BAB 3 ANALISIS PENGARUH BIOFISIK DAN PERATURAN PEMANFAATAN HUTAN THD ATRIBUT KOMUNITAS DAERAH DALAM OPERASIONALISASI KPH
November 1, 2015
1
Fenomena: KPHP-TBS lambat >< KPHL RB cepat Scoring (Kepmentan No.837/1980, dll): Kelas lereng Jenis tanah Curah hujan
Biofisik Hutan
· Kondisi biofisik · Peraturan pemanfaatan hutan
Terhadap prinsip-prinsip tata kelola hutan pada komunitas partisipan daerah
Aturan pmnfaatn htn
Situasi aksi: Partisipan:
KPHP
November 1, 2015
KPHL
Pola interaksi para partisipan
Dampak (Outcomes):
Keberadaan ijin2 Kategori KPH
ARENA AKSI PEMANFAATAN HUTAN
HL >175
HP <175 Rezim ijin pemanfaatan hutan
Pengaruh Kondisi Biofisik
- Preferensi - Informasi - Kriteria seleksi
Arena aksi
- Partisipan - Posisi - Tgs & wewenang - Tingkat kontrol - Informasi - Biaya-manfaat - Outcome potesial
Khususnya prinsip Transparansi & Akuntabilitas 2
Tujuan
Variabel yang dianalisis dan metode analisis
Metode pengumpulan
Sumber data
Tujuan 1: Mendeskripsikan pengaruh perbedaan kondisi biofisik dan peraturan pemanfaatan hutan terhadap arena aksi pemanfaatan hutan di KPHP Tasik Besar Serkap dan KPHL Rinjani Barat. Studi dokumen (cetak & a Kondisi biofisik Luas kawasan hutan; luas kawasan · RPJP KPHP−TBS dan RPJP KPHKPH hutan berdasarkan tata guna htn internet) RB (Deskriptif) Mengumpulkan peraturan yang dibutuhkan melalui internet.
· Situs Kemenhut
Studi dokumen (cetak & internet)
· RPJP KPHP−TBS dan RPJP KPHRB. · Situs Kemenhut &situs lain.
b Pengaturan pemanfatan hutan c Keberadaan ijinijin pemanf hutan
Rezim ijin pemanfaatan hutan
d Arena aksi pemanfaatan hutan
Situasi aksi : Para partisipan; Posisi dan peran; Jenis tindakan (Tugas/wewenang); Tingkat kontrol; Ketersediaan informasi; Biaya manfaat, dan; Dampak yang mungkin. Partisipan: Preferensi; Cara menggunakan informasi, dan; Kriteria seleksi.
(Analisis Isi) Jenis dan jumlah ijin konsesi (Deskriptif)
· Situs Kemenhut, situs lain.
Studi dokumen (cetak & internet) Tujuan 2: Mendeskripsikan pola interaksi yg terbentuk sbg dampak dari situasi aksi yg dihadapi o/ para partisipan daerah a Pola interaksi Tingkat KKN Studi dokumen (cetak & · Buku, laporan penelitian, (Deskriptif) internet) newsletter, surat kabar online & bbrp situs yang relevan. Tujuan 3: Mendeskripsikan dampak (outcomes) yang terbentuk sebagai hasil dari pola interaksi Penguatan/pelemahan prinsipStudi dokumen (cetak & · Buku, laporan penelitian, a Dampak (outcomes) prinsip tata kelola hutan internet) newsletter, surat kabar online & bbrp situs yang relevan. (Deskriptif) November 1, 2015
3
Luas wilayah KPH berd. Fungsi kwsan hutan (TGHK) No
Nama KPH
Hutan Lindung (HL) Luas (ha)
1
KPHP TBS
2
KPHL RB
Rezim ijin-ijin pemanfaatan hutan (PP 6/2007 jo 3/2008)
%
Luas (ha)
%
Hutan Produksi Terbatas (HPT) Luas (ha)
%
Hutan Produksi Konversi (HPK)
Jumlah
Luas (ha)
%
Luas (ha)
%
-
-
491,768
95.80
2,660
0.50
18,848
3.70
513,276
100.00
28,911
70.58
5,075
12.39
6,997
17.03
-
-
40,983
100.00
1. Pada HP
IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK, IPHHBK
