BAB 3 METODE PENELITIAN
3.1
Objek Penelitian Yang menjadi objek dari penelitian ini, antara lain terdiri dari tiga pihak,
yaitu: 1) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sebagai pihak regulator dalam sektor keuangan, termasuk sektor perbankan; 2) Bank sebagai pihak penyedia produk dan fasilitas layanan keuangan atau supply side; dan 3) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang termasuk kedalam kategori usaha mikro sebagai pihak peminta atau pengguna produk dan fasilitas layanan keuangan atau demand side. Dimana ketiga pihak ini akan di jabarkan secara lebih lanjut, yaitu :
3.1.1
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3.1.1.1 Sejarah Terbentuknya OJK Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, Pasal 34, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah Indonesia telah diamanatkan untuk membentuk sebuah lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya hingga akhir tahun 2010. Lembaga tersebut akan bertugas untuk mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, pegadaian dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan dana masyarakat. Dimana lembaga tersebut yaitu Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK. Menurut Sinaga (2013), alasan pembentukan OJK ini antara lain karena makin kompleks dan bervariasinya produk-produk dan jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Disamping itu, salah satu alasan rencana pembentukan OJK ini adalah karena pemerintah beranggapan bahwa Bank Indonesia (BI), sebagai Bank Sentral, telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan selama ini. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi yang melanda negara Indonesia pada pertengahan tahun 1997, dimana sebanyak 16 bank dilikuidasi pada saat itu. Tujuan dibentuknya OJK yaitu agar Bank Indonesia (BI) dapat lebih fokus kepada pengelolaan moneter dan tidak perlu mengurusi pengawasan bank, karena bank merupakan sektor perekonomian. 41
42
Jika dilihat secara kronologis, maka sejarah pembentukan lembaga yang independen ini dapat terbilang sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini karena untuk dapat melahirkan sistem pengawasan keuangan ini, dibutuhkan waktu hingga 12 tahun sampai lembaga OJK ini lahir. Secara kronologis, Sinaga (2013) menjelaskan bahwa lahirnya lembaga OJK dapat dijabarkan secara singkat, yaitu sebagai berikut : 1.
Tahun 1999 Pasca krisis ekonomi yang melumpuhkan industri perbankan pada tahun 19971998,
pemerintah
mengambil
inisiatif
untuk
berbenah
diri.
Gagasan
pembentukan otoritas tertentu dimasukkan dan menjadi perintah UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dimana di dalam Pasal 34 dijelaskan bahwa : 1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. 2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002. 2.
Tahun 2004 Hingga tahun 2004, tenggat waktu yang ditentukan sampai akhir tahun 2002 dalam pembentukan lembaga OJK tidak juga lahir. Dimana kemudian pada tahun 2004, pemerintah dan DPR hanya bisa merevisi UU BI. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia telah lahir. Didalam Pasal 34 ayat 1 dan 2 terdapat bahasan tentang OJK, yaitu : 1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. 2) Pembentukan lembaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Dalam hal ini, banyak yang berpendapat bahwa amandemen UU BI tersebut merupakan bentuk perselisihan antara BI dengan Kementrian Keuangan. Dimana perselisihan tersebut yaitu berupa perebutan wewenang dalam mengontrol industri perbankan, yang kemudian dilawan secara penuh oleh BI dan akhirnya berhasil. Sehingga dalam rumusan amandemen yang disepakati, pemindahan kekuasaan atas industri perbankan dari BI ke OJK masih dapat diulur selambatlambatnya hingga akhir tahun 2010.
43
3.
Tahun 2010 Hingga tahun 2010, amandemen UU tersebut kembali mundur dari apa yang diharapkan. Batas waktu yang ditetapkan sebelumnya, kembali terlewati. UU tentang OJK belum juga selesai hingga akhir tahun 2010. RUU tentang OJK yang rencananya akan disahkan dalam rapat paripurna tanggal 17 Desember 2010 justru menemui kebuntuan, karena Pemerintah dan DPR tidak juga sepakat terhadap struktur dan tata cara pembentukan Dewan Komisioner OJK.
4.
Tahun 2011 Pada tahun 2011, akhirnya pimpinan DPR menyetujui pengesahan RUU tentang OJK untuk kemudian menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 27 Oktober 2011. Dalam keputusan tersebut, disebutkan bahwa panitia seleksi Dewan Komisioner OJK harus terbentuk pada awal tahun 2012.
5.
Tahun 2012 Pada pertengahan tahun 2012, akhirnya anggota sekaligus Ketua Dewan Komisioner OJK terpilih. Dimana seluruhnya berjumlah 9 orang dengan melalui proses seleksi, yang kemudian disahkan oleh Paripurna DPR.
6.
Tahun 2013 Pada tahun 2013, lembaga Bapepam-LK melebur ke lembaga OJK, dan sebagian besar pekerja dari lembaga ini juga akan berubah mengenai status kepegawaiannya. Pada tahun ini juga, OJK memulai penarikan iuran dari industri keuangan non bank.
7.
Tahun 2014 Setelah masa transisi selama satu tahun dimana Bapepam-LK melebur ke OJK, maka serah terima pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI) ke OJK akhirnya terjadi pada tanggal 1 Januari 2014. Setelah itu, OJK diharapkan dapat semakin meningkatkan stabilitas sistem keuangan di Indonesia.
3.1.1.2 Visi dan Misi OJK Visi dari OJK adalah untuk menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan untuk menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan misi dari OJK yaitu untuk :
44
1.
mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2.
mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3.
melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
3.1.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas dari OJK Berikut ini merupakan penjabaran mengenai struktur organisasi yang ada di dalam lembaga OJK, yaitu : 1.
Dewan Komisioner OJK, yang terdiri atas : 1) Ketua merangkap anggota; 2) Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota; 3) Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota; 4) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota; 5) Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota; 6) Ketua Dewan Audit merangkap anggota; 7) Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen; 8) Anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan 9) Anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon I Kementerian Keuangan.
2.
Pelaksana Kegiatan Operasional, yang terdiri atas : 1) Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I; 2) Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II; 3) Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan; 4) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal; 5) Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB; 6) Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; 7) Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
45
3.1.2
Bank Indonesia (BI)
3.1.2.1 Sejarah Terbentuknya Bank Indonesia Perjalanan terbentuknya Bank Indonesia (BI) secara singkat dapat dijelaskan melalui tahun-tahun yang dianggap penting, yaitu sebagai berikut : 1.
Tahun 1828 Bank Indonesia awal mulanya didirikan dengan nama De Javasche Bank, yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu, sebagai bank sirkulasi yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang.
2.
Tahun 1953 Undang-undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi dari De Javasche Bank sebagai bank sentral, dengan tiga tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia diberi tugas penting lain dalam hubungannya dengan Pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan oleh De Javasche Bank sebelumnya.
3.
Tahun 1968 Undang-undang Bank Sentral mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Selain adanya tiga tugas pokok dari bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas untuk membantu Pemerintah sebagai agen pembangunan dalam mendorong
kelancaran
produksi
dan
pembangunan
serta
memperluas
kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. 4.
Tahun 1999 Tahun 1999 menjadi babak baru dalam sejarah terbentuknya Bank Indonesia, sesuai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menetapkan tujuan tunggal bagi Bank Indonesia, yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
5.
Tahun 2004 Pada tahun 2004, Undang-undang Bank Indonesia diamandemen dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk dalam penguatan governance.
6.
Tahun 2008 Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PerPPU) Nomor 2 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
46
undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagai bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Amandemen ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek dari Bank Indonesia.
3.1.2.2 Visi, Misi, dan Sasaran Strategis Bank Indonesia Visi dari Bank Indonesia (BI) adalah untuk menjadi bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil. Sedangkan misi dari Bank Indonesia yaitu : 1.
Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2.
Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan / pembiayaan data berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
3.
Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.
4.
Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Undang-undang. Adapun nilai-nilai strategis dari Bank Indonesia yaitu Trust and Integrity –
Professionalism – Excellence – Public Interest – Coordination and Teamwork. Dimana untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Nilai-nilai Strategis tersebut, Bank Indonesia memiliki sasaran strategis dengan menetapkan sasaran strategis jangka panjang, yaitu : 1.
Memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran
2.
Menjaga stabilitas nilai tukar
3.
Mendorong pasar keuangan yang dalam dan efisien
4.
Menjaga SSK yang didukung dengan penguatan surveillance SP
47
5.
Mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis
6.
Memelihara SP yang aman, efisien, dan lancer
7.
Memperkuat pengelolaan keuangan BI yang akuntabel
8.
Mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengan dukungan SI, kultur, dan governance
9.
