BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. hubungan rotasi KAP yang bersifat mandatory maupun voluntary. terdahulu mengenai pengaruh rotasi KAP secara voluntary ataupun

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA Bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan dan menjadi referensi serta landasan dari penelitian ini. Bab ini mencakup pemahaman mengenai audit, kualitas audit, regulasi yang mengatur batas waktu pemberian jasa audit di Indonesia, serta ukuran KAP yang akan mempengaruhi kualitas audit dalam hubungan rotasi KAP yang bersifat mandatory maupun voluntary. Bab ini juga berisi pengembangan hipotesis yang mencakup penelitianpenelitian terdahulu mengenai pengaruh rotasi KAP secara voluntary ataupun mandatory terhadap kualitas audit. Serta pembahasan mengenai ukuran KAP yang mempengaruhi kualitas audit yang diberikan. 2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 Teori Kepatuhan Kepatuhan berasal dari kata patuh yang menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada peraturan. Menurut Tyler (1990) terdapat dua perspektif dasar dalam litelatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum yang disebut instrumental dan normatif . Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap

Universitas Sumatera Utara

perubahan-perubahan dalam tangibel, insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawan dengan kepentingan pribadi mereka. Menurut percobaan Migram (2007) terdapat 6 faktor yang mempengaruhi kepatuhan . Pertama status lokasi, dimana saat lokasi tersebut memberikan prestige tertentu, maka terdapat kecenderungan seseorang patuh terhadap peraturan. Kedua tanggung jawab personal, dimana didapatkan bahwa ketika tanggung jawab personal berkurang maka ketaatan meningkat. Ketiga legitimasi figur otoritas, dimana adanya otoritas yang sah yang dimiliki atasan akan membuat bawahan taat kepada atasan dan perintahnya. Keempat status figur otoritas, dimana seseorang memandang superior orang yang memiliki status sosial yang baik. Kelima dukungan sesama rekan, seseorang cenderung berperilaku sama dengan rekan atau sesama dalam lingkungan sosialnya. Keenam kedekatan figur otoritas, dengan kehadiran figur otoritas maka dapat mengawasi secara langsung mengenai prosedur dan juga arahan menegnai apa yang harus dilakukan. Tuntutan akan kepatuhan dalam memenuhi peraturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa Akuntan Publik yang merupakan penyempurnaan atas Keputusan Menteri

Keuangan

Nomor

423/KMK.06/2002

dan

Nomor

359/KMK.06/2003. Peraturan ini mewajibkan rotasi auditor partner


setiap 3 (tiga) tahun dan rotasi KAP setiap 6 (enam) tahun. Peraturan ini bertujuan untuk meminimalkan skandal keuangan yang melibatkan auditor, dikarenakan ancaman independensi yang timbul dari masa pemberian jasa audit yang panjang. Peraturan tersebut secara hukum mengisyaratkan adanya kepatuhan dari auditor maupun klien untuk memenuhi peraturan tersebut, hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (complience theory). 2.1.2 Teori Sinyal Teori sinyal menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar dengan demikian pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk (Hartono, 2005). Signalling theory menjelaskan bahwa laporan keuangan pada dasarnya dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memberi sinyal (baik positif maupun negatif) kepada para penggunanya. Signalling theory juga dapat membantu mengurangi asimetri informasi antar perusahaan (agent), pemilik (principal), dan pihak luar perusahaan melalui laporan keuangan

yang

berkualitas.

Untuk

memastikan

pihak-pihak

berkepentingan tentang keandalan suatu laporan keuangan, dibutuhkan pihak independen yang dapat memberikan opini atas kualitas laporan keuangan yang disajikan manajemen.

