BAB 2 STANDAR PUSKESMAS RAWAT JALAN

BAB 2 STANDAR PUSKESMAS RAWAT JALAN Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu. Wilayah kerja Puskesmas meliputi wilayah kerja administratif, yaitu satu wilayah kecamatan, atau beberapa desa/kelurahan di satu wilayah kecamatan. Faktor luas wilayah, kondisi dan jumlah penduduk, merupakan dasar pertimbangan untuk membangun dan menentukan wilayah kerja Puskesmas. Agar peran dan fungsi Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang berada diujung paling depan dapat lebih maksimal melayani masyarakat, maka setiap Puskesmas yang ada maupun yang akan didirikan harus memenuhi standar baik scbagai Puskesmas rawat jalan, Puskesmas rawat inap, Puskesmas rawat inap dengan PONED maupun Puskesmas rawat inap PLUS. 2.1

Standar Manajemen dan Administrasi Puskesmas Manajemen

Puskesmas adalah

proses rangkaian

kegiatan yang

dilaksanakan secara sistematik di Puskesmas untuk menghasilkan keluaran yang efektif dan efisien untuk semua pekerjaan kegiatan. Administrasi Puskesmas adalah tata cara tulis menulis yang dilakukan secara teratur, tertib, terarah dan seragam serta mempunyai peranan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok guna mencapai tujuan organisasi. Manajemen dan administrasi di Puskesmas rawat jalan meliputi: 1. Kelembagaan 2. Visi, misi, tujuan dan fungsi 3. Struktur organisasi dan uraian tugas 4. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan 5. Indikator kinerja 6. Jenis pelayanan 7. Alur pelayanan 8. Alur rujukan

9. Jam kerja 10. Standar Operasional Prosedur (SOP) 11. Rekam medik 12. Informed consent 13. Pendelegasian pengobatan dasar 14. Hak dan kewajiban pasien 15. Hak dan kewajiban penyedia layanan 2.1.1

Kelembagaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 30 menyebutkan bahwa semua fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mempunyai ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan harus mempunyai ijin yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten/Kota atas usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Secara kelembagaan, keterkaitannya

kedudukan Puskesmas dibedakan menurut

dengan

Sistem

Kesehatan

Nasional,

Sistem

Kesehatan Kabupaten/Kota. 1. Sistem Kesehatan Nasional Kedudukan kesehatan

Puskesmas strata

adalah

pertama

sebagai

yang

sarana

pelayanan

menyelenggarakan

upaya

kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. 2. Sistem Kesehaten KabupateniKota Kedudukan Puskesmas adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. 3. Antar sarana pelayanan kesehatan strata pertama a. Kedudukan Puskesmas diantara berbagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama yang dikelola oleh lembaga masyarakat dan swasta seperti praktek dokter, praktek dokter gigi, praktek bidan, poliklinik dan balai kesehatan masyarakat

adalah sebagai mitra. b. Kedudukan Puskesmas diantara berbagai sarana pelayanan kesehatan berbasis dan bersumberdaya masyarakat adalah sebagai pembina. 2.1.2

Visi, Misi, Tujuan dan Fungsi 2.1.2.1

Visi Visi pembangunan kesehatan di Puskesmas adalah “Terwujudnya Kecamatan Sehat”, yakni sebuah Kecamatan dimana masyarakatnya hidup dalam lingkungan yang sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata agar tercapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Rumusan visi untuk masing-masing Puskesmas Viarus mengacu pada visi tersebut dan digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat serta wilayah kecamatan setempat.

2.1.2.2

Misi Misi

pembangunan

kesehatan

yang

diselenggarakan

Puskesmas adalah adalah: a. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya b. Puskesmas akan selalu menggerakkan pembangunan sektor lain yang disenggarakan di wilayah kerjanya, agar

memperhatikan

aspek

kesehatan,

yaitu

pembangunan yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap

kesehatan,

setidak-tidaknya

terhadap

lingkungan dan perilaku masyarakat c. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya d. Puskesmas akan selalu berupaya agar setiap keluarga dan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah

kerjanya makin berdaya dibidang kesehatan, melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan menuju kemandirian untuk hidup sehat e. Memelihara dan meningkatkan mutu pemerataan dan keterjangkauan

pelayanan

kesehatan

yang

diselenggarakan. f. Puskesmas akan selalu berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar dan memuaskan masyarakat, mengupayakan pemerataan pelayanan kesehatan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan dana sehingga dapat dijangkau oleh seluruh anggota masyarakat. g. Memelihara

dan

perorangan, lingkungannya,

meningkatkan

keluarga, selalu

kesehatan

masyarakat berupaya

beserUi

mencegah

dan

menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat yang berkunjung dan yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya, tanpa diskriminasi dan dengan menerapkan kemajuan ilmu dan

teknologi

kesehatan

yang

sesuai.

Upaya

pemeliharaan dan peningkatan yang dilakukan oleli Puskesmas mencakup pula aspek lingkungan dari yang bersangkutan 2.1.2.3

Tujuan Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas

adalah

mendukung

tercapainya

tujuan

pembangunan kesehatan Nasional yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayali kerja Puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat.

2.1.2.4

Fungsi Fungsi Puskesmas adalah sebagai : 1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan Puskesmas

selalu

berupaya

menggerakkan

dan

memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan.Disamping itu Puskesmas aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya. 2. Pusat pemberdayaan masyarakat Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat, mcmiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk

sumber

pembiayaannya,

menetapkan,

menyelenggarakan

pelaksanaan

program

perorangan,

keluarga

dan

kesehatan. dan

serta

ikut

memantau

Pemberdayaan

masyarakat

ini

diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya masyarakat setempat 3. Pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer Pelayanan

kesehatan

masyarakat

primer

adalah

pelayanan yang bersifat public goods dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit

dan

pemulihan

kesehatan.

Pelayanan

kesehatan masyarakat tersebut antara lain adalah promosi kesehatan, pemberantasan penyakit penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan

keluarga,

Keluarga

masyarakat

serta

Berencana, berbagai

kesehatan

program

jiwa

kesehatan

masyarakat lainnya 4. Pusat pelayanan kesehatan perorangan primer Puskesmas

bertanggung

pelayanan

kesehatan

jawab

menyelenggarakan

lingkat

pertama

secara

menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab Puskesmas adalah pelayanan yang bersifat pribadi (private goods) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pcmeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit 2.1.3

Struktur Organisasi dan Uraian Tugas 2.1.3.1

Struktur Organisasi Struktur

organisasi

adalah

bagan

yang

memperlihatkan tata hubungan kerja antar bagian dan garis kewenangan, tanggung jawab dan komunikasi dalam menyelenggarakan pelayanan dan antar unit pelayanan di Puskesmas serta manajemennya. Struktur organisasi Puskesmas tergantung dari kegiatan dan beban tugas masing-masing Puskesmas. Penyusunan

struktur

kabupaten/kota

organisasi

dilakukan

puskesmas

oleh

Dinas

di

satu

Kesehatan

Kabupaten/Kota. Sebagai acuan dapat dipergunakan pola struktur organisasi Puskesmas sebagai berikut: 1. Kepala Puskesmas 2. Unit Tata Usaha yang bertanggungjawab membantu Kepala Puskesmas dalam pengelolaan: a. Pengolahan data dan informasi, Perencanaan dan Penilaian (SP2TP)

b. Keuangan c. Kepegawaian dan umum 3. Unit Pelaksana Teknis Fungsional Puskesmas: a. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), terdiri dari UKM pemberdayaan serta

UKM surveilans dan

pengendalian penyakit 1) UKM pemberdayaan terdiri dari penanggung jawab a. Perkesmas

(Keperawatan

Kesehatan

Masyarakat) b. UKS dan ARU c. Perbaikan gizi d. Kesehatan lingkungan e. Kesehatan jiwa f. Upaya Kesehatan Kerja (UKK) g. Pemberdayaan dan promosi kesehatan h. Kesehatan Indera i. Battra, Kesehatan Indera dan Olah Raga j. Kesehatan keluaiga k. Poskestren 2) UKM surveilans dan pengendalian penyakit. a. Imunisasi b. P2 Demam Berdarah Dengue ( DBD) c. P2 Diare d. P2 Tuberculosis e. P2 Morbus Hansen/Kusta f. P2 Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) g. Wabah Surveilans h. Natkotika,

Ps\kcfaop\ka

dat\

Zat

aktif

(Napxa) b. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di Puskesmas yaitu UKP rawat jalan yang terdiri dari penanggung jawab:

1) Poli Umum 2) Poli KIA/KB 3) Poli Gigi 4) Klinik Gizi 5) Ambulans 6) Unit Gawat Darurat 7) Radiologi 8) Laboratorium 9) Apotik dan gudang obat 10) Puskesmas keliling 4. Jaringan pelayanan Puskesmas meliputi: a. Unit

Puskesmas

membawahi/mengkoordinir

Pembantu,

beberapa bidan desa

yang mejadi wilayah binaannya b. Ponkesdes ( Pondok Kesehatan Desa) c. Polindes?

yang

STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS Kepala Puskesmas

Kepala Tata Usaha

Keuangan

Koordinator Upaya Kesehatan Masyarakat

Penanggung Jawab

Perkesmas UKS dan ARU Perbaikan Gizi Kesehatan Jiwa UKK Pemberdayaan dan Promkes. Kesehatan Keluarga Kesling Kesehatan Indera Poskestren

Koordinator Upaya Kesehatan Masyarakat (Surveilance dan Pengendalian Penyakit)

Penanggung Jawab

Imunisasi P2DBD P2 Diare P2TB P2MH/Kusta P2 ISPA Wabah Surveilans Napza

Polindes

Kepegawaian dan Umum

Koordinator Upaya Kesehatan Perorangan

Penanggung Jawab

Poli Umum Poli KIA/KB Poli Gigi Klinik Gizi Ambulans UGD Laboratorium Apotik dan Gudang Obat Pusling

Koordinator Puskesmas Pembantu

Koordinator Ponkesdes

Gambar 2.1. Struktur organisasi Puskesmas rawat jalan Keterangan: Garis pertanggung jawaban Polindes sebagai UKBM tetapi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas

SP2TP

Dalam realisasi pelaksanaan penyusunan struktur organisasi dan penempatan petugas dapat dilakukan secara fleksibel, bergantung kepada jumlah dan jenis tenaga, kegiatan dan fasilitas di masing-masing Puskesmas. Selain itu, juga dapat dimodifikasi sesuai kemudahan koordinasi dan integrasi personal maupun program serta akses layanan. 2.1.3.2

Uraian Tugas Uraian tugas adalah pernyataan tertulis untuk setiap tingkat jabatan dalam unit kerja yang mencerminkan fungsi, tanggung jawab dan kualitas yang dibutuhkan. Uraian tugas merupakan dasar utama untuk dapat memahami dengan tepat tugas dan tanggung jawab serta akuntabilitas setiap petugas di Puskesmas dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Setiap petugas di Puskesmas harus mempunyai uraian tugas yang memuat tanggung jawab, wewenang dan hubungan kerja antar sesama petugas. Uraian tugas dibuat dan dipantau pelaksanaan tugasnya oleh Kepala Puskesmas (contoh lampiran 1). Beberapa contoh ringkasan uraian tugas : Kepala Puskesmas 1. Mempunyai tugas pokok dan fungsi memimpin, mengawasi dan mengkoordinir kegiatan Puskesmas yang dapat dilakukan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional 2. Menyusun

rencana

kerja

dan

kebijakan

teknis

Puskesmas 3. Memimpin pelaksanaan kegiatan di Puskesmas 4. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi program/kegiatan Puskesmas 5. Mempunyai jadwal tetap untuk menyelenggarakan pertemuan berkala

