Rp 2,743,624,000
685,906,000
25% x Rp 2,294,694,000 Total Pajak Terutang
573,673,500 685,906,000
573,673,500
639,440,000
639,440,000
Kredit Pajak : PPh 22
73 PPh 23
3,611,571
3,611,571
PPh 25
29,085,124
29,085,354
PPh 29
13,769,305
(98,463,425)
Berdasarkan perhitungan diatas, pajak terutang untuk tahun 2013 sebelum perencanaan pajak adalah sebesar Rp 685.906.000,- dan setelah perencanaan pajak adalah sebesar Rp 573.673.500,- sehingga perusahaan telah menghemat pajak sebesar Rp 112.232.500,-. Dari analisis atas rekonsiliasi perhitungan laba rugi komersial dan fiskal perusahaan, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perencanaan pajak atas biayabiaya komersial, maka perusahaan dapat memperoleh penghematan PPh Badan. Ringkasan PPh Badan terutang untuk tahun 2011, 2012, dan 2013 adalah sebagai berikut: a.
Tahun
2011
menurun
dari
Rp
915.249.250,-
menjadi
Rp
897.276.500,- dan memperoleh penghematan beban pajak penghasilan badan sebesar 1,96%. b.
Tahun 2012 menurun dari Rp 1.595.249.250,- menjadi Rp 1.579.714.250,-
dan
memperoleh
penghematan
beban
685.906.000,-
menjadi
pajak
penghasilan badan sebesar 0,97%. c.
Tahun
2013
menurun
dari
Rp
Rp
573.673.500,- dan memperoleh penghematan beban pajak penghasilan badan sebesar 16,36%. 4.3.
Perencanaan Pajak pada PT AMD
4.3.1. Perencanaan Pajak berdasarkan Rekonsiliasi Fiskal Setelah melakukan wawancara, penelitian, perhitungan dan penyesuaian atas laporan keuangan dan SPT Tahunan PPh Badan PT AMD periode 2011, 2012 dan 2013, dapat disimpulkan bahwa PT AMD belum melakukan perencanaan pajak dengan maksimal dalam hal biaya-biaya komersial yang telah dikeluarkan perusahaan setiap tahunnya. Untuk dapat mengatasi kenaikan laba atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, biaya tersebut harus dapat dijadikan sebagai
74 pengurang penghasilan bruto. Perencanaan pajak yang akan dilakukan tentu saja menggunakan cara-cara yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menghindari sanksi-sanksi perpajakan maupun dengan melihat setiap ketentuan yang ada didalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Berikut perencanaan pajak yang dapat dilakukan atas biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. 1.
Beban Iklan dan Promosi Perusahaan melakukan koreksi positif atas biaya iklan dan promosi tahun 2011, 2012, dan 2013. Alasan dilakukan koreksi fiskal adalah karena perusahaan tidak membuat daftar nominatif yang lengkap mengenai iklan dan promosi yang dilakukan sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa biaya tersebut benar-benar telah dikeluarkan dan ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Agar biaya iklan dan promosi dapat menjadi biaya fiskal sebaiknya perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan membuat daftar nominatif yang wajib dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Badan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.03/2010.
2.
Beban Jamuan Perusahaan melakukan koreksi positif atas beban jamuan pada laporan laba rugi tahun 2013 sebesar Rp 31.334.189. Beban ini dikoreksi fiskal karena perusahaan tidak membuat daftar nominatif dengan lengkap sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa biaya tersebut benarbenar telah dikeluarkan dan ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan
untuk
mendapatkan,
menagih,
dan
memelihara
penghasilan. Agar seluruh beban jamuan ini dapat menjadi biaya fiskal sebaiknya perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan membuat daftar nominatif lengkap yang wajib dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Badan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-27/PJ.22/1986 yang berisi:
75 a. Nomor urut; b. Tanggal “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan. c. 1. Nama tempat “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan. 2. Alamat “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan. 3. Jenis “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan. 4. Jumlah (Rp) “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan. d. Relasi usaha yang diberikan “entertainment” dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut diatas berisi: nama, posisi, nama perusahaan, dan jenis usaha. Tabel 4.13 Lampiran Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 DAFTAR NOMINATIF BIAYA ENTERTAINMENT DAN SEJENISNYA
No
Pemberian entertaiment dan sejenisnya
Relasi usaha yang diberikan entertainment dan sejenisnya Tanggal Tempat Alamat Jenis Jumlah Nama Posis Nama Jenis (Rp) i Perusahaan Usaha
Keterangan
Jika perusahaan telah membuat daftar nominatif yang lengkap dengan bukti-bukti yang jelas, maka beban jamuan sebesar Rp 31.334.189 ini dapat menjadi pengurang penghasilan bruto untuk tahun 2013. 3.