Menurut Scott (2009),

pengambilan keputusan investasi oleh investor dilakukan secara


rasional dalam rangka memaksimalkan utilitasnya karena rata-rata para investor

memanfaatkan

informasi

akuntansi

keuangan

sebagai

pertimabangan keputusan investasinya sehingga diharapkan akuntan bisa menyediakan informasi akuntansi yang lengkap, akurat dan tepat waktu sehingga memberikan peluang bagi investor untuk mengambil keputusan secara rasional sehingga mencapai hasil sesuai yang diharapkan. 2.1.3 Auditing 2.1.3.1 Definisi Auditing Auditing adalah suatu proses sistematis yang secara objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti yang terkait dengan pernyataan mengenai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menilai tingkat kesesuaian anatara pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak berkepentingan (Guy et al , 2002). Pengertian auditing menurut Arens dan Loebbecke (2009) adalah: suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteriakriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.


Soekrisno Agoes (2004) menjelaskan bahwa audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dari definisi-definisi di atas dapat kita uraikan konsep-konsep penting yang mendasari istilah auditing : 1. Proses Sistematis Sebagai proses yang sistematis, audit adalah suatu pendekatan yang logis, terstruktur, dan jelas tujuannya bagi pengambilan keputusan; audit bukan merupakan proses yang tidak terencana. 2. Secara Objektif Memperoleh dan Mengevaluasi Bukti Audit berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti tentang informasi yang akan mempengaruhi proses keputusan auditor. Bukti dapat mengambil berbagai macam bentuk, seperti dokumen pengujian, observasi oleh auditor dan konfirmasi saldo-saldo pihak ketiga. 3. Pernyataan mengenai Tindakan atau Kejadian Ekonomi


Pernyataan ini seringkali berhubungan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan ini menunjukan pernyataan pihak yang diaudit (auditee’s assertion) mengenai tindakandan kejadian ekonomi serta mencakup tidak hanya laporan keuangan itu sendiri tetapi juga sistem informasi akuntansi dan proses akuntansi. 4. Tingkat kesesuaian anatar Pernyataan dan Kriteria yang Ditetapkan Tujuan auditor adalah menentukan apakah pernyataan pihak yang diaudit sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yang biasanya menunjuk pada prinsip-prinsip PSAK yang berlaku. 5. Mengkomunikasikan Hasil kepada Pihak yang Berkepentingan Hasil pemeriksaan auditor terhadap laporan keuangan yang disiapkan

manajemen

dan

berupa

laporan

audit

yang

menyatakan kesesuaian antara pelaporan dengan ketetapan yang berlaku, harus dipublikasikan kepada pemangku kepentingan. 2.1.3.2 Tujuan Audit Pernyataan Standar Auditing (PSA) 02 menyatakan bahwa tujuan dari audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha,


perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yakni PSAK. Auditor mengumpulkan bukti untuk mencapai kesimpulan, yang disampaikan melalui laporan audit, tentang apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar dan untuk menentukan efektivitas kontrol internal. 2.1.3.3 Jenis-Jenis Audit Menurut Soekrisno (1999), terdapat 2 pengelompokan jenis audit yang dilaksanakan oleh akuntan publik yakni berdasarkan luas pemeriksaan dan jenis pemeriksaan. Jenis audit berdasarkan luas pemeriksaan, yakni : 1. General Audit Suatu pemeriksaan umum (general audit) bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. 2. Special Audit Suatu pemeriksaan terbatas yang dilakukan oleh KAP independen, dan pada akhir pemeriksaan auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Jenis audit berdasarkan pemeriksaan, dapat dibedakan menjadi :


1. Management Audit ( Audit Operasional) Suatu

pemeriksaan

terhadap

kegiatan

operasi

suatu

perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis 2. Compliance Audit (Pemeriksaan Ketaatan) Pemeriksaan

dilakukan

untuk

mengetahui

apakah

perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakankebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern. 3. Internal Audit (Pemeriksaan Intern) Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. 4. Computer Audit Pemeriksaan perusahaan

yang

oleh

Kantor

memproses

Akuntan data

Publik

terhadap

akuntansinya

dengan

menggunakan EDP (Electronic Data Processing) system.