Mempercepat ketersediaan SDM yang kompeten
10. Memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan persepsi positif BI 11. Memantapkan kelancaran transisi pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK
3.1.2.3 Struktur Organisasi Bank Indonesia Struktur organisasi dari Bank Indonesia, dapat dijabarkan melalui gambar berikut :
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Indonesia Sumber : Website resmi Bank Indonesia
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gurbernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gurbernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputi Gurbernur Senior sebagai wakil, dan sekurangkurangnya terdapat empat atau sebanyak-banyaknya terdapat tujuh Deputi
48
Gurbernur. Sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Dewan Gubernur, atas dasar prinsip musyawarah demi mufakat. Bila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir. Bagian Stabilitas Moneter atau Sektor Moneter dari Bank Indonesia, terbagi ke dalam beberapa departemen, diantaranya yaitu Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM); Departemen Statistik (DSta); Departemen Pengelolaan Moneter (DPM); Departemen Pengelolaan Devisa (DPD); Departemen Internasional (DInt); Departemen Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES); dan Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan (DPKL). Bagian Stabilitas Sistem Keuangan dari Bank Indonesia juga terbagi ke dalam beberapa departemen, diantaranya Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP); Departemen Surveillance Sistem Keuangan (DSSK); serta Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM (DPAU). Sedangkan untuk bagian Stabilitas Sistem Pembayaran terbagi ke dalam Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKSP); Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (DPSP); Departemen Pengelolaan Uang (DPU); dan Departemen Pengelolaan Pinjaman dan Transaksi Pemerintah (DPTP). Bagian Sektor Manajemen Intern dari Bank Indonesia, terbagi ke dalam beberapa departemen, yaitu Departemen Logistik dan Pengamanan (DLP); Departemen Pengelolaan Sistem Informasi (DPSI); Departemen Sumber Daya Manusia (DSDM); Departemen Keuangan Intern (DKI); Departemen Hukum (DHk); Departemen Audit Intern (DAI); Departemen Komunikasi (DKom); Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola (DMST); dan Departemen Pengelolaan Aset (DPA). Sedangkan untuk bagian Jaringan Kantor dari Bank Indonesia, menjelaskan tentang letak-letak kantor cabang Bank Indonesia di berbagai daerah, baik di dalam negeri (Indonesia) maupun di luar negeri.
49
3.1.3
Bank Selain Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), objek dalam
penelitian ini yaitu pihak perbankan. Pihak perbankan menjadi objek penelitian karena berperan sebagai pihak penyedia produk dan fasilitas layanan keuangan atau supply side. Dalam memilih bank, penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling berdasarkan 50 bank konvensional terbaik di Indonesia pada tahun 2014. Simple random sampling menurut Siregar (2010) merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak sehingga memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota yang ada dalam suatu populasi untuk dijadikan sampel. Adapun penjabaran dari setiap bank yang menjadi objek penelitian, yaitu :
3.1.3.1 Bank Rakyat Indonesia (BRI) 3.1.3.1.1
Sejarah Bank BRI
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., adalah bank tertua yang pernah ada di Indonesia. Sejarah bank ini dimulai pada tanggal 16 Desember 1895, ketika seseorang bernama Raden Bei Aria Wiraatmaja mendirikan sebuah lembaga keuangan berskala kecil dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau berarti Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi, berkebangsaan Indonesia, atau pribumi. Lembaga keuangan berskala kecil ini merupakan asosiasi berbasis masjid, dimana fungsinya adalah untuk mengelola dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam skema yang sangat sederhana. Selama bertahun-tahun, lembaga keuangan ini mengalami perubahan nama dan berkembang dengan kondisi dan situasi di sekitarnya. Pada tahun 1912, nama lembaga keuangan yang lama diubah menjadi Centrale Kas Voor Volkscredietwezen, dan pada tahun 1942, oleh Jepang yang berkuasa pada saat itu, nama tersebut kembali diubah menjadi Syomin Ginko. Kemudian dalam era kemerdekaan, tepatnya 22 Februari 1946, Syomin Ginko diganti dengan nama Bank Rakyat Indonesia. Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1946, Pasal 1, disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949, dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 Tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang
50
merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 Tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama satu bulan, kemudian keluar Penpres No. 17 Tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim). Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank berbeda, yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992, status BRI berubah menjadi perseroan terbatas dengan nama resmi yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini dengan mencatatkannya di Bursa Efek Jakarta (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI) dengan kode saham BBRI, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini. Hingga saat ini, BBRI merupakan bagian dari indeks saham ekuitas LQ45, yang menjadi salah satu bukti bahwa BRI merupakan salah satu saham perusahaan blue chips di BEI.
3.1.3.1.2
Visi, Misi, dan Fokus Bisnis Bank BRI
Visi dari bank BRI yaitu “being the leading commercial bank that always prioritize customer satisfaction”, yang artinya adalah untuk menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan para nasabah. Sedangkan untuk dapat mencapai visi tersebut, bank BRI telah menetapkan tiga misi utama, yaitu :
51
1.
Pertama, melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.
2.
Kedua, memberikan pelayanan prima kepada nasabah dengan jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta praktik Good Corporate Governance (GCG) yang sangat baik.
3.
Ketiga, memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Adapun fokus bisnis dari bank BRI adalah dengan komitmen yang sejak awal
berfokus pada jasa perbankan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dimana komitmen ini tercermin dalam alokasi kredit untuk sektor yang mempengaruhi mata pencaharian penduduk dan jasa keuangan lainnya yang telah ditawarkan oleh bank kepada para masyarakat.
3.1.3.1.3
Produk-produk Bank BRI
Bank BRI memiliki berbagai produk dan fasilitas layanan keuangan yang di sediakan bagi para nasabahnya, dimana keseluruhan produk-produk dan fasilitas tersebut dapat secara ringkas dijabarkan sebagai berikut : 1.
Tabungan Untuk produk tabungan, bank BRI memiliki beberapa jenis tabungan seperti Tabungan BritAma; Simpedes; Simpedes TKI; Tabungan Haji; Tabungan BritAma Dollar; BritAma Bisnis; BritAma Rencana; BritAma Valas; BritAma Junio; dan Tabunganku. Dalam hal ini, berkaitan dengan para masyarakat yang masih berpenghasilan rendah atau terbatas, dan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, khususnya juga berkaitan dengan para pelaku UMKM, bank BRI telah menyediakan produk tabungan seperti Simpedes dan Tabunganku. Simpedes merupakan simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dengan mata uang rupiah, yang dapat dilayani di Kantor Cabang Khusus BRI / Kanca BRI / KCP BRI / BRI Unit / Teras BRI, yang jumlah penyetoran dan pengambilannya tidak dibatasi baik frekuensi maupun jumlahnya, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Sedangkan Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta
52
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana produk tabungan ini dapat diakses dengan persyaratan yang tidak rumit. 2.
Deposito Untuk produk deposito, bank BRI memiliki beberapa jenis deposito seperti Deposito Rupiah; Deposito Valas; dan Deposito On Call. Dimana produk deposito yang sesuai bagi para pelaku UMKM, yaitu produk Deposito Rupiah karena bebas biaya administrasi, dan mampu memberikan kenyamanan dan keamanan dalam investasi dana, serta memiliki keleluasaan dalam memilih jangka waktu deposito.
3.
Giro BRI Untuk produk giro, bank BRI juga memiliki beberapa jenis giro seperti produk Giro BRI Rupiah dan Giro BRI Valas.
4.
Pinjaman Produk pinjaman yang disediakan oleh bank BRI, diantaranya terdiri dari Pinjaman Mikro berupa KUPEDES; Pinjaman Ritel berupa Kredit Agunan Kas, Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, KMK Ekspor, KMK Konstruksi, KMK Konstruksi BO I, Kredit BRIGuna, Kredit Waralaba, Kredit SPBU, Kredit Resi Gudang, Kredit Pemilikan Gudang, KMK Talangan SPBU, Kredit Batubara, dan Kredit Waralaba Alfamart; Pinjaman Menengah berupa Agribisnis; Pinjaman Program berupa KPEN-RP, KKPE Tebu, dan KKPE; serta produk pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) berupa KUR BRI dan KUR TKI BRI. Berkaitan dengan para pelaku UMKM, maka produk pinjaman yang sesuai adalah Pinjaman Mikro berupa KUPEDES karena merupakan kredit yang diberikan dengan bunga yang bersifat umum untuk semua sektor ekonomi, ditujukan untuk individual (badan usaha maupun perorangan) yang memenuhi persyaratan. Dimana kredit ini mendukung berbagai keperluan pembiayaan semua jenis usaha dengan memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi. Selain itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga sesuai untuk para UMKM karena merupakan kredit modal kerja atau kredit investasi dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan koperasi yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari Perusahaan Penjamin.
53
5.
Produk Internasional Produk internasional yang disediakan oleh bank BRI, diantaranya terdiri dari BRI Trade Finance & Services; BRIFast Remittance; Financial Institution; BRI Money Changer; dan Unit Kerja Luar Negeri.
6.
Jasa Bank Jasa bank yang disediakan oleh bank BRI, diantaranya yaitu Jasa Bisnis; Jasa Keuangan; Jasa Kelembagaan; E-Banking; dan Treasury.