2. Pada HL
IUPK, IUPJL, IPHHBK
Keberadaan ijin-ijin Nama KPH konsesi hutan pada 1. KPHP TBS dua KPH 2. KPHL RB November 1, 2015
Hutan Produksi (HP)
IUPHHK
HA
RE
HTI
Jml
1 0
1 0
17 1
19 1
Ijin skema pemberdayaan Ijin masyarakat KHDTH HKm Hutan Jml Desa 0 1 1 0 6 0 6 1 4
Proses penyusunan dan pengesahan rencana kerja IUPHHK-HTI berdasarkan Permenhut No. P.62/2008 jo. P.14/2009 jo. P.19/2012 Pemegang Izin
Membuat usulan RKUPHHK RKUPHHK yg telah disetujui
KPH
Dishut Kab/Kota
Dishut Provinsi
Tembusan Usulan RKUPHHK
Tembusan Usulan RKUPHHK
Tembusan RKUPHHK yg telah disetujui
Tembusan RKUPHHK yg telah disetujui
BPPHP
Menteri Kehutanan
Direktur di Dirjen BUK
Usulan RKUPHHK C.q. Dirjen Tembusan RKUPHHK yg telah disetujui
Usulan RKUPHHK Menilai dan menyetujui Usulan RKUPHHK
Mendelegasikan
Dapat mendapat pendelegasian Usulan revisi RKUPHHK Dalam hal: · Bertambah atau berkurang areal kerja · Berubah daur dan jenis tanaman · Perubahan fisik SDH dan penggunaan kwsn oleh sektor lain sesuai peraturan per-UU · Perubahan tehnik silvikultur, dll yg dpt dipertanggungjwbkan · Pengembangan agroforestry dsb
RKTUPHHK telah disetujui
Dlm hal IUPHHK-HA mendpt sertifikat PHPL baik, RKTUPHHK disetujui sendiri (self approval) Pelaksanaan RKTUPHHK
Tembusan revisi RKUPHHK yg telah disetujui
Tembusan revisi RKUPHHK yg telah disetujui
Tembusan Usulan RKTUPHHK
Usulan RKTUPHHK
Data dan informasi pembayaran PSDH dan DR
Data dan informasi pembayaran PSDH dan DR
Tembusan RKUPHHK telah disetujui
Menilai dan mengesahkan Usulan RKTUPHHK
Laporan RKTUPHHK self approval
Laporan RKTUPHHK self approval
Pengawasan
Pengawasan
Menilai dan menyetujui Usulan revisi RKUPHHK
Tembusan revisi RKUPHHK yg telah disetujui
Dapat mendapat pendelegasian
Revisi RKTUPHHK yg telah disetujui
Laporan RKTUPHHK self approval
Tembusan Usulan revisi RKTUPHHK
Tembusan revisi RKTUPHHK yang telah disetujui
Tembusan Usulan BKUPHHK
Usulan BKUPHHK
Pemeriksaan lapangan oleh WASGANIS PHPL - CANHUT
BKUPHHK telah disetujui
Tembusan BKUPHHK telah disetujui
Menilai dan menyetujui Usulan BKTUPHHK
Pelaksanaan BKUPHHK atau RKTUPHHK
Pengawasan oleh WASGANIS PHPL CANHUT
Tembusan BKUPHHK telah disetujui
Tembusan BKUPHHK telah disetujui
Laporan 3 bulanan dan Laporan Tahunan
Tembusan Laporan 3 bulanan dan Laporan Tahunan
Tembusan Laporan 3 bulanan dan Laporan Tahunan Laporan 3 bulanan dan Tahunan Pelaksanaan RKTUPHHK dan BKUPHHK
: Titik rawan korupsi
Laporan RKTUPHHK self approval
Tembusan Usulan BKUPHHK
Berita Acara Pemeriksaan
Pelaksanaan RKTUPHHK, RKTUPHHK atau BKUPHHK
Tembusan RKTUPHHK telah disetujui
Menilai dan menyetujui usulan revisi RKTUPHHK
Tembusan revisi RKTUPHHK yang telah disetujui
Berita Acara Pemeriksaan
Laporan 3 bulanan dan Tahunan pelaksanaan RKTUPHHK dan BKUPHHK
Sangat rawan !
Tembusan Usulan revisi RKTUPHHK
Usulan Bagan Kerja (BKUPHHK) Dlm hal: Sebelum RKUPHHK dinilai dan disetujui, pemegang izin baru dapat mengajukan BKUPHHK. Disusun berdasarkan Proposal Tehnis permohon an izin.