2.1.3.4 Standar Auditing Berdasarkan PSA Nomor 01 (SA Seksi 150), standar auditing berbeda dengan prosedur audit. Prosedur menyangkut langkah yang harus dilaksanakan sedangkan standar berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang bersangkutan. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terdiri dari sepuluh standar yang dikelompokan menjadi tiga kelompok besar , yakni : 1. Standar Umum Standar umum berkaitan dengan karakteristik seorang auditor

dimana

auditor

tersebut

memiliki

kemahiran

profesioanal, menggunakan kemahiran tersebut dengan cermat dan seksama serta mempertahankan sikap independensi dalam tiap penugasan yang diberikan. 2. Standar Pekerjaan Lapangan Standar ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas, auditor harus membuat perencanaan yang matang atas pekerjaan yang akan

dilakukan.

Seorang auditor wajib memiliki

pemahaman yang mumpuni atas perusahaan yang dibuat, serta mendasarkan bukti-bukti yang kompeten dari opini atau pendapat yang akan dikeluarkan.


3. Standar Pelaporan Standar ini berisi acuan bagi auditor dalam membuat laporan auditnya. Dalam standar ini dijelaskan bahwa laporan audit harus menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai PSAK dan menunjukan apakah PSAK secara konsisten dipakai menjadi dasar pembuatan laporan keuangan serta memuat pengungkapan

informatif

untuk

pihak-pihak

yang

berkepentingan. Selain itu laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor yang dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan. Jika ada, tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. 2.1.3.5 Opini Audit Menurut Standar Profesioanal Akuntan Publik (PSA 29), ada lima jenis pendapat auditor yaitu : 1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi


keuangan,hasil usaha, dan arus kas entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia 2. Pendapat Wajar dengan Bahasa Penjelas ( Unqualified Opinion with Explanantory Language) Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelas dalam laporan audit. Keadan tersebut meliputi : a. Sebagian pendapat auditor didasarkan oleh pendapat auditor lain b. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh IAI c. Laporan keuangan dipengaruhi oleh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang, yang hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan audit d. Terdapat keraguan yang besar tentang kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. e. Di antara periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya


f. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit ats laporan keuangan komparatif 3. Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified) Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan auditor untuk laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Keadaan-keadaan yang menyebabkan auditor mengeluarkan pendapat ini adalah : 1. Tidak terpenuhinya bukti audit yang cukup untuk mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian karena adanya pembatasan ruang lingkup 2. Auditor berkeyakinan bahwa adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material, namun

auditor berkesimpulan untuk tidak

menyatakan pendapatan tidak wajar 4. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion) Pendapat ini dikeluarkan auditor pada saat laporan keuangan tidak disajikan secara wajar mengenai posisi laporan keuangan,


hasil usaha, dan arus kas entitas sesuai dengan prinsip yang berlaku umum. 5. Tidak memberikan pendapat (Disclaimer) Pendapat ini dikeluarkan ketika auditor tidak mendapat keyakinan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan

sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum. Peendapat ini cocok dikeluarkan jika terdapat pembatasan lingkup audit terhadap auditor, sehingga auditor tidak

dapat

melaksanakan

audit

yang

cukup

untuk

memungkinkan memberikan pendapat atas laporan keuangan. 2.1.4 Kualitas audit Kualitas merupakan komponen profesionalisme yang benar – benar harus dipertahankan oleh Akuntan Publik profesional. Independen disini berarti akuntan publik lebih mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan manajemen atau kepentingan auditor itu sendiri dalam membuat laporan auditan. Oleh sebab itu, keberpihakan auditor dalam hal ini seharusnya lebih diutamakan pada kepentingan publik (IAI, 2001). Ada empat kelompok definisi kualitas audit yang diidentifikasi oleh Watkins et al. (2004). Pertama adalah definisi yang diberikan oleh De Angelo (1981). De Angelo (1981) mendefiniskan kualitas audit sebagai

