BAB 2 STUDI PUSTAKA. Rehabilitation Transport Sector Familiarization Program, The World Bank, Washington, D.C, Universitas Indonesia

12

BAB 2 STUDI PUSTAKA

2.1

PENDAHULUAN Konsep kontrak berbasis kinerja merupakan penilaian berdasarkan outcome

sebagai kontrak kerja yang memiliki banyak keuntungan 15, dimana misalnya dalam lima tahun kontraktor harus menjamin ruas jalan yang dikontrakan dalam kondisi mantap. Dengan adanya penerapan kontrak berbasis kinerja yang meliputi perawatan, rehabilitasi dan pengembangan sekaligus pengontrolan terhadap infrastruktur jalan maka penyedia jasa diwajibkan untuk ikut mengawasi jalan tersebut sehingga faktor-faktor penyebab kerusakan jalan seperti : mutu pelaksanaan konstruksi, kondisi drainase permukaan jalan dan repetisi beban lalu lintas kendaraan yang lewat dapat diantisipasi sebelumnya. Kontrak berbasis kinerja ini mengalokasikan resiko lebih kepada kontraktor dibandingkan dengan susunan kontrak tradisional, tetapi pada saat bersamaan membuka atas peluang untuk meningkatkan tujuan pemeliharaan jalan dimana meningkatkan efisiensi dan efektivitas desain, memproses, teknologi atau manajemen memungkinkan untuk mengurangi biaya mencapai standar prestasi ditentukan 16. Penerapan kontrak kinerja untuk pemeliharaan jalan telah dilakukan oleh beberapa negara, seperti Argentina (CREMA) 17, Kanada, Uruguay, Chili, Kolombia, Brazil, Amerika Serikat, Australia dan negara lainnya telah dikaji oleh Bank Dunia 18; di Indonesia sendiri baru akan diterapkan proyek percontohan pada pemeliharaan ruas jalan Semarang-Pekalongan (Pantura) sepanjang 100 km untuk 5 (lima) tahun (sumber : pu.go.id). 15

16 17 18

Pusat Penelitian dan Pengembangan Prasarana Transportasi (Pustran). “Pengembangan Model Implementasi Performance Based Contract (PBC) untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan di Indonesia.” Laporan Penelitian,Bandung, 2004 Dr. Gunter Zietlow, 2004, “Implementing Performance-based Road Management and Maintenance Contracts in Developing Countries - An Instrument of German Technical Cooperation” Dr. Gunter Zietlow, 2001, “Cutting Cost and Improving Quality Through Performance Based Road Management and Maintenance Contract – The Latin American and OECD Experience”, César Queiroz, “Contractual Procedur ti Involve the Private Sector in Road Maintenance and Rehabilitation” Transport Sector Familiarization Program, The World Bank, Washington, D.C, 2000

12

Universitas Indonesia

Penerapan kontrak berbasis..., Soelaeman Wahyudi, FT UI, 2009

13

Bab ini memaparkan kajian literatur yang berkaitan dengan Kontrak Berbasis Kinerja pada pemeliharaan jalan, terdiri dari Perfomance Based Contract (PBC) baik penerapan PBC di negara lain, dan penerapan PBC di Indonesia, kendalakendala dalam penerapan PBC serta identifikasi pemecahan kendala tersebut. Pada bab ini juga dipaparkan mengenai efektifitas penanganan pemeliharaan jalan. Dalam pemaparan mengenai pengaruh penerapan Kontrak Berbasis Kinerja terhadap efektifitas penanganan pemeliharaan jalan, akan tergambarkan pada gambar 2.1 dibawah ini :

Pemeliharaan Jalan

Jenis Kontrak Penanganan Jalan Berbasis Kinerja

Efektifitas Penanganan Pemeliharaan Jalan Provinsi Banten

Pedoman Penyusunan Kontrak Berbasis Kinerja

Kinerja Pelayanan Infrastruktur Jalan

Kualitas Kontrak Berbasis Kinerja

Pengaruh Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja Pada Pemeliharaan Infrastruktur Terhadap Efektifitas Penanganan Jalan

Gambar 2.1 Kerangka teori penelitian Studi literatur yang dilakukan selengkapnya dapat dilihat pada table studi literatur di Lampiran 2.

2.2

KONTRAK BERBASIS KINERJA (PBC)

2.2.1 Alasan Penggunaan Kontrak Berbasis Kinerja Fakta yang didukung oleh kajian teori memperlihatkan kerusakan struktural jalan dipengaruhi 3 (tiga) faktor penting 19, yaitu : 1. kendaraan berat; dengan muatan lebih (overloading) (15,60%); 2. kondisi drainase permukaan jalan (40,20%); 19

Bambang Susantono & Taufik Mulyono, “Jalan Rusak dan Good Governance”, 2008



14

3. mutu pelaksanaan konstruksi jalan (44,20%) Jalan rusak yang berlubang dan bergelombang merupakan awal defisiensi keselamatan jalan. Aspek keselamatan dan pengelolaan jalan harus ditempatkan sebagai target prioritas yang tidak dapat ditawar. Terobosan yang akan dilakukan adalah dengan melakukan kontrak multi tahun berbasis kinerja (performance based contract) kepada kontraktor, sehingga tidak ada alasan untuk tidak segera memperbaiki kerusakan jalan dalam jangka waktu terkontrak. Kontrak berbasis kinerja 20 merupakan bagian dari trend pengembangan inovasi industri konstruksi (Construction Engineering and Management) di masa yang akan datang : -

optimasi life cycle cost;

-

konsep supply chain;

-

integrated procurement; design-build, PBC, dan lain-lain. Sebuah kerangka 21 untuk pengenalan tentang Kontrak Berbasis Kinerja (PBC)

di Indonesia masih sedang diproduksi. Isu Spesifik yang ditangani dalam kerangka tersebut meliputi: 1. Kerangka waktu untuk ekspansi masa depan; 2. Kebijakan-kebijakan untuk dikembangkan atau di-review dalam kaitan dengan: •

Layanan Kegunaan;

•

Regulasi Akses-terbatas;

•

Persyaratan Jaminan/Bond;

•

Peningkatan harga;

•

Jaminan untuk keterlambatan pembayaran kepada klien;

•

Standar pelaporan untuk data pemeliharaan;

•

Sistem manajemen untuk kelengkapan bahu jalan.

3. Perubahan Legislatif mencakup : •

Pengaturan pendanaan untuk kontrak pemeliharaan multi tahun;

•

Pengontrolan bagi kendaraan yang memiliki muatan berlebih.

20

Rizal Zainuddin Tamin, “Penerapan PBC dalam Pengelolaan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi”, Diskusi Awal, Direktorat Bina Teknik Dirjen Bina Marga DPU, 2008 21 Ian Greenwood and Theuns Henning, “Introducing Performance Based Maintenance Contracting to Indonesia, Framework Document”, Opus International Consultants ,The World Bank, 2006



15

4. Isu Kontraktual, berkenaan dengan: •

Pengumpulan data standarisasi;

•

Kontrak yang diusulkan terorganisir secara struktur;

•

Pemilihan konsultan PBC;

•

Proses Tender;

•

Awal perbaikan dan kapasitas pekerjaan peningkatan.

5. Standar ukuran kinerja. 6. Pelatihan dan transfer pengetahuan tentang kontrak kinerja. 7. Spesifikasi untuk lokasi percobaan/pilot project yang diusulkan.

Pengelola jalan berkeinginan adanya suatu pendekatan tentang kontrak berbasis kinerja 22 dikarenakan beberapa hal sebagai berikut : a. mengurangi biaya pengelolaan dan pemeliharaan aset jalan; b. memberikan pendapatan yang lebih bagi pengelola jalan; c. memiliki kemampuan untuk mengelola jaringan jalan raya dengan lebih sedikit sumber daya manusia; d. adanya kepuasan dari pengguna jalan mengenai pelayanan dan kondisi jalan; dan e. kondisi keuangan yang stabil.

Selain itu resiko yang harus ditanggung oleh pengelola jalan dalam pemeliharaan jalan dengan menggunakan kontrak berbasis kinerja semakin berkurang, seperti yang dijelaskan pada tabel 2.1.

22

Natalya Stankevich, Navaid Qureshi and Cesar Queiroz, “Performance-based Contracting for Preservation and Improvement of Road Assets”, The World Bank, Washington DC, 2005



16

Tabel 2.1 Distribusi resiko dari pengelola jalan dan kontraktor dengan perbedaan bentuk dalam melakukan layanan pemeliharaan jalan

In-house Maintenance

Outsourcing Specific Maintenance Works

Kontrak Pengelolaan dan Pemeliharaan Jalan Berbasis Kinerja (Performance-Based Road Management and Maintenance Contracts) Short Medium Long term term term

Long-term Road Concessions (BFOT)

Resiko kontraktor meningkat (Risk to contractor increases)

Resiko pengelola jalan menurun (Risk to road agency decreases)

Sumber : Dr. Gunter Zietlow, 2004, “Implementing Performance-based Road Management and Maintenance Contracts in Developing Countries An Instrument of German Technical Cooperation” Kontrak Berbasis Kinerja (Performance Based Contract) adalah jenis kontrak yang mendasarkan pembayaran pada pemenuhan indikator kinerja minimum. PBC memiliki beberapa keuntungan potensial dibanding pendekatan tradisional 23, seperti: •

Penghematan biaya dalam pengelolaan dan pemeliharaan asset jalan.

•

Kontraktor memiliki ruang untuk melakukan inovasi secara kompetitif dan bertanggungjawab.

•

Kepastian kebutuhan pembiayaan dan kepastian pembiayaan jangka panjang. Sifat kontrak adalah tahun jamak dan resiko terkalkulasi pasti. Resiko akibat keputusan kontraktor menjadi tanggungjawab kontraktor.

•

Pengelolaan penyelenggara jalan menjadi lebih efektif dan kebutuhan staf menjadi lebih ramping. Kapasitas lembaga akan meningkat.

•

Peningkatan kepuasan pengguna jalan karena adanya jaminan tercapainya tingkat pelayanan jalan selama masa kontrak.