Dapat mendelegasikan kpd Direktur
Tembusan Usulan RKTUPHHK
Usulan revisi RKTUPHHK
Usulan revisi RKTUPHHK Dalam hal: · Tambah atau kurang areal kerja · Prubahan daur dan atau jenis tanaman · Prubahan luas blok RKTUPHHK · Prubahan kondisi fisik tertentu SDH · Perubahan RKUPHHK · Adanya pengembangan agroforestry dan atau tumpangsari
Dapat mendelegasikan kpd Direktur Usulan revisi RKUPHHK
Revisi RKUPHHK yg telah disetujui
Membuat usulan RKTUPHHK
Dirjen BUK
Penilaian dan Persetujuan RKUPHHK, RKTUPHHK dan BKUPHHK
Laporan 3 bulanan dan Laporan Tahunan Cq. Direktur
Tembusan Laporan 3 bulanan dan Laporan Tahunan
Tembusan Laporan 3 bulanan dan Laporan Tahunan
Laporan 3 bulanan dan Tahunan Pelaksanaan RKTUPHHK dan BKUPHHK Pengendalian atas penilaian, persetujuan, dan pelaksanaan RKTUPHHK dan BKUPHHK
5
Partisipan 1. Kemenhut
2. Dinas Kehutanan Provinsi 3. Dinas Kehutanan Kab/Kota 4. Perusahaan a. HTI b. HA c. RE
Posisi partisipan
Tugas & Wewenang
Tingkat kontrol
· Penilai dan Pengesah RKUPHHK · Penilai dan Pengesah RKTUPHHK dan BKUPHHK · Pemeriksa data PSDH & DR; pemeriksa lapangan · Pengusul RKUPHHK; RKTUPHHK or BKUPHHK
· Menilai dan mengesahkan RKUPHHK
Semua partisipan mempunyai tingkat kontrol yg relatif tinggi dikarenakan pola-pola hubungan yg terbentuk sudah mapan
· Menilai dan mengesahkan RKTUPHHK dan BKUPHHK · Memeriksa data pembyran PSDH dan DR; melakukan pengawasan dan pmeriksaan lapangan · Mengusulkn RKUPHHK, RKTUPHHK or BKUPHHK; Membuat lap pelaks RKTUPHHK atau BKUPHHK.
Partisipan
Partisipan
(Renja IUPHHK – Permenhut No.P.62/2008 jo. P.14/2009 jo P.19/2012)
· Informasi umum trdpt dlm peraturan · Informasi ttg kondisi dan potensi SDH lbh banyak dikuasai pemegang ijin. Pemerintah mndptkan informasi tsb dari pemgang ijin. -> Asymetric information
Biaya-Manfaat
Outcome potensial
· Pemerintah: B > B. adm & pelayanan; M > PSDH, DR, pajak, dll. · Prusahan: B > PSDH, DR, pajak dan biaya2 transaksi tdk resmi; M > keuntungan dr produksi kayu
Ada tiga kemungkinan:
❶ Preferensi thd situasi aksi
❷ Cara mproses informasi
1. Kemenhut
Tiga kel preferensi:
2. Dishut Prov
1. Status quo -> hub diwarnai praktek KKN
Pemerintah: · Informasi digunakan sbg bhn penyusunan rcn, pelaporan, dll; trkadang digunakan sbg komoditi (mis temuan pelanggaran dlm cruising).
3. Dishut Kab/Kota
ARENA AKSI
Ketersediaan informasi
4. Perusahaan: a. HTI: 17 b. HA: 1 c. RE: 1
2. Clean governance, dan 3. Pengikut arus dominan
Perusahaan: · Informasi digunakan sbg bhn penyusunan renja, laporan dll; informasi trkadang direkayasa (mis lap realisasi TPTI, LHP, dll).
1. Pengesahan renja lancar tanpa KKN 2. Pengesahan renja tidak lancar karena tanpa KKN 3. Pengesahan renja lancar karena ada KKN
❸Kriteria seleksi Mengacu scr murni kpd peraturan atau disertai dg kepentingan (interest) pribadi.