probabilitas

nilaian-pasar

bahwa

laporan

keuangan


mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Kedua, adalah definisi yang disampaikan oleh Lee, Liu , dan Wang (1999). Kualitas audit menurut mereka adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk lapoan keuangan yang mengandung kekeliruan material. Definisi ketiga adalah definisi yang diberikan oleh Titman dan Trueman (1986), Beaty (1986), Krinsky dan Rotenberg (1989), dan Davidson dan Neu (1993). Menurut mereka kualitas auditor diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh auditor. Terakhir, kualitas audit ditentukan dari kemampuan audit untuk mengurangi noise dan bias serta meningkatkan kemurnian (fineness) pada data akuntansi (Wallace, 1980 di dalam Watkins et al.,2004) Dari poin-poin di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah kemampuan auditor dapat mendeteksi salah saji yang material ataupun

kecurangan

serta

transparansi

auditor

yang

akan

mengungkapkan temuan tersebut dalam laporan auditnya. Terdapat berbagai penelitian untuk mengukur kualitas audit Menurut Lewnsohn et al (2007) dalam Widhiastika (2012) kualitas audit diukur dengan 3 pendekatan, yaitu : (1) menggunakan proksi kualitas audit, misalnya ukuran auditor (Mansi et al 2004), kualita laba (Kim, 2002) , reputasi KAP (Beatty, 1989), besarnya audit fee (Copley, 1991), adanya tuntutan hukum pada auditor (Palmrose, 1988), dan lain-


lain ; (2) pendekatan langsung, misalnya dengan melihat proses audit yang dilakukan dan sejauh mana ketaatan KAP terhadap standar pemeriksaan audit (Dang, 2004; O’Keefe et al, 1994) ; (3) menggunakan presepsi dari berbagai pihak terhadap proses audit yang dilakukan KAP (Carcello, 1992) 2.1.5 Rotasi KAP Perusahaan melakukan pergantian auditor dengan alasan karena diharuskan oleh peraturan yang mengatur masa penugasan auditor pada suatu perusahaan sehingga memaksa perusahaan untuk melakukan pergantian auditor secara mandatory. Alasan lainnya adalah karena auditor bersikap konservatif sehingga muncul ketidaksepahaman dengan pihak auditor sehingga perusahaan mengganti auditornya walaupun belum mencapai batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan rotasi auditor atau disebut juga rotasi auditor secara voluntary. Terdapat dua fokus yang berbeda saat perusahaan melakukan pergantian auditor secara mandatory dan voluntary . Saat perusahaan melakukan pergantian auditor secara mandatory, maka yang menjadi fokus ialah auditor pengganti. Dalam pergantian auditor secara mandatory, dimana peraturan memebatasi tenure, perusahaan telah memiliki informasi yang lebih besar ketimbang auditor. Perusahaan cenderung memilih auditor yang lebih mudah menyepakati tentang


praktik akuntansi perusahaan. Jika auditor sepakat menjadi auditor pengganti, maka terdapat kemungkinan bahwa auditor telah memiliki informasi yang cukup tentang perusahaan atau terdapat kepentingan lain seperti motif finansial. Sedangkan dalam pergantian auditor secara voluntary, yang menjadi fokus ialah perusahaan, dimana timbul pertanyaan mengenai alasan perusahaan mengganti auditornya. Adanya rotasi audit yang dilakukan oleh perusahaan berdampak terhadap kualitas audit atas laporan keuangan perusahaan, hal ini dikarenakan munculnya auditor baru yang akan diperbandingkan kualitas auditnya antara auditor lama dengan auditor yang baru. Di Indonesia sendiri terdapat kebijakan tentang rotasi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik yang mengatur bahwa rotasi seorang Akuntan Publik harus dilakukan setiap 3 tahun dan rotasi KAP setiap 5 tahun. Peraturan ini direvisi dengan dikeluarkannya

Surat

359/KMK.06/2003

Keputusan

tentang

Menteri

perubahan

atas

Keuangan

Nomor

Keputusan

Menteri

Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002. Pada tahun 2008 peraturan sebelumnya dicabut, dan diperbaharui dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008. Dalam regulasi ini, diatur rotasi seorang Akuntan Publik tetap 3 tahun dan untuk Kantor Akuntan Publik 6 tahun.