23

DR. Hedi Rahadian, M.Sc, Kasubdit Penyiapan dan Standar Dit.Bintek Ditjen Bina Marga “Langkah Awal Menuju Performance Based Contract melalui Extended Waranty Period”, Jakarta, 2008



17

Kontrak berbasis kinerja tidak mengurangi tanggung jawab penyelenggara jalan, tetapi mengubah fokus tanggungjawab penyelenggara jalan secara radikal. Dalam kontrak berbasis kinerja, penyelenggara jalan tidak perlu mengatur detail cara kerja kontraktor untuk mencapai hasil yang diinginkan. Penyelenggara jalan akan

dituntut

untuk

mampu

mendefinisikan

masalah

secara

jelas,

mengembangkan metodologi penentuan indikator kinerja yang dapat diterima dan terukur sesuai dengan missi penyelenggara jalan, serta mengembangkan sistem evaluasi kinerja yang obyektif . Penentuan indikator kinerja bukan saja membutuhkan keahlian rekayasa mikro multi bidang, tetapi juga harus mampu menjembataninya dengan pencapaian indikator makro yang realistik seperti tersirat dalam misi penyelenggara jalan. PBC membutuhkan pergeseran kultur penyedia jasa. Kemampuan teknis dan inovasi penyedia jasa agar dapat kompetitif. Pola bisnis jasa konstruksi juga akan berubah dengan makin terintegrasinya tahap desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan. PBC juga membutuhkan perubahan kultur pengguna jasa, mengingat sebagian resiko dapat terjadi karena perilaku pengguna jasa. Banyak asumsi yang digunakan dalam desain jalan dan jembatan dijaga melalui berbagai peraturan mengenai lalu-lintas angkutan jalan raya. Salah satu contoh penting adalah pembebanan lalu-lintas. Ketidaktaatan pengguna jalan pada aturan mengenai Muatan Sumbu Terberat (MST) akan menyebabkan ketidakpastian dalam desain kekuatan struktur jalan. Akibatnya, reliabilitas desain akan menurun yang berujung pada resiko premature failure. Resiko ini apabila dibebankan kepada kontraktor akan menyebabkan timbulnya premium yang cukup besar dan menjadi beban anggaran jalan. Hal ini akan menyulitkan strategi penanganan dan penganggaran jalan, mengingat pelanggaran aturan yang tidak terkendali memiliki ruang ketidakpastian yang luas akibat hilangnya batas-batas pengendalian.

2.2.2 Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja di Negara Lain Perkembangan Performance Based Contract untuk pemeliharaan jalan dimulai sejak akhir tahun 1980an 24. Diawali oleh British Columbia di Kanada yang mengontrakkan pemeliharaan jalan pada tahun 1988, akan tetapi standar 24

Dr. Gunter Zietlow, “Implementing Performance-based Road Management and Maintenance Contracts in Developing Countries - An Instrument of German Technical Cooperation”, 2004



18

kinerja yang digunakan masih berorientasi pada prosedur kerja dan material yang digunakan serta tidak berorientasi pada hasil akhir. Standar ini sangat membatasi kontraktor untuk melakukan inovasi teknologi.

Argentina Argentina (Cabana et.al, 1999) menerapkan kontrak berbasis kinerja pada ruas jalan nasional sepanjang 10.000 km dengan berpatokan pada hasil akhir pekerjaan dengan spesifikasi kinerja untuk pemeliharaan jalan, dan CREMA (Contrato de REcuperacion y Mantenimiento, kontrak berbasis kinerja di Argentina) menerapkan sistem sanksi apabila kontraktor tidak memenuhi waktu respon untuk memperbaiki kerusakan jalan. Program yang dibuat adalah dengan konsesi yang ditetapkan dalam dua tahap. Pertama, pada tahun 1990 pemerintah melakukan konsesi sekitar sepertiga sistem jalan raya antar kota dengan cara kontrak 2 (dua) tahun. Jalan yang mempunyai lalu lintas 2,000-2,500 kendaraan per hari, dan pemegang konsesi diperlukan untuk melakukan satu program yang terdiri dari pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan kapasitas. Kemudian, pada tahun 1992 pemerintah meluncurkan langkah kedua, untuk pemeliharaan, operasi, dan peningkatan jalan arteri yang strategis di Buenos Aires. Spesifikasi teknis dan sangsi pada penerapan PBC berdasarkan CREMA, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2. Tabel 2.2 Spesifikasi teknik dan sangsi pada penerapan kontrak berbasis kinerja di Argentina (CREMA) Bentuk Jasa (Service Provided) Bagian yang direhabilitasi (Rehabilitated Sections) Kualitas kenyamanan dan kekuatan (Riding & Strength Quality)

Indikator Kinerja (Performance Indicators) Pavement cross-section features to remain within specified standards, throughout contract periode Kekasaran IRI <3.3 m/km setelah rehabilitas dan dalam masa kontrak (Roughness IRI <3.3 m/km after rehabilitation and throughout the contract period) Indeks Kondisi Permukaan DNV > 6 dan PSI > 2.8 (DNV Surface Condition Index to be >6 and PSI to be >2.8) Kedalaman bekas roda < 12 mm setelah rehabilitas dan periode kontrak(Rut depth to be kept below 12 mm after rehabilitation and throughout contract period) Retak < 20% setelah masa rehabilitas dan periode kontrak (Cracking to be <20% after rehabilitation and throughout the contract period) Tidak adanya kekusutan setelah masa rehabilitas dan periode kontrak (No raveling after rehabilitation and throughout contract periode)

Penalti (Penalties (US$))

440/wk/2 km section

1,760/wk/2 km section

440/wk/2 km section

220/wk/2 km sect

220/wk/2 km sect



19

Bentuk Jasa (Service Provided)

Bagian Pemeliharaan Rutin (Sections under Routine Maintenance) Riding Quality (Smoothness)

(Safety Features)

Indikator Kinerja (Performance Indicators) (Thickness of asphalt concrete overlay to comply with specification and total wearing course thickness at the end of contract not to be less than initial thickness) (No chip seal allowed on asphalt concrete without Engineer’s authorization)

Penalti (Penalties (US$)) Tidak dapat diterapkan (Not applicable)

Tidak ada lubang > 2 cm pada permukaan jalan (No pothole more than 2 cm deep on paved roads) (All cracks to be sea) Lalu lintas terjamin setiap saat (Trafficability ensured at all times) (Rut depth to be <3 cm, cracks to be <30%, and no raveling on paved shoulders with structural strength) (No rut, raveling, no cracks, and adequate crossslope on paved shoulders without strength) (No erosion/rut and good profile, min. width = 3 m, dropoff <3 cm on unpaved shoulders) (Culverts and drains to be clean, free from debris, and with adequate longitudinal slope) (Vertical signs to be clean, visible at all times, and complying with DNV standards) Pagar dalam kondisi baik dan terlihat setiap saat (Guardrails to be in good condition and visible at all times) Penerangan dan rambu lalu lintas bekerja dalam kondisi baik (Lighting system and traffic lights to be in good working condition) (Bush height to be <15 cm over first 6 m and <1 m beyond and up to 10 m) Jalan bebas dari kotoran dan puing (Roadway to be free from litter and debris) Pohon dan tanaman harus dipelihara (Trees and vegetation to be properly maintained) Kegiatan kerja harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal (Work program activities, to be executed on schedule) Pekerjaan rehabilitasi harus selesai sesuai dengan waktu (Rehabilitation works to be completed on schedule)

440/day/pothole

Tidak dapat diterapkan (Not applicable)

220/2 km section 220/km/day 440/wk/km

440/wk/km 440/wk/km

44/sign/day 440/wk/length

220/day

44/ha/wk 44/day/km 44/day/km 26,400/wk of delay

Kontak dibatalkan jika keterlambatan > 50% (cancel contract if delay >50%)

Sumber : Cabana, Liautaud, and Faiz 1999 Di Argentina, persyaratan yang ditetapkan untuk permukaan jalan pasca konstruksi (Cabana, Liautaud, dan Faiz 1999): •

Indeks Kondisi Jalan (Road Condition Index) >8 (with 10 being best, and 0 bad)

•

Kekasaran (Roughness) IRI : <3.1 m/km, 4.1 m/km, 3.9 m/km untuk: (asphalt concrete), (surface dressing), dan (cement concrete surfacing), (respectively).

•

(Rut depth) <4 mm

•

Retak (Cracking) <2% (type 2)

•

(Raveling and potholes) = 0%

•

Koefisien gesekan (Friction coefficient) >0.4 (skid resistance) Universitas Indonesia


20

Negara-negara lain seperti Uruguay, Brazil, Chile dan Kolombia telah menggunakan kontrak berbasis kinerja sedangkan Ekuador, Guatemala dan Peru sedang merencanakan pelaksanaan kontrak kinerja. Saat ini di Amerika Latin pemeliharaan jalan lebih dari 40.000 km dilakukan dengan kontrak kinerja.

Chile Perubahan di Chile (Nabalon, 1998) tentang ekspansi jaringan jalan dan suatu kebutuhan untuk meningkatkan pemeliharaan jalan. Itu telah diputuskan untuk meningkatkan kapasitas dengan cara memperpanjang kontrak dengan kontraktor (yang melaksanakan pemeliharaan periodik) sebagai ganti yang mengerjakan pemeliharaan rutin. Awal pendekatan yang dilakukan dengan satu tahun kontrak25 untuk pemeliharaan dari jaringan jalan 400-600 km, berisikan rutin dan beberapa pemeliharaan periodik. •

kontrak pertama dilakukan pada tahun 1992 dan meningkat untuk 55 kontrak pada tahun 1998, mencakup 31% jaringan jalan nasional;

•

kontrak berdasarkan harga satuan (unit price) dengan pembayaran bulanan;

•

tidak ada informasi tentang ketersediaan biaya yang tersisa tetapi syarat-syarat jalan telah meningkat dan ada kepuasan dengan kinerja dari kontraktor;

•

kontraktor adalah saat itu sangat tertarik akan kontrak perawatan;

•

kontrak perawatan periodik memungkinkan kontraktor melakukan suatu jaringan, sehingga mengurangi biaya administratif.

Kebijakan mengembangkan pada tahun 1996 dengan pengenalan tentang lima tahun kontrak mendasarkan kinerja, memungkinkan setiap 300-400 km dari jalan dapat ditingkatkan, pengalaman untuk kedua pihak, yaitu kontraktor dan direktorat jalan diperoleh : •

spesifikasi pekerjaan meliputi kualitas permukaan jalan, berdasarkan informasi dan bantuan serta respon pemakai jalan;

•

monitoring dilakukan oleh direktorat jalan; dan

•

kontraktor menyelidiki, memilih penanganan pemeliharaan dan program kerja.

25

Parkman, C And K Madelin (1999). A Review Of Contract Maintenance For Roads. XXI st World Road Congress, PIARC, Kuala Lumpur, Malaysia



21

Australia Australia pertama kali menggunakan kontrak kinerja pada tahun 1995 yang mencakup 459 km jalan kota di Sydney (Parkman et.al, 1999). Setelah itu beberapa kontrak baru diterapkan di New South Wales, Tasmania, Australia Selatan dan Australia Barat. Isu yang muncul di Australia 26: •

benchmarking dan tendering kompetitif telah meningkatkan efisiensi;

•

suatu pendekatan kontrak tentang diperlukan kontrak berbasis kinerja;

•

aturan yang jelas diperlukan untuk evaluasi kontrak penyeimbangan harga dan kualitas;

•

kontraktor mempunyai pemahaman persyaratan kerja terutama sekali untuk kontrak berbasis kinerja; dan

•

konsultan mulai dari level manajer harus menyusun organisasi gabungan dengan

kontraktor

untuk

mempersiapkan

kemampuan

kerja

dalam

pemeliharaan.