Rantai perijinan usaha kehutanan dan titik-titik terjadinya suap/peras PERIZINAN DAN Persiapan PENYIAPAN permohonan KAWASAN
TATA USAHA PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU Working Area
IHMB
EVALUASI & WASDAL
RKU
Sertifikasi PHPL/LK
Permohonan
Penilaian
LHP
RKT
LHC
Pengalihan Izin&Saham
Sanksi Administratif
Tata Batas
RENTE HASIL HUTAN KAYU
TATA USAHA PENGANGKUTAN Sanksi Pidana
Izin
DR-PSDH
SKSKB Rekonsiliasi PNBP
RENTE IZIN
Indikasi state capture IIUP
Sumber: KPK (2013)
Potensi suap, pemerasan, penjualan pengaruh
Proses perijinan dan pelayanan rencana kerja HKm berdasarkan Permenhut No. P.37/2007 jo. P.18/2009 jo. P.13/2010 jo. P.52/2011 Masyarakat sbg pemohon
KPH
· Sketsa lokasi · Daftar nama yg diketahui oleh Camat dan Kades/Lurah
Dishut Kab/Kota
Bupati / Walikota
Koordinasi
Dishut Provinsi
Gubernur
BPDAS Menentukan calon WA dan fasilitasi permohonan izin
Koordinasi
UPT terkait
Koordinasi
Menteri Kehutanan
Lanjutan Surat Permohonan
BPKH
Verifikasi usulan Laporan hasil verifikasi
Surat Permohonan
SURAT PERMOHONAN
Tim Verifikasi
Dirjen BPDAS PS
Sebagai PJ Tim verifikasi Pengecekan lapangan
Lanjutan Surat Permohonan:
· Peta digitasl lokasi skala min 1:50.000 · Deskripsi wilayah · Daftar nama
Fasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan
Menerima fasilitasi
Banyak fasilitasi! Membantu fasilitasi
Menerima fasilitasi
Banyak fasilitasi!
PEMBERITA HUAN
PEMBERITA HUAN
Menerima penetapan WA HKm
Menerima penetapan WA HKm
Fasilitasi lebih lanjut: · Penyusunan rencana kerja · Teknologi · Diklat · Akses pasar · Pengembangan usaha · Kemitraan usaha
Membantu fasilitasi
Membantu fasilitasi
Pemberian Izin HKm
Menerima Izin HKm
Pemberian Izin HKm
Tembusan Izin HKm
Membuat Rencana Umum
Mengesahkan
Mengesahkan
Membuat Rencana Operasional
Mengesahkan
Menunjuk pejabat pengesah RO
Mengesahkan
Menunjuk pejabat pengesah RO
Menerima atau Menolak
MENOLAK
Penetapan WA HKm
Membantu fasilitasi
Membantu fasilitasi
Membantu fasilitasi
Pihak-pihak Pihak-pihak yg yg dapat dapat membantu membantu fasilitasi: fasilitasi: Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi, LPPM, LPPM, LSM, LSM, Lembaga Lembaga Keuangan, Keuangan, Koperasi, Koperasi, BUMN, BUMN, BUMD, BUMD, BUMS. BUMS. Koordinasi Koordinasi dengan dengan Pemkab/Kota Pemkab/Kota
Tembusan Izin HKm
Tembusan Izin HKm
Banyak fasilitasi!
MENERIMA
Banyak fasilitasi!
Pembinaan dan pengedalian dalam: · Penetapan WA HKm
Tembusan Izin HKm
Tembusan Izin HKm
Pembinaan dan pengendalian dalam: · Pemberian izin HKm Pembinaan dan pengendalian dalam: · Pembuatan Renja
: Fasilitasi kepada petani HKm
November 1, 2015
8
Partisipan
Posisi partisipan
Tugas & Wewenang
1. Kemenhut
· Pemberi ijin lokasi; Bimdal ijin HKm; Bimdal renja HKm · Pemberi ijin HKm, Pengesah RU &Fasilitator
•Verifikasi dan menilai usulan WA; Menetapkan WA; Bina pemberian ijin HKm dan pngesh renja •Memberi ijin HKm, Mengesahkan RU dan fasilitasi •Mengesahkan RO dan fasilitasi •Melakukan fasilitasi •Mengajukn prmohonn; Membuat RU dan RO; melakukan pemanf hutan pola HKm.