Beban Komunikasi Perusahaan mengeluarkan beban komunikasi berupa biaya voucher handphone untuk tahun 2011, 2012, dan 2013. Biaya ini hanya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan sebagaimana telah dimaksud dalam Keputusan Direktur
76 Jendral Pajak Nomor KEP 220/PJ/2002 tentang biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dalam tahun pajak yang bersangkutan. Untuk mengatasi masalah ini, perencanaan pajak yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mengganti biaya voucher handphone untuk pegawai tertentu menjadi tunjangan komunikasi dalam bentuk uang tunai. Bagi pegawai yang menerima, hal ini bisa menjadi penambah penghasilan akan tetapi bagi perusahaan menjadi pengurang penghasilan sehingga dapat menghemat beban pajak perusahaan. Tunjangan ini dapat dijadikan pengurang biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 tentang biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, salah satunya adalah tunjangan dalam bentuk uang tunai. 4.
Metode Penyusutan Aktiva Tetap Metode
penyusutan
yang
digunakan
oleh
perusahaan
untuk
menghitung penyusutan aktiva tetap adalah metode garis lurus. Menurut analisa penulis terdapat kesalahan dalam perhitungan aktiva kendaraan yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk penyusutan kendaraan jenis sedan, perusahaan membebankan seluruhnya dan sebaliknya untuk kendaraan non sedan, perusahaan membebankan 50%. Berdasarkan KEP-220/PJ./2002 atas biaya perolehan atau pembelian
atau
perbaikan
besar kendaraan
sedan
atau
yang
sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II. Metode garis lurus untuk penyusutan aktiva tetap yang digunakan PT AMD sudah tepat, karena dengan metode garis lurus jumlah biaya penyusutan yang akan ditanggung oleh PT AMD akan lebih besar, dengan biaya yang lebih besar akan
77 memperkecil beban pajak yang akan dibayar PT AMD. Berikut perbandingan metode garis lurus perusahaan dengan metode saldo menurun ganda menurut penulis : Tabel 4.14 Perbandingan Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun Ganda Dalam Perhitungan Penyusutan Aktiva Metode Garis Lurus
Metode Saldo Menurun
Perusahaan
Penulis
2011
1.293.586.799
1.220.704.097
2012
1.279.945.814
1.233.276.247
2013
1.339.844.744
1.149.448.056
Tahun
4.3.2. Tax Saving Tax saving adalah langkah yang diambil untuk lebih menghemat atau mengecilkan pembayaran pajak. Misalnya, perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Dalam hal ini PT AMD sudah tepat dalam pemberian tunjangan berupa uang kepada karyawannya, sehingga biaya tunjangan ini dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto yang akan meminimalkan penghasilan kena pajak. 4.3.3. Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Dalam pelaksanaan perpajakan terdapat kepatuhan pemenuhan perpajakan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak PT AMD. Dalam pelaksanaan kepatuhan pemenuhan
perpajakan pemerintah menetapkan tanggal dalam menyetor dan
melapor SPT. Bagi wajib pajak badan yakni batas waktu menyetor pada tanggal 30 April dan batas waktu melapor pada tanggal 30 April. Dari adanya pelaksanaan kepatuhan pemenuhan perpajakan akan timbul sanksi administrasi berupa bunga, kenaikan, dan atau denda maupun sanksi pidana berupa kurungan atau penjara. Dari sanksi ini bagi wajib pajak merupakan
78 pemborosan untuk pengeluaran dana jika wajib pajak melakukan keterlambatan dalam menyetor atau melapor. Namun bagi pemerintah bisa menjadi sebuah tambahan dalam pemasukan pajak. Maka dari itu merupakan hal penting untuk mengetahui tentang pemenuhan kewajiban perpajakan untuk menghindari pemborosan yang dapat merugikan perusahaan. Berikut ini pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan perusahaan dalam penyetoran dan penyampaian SPT Tahunan tahun 2011, 2012, dan 2013. Tabel 4.15 Pemenuhan Kewajiban Penyetoran dan Penyampaian SPT Tahunan PT AMD Setor SPT
Tanggal
Batas
Tahun
Penyetoran
Penyetoran
Lapor Tanggal
Batas
Pelaporan
Pelaporan
Tepat
Tepat
Waktu
Waktu
2011
24 April 2012
30 April 2012
Ya
24 April 2012
30 April 2012
Ya
2012
26 April 2013
30 April 2013
Ya
30 April 2013
30 April 2013
Ya
2013
30 April 2014
30 April 2014
Ya
30 April 2014
30 April 2014
Ya
Dalam penyampaian SPT Tahunan 2011, 2012 dan 2013, PT AMD telah melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu sehingga tidak dikenakan sanksi dan dapat menghemat pengeluaran perusahaan.
4.3.4. Optimalisasi Pengkreditan Pajak Pada tahun 2011, 2012, dan 2013 PT AMD telah melakukan optimalisasi pengkreditan pajak dengan baik sehingga dapat mengurangi total pajak terutang di akhir tahun pajak. Kredit pajak yang dibayar PT AMD meliputi PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 25. Berikut daftar kredit pajak PT AMD tahun 2011, 2012, dan 2013 :
79 Tabel 4.16 Kredit Pajak PT AMD Tahun 2011, 2012, dan 2013
2011
2012
2013
PPh Pasal 22 PPh Pasal 23
847,355,000 3,424,839
1,470,309,000 54,222,586
639,440,000 3,611,571
PPh Pasal 25 Jumlah Kredit Pajak
24,534,690
51,635,292
29,085,354
875,314,529
1,576,166,878
672,136,925