7.
Produk Konsumer Untuk produk konsumer, bank BRI memiliki beberapa jenis produk, yaitu seperti Kartu Kredit; Kredit Pemilikan Rumah; Kredit Kendaraan Bermotor; Kredit Multi Guna (KMG); dan Outlet SKK.
8.
Investasi Perbankan Investasi Perbankan yang disediakan oleh bank BRI, terdiri dari Produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK); Obligasi Negara Ritel (ORI) & Sukuk Negara Ritel (SR); Jasa Wali Amanat; dan Jasa Kustodian.
9.
Layanan Prioritas Layanan prioritas yang disediakan oleh bank BRI, diantaranya terdiri dari Produk, Layanan & Privileges; Reksadana; Kartu BRI Prioritas; Outlet; dan Kriteria Nasabah.
3.1.3.2 Bank Negara Indonesia (BNI) 3.1.3.2.1
Sejarah Bank BNI
Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang Republik Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sementara hari pendirian BNI yang jatuh pada tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional. Adanya penunjukan De Javashe Bank yang merupakan warisan dari Pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral di Indonesia pada tahun 1949, maka Pemerintah Indonesia membatasi peranan Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bank sirkulasi atau bank sentral. Bank Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai bank
54
pembangunan, dan kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa, dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri. Pada tahun 1955, sehubungan dengan adanya penambahan modal, status Bank Negara Indonesia diubah menjadi bank komersial milik pemerintah. Dimana perubahan ini melandasi pelayanan yang lebih baik dan sebagai tuas bagi sektor usaha nasional. Pada tahun 1968, sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, maka nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai pada tahun tersebut. Dimana perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai BNI 46. Penggunaan nama panggilan yang lebih mudah diingat, yaitu Bank BNI, ditetapkan bersamaan dengan perubahan identitas perusahaan pada tahun 1988. Kemudian pada tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 1996. Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui mulai digunakan untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik, setelah keberhasilan mengurangi masa-masa sulit. Sebutan “Bank BNI”, dipersingkat menjadi “BNI”, sedangkan tahun pendirian “46” digunakan dalam logo perusahaan untuk meneguhkan kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada akhir tahun 2012, Pemerintah Indonesia memegang sebesar 60% saham BNI, sementara sisanya sebesar 40% dimiliki oleh para pemegang saham publik baik individu maupun institusi, domestik dan asing. Saat ini, BNI adalah bank terbesar ke4 di Indonesia berdasarkan total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga.
3.1.3.2.2
Visi, Misi, dan Fokus Bisnis Bank BNI
Visi BNI adalah untuk menjadi bank yang unggul, terkemuka, dan terdepan dalam layanan dan kinerja. Sedangkan misi bank BNI yaitu untuk : 1.
Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama.
2.
Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor.
3.
Menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
55
4.
Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan komunitas.
5.
Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik. Adapun fokus bisnis dari bank BNI, yaitu dengan melakukan serangkaian
transformasi bisnis yang berbasis nasabah (Customer Centric) guna memperkuat Market Positioning, khususnya pada sektor Business Banking. Bisnis yang berbasis Customer Centric ini diimplementasikan melalui strategi pertumbuhan pada 8 (delapan) sektor unggul yang meliputi Oil, Gas & Mining, Engineering & Construction, Telecommunication, Electricity, Chemical, Retailers & Wholesalers, Agriculture, Food & Beverages. Melalui pendekatan yang berbasis customer centric dan strategi fokus pada delapan sektor unggulan tersebut, BNI diharapkan mampu menghasilkan kinerja yang unggul untuk memberikan nilai investasi yang tinggi bagi para shareholder dan menjadi “Bank of Choice” bagi seluruh kebutuhan finansial nasabah di semua sektor dengan kualitas pelayanan yang terbaik bagi para nasabah. Di sisi lain tujuan untuk menjadi market leader di sektor Business Banking serta visi menjadi bank yang unggul, terkemuka dan terdepan dalam layanan dan kinerja dapat tercapai. Ada pula informasi mengenai values perusahaan bank BNI yaitu kenyamanan dan kepuasan. Selain itu, bank BNI juga memiliki nilai-nilai yang menjadi budaya kerja BNI dan merupakan Tuntutan Perilaku Insan BNI, yang terdiri dari : a.
4 (Empat) Nilai Budaya Kerja, yaitu : - Profesionalisme - Integritas - Orientasi Pelanggan - Perbaikan Tiada Henti
b.
6 (Enam) Nilai Perilaku Utama Insan BNI, yaitu : - Meningkatkan Kompetensi dan Memberikan Hasil Terbaik - Jujur, Tulus, dan Ikhlas - Disiplin, Konsisten, dan Bertanggungjawab - Memberikan Layanan Terbaik Melalui Kemitraan yang Sinergis - Senantiasa Melakukan Penyempurnaan - Kreatif dan Inovatif
56
3.1.3.2.3
Produk-produk Bank BNI
Bank BNI memiliki berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang disediakan bagi para masyarakat atau nasabah. Dimana keseluruhan produk dan layanan tersebut secara ringkas dapat dijabarkan sebagai berikut : 1.
Produk Simpanan Produk simpanan yang disediakan oleh bank BNI, diantaranya terdiri dari Tabungan; Taplus Bisnis; Deposito; Giro; Tabungan Pendidikan; Taplus Anak; Taplus Muda; Taplus Pegawai; Tabungan Mahasiswa; Tabungan Emerald; Tabungan TKI; Tabungan Haji; BNI Simponi; dan Kartu Dedit.
2.
Produk Kredit / Pinjaman Produk pinjaman yang disediakan oleh bank BNI, terdiri dari BNI Griya; BNI OTO; BNI Multiguna; BNI Fleksi; BNI Instan; Kartu Kredit; BNI Wirausaha; Cash Collateral Credit; Kredit Ekspor; Kredit Impor; Kredit Investasi; Kredit Koperasi Primer; Kredit Modal Kerja; Kredit Sindikasi; Kredit Usaha Rakyat; serta Kredit Penerusan.
3.
Produk Tresuri Produk tresuri yang disediakan oleh bank BNI, diantaranya terdiri dari Foreign Exchange (Tod, Torn, Spot); Deposit On Call; Money Market Account; Bond Investment; Money Changer; Currency Forward, Swap, Option; Interest Rate Swap; dan Cross Currency Swap.
4.
Layanan e-Banking Layanan e-Banking yang disediakan oleh bank BNI terdiri dari BNI SMS Banking; BNI Internet Banking; BNI Phone Banking; dan BNI ATM.
5.
Layanan Layanan lain yang disediakan oleh bank BNI, diantaranya terdiri dari ATM; Emerald Banking; Pembayaran (Kliring, RTGS); Kiriman Uang Domestik; Kiriman Uang Internasional; Cek Multi Guna; Cek Perjalanan; Inkaso; ONH; Referensi Bank; Safe Deposits Box; BNI Layanan Gerak; Weekend Banking; BNI Call; BNI Drive Thru; Jual-Beli Valas; Cek; Sistem Pembayaran Gaji; Pengelolaan Keuangan Perusahaan / Institusi; Virtual Account; Cash Pickup; Sistem Pembayaran SPP; serta Garansi Bank.
57
3.1.3.3 Bank Mandiri 3.1.3.3.1
Sejarah Bank Mandiri
Pengalaman perbankan Bank Mandiri tak terpisahkan dari perjalanan panjang empat bank milik pemerintah, yaitu : 1.
Bank Ekspor Impor Indonesia yang berawal dari perusahaan dagang Belanda, N.V. Nederlansche Handels Maatschapij yang berdiri pada tahun 1824 dan aktif dalam kegiatan perbankan pada tahun 1870.
2.
Bank Dagang Negara yang berawal dari peran Nederlandsch Indische Escompto Maatschapij pada tahun 1857 berubah menjadi Escomptobank NV di tahun 1949.
3.
Bank Bumi Daya yang berawal dari kegiatan De Nationale Hadelsbank NV hingga menjadi Bank Umum Negara di tahun 1959.
4.
Bank Pembangunan Indonesia diawali dari bergabungnya Bank Industri Negara (BIN) yang telah mengembangkan sektor-sektor ekonomi di Indonesia sejak tahun 1951. Dimana kemudian Bank Mandiri terbentuk pada tanggal 2 Oktober 1998
sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam merestrukturisasi perbankan pasca krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Pada bulan Juli 1999, empat bank milik negara diatas, yaitu Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, dan Bank Pembangunan Indonesia digabung menjadi Bank Mandiri. Masing-masing dari empat bank tersebut memainkan peran integral dan peran penting dalam pengembangan perekonomian Indonesia. Segera setelah merger tersebut dilakukan, Bank Mandiri melakukan proses konsolidasi komprehensif. Salah satu langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menutup 194 cabang yang berdekatan satu sama lain, dan mengurangi jumlah karyawan dari 26.600 sampai 17.620. Nama Bank Mandiri digulirkan di seluruh jaringan melalui iklan dan kampanye promosi. Selain itu, Bank Mandiri berhasil menerapkan hal baru, yaitu core banking system yang terintegrasi untuk menggantikan sistem core banking awal dari ke empat bank lama. Pada tahun 2005, Bank Mandiri memutuskan untuk berfokus menjadi Regional Champion Bank. Untuk melakukannya, Bank Mandiri merumuskan Program Transformasi Komprehensif yang terdiri dari empat strategi utama, yaitu : 1.