Siregar et al. (2012) menyatakan bahwa peraturan rotasi audit bertujuan untuk meningkatkan kualitas audit, hal tersebut didukung dengan asumsi bahwa semakin lama hubungan antara auditor (baik Kantor Akuntan Publik ataupun Akuntan Publik) dengan satu perusahaan akan mengurangi sikap independensi auditor.

Namun

demikian dari segi kompetensi, rotasi audit dapat menimbulkan penurunan

kualitas

audit.

Geiger

dan

Ranghunandan

(2002)

menemukan bahwa kegagalan audit sering terjadi pada periode awal auditor melaksanakan penugasan audit.

Salah satu interpretasi dari

kondisi ini adalah bahwa walaupun tingkat independensi auditor relatif lebih tinggi di awal masa penugasan namun tingkat familiaritasnya lebih rendah, terlihat dari tingginya tingkat kegagalan audit pada masa awal tersebut (Wibowo dan Rossieta, 2009) 2.1.6 Ukuran KAP Kantor Akuntan Publik adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang – udangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktek akuntan publik (Rachmawati, 2008). Laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajemen perlu diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang merupakan pihak ketiga yang independen, untuk menilai kredibilitas dari laporan keuangan tersebut. Maka banyak perusahaan memilih KAP yang


memiliki reputasi baik, untuk meningkatkan kredibilitas serta kepercayaan masyarakat terkhusus investor pada informasi yang disampaikan melalui laporan keuangan yang telah diaudit. De Angaelo (1981) menyatakan bahwa auditor skala besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari kritikan kerusakan reputasi dibandingkan pada auditor skala kecil. Auditor skala besar juga lebih cenderung untuk mengungkapkan masalah-masalah yang ada karena mereka lebih kuat menghadapi risiko proses pengadilan. Ukuran Kantor Akuntan Publik ditunjukan dengan afiliasinya dengan Kantor Akuntan Publik yang berlaku universal yang dikenal dengan Big Four Worldwide Accounting Firm (Big 4). Kategori KAP the big four di Indonesia adalah : 1. KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerjasama dengan .....KAP Haryanto Sahari dan rekan.

2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerjasama dengan KAP Siddharta-Siddharta dan Widjaja.

3. KAP Ernst and Young, yang bekerjasama dengan KAP Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja.

4.

KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerjasama dengan KAP Osman Bing Satrio dan rekan.


2.1.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kualitas audit adlah sebagai berikut :

Peneliti Chairunisa Nindita, Sylvia Veronica (2012)

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Judul Variabel Analisis Pengaruh Independen : Ukuran Kantor Ukuran Kantor Akuntan Publik Akuntan Publik terhadap Kualitas Dependen : Audit di Indonesia Kualitas Audit

Made Ariasta Analisis Pengaruh Widhiastika Rotasi KAP (2012) Mandatory dan Voluntary terhadap kualitas audit dengan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi

Andrew B. Mandatory audit Jackson , firm rotation and Michael audit quality Moldrich, Peter Roebuk (2008)

Sumarwoto (2006)