Selandia Baru Satu rangkaian 'workshop' dari Kontrak Pemeliharaan Jalan pada tahun 1998. Isu yang muncul di Selandia Baru 27: •

partnering dan resiko berbagi;

•

manfaat dari kontrak berbasis kinerja pemeliharaan jalan;

•

reformasi jalan, komersialisasi dan pembiayaan;

•

Penghematan biaya mencapai 30% menggunakan konsultan bagi manajemen dan 17% menggunakan kontraktor sejak 1991 ketika tendering wajib telah diperkenalkan;

•

Adanya satu pendekatan evolusiner; dan

•

pengembangan kontrak penanganan 3-5 tahun.

26

Parkman, C And K Madelin (1999). A Review Of Contract Maintenance For Roads. XXI st World Road Congress, PIARC, Kuala Lumpur, Malaysia 27 Parkman, C And K Madelin (1999). A Review Of Contract Maintenance For Roads. XXI st World Road Congress, PIARC, Kuala Lumpur, Malaysia



22

Amerika Serikat Di Amerika Serikat, negara bagian Virginia mempelopori kontrak kinerja untuk memelihara 402 km jalan antara negara bagian tersebut pada tahun 1996, dan 4 tahun kemudian negara bagian Washington mengikuti kontrak kinerja yang mencakup 119 km jalan federal tahun 1999. Warranty Contracts 28 adalah salah satu bentuk dari kontrak berdasarkan kinerja yang digunakan di Amerika Serikat sebagai satu usaha untuk : (a) mengurangi sejumlah sumber-sumber daya dalam pemeliharaan jalan raya; (b) merealokasikan resiko kinerja; (c) meningkatkan inovasi kontraktor; (d) meningkatkan kualitas produk yang dibangun; dan (e) mengurangi biaya siklus proyek (life cycle cost) jalan raya. Hancher (1994) telah mendefinisikan Warranty Contracts sebagai "satu jaminan integritas dari satu produk dan tanggung jawab pelaksana untuk perbaikan atau penggantian defisiensi." Pada spesifikasi kontrak jaminan, kualitas diukur berbasis pada produk akhir aktual kinerja, tidak berdasarkan volume properti. Dengan kontrak jaminan, kontraktor mengasumsikan resiko kinerja pasca konstruksi dan selama proses konstruksi, kontraktor mempunyai banyak kebebasan untuk memilih bahan dan metoda konstruksi dibandingkan kontrak tradisional, dan kontraktor dapat mengembangkan kualitas, kontrol program tanpa pembatasan yang tak terpisahkan dalam spesifikasi metoda dasar 29. Agensi jalan raya di Amerika Serikat, Thompson et al. (2000) telah mengusulkan petunjuk untuk penggunaan kontrak jaminan pada pekerjaan jalan raya. Proposal mereka terdiri atas delapan buat bertahap: •

Konsep Perencanaan (Conceptual Planning);

•

Program perencanaan (Program Planning);

•

Penawaran (Bidding);

28 29

César Queiroz (2000), Contractual Procedures to Involve the Private Sector in Road Maintenance and Rehabilitation, 24th International Baltic Road Conference. Thompson, Benjamin P., Jeffrey S. Russell, Stuart D. Anderson, Awad S. Hanna, and Byron Blaschke. 2000. ‘Guidelines for the Use of Warranty Contracting in Highway Construction.” Transportation Research Board 79th Annual Meeting, National Research Council, Washington, D.C.



23

•

Pemenang Kontrak (Contract Award);

•

Konstruksi (Construction);

•

Pemeliharaan dan Evaluasi Kinerja (Maintenance and Evaluation of Performance);

•

Evaluasi proyek percontohan (Evaluation of the Pilot Project);

•

Evaluasi program organisasi (Evaluation of the Organizational Program).

Agensi jalan raya biasanya tertarik akan penerapan satu program kontrak jaminan untuk memenuhi objektif seperti: (a) meningkatkan kualitas; (b) peningkatan keahlian agensi; (c) distribusi ulang resiko kinerja; dan (d) pengurangan desain, pengujian, dan personil inspeksi dari agensi. Kontrak berbasis kinerja (PBC) ini dikenal 30 dengan beberapa nama seperti : -

Output and Performance Based Road Contracts (OPRC);

-

Performance Specified Maintenance Contract (PSMC) di Australia dan New Zealand;

-

Performance Based Management and Maintenance of Roads (PMMR);

-

Output Based Service Contract;

-

Performance Based Road Asset Management and Maintenance Contract;

-

Asset Management Contract di Amerika Serikat;

-

CREMA (Contrato de REcuperacion y Mantenimiento) di Argentina;

-

Managing Agent Contract (MAC) di Ingris;

-

Area Maintenance Contract di Finlandia.

Bentuk standar yang biasa dilaksanakan di Amerika Latin (Africa Technical Note, 1998) 31 adalah sebagai berikut :

30

César Queiroz, “Practical Implementation Issues When Introducing OPRC” Regional Workshop on Output and Performance Based Road Contracts (OPRC), 2006 31 DR. Max Antameng, MM “Analisa Awal Kebijakan Pemeliharaan Jalan dengan Sistem Kontrak Kinerja yang Berjangka Panjang di Indonesia”



24

1. International Roughness Index (IRI) untuk mengukur kekasaran permukaan jalan yang mempengaruhi Biaya Operasioanal Kendaraan (BOK); 2. Tidak adanya “pothole/lubang” serta pengawasan terhadap cracks dan rutting; 3. Jumlah minimum jejak (friction) antara ban mobil dengan permukaan jalan; 4. Jumlah minimum bungkalan tanah liat yang menutupi/menghalangi sistem drainase; 5. Retroflexivity dari rambu-rambu jalan dan marka jalan; 6. Pengawasan terhadap tingginya alang-alang atau tumbuhan tertentu.

Adapun asset jalan yang telah distandarisai pada beberapa Negara selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3. Tabel 2.3 Aset jalan yang distandarisasikan pada beberapa negara No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Scope Permukaan perkerasan (Pavement surface) Bahu (Shoulders) Lereng (Slopes) Lubang (Potholes) Sistem drainase terbuka (Open drainage system) Kolam tangkapan (Catch basins) Saluran pembuangan (Drain) Bangunan penyadap (Inlets) Batu tepian jalanan (Curbs) Selokan (Gutters) Trotoar (Sidewalk) Sisi jalan (Roadsides) Median (Medians) Rambu dan rambu lalu lintas (Sign and Traffic Signals) Penerangan (Lighting)

No

Scope

16

Pagar (Fencing)

17 18 19

Pagar (Guardrails) Penghalang (Barriers) Peredam (Attenuators) (Street trees, shrubs and otherplantings)

20 21

Tanaman (Vegetation and Aesthetics)

22 23 24 25 26 27 28

Tanda perkerasan (Pavement marking) Jalur perkerasan (Pavement striping) (Raised pavement striping) (Highway and sigh lights) Terowongan (Tunnels) Jembatan (Bridges) Tempat istirahat (Rest areas) Detektor kelebihan muatan (Over-height detectors) (Oil/Grit separator on Bridges)

29 30

Sumber : Transport Note No. TN-27, September 2005.

Penerapan kontrak berbasis kinerja pada sebagian besar negara-negara Amerika Latin dapat mengurangi biaya pemeliharaan dan meningkatkan kondisi jalan, kebanyakan dari kontrak tersebut berlaku lebih dari 1 tahun meliputi pemeliharaan rutin, dan pada yang lain ada pemeliharaan berkala dan jalan



25

rehabilitasi. Contoh penerapan kontrak berbasis kinerja di Amerika Selatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Contoh dari penerapan kontrak kinerja 32 di Amerika Latin Negara Argentina

Jumlah Kontrak

Panjang (Km)

Jangka waktu kontrak (thn)

Tipe Pemeliharaan

61 (a) 2 (a)

11.813 747

5 5

r r

3 70

545 2.995

2 1 (b)

r, s r (sistem drainase dan daerah milik jalan)

4 (a)

1.007

4

r, p

8

1.564

2 (b)

1 (a)

1.05 x 106 m2

3 (b)

r (diluar rambu dan marka) r, p

1 (a)

375

5

r

Chile Colombia Guatemala, skala kecil

Uruguay Uruguay, skala kecil Uruguay (Montevideo) Brazil (Santa Catarina)

Biaya per km tahun (dalam US$) A : 11.000 (c) C : 3.850 A : 3.200 B : 2.700 A : 6.200 1.950 (sistem drainase dan daerah milik jalan) C, A, B dan G 6.980 A, B dan G : 3.800 A : 1.8 / m2 C : 2.8 / m2 G : 2.0 / m2 A dan G 3.000

Sumber: Zietlow et.al, 2006 Keterangan : (a) kontrak dengan beberapa item pekerjaan rehabilitasi jalan. (b) dapat ditambah untuk satu periode (c) pembayaran Lumpsum termasuk item biaya rehabilitasi r : pemeliharaan rutin; p : pemeliharaan berkala; s : pelayanan lainnya kepada penguna jalan dan pengelola jalan C : cement concrete; A : Asphalt concrete; B : Bitumin; G : Gravel

Sebagian besar pembangunan di Bolivia, Kolumbia, Ekuador, Honduras, dan Nicaragua menggunakan semacam kontrak berdasarkan kinerja. Kontrak mencatat aktivitas-aktivitas pemeliharaan, seperti penambalan lubang di jalanan, menambal celah, pembersihan saluran atau memotong rumput, bersama-sama dengan masing-masing aktivitas indikator kinerja. Indikator kinerjanya disana harus tidak

32

Dr. Gunter Zietlow & Alberto Bull, “Performance Specified Road Maintenanc Contract : The Road to The Future The Latin America Perspective” International Road Federation (IRF), 2006



26

ada lubang di jalanan. Contoh aktivitas-aktivitas dan indikator kinerja dalam kontrak diperlihatkan pada tabel 2.5 – tabel 2.7. Tabel 2.5

Indikator kinerja pada beberapa kontrak yang berbeda di Amerika Latin Kegiatan (Activities)

Membersihkan dan memperbaiki gorong-gorong dan bangunan penyadap (Cleaning and repairing of culverts and inlets) Membersihkan dan memperbaiki permukaan struktur drainase seperti parit dan saluran (Cleaning and repairing of surface drainage structures like ditches and channels) Memotong rumput dan semak-semak (Cutting of grass and brush) Memangkas, memotong dan memindahkan tanaman (Trimming, cutting and removal of trees) Menanam tanaman, rumput, dan semak untuk menahan erosi (Planting of trees and shrub and seeding of grass to control erosion) Membersihkan jalan dan daerah milik jalan (Cleaning of roadway and right-of-way)