2. Gubernur 3. Bupati 4. Dishutprov 5. Dishut Kab/Kota 6. KPH 7. Kel tani HKm: 6 ijin
· Pengesah RO & Fasilitator · Pengesah RO & Fasilitator · Fasilitator · Pemohon & Pemegang ijin
Partisipan
Partisipan
(Perijinan & Renja HKm – Permenhut No.P.37/2007 …. P.52/2011)
· Kemenhut > gub/bupati dlm tindak lanjut ijin HKm relatif rendah. · Gub/bupati > menhut dlm usulan WA relatif rendah. · Kemenhut , gub/bupati > implementasi fasilitasi relatif tinggi.
Ketersediaan informasi
Biaya-Manfaat
Outcome potensial
· Informasi umum trdpt dlm peraturan · Informasi khusus: (1) status dan fungsi KH calon WA, (2) kel tani HKm · Informasi tsb relatif mudah disediakan. No (1) oleh instansi kehutanan di daerah, no (2) oleh kantor desa dan kec.
· HKm sbg program pmberdayaan masy, pemerintah/ pemda: B > pelayanan & fasilitasi; M > tdk langsung. · Masy: B > pemenuhan syarat; M > hak pemnfaatan hutan.
Ada EMPAT kemungkinan: 1.Perijinan dan fasilitasi brjln lancar 2.Prijinan lancar, fasilitasi tdk lancar 3.Prijinan tdk lancar, fasilitasi lancar. 4.Prijinan dan fasilitasi sama2 tdk lancar.
❶ Preferensi thd situasi aksi
❷ Cara mproses informasi
1. Kemenhut
Dua kel preferensi:
2. Gubernur
1. HKm brjalan lancar tanpa ditunggangi kepentingan pribadi
Pemerintah: · Informasi calon lokasi digunakan sbg bhn usulan penetapan WA; Informasi kondisi kelompok tani digunakn sbg bhn pyusunan program kerja (fasilitasi), laporan, dll.
2. Kel yg mboncengkan kepentingan pribadi dlm HKm.
Kelompok tani: · Informasi calon lokasi dan kondisi kelompok tani digunakan sbg bhn usulan ijin dan penyusunan renja, laporan dll.
3. Dishut Prov
ARENA AKSI
Tingkat kontrol
4. Bupati 5. Dishut Kab/Kota 6. KPH 7. Kelompok tani HKM: 6 ijin
❸Kriteria seleksi Mengacu scr murni kpd peraturan atau disertai dg kepentingan (interest) pribadi.
Pola Interaksi dan Outcomes pada Dua KPH • Pemerintah Perusahaan / Masyarakat • Pemerintah sbg regulator dan administratur; Perusahaan/masyarakat sbg pemohon dan pemegang ijin. • Pola interaksi mengacu kpd prosedur peraturan formal, namun seringkali ditunggangi kepentingan pribadi/kelompok KKN. • Bukti KKN: dikumpulkan data, informasi , dan hasil kajian KKN sektor kehutanan.
CELAH / POTENSI TERJADINYA KKN
MODUS OPERANDI KKN
BUKTI-BUKTI KEJADIAN KKN
Alur terjadinya KKN November 1, 2015
10
Celah & Modus Operandi KKN Celah-Celah KKN Pd thn 2010 KPK melakukan penilaian risiko korupsi pada sektor kehutanan: • Pertama, definisi hutan dan batas kawasan hutan • Kedua, belum ada satu-kesatuan peta kawasan hutan • Ketiga, adanya ketidakharmonisan atau tumpang tindih peraturan • Keempat, terbatasnya kapasitas dan integritas unit pengelola hutan di tingkat tapak. Selain itu, pemerintah belum memiliki mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah lokal.