Pengaruh KAP kualitas keuangan

Hasil Ukuran KAP yang besar tidak selalu menghasilkan kualitas audit yang tinggi. Kualitas audit KAP besar dan kecil dapat dianggap cukup seragam Independen : Rotasi KAP secara mandatory Pengaruh rotasi dan voluntary tidak KAP mandatory mempengaruhi kualitas audit, dan voluntary sedangkan kepemilikan institusional dapat meredam Dependen : hubungan negatif antara rotasi Kualitas Audit KAP secara mandatory dengan kualitas audit. Moderasi: Kepemilikan institusional Independen : Kualitas audit akan meningkat Rotasi KAP seiring adanya hubungan mandatory antar auditor–klien jika menggunakan proksi Dependen : kemungkinan penerbitan Kualitas Audit opini going concern, namun tidak berdampak jika menggunakan proksi tingkat diskresioner

Rotasi Independen : terhadap Rotasi KAP laporan Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Albert L. Mandatory audit Independen : Nagy (2005) firm turnover, Mandatory audit Financial Reporting turn over Quality, and Client Financial reporting

Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dari rotasi KAP secara mandatory lebih tinggi dibandingkan dengan rotasi KAP yang dilakukan secara voluntary Pada perusahaan kecil, terdapat peningkatan kualitas audit pada rotasi KAP secara mandatory, sedangkan pada


Bargaining Power : quality rotasi KAP secara voluntary The Case of Arthur ada kecenderungan penurunan Andersen Dependen : kualitas audit Client Bargaining Power Sumber data : Diolah (2015) Nindita (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit . Ukuran KAP dilihat dari jumlah rekan, jumlah klien dan jumlah pendapatan KAP terhadap kualitas audit yang diukur dengan akrual diskresioner dan opini going concern. Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006-2008 dengan observasi sebanyak 348 perusahaan. Hasil penelitian secara keseluruhan, menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran KAP dengan kualitas audit. Ukuran KAP yang besar tidak selalu menghasilkan kualitas audit yang tinggi. Kualitas audit KAP besar dan kecil dapat dianggap seragam. Widhiastika (2012) melakukan penelitian mengenai rotasi KAP secara mandatory dan voluntary terhadap kualitas audit dimana kepemilikan

institusional

menjadi

pemoderasi.

Penelitian

ini

menggunakan 222 perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI dalam rentang waktu tahun 2009-2010. Dalam penelitian ini kualitas audit diukur melalui tingkat akrual dikresioner perusahaan dengan model Kasznik. Penelitian ini mengungkapkan bahwa rotasi KAP secara mandatory ataupun voluntary tidak berpengaruh terhadap kualitas

audit.

Sedangkan

kepemilikan

institusional

dapat


memperlemah pengaruh hubungan rotasi KAP mandatory dengan kualitas audit, sementara pada rotasi KAP secara voluntary tidak berpengaruh sama sekali.

Sumarwoto (2006) melakukan penelitian mengenai rotasi audit dengan kualitas audit, walaupun yang diteliti dalam penelitian ini adalah kualitas keuangan tetapi proksi yang digunakan untuk mengukurnya sama dengan proksi untuk mengukur kualitas audit yaitu tingkat akrual dikresioner. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tahun 2004 kecuali perusahaan yang berada di sektor keuangan. Hasil dari penelitian ini adalah rotasi KAP secara mandatory tidak memperngaruhi kualitas laporan keuangan, tetapi rotasi KAP secara voluntary menurunkan kualitas keuangan. Nagy (2005) melakukan penelitian mengenai rotasi KAP secara mandatory di Amerika pada kebangkrutan KAP besar Arthur Andersen. Perusahaan-perusahaan yang diaudit oleh KAP Arthur Andersen dipaksa untuk melakukan pergantian auditornya sehingga timbul lingkungan rotasi KAP secara mandatory. Penelitian ini berhasil menemukan adanya peningkatan kualitas audit pada perusahaan kecil yang merupakan mantan klien Arthur Andersen yang melakukan rotasi KAP secara mandatory. Tenure audit yang pendek menimbulkan kualiats adit menurun, serta rotasi KAP secara voluntary menimbulkan


kualitas audit menurun dikarenakan adanya kecenderungan klien mencari auditor yang memiliki pemikiran yang sama dengan klien.