(Patching of potholes in pavement and shoulders) Menutup retak (Sealing of cracks) Menutup sambuangan (Sealing of joints) Membersihkan struktur jembatan (Cleaning of bridge structures) Membersihkan dan mencat tangga jembatan (Cleaning and painting of bridge railings) (Cleaning of riverbeds (small rivers)) (Removing minor land slides) Membersihkan jalan dan rambu lalu lintas (Cleaning of road and traffic signs) (Maintaining of milestones)

Membersihkan, memperbaiaki, dan mencat pagar (Cleaning, repairing, and painting of guardrails) Membersihkan tanda jalan, rambu jalan dan rambu jalan (Cleaning of road markers, road markings, and horizontal road signs) Merespon terhadap bahaya (Responding to emergencies) Memndahkan papan iklan (Removal of billboards) Berpartisipasi dalam aktifitas pelatihan (Participate in training activities)

Indikator Kinerja (Performance Indicators) Gorong-gorong dan bangunan penyadap secara struktur harus kuat dan (Culverts and inlets have to be structurally sound and clean to allow for the free flow of water) Permukaan sistem drainase secara struktur kuat dan bersih untuk dialiri air (Surface drainage systems have to be structurally sound and clean to allow for the free flow of water) Tinggi tanaman < 30 cm (Vegetation should not exceed a height of 30 cm) (No trees should obstruct traffic or pose a safety hazard) Memenuhi program untuk mengontrol erosi (Compliance with the program to control erosion) Jalan dan daerah milik jalan harus bebas dari sampah, puing dan hal yang membahayakan jalan (Roadway and right-of-way should be free of litter, debris and road-kill) Tidak boleh ada lubang (There should be no potholes) Retak > 3 mm harus ditutup (Cracks more than 3 mm wide should be sealed) Sambungan harus ditutup (Joints have to be sealed) Struktur jembatan harus bersih (Bridge structures should be clean) Tangga jembatan harus bersih dan dicat (Bridge railings should be clean and well painted) (Riverbeds have to be clean within 100 meters from the edges of bridges) (There should be no obstruction of the roadway) Jalan dan rambu lalu lintas harus bersih (Road and traffic signs should be clean) (Milestones should be complete, clean and visible. Missing milestones should be replaced within 24 hours) Pagar harus bersih, lengkap dan dapat dilihat (Guardrails have to be clean, complete and visible) Tanda jalan, marka jalan dan rambu lalu lintas harus bersih (Road markers, road markings and horizontal road signs have to be clean) (Responded in due time to emergencies) Tidak boleh ada papan iklan di daerah milik jalan (There should be no billboards within the right of way) (Each member of the road maintenance microenterprise attends training courses conducted by the road manager or road administration)

Sumber : Using Micro-Enterprises to Create Local Contracting Capacity - The Latin American Experience in Road Maintenance – University of Birmingham, UK (Dr. Gunther Zietlow, 2004). Universitas Indonesia


27

Tabel 2.6

Indikator kinerja pada beberapa kontrak yang berbeda di Jerman

Aset (Asset) Perkerasan (Pavement)

Komponen (Class Component) Lubang (Potholes) Kekasaran aspel (Roughness (asphalt)) Kekasaran perawatan bitumen (Roughness (bituminous treatment)) (Rutting) Retak (Cracks)

Permukaan batu/kerikil (Gravel surfaces)

Bahu (Shoulders)

Lubang (Potholes) Kekasaran (Roughness) Ketebalan lapisan kerikil (Thickness of gravel Layer) Lubang (Potholes) Retak (Cracks)

Sambungan dengan perkerasan (Joints with pavement) Sistem drainase Rintangan (Drainage system) (Obstructions) Struktur (Structures)

Tanda dan rambu jalan (Road signs and Markings)

Bahu jalan dan daerah milik jalan (Right of way)

Tanda jalan (Road signs) Rambu jalan (Road markings) Daya pantul jalan (Reflectivity of road) Marka (Markings) Tumbuhan (Vegetation) (Foreign elements)

Indikator Kinerja (Performance Indicator) Tidak ada lubang (No potholes) IRI < 2.0 (Argentina), IRI < 2.8 (Uruguay) IRI < 2.9 (Argentina), IRI < 3.4 (Uruguay)

< 12mm (Argentina), < 10mm (Uruguay, Chile) (Sealed) Tidak ada lubang (No potholes) IRI < 6 (Uruguay), IRI < 11 (Chile) 10 cm (Chile, Uruguay)

Tidak ada lubang (No potholes) (Sealed) Alinyemen vertikal (Vertical alignment) < 1cm (Chile, Uruguay), sealed (Peru) Tidak ada rintangan aliran air (No obstructions. Should allow for free flow of water) (Chile, Uruguay) Tanpa kerusakan dan deformasi (Without damages and deformations) (Chile, Peru) Lengkap dan bersih (Complete and clean) (Argentina, Chile, Peru) Lengkap dan dapat dilihat (Complete and visible) (Argentina, Chile, Peru) 160 mcd/lx/sqm. (Argentina) 70 mcd/lx/sqm. (Uruguay) < 15cm height (Argentina, Uruguay) (No foreign elements allowed)

Sumber : Implementing Performance-based Road Management and Maintenance Contracts in Developing Countries - An Instrument of German Technical Cooperation – (Dr. Gunther Zietlow, 2004).



28

Tabel 2. 7 Indikator kinerja pada kontrak kinerja di Sydney, Australia

Aset (Asset)

Pipa melintang (Cross Pipes) < 36 ft sq)

(Paved Ditches)

Trotorar dan tanjakan (Sidewalks and Ramps)

(Outcomes)

Keutuhan struktural (Structurally sound) Saluran terbuka (Open drains) Sambungan utuh (Joints intact) Kapasitas memadai (Adequate capacity) Tidak ada erosi (No erosion) (Aligned) Keutuhan struktural (Structurally sound) Bersih (Clean) Rata (Smooth) Aman (Safe) Utuh (Sound)

Target Indikator dari asset (Performance Target in % of Asset) 95

Indikator Kinerja (Performance Indicator)

< 10% barrel berkurang (deteriorated barrel)

> 90% diameter terbuka (diameter open) Sambungan utuh (Joints intact) Perlindungan akhir utuh (End protection intact) (No dip in road over pipe indicating structural problems) 95

90

< 1” penurunan (settlement) < 25% (spalled)

(no obstruction to flow of water) Tidak ada penurunan (No settlement) > ½” Tidak ada retakan yang terbuka (No unsealed cracks) > ¼” < 25% (spalled)

Sumber : Implementing Performance-based Road Management and Maintenance Contracts in Developing Countries - An Instrument of German Technical Cooperation – (Dr. Gunther Zietlow, 2004). 2.2.3

Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja di Indonesia

“Penerapan konsep performance based contract (PBC) diharapkan dapat menjadi lompatan inovasi kearah pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang aman, kuat dan nyaman, konsep ini terkait dengan peningkatan mutu jalan” disampaikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum Hendrianto Notosoegondo dalam sambutan pembukaan kolokium bertajuk Dukungan Penerapan Teknologi dalam rangka Pengawalan Kualitas Jalan dan Jembatan di Bandung, 10 Juni 2008. Universitas Indonesia


29

Kontrak berbasis kinerja 33 merupakan suatu hal yang relatif baru di Indonesia, kontrak yang memiliki karakteristik tersendiri, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan terintegrasi dalam satu kontrak yang dilaksanakan dalam tahun jamak (multi years) dan pembayarannya dilakukan dengan sistem lump sum berdasarkan “kinerja” pekerjaan yang dicapai per bulan per kilometer. Pembayaran tiap bulan dilakukan apabila kontraktor melakukan pemeliharaan jalan yang memiliki kinerja dengan tingkat kualitas pelayanan jalan tertentu sesuai yang diisyaratkan. “Kinerja 34” yang diukur dengan tingkat kualitas pelayanan (service quality levels) didefinisikan berdasarkan perspektif pengguna jalan, yang menjadi ukuran antara lain kecepatan rata-rata (average travel speeds), kenyamanan pengendara (riding comfort) dan keselamatan (safety features). Definisi kinerja harus secara tegas dijabarkan, mencakup hal-hal berikut : •

Jenis kerusakan (distress types) yang menjadi ukuran, misalnya (rut depth) atau besaran retakan (amount of cracking) dan definisi setiap jenis kerusakan tersebut;

•

Metode sampling dalam pengujian kinerja;

•

Toleransi terhadap hasil pengukuran tingkat kerusakan;

•

Batas waktu pelaksanaan perbaikan kondisi jalan (apabila ditemukan lubanglubang maka perbaikan jalan harus dilaksanakan paling lambat dalam 1 minggu) Pengelolaan Jalan 35 di Indonesia dalam proses pengadaan dan perikatan serta

penggunaan dana harus mengacu pada UU Jasa Konstruksi beserta Peraturan Pemerintah yang menjabarkannya, dan Keputusan Presiden 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam penerapan metode kontrak berbasis kinerja tentu tidak boleh lepas dari guideline yang ada pada peraturan dan perundangan tersebut.

33

Tim Pelaksana Studi Puslitbang Jalan dan Jembatan Bandung, 2006. Kajian Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja untuk Konstruksi Jalan di Atas Tanah Lunak, Pusjatan, Bandung 34 Reini D Wirahadikusumah dan Muhamad Abduh, FTSL-ITB, “Metode Kontrak Inovatif untuk Peningkatan Kualitas Jalan : Peluang dan Tantangan” 35 Reini D Wirahadikusumah dan Muhamad Abduh, FTSL-ITB, “Metode Kontrak Inovatif untuk Peningkatan Kualitas Jalan : Peluang dan Tantangan”



30

Munculnya gagasan kontrak berbasis kinerja 36 ini untuk mengefisienkan penanganan pemeliharaan jalan dengan : -

kontrak pemeliharaan dilakukan untuk beberapa tahun dan disatukan dengan penanganan awal;

-

kepastian pendanaan;

-

biaya pengeluaran proyek lebih rendah (bisa mencapai 10% - 40%)

-

jumlah staf pengelola proyek dapat dikurangi sampai 50%

-

mutu lebih terjamin selama kontrak (umur rencana) sehingga kepuasan pengguna jasa meningkat

Keuntungan bagi kontraktor selaku pelaksana adalah : -

sasaran output jelas berjangka panjang;

-

dapat mengembangkan inovasi dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan;