Penanaman budaya perusahaan yang baru melalui restrukturisasi berbasis kinerja organisasi, perbaikan terhadap sistem evaluasi berbasis kinerja yang sudah ada,
58
pengembangan kepemimpinan dan bakat, serta pelatihan dan mempekerjakan staf untuk memenuhi kebutuhan strategis. 2.
Mempertahankan agresifitas Non Performing Loan (NPL), dengan penekanan pada resolusi pinjaman dan penguatan sistem manajemen risiko.
3.
Mempercepat ekspansi bisnis, sehingga dapat melebihi pertumbuhan rata-rata pasar melalui strategi yang khas dan nilai proposisi di setiap segmen.
4.
Mengembangkan aliansi antara direktorat dan unit bisnis sehingga dapat mengoptimalkan layanan pelanggan, dan mengeksplorasi semua peluang bisnis yang ada hubungannya dengan pelanggan yang sudah ada dan rantai nilai mereka. Dalam rangka mencapai tujuannya untuk menjadi Regional Champion Bank,
Bank Mandiri melakukan Program Transformasi dalam tiga tahap, yaitu: 1.
Tahap Satu - "Back on Track" (2006 - 2007) : Selama fase ini, fokus ditempatkan pada restrukturisasi dan meletakkan dasar pertumbuhan Bank Mandiri di masa depan;
2.
Tahap Dua - "Outperform the Market" (2008 - 2009) : Selama periode ini, penekanan dilakukan terhadap perluasan bisnis Bank Mandiri untuk memastikan pertumbuhan yang signifikan di semua segmen dan tingkat profitabilitas yang melebihi rata-rata pasar;
3.
Tahap Tiga - "Shaping the End Game" (2010) : Selama fase ini, Bank Mandiri bertujuan untuk menjadi Regional Champion Bank, melalui konsolidasi bisnis jasa keuangan dan penekanan pada peluang pertumbuhan strategis non-organik. Hal ini termasuk penguatan kinerja anak perusahaan dan akuisisi bank atau perusahaan keuangan lainnya yang dapat menciptakan nilai tambah kepada Bank Mandiri. Perubahan yang dibawa oleh Program Transformasi antara tahun 2005 dan
2010 telah menghasilkan penguatan yang konsisten kinerja Bank Mandiri, seperti tercermin berbagai parameter keuangan.
3.1.3.3.2
Visi, Misi, dan Fokus Bisnis Bank Mandiri
Visi bank Mandiri adalah menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif. Sedangkan misi dari bank Mandiri yaitu berkomitmen membangun hubungan jangka panjang yang didasari atas kepercayaan baik dengan nasabah bisnis maupun perseorangan. Bank Mandiri melayani seluruh nasabah
59
dengan standar layanan nasional melalui penyediaan solusi keuangan yang inovatif. Bank Mandiri ingin dikenal karena kinerja, sumber daya manusia, dan kerjasama tim yang terbaik. Dengan mewujudkan pertumbuhan dan kesuksesan bagi pelanggan, Bank Mandiri mengambil peran aktif dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang Indonesia dan selalu menghasilkan imbal balik yang tinggi secara konsisten bagi para pemegang saham. Kemudian untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi, serta keberhasilan
strategisnya,
Bank
Mandiri
telah
merumuskan
sekaligus
mengimplementasikan budaya perusahaan yang disebut TIPCE yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.
Trust “Membangun keyakinan dan sangat baik dalam hubungan yang tulus dan terbuka berdasarkan kehandalan”
2.
Integrity “Berperilaku terpuji, menjaga martabat serta menjunjung tinggi etika profesi”
3.
Professionalism “Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab”
4.
Customer focus “Senantiasa menempatkan pelanggan internal dan eksternal sebagai fokus untuk membangun pengalaman positif yang saling menguntungkan dan tumbuh berkesinambungan”
5.
Excellence “Selalu berupaya mencapai keunggulan menuju kesempurnaan yang merupakan wujud cinta dan bangga sebagai Insan Mandiri” Adapun fokus bisnis dari bank Mandiri yaitu untuk terus konsisten
mengembangkan bisnis melalui penekanan di tiga fokus bisnis, yaitu : 1.
As Wholesale transaction Dalam hal ini, bank Mandiri akan memperkuat leadership-nya dengan menawarkan solusi transaksi keuangan yang komprehensif dan membangun hubungan yang holistik guna melayani institusi corporate & commercial di Indonesia.
60
2.
As Retail Deposit and Payment Bank Mandiri memiliki aspirasi untuk menjadi bank pilihan nasabah di bidang retail deposit dengan menyediakan pengalaman perbankan yang unik dan unggul bagi para nasabahnya.
3.
As Retail Financing Bank Mandiri memiliki aspirasi untuk meraih posisi nomor 1 atau 2 dalam segmen pembiayaan ritel, terutama untuk memenangkan persaingan di bisnis kredit perumahan, personal loan, dan kartu kredit serta menjadi salah satu pemain utama di micro banking. Selain itu, sebagaimana telah diamanatkan di dalam ketentuan Anggaran
Dasar, maksud dan tujuan dari didirikannya Bank Mandiri adalah untuk melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Dalam melaksanakan maksud dan tujuannya tersebut, maka Bank Mandiri sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : 1.
Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2.
Memberikan kredit;
3.
Menerbitkan surat pengakuan utang;
4.
Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan suratsurat dimaksud; b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; c. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah; d. Sertifikat Bank Indonesia; e. Obligasi; f. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan g. Surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
61
5.
Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
6.
Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
7.
Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8.
Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
9.
Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; 11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; 12. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; dan 13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu Bank Mandiri dapat pula melakukan : 1.
Kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
2.
Kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
3.
Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun; dan
4.
Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
62
3.1.3.3.3
Produk-produk Bank Mandiri
Bank Mandiri memiliki berbagai produk dan fasilitas layanan keuangan yang di sediakan bagi masyarakat. Dimana produk-produk dan fasilitas tersebut di bagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut : 1.
Consumer Banking, yang dikelompokkan menjadi : a. Mandiri Tabungan, terdiri atas Mandiri Tabungan; Mandiri Tabungan Bisnis; Mandiri Tabungan Rencana; Mandiri Tabungan Haji; Mandiri Tabungan Valas; Mandiri Tabungan TKI; dan Tabunganku. b. Mandiri Giro. c. Mandiri Deposito, terdiri atas Mandiri Deposito dan Mandiri Deposito Valas. d. Mandiri Debit e. Mandiri e-Cash f. Mandiri e-Money g. Mandiri Kartu Kredit, terdiri atas Mandiri Visa dan Mandiri Master Card. h. Mandiri Kredit Konsumer, terdiri atas Mandiri KPR; Mandiri KPR Multiguna; Mandiri Kredit Tanpa Agunan; Mandiri Mitrakarya; dan Mandiri Tunas Finance. i. Layanan Mandiri Prioritas j. Produk Investasi dan Bancassurance, dimana untuk produk investasi terdiri atas Reksadana dan Obligasi Negara Ritel & Sukuk Ritel; dan untuk produk Bancassurance terdiri dari AXA Mandiri Financial Services; Mandiri Investasi Sejahtera; Mandiri Jiwa Sejahtera; dan Mandiri Rencana Sejahtera. k. Layanan Lainnya, yang terdiri atas Tarif Layanan; Payment Point; Payroll Package; Transfer; Safe Deposit Box; Inkaso / Collection; dan BPIH.
2.
UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang dikelompokkan menjadi : a. Business Banking, terdiri dari : - Kredit Tunai, seperti Mandiri Kredit Modal Kerja; Mandiri Kredit Investasi; Mandiri Kredit Agunan Deposito; Mandiri Kredit Usaha Produktif; Mandiri Kredit Multiguna Usaha; Mandiri Kredit Koperasi; Mandiri Kredit Waralaba; serta Mandiri Kredit Kepada Showroom Mobil Bekas Rekanan Mandiri Tunas Finance (MTF). - Kredit Non Tunai, seperti Produk Impor & Trust Receipt; Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri (SKBDN); Forfaiting; dan Bank Garansi.