6. Membina petugas puskesmas 7. Bertanggung

jawab

mengenai

pendidikan

berkelanjutan, orientasi dan program pelatihan untuk menjaga

kemampuan

dan

staf

meningkatkan

pelayanan sesuai kebutuhan 8. Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala Wilayah Kepala Urusan Tata Usaha 1. Mempunyai tugas pokok di bidang kepegawaian 2. Mencatat keluar masuknya keuangan 3. Menjaga kelengkapan alat-alat yang diperlukan 4. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar 5. Mendokumentasikan pencatatan dan pelaporan. Dokter/ Dokter Gigi 1. Melaksanakan dan memberikan

upaya pelayanan

medik dengan penuh tanggung jawab sesuai keahlian dan kewenangannya serta sesuai standar profesi dan peraturan perundangan yang berlaku 2. Melaksanakan pelayanan medik sesuai SOP, Standar Pelayanan Minimal (SPM), kebijakan

yang telah

tata

ditetapkan

kerja oleh

dan kepala

Puskesmas 3. Mengidentifikasi,

merencanakan,

memecahkan

masalah, mengevaluasi program kesehatan/gigi. 4. Memberikan

penyuluhan

kesehatan

dengan

pendekatan promotif dan edukatif 5. Menyusun pelaporan dan rekam medik yang baik, lengkap serta dapat dipertanggung jawabkan 6. Melaksanakan dan meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas

Bidan/Perawat/Perawat gigi 1. Menyusun rencana kerja teknis kebidanan/keperawatan 2. Melaksanakan kegiatan kebidanan/keperawatan 3. Melaksanakan asuhan kebidanan/keperawatan/gigi dan mulut 2. Melaksanakan sesuai

pelayanan

kebidanan/keperawatan

standar prosedur operasional, SPM, tata kerja

dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala Puskesmas 1. Membuat catatan pelaporan dan rekam medik secara baik, lengkap serta dapat dipertanggung jawabkan 3. Melaksanakan

evaluasi

kegiatan

kebidanan

/

keperawatan 4. Meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas 5. Melaporkan

pelaksanaan

kegiatan

kebidanan

/

keperawatan secara berkala kepada penanggung jawab Apoteker/ Asisten Apoteker 1. Melaksanakan upaya pelayanan kefarmasian sesuai SOP, SPM, tata kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Apoteker dan Kepala Puskesmas 2. Melaksanakan upaya pelayanan kefarmasian dengan penuh

tanggung

jawab

sesuai

keahlian

dan

kewenangannya 2. Membuat pencatatan dan pelaporan secara baik, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan 3. Meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas 4. Beserta Kepala Puskesmas menyusun perencanaan upaya kefarmasian Analis Kesehatan 1. Melaksanakan pelayanan laboratorium sesuai SOP, SPM, tata kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan dan kepala Puskesmas

2. Melaksanakan upaya pelayanan laboratorium dengan penuh

tanggung

jawab

sesuai

keahlian

dan

kewenangannya 3. Membuat pencatatan dan pelaporan yang perlu secara baik, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan 2. Melaksanakan upaya pelayanan laboratorium sesuai standar profesi dan mematuhi peraturan pemndangan yang berlaku 3. Meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas 4. Beserta Kepala Puskesmas menyusun perencanaan upaya pelayanan laboratorium. Petugas Kamar Obat 1. Menyimpan, memelihara dan mencatat mutasi obat dan perbekalan kesehatan yang dikeluarkan maupun yang diterima oleh kamar obat dalam bentuk buku catatan mutasi obat 2. Menyerahkan obat sesuai resep ke pasien 3. Memberikan

informasi

tentang

pemakaian

dan

penyimpanan obat kepada pasien 2. Membuat laporan pemakaian dan permintaan obat serta perbekalan kesehatan Petugas Gudang Obat 1. Penerimaan, penyimpanan, pendistribusian obat dan perbekalan

kesehatan

dari

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota 2. Pengendalian penggunaan persediaan dan pencatatan pelaporan 3. Menjaga mutu dan keamanan obat serta perbekalan kesehatan Tenaga lainnya Melaksanakan dan memberikan upaya pelayanan untuk menunjang kegiatan pelayanan Puskesmas dengan penuh

tanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya 2.1.4

Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan 1. Perencanaan Perencanaan adalah proses penyusunan rencana Puskesmas untuk mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas a. Perencanaan dibuat setiap tahun dan diberikan indikator kinerja untuk menilai pelaksanaan kegiatan. b. Setiap awal tahun Puskesmas membuat perencanaan terlebih dahulu dan kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah dibuat. c. Perencanaan wajib,

disusun

upaya

meliputi

upaya

kesehatan

kesehatan pengembangan dan upaya inovatif

baik terkait dengan pencapaian target maupun mutu Puskesmas. d. Perencanaan kegiatan disampaikan pada mikroplanning di Puskesmas yang kemudian menjadi perencanaan tingkat Puskesmas

yang meliputi

persiapan, analisis situasi,

Rencana Usulan Kegiatan (RUK), Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) atau plan of action (POA). 2. Pelaksanaan dan pengendalian Pelaksanaan dan pengendalian adalah proses penyelenggaraan, pemantauan serta penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan rencana

tahunan

Puskesmas.Rencana

kegiatan

harus

dilaksanakan secara efektif dan efisien serta dilakukan evaluasi untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditentukan. 3. Evaluasi kegiatan Penyelenggaraan kegiatan hams diikuti dengan kegiatan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Kegiatan evaluasi mencakup halhal sebagai berikut: a. Evaluasi dibedakan dua hal, yaitu 1) Telaah

internal,

yaitu

telaah

bulanan

terhadap

penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang dicapai oleh

Puskesmas, dibandingkan dengan rencana dan standar pelayanan 2) Telaah eksternal, yaitu telaah triwulan terhadap hasil yang dicapai dikaitkan dengan sektor lain terkait yang ada di wilayah kerja Puskesmas. Telaah triwulan ini dilakukan dalam lokakarya mini triwulan Puskesmas secara lintas sektor. Sumber telaahan eksternal bisa berasal dari hasil survey/lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) b. Menyusun saran peningkatan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan pencapaian kinerja Puskesmas serta masalah dan hambatan yang ditcmukan dari hasil telaahan bulanan dan triwulan 2.1.5

Indikator Kinerja Indikator adalah suatu suatu alat yang dipeigunakan untuk mengukur hasil kerja. Indikator kinerja di Puskesmas adalah variabel untuk mengukur prestasi pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Indikator Kinerja di Puskesmas dibuat berdasarkan pada SPM, Millenium Development Goals (MDGs) dan Renstra Kementerian Kesehatan. Indikator kinerja mempunyai tujuan untuk mendapatkan gambaran pencapaian hasil kegiatan dan mutu pelayanan Puskesmas dan

manfaat

untuk

melaksanakan

manajemen

kontrol

dan

mendapatkan bahan masukan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan tahun yang akan datang. Definisi operasional dan cara penghitungan Indikator kinerja Puskesmas tercantum dalam lampiran 2 serta penjelasannya pada lampiran 3. 2.1.6

Jenis Pelayanan Pelayanan yang dilakukan Puskesmas adalah: 1. Pelayanan didalam gedung a. Administrasi

g. Pelayanan KIA/KB

b. Promosi kesehatan

h. Klinik sanitasi

c. Pelayanan pengobatan dasar

i. Pelayanan kefarmasian

d. Klinik gizi dan laktasi

j. Pelayanan laboratorium

e. Klinik gigi dan mulut

k. Persalinan

f. Pelayanan gawat darurat 2. Pelayanan diluar gedung

2.1.7

a. Promosi kesehatan

e. Penanggulangan penyakit

b. Kesehatan lingkungan

f. Puskesmas keliling

c. Pelayanan KIA/KB

g. Pelayanan medik gigi dan mulut

d. Pelayanan gizi

h. Perkesmas

Alur Pelayanan Alur pelayanan yaitu kemudahan dan kepastian tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Alur pelayanan yang harus ada adalah alur pelayanan Puskesmas (lampiran 4), alur pelayanan kamar bersalin, alur pelayanan laboratorium dan lain-lain. Alur pelayanan pasien gawat darurat disesuaikan dengan kasus agar segera mendapat penanganan.

2.1.8

Alur rujukan Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti dari satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan lainnya, maupun seara horizontal dalam arti antar strata sarana pelayanan kesehatan yang sama. Sesuai dengan jenis upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas ada dua macam rujukan yang dikenal, yakni: 1. Rujukan Upaya Kesehatan Perorangan Cakupan rujukan pelayanan kesehatan perorangan adalah rujukan kasus penyakit. Apabila Puskesmas tidak mampu menanggulangi satu kasus penyakit tertentu, maka Puskesmas tersebut wajib merujuknya ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih mampu, baik ke Puskesmas rawat inap, Puskesmas rawat inap dengan PONED dan Puskesmas rawat inap PLUS maupun Rumah Sakit.

Rujukan upaya kesehatan perorangan dibedakan atas tiga macam: a. Rujukan kasus Rujukan kasus dapat dilakukan untuk keperluan: 1)

Pengobatan yang memerlukan observasi dan rawat inap

2)

Tindakan medik

3)

Memeriukan pelayanan spesialistik

b. Rujukan bahan pemeriksaan (spesimen) Rujukan

specimen

dapat

dilakukan

untuk

keperluan

diagnostik, seperti pemeriksaan BTA, kimia klinik, radiologi, USG dan EKG c. Rujukan ilmu pengetahuan antara lain mendatangkan tenaga yang lebih kompeten untuk melakukan bimbingan tenaga Puskesmas dan ataupun menyelenggarakan pelayanan medik di Puskesmas 2. Rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan rujukan pelayanan kesehatan masyarakat adalah rujukan masalah kesehatan masyarakat, misalnya kejadian luar biasa, pencemaran lingkungan dan bencana. Rujukan pelayanan kesehatan masyarakat dilakukan bila Puskesmas tidak mampu menyelenggarakan dan tidak mampu menanggulangi upaya kesehatan masyarakat, maka Puskesmas wajib merujuknya ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 2.1.9

Jam Kerja Jam

kerja

Puskesmas

disesuaikan

dengan

kebutuhan

masyarakat dan diberlakukan berdasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan. 2.1.10 Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu perangkat instruksi/ langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu dengan memberikan langkah-langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai

kegiatan

dan

fungsi

pelayanan

untuk

membantu

mengurangi kesalahan dan pelayanan sub standar. SOP bermanfaat sebagai acuan dan dasar bagi tenaga pelaksana dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bermutu. Selain hal tersebut standar dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pekerjaan, serta melindungi masyarakat dari pelayanan tidak bermutu. Staf medis dan non medis berperan aktif dalam pembuatan SOP serta disahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Puskesmas. SOP harus disertai dengan instruksi kerja yang menjelaskan secara rinci tata cara tentang hal tersebut diatas. Seluruh kegiatan yang berkaitan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan instruksi kerja yang ada. SOP dan instruksi kerja tersebut harus dievaluasi secara berkala.Daftar minimal SOP yang dimiliki Puskesmas pada lampiran 5 SOP yang harus dimiliki Puskesmas ada 2 macam, yaitu : 1. SOP medis (contoh dan macam SOP pada lampiran 7) 2. SOP non medis (contoh pada lampiran 6), minimal mencakup: a. Pendaftaran, penerimaan dan pemulangan pasien b. Pelayanan pasien Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal c. Pengiriman pasien yang akan dirujuk inter dan antar sarana pelayanan kesehatan lain d. Persetujuan/penolakan tindakan medis e. Petnbayaran

di

Unit

Gawat

Darurat

dan

kebijakan

perkecualian bagi keluarga miskin f. Manajemen keluhan bagi pasien, keluarga, pengunjung g. Pengisian kartu rawat jalan h. Penerimaan, penyimpanan dan pemusnahan spesimen i. Pemeriksaan laboratorium 2.1.11 Rekam Medik Menurut Peraturan Meutevv Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER7I1I/2008, Rekam medik adalah berkas yang berisikan

catatan

dan dokumen tentang identitas pasien,

pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah

diberikan kepada pasien (lampiran 8) Rekam medik merupakan data medik pasien tertulis, yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dan hal-hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Rekam medik harus disediakan untuk setiap kunjungan 2. Rekam medik harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas serta harus sesuai standar yang ditetapkan menurut jenis pelayanan 3. Isi rekam medik untuk pasien rawat jalan sekurang-kurangnya memuat: a. Identitas pasien (nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat dan pekerjaan) b. Tanggal dan waktu c. Hasil anamnesa, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat/perjalanan penyakit d. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik yang dilakukan e. Dokumentasi hasil pemeriksaan f. Diagnosis penyakit g. Rencana penatalaksanaan h. Pengobatan dan/atau tindakan medik i. Identitas dan tanda tangan dari dokter yang menangani j. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien k. Persetujuan tindakan bila diperlukan Rekam Medik disebut lengkap bila telah berisi seluruh informasi tentang pasien sesuai dengan formulir yang disediakan, isi rekam medik harus lengkap dan benar 4. Dokter, perawat dan bidan bertanggung jawab akan kebenaran dan ketepatan pengisian rekam medik 5. Setiap pemberian pelayanan kesehatan oleh para tenaga kesehatan wajib disertai dengan pemberian catatan pada berkas rekam medik 6. Pasien rujukan harus disertai dengan informasi alasan rujukan 2.1.12 Informed Consent