-

profit yang lebih baik Menjadikan suatu tantangan dengan adanya kompetisi kontraktor yang harus

berkualitas baik, proses kontrak yang lebih lama, standar kinerja harus jelas, performance indicators (jenis, ukuran dan toleransi) perlu akurat dan kesempatan bagi kontraktor kecil lebih berkurang. Penerapan kontrak berbasis kinerja pada pemeliharaan jalan akan berdampak pada perencanaan jalan yang dilakukan menjadi lebih baik dimana perencanaan lalu lintas untuk tingkatan pelayanan (level of service) tertentu dapat dicapai, kecepatan rencana, gangguan samping dan kondisi perkerasan dapat dipenuhi. Kaidah manajemen proyek (project management) dipenuhi dengan terpeliharanya jalan sesuai umur rencana, jalan dibangun dan dioperasikan dengan benar sehingga spesifikasi teknis dipenuhi dengan tidak adanya overloading serta persyaratan kelas jalan dapat dipenuhi. Pada tahun 2000 PT. Jasa Marga (Persero) mencoba menerapkan Performance Based Maintenance Contract (PBMC) untuk ruas jalan tol Cawang – Pluit. Pada tahun 2002 PT.Jasa Marga melaksanakan Pilot Project Pelapisan Tipis Tipe Perkerasan Jalan Tol dengan jaminan performa selama 2 (dua) tahun yang 36

Dr. Gunter Zietlow, International Seminar on Road Financing and Investment Arusha, Tanzania, Performance-Based Road Management and Maintenance Contracts – Worldwide Experiences, April 16 – 20, 2007



31

merupakan uji coba pertama kali penerapan pekerjaan pemeliharaan berbasis performa. Pada kontrak sistem ini penyedia jasa diminta menjamin performa lapis tipis perkerasan (lastika) selama 2 tahun. Selanjutnya pada tahun 2006 di jalan Tol Jagorawi pada pekerjaan scrapping-filling dan overlay kontraktor diminta menjamin jalan tol yang dipeliharanya selam 2 tahun harus terbebas dari lubang (zero pothole), apabila ditemukan lubang maka dalam jangka waktu 2 x 24 jam harus sudah ditangani bila tidak dikenakan denda Rp. 10.000.000,- per hari 37. Latar belakang dari penerapan PBMC ini karena PT. Jasa Marga (Persero) menginginkan kesinambungan tingkat pelayanan jalan selama masa layannya. Sebelumnya, kontrak yang digunakan adalah kontrak tradisional sehingga PT. Jasa Marga mengalami beberapa kendala sebagai berikut (JM, 2005) 38: -

Banyaknya kontrak yang harus ditangani tiap tahun

-

Banyaknya sumber daya manusia yang harus dialokasikan untuk perencanaan dan pengawasan pekerjaan

-

Perbaikan kerusakan biasanya dilakukan sesaat sebelum serah terima akhir (final handover, FHO)

-

Tidak adanya penalti apabila kerusakan terjadi dalam masa jaminan pemeliharaan Performance Based Maintenance Contract (PBMC) merupakan salah satu

strategi untuk memcapai sasaran karena sistem ini memberikan jaminan akan adanya kinerja jalan tol yang memenuhi standar kualitas pelayanan sepanjang waktu, idealnya sistem PBMC 39 ini PT. Jasa Marga (Persero) Tbk mengikat kontrak dengan badan hukum/penyedia jasa/kontraktor untuk pemeliharaan jalan tol dan penyedia jasa/kontraktor melakukan seluruh aktivitas pemeliharaan yang mencakup maintenance plan and schedule sampai dengan implementasi. Konsep PBMC

ini

mempunyai

banyak

kelebihan

dibanding

dengan

sistem

biasa/tradisional, yakni pemakaian sumber daya yang lebih efisien, pembagian

37

Ir. Hasanudin M.Eng, SC; Kepala Divisi Pemeliharaan PT. Jasa Marga, Pengalaman Pelaksanaan Performance Based Maintenance Contract (PMBC) di PT. Jasa Marga, Loka Karya I KRTJ-10, Surabaya 2008 38 Tim Pelaksana Studi Puslitbang Jalan dan Jembatan Bandung, Kajian Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja untuk Konstruksi Jalan di Atas Tanah Lunak, Bandung, 2006. 39 Ir. Hasanudin M.Eng, SC; Kepala Divisi Pemeliharaan PT. Jasa Marga, Pengalaman Pelaksanaan Performance Based Maintenance Contract (PMBC) di PT. Jasa Marga, Loka Karya I KRTJ-10, Surabaya 2008



32

resiko yang adil antara kontraktor dan pengelola jalan dan ditemukan inovasiinovasi baru di bidang teknologi pemeliharaan jalan. Kerangka pikir 40 yang mencerminkan hak dan tanggung jawab pengelola jalan tol maupun kontraktor pelaksana PMBC dapat di lihat pada bagan alir gambar 2.2.

JASA MARGA

KONTRAKTOR

Data-data Lalu Lintas

Estimasi Inflasi

Data-data Teknis Jalan/ Jembatan

Analisis

Rencana & Jadwal Pemeliharaan: • SDM • Material • Peralatan

Estimasi Biaya

Sandar, Sisem dan Prosedur

Penawaran

Harga Satuan

Jasa Marga melakukan evaluasi thd penawaran yang dilakukan oleh kontraktor mengenai : • pemenuhan tolak ukur

• • •

Kontrakor

Jasa Marga melakukan: • supervisi

•

Implementasi

verifikasi

plan performance respon time

Gambar 2.2 Konsep awal PBMC (Hasanudin, 2008)

PT. Jasa Marga memiliki target performa terhadap kondisi-kondisi jalan tol, yang dijadikan dasar untuk menentukan kinerja yang ingin dicapai dalam kontrak. Tabel 2.8 adalah target performa yang ingin dicapai oleh PT. Jasa Marga untuk dipenuhi oleh kontraktor pada pelaksanaan kontrak PBMC.

40

Ir. Hasanudin M.Eng, SC; Kepala Divisi Pemeliharaan PT. Jasa Marga, Pengalaman Pelaksanaan Performance Based Maintenance Contract (PMBC) di PT. Jasa Marga, Loka Karya I KRTJ-10, Surabaya 2008



33

Tabel 2. 8 Target performa jalan tol yang diinginkan Perkerasan

Jembatan Drainase Rumput

 Jalan tanpa lubang (zero potholes)  Permukaan visual baik, tidak ada retak maupun rutting dan bahu jalan kondisi baik tanpa lubang  IRI < 2,50 m.km  Skid resistance > 0,40 µ-meter  Lendutan (Deflection) < 0,40 mm  Konstruksi stabil  Slab tidak retak  Tidak ada genangan air di jalan tol  Air pada saluran mengalir lancar  Tinggi maksimum 10 cm  Tumbuhan liar < 10% area

Sumber: Hasanudin, 2008 Tabel 2.9 adalah respon waktu yang diberikan terhadap penurunan performa dari target yang ditetapkan. Tabel 2. 9 Respon waktu penanganan Performa Permukaan retak dan segregasi Keretakaan ≥ 2,50 m/km Lendutan ≥ 0,6 mm Lubang ≥ 5 cm Saluran drainase : air tidak mengalir Rumput ≥ 10 cm Tumbuhan liar ≥ 10%

Respon Waktu 1 minggu 4 minggu 6 minggu 1 x 24 jam 1 minggu 2 minggu 4 minggu

Sumber: Hasanudin, 2008

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, PT. Jasa Marga (Persero) mencoba untuk menerapkan PBMC pada ruas Cawang – Pluit. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, PT. Jasa Marga (Persero) mengalami kendala dari kontraktor sebagai berikut: -

Ketidaksiapan untuk menyusun Program dan Jadwal Pemeliharaan;

-

Kurangnya pengetahuan dalam memilih metode yang sesuai untuk perbaikan;

-

Tidak dipahaminya indikator kinerja dan cara pengukurannya;

-

Sebagian besar Kontraktor tidak mempunyai sumber daya (alat dan keuangan) yang cukup.



34

Berdasarkan kemampuan kontraktor tersebut, PT. Jasa Marga (Persero) akhirnya memodifikasi PBMC menjadi Modified PBMC yang intinya sebagai berikut: -

Ruang lingkup dan jenis pekerjaan didefinisikan oleh PT. Jasa Marga (Persero);

-

Pekerjaan dilaksanakan oleh kontraktor berdasarkan lingkup dan jenis pekerjaan dan masa pemeliharaan menjadi dua tahun dimulai dari serah terima bersyarat (Provisional Hand Over, PHO);

-

Jaminan pemeliharaan adalah 10 % dari nilai kontrak yang dibagi menjadi dua tahap, yaitu Tahap I (5% selama 12 bulan setelah PHO) dan Tahap II (5% selama 30 hari setelah FHO).

Dalam pembangunan jalan tol Cipularang, PT. Jasa Marga (Persero) juga menerapkan Kontrak Perencanaan dan Pembangunan (Design and Built Contract) untuk Jembatan Cipada karena keterbatasan waktu. Akan tetapi spesifikasi yang digunakan masih spesifikasi tradisional dan belum menerapkan spesifikasi kinerja. Direktorat Jenderal Bina Marga berencana akan menerapkan Kontrak Berbasis Kinerja (PBC) untuk ruas jalan Semarang – Pekalongan 41 (lihat Gambar 2.3). Proyek tersebut termasuk dalam program Strategic Road Infrastructure Project (SRIP) yang didanai oleh Bank Dunia. Proyek ini terdari dari : −

Peningkatan kapasitas jalan 9,8 km ruas Batang – Weleri;

−

Peningkatan jalan 10,4 km ruas Semarang – Kendal;

−

Pemeliharaan jalan 100 km ruas Semarang – Pekalongan.

Lokasi penerapan PBC di ruas Semarang – Pekalongan dapat dilihat pada peta gambar 2.3.

41

Ian Greenwood and Theuns Henning, “Introducing Performance Based Maintenance Contracting to Indonesia, Framework Document”, Opus International Consultants ,The World Bank, 2006



35

Gambar 2.3 Lokasi penerapan PBC di ruas Jalan Semarang-Pekalongan (Greenwood & Henning, 2006) Sebelum dikontrakkan melalui tender, pemerintah tentunya akan melakukan evaluasi untuk menilai kualitas kedua ruas jalan tersebut untuk menjadi acuan kondisi jalan yang harus dijamin kontraktor.

2.2.4

Komponen – komponen Kontrak Berbasis Kinerja

Adapun komponen 42 dari kontrak berbasis kinerja meliputi : A. Performance Work Statemen (PWS) Performance Work Statement merupakan spesifikasi yang menggambarkan seluruh pekerjaan dalam bentuk output (tidak menjelaskan bagaimana metode yang akan digunakan untuk mencapai kinerja yang dinginkan). Komponen Performance Work Statement adalah : -

pendahuluan, gambaran umum dari pencapaian (acquisition);

-

latar belakang yang merupakan informasi untuk memperjelas dasar dan sejarah dari kebutuhan (requirement);

-

lingkup, tinjauan umum yang berhubungan dengan aspek-aspek penting dari kebutuhan;

42

The NECCC (The National Electronic Commerce Coordinating Council), Developments in PerformanceBased Procurement for Technology – USA, 2004



36

-

perintah yang berlaku, dokumen dari pedoman/perintah yang bersifat wajib;

-

persyaratan kinerja, apa yang harus dilakukan, standar kinerja dan tingkatan kualitas yang dapat diterima;

-

informasi persyaratan, laporan, software, dan persyaratan formal yang menjadi bagian dari kontrak.