63
- Kredit Program, seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E); Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS); serta Kredit Usaha Rakyat (KUR). - Produk Dana, seperti Mandiri Giro; Mandiri Tabungan Bisnis; Mandiri Deposito; dan Mandiri Tabungan Rencana Replanting. - Alamat Jaringan Kantor - Mandiri Bisnis b. Micro Banking, terdiri dari : - Mandiri Kredit Usaha Mikro - Mandiri Kredit BPR, seperti Mandiri Kredit BPR Mitra dan Mandiri Proyek Kredit Mikro. - Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) - Kantor Layanan Kredit, seperti Mandiri Unit Mikro 3.
Commercial Banking, yang dikelompokkan menjadi : a. Pembiayaan b. Trade Finance & Services, terdiri atas Mandiri Trade Finance dan Mandiri Produk Ekspor. c. Pembiayaan Khusus, terdiri atas Mandiri Kredit Pertambangan; Mandiri Kredit Telco; Mandiri Kredit Alat Berat; Mandiri KMK Warehouse Receipt; Mandiri Fixed Loan; Mandiri KMK Plus; Mandiri Kredit Multifinance; serta Mandiri Treasury Line. d. Cash Management, terdiri atas Mandiri Cash Concentration; Mandiri National Polling; Mandiri Cash Management; Mandiri Immediate Cash; Mandiri Mass Transaction System; Mandiri Retail Collection Point; Mandiri Cashier Cash Management; Mandiri Cash Pick Up and Delivery; dan Mandiri Corporate Collection. e. Produk Dana, terdiri atas Giro; Deposito Berjangka; dan Deposito On Call. f. Layanan lainnya g. Info Commercial Banking
3.1.3.4 Bank Central Asia (BCA) 3.1.3.4.1
Sejarah Bank BCA
Bank BCA secara resmi berdiri pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank Central Asia NV. BCA mulai beroperasi sebagai anak usaha Semarang
64
Knitting Factory dan berkantor pusat di Jakarta. Awalnya, BCA didirikan sebagai perusahaan tekstil yang berlokasi di Semarang dengan nama NV Perseoran Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory, pada 10 Agustus 1955. Banyak hal telah dilalui sejak saat berdirinya bank ini, dan yang paling signifikan adalah krisis moneter yang terjadi di tahun 1997. Krisis tersebut membawa dampak yang luar biasa pada keseluruhan sistem perbankan di Indonesia. Namun, secara khusus, kondisi ini mempengaruhi aliran dana tunai di BCA dan bahkan sempat mengancam kalanjutannya. Banyak nasabah menjadi panik dan beramai-ramai menarik dana mereka. Akibatnya, bank terpaksa meminta bantuan dari pemerintah. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) lalu mengambil alih BCA di tahun 1998. Kemudian berkat kebijaksanaan bisnis dan pengambilan keputusan yang arif, BCA berhasil pulih kembali dalam tahun yang sama. Di bulan Desember 1998, dana pihak ke tiga telah kembali ke tingkat sebelum krisis. Aset bank BCA mencapai Rp. 67,93 triliun, walaupun di bulan Desember 1997 hanya mencapai Rp. 53,36 triliun. Kepercayaan masyarakat pada BCA telah pulih, dan BCA diserahkan oleh BPPN ke Bank Indonesia di tahun 2000. Selanjutnya, BCA mengambil langkah besar dengan menjadi perusahaan publik. Penawaran saham perdana berlangsung pada tahun 2000, dengan menjual saham perdana tersebut, BPPN masih menguasai sekitar 70,30% dari seluruh saham BCA. Penawaran saham ke dua dilaksanakan di bulan Juni dan Juli 2001, dengan BPPN mendivestasikan 10% lagi dari saham miliknya di BCA. Di tahun 2002, BPPN melepas sebanyak 51% dari sahamnya di BCA melalui tender penempatan privat yang strategis. Farindo Investment, Ltd., yang berbasis di Mautitius, memenangkan tender tersebut. Kemudian hingga saat ini, BCA terus memperkokoh tradisi tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan penuh pada regulasi, pengelolaan risiko secara baik dan komitmen pada nasabahnya, baik sebagai bank transaksional maupun sebagai lembaga intermediasi finansial.
3.1.3.4.2
Visi, Misi, dan Fokus Bisnis Bank BCA
Visi bank BCA adalah menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat, yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Sedangkan misi bank BCA yaitu untuk :
65
1.
Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan;
2.
Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah;
3.
Meningkatkan nilai francais dan nilai stakeholder BCA. Adapun fokus bisnis dari bank BCA, yang kemudian menjadi prioritas utama
BCA adalah tetap mempertahankan posisi BCA sebagai salah satu institusi penyedia layanan transaksi dan pembayaran yang terdepan di Indonesia. Layanan perbankan yang nyaman, aman, dan andal merupakan faktor penting dalam membangun hubungan dengan nasabah dan dalam memperkuat posisi BCA sebagai bank transaksi.
3.1.3.4.3
Produk-produk Bank BCA
Bank BCA memiliki berbagai produk dan fasilitas layanan keuangan yang di sediakan untuk memenuhi kebutuhan para pelaku bisnis. Selain itu, BCA juga menyediakan berbagai jenis produk dan layanan kredit untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya secara optimal. Dimana produk-produk dan fasilitas tersebut dapat dijabarkan secara ringkas sebagai berikut : 1.
Produk Simpanan Produk simpanan yang disediakan oleh bank BCA, diantaranya terdiri dari Tahapan; Tahapan Gold; Tahapan Xpresi; Tapres; Tabunganku; Giro; Deposito Berjangka; dan BCA Dollar.
2.
Kartu Kredit Untuk produk kartu kredit, bank BCA memiliki beberapa jenis produk yaitu seperti BCA Card; BCA MasterCard; dan BCA Visa.
3.
Fasilitas Kredit Fasilitas kredit yang disediakan oleh bank BCA, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR); Kredit Kendaraan Bermotor; Kredit Modal Kerja; Kredit Sindikasi; Kredit Ekspor; Kredit Investasi; Distributor Financing; Supplier Financing; Dealer Financing; Warehouse Financing; dan Trust Receipt.
4.
Layanan Transaksi Perbankan Untuk layanan transaksi perbankan, bank BCA memiliki beberapa jenis layanan seperti Auto Debit; Safe Deposit Box; Transfer; Remittance; Bank Notes;
66
Collection & Clearing; BCA Virtual Account; Open Payment; dan Payroll Services. 5.
Layanan Cash Management Terdapat beberapa jenis layanan cash management yang disediakan oleh bank BCA, diantaranya seperti Payable Management / Disbursement; Receivable Management / Collection; Liquidity Management; dan B2B and B2C.
6.
Bancassurance Terdapat beberapa jenis layanan bancassurance yang ada di bank BCA, seperti Provisa Max / Provisa Platinum Max; Pro Series; OptiShield / OptiShield Platinum; EduSave / EduSave Platinum; dan MediSave Plus.
7.
Bank Garansi Untuk layanan bank garansi, bank BCA memiliki beberapa jenis layanan seperti Bid Bond; Performance Bond; Advance Payment Bond; Pusat Pengelolaan Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk (P4BM).
8.
Fasilitas Ekspor Impor Untuk fasilitas layanan ekspor impor, bank BCA memiliki beberapa jenis fasilitas layanan seperti Letter of Credit (L/C); Negotiation; Bankers Acceptance; Bills Discounting; Documentary Collections.
9.
Fasilitas Valuta Asing Terdapat beberapa jenis fasilitas valuta asing yang ada di bank BCA, seperti Spot; Forward; Swap; dan Produk Derivatif lainnya.
10. Perbankan Elektronik Beberapa jenis layanan perbankan elektronik yang disediakan bank BCA, yaitu seperti ATM BCA (multifungsi, non tunai, dan setoran tunai); Debit BCA; Tunai BCA; Flazz; Self Service Passbook Printer (SSPP); EDC BIZZ; Internet Banking (KlikBCA Individu dan KlikBCA Bisnis); Mobile Banking (m-BCA); Call Centre (Halo BCA); Phone Banking (BCA by Phone Business dan BCA by Phone); SMS Top Up; dan SMS Push Notification.