Jackson et.al (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh dari kewajiban yang dibuat untuk melakukan rotasi KAP terhadap kualitas audit. Variabel audit tenure ditambahkan karena kecenderungan bahwa rotasi KAP dilakukan untuk menghindari terciptanya hubungan yang dekat antara auditor dan klien. Mereka mengukur kualitas audit dengan dua pendekatan, kecenderungan untuk menerbitkan opini going concern dan tingkat kebijaksanaan akrual. Objek penelitian adalah praktek audit switching yang dilakukan perusahaan – perusahaan di Australia pada periode 1995 – 2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit akan meningkat dengan adanya hubungan yang dekat antara auditor – klien ketika diproksikan dengan kecenderungan menerbitkan opini going concern dan tidak berpengaruh ketika diproksikan dengan tingkat kebijaksanaan akrual.


2.2 Kerangka Konseptual

Rotasi KAP mandatory

H1

Kualitas Audit

Rotasi KAP voluntary H2

H3

H4

Ukuran KAP

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Widhiastika (2012) serta Sumarwoto (2006), sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penelitian ini disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widhiastika (2012) dan Sumarwoto (2006). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah rotasi KAP secara mandatory serta voluntary, sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas audit, dimana terdapat pemoderasi yaitu ukuran Kantor Akuntan Publik.


Hubungan antara variabel-variabel tersebut didasarkan pada teori kepatuhan (complience theory) serta teori sinyal (signalling theory). Tuntutan atas kepatuhan dalam rangka meningkatkan kualitas audit diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3 yang merupakan pembaharuan dari Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002. Peraturan ini mewajibkan perusahaan untuk melakukan rotasi auditor partner setiap 3 (tiga) tahun dan rotasi KAP setiap 6 (enam) tahun , hal ini dilakukan untuk meminimalkan adanya skandal keuangan yang melibatkan akuntan publik serta untuk mempertahankan sikap mental independen akuntan publik sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Signalling Theory menjelaskan bahwa laporan keuangan pada dasarnya dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memberi sinyal (baik positif maupun negatif) kepada para penggunanya. Signalling theory juga dapat membantu mengurangi asimetri informasi antara perusahaan (agent), pemilik (principal), dan pihak luar perusahaan melalui laporan keuangan yang berkualitas. 2.3 Hipotesis Penelitian 2.3.1 Pengaruh rotasi KAP secara mandatory terhadap kualitas audit Rotasi KAP secara mandatory merupakan pergantian auditor yang dilakukan klien dikarenakan adanya regulasi yang mengatur batas waktu auditor dalam melakukan praktek auditnya pada satu klien. Pembatasan ini dilakukan agar tidak terjadi hubungan yang terlalu dekat


antara manajemen dan auditor, yang dapat mengancam independensi dari auditor. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa rotasi KAP maupun auditor secara mandatory dapat meningkatkan kualitas audit. Dopuch et al. (2001), auditor lebih sering memberikan opini bahwa investasi manajer (klien) menguntungkan daripada fakta sebenarnya jika rotasi maupun retensi atas masa tugas auditor tidak diatur; sebaliknya, auditor paling jarang memberikan opini tersebut jika rotasi dan retensi atas masa tugas mereka diatur. Hubungan negatif antara masa penugasan (tenure) KAP yang pendek dan kualitas laporan keuangan berkurang secara efektif berkurang setelah periode Arthur Andersen ditemukan pada penelitian Nagy (2005) Pada lingkungan rotasi KAP yang bersifat mandatory, perusahaan akan melakukan rotasi KAP pada batas waktu paling lama 6 tahun. Sehingga tidak terdapat tendensi menurunnya independensi dari auditor dikarenakan tenure yang lama. Selain itu pergantian pada KAP yang baru akan membawa skeptisme yang lebih besar pada audit, KAP baru tidak akan memandang klien sebagai sumber penghasilan, dikarenakan adanya pembatasan waktu pada penugasan. H1 : Rotasi KAP secara mandatory berpengaruh positif terhadap kualitas audit