November 1, 2015
Modus Operandi KKN Callister (1999), Tranparency International Indonesia (TII, 2011), Greenomic (2004) dan Jikalahari (2012): 1. Mengatur zonasi hutan dlm rencana tata ruang (nasional, provinsi dan kabupaten). 2. Menyuap unt mendapatkan izin dan memuluskan proses. 3. Memperoleh lisensi tanpa kajian teknis atau rekomendasi yang memadai, atau melalui manipulasi data dan analisisnya. 4. Menyuap untuk memanipulasi ketentuan, (mis: volume, diameter) 5. Menyuap untuk menghindari pengawasan dan hukuman atas kontrak konsesi. 6. Membayar petugas pemeriksa atas pelanggaran kepatuhan perusahaan terhadap aturan pengelolaan hutan lestari. 7. Menyuap atas pembiaran praktek penebangan di luar blok tebangan, di luar batas areal konsesi, penebangan di kawasan hutan lindung, 8. Menyuap untuk mungkinkan pengangkutan kayu ilegal, dll. 11
Bukti-Bukti KKN Tabel: Pengaruh kebijakan terhadap biaya transaksi Pelaksanaan Kebijakan Kehutanan 1. Pencadangan kawasan hutan (SK Menhut No. 6273/2011)
Pengaruh terhadap Biaya Transaksi -5
-4
4. Izin Pemanfaatan Kayu (Permenhut No. P14/11 jo. P.20/13) 5. Monitoring dan pengawasan rutin
-2
-1
0
+1
Biaya unofficial sd Rp 25 jt untuk mendapat informasi/peta
2. Pengurusan izin IUPHHK (Permenhut No. P50/10 jo. P 26/12) — Rekomendasi Gubernur/ Bupati 3. Pengesahan rencana kerja tahunan (RKT) (Permenhut No. P56/2009 jo. P24/11)— Menetapkan jatah produksi
-3
+2
+3
2
2
Rp. 50 sd 100 ribu/ha
Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pengesahan satu buah RKT IUPHHK-HTI sekitar Rp. 75 juta. Biaya monitoring pelaksanaan RKT bisa 140 hr kerja x 8 orang.
1
Biaya tim teknis lapangannego; tarif/luas-jenis kayu Membayar biaya perjalanan dan akomodasi tim
1
+4
+5
1
1
1
3
3
2
2
3
3 4
Sumber: KPK (2013) dan Sudarmalik (Wawancara pribadi, 2014)
November 1, 2015
12
Pengakuan sejumlah saksi pada persidangan kasus korupsi Burhanuddin Husin di pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru tahun 2012 Pengakuan para saksi antara lain: • Sandra Wibawa, Ketua Tim Survei RKT PT Seraya Sumber Lestari di Siak yg disurvei adalah HA mndapat uang Rp. 15-20 juta & Rp 85 juta unt pertimbangan teknis. • Amrizal, pejabat pengesah LHP Dishut Kab Pelalawan unt PT Triomas FDI tahun (20052006), dan PT Satria Perkasa pada (2007) yg disahkan adalah HA mendapatkan uang Rp 1 juta per bln (3 thn). • Djamalis, pejabat pengesah LHP Dishut Kab Pelalawan unt PT Satria Perkasa Agung (2004), PT Mitra Hutani Jaya (2005), dan PT Uniseraya (2006) menyatakan tiga perusahaan tsb kayunya berasal dari HA Ia mdapat uang Rp. 500 ribu per sekali jalan & Rp. 750 ribu per bulan. • Abdul Haris, PNS Dishut Kab Siak, bertugas melakukan pembinaan hasil hutan, tata usaha kayu, dan pengamanan hasil hutan hasil survey areal PT Seraya Sumber Lestari masih berupa HA mdpt uang Rp. 250-300 ribu per bulan (selama 2 thn) dan ada 29 orang lainnya.
November 1, 2015
13
Tabel: Kasus pidana korupsi kehutanan di Prov Riau dan NTB Terpidana
Kasus hukum Prov Riau
Terpidana
Kasus hukum Prov NTB
1. Syuhada Tasman: Mantan Kadishutprov Riau 2003−2004; Vonis 5 th penjara, denda Rp. 250 jt (25 April 2012) 2. Asral Rahman: Mantan Kadishutprov Riau 2004-2005; Vonis 5 th penjara, denda Rp. 200 jt (5 November 2010)
Mengesahkan RKT IUPHHK 6 perusahaan 1. Burhanuddin H. Usman; Mantan di Kabupaten Pelalawan. Kerugian negara Kadishutkab Dompu; diperkirakan sebesar Rp 153 miliar.
penjara, denda Rp. 200 jt (22 Desember 2011)
milyar.
Menerima suap dan memberikan izin usaha pemanfaatan hutan di Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan dengan kerugian negara sekitar Rp 889,2 miliar.
Vonis 2 th penjara, denda Rp. 2,5 jt (tahun 2007)
Menerbitkan SKSHH kayu illegal; dan menggelapkan uang pembayaran SKSH tahun 2002. Kerugian negara Rp 147,6 juta.