Persetujuan tindakan medik {informed consent) adalah persetujuan tertulis maupun lisan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya terhadap tindakan kedokteran/ kedokteran gigi yang akan dilakukan dokter, perawat dan bidan terhadap pasien (contoh persetujuan dan penolakan tindakan medik pada lampiran 9 dan 10). 1. Setiap tindakan medik yang mengandung risiko tinggi harus dengan persetujuan tertulis yang ditanda tangani oleh yang berhak memberikan persetujuan 2. Informasi tentang tindakan medik harus diberikan kepada pasien, baik diminta maupun tidak diminta 3. Persetujuan/penolakan

dapat diberikan secara tertulis maupun

lisan oleh pasien setelah yang bersangkutan mendapat penjelasan secara lengkap dari tenaga kesehatan yang sekurang-kurangnya mencakup: a. Diagnosis dan tata cara tindakan medik b. Tujuan tindakan medik yang dilakukan c. Altematif tindakan lain dan resikonya d. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan 4. Persetujuan Informed Consent a. Bagi pasien dewasa yang menderita gangguan mental, persetujuan diberikan oleh orang tua/wali b. Bagi pasien dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun yang tidak tnempunyai orang tua/wali dan atau orang tua/wali berhalangan, persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekat c. Dalam hal pasien tidak sadar/pingsan, tidak didampingi oleh keluarga terdekat dan secara medik berada dalam keadaan gawat dan atau darurat yang memerlukan tindakan medik segera

untuk

kepentingannya

persetujuan dari siapapun 2.1.13 Pendelegasian Pengobatan Dasar

maka

tidak

diperlukan

Pengobatan merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan oleh dokter berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama anamnesis dan pemeriksaan. Adanya pelimpahan kewenangan dari dokter Puskesmas. Pendelegasian pengobatan dasar dapat diberikan oleh Kepala Puskesmas kepada perawat yang ditempatkan di Puskesmas dan jaringannya untuk melaksanakan pengobatan dasar dengan baik (contoh lampiran 11). Pendelegasian jaringannya

pengobatan

dasar

di

Puskesmas

dan

dalam melakukan pelayanan kesehatan di luar

kewenangan kepada perawat. Hal ini dapat dilakukan karena: 1. Dalam

keadaan

darurat

untuk

penyelamatan

nyawa

seseorang/pasien dan tidak ada dokter ditempat kejadian 2. Perawat/Bidan merupakan petugas kesehatan dari

Puskesmas

yang ditempatkan di Puskesmas Pembantu dan Ponkesdes dan hams melaksanakan program pemerintah berupa pengobatan dasar sesuai dengan SOP 3. Keadaan situasional tertentu seperti jumlah yang banyak yang tidak dapat ditangani oleh dokter yang ada atau ada KLB 2.1.14 Hak dan Kewajiban Pasien 1. Hak pasien Setiap pasien Puskesmas mempunyai hak : a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan pelayanan yang berlaku di Puskesmas b. Mendapatkan informasi atas : 1) Penyakit yang diderita 2) Tindakan medis yang akan dilakukan dan kemungkinan penyulit

sebagai

akibat

tindakan

tersebut,

cara

mengatasinya dan altematif lainnya 3) Upaya pencegahan agar penyakit tidak kambuh lagi, atau pencegahan agar anggota keluarga/orang lain tidak menderita penyakit yang sama

c. Meminta konsultasi medis d. Menyampaikan pengaduan, saran, kritik dan keluhan berkaitan dengan pelayanan e. Memperoleh layanan yang bermutu, aman, nyaman, adil, jujur dan manusiawi f. Hasil pemeriksaan yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan, tujuan tindakan, alternatif tindakan, resiko, biaya dan

komplikasi

yang mungkin

terjadi

dan prognosis

terhadap tindakan yang dilakukan g. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya kecuali untuk kasus KLB dan kasus yang dapat membahayakan masyarakat h. Keluarga dapat mendampingi saat menerima pelayanan kesehatan 2. Kewajiban pasien a. Membawa kartu identitas (KTP/SIM) atau mengetahui alamat dengan jelas untuk kunjungan pertama kali b. Membawa kartu berobat: 1) Pengguna layanan PT.ASKES membawa kartu ASKES 2) Pengguna layanan GAKIN membawa kartu ASKESKIN atau JAMKESDA 3) Pengguna

layanan

umum

yang

sudah

pernah

berkunjung membawa kartu kunjungan/berobat c. Mengikuti alur pelayanan Puskesmas d. Mentaati aturan pelayanan dan mematuhi nasehat serta petunjuk pengobatan e. Memberikan informasi yang

benar dan lengkap tentang

masalah kesehatannya kepada tenaga kesehatan di Puskesmas 2.1.15 Hak dan Kewajiban Penyedia Layanan 1. Hak penyedia layanan a. Membuat peraturan yang berlaku di Puskesmas sesuai dengan

kondisinya secara partisipatif b. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya 2. Kewajiban penyedia layanan a. Melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur tetap/SOP pelayanan b. Memberikan informasi pelayanan kepada pengguna layanan, baik itu waktu, persyaratan, hasil dan biaya serta kompensasi pelayanan c. Memberikan teguran bagi pengunjung yang tidak mentaati ketentuan pelayanan dan memberikan saran agar tidak terulang lagi d. Berusaha untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan semaksimal mungkin, sehingga tercapai kepuasan pengguna layanan e. Melakukan

pengukuran

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

terhadap pelayanan 2.2

Standar Sumber Daya Pemilik Medik

sarana kesehatan

yang

menyelenggarakan

Pelayanan

Dasar bertanggung iawab terhadap tersedianya sarana, prasarana,

sumber daya manusia (SDM) dan peralatan sedemikan rupa sehingga visi dan misi Puskesmas dapat tercapai. Pengclolaan sumber daya Puskesmas 1. Setiap sumber daya Puskesmas harus dikelola dan dicatat dengan benar serta disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Pelaksanaan pengelolaan harus dievaluasi secara berkala 3. Ada upaya pengendalian efisiensi terhadap sumber daya yang ada di Puskesmas Puskesmas memiliki sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan, meliputi: 2.2.1 Bangunan dan ruang 2.2.2 Sumber daya manusia 2.2.3 Peralatan

2.2.4 Obat-obatan dan perbekalan kesehatan. 2.2.1 Bangunan dan Ruang I. Bangunan 1. Lingkungan bangunan harus mempunyai batas yang jelas dilengkapi dengan pagar untuk menjaga agar orang atau binatang peliharaan tidak keluar masuk dengan bebas 2. Lingkungan Puskesmas harus merupakan kawasan bebas asap rokok 3. Lokasi Puskesmas hendaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Pencapaian/aksesibilitas yang mudah b. Bebas dari pencemaran, banjir dan tidak berdekatan dengan rel kereta api, tempat bongkar muat barang, tempat bermain anak dan limbah pabrik 4. Lahan a. Luas lahan untuk bangunan tidak bertingkat minimal 1,5 kali luas bangunan. Luas lahan untuk bangunan bertingkat minimal 2 kali luas bangunan lantai dasar b. Kontur lahan dalam kondisi datar, tidak ada kemiringan yang ekstrim 5. Area pelayanan a. Pelayanan darurat letaknya harus menjamin kecepatan akses dan mempunyai pintu masuk yang terpisah b. Pelayanan

administrasi,

kantor

administrasi

umum

hendaknya berdekatan dengan pintu utama Puskesmas c. Pelayanan persalinan terletak dan dirancang untuk mencegah lalu lintas aktivitas yang tidak berhubungan. Ruang persalinan hendaknya tidak bising dan bersih. Ruang persalinan hendaknya terpisah, tetapi mempunyai akses yang cepat dari ruang persalinan d. Ruang perawat hendaknya terletak pada lokasi yang dapat

mengamati pasien 6. Tersedia

gambar

denah

bangunan

untuk

mendukung

kelancaran pelayanan Puskesmas 7. Kriteria bangunan yang memenuhi syarat minimal kesehatan a. Konstruksi bangunan kuat utuh, terpelihara, bersih, dan dapat mencegah penularan penyakit serta kecelakaan b. Lantai 1) Bersih, kuat, rata, tidak licin dan mudah dibersihkan 2) Lantai harus porselen/plastik khusus untuk ruang tindakan medik c. Dinding 1) Permukaan rata, bersih 2) Dinding harus dicat dengan bahan yang bisa dicuci atau dilapis keramik 3) Cat dan lantai harus berwarna terang sehingga kotoran bisa terlihat dengan mudah d. Pencahayaan 1) Ruangan

diterangi

cahaya

alami/lampu

listrik

sehingga pasien dan tulisan dapat terbaca tanpa sumber cahaya tambahan 2) Semua

jendela

ruang tindakan

diberi

kawat

nyamuk/penapis pencegah masuknya serangga e. Ventilasi 1) Ventilasi memadai dan sirkulasi udara baik. Luas ventilasi alamiah yang permanen minimal 5% dari luas lantai 2) Kipas angin atau pengatur suhu ruangan harus berfungsi baik 3) Ventilasi pada laboratorium menggunakan exhausfan dan dialirkan pada udara luar f. Atap : terbuat dari bahan yang kuat, tidak bocor, bebas serangga dan tikus, tinggi langit langit antara 2,70 m

sampai 3,3 m dari lantai g. Keselamatan dan Keamanan (Patient Safety) Seluruh bangunan harus memenuhi aspek keamanan pasien dan orang yang berada di Puskesmas, dimana; 1) Minimum tersedia dua buah pintu keluar 2) Pintu keluar langsung berhubungan dengan tempat terbuka di luar bangunan 3) Puskesmas mempunyai pemadam kebakaran, seperti pemadam api atau selang yang mudah dilihat dan mudah dicapai pada lokasi strategis 4) Aspek keamanan pas:ien, antara lain a) Pegangan sepanjang tangga b) Toilet dilengkapi dengan pegangan c) Pintu dapat dibuka dari luar h. Tersedia listrik dengan daya sesuai kebutuhan. Aliran listrik berfungsi baik, dan steker terpasang aman dan kokoh dan semua lampu berfungsi baik i. Tersedia air bersih 1) Untuk

kebutuhan

karyawan

dan

pengunjung

Puskesmas sebanyak 15-20 liter/orang/hari 2) Memenuhi syarat kualitas fisik, kimia, bakteriologis sesuai dengan ketentuan yang berlaku j. Wastafel dengan air mengalir 1) Harus tersedia pada setiap ruangan periksa, ruang UGD, poli gigi, ruang KIA, ruang pengobatan, ruang suntik, ruang laboratorium dan ruang lainnya yang memerlukan air 2) Dilengkapi dengan dispenser sabun cair atau zat anti septik, khusus untuk ruang tindakan dianjurkan dalam dispenser dengan pompa siku 3) Terpelihara dan selalu bersih 4) Tersedia lap pengering tangan atau alat pengering

tangan k. Kamar mandi dan WC 1) Kamar mandi dan WC harus terpisah antara laki-laki, wanita, karyawan dan pengunjung 2) Tersedia cukup air bersih dan sabun 3) Selalu terpelihara dalam keadaan bersih dan tidak bau 4) Lubang penghawaan ventilasi harus berhubungan langsung dengan udara luar 5) Ada

himbauan,

slogan

dan

peringatan

untuk

rnemelihara kebersihan l. Unit Gawat Darurat 1) Lokasi harus berada di bagian depan Pu>kesmas, mudah dijangkau oleh masyarakat dengan tanda-tanda yang jelas dari dalam dan luar Puskesmas 2) Harus mempunyai pintu masuk dan keluar yang berbeda 3) Ambulans/kendaraan yang membawa pasien harus dapat sampai di depan pintu yang areanya terlindung dari panas dan hujan 4) Pintu UGD harus dapat dilalui brankar II. Ruang a. Setiap lengkap