3.1.3.5 Bank Bukopin 3.1.3.5.1
Sejarah Bank Bukopin
Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) didirikan pada tanggal 1 Juli 1970 dengan badan hukum koperasi. Dimana sebelumnya diketahui dimiliki oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi. Pada tahun 1974, Bank ini
67
melakukan penggabungan usaha (merger) dengan Bank Koperasi Sumatera Utara, yang kemudian menjadi Bukopin cabang Medan. Selanjutnya pada tahun 1986 hingga 1987, bank Bukopin juga melakukan penggabungan usaha (merger) dengan beberapa bank berbadan hukum koperasi. Pada tahun 1989, dilakukan perubahan nama bank dari Bank Umum Koperasi Indonesia menjadi Bank Bukopin. Dimana pada tahun yang sama, bank ini melakukan penerbitan obligasi. Kemudian pada tahun 1993, bank Bukopin mengubah status badan hukumnya menjadi badan hukum Perseroan Terbatas, dengan nama PT Bank Bukopin. Bank Bukopin merupakan bank pertama di Indonesia yang menerapkan sistem real time online pada tahun 1996. Pada tahun 1997, bank Bukopin memperoleh ijin untuk meningkatkan status perusahaan sebagai bank devisa, dan pada tahun 1999, masuk program Rekapitulasi Perbankan. Kemudian pada tahun 2001, bank Bukopin mulai membuka cabang syariahnya yang pertama, sekaligus menjadi bank pertama yang keluar dari program Rekapitulasi Perbankan. Pada tahun 2003, bank Bukopin melakukan penerbitan atas Obligasi Seri A tahun 2003, Obligasi Subordinasi Seri B tahun 2003, dan Obligasi Syariah Mudharabah tahun 2003. Selanjutnya pada tahun 2006, bank Bukopin menjadi perusahaan terbuka (PT Bank Bukopin Tbk). Selain itu, pada tahun yang sama bank Bukopin melakukan akuisisi saham PT Bank Syariah Bukopin (dahulu PT Bank Persyarikatan Indonesia) sebesar 24.73% dan mengakuisisi saham PT Bukopin Finance (dahulu PT Indo Trans Buana Multi Finance). Pada tahun 2008, bank Bukopin meningkatkan kepemilikan saham di PT Bank Syariah Bukopin (BSB) menjadi sebesar 65.44% dan melakukan pelunasan Obligasi Seri A tahun 2003, Obligasi Subordinasi Seri B tahun 2003, dan Obligasi Syariah Mudharabah tahun 2003. Hingga pada tahun 2010, bank Bukopin meluncurkan Budaya Perusahaan yang baru (PRIDE). Sejak tahun 1998 hingga akhir tahun 2013, bank Bukopin semakin kokoh sebagai salah satu bank swasta nasional menengah atas di Indonesia.
3.1.3.5.2
Visi, Misi, dan Fokus Bisnis Bank Bukopin
Adapun visi dari bank Bukopin adalah untuk menjadi lembaga keuangan terkemuka dalam pelayanan jasa keuangan yang terintegrasi. Sedangkan misi dari bank Bukopin yaitu :
68
1.
Memberikan solusi jasa keuangan yang unggul dan komprehensif yang memenuhi kebutuhan nasabah dalam dunia usaha, individu, dan keluarga.
2.
Berperan aktif dalam mengembangkan usaha menengah, kecil, dan mikro yang berdaya saing.
3.
Membangun
keterlibatan
(engagement)
karyawan
dalam
meningkatkan
produktivitas untuk kesejahteraan karyawan. 4.
Meningkatkan nilai tambah investasi bagi pemegang saham melalui pengelolaan usaha yang pruden. Dalam menjalankan kegiatan usahanya serta menimbang nature bisnis yang
dijalankan, bank Bukopin erat dengan unsur "Trust" (Kepercayaan). Maka sebagai suatu organisasi, bank Bukopin dituntut untuk memiliki suatu aturan yang dapat mengikat seluruh jajarannya dalam bertindak sesuai dengan standar tertinggi dalam integritas profesional dan personal di seluruh aspek kegiatan perusahaan, serta mematuhi seluruh undang-undang, tata tertib, peraturan dan kebijakan Perusahaan. Berkenaan dengan hal tersebut, bank Bukopin telah mengembangkan nilainilai dasar yang menjadi inti dari pengembangan budaya perusahaan bank Bukopin yang mencakup 5 budaya perusahaan berikut ini : 1.
Professionalism (Profesionalisme), yaitu menguasai tugas dan bertanggung jawab untuk memberikan hasil terbaik. Perilaku utama : - Kompeten - Bertanggung jawab
2.
Respect Others (Respek kepada pihak lain), yaitu menghargai peran dan kontribusi setiap individu, saling membantu serta peduli lingkungan untuk menghasilkan sinergi positif. Perilaku utama : - Peduli dan bekerja sama - Ramah, santun, dan komunikatif
3.
Integrity (Integritas), yaitu memiliki, menjunjung tinggi, dan menjalankan nilainilai kejujuran, ketulusan, kedisiplinan, dan komitmen untuk membangun kepercayaan. Perilaku utama : - Jujur dan tulus - Disiplin dan berkomitmen
4.
Dedicated to Customer (Mengutamakan Nasabah), yaitu mengutamakan pelayanan dan kepuasan nasabah, baik internal maupun eksternal. Perilaku utama:
69
- Orientasi pada kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan - Proaktif dan responsif 5.
Excellence (Kesempurnaan), yaitu melakukan perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan nilai tambah dan selalu menjadi yang terbaik. Perilaku utama : - Inovatif dan kreatif - Orientasi pada nilai tambah dan hasil terbaik Singkatan dari Nilai-nilai tersebut adalah PRIDE, yang berarti bangga atau
kebanggaan (diambil dari huruf pertama masing-masing nilai). Selain itu, fokus bisnis dari bank Bukopin yaitu dengan bergerak dalam industri jasa perbankan yang menarwarkan layanan pada enam segmen utama, yaitu Segmen Mikro; Segmen Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi (UKMK); Segmen Konsumer; Segmen Komersial; Perbankan Internasional; dan Tresuri.
3.1.3.5.3
Produk-produk Bank Bukopin
Bank Bukopin memiliki beragam produk dan fasilitas layanan keuangan yang di sediakan untuk masyarakat secara luas. Dimana produk-produk dan fasilitas tersebut dapat dijabarkan secara ringkas sebagai berikut : 1.
Produk Simpanan Produk ini diantaranya terdiri dari Giro Bukopin; Giro Valas; SiAga Dollar; Tabungan SiAga Bukopin; Tabungan SiAga Bukopin Premium; Tabungan SiAga Bukopin Bisnis; Tabungan Rencana Bukopin; Tabungan SiAga Haji dan Umroh; TabunganKu; Deposito Rupiah; Deposito Dollar; dan Deposito On Call.
2.
Kredit Konsumer Produk ini diantaranya terdiri dari Kredit Mobil Bukopin; KPR Bukopin; Kredit Serba Guna; dan Back to Back Loan.
3.
Kredit UKM Produk ini diantaranya terdiri dari : - Kredit Program, yang terbagi atas Kredit Usaha Rakyat (KUR); Kredit Usaha SU 005; serta Kredit Ketahanan Pangan dan Energi. - Kredit Non Program, yang terbagi atas Kredit Kepada Koperasi Karyawan untuk Anggota (K3A); Skim Hiswana Migas; Kredit Kemitraan UKM; Kredit Alat Berat; Pembiayaan Gula; Kredit Pengadaan Beras kepada Rekanan Perum
Bulog;
Kredit
Pundi;
Pembiayaan
Modal
Kerja
Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; serta Pinjaman Rekening Koran.
untuk
70
- Kredit Non Tunai, seperti Bank Garansi Bukopin. 4.
Kredit Komersial Produk ini diantaranya terdiri dari Kredit Modal Kerja; Kredit Investasi; Kredit Sindikasi; serta Bisnis Usaha.
5.
Micro Banking Produk ini diantaranya terdiri dari Swamitra; Kredit Pensiunan; Kredit PNS Aktif; KPR & KPA Mikro; KPR & KPA Mikro 2; Direct Loan Mikro; Kredit Masa Pra Pensiun; Tabungan SiAga Pensiunan.
6.
International Banking Products Produk ini diantaranya terdiri dari : - Trade Finance Services, yang terbagi atas Export Services; Pre-Export Financing; Discounting Export Draft; Import Services; SKBDN; SBLC / Bank Guarantee; Shipping Guarantee; Correspondent Import Financing; serta Post Import Financing. - Remittance Services, yang terbagi atas Remittance; Bank Draft; Clean Collection; Cash Letter; serta Cash to Cash.
7.
Bisnis Kartu Produk ini diantaranya terdiri dari Kartu Debit Bukopin Visa; Kartu Kredit Bukopin; dan Merchandising.
8.
e-Banking Produk ini diantaranya terdiri dari ATM; Phone Banking; SMS Banking; serta Internet Banking.
9.