B. Performance Indicators (PI) dan Performance Standart (PS) Performance Indicators (PI) adalah karakteristik dasar dari pencapaian kinerja dan gambaran dari output yang dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Performance Standart (PS) merupakan tingkatan target atau range dari tingkatan kinerja, seperti : standar V rata-rata kendaraan adalah 60 km/jam. Km/jam = PI dan 60 km/jam = PS. Pemilihan PS harus tepat karena akan berpengaruh langsung terhadap biaya.

C. Acceptable Quality Level (AQL) Acceptable Quality Level mengggambarkan variasi dari nilai PS yang diperbolehkan dan harus ditentukan untuk setiap jenis pekerjaan. AQL ini berpengaruh terhadap biaya dan kebutuhan pengawasan, jika jenis pekerjaan memiliki nilai variasi yang besar maka kebutuhan pengawasan tidak terlalu tinggi.

D. Appropriate Incentive Insentif yang diterapkan dapat berupa nilai positif/negatif, monetary incentive (fixed price contract, cost plus incentive fee, cost plus award fee, sharing in saving),

non

monetary

incentive

(merubah

penjadwalan,

pengurangan

pengawasan, frekwensi pembayaran yang lebih banyak), dan besaran insentif ditentukan dari nilai pekerjaan yang dihasilkan.

E. Performance Requirement Summary (PRS) Performance Requirement Summary merupakan rangkuman yang berisi daftar pekerjaan, PS, AQL, QASP dan Incentive.



37

F. Quality Assurance Surveillance Plan (QASP) Merupakan rencana untuk menilai kelayakan kinerja kontraktor, yang disusun untuk memastikan bahwa sasaran kinerja tercapai dan memenuhi klausul inspeksi. Quality Assurance adalah alat yang dapat membantu agar kualitas yang dicapai merupakan tingkatan kualitas yang paling baik. Dalam Quality Assurance Surveillance Plan (QASP) menggambarkan strategi dan metoda yang direnacakan untuk menjamin kualitas yang memuaskan dan proyek dapat dikendalikan secara reasonable.

2.3

KENDALA 43 PENERAPAN KONTRAK BERBASIS KINERJA

2.3.1 Resiko Pekerjaan Aspek resiko pekerjaan yang menjadi kendala penerapan kontrak berbasis kinerja adalah : 1. Alokasi resiko pemilik pekerjaan dan penyedia jasa. Resiko yang ditanggung oleh penyedia jasa yang seharusnya ditanggung oleh pemilik mengakibatkan terjadinya kondisi tingginya harga penawaran lelang, mundurnya penyedia jasa akibat bank pemberi modal bagi penyedia jasa menolak untuk mengambil resiko dan pemutusan kontrak kerja dari penyedia jasa dengan kemungkinan terburuk bangkrutnya penyedia jasa. 2. Resiko yang belum teridentifikasi dalam tahap perencanaan yang dapat berakibat mundurnya penyedia jasa dari pekerjaan yang telah ditetapkan.

Faktor saluran drainase, kelebihan beban (overloading), kualitas pekerjaan existing, kualitas bahan material, eskalasi biaya dan jaminan penawaran merupakan risiko 44 penting yang harus dipertimbangkan. Untuk mengantisipasi kendala dari segi resiko dibutuhkan analisis resiko detail sebelum dilaksanakannya proyek dan melakukan manajemen resiko selama proyek berlangsung. Jenis-jenis resiko yang harus dianalisis dapat dikelompokkan menjadi aspek-aspek sebagai berikut: 43

Tim Pelaksana Studi Puslitbang Jalan dan Jembatan Bandung, 2006. Kajian Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja untuk Konstruksi Jalan di Atas Tanah Lunak, Pusjatan, Bandung 44 Ian Greenwood dan Theuns Henning, “Introducing Performance Based Maintenance Contracting to Indonesia, Framework Document”, Opus International Consultants ,The World Bank, 2006



38

-

Aspek legal (tidak adanya atau kurangnya pengetahuan mengenai prosedur atau perijinan);

-

Aspek organisasi (tidak adanya atau kurangnya komunikasi, tidak jelasnya kebutuhan pemilik proyek, adanya pihak lain yang terlibat);

-

Aspek teknis (terjadinya perubahan lingkup kerja atau perubahan asumsi dalam perhitungan desain);

-

Aspek spasial (studi dampak lingkungan, adanya infrastruktur lain seperti pipa, kabel, dan sebagainya);

-

Aspek keuangan (adanya kesalahan dalam estimasi biaya atau biaya yang tersedia tidak cukup);

-

Aspek politik (perubahan dalam kebijakan politik atau perubahan prioritas).

Resiko sebaiknya dialokasikan pada pihak yang paling mampu mengatur resiko tersebut. Penyedia jasa biasanya dapat memikul resiko dengan syarat resiko tersebut berkaitan dengan keahliannya dan insentif yang akan mereka terima sesuai dengan tingkat resiko yang diberikan.

2.3.2 Aspek Hukum Peraturan 45 yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dan yang menjadi acuan dasar hukum untuk penerapan kontrak berbasis kinerja adalah : -

UU Nomor : 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

-

PP Nomor : 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;

-

PP Nomor : 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

-

PP Nomor : 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;

-

Keppres Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

-

Kepmen

Kimpraswil

Nomor

:

339/KPTS/M/2003

tentang

Petunjuk

Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi;

45

Tim Pelaksana Studi Puslitbang Jalan dan Jembatan Bandung, Kajian Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja untuk Konstruksi Jalan di Atas Tanah Lunak, Bandung, 2006.



39

-

Permen PU No. 43/PRT/M/2007 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;

-

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/SE/M/2006 tanggal 3 Oktober 2006.

Keterkaitan penerapan kontrak berbasis kinerja dengan aspek hukum tersebut di atas ada beberapa kendala seperti : 1. Integrasi antara tahap perencanaan, konstruksi dan pemeliharaan 46. Kontrak berbasis kinerja merupakan kontrak yang mengintegrasikan tahapan perencanaan, konstruksi dan pemeliharaan, dalam PP nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pasal 13 disebutkan bahwa pekerjaan konstruksi yang dapat dilakukan secara terintegrasi adalah pekerjaan yang bersifat kompleks, memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi dan memiliki biaya besar. Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai resiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Kriteria teknologi tinggi adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil. Kriteria resiko tinggi adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya beresiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan.

2. Metode Seleksi Penyedia Jasa Penyedia jasa terintegrasi, metode seleksi yang digunakan dalam pemilihan penyedia jasa adalah dengan cara pelelangan terbatas. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 13, yang berbunyi :

46

UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 16 ayat (3).



40

(1) Pemilihan penyedia jasa terintegrasi dilakukan mengikuti tata cara pemilihan pelaksana konstruksi dengan cara pelelangan terbatas. (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan layanan jasa konstruksi secara terintegrasi adalah pekerjaan yang : a. bersifat kompleks; b. memerlukan teknologi tinggi; c. mempunyai risiko tinggi; dan d. memiliki biaya besar (3) Pemilihan penyedia jasa terintegrasi dilakukan dengan syarat : a. diumumkan secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum; b. jumlah penyedia jasa terbatas; dan c. melalui proses prakualifikasi. (4) Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari: a. pengumuman prakualifikasi; b. pemasukan dokumen prakualifikasi; c. evaluasi prakualifikasi; d. undangan berdasarkan hasil prakualifikasi; e. penjelasan; f. pemasukan penawaran; g. evaluasi penawaran; h. penetapan calon pemenang berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tanggap terhadap dokumen pelelangan; i. pengumuman calon pemenang; j. masa sanggah; dan k. penetapan pemenang. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dan pekerjaan yang dapat dilakukan secara terintegrasi ditentukan oleh Menteri



41

Undang-Undang No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi secara umum mengatur mengenai metode pemilihan penyedia jasa, yaitu pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan penunjukan langsung. Pasal 17 menyebutkan : (1) Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum atau terbatas. (2) Pelelangan terbatas hanya boleh diikuti oleh penyedia jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi. (3) Dalam keadaan tertentu, penetapan penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung. (4) Pemilihan penyedia jasa harus mempertimbangkan kesesuaian bidang, keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja, serta kinerja penyedia jasa. (5) Pemilihan penyedia jasa hanya boleh diikuti oleh penyedia jasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9. (6) Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan.

Peraturan Pemerintah No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mengatakan bahwa dengan cara pelelangan umum pengguna jasa dapat melakukan prakualifikasi dan pascakualifikasi. Pada Pasal 3 PP No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah : (1) Pemilihan penyedia jasa yang meliputi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi oleh pengguna jasa dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung. (2) Dalam pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengguna jasa dapat melakukan prakualifikasi dan pasca kualifikasi. Universitas Indonesia


42

(3) Dalam pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengguna jasa wajib melakukan prakualifikasi. (4) Perusahaan nasional yang mengadakan kerja sama dengan perusahaan nasional

lainnya

dan

atau

perusahaan

asing

dapat

mengikuti

prakualifikasi dan dinilai sebagai perusahaan gabungan. (5) Dalam pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung penyedia jasa, pengguna jasa harus mengikutsertakan sekurangkurangnya 1 (satu) perusahaan nasional. (6) Dalam pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi dapat disyaratkan adanya kewajiban : a. jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan pekerjaan perencanaan untuk perencana konstruksi; atau b. jaminan penawaran untuk pengawas konstruksi, Apabila hal tersebut disepakati oleh pengguna jasa dan penyedia jasa yang mengikuti pemilihan. 3. Kontrak Tahun Jamak 47 Berdasarkan jangka waktu pelaksanaannya, Kontrak Berbasis Kinerja merupakan kontrak jenis tahun jamak (multiyears), atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Menurut Pasal 30 ayat (8) Perpres No. 70/2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keppres No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dimaksud dengan kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Provinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera

47

Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Pasal 30



43

Utara untuk pengadaan yang dibiayai APBN dalam rangka kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Untuk sistem kontrak tahun jamak 48 perlu diperhatikan bahwa ketentuan mengenai eskalasi dan perhitungan rumus eskalasi ditetapkan oleh kepala kantor/satuan

kerja/pimpinan

proyek/

pimpinan

bagian

proyek

dan

dimasukkan dalam dokumen pengadaan/kontrak. 4. Kontrak Lumpsum 49 Berdasarkan bentuk imbalannya, Kontrak Berbasis Kinerja merupakan kontrak yang menggunakan sistem lumpsum. Pasal 30 ayat (2) Perpres No. 70/2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keppres No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mendefinisikan sistem lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesain pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa. Keppres

No.