Puskesmas

memiliki

fasilitas ruangan

yang

dan digunakan seluruhnya, ditata menurut alur

kegiatan dengan memperhatikan ruang gerak petugas dan dievaluasi pemanfaatannya b. Semua

ruangan

mempunyai

ventilasi

dan

penerangan/pencahayaan yang cukup c. Ruangan Puskesmas harus terlihat bersih, bebas debu, kotoran, sampah atau limbah, tersedia tempat sampah, atap bersih dan terawat dan tidak ada sarang laba-laba. Hal ini juga berlaku untuk lantai, mebel, perlengkapan dan instrumen, pintu dan jendela, dinding, steker listrik dan

langit-langit d. Standar minimal ruangan Puskesmas rawat jalan terdapat pada lampiran 12 2.2.1.1 Penanganan Sampah dan Limbah I. Penanganan Sampah 1. Sampah infeksius harus dipisahkan dengan sampah non infeksius 2. Setiap ruangan harus disediakan tempat sampah terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, tahan karat, kedap air, dan mudah dibersihkan serta dilengkapi dengan kantong plastik dengan warna dan lambang sebagai berikut. a. Sampah infeksius menggunakan kantong plastik berwarna kuning. Benda tajam dan wadah

khusus

dimusnahkan

seperti

didalam

jarum botol

insinerator

ditampung kaca. atau

pada Sampah

dibawa ke

Puskesmas terdekat yang memiliki insinerator b. Sampah domestik/umurn menggunakan kantong plastik berwarna hitam.Terpisah antara sampah basah dan kering, dapat

diolah

sendiri,

dikubur,

dibakar

atau

diangkut/dibuang ke Tempat Pembuangan sampah Akhir ( TPA) 3. Jumlah tempat sampah minimum 1 (satu) buah tiap kamar atau setiap radius 10 meter dan radius 20 meter untuk ruang tunggu.Wadah sampah tertutup dengan kantong plastic 4. Tempat pengumpulan dan penampungan sampah sementara segera didesinfeksi setelah dikosongkan II. Limbah 1. Jenis dan definisi limbah Puskesmas a. Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah container bertekanan dan

limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi b. Limbah non medis padat adalah limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan diluar medis yang berasal dari dapur, perkantoran, taman dan halaman yang dapat dimanfaatkan kembali apabila ada teknologinya. c. Limbah cair adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan Puskesmas yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan. d. Limbah gas adalah semua limbah berbentuk gas yang berasal dari kegiatan pembakaran di puskesmas seperti insinerator, dafur, perlengkapan generator, anestesi dan pembuatan obat sitotoksik. 2. Penanganan Limbah a. Limbah medis padat 1) Limbah benda tajam harus satu

wadah

dikumpulkan

dalam

tanpa memperhatikan terkontaminasi

atau tidaknya. Wadah harus anti bocor, anti tusuk dan tidak mudah untuk dibuka 2) Jarum dan syringes harus dipisahkan sehingga tidak dapat digunakan kembali. Untuk benda-benda tajam hendaknya ditampung pada tempat khusus (safety box) seperti botol atau karton yang aman 3) Tempat perwadahan limbah medis padat infeksius dan sitotoksik yang tidak langsung kontak dengan limbah harus segera dibersihkan dengan larutan desinfektan apabila akan digunakan kembali sedangkan untuk kantong plastik yang langsung

dengan

telah dipakai dankontak

limbah

tersebut

tidak

boleh

digunakan lagi 4) Limbah medis sangat infeksius, infeksius dan patologi anatomi dapat dimasukkan dalam kantong

plastik yang kuat dan anti bocor atau kontainer warna kuning 5) Penanganan limbah infeksius yang berasal dari poli dan ruang bersalin hams direndam dalam larutan kaporit 3% selama satu malam, direbus mendidih selama 1 jam atau dipanaskan dalam autoclave selama 15 menit dan kemudian dibakar atau ditanam dalam tanah 6) Cara dan teknologi pengolahan atau pemusnahan limbah medis padat disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas. Bagi Puskesmas yang tidak mempunyai incinerator, maka limbah medis padatnya hams dimusnahkan melalui kerjasama dengan rumah sakit lain atau pihak lain yang mempunyai incinerator selambat-lambatnya dalam 24 jam apabila disirnpan pada suhu ruang b. Limbah non medis padat 1) Dilakukan pemilahan limbah non medis padat antara limbah basah dan limbah kering 2) Terdapat minimal

1

(satu) buah wadah yang

terbuat dari bahan yang kuat,cukup ringan,tahan karat, kedap air dan mempunyai permukaan yang mudah dibersihkan misalnya fiberglass untuk setiap kamar 3) Limbah tidak boleh dibiarkan dalam wadahnya melebihi 3 X 24 jam supaya tidak menjadi perindukan vektor penyakit 4) Limbah ditampung dalam kantong plastik warna hitam. c. Limbah cair 1) Puskesmas harus memiliki Instalasi Pengolahan Limbah cair sendiri atau bersama-sama secara

kolektif

dengan

bangunan

di

sekitarnya

yang

memenuhi persyaratan teknis. 2) Air limbah dari dapur harus dilengkapi penangkap lemak dan saluran air limbah harus dilengkapi/ditutup dengan grill. 3) Saluran pembuangan air limbah di Puskesmas dibuang ke septic tank yang dilengkapi dengan sumur peresapan .Limbah cair medis bekas cucian pasien harus dialirkan ke septic tank, sebelum dibuang ke saluran umum. Tersedia septic tank yang memenuhi syarat kesehatan. 4) Saluran limbah harus tertutup, kedap air, limbah harus mengalir dengan lancer, terpisah dengan saluran air hujan,bersih dari sampah dan dilengkapi penutup dengan bak control setiap 5 meter. 5) Pembuatan saluran air limbah setelah SPAL dengan cara diresapkan kedalam tanah. 6) Kualitas effluent yang layak dibuang kedalam lingkungan harus memenuhi persyaratan baku mutu. Semua limbah cair buangan Puskesmas harus masuk kedalam bak penampungan pengelolaan limbah d. Limbah gas Standar limbah gas (emisi) dari pengolahan pernusnah limbah medis padat mengacu dengan insinerator pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep13.H/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak. 2.2.2 Sumber Daya Manusia (SDM) Perencanaan SDM Kesehatan merupakan salah satu unsur utama yang menekankan pentingnya upaya penetapan jenis, jumlah dan kualifikasi SDM sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. Untuk memantapkan sistim manajemen SDM Kesehatan

perlu dilakukan perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pemberdayaan profesi kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 004/Menkes/SK/ I /2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan. 

Setiap Puskesmas harus memiliki kepala/penanggung jawab seorang

sarjana

di

bidang

kesehatan

yang

kurikulum

pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat dan telah mengikuti pelatihan dalam bidang manajemen Puskesmas. 

Pctugas teknis Puskesmas harus mengikuti pelatihan dalam bidang teknis yang berkaitan. Pembuktian berupa: ijazah, Surat Keputusan pengangkatan pegawai, sertifikat/surat keterangan pelatihan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 81/MENKES/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit, maka pola ketenagaan minimal untuk penyelenggaraan manajemen Puskesmas rawat jalan sesuai standar minimal ketenagaan di Puskesmas (lampiran 13) 2.2.3 Peralatan Persyaratan peralatan di Puskesmas adalah 1) Peralatan yang ada harus dirawat dengan baik agar fungsinya tetap terjaga 2) Setiap

peralatan

yang

digunakan

untuk

kegiatan

harus

mempunyai penanggung jawab dalam hal penggunaan dan pemeliharaan peralatan yang menjadi tanggung jawabnya. Kinerja setiap penanggung jawab harus dievaluasi 3) Puskesmas dan setiap ruangan di Puskesmas mempunyai daftar inventaris barang a. Pemeliharaan peralatan di Puskesmas Pemeliharaan peralatan mempunyai tujuan mencegah resiko kerusakan peralatan yang digunakan untuk diagnosis, pengobatan, pemantauan dan perawatan pasien

1) Setiap peralatan harus masuk dalam daftar inventaris 2) Peralatan harus terlihat bersih sehabis dipakai ,langsung dicuci, atau disetrika, disimpan pada tempatnya dengan rapi dan tertutup sehingga tidak ada debu yang menempel 3) Semua peralatan harus bersih dari debu, kotoran, bercak dan cairan, dll 4) Permukaan alat a) Permukaan instrumen metal harus bebas karat/cacat /terkelupas b) Permukaan peralatan yang dicat harus utuh dan bebas dari goresan/cacat c) Peralatan dari plastik atau kain pelapis harus utuh (tidak bocor/robek) 5) Instrumen yang siap digunakan harus dalam keadaan steril 6) Roda peralatan jika ada harus lengkap dan berfungsi baik 7) Setiap Puskesmas harus mempunyai prosedur baku disertai dengan instruksi kerja yang menjelaskan secara rinci tata cara penggunaan alat. 8) Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan, kalibrasi dan perbaikan peralatan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan instruksi kerja yang ada.Prosedur dan instruksi kerja tersebut harus dievaluasi secara berkala 9) Pasokan oksigen harus dievaluasi secara berkala, dengan ketentuan a) Harus ada dua tabung oksigen dengan satu regulator dan pengukur aliran b) Tabung oksigen cadangan harus selalu terisi penuh c) Harus ada pengatur kadar oksigen b. Peralatan Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3)

1) Setiap Puskesmas harus

dilengkapi dengan peralatan

keamanan yang diperlukan untuk melindungi petugas dan orang di sekitarnya 2) Peralatan K3 minimal adalah Set peralatan

pencegahan

infeksi/APD set (apron/celemek, pengaman mata/kaca mata goggle, masker, sarung tangan, sepatu karet tertutup/boot),

alat

Pertolongan

Pertama

Pada

Kecelakaan (P3K) dan pemadam kebakaran 3) Setiap Puskesmas harus mempunyai prosedur baku untuk mengatasi terjadinya kecelakaan dalam Puskesmas 4) Prosedur tersebut harus disertai dengan Instruksi Kerja yang menjelaskan secara rmci tata cata metvgatasi kecelakaan. akibat kebakaran., sengatan listrik, ledakan tumpahan bahan kimia dan bahan infeksius 4) Peralatan minimal yang ada di Puskesmas dibedakan dalam 2 golongan (lampiran 14) yaitu : a. Peralatan minimal medis Puskesmas (lampiran 16) 1) Ambulans memerlukan

untuk

pengangkutan

penderita

yang

perawatan khusus/tindakan darurat untuk

menyelamatkan nyawa dan diperkirakan tidak akan timbul kegawatan selama dalam perjalanan, dengan kelengkapan minimal: a) Teknis: 

Kendaraan roda empat atau lebih dengan peredam getaran lunak



Sirine 1( satu) atau 2 (dua) nada



Lampu rotator warna merah terletak di tengah atas kendaraan



Dilengkapi

AC,

alat

pengatur

di

ruangan

pengemudi 

Pintu belakang dapat dibuka kearah atas



Buku petunjuk pemeliharaan semua alat berbahasa

Indonesia 

Radio komunikasi/telpon genggam di ruang pengemudi



Dilengkapi sabuk pengaman baik untuk pasien maupun petugas



Tempat duduk yang dapat diatur/dilipat bagi petugas dalam ambulans



Ruangan penderita cukup luas untuk sekurangkurangnya 2 (dua) tandu Tandu yang dimaksud dapat dilipat



Ruang dalam ambulans cukup tinggi sehingga infus dapat menetes dengan baik



Gantungan infus



Lampu ruangan secukupnya dan bukan lampu neon. Lampu yang dimaksud dapat bergerak untuk menerangi penderita.