Bukopin Prioritas
10. Bukopin Cash Management 11. Bukopin Custody Dalam hal ini, berbagai layanan unggulan yang disediakan oleh bank Bukopin, diantaranya yaitu Safe Keeping; Transaction and Settlement Handling; On Line Information & Reporting Services; Corporate Action; dan Fund Administration. 12. Wali Amanat Dalam hal ini, berbagai jasa Wali Amanat yang disediakan oleh bank Bukopin, diantaranya yaitu Jasa Wali Amanat; Jasa Agen Jaminan (Security Agent); Jasa Agen Pembayar (Paying Agent); dan Jasa Agen Rekening Penampungan (Escrow Account Agent). 13. Modul Penerimaan Negara (MPN)
71
14. Jasa Perbankan Lainnya Dalam hal ini, jasa perbankan lain yang disediakan oleh bank Bukopin diantaranya seperti Layanan Service Point PLN; H2H Pertamina; dan Virtual Account Giro Bukopin. 15. Arrager 16. Keagenan
3.1.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang akan menjadi objek di dalam penelitian ini merupakan para pedagang yang berada di pasar-pasar tradisional, baik di daerah Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Dimana yang akan diteliti adalah para pedagang yang termasuk ke dalam kategori usaha mikro berdasarkan kriteria yang tercantum dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Sedangkan pasar-pasar yang akan dipilih, yaitu pasar-pasar tradisional yang berada dibawah koordinasi PD Pasar Jaya. PD Pasar Jaya merupakan suatu lembaga yang mengelola seluruh pasar tradisional di wilayah DKI Jakarta. Lembaga ini dibentuk sebagai pelaksana pelayanan umum dalam bidang pengelolaan area pasar, membina pedagang pasar, serta ikut membantu stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa. Sedangkan tujuan didirikannya PD Pasar Jaya adalah sebagai upaya dalam meningkatkan efisiensi umum di bidang perpasaran di lingkungan Jawatan Perekonomian Rakyat DKI Jakarta, sehingga menjadi unit usaha yang mandiri dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, yang juga menjadi sumber penghasilan nyata bagi daerah-daerah di ibukota. Hingga saat ini, PD Pasar Jaya mengelola total sebanyak 153 pasar tradisional yang tersebar di seluruh wilayah provinsi DKI Jakarta, dengan pembagian wilayah lokasi pasar untuk daerah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Dalam memilih pasar tradisional, penulis menggunakan teknik Convenience Sampling. Convenience Sampling menurut Rahmat (2013;128) merupakan teknik pemilihan sampel yang didasarkan pada kemudahan akses sehingga dapat dilakukan dengan cepat dan murah. Teknik ini digunakan karena dalam memilih pasar tradisional, penulis dihadapkan pada keterbatasan waktu, jarak, dan biaya. Oleh
72
karena itu, penulis memilih pasar-pasar tersebut berdasarkan pada lokasi pasar yang berada di rute perjalanan yang cukup terjangkau oleh penulis. Setelah pasar-pasar tradisional terpilih, maka selanjutnya penulis mulai menyebarkan kuesioner kepada 100 pedagang (pelaku UMKM) yang berasal dari 10 pedagang terpilih dari masing-masing 5 pasar di Jakarta Utara dan 5 pasar di Jakarta Timur. Berikut ini merupakan daftar dari pasar-pasar tradisional yang terpilih untuk menjadi objek penelitian : Tabel 3.1 Pasar Tradisional Terpilih di Jakarta Utara No.
Nama Pasar
Alamat Pasar
1
Pasar Pluit
2
Pasar Muara Angke
Jl. Pluit Kencana, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan. Telp: 66693267, Kode Pos: 14450 Jl. Dermaga I Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jl. Pademangan III, Rt 04 / Rw 02, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Telp 6453657 Jl. Waspada Raya, No. 1, Kel. Pademangan, Kec. Pademangan, Kode Pos 14420 Jl. Tampak Siring, Rt 13 / Rw 08
3
Pasar Pademangan Timur 4 Pasar Pademangan Barat 5 Pasar Pantai Indah Kapuk (PIK) Sumber : Website Resmi PD Pasar Jaya
Tabel 3.2 Pasar Tradisional Terpilih di Jakarta Timur No.
Nama Pasar
1
Pasar Burung
Alamat Pasar
Jl. Penggalang Pal, Kel. Meriam, Kec. Matraman, Telp 8581857, Kode Pos 13140 2 Pasar Matraman Jl. Penggalang, Kel. Pal Meriam, Kec. Matraman, Kebon Kosong Telp 8581857, Kode Pos 13140 3 Pasar Pal Meriam Jl. Pal Meriam, Kel. Pal Meriam, Kec. Matraman, Telp 8564618 4 Pasar Pramuka Jl. Pramuka Raya Ps. Pramuka, Kel. Pal Meriam, Kec. Matraman, Telp 8506428, Kode Pos 13140 5 Pasar Cibubur Jl. Raya Lapangan Tembak, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Telp 8711305, Kode Pos 13720 Sumber: Website Resmi PD Pasar Jaya 3.2
Desain Penelitian Berdasarkan karakteristik masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam
jenis penelitian kualitatif. Menurut Rahmat (2013:38), penelitian kualitatif
73
merupakan suatu pendekatan yang menekankan makna, penalaran, definisi situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif mementingkan proses dibandingkan dengan hasil akhir, sehingga urutan kegiatan dapat berubahubah bergantung pada kondisi dan banyaknya gejala yang ditemukan. Dimana tujuan penelitian biasanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktis. Sehingga, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, karena ingin mengevaluasi penerapan program Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Perbankan atas peningkatan financial inclusion para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia, khususnya di Jakarta Utara dan Jakarta Timur.
3.2.1
Jenis dan Sumber Data
3.2.1.1 Jenis Data Data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut : 1.
Data Primer Data primer biasanya disebut juga dengan data asli karena untuk bisa mendapatkan data ini, penulis harus mengumpulkannya secara langsung terhadap sumber atau objek yang ingin didapatkan datanya. Dalam hal ini, data primer tersebut dapat berupa hasil observasi terhadap suatu objek penelitian, kejadian atau kegiatan tertentu, opini subjek (orang) secara individual maupun kelompok, serta hasil pengujian tertentu. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner kepada para pedagang (pelaku UMKM) yang termasuk ke dalam kategori mikro di pasar-pasar tradisional terpilih, baik di Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Selain itu, data primer lain juga diperoleh melalui teknik wawancara yang dilakukan kepada pihak OJK dan BI sebagai pihak regulator, serta wawancara yang dilakukan kepada salah satu bank milik pemerintah, yaitu bank BRI. Wawancara hanya dapat dilakukan kepada salah satu pihak bank, karena terhambat oleh keterbatasan waktu, jarak, biaya, dan juga kendala mengenai peraturan dan prosedur dari bank-bank yang bersangkutan.
2.
Data Sekunder Data sekunder diketahui sebagai data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya.
74
Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis terhadap berbagai sumber, seperti berbagai buku, jurnaljurnal, peraturan-peraturan, hingga laporan penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik yang sedang diteliti. Peneliti juga mengumpulkan data sekunder dengan melakukan observasi (pengamatan) terhadap informasi-informasi yang terkandung dalam website resmi dari OJK, BI, Worldbank, Badan Pusat Statistik (BPS), dan PD Pasar Jaya. Selain itu, pengamatan terhadap informasi dalam website resmi dan laporan tahunan perusahaan juga dilakukan terhadap bank BRI, BNI, Mandiri, BCA, dan Bukopin.
3.2.1.2 Sumber Data Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik kuesioner dan wawancara. Menurut Rahmat (2013:105), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner pertanyaan tertutup. Dimana responden akan diberikan beberapa pilihan jawaban untuk setiap pertanyaan yang akan diberikan, sehingga responden hanya perlu memilih jawaban yang paling sesuai bagi mereka dan tidak diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat mereka. Adapun skala yang digunakan dalam kuesioner tertutup ini, yaitu skala Likert. Menurut Siregar (2010), skala Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Bentuk jawaban dari skala Likert terdiri dari sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dimana skala Likert ini memiliki dua bentuk pernyataan, yaitu pernyataan positif atau pernyataan negatif. Kemudian teknik wawancara yang digunakan di dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Menurut Siregar (2010), wawancara semi tertruktur merupakan jenis wawancara dimana mula-mulanya, pewawancara akan menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah tersetruktur sebelumnya dan selanjutnya satu per satu pertanyaan tersebut akan diperdalam guna mengorek keterangan yang lebih lanjut untuk dapat memperoleh jawaban yang bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.
75
Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan teknik pengamatan. Studi kepustakaan diketahui sebagai usaha yang dilakukan oleh penulis untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan dan yang sedang diteliti, dimana informasi tersebut dapat diperoleh dari bukubuku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, peraturanperaturan, ketetapan, serta sumber-sumber tertulis, tercetak, maupun elektronik lain. Sedangkan teknik pengamatan diketahui sebagai suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan memahami / mengamati secara langsung terhadap objek tertentu yang sedang ingin di amati. 3.2.2
Penentuan Jumlah Sampel Dalam penelitian ini, sampel yang diambil berasal dari para pelaku usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang termasuk kategori mikro, yang ada di pasar tradisional, baik di Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Sampel penelitian yang akan di ambil, yaitu sebanyak 100 pedagang (pelaku UMKM) dari 10 pedagang terpilih di masing-masing 5 pasar di Jakarta Utara dan 5 pasar di Jakarta Timur. Penentuan jumlah sampel sebanyak 100 pedagang tersebut didasarkan pada penelitian Suyatno (2010), yang menjelaskan metode untuk menghitung besaran sampel minimal dalam suatu penelitian. Menurut Suyatno (2010), bila besar populasi (N) (dalam hal ini, besar populasi UMKM di Jakarta) tidak diketahui secara pasti, maka besar sampel minimal dapat dihitung dengan rumus : n=
.p.q d2
Keterangan : n
= jumlah sampel minimal yang diperlukan
Z
= tingkat kepercayaan
p
= proporsi populasi
q
= 1-p
d
= limit dari error atau presisi absolute Jika tidak ditemukan nilai p dari penelitian atau literatur lain, maka dapat
dilakukan maximal estimation dengan nilai p = 0,5. Untuk tingkat kepercayaan, dapat diketahui bahwa apabila tingkat kepercayaan yang digunakan sebesar 90%, maka nilai Z yaitu 1,645 dan nilai error sebesar 0,10. Apabila tingkat kepercayaan yang digunakan sebesar 95%, maka nilai Z yaitu 1,96 dan nilai error sebesar 0,05.