80/2003

tentang Pedoman

Pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, Penjelasan Pasal 30 ayat (2) : Sistem kontrak ini lebih tepat digunakan untuk pembelian barang dengan contoh yang jelas, atau untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya untuk masing masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknisnya. Harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalah total penawaran harga. Dari penjelasan di atas, kontrak lumpsum dibolehkan untuk diterapkan di Indonesia untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya sudah diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknis. Dalam kontrak berbasis kinerja yang menjadi acuan pembayaran adalah kinerja dari suatu hasil konstruksi dan bukan volume pekerjaan.

48

Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penjelasan Pasal 30 ayat (8) 49 Perpres No. 70/2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keppres No. 80/2003, Pasal 30 ayat (2)



44

2.3.3 Spesifikasi Kinerja Kinerja jalan 50 yang ingin dicapai harus jelas dalam penerapan kontrak berbasis kinerja, termasuk toleransi yang diperbolehkan serta pinalty dan bonus bila menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati, misalnya : a) penilaian terhadap kesiapan jalan untuk dilalui kendaraan, seperti kelancaran lalu lintas sepanjang waktu. b) penilaian terhadap kemampuan pelayanan dan kenyamanan jalan, seperti : 1.

kecepatan rata-rata;

2.

kondisi lubang;

3.

cara melakukan (patching);

4.

kondisi retak;

5.

kebersihan bahu dan perkerasan jalan;

6.

kondisi (rutting);

7.

kondisi (raveling);

8.

kondisi (delamination);

9.

kondisi depresi;

10. bagian tepi perkerasan yang terlepas; 11. Bahu tanpa pekerasan (unpaved shoulder); 12. Bahu dengan perkerasan (paved shoulder); 13. Rambu lalu lintas (traffic sign); 14. patok KM dan HM; 15. Pagar (guardrails); 16. Drainase tanpa perkerasan (drainase unpaved); 17. Drainase dengan perkerasan (drainase paved); 18. jalan masuk; 19. gorong-gorong; 20. struktur baja; 21. lantai jembatan; 22. struktur beton; 23. sambungan (expantion joint); 24. tembok penahan; 50

Ir. Purnomo, Prakondisi dan Konsekuensi terhadap Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja, Lokakarya KRTJ-10, Surabaya, 2008



45

25. lereng timbunan; 26. lereng galian.

c) penilaian terhadap kinerja lapis permukaan: 1.

kerataan permukaan (road roughness);

2.

lebar jalan;

3.

geometrik jalan;

Spesifikasi kinerja 51 berupa kriteria tingkat pelayanan untuk pekerjaan pemeliharaan menurut Pustran adalah : −

Lapis beraspal perkerasan lentur;

−

Bahu jalan dan daerah milik jalan (right of way);

−

Sistem drainase;

−

Rambu lalu lintas dan keselamatan jalan;

−

Jembatan;

−

Jalan tidak beraspal.

2.3.4 Kesiapan Penyedia Jasa Salah satu penentu keberhasilan dari penerapan Kontrak Berbasis Kinerja adalah kesiapan kontraktor dan kemampuan kontraktor dalam melakukan inovasi teknologi. Kontrak Kinerja 52 adalah secara esensial kontrak manajemen, kontraktor-kontraktor besar cukup mampu melaksanakan kontrak berbasis kinerja dimana mereka memiliki pengalaman dalam proyek skala besar dan memiliki jumlah peralatan yang banyak serta jumlah tenaga kerja yang cukup tapi masih mempermasalahkan mengenai resiko. Oleh karena itu masih akan diperlukan sosialisasi terhadap kontraktor terutama berkaitan dengan resiko dan sosialisasi terhadap dokumen kontrak berdasarkan kinerja.

51

Tim Pelaksana Studi Puslitbang Jalan dan Jembatan Bandung, Kajian Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja untuk Konstruksi Jalan di Atas Tanah Lunak, Bandung, 2006.

52

Dr. Gunter Zietlow, Cutting Costs and Improving Quality through Performance-Based Road Management and Maintenance Contracts, University of Birmingham, 2007.



46

2.4

PEMECAHAN KENDALA PENERAPAN KONTRAK BERBASIS KINERJA Kegiatan pemeliharaan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka

mempertahankan kondisi, kapasitas layanan jaringan jalan yang sudah dibangun sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna maupun pemanfaat jalan. Melalui pekerjaan pemeliharaan kondisi jalan yang sudah ada dipertahankan agar tetap dalam keadaan mantap. Dengan demikian tingkat pelayanan minimal sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, juga umur rencana jalan dapat terpenuhi serta kinerja jalan akan dikembalikan seperti kondisi awal pada saat dibangun. Seperti terlihat pada gambar 2.4, tindakan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala akan menjaga kualitas jalan dan memperpanjang usia layanannya. Kondisi Kritis Nilai Konstruksi Jalan (Serviceability

PO

Pemeliharaan Berkala

Mantap

Sampai Putus

Pemeliharaan Berkala

Peningkatan

P Pemel

Pemel

Batas Kemantapan Konstruksi Jalan

Pemel

Masa Pelayanan Jalan

− − −

Keterangan: Po : Nilai Konstruksi / Serviceability Index Awal (baru) Pt : Nilai Konstruiksi / Serviceability Index Akhir (terminal, batas kemantapan) Nilai Po dan Pt tergantung pada Klasifikasi jalan (N, P dan K) serta LHR (<1.000-3000; 3.000-10.000; dan >10.000)

Gambar 2.4 Grafik pengertian umum tentang kondisi jalan, kemantapan dan penanganan jalan (Purnomo, 2008) Untuk dapat mempertahankan layanan jalan, mengefektifkan pemeliharaan jalan dan terjaminnya biaya pemeliharaan maka diperlukan suatu kontrak inovasi seperti kontrak berbasis kinerja, dalam penerapannya diharapkan kendala-kendala yang ada dapat terpecahkan. Universitas Indonesia


47

Pemecahan kendala penerapan Kontrak Berbasis Kinerja meliputi aspekaspek: 2.4.1 Aspek Hukum Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1338 disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1339 persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undangundang. Pasal 1320 persetujuan yang syah perlu memenuhi 4

syarat : (1)

kesepakatan yang mengikatkan diri; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu pokok persoalan tertentu; (4) suatu sebab yang tidak terlarang. Pasal 1321 tiada suatu persetujuan mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan, 1322 kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan. Pasal 1328 penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan dan penipuan tersebut harus dibuktikan. Maka disimpulkan bahwa dalam menyusun kontrak kedua belah pihak harus transparan, tidak ada hal-hal yang ditutupi terutama menyangkut : a) kondisi perkerasan jalan yang harus dipelihara, untuk itu sebelum melaksanakan kontrak berbasis kinerja perlu adanya data mengenai kondisi tanah; b) kondisi riil lalu lintas yang lewat; c) hak dan tanggung jawab kedua belah pihak.



48

2.4.2 Aspek Kelembagaan Kelembagaan pemilik pekerjaan harus efektif dalam melaksanakan tugastugasnya terutama peran pemerintah 53 yang lebih berperan sebagai pengarah (steering) daripada sebagai pelaksana (rowing), dan kedepan peran pemerintah harus lebih difokuskan kepada pengaturan, pembinaan dan pengawasan sedangkan untuk pembangunan harus lebih diserahkan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau Swasta. Selama ini hubungan antara Perencana, Kontraktor dan Pengawas kontraknya dilakukan secara terpisah, dalam kontrak berbasis kinerja ketiganya terintegrasi menjadi satu dan terikat dalam kontrak utama. Kelembagaan penyedia jasa juga harus lebih profesional dan spesialis karena memerlukan inovasi-inovasi dalam metode pelaksanaannya.

2.4.3 Aspek Teknis Dengan adanya kontrak berbasis kinerja ini terjadi perubahan lingkup kerja atau asumsi dalam perhitungan desain pekerjaan. Perlunya sosialisasi 54 mengenai kontrak berbasis kinerja dan bantuan teknis terhadap penyedia jasa dalam tahaptahap awal implementasi kontrak berbasis kinerja. Kinerja yang ingin dicapai harus jelas, kontraktor membuat desain beserta metodenya dan pihak pengelola jalan memeriksa dan menentukan kinerja yang harus dicapai oleh kontraktor. Dari hasil studi literatur terhadap paper-paper yang membahas tentang metode Kontrak Berbasis Kinerja, disusun suatu perbandingan antara metode Kontrak Tradisional dengan Kontrak Berbasis Kinerja berdasarkan beberapa kategori yang sama, yaitu siklus keberlangsungan proyek, antara lain : Tahap Perencanaan, Tahap Pengadaan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Pemeliharaan. A. Tahap Perencanaan. Pada metode Kontrak Tradisional dasar penyusunan kontrak adalah input yang diperlukan agar tujuan pemilik pekerjaan (owner) tercapai, sedangkan metode Kontrak Berbasis Kinerja dasar penyusunan kontrak adalah output atau hasil akhir yang diinginkan oleh owner. 53

Ir. Purnomo, Prakondisi dan Konsekuensi terhadap Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja, Lokakarya KRTJ-10, Surabaya, 2008 54 Ir. Purnomo, Prakondisi dan Konsekuensi terhadap Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja, Lokakarya KRTJ-10, Surabaya, 2008



49

B. Tahap Pengadaan. Tahap Pengadaan terdapat beberapa perbedaan, yaitu : spesifikasi yang digunakan, jangka waktu kontrak, penyelesaian perselisihan dan sistem pengadaan. Pada metode Kontrak Tradisional spesifikasi yang digunakan adalah menjelaskan secara detail tata cara pelaksanaan pekerjaan yang harus dilakukan oleh Penyedia Jasa (Kontraktor), sedangkan Kontrak Berbasis Kinerja menggunakan spesifikasi yang bersifat output-oriented dimana owner tidak memaparkan secara detail bagaimana tata cara pelaksanaan pekerjaan akan tetapi hanya menjelaskan output yang diinginkan 55. Kontrak Tradisional merupakan kontrak digunakan untuk kontrak tahunan dan jangka panjang, Kontrak Berbasis Kinerja merupakan kontrak yang tepat untuk kontrak jangka panjang 56 (4 – 5) tahun. Untuk penyelesaian perselisihan Kontrak Tradisional tidak menutup kemungkinan digunakan jalur litigasi sedangkan Kontrak Berbasis Kinerja jalur litigasi merupakan jalur yang sangat dihindari. Pada Kontrak Tradisional evaluasi penawaran berdasarkan penawaran terendah, sedangkan pada Kontrak Berbasis Kinerja evaluasi penilaian penawaran berdasarkan best value (penawar yang memiliki kemampuan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan memiliki informasi kinerja dimasa lalu yang baik). C. Tahap Pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan terdapat hal-hal yang dapat ditinjau, yaitu : sistem pengawasan, sistem pembayaran, dasar pembayaran, potongan pembayaran dan keterlambatan perbaikan. Pada Kontrak Tradisional sistem pengawasan dilakukan oleh owner melalui konsultan pengawas, sedangkan pada Kontrak Berbasis Kinerja pengawasan terhadap pelaksanaan diserahkan sepenuhnya kepada kontraktor. Sistem pembayaran pada Kontrak Tradisional dilakukan berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan dengan sistem pembayaran harga unit (unit price) dengan volume tetap, pada Kontrak Berbasis Kinerja pembayaran dilakukan atas kinerja yang memenuhi standar kinerja dengan sistem 55 56