Kotak untuk obat dan peralatan



Scoop stretcher



Tanda pengenal ambulans transportasi dari bahan yang memantulkan sinar



Meja yang dapat dilipat



Tempat kereta dorong pasien

b) Medis: 

Tabung Oksigen dan peralatan untuk 2 (dua) orang



Peralatan medis gawat darurat:  Bidai dan mitella

√ Pack luka baker

 Verband 5 cm

√ Kasa steril

dan 10 cm

√ Urine cathether

 Elastic verband

√ Naso gastric tube

 Gunting verband

√ Head immobilizer

 Manset pengikat  Plester

√ Stiff neck collar

 Gurita

√ Syringe 2,5 s/d 20 cc

 Balut cepat



 Neck collar

√ Lampu senter

 Touny spatel

√ Termometer

 Arteri klem

√ Long spine board

 Pinset

√ Pen light

Peralatan

resusitasi

secara

manual/otomatik

lengkap bagi dewasa, anak dan bayi 

Suction portable



Obat-obatan,

infus

set

dan

cairan

infus

secukupnya 

Kantung mayat



Sarung tangan disposable

c) Petugas: 

1

(satu) orang pengemudi dengan kemampuan

BLS, mengemudi dan komunikasi 

1 ( satu) orang perawat dengan kemampuan PPGD



1 ( satu) orang dokter (tergantung keadaan)

b. Peralatan minimal non medis Puskesmas selain yang tercantum dalam lampiran 16 juga terdiri dari: 1) Kendaraan bermotor sesuai dengan kebutuhan pelayanan puskesmas 2) Perahu bermotor untuk Puskesmas keliling daerah tertinggal dan terpencil 3) Alat-alat komunikasi: a. Mampu mengadakan komunikasi keluar Puskesmas b. Berupa alat komunikasi internal dan eksternal baik berupa radio komunikasi jarak sedang HF/VHF/UHF,

telepon seluler, telepon dan fax 4) Mebelair a. Bersih dari debu, kotoran, cemaran, cairan dan Iainlain b. Jumlah dan jenis sesuai kebutuhan 2.2.4 Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai 2.2.4.1

Obat-obatan Hal-hal yang perlu diperhatikan pada obat-obatan: a. Pencatatan dalam rekam medis pasien beserta dosis obat yang diberikan b. Pengelolaan yang meliputi perencanaan, penyimpanan dan penyerahan c. Pencatatan, pelaporan dan pengarsipan mengenai pemakaian obat dan efek samping obat d. Pemberian informasi kcpada pasien maupun keluarga pasien dalam hal pcnggunaan dan penyimpanan obat serta

berbagai

aspek

pengetahuan

tentang

obat

demi meningkatkan kepatuhan dalam penggunaan obat e. Pemantauan terapi obat dan pengkajian penggunaan obat f. Pengaturan persediaan dan perencanaan obat I. Jenis obat yang terdapat di Puskesmas sesuai DOEN untuk Puskesmas 2008 (lampiran 18), terdiri dari: 1. Analgesik, antipiretik, anti inflamasi non steroid dan anti pirai 1.1

Analgesik narkotik

1.2

Analgesik non narkotik

1.3

Antipirai

2. Anestetik 2.1

Anestetik local

2.2

Anestetik umum dan oksigen

2.3

Obat untuk prosedur pre operatif

3. Anti alergi dan obat untuk anafilaksis 4. Anti dotum dan obat lain untuk keracunan umum dan khusus 5. Antiepilepsi-antikonvulsi 6. Antiinfeksi: 2.2 Antelmintik 2.3 Antibakteri 1) Beta laktam 2) Antibakteri

lain

Kloramfenikol,

(Tetrasiklin,

Sulfa

Trimetoprim,

Makrolid) 3) Anti infeksi khusus (Anti lepra, anti tuberculosis, antiseptik saluran kemih) 4) Antifungi (sistemik dan topikal) 5) Antiprotozoa (antiamoeba, antimalaria). 7. Anti Migren (profilaksis dan serangan akut) 8. Anti Parkinson 9. Obat yang mempengaruhi darah ( antianemia, obat yang mempengaruhi koagulasi). 10. Diagnostik (test fungsi dan test kulit) 11. Desinfektan dan antiseptic 12. Obat dan bahan untuk gigi dan mulut 13. Diuretik. 14. Hormon, obat endokrin lain dan kontraseptik (anti diabetes oral, kontraseptik, hormon tiroid dan antitiroid, kortikosteroid ) 15. Kardiovaskuler (anti angina, anti aritmia, anti hipertensi, anti agregasi platelet, gagal jantung, obat untuk syok, anti hiperlipidemia) 16. Obat topikal untuk kulit ( anti bakteri, anti fungi, anti inflamasi dan anti pruritik, anti anti

pedikulosis,

kaustik,

scabies dan

keratolitik

dan

keratoplastik) 17. Larutan elektrolit, nutrisi dan Iain-lain (oral, parenteral dll) 18. Obat untuk mata (anestetik lokal, anti mikroba, midriatik, miotik dan anti glaukoma) 19. Oksitosik dan relaksan uterus 20. Psikofarmaka (anti ansietas dan anti insomnia, anti depresi dan anti mania, anti obsesi kompulsi, anti psikosis) 21. Obat untuk saluran cerna (antasida dan anti ulkus, anti emetik, anti hemoroid, anti spasmodik, obat untuk diare, katartik) 22. Obat untuk saluran nafas (anti asma, antitusif, ekspektoran) 23. Obat yang mempengaruhi sistem imun(serum dan immunoglobulin, vaksin) 24. Obat untuk Telinga, Hidung dan Tenggorokan 25. Vitamin dan mineral II. Obat emergensi dan bahan habis pakai yang harus tersedia dalam jumlah cukup pada ruang Unit Gawat Darurat, persalinan, pelayanan gigi dan mulut, kamar tindakan dan unit pelayanan yang melakukan tindakan adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Adrenalin 1:1000 Noradrenalin Norepinefrin Ephedrine Sulfas atropine Antihistamin Hidrokortison vial Aminophilin 240 mg/10 ml Transamin Dopamin

III. Obat yang tersedia untuk

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Diphenhidramin Diazepam ampul Antipiretika Koagulantia Antike jang Papaverin Cairan infus Ringer Lactat, Na Cl 0,9 %, Glucose 5%,40% 18. Infus set Bidan sesuai dengan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tanggal 25 Juli 2002, adalah 1. Roborantia 2. Vaksin 3. Syok anafilaktik a. Adrenalin 1 : 1000 b. Antihistamin c. Hidrokortison d. Aminophilin 240 mg/10 ml 4. Sedativa 5. Antibiotika 6. Cairan infus

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Uterotonika Antipiretika Koagulantia Anti kejang Glycerin Obat luka Dopamin Obat pennanganan asfiksia

pada bayu baru lahir 15. Cairan desinfektan (termasuk Chorine)

2.2.4.2 Bahan Habis Pakai I. Bahan habis pakai medis untuk Puskesmas :  Folley cather no 10, 12, 14, 16, 18  Urine bag  Selang karet untuk anus  NGT /selang lambung (berbagai ukuran)  Endotracheal tube (ETT) 2.5, 3, 4  Sungkup berbalon  Sungkup/masker sederhana  Kateter, selang penghisap lendir bayi  Sarung tangan steril no 6 ½, 7, 7 ½, 8  Infus set dan jarum infus  Wing needle (jarum berkateter) no 16, 18  Surflow, Abbocath no 16, 18, 20  Skaptel  Mata pisau bedah no 10, 11, 15, 20  Disposible syringe berbagai ukuran (1 cc, 2 ½ cc, 3 cc, 5 cc, 10 cc, 20 cc)

 Jarum suntik disposible no 02, 12, 14, 18, 20, 23  Jarum jahit, lengkung ½ (bedah) no 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16  Jarum jahit, lengkung lingkaran  Jarum otot besar dan jarum otot kecil  Benang : cat gut no 3.0, nilon no 3,0 dan silk no 3,0  Kapas, kasa, kasa steril, dan perban  Duk bias, besar (274 x 183 cm), sedang (274 x

), kecil (114 x 91

cm)  Duk bolong besar duk bolong sedang, duk bolong kecil  Kain balut segitiga ( mitella )  Pembalut  Jelly / cairan pelicin / minyak  Plester  Safety box untuk pembuangan jarum suntik bekas  Sarung tangan karet untuk mencuci tangan.  Strip glukotest  Oksigen II. Bahan habis pakai non medis untuk Puskesmas a. Lap untuk mandi pasien b. Perlak tebal, lunak (200 x 90 cm) c. Kantong plastik untuk sampah biologis dan infeksius d. Kertas tisue e. Sabut / detergent 2.2.5 Pembiayaan Untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Puskesmas, perlu ditunjang dengan pembiayaan yang cukup. Sumber pembiayaan Puskesmas yaitu

1. Pemerintah Sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah terutama adalah pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota seperti Jamkesmas, Jampersal, Bantuan Operasional Keuangan (BOK). 2. Pendapatan Puskesmas Pendapatan Puskesmas adalah pendapatan yang didapat dari retribusi yang dibayar oleh pasien yang memanfaatkan. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, masyarakat dikenakan kewajiban membiayai upaya kesehatan perorang yang dimanfaatkan, yang besarnya ditentukan oleh peraturan daerah masing-masing (retribusi). Pendapatan bisa dimanfaatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah. 3. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat, seperti PT. ASKES, PT. Jamsostek dan Bantuan Luar Negeri (BLN) II.3 Standar Upaya Kesehatan Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrassi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Puskesmas mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif, dan fungsional dengan sarana pelayanan kesehatan lain. Puskesmas wajib partisipasi dalam penanggulangan bencana, wabah penyakit, pelaporan penyakit menular dan penyakit lain yang ditetapkan oleh tingkat nasional dan daerah serta dalam melaksanakan program prioritas pemerintah. Lingkup upaya kesehatan Puskesmas meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Yang saling berkaitan. UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas untuk memelihara

dan

meningkatkan

kesehatan

serta

mencegah

dan

menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat. UKM mencakup upaya-upaya promosi kesehatan, pemeliharaan kesehatan,

pemberantasan penyakit menular, penyakit lingkungan dan penyediaan sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, pengamanan sediaan farmasi termasuk obat tradisional dan alat kesehatan, pengamanan penggunan zat adiktif (bahan tambahan makanan) dalam makanan dan minuman, pengamanan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya, serta penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas untuk memelihara

dan

meningkatkan

kesehatan

serta

mencegah

dan

menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan. UKP mencakup

upaya-upaya

promosi

kesehatan

perorangan, pencegahan

penyakit, pengobatan rawat jalan, pengobatan rawat inap, pembatasan dan pemulihan kecacatan yang ditunjukan terhadap perorangan. Dalam UKP juga termasuk pengobatan tradisional dan alternatif serta pelayanan kebugaran fisik dan kosmetika. Kedua upaya kesehatan tersebut bersinergi dan dilegkapi dnegan berbagai upaya kesehatan penunjang. Upaya penunjang untuk UKM antara lain adalah pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat. Sedangkan upaya penunjang untu UKP antara lain adalah pelayanan laboratorium. Upaya kesehatan dikelompokkan menjadi dua, yaitu II.3.1 Upaya Kesehatan Wajib Upaya kesehatan wajib merupakan kegiatan yang harus ada dalam pelayanan di Puskesmas, meliputi : 1. Upaya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Upaya Kesehatan Lingkungan 3. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana 4. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 5. Upaya Penanggulangan Penyakit 6. Upaya Pengobatan dan Penanganan Kegawatdaruratan II.3.2 Upaya Kesehatan Penegembangan Upaya Kesehatan Pertimbangan dapat bervariasi sesuai dengan kekhususan atau permasalahan kesehatan di wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas, meliputi :

1.

Upaya Keperawatan Kesehatan

6.

Upaya Pembinaan Pengobatan

2. 3. 4.

Masyarakat Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut Upaya Kesehatan Sekolah Upaya Kesehatan Usia Lanjut

7. 8.

Tradisional Upaya Kesehatan Olah Raga Upaya Kesehatan Indera (mata

5.

Upaya Kesehatan Kerja

9.

dan Telinga ) Upaya Kesehatan Jiwa

2.3.1. Upaya Kesehatan Wajib 2.3.1.1. Upaya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Deskripsi Promosi

kesehatan

Puskesmas

adalah

upaya

Puskesmas

melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan setiap individu, keluarga serta lingkungannya secara mandiri dan mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat. Tujuan promosi kesehatan di Puskesmas adalah agar masyarakat mau dan mampu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai bentuk pemecahan masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya, baik masalah kesehatan yang diderita maupun yang berpotensi mengancam, secara mandiri. Disamping itu, petugas kesehatan puskesmas diharapkan mampu menjadi teladan bagi pasien, keluarga dan masyarakat untuk melakukan PHBS. Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non instruktif, untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat, agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat. Antara promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Promosi kesehatan selalu bertujuan akan adanya kemampuan dan kemauan masyarakat untuk bertindak yaitu yang disebut sebagai masyarakat yang berdaya, sedangkan pemberdayaan masyarakat selalu haras diawali dengan pemberian informasi yang terus menerus. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemandirian masyarakat dan keluarga dalam bidang kesehatan, sehingga masyarakat akan dapat berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses, salah satu bentuk proses pemberdayaan masyarakat saat ini adalah berkembangnya kegiatan Desa Siaga. Keberhasilan Proses pemberdayaan dapat dilihat dengan terwujudnya berbagai Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) di masyarakat. UKBM adalah upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dibentuk dari, oleh , untuk dan bersama masyarakat.Jenis-jenis UKBM antara lain Posyandu, Poskesdes, Poskestren, Pos UKK, dll 2. Kegialan upaya promosi kesehatan a. Kegiatan didalam gedung Tabel 2.1. Kegiatan promosi kesehatan didalam gedung Puskesmas Tempat

Kegiatan didalam gedung Penyebaran informasi melalui media poster, leaflet yang bisa dipasang

pendaftaran

didepan loket oendaftaran. Adapun jenis informasi yang disediakan, yaitu :

Poliklinik



Informasi kesehatan yang menjdi isu pada saat itu



Peraturan

kesehatan

seprti

larangan merokok,

dilarang

meludah

sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, dll. Petugas menjawab pertanyaan pasien berkenaan dengan penyakitnya atau obat yang harus ditelannya. Tetapi jika hal ini belum mungkin dilaksanakan, maka dapat dibuka klinik khusus bagi pasien rawat jalan yang memerlukan konseling. Disediakan pula media promosi : lembar balik, poster, gambar atau model

anatomi atau leaflet yang bisa dibawa pulang pasien Ruang tunggu Dipasang media poster, leaflet tentang penyakit dan pencegahannya Ruang a) Petugas menjawab pertanyaan pasien berkenaan dengan pelayanan yang pelayanan KIA & KB

didapatkannya. Jika belum mampu dapat dilimpahkan ke klinik khusus b) Memasang poster atau disediakan leaflet tentang berbagai penyakit yang menyerang bayi & balita, pentingnya memeriksakan kehamilan teratur, pentingnya tablet Fe bagi bumil, pentingnya imunisasi lengkap pada bayi. dll

Ruang rawat a. Menggunakan lembar balik, gambar atau foto inap

b. Penggunaan bahan bacaan (Biblioterapi) dengan cara

dipinjamkan ke

pasien c. Penyuluhan kelompok, dengan metode yang bersifat menghibur sep'ti permainan, simulasi dan menggunakan media

flipchart, poster atau

standing banner. Penyuluhan kelompok di dalam ruangan bisa digunakan laptop, LCD dan layar untuk menayangkan gambar atau film d. Pemanfaatan ruang tunggu dengan pemasangan poster, penyediaan boks leaflet e. Pendekatan keagamaan dengan mengajak pasien untuk berdoa Laboratorium Meningkatkan kesadaran pasien, pengunjung dan para pengantarnya akan pentingnya melakukan pemeriksaan laboratorium melalui pemasangan poster Kamar obat

dan penyediaan leaflet yang bisa dibawa pulang.  Meningkatkan kesadaran tentang manfaat obat generik, kedisiplinan dan kesabaran dalam penggunaan obat sesuai petunjuk dokter 

Tempat

Pemasangan poster dan penyediaan leaflet tentang informasi kesehatan

serta pemutaran tape recorder Penyampaian salam hangat dan ucapan selamat jalan semoga cepat sembuh dan

pembayaran bertambah sehat Klinik khusus Layanan konseling, misalnya klinik gizi, klinik sanitasi, klinik konsultasi remaja,dll Tempat parkir Promosi kesehatan dapat berupa pemasangan baliho/ billboarrd di sudut Taman

lapangan parkir Jika memungkinkan mempromosikan taman obat keluarga dan karangkitri

Dinding Pagar

(jenis tanaman dengan kandungan gizinya), dll Dipasang spanduk pada momen tertentu asal tidak merusak keindahan gedung Dipasang spanduk pada momen tertentu misalnya kampanye hari-hari

pembatas

kesehatan, namun harus diperhitungkan agar tidak merusak keindahan pagar

kawasan

Puskesmas

Puskesmas Kantin/kios di Ditampilkan pesan terkait konsumsi gizi seimbang, dll bisa dalam bentuk poster kawasan Puskesmas

Tempat Ibadah Pemasangan poster dan penyediaan leaflet. Pesan yang disampaikan sebaiknya pesan untuk kesehatan jiwa, pentingnya menjaga kebersihan / kesehatan lingkungan b. Kegiatan diluar gedung 1. Kunjungan rumah : dilakukan petugas Puskesmas sebagai tindak lanjut dan upaya promosi kesehatan di dalam gedung Pusksmas yang telah dilakukan kepada pasien/keluarga 2. Pemberdayaan

berjenjang di berbagai

tatanan (rumah tangga,

institusi pendidikan, tempat kerja, dll) dengan urutan tahapan : a) Petugas

puskesmas

mengembangkan

kemitraan

dan

memberdayakan para pemuka masyarakat b) Pemuka

masyarakat

memilih

dan

merekrut

kader,

lalu

memberdayakan kader c) Para kader memberdayakan masyarakat 3. Pengorganisasian masyarakat, petugas Puskesmas membantu para pemuka masyarakat dalam melakukan SMD (Survey Mawas Diri)

dan

masyarakat

MM (Musyawarah Masyarakat). Selanjutnya pemuka dibimbing

persiapan

pelaksanaan

Kemudian

Puskesmas

untuk

memberdayakan

kegiatan dan

dan

pemuka

kader

pelaksanaan masyarakat

dalam

kagiatan. melakukan

dukungan, pemantauan dan bimbingan. 2.3.1.2. Upaya Kesehatan Lingkungan 1. Deskripsi Upaya kesehatan lingkungan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan lingkungan pada obyek atau sasaran yang diawasi, agar terwujud kualitas lingkungan yang lebih sehat sehingga dapat melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya kesehatan menuju derajat kesehatan lingkungan dan masyarakat yang lebih baik. Penyehatan lingkungan adalah upaya pengawasan terhadap sarana Kesehatan lingkungan antara lain perumahan, lingkungan permukiman,

sarana air bersih dan sanitasi dasar dilaksanakan terhadap subtansi yaitu air, udara, tanah, limbah padat, cair, gas, kebisingan/getaran pencahayaan, habitat vektor penyakit, radiasi, kecelakaan, makanan/ minuman, dan bahan - bahan berbahaya. Tingkat atau derajat kesehatan suatu masyarakat memiliki kaitan erat dengan keadaan atau kondisi lingkungan, bahkan kondisi atau keadaan lingkungan merupakan faktor penentu utama derajat kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah, untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu dilakukan suatu upaya kegiatan berupa pengelolaan limbah cair dan padat, sanitasi perumahan, pengawasan tempat pengelolaan makanan dan minuman, pengawasan

kualitas

lingkungan,

pengawasan

depot

air

minum,

pengingkatan kualitas air bersih, pengawasan tempat-tempat umum, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Dibidang

pengawasan

kegiatan

yang

dilaksanukan

meliputi

pendataan, inspeksi sanitasi, pengambilan dan pengiriman sampel, kegiatan dibidang pengelolaan limbah cair dan padat dilaksanakan dalam rangka pengendalian parameter lingkungan fisik, biologi dan kimia sampai pada kondisi lingkungan yang tidak membahayakan kesehatan. Limbah yang ditimbulkan oleh kegiatan sarana kesehatan dalam pelayanan kepada masyarakat berupa benda-benda tajam (jarum suntik, pisau bedah dan sebagainya) yang tidak tajam (kain lap, verban dan keperluan media lainnya) darah organ tubuh (kantung darah, sampel, bahan kima pelarut, desinfektan), bahan obat-obatan dan lainnya, bersifat bahan infeksius, beracun, yang menyebabkan sakit atau radioaktif yang selanjutnya disebut limbah medis. Dengan mengetahui jenis limbah infeksius dan cara-cara pengelolaan, diharapkan ancaman yang timbul terhadap pengelola, masyarakat dan lingkungan dapat dihindarkan. 2. Kegiatan upaya kesehatan lingkungan a. Kegiatan didalam gedung 1) Pendataan, pemetaan dan pemantauan sasaran program penyehatan lingkungan, sehingga tersedianya data program penyehatan lingkungan

dan terpetakannya penyebaran hasil kegiatan program 2) Membuat laporan dan feed back terhadap stakeholder, sehingga tersusunnya pelaporan dokumen penting lainnya serta gambaran di daerah 3) Penyuluhan

dan

pemberdayaan

masyarakat

terhadap

kualitas

lingkungan ditingkat kecamatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan yang ditujukan kepada sasaran langsung (primer) 4) Melakukan pengelolaan limbah padat maupun cair yang dihasilkan Puskesmas 5) Melakukan pelayanan konseling bidang sanitasi melalui program kilinik sanitasi Puskesmas 6) Melakukan pembinaan dalam upaya menurunkan risiko terjadinya angka kesakitan akibat kondisi lingkungan dengan melakukan intervensi yang tepat antara lain dengan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), sehingga hilang atau berkurangnya yang

menjadi

sumber berkembang

breading place

biaknya binatang penular

penyakit 7) Melaksanakan pemicuan sekaligus melakukan pendampingan pasca pemicuan dalam

rangka program

Sanitasi

Total

Berbasis

Masyarakat (STBM), agar adanya pcrubahan perilaku masyarakat dan peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi dasar oleh masyarakat dengan terlaksananya sanitasi secara total 8) Melakukan Puskesmas

pembinaan

dan

monitoring

dan jaringannya,

sehingga

terhadap terlaksananya

terhadap fungsi

Puskesmas Pembantu dan Ponkesdes sesuai dengan tupoksinya 9) Melakukan

penatalaksanaan

manajemen

KLB/bencana

berbasis

lingkungan di tingkat Kecamatan. b. Kegiatan di luar gedung 1) Membantu mekanisme penyediaan dan pengelolaan air dan sanitasi lingkungan berbasis komunitas masyarakat. 2) Melakukan inspeksi sanitasi terhadap perumahan, sarana air bersih,

Tempat-tempat umum, prioritas tempat pengelolaan makanan, tempat pengelolaan pestisida, sarana sanitasi dasae, termasuk pembinaan pekerjaan tempat umum dan industry kecil dalam mendukung

kesehatan

keselamatan

kerja

(K3),

sehingga

termonitornya kondisi higiene sanitasi dan terciptanya kewaspadaan dini. 3) Melakukan pembinaan lingkungan, antara lain tentang sanitasi perumahan, sanitasi dasa dan sarana air bersih. 4) Menggerakan masyarakat terhadap akses terhadap sarana kesehatan lingkungan 5) Melakukan pendataan dan penilaian rumah terhadap sarana sanitasi dasar (jamban, air limbah, sampah) dan sarana air bersih. 6) Melakukan pembinaan dan monitoring dan evaluasi (inspeksi sanitasi) terhadap perumahan, sarana air bersih Tempat-tempat umum prioritas, bertujuan tercapainya kondisi lingkungan untuk hidup dengan aman, nyaman dan sehat bagi masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial dan budaya secara

optimal

sehingga

dapat

mendukung

peningkatan

produktivitas dan perekonomian wilayah. 7) Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor di tingkat kecamatan sehingga terbentuknya jejaring dan kerjasama antara sektor terkait dalam menangani masalah kesehatan lingkungan.

2.3.1.3 Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana 1. Deskripsi a. Upaya pelayanan kesehatan ibu adalah upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesehatan wanita yang berkaitan dengan fungsi

keibuannya untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, dan akselerasi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), yang dimulai sejak periode usia subur, kehamilan, persalinan, nifas dan meneteki. b. Upaya pelayanan kesehatan anak adalah upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesehatan anak untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, memiliki kebugaran jasmani, kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual melalui upaya pemenuhan, peningkatan dan perlindungan hak anak, mulai dari terwujudnya bayi lahir sehat dengan lahir normal, mempertahankan hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sejak usia dini, usia sekolah, masa pubertas sampai usia dewasa. c. Upaya kesehatan remaja adalah upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan

derajat

kesehatan

remaja

melalui

peningkatan

pengetahuan, sikap dan perilaku tentang kesehatan remaja. d. Upaya kesehatan remaja dilaksanakan dengan prinsip kemitraan dan harus

mampu

kemandirian

membangkitkan,

remaja.

Pelaksanaan

mendorong pembinaan

keterliabatan kesehatan

dan

remaja

dilaksanakan terpadu lintas program dan lintas sektor, pemerintahan dan sektor swasta, serta LSM, sesuai dnegan peran dan kompetensi masingmasing sektor secara efektif dan efisien sehingga mencapai hasil yang optiamal. e. Upaya pelayanan Keluarga Berencana (KB) adalah upaya Pemerintah dalam mengendalikan laju pertambahan penduduk dan akselerasi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) melalui pencegahan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) dengan menggunakan kontrasepsi, termasuk penanganan komplikasi dan efek samping.

2. Kegiatan upaya kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana Tabel 2.2.1 Kegiatan KIA-KB didalam dan diluar gedung Puskesmas rawat jalan

Kriteria

a. Kegiatan didalam gedung

b. Kegiatan diluar gedung

Pelayanan poli KIA Pelayanan 1. Pemeriksaan antenatal, kesehatan ibu

natal dan post natal 2. Pertolongan

Persalinan 1. Pertolongan persalinan normal

persalinan 2. Pertolongan

normal

Persalinan dengan

3. Perawatan nifas

faktor penyulit

4. Penyuluhan

(ekstraksi vacum

5. Pemeriksaan hemoglobin

dan forceps)

ibu hamil

3. Pelayanan inpartu untuk

7. Bimbingan gizi

neonates prematur

penanganan 4. Perawatan nifas.

vaginitis,

servisitis, 5. Pelayanan emergency kebidanan

kista kelenjar Bartholini

seperti plasenta manual

deteksi 6. Pelayanan

dini kanker leher rahim

inpartu untuk

dan payudara

neonates prematur .

10. Pemberian

surat 7. Pertolongan

keterangan kelahiran dan

persalinan bagi

kematian

kehamilan dengan resiko

normal 2. Pelayanan ibu nifas normal 3. Pelayanan ibu menyusui

tinggi

dan persalinan dengan penyulit.

rumah

(KN) 5. Melaksanakan deteksi dini kanker leher

adneksitis dan ekstirpasi 9. Melaksanakan

pada kehamilan

4. Kunjungan

6. Rujukan 8. Pelayanan

1. Pelayanan ante natal

rahim

payudara

dan

Pelayanan 1. Perawatan bayi

Melakukan KB metode 1. Kunjungan

kesehatan 2. Pemantauan lumbuh

opcrasi pria dan metode

anak

operasi wanita (MOP dan

kembang anak 3. Imunisasi

MOW)

rumah

(KN) 2. Imunisasi

aitin

sesuai

program

4. Kunjungan rumah (KN)

pemerintah

5. Pengobatan penyakit

(Posyandu) 3. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah

(Posyandu,

TK, PAUD) 4. Konseling

dan

penyuluhan (Posyandu, kunjungan rumah) Pelayanan 1. KIE

1. Skreening

remaja

kesehatan 2. Pelayanan medis

yang

remaja

yang tidak sekolah

3. Konseling

2. KIE yang

sekolah

dan

untuk remaja sekolah

dan

yang tidak sekolah 3. Konseling

untuk

remaja yang sekolah dan

yang

sekolah 1. Kunjungan

Pelayanan 1. Pelayanan dan konseling

1. Konseling KB

Keluarga

2. Pendataan sasaran KB

(KN)

Berencana 2. Pelayanan KB kafetaria

(4 T, Unmetneed,

2. Konseling

(KB)

keluarga miskin)

KB (IUD, implant,

MOP, MOW, suntik,

pil, 3. Penyuluhan

kondom) 3. Pelayanan efek samping

tidak rumah dan

penyuluhan (Posyandu, kunjungan rumah) 3. Konseling KB

dan komplikasi 4. Melakukan KB metode operasi pria dan metode operasi wanita

4. Pelayanan dengan

KB Tim

KB

Keliling (TKBK) 5. Pelayanan Safari

dengan TNI KB

Kes) 6. Pendataan KB

sasaran

(4 T,

Unmetneed, keluarga miskin) 7. Pelayanan dan konseling pada calon pengantin

wanita,

masa pra hamil dan masa

antara

kehamilan 2.3.1.4. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Deskripsi Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 disebutkan bahwa upaya perbaikan gizi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Di masyarakat, upaya perbaikan gizi dilakukan oleh para petugas gizi puskesmas bersama-sama dengan masyarakat setempat. Kegiatannya dilakukan di dalam gedung maupun di luar gedung dan bekerjasama dengan lintas program maupun lintas sektor. 2. Kegiatan upaya perbaikan gizi masyarakat

dua

Tabel 2.3. Kegiatan perbaikan gizi masyarakat didalam dan diluar gedung Puskesmas Kriteria Tenaga

Kegiatan didalam gedung Ahli gizi, perawat, dokter yang sudah

Kegiatan diluar gedung Ahli gizi

Jenis

dilatih tata laksana gizj buruk 1. Klinik gizi

1. Pemberian kapsul vitamin A

Pelayanan

2. Penyuluhan setiap konsultasi gizi

2. Memotivasi ibu post partum untuk

3. Melaksanakan

program

kesehatan

gizi Masyarakat dengan sasaran ibu hamil, ibu nifas, bayi dan balita Dini

(IMD)

dan

dilanjutkan dg ASI eksklusif

setiap

ibu harm) 6. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) ibu hamil

bayi,

4. Pengukuran

tinggi

badan

dan

balita pemantauan

status

gizi dan konsultasi gizi di meja IV (empat)

7. Pemberian kapsul vitamin A untuk bayi, balita dan bufas gizi

dan

anak balita di Posyandu

6. Penyuluhan,

8. Perawatan

bulan

5. Penimbangan berat badan bayi dan

5. Pemberian tablet tambah darah untuk

7. Pemetaan kadarzi 8. Monitoring garam beryodium

buruk

yang 9. Penyuluhan

ditemukan, 9. Pemberian

3. Penimbangan

pemantauan pertumbuhan

4. Bayi bam lahir mendapatkan Inisiasi Menyusui

segera memberikan ASI eksklusif

kelompok

di

Posyandu Makanan

Tambahan 10. Pemberian makanan pendamping

(PMT) pemulihan untuk gizi kurang

ASI pada usia 6-24 bulan yang

dan gizi buruk

BawahGaris Merah (BGM)

10. Pencatatan monev gizi buruk

11. Investigasi gizi buruk

11. Penyuluhan kelompok di ruang tunggu 12. PMT penyuluhan di Posyandu 13. Balita

gizi

buruk

mendapat

perawatan 14. Pemberian tablet tambah darah pada anak remaja putri dan Bumil 15. Balita gizi buruk mendapat PMT pemulihan 16. Balita

BGM

(Bawah

Garis

Merah). mendapat intervensi

2.3.1.5. Upaya Penanggulangan Penyakit Meliputi upaya surveilans, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular serta masalah kesehatan (wabah dan bencana). 1. Deskripsi Jawa Timur sebagai wilayah rawan wabah dan bencana, sehingga diperlukan kegiatan surveilans epidemiologi. Pengertian surveilans epidemiologi adalah kegiatan pengamatan secara terus menerus terhadap suatu kasus pada suatu wilayah, yang kegiatannya meliputi: pengumpulan, penyajian, analisis data kesakitan dan kematian penyakit menular dan ,idak menular termasuk dalam keadaan khusus misalnya terjadi bencana. Adapun penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah adalah Kolera, Pes, Demam Berdarah Dengue, Campak, Polio, Difteri, Pertusis, Rabies, Malaria, Avian Influenza H5N1, Antraks, Leptospirosis, Hepatitis, Influenza A baru (H1N1), Meningitis, Yellow Fever dan Chikungunya. Setiap kejadian bencana baik bencana alam maupun karena ulah manusia atau kedaruratan komplek akan menimbulkan krisis kesehatan. Mengingat hal tersebut perlu kesiapsiagaan baik di Provinsi,

Kabupaten/Kota,

Kecamatan

dan

Desa

untuk

penanggulangan bencana dan masalah kesehatan. Penyakit menular masih merupakan salah satu masalah kesehatan di Jawa Timur. Hal ini diperlukan upaya penemuan kasus sedini mungkin dan pengobatan secara cepat dan tepat. Beberapa penyakit menular tersebut antara lain : a) Penyakit Kusta, masih merupakan masalah kesehatan karena 30% penderita Kusta yang ada di Indonesia berasal dari Jawa Timur. Salah satu penyebab masih tingginya jumlah penderita Kusta adalah kurangnya pemahaman masyarakat (stigma)

sehingga

banyak penderita Kusta datang berobat dalam keadaan terlambat (cacat).

b) Tuberculosis (TB), di Jawa Timur merupakan provinsi kedua (14%) setelah Jawa Barat sebagai penyumbang kasus TB di Indonesia. Pada tahun 2009 jumlah kasus TB

yang

berhasil

ditemukan

36.999

kasus.

di

Jawa

Timur

sebanyak

Permasalahan secara umum pada program TB adalah angka penemuan kasus baru masih dibawah target, hal ini dapat diasumsikan bahwa masih banyak penderita TB yang berobat ke unit pelayanan kesehatan yang lain tanpa WSfgglsakSQv s&atfigj. DOTS maka dampaknya akan muncul kasus Multi Drug Resisten (MDR). c) Pneumonia, kejadian Pneumonia di Indonesia pada balita diperkirakan antara 10% - 20% per tahun. Program P2 ISP A menetapkan angka 10% Balita sebagai target penemuan penderita Pneumonia balita per tahun pada suatu wilayah kerja. d) Diare,

merupakan salah satu penyebab angka kematian dan

kesakitan tertinggi pada anak, terutama pada anak di bawah umur 5 tahun (balita). Angka insiden (kesakitan) Diare di Indonesia pada tahun 2006 (survei P2 Diare) 423 per 1000 penduduk, sedangkan episode Diare balita adalah 1,0 - 1,5 kali pertahun. Program P2 Diare menetapkan angka 10% dari perkiraan jumlah penderita sebagai target penemuan penderita Diare per tahun pada suatu wilayah kerja. e) Infeksi Virus Dengue (IVD) Penyakit ini merupakan salah satu penyakit endemis di Indonesia dengan angka kesakitan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun serta sering menimbulkan KLB di berbagai Kabupaten/Kota. Strategi utama adalah melakukan upaya preventif dengan pemutusan mata rantai penularan melalui gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Plus tanpa mengabaikan peningkatan kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB serta penatalaksanaan penderita. f) Filariasis (Penyakit Kaki Gajah, Elephantiasis)

Penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria yang menyerang saluran dan kelenjar getah bening. Penyakit ini dapat merusak sistem limfe, menimbulkan pembengkakan pada tangan, kaki, glandula mammae dan skrolum, menimbulkan cacat seumur hidup serta stigma sosial bagi penderita dan keluarganya. Penyakit

menular

masih

merupakan

masalah

kesehatan

masyarakat, Prevalensi penyakit tidak menular yang juga mengalami peningkatan, yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kanker, penyakit diabetes melitus, penyakit degeneratif serta gangguan akibat kecelakaan dan cedera. Kecenderungan ini dipacu oleh berubahnya gaya hidup masyarakat modernisasi, urbanisasi penduduk antar kawasan atau negara yang tidak mengenal batas, sehingga gobalisasi hampir di semua aspek kehidupan baik sosial budaya, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Kegiatan upaya penanggulangan penyakit Tabel 2.4.