76
Sedangkan apabila tingkat kepercayaan yang digunakan sebesar 99%, maka nilai Z yaitu 2,575 dan nilai error sebesar 0,01. Dalam penelitian ini, tingkat kepercayaan yang digunakan yaitu 90%, maka : n=
.p.q d2
n = 1,645^2 x 0,5 x 0,5 0,1^ 2 n = 67,65063 atau dibulatkan 68 sampel Berdasarkan perhitungan rumus tersebut, maka didapatkan bahwa jumlah sampel minimal yang diperlukan untuk penelitian ini adalah sebanyak 68 sampel. Selain itu, apabila pengolahan data sampel dilakukan melalui software SPSS (Statistical Package For Social Science), maka pengolahan data tersebut hanya dapat dilakukan dengan minimum data sebanyak 30 data. Oleh karena itu, penentuan sampel penelitian sebanyak 100 sampel dalam penelitian ini telah memenuhi jumlah sampel minimal yang diperlukan. Selain itu, penentuan sampel penelitian sebanyak 100 sampel, juga bertujuan agar data yang di dapatkan jauh lebih objektif. 3.2.3
Metode Pengumpulan Sampel Metode pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu
purposive sampling. Purposive sampling merupakan suatu teknik sampling dimana yang akan menjadi sampel penelitian, yaitu apabila mampu memenuhi syarat dan kriteria tertentu, sesuai dengan yang dikehendaki oleh penulis dan juga dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun syarat dan kriteria yang diperlukan dalam penelitian ini, antara lain yaitu sebagai berikut : 1.
Para pelaku UMKM yang berdagang di pasar tradisional, dimana pasar tradisional tersebut dikelola oleh PD. Pasar Jaya.
2.
Para pelaku UMKM yang berdagang di pasar tradisional, baik di Jakarta Utara atau Jakarta Timur, dan telah berdagang selama kurang lebih 1 tahun.
3.
Pedagang dengan kekayaan bersih ≤ Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya (yang masih tergolong sebagai usaha mikro berdasarkan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM).
77
4.
Pedagang dengan omset penjualan maksimal Rp 300.000.000,00 per tahun (yang masih tergolong sebagai usaha mikro berdasarkan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM). Sedangkan untuk bisa mendapatkan data-data dari sampel, penelitian ini
menggunakan kuesioner yang disebarkan secara langsung kepada para pedagang (UMKM), yang telah memenuhi syarat dan kriteria penentuan sampel diatas. Dimana kuesioner tersebut terbagi ke dalam 2 bagian utama, yaitu sebagai berikut : Bagian I : Data Pribadi Responden Bagian II : II.1 Kebutuhan & keinginan UMKM terhadap produk / layanan keuangan II.2 Hambatan-hambatan Spesifik Pada bagian I dari kuesioner, penulis akan menanyakan informasi tentang data pribadi (identitas) responden dan pengetahuan / pengalaman responden terhadap produk dan fasilitas layanan keuangan. Data pribadi yang ditanyakan, yaitu nama, jenis kelamin, usia, status, lama usaha atau lamanya berdagang, omset penjualan perbulan, kepemilikan atas rekening tabungan, dan pengalaman responden dalam mengajukan kredit (pinjaman uang) dari bank. Pada bagian II dari kuesioner, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu mengenai kebutuhan dan keinginan dari para pedagang (UMKM) terhadap produk / layanan keuangan, dan hambatan-hambatan spesifik yang merupakan implikasi dari penelitian Cnaan (2012:185) tentang hambatan-hambatan spesifik yang menghambat peningkatan financial inclusion. Kuesioner pada bagian II akan diukur dengan menggunakan rating scale, berdasarkan skala Likert, dimana pengukuran yang ada, yaitu dari skala 1 sampai 4. Hal ini dilakukan penulis dengan maksud agar jawaban dari responden tidak ambigu dan jawaban yang diberikan dapat lebih tepat untuk diarahkan ke atas atau ke bawah. Tabel 3.3 Rating Scale Kuesioner Bagian II Pilihan Jawaban
Skor
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
1 2 3 4
78
3.2.4
Metode Analisis Data Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan merupakan
analisis data dengan bantuan statistika untuk menguji kualitas data yang akan diolah di dalam penelitian, yaitu berupa alat uji validitas dan alat uji reliabilitas. Dimana uji validitas dan uji reliabilitas tersebut akan dilakukan dengan bantuan program SPSS (Statistical Package For Social Science) versi 20.00. Penjabaran lebih lanjut mengenai kedua uji tersebut, akan dijelaskan sebagai berikut :
3.2.4.1 Uji Validitas Data Dalam penelitian ini, uji validitas digunakan untuk mengukur apakah alat yang digunakan dalam penelitian berupa kuesioner, valid atau tidak valid. Menurut Rahmat (2013:155), instrumen pengukuran dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat mengukur sesuatu dengan tepat atas sesuatu yang hendak diukur. Selain itu, hasil penelitian dikatakan valid apabila antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti terdapat kesamaan. Sehingga kuesioner akan dikatakan valid jika kuesioner yang disebarkan kepada responden tersebut mampu mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh penulis melalui kuesioner tersebut. Selanjutnya validitas dari suatu pertanyaan atau indikator tersebut dapat ditentukan dengan membandingkan nilai r hitung dan nilai r tabel. Dimana kriteria penentuannya, yaitu jika nilai r hitung lebih besar (>) daripada nilai r tabel, maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid (Rahmat, 2013;163).
3.2.4.2 Uji Reliabilitas Data Dalam penelitian ini, uji reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah suatu kuesioner reliabel atau handal. Menurut Rahmat (2013:165), instrumen pengukuran dikatakan reliabel jika pengukurannya konsisten (cermat) dan akurat. Selain itu, hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama (homogen), diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Relatif sama, berarti tetap adanya toleransi terhadap perbedaan-perbedaan kecil di antara hasil beberapa kali pengukuran. Sehingga dalam hal ini, suatu kuesioner dikatakan handal atau reliabel jika jawaban seseorang terhadap suatu pertanyaan, konsisten atau relatif sama dari waktu
79
ke waktu. Dalam pengukuran reliabilitas, penulis hanya sekali menyebarkan kuesioner kepada responden yang selanjutnya akan dianalisis. Dimana selanjutnya tingkat reliabilitas dari suatu instrument atau butir pertanyaan tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan metode Cronbach’s Alpha.
3.2.5
Metode Penyajian Data Dalam hal penyajian data, data yang diperoleh dalam penelitian ini akan
diolah dan disajikan ke dalam bentuk tabel, grafik / diagram, dan juga uraian atau penjelasan-penjelasan naratif atas hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis. Beberapa hasil pengujian yang dilakukan dengan bantuan program SPSS (Statistical Package For Social Science) versi 20.00 dan Microsoft Excel 2007 juga akan ditampilkan ke dalam bentuk tabel maupun grafik / diagram.
3.2.6
Alat Uji Statistik
3.2.6.1 Statistik Deskriptif Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif. Pengujian statistik deskriptif akan mengubah kumpulan data yang masih mentah, menjadi lebih mudah untuk dipahami dengan melihat nilai rata-rata (mean) serta nilai minimum dan nilai maksimum atas data tersebut. Menurut Rahmat (2013;71), statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (generalisasi / inferensi). Kemudian, dalam penelitian ini, pengujian statistik deskriptif dilakukan untuk dapat menganalisis sekaligus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan / keinginan para pedagang (pelaku UMKM) kategori mikro terhadap produk dan layanan keuangan, dan mengetahui hambatan-hambatan spesifik yang terjadi sehingga dapat menghambat peningkatan financial inclusion para pedagang (pelaku UMKM) kategori mikro melalui hasil pengujian yang telah dilakukan dengan bantuan program SPSS (Statistical Package For Social Science) versi 20.00. Dimana dasar pertimbangan yang di ambil untuk menentukan hasil pengujian ini, yaitu berdasarkan pada nilai rata-rata (mean) tertinggi dari setiap data.
80