2. Komisaris Bardiono: Membecking (Wakapolres Kab pembalakan liar. 3. Burhanuddin Husin: Mantan Mengesahkan RKT IUPHHK 14 Dompu); dan 3 bintara Kadishutprov Riau 2005−2006; perusahaan di Kabupaten Siak dan polisi: Ponidi, Susan Vonis 2 th 6 bln penjara, denda Pelalawan. Kerugian negara diperkirakan dan Frans (Reskrim Rp. 100 jt (24 Oktober 2012) sebesar Rp 519 miliar lebih. Polres Dompu); 4. Azmun Jaafar: Mantan Bupati Menerbitkan IUPHHK-HT pada Komisaris Bardiono dicopot dari jabatan Kab. Pelalawan 2001−2011; perusahaan yang memiliki kedekatan Wakapolres dan Vonis 11 th, denda Rp. 500 jt (16 dengan bupati. Kerugian negara dimutasi; Tiga bintara, September 2008) diperkirakan sebesar Rp 1,2 triliun. dihukum kurungan 21 5. Arwin As: Mantan Bupati Kab. Menerbitkan 5 IUPHHKHT. Kerugian hari, dimutasi ke Siak 2001− 2011; Vonis 4 th negara diperkirakan sebesar Rp. 301 daerah pelosok. 3. Abdul Rahman: Mantan Plt Kadishut 6. Rusli Zainal: Mantan Korupsi Dana PON dan kehutanan di Kab Kota Bima Gubernur Provinsi Riau Pelalawan dan Siak. Kasus kehutanan -> 2005−2006; tidak 2003−2013; Vonis 14 th penjara, penerbitan Bagan Kerja Usaha (BKU) diperoleh keterangan denda Rp. 1 M (12 maret 2014) IUPHHKHT 9 perusahaan thn 2004. lebih lanjut.
Kerugian negara sekitar Rp 265 miliar.
Korupsi proyek pengembangan Hutan Rakyat pola Agroforestri tahun 2006. Kerugian Negara sekitar Rp. 106,8 juta.
5,00
Semua di bawah 3
4,00
Tingkat nasional
3,00
2. 67
2,45
2,35
2,34
2,32
2,26
1,98
2, 00
1,98
1,00 0, 00 Transparansi
Indeks Keadilan Keseluruhan
Indeks Partisipasi Akuntabilitas Pusat 2.71 2.99 2.61 Aceh 2.12 2.10 2.09 Riau 2.21 2.51 2.13 Jambi 2.31 2.40 2.43 Sumsel 2.27 2.09 2.35 Kalbar 2.57 2.79 2.67 Kalteng 2.63 2.88 2.48 Kaltim 2.37 2.54 2.24 Sulteng 2.54 2.77 2.52 Papua Barat 2.26 2.32 2.21 Papua 2.39 2.46 2.42 Lokasi
Berdasarkan Daerah
Partisipasi
Sumber: UNDP 2012
Kapabilitas Akuntabilitas Efektivitas
Transparansi 3.06 2.66 2.24 2.35 2.28 3.04 2.69 2.47 2.42 2.53 2.42
Kapasitas Efektivitas Keadilan 2.61 1.95 2.24 2.22 1.89 2.28 2.69 2.09 2.47 1.85 2.34
November 1, 2015
2.31 1.81 2.27 2.27 2.23 2.04 2.37 2.26 2.49 2.21 2.24
2.68 2.11 1.85 2.22 2.76 2.61 2.65 2.59 2.55 2.41 2.44
15
• Perbedaan situasi aksi pemanfaatan hutan –yg bersumber dr perbedaan biofisik hutan- menyebabkan perbedaan peluang perburuan rente ekonomi (di wil KPHP-TBS lbh besar drpda di wil KPHL−RB -> Insentif yg kuat bagi munculnya pola interaksi KKN. • Situasi ini semakin menguatkan nilai-nilai KKN (prinsip transparansi dan akuntabilitas rendah) pd komunitas para pelakunya. menghambat proses-proses pembangunan KPH (> Bahasan Bab 5). • KKN di dalam pemanfaatan hutan bukan hanya krn kondisi biofisik. Faktor lain yg ikut berpengaruh al: adanya celah/kelemahan peraturan, lemahnya kapasitas tata kelola, lemahnya penegakan hukum.
November 1, 2015
16