Kegiatan upaya penanggulangan penyakit didalam dan diluar gedung Puskesmas

Kriteria a. Kegiatan didalam gedung Kompetensi 1. Pelatihan pengelola rantai tenaga

b. Kegiatan diluar gedung

vaksin 2.

Pelatihan pertgelola program TB

3.

Pelatihan petugas program Kusta

4.

Pelatihan

tatalaksana

Malaria untuk dokter 5.

Pelatihan

entomologi

vector Malaria 6.

Pelatihan fogging untuk petugas Puskesmas (IVD)

7. Upaya

Pelatihan entomologi vektor

1VD 1. Pengamatan

1. Penyelidikan

pencegahan

perkembangan penyakit

epidemiologi

dan

(data kesakitan dan

KLB

pemberanta

kematian), baik menular

san

maupun penyakit tidak

dan menentukan daerah

penyakit

menular menurut

fokus penyakit potensi

menular

karakteristik

KLB (kolera, pes Bubo,

dan tidak

epidemiologi (waktu, tempat

IVD, Campak, Polio,

menular

dan orang) dalam rangka

Difteri, Pertusis, Rabies,

kewaspadaan dini serta

Malaria, Avian influenza

respon KLB

H5N1,

2. Membuat

pemetaan,

bila terjadi

2. Melakukan

pelacakan

penyakit

Antraks, Leptospirosis,

daerah rawan bencana,

Hepatitis, Influenza A baru

rawan imunisasi dengan

(H1N1), Meningitis,

indikator

Demam kuning Cikungunya

cakupan

imunisasi (kurang dari target yang ditentukan).

dengan membuat pemetaan 3. Melakukan pencarian kasus

Dengan disertai analisis

penderita secara

faktor penyebabnya

(pelacakan

3. Melakukan screening TT WUS dan atau memberikan imunisasi 4. Melakukan

dan tatalaksana penderita Pneumonia Balita, Diare, TB , Kusta dan IVD. Melakukan

penjaringan

suspek TB, IVD dan Kusta 5. Melakukan

rujukan

kasus,

kunjungan rumah, pelacakan kontak ,dsb) 4. Melakukan

pemeriksaan

aktif

KLB

bila ada

dan keracunan

makanan 5. Melakukan pelacakan kasus mangkir (TB, Kusta) 6. Pelayanan imunisasi di Posyandu, Ponkesdes dan Pustu

diagnosis (pada TB) dan

7. Pemeriksaan jentik berkala

rujukan kasus (Pneumonia

(IVD) di mmah-rumah

Balita, Diare, TB , Kusta dan

atau

TVD) yang tidak bisa

tempat-tempat umum

8. Penyuluhan

kepada

ditangani di Puskesmas 6. Pengambilan

masyarakal melalui

obat

kegiatan

dan pengawasan menelan obat (TB dan Kusta)

yang

ada

di

desa/kelurahan setempat 9. Melaksanakan

surveilans

7. Pelayanan konseling

faktor risiko PTM melalui

8. Membuat

Posbindu (Pos Pembinaan

pencatatan

dan pelaporan kegiatan

Teqiadu) atau UKBM

9. Membuat pemetaan daerah

yang ada di masyarakat

rawan bencana dan alur

10. Melakukan koordinasi

evakuasi 10. Membuat

lintas sektor dan tokoh Rapid

Health Assesment

masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular

2.3.1.6. Upaya Pengobatan dan Penanganan Kegawatdaruratan Upaya Pengobatan dan Penanganan Kegawatdaruratan terdiri dari: 2.3.1.6.1.

Upaya Pengobatan

2.3.1.6.2.

Upaya Penanganan Kegawatdaruratan

2.3.1.6.3.

Upaya Pelayanan Kefarmasian

2.3.1.6.4.

Upaya Laboratorium

2.3.1.6.1.

Upaya Pengobatan

1. Deskripsi Pengobatan merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan oleh dokter berdasarkan temvan-temuan yang diperoleh selama anamnesis dan pemeriksaan. Dalam proses pengobatan terkandung keputusan ilmiah yang dilandasi oleh pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan intervensi pengobatan yang memberi manfaat maksimal dan resiko sekecil mungkin bagi pasien. Hal tersebut dapat dicapai dengan melakukan pengobatan yang rasional. Pengobatan rasional menurut WHO 1987 yaitu pengobatan yang sesuai indikasi, diagnosis, tepat dosis obat, cara dan waktu pemberian, tersedia setiap saat dan harga terjangkau.

Tujuan pengobatan adalah mengupayakan kesembuhan dan pemulihan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Kegiatan upaya pengobatan Tabel 2.5. Kegiatan upaya pengobatan didalam dan diluar Puskesmas a. Kegiatan didalam gedung 1. Dilaksanakan di poliklinik Puskesmas

Jenis pelayanan

atau Balai Pengobatan

b. Kegiatan diluar gedung 1. Penyuluhan tentang penyakit 2. Pengobatan

sederhana secara

2. Konseling medik umum

massal

3. Deteksi dini

dokter Puskesmas

4. Pengobatan

medik

dasar

sesuai

pedoman

dibawah

pengawasan

3. Deteksi dini pada keluarga dan masyarakat

5. Menerima rujukan

4. Screening penyakit tertentu

6. Melakukan rujukan kasus spesialistik

5. Pertolongan

7. Menerbitkan surat keterangan

pertama

kecelakaan atau gawat darurat

sakit/sehat

penyakit

8. Melakukan rehabilitasi

6. Bakti

9. Mampu melakukan bedah minor

sosial dan pengobatan

missal 7. Puskesmas keliling

2.3.1.6.2. Upaya Penanganan Kegawatdaruratan 1. Deskripsi Upaya penanganan kegawatdaruratan adalah pelayanan medik dasar yang ditujukan untuk membantu pasien mengatasi kegawatan jalan nafas, pernafasan, peredaran darah dan kesadaran. Puskesmas non perawatan dapat memberikan pelayanan gawat darurat kepada masyarakat

yang

menderita

penyakit

akut

dan

mengalami

kecelakaan. Kriteria: a. Unit dokter yang

Gawat

pada

Darurat

(UGD)

terlatih GELS/ACLS/ATLS bertanggung jawab

harus sebagai

dipimpin

oleh

kepala

UGD

atas pelayanan di UGD dibantu

tenaga medis keperawatan dan tenaga lainnya yang telah

mendapat pelatihan Penanggulangan Gawat Darurat ( PPGD) dengan kemampuan melakukan resusitasi jantung paru (AECD) b. Tenaga di Puskesmas mampu melakukan teknik pertolongan kegawatdaruratan c. Puskesmas memberi pelayanan pasien gawat darurat sesuai kompetensi dan d. Ada keteniuan tcrtulis indikasi tentang pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain.Apabila kondisi pasien diluar kemampuan Pukesmas maka pasien dapat dirujuk ke rumah sakit e. Ada

ketentuan

pendarnping

tertulis

tentang

indikasi

rujukan

pasien ditransportasi

f. Pasien dengan kegawatdaruratan harus selalu diobservasi dan dipantau oleh tenaga terampil dan mampu g. Pasien yang dipulangkan harus mendapat petunjuk dan penerangan yang jelas mengenai penyakit dan pengobatan selanjutnya h. Ada jadwal jaga harian bagi dokter, perawat dan petugas non medis yang bertugas di UGG 2. Kegiatan upaya penanganan kegawatdaruratan a.Kegiatan didalam gedung 1) Pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat untuk menilai tingkat

kegawatan

dan

memberi

tindakan

prioritas

berdasarkan SOP 2) Diagnosis dan penanganan permasalahan dalam upaya penyelamatan jiwa, mengurangi kecacatan dan kesakitan penderita a) Melakukan pembalutan, pembidaian dan resusitasi b) Mengatasi renjatan/syok hipovolemik c) Melakukan observasi pada d) Memberikan antidotum pada gigitan ular atau keracunan e) Pelayanan gawat darurat oleh petugas paling lama 5 (lima) menit setelah pasien sampai di UGD

3) Memberikan bantuan hidup dasar dan bantuan hidup lanjut tertentu 4) Membantu

pasien

mengatasi

kegawatan jalan

nafas,

pernafasan, sirkulasi pembuluh darah dan kesadaran (Airway - Breath - Circulation Brain) 5) Melakukan

resusitasi

sementara/tindakan

dan

stabilisasi

darurat

serta pertolongan

sebelum

korban

di

evakuasi/transpoitasi ke Rumah Sakit rujukan 6) Melakukan tindakan operatif terbatas sesuai kompetensi terhadap penderita gawat darurat antara lain: kecelakaan lalu lintas, persalinan dengan penyulit, penyakit lain yang mendadak dan gawat 7) Memberikan penyuluhan penanganan gawat darurat awam b. Kegiatan diluar gedung 1) Melakukan

pelatihan

Bantuan

Hidup

Dasar

kepada

masyarakat awam umum dan awam khusus 2) Membantu

pasien

mengatasi

kegawatan

jalan

nafas,

pernafasan, peredaran darah dan kesadaran ( Airway - Breath - Circulation Brain) 3) Melaksanakan simulasi evakuasi bencana 4) Pelayanan gawat darurat pada situasi bencana 2.3.1.6.3. Upaya Pelayanan Kefarmasian 1. Deskripsi Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan yang berorientasi kepada penyediaan obat yang bermutu, dan kepada pasien (yang mengacu kepada

asuhan

kefarmasian/

pharmaceutical

care)

sesuai

pedoman/standar, termasuk pelayanan farmasi yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. 2. Kegiatan kefarmasian a. Kegiatan didalam gedung 1) Pelayanan farmasi yang sesuai standar baik dalam keadaan

biasa maupun dalam keadaan gawat darurat, sesuai dengan keadaan pasien maupun fasilitas yang tersedia a) Pengkajian dan pelayanan resep b) Pelayanan. itifotmasi obat c) Konseling penggunaan obat d) Visite petugas farmasi terkait dengan penggunaan obat 2) Perencanaan dan pengadaan perbekalan farmasi 3) Penyimpanan,

distribusi

dan

penyerahan

perbekalan

farmasi 4) Penyelenggaraan

pelayanan

farmasi

yang

meliputi

penyiapan, pencampuran, penyampaian obat, pemantauan obat dalam hal dosis, indikasi