Carpenter, Brian, Performance-Based Contracting for Highway Contruction Industry, 2003 Balitbang PU, Pengembangan Model Implementasi Performance Based Contract (PBC) untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan di Indonesia, 2003



50

lumpsum, output terukur seperti misalnya luas, tidak ada lubang. Adapun apabila ada pemotongan pembayaran pada Kontrak Tradisional dilakukan karena hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, sedangkan pada Kontrak Berbasis Kinerja pemotongan pembayaran terjadi karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Jika terjadi kerusakan dan kontraktor

terlambat

untuk

memperbaiki

pada

Kontrak

Tradisional,

Kontraktor dikenai denda sesuai yang telah ditetapkan, sedangkan Kontrak Berbasis Kinerja pembayaran pada kontraktor dikurangi. Untuk pengendalian mutu Kontrak Tradisional diserahkan pada kontraktor, sedangkan pada metode KontrakBerbasis Kinerja dilakukan bersama-sama oleh owner dan kontraktor. D. Tahap Pemeliharaan. Pada metode Kontrak Tradisional masa pemeliharaan pihak kontraktor tidak bertanggung jawab melainkan menjadi tanggung

jawab owner, Kontrak

Berbasis Kinerja merupakan kontrak jangka panjang sehingga kontraktor merupakan pihak yang bertanggung jawab atas masa pemeliharaan.

2.4.4 Aspek Pendanaan Kontrak berbasis kinerja merupakan kontrak tahun jamak, perlu adanya kepastian mengenai ketersediaan dana untuk pelaksanaan kontrak dalam jangka waktu tersebut, karena kontrak berbasis kinerja akan lebih efektif dan efisien jika dilakukan dalam skala besar dan skala waktu yang lebih dari 3 tahun. Sebagaimana menurut Pasal 30 ayat (8) Perpres No. 70/2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keppres No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



51

2.5

KERANGKA PEMIKIRAN

2.5.1 Latar Belakang Penelitian ini dilakukan dari adanya permasalahan yang dialami oleh instansi tempat bekerja, dimana penanganan pemeliharaan jalan belum maksimal, dimana hal ini disebabkan oleh terjadinya keterlambatan pendanaan, mutu pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan kerusakan jalan.

2.5.2 Teori Literatur Teori literature merupakan dasar identifikasi variabel peneleitian. Hasil literatur diverifikasi, klarifikasi dan validasi, untuk dapat menjawab permasalahan penelitian yaitu: mengapa KBK digunakan sebagai alternative kontrak pemeliharaan jalan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala penerapan KBK pada kegiatan pemeliharaan jalan.

2.5.3 Pertanyaan Penelitian/Rumusan Masalah Dari hasil kajian terhadap latar belakang yang telah dikembangkan, dapat dirumuskan 2 (dua) pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, yaitu:

a. ”Mengapa Kontrak Berbasis Kinerja diterapkan sebagai alternatif kontrak untuk penanganan pemeliharaan jalan?”. b. ”Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dari penerapan kontrak berbasis kinerja pada pemeliharaan jalan, serta besaran kendala yang ada?”

2.5.4 Metoda Penelitian/Analisa Metoda penelitian/analisa untuk setiap rumusan permasalahan atau pertanyaan penelitian adalah berbeda, yaitu: 1. Pertanyaan penelitian pertama, yaitu ”Mengapa Kontrak Berbasis Kinerja diterapkan sebagai alternatif kontrak untuk penanganan pemeliharaan jalan?”, dianalisa melalui analisa literatur. 2. Pertanyaan penelitian kedua, yaitu ”Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dari penerapan kontrak berbasis kinerja pada pemeliharaan jalan, serta besaran kendala yang ada?”, di analisa menggunakan teknik analisa penetapan



52

prioritas. Teknik penetapan prioritas ini dapat menggunakan teknik analisis berupa: a. Focus Group Discussion Focus Group Discussion (FGD) merupakan suatu metode untuk mengumpulkan pandangan maupun pendapat mengenai suatu topik tertentu dengan melibatkan sekelompok orang dalam suatu forum diskusi. Metode ini memungkinkan terkumpulnya informasi yang cukup banyak dalam waktu yang sempit. FGD secara teratur yang melibatkan stakeholders terkait merupakan langkah yang sangat penting dalam setiap tahapan proses metodologi, khususnya dalam perumusan konsep. Tujuan dari kegiatan diskusi ini adalah: −

− −

Dapat mempelajari lebih dalam mengenai permasalahan yang sebenarnya terjadi dan akar permasalahan penyebab terjadinya masalah tersebut. Dapat memperkaya alternatif pemecahan masalah dengan solusi-solusi yang belum terpikirkan sebelumnya. Untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang berbeda dalam kebijakan yang akan diterapkan.

b. Delphi Metoda Delphi dikembangkan oleh perusahaan RAND pada tahun 1960 an sebagai metoda untuk meramalkan sesuatu. Belakangan ini pemerintahan Amerika Serikat mengembangkan kegunaan dari metoda Delphi sebagai alat pengambilan keputusan. Metoda Delphi bekerja melalui serangkaian diskusi dan argumentasi secara tertulis yang dikelola oleh fasilitator. Para partisipan dalam proses diskusi dan pemberian argumen tidak bertemu, bahkan para pertisipan tidak mengetahui siapa saja yang ikut terlilbat. Dalam metoda Delphi fasilitator mengontrol proses, dan mengelola pergerakan dan penggabungan informasi. Langkah-langkah utama dari metoda Delphi adalah : 1) Membentuk tim untuk bertanggung jawab dan memonitor subyek yang yang telah ditentukan. Universitas Indonesia


53

2) Memilih satu atau beberapa panelis untuk berpartisipasi dalam penggunaan metoda Delphi. 3) Mengembangkan kuesioner Delphi bagian pertama. 4) Menguji kuesioner untuk untuk memperoleh pemilihan kata yang tepat. (contoh : ambigu, tidak jelas). 5) Menyebarkan kuesioner bagian pertama kepada para panelis. 6) Menganalisa tanggapan pertama. 7) Mempersiapkan kuesioner bagian kedua (dan kemungkinan test). 8) Menyebarkan kuesioner bagian kedua kepada para panelis. 9) Menganalisis tanggapan kedua. 10) Mempersiapkan laporan oleh tim analisis untuk memberikan kesimpulan.

c. Analytical Hierarchy Process (AHP) AHP adalah sebuah hirarki fungsional dengan pintu utamanya berupa persepsi manusia. Dengan hirarki suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dapat dipecahkan ke dalam kelompok – kelompok, lalu diatur menjadi suatu bentuk hirarki (Kadarsyah, 1998). AHP didesain untuk dapat digunakan pada penilaian yang bersifat subyektif untuk menyusun urutan dari prioritas elemen – elemen berdasarkan bobot elemen yang ditinjau dengan menggunakan perbandingan berpasangan antar elemen. AHP digunakan untuk mendapatkan bobot elemen, atau dalam metode ini bisa disebut sebagai skala rasio, dari perbandingan pasangan pada struktur hirarki yang multi level. Skala rasio tersebut menyatakan nilai bobot dari elemen. Perbandingan tersebut diperoleh dari penilaian aktual maupun dari skala kepentingan yang merefleksikan kekuatan relatif akan suatu pilihan nilai perbandingan antara dua elemen yang diperoleh dari pikiran, perasaan dan pengalaman. Dalam perbandingan berpasangan, dua elemen diperbandingkan berdasarkan sifat yang dimiliki bersama.

Berdasarkan kajian terhadap ketiga metoda analisis yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah AHP, karena dengan FGD dan Delphi dilakukan perumusan kriteria terlebih dahulu dengan melakukan konvergensi pendapat dengan cara berulang, sedangkan dalam penelitian Universitas Indonesia


54

ini kriteria ditetapkan sehingga hanya perlu dilakukan penilaian terhadap tingkat kepentingan beberapa kriteria berdasarkan pair-wise comparison.

2.5.5 Hipotesa Berdasarkan studi literatur, hipotesa penelitian dalam rangka penyusunan tesis ini adalah: a. Penerapan KBK dapat meningkatkan effektifitas pemeliharaan jalan. b. Terdapatnya kendala dalam penerapan KBK pada pemeliharaan jalan. Alur kerangka berpikir secara umum dapat dilihat melalui struktur diagram pada gambar 2.5 dan pada table kerangka berfikir di Lampiran 1.



55

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

• • •

Kontrak pemeliharaan secara tradisional yang digunakan saat ini dinilai kurang efektif; Resiko-resiko yang ada lebih besar kepada pihak pemilik pekerjaan; Dirasa perlu diterapkan KBK agar adanya keseimbangan resiko, ketersediaan dana sehingga efektif dalam pemeliharaan jalan

TEORI LITERATUR

 Laporan Kajian KBK/PBC;  Laporan Hasil Diskusi KBK/PBC;  Jurnal – jurnal terkait;

METODA PENELITIAN/ANALISA

 RQ1 : Metode Penelitian Studi Kasus dengan Analisis Literatur  RQ2 : Metode Penelitian Survei dengan metode pendekatan AHP

PERTANYAAN PENELITIAN/ RUMUSAN MASALAH

 RQ-1 : ”Mengapa Kontrak Berbasis Kinerja diterapkan sebagai alternatif kontrak untuk penanganan pemeliharaan jalan?”.  RQ-2 : ”Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dari penerapan kontrak berbasis kinerja pada pemeliharaan jalan, serta besaran kendala yang ada ?”

HIPOTESA

 RQ-1 : Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja dapat meningkatkan efektivitas pemeliharaan jalan  RQ-2 : Masih terdapatnya kendala dalam penerapan KBK pada pemeliharaan jalan

MANFAAT 1. Memberikan masukan (rekomendasi) yang berkaitan dengan perencanaan pemeliharaan jalan bagi Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, sehingga dapat mengefektifkan penanganan pemeliharaan jalan di Provinsi Banten ke depannya. 2. Dengan dapat dikembangkannya kontrak berbasis kinerja agar dibuat suatu standar baku dokumen kontrak untuk pemeliharaan jalan di Provinsi Banten.

Gambar 2.5 Kerangka pemikiran



BAB 2 STUDI PUSTAKA. Rehabilitation Transport Sector Familiarization Program, The World Bank, Washington, D.C, Universitas Indonesia

Recommend Documents