2.3.2 Rotasi KAP voluntary dengan kualitas audit Manajemen perusahaan yang melakukan rotasi KAP sebelum waktu yang ditentukan oleh peraturan, merupakan perusahaan yang memiliki ketidaksepakatan dengan auditor terkait mengenai praktik akuntansi tertentu. Dengan kata lain auditor lebih bersifat konservatif. Dalam Rotasi KAP voluntary klien dapat memecat auditor, atau auditor yang mengundurkan diri. Bockus dan Gigler (1998) menyimpulkan bahwa auditor lebih suka mengundurkan diri jika risiko yang mereka hadapi dari mengaudit satu klien membesar. Oleh karena itu klien akan mencari auditor yang cenderung bersepakat dengan praktik akuntansi yang mereka usulkan. Menurut Park (1990) dalam Chung (2004) perusahaan yang menerima opini tidak wajar lebih sering melakukan rotasi KAP daripada perusahaan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, hal ini dapat menandakan manajemen melakukan opinion shopping dalam pergantian auditornya agar mendapatkan opini audit yang lebih baik (Widiastika, 2012). Pada lingkungan rotasi KAP yang bersifat voluntary, perusahaan melakukan rotasi KAP dikarenakan adanya kecenderungan untuk mendapatkan opini yang lebih baik dengan mencari auditor yang bisa memberikan sinyal baik walaupun tidak sesuai dengan kondisi


sebenarnya, hal ini dapat mengancam kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor dalam lingkungan rotasi KAP secara voluntary. H2 : Rotasi KAP secara voluntary berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. 2.3.3 Ukuran KAP dengan kualitas audit Peran kantor akuntan publik lebih dikenal dengan adanya berbagai macam

peristiwa

mengenai

skandal

dan

penyimpangan

yang

melibatkan pertanggungjawaban keuangan oleh akuntan publik. Menurut Regar (2005) dalam kenyataannya harus diakui bahwa ada kantor akuntan yang kurang atau tidak bermutu dan dikaitkan dengan besar kecilnya kantor akuntan yang juga dihubungkan dengan adanya afiliasi kantor akuntan dan kantor akuntan asing. Seolah-olah KAP yang berukuran kecil tidak bermutu, sedangkan KAP yang besar terutama yang berafiliasi dengan kantor akuntan asing jauh lebih bermutu dan telah melakukan fungsi audit sesuai dengan standar profesi dan kode etik yang berlaku. Proses

audit

yang

berkualitas

sangatlah

penting

untuk

menghasilkan informasi yang bermutu dan relevan. Namun proses audit yang berkualitas hanya dapat dihasilkan apabila dilakukan oleh auditor yang benar-benar kompeten dan independen. De Angelo (1981) menyatakan bahwa kualitas audit dari akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP besar (Big 4 accounting


firms) diyakini melakukan audit lebih berkualitas dibandingkan KAP kecil (Non-Big 4 accounting firms). Rotasi KAP yang dilakukan oleh klien, membuat klien untuk mencari auditor yang baru. Dalam hal ini, klien dapat memilih auditor yang termasuk dalam Big 4 atau Non Big 4 yang akan melakukan audit pada perusahaannya. Ukuran KAP yang dipilih oleh klien akan memperlemah atau memperkuat hubungan antara rotasi KAP dengan kualitas audit. H3 : Ukuran KAP memperkuat hubungan positif antara rotasi KAP secara mandatory terhadap kualitas audit. H4 : Ukuran KAP memperlemah hubungan negatif antara rotasi KAP secara voluntary terhadap kualitas audit.


BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. hubungan rotasi KAP yang bersifat mandatory maupun voluntary. terdahulu mengenai pengaruh rotasi KAP secara voluntary ataupun

Recommend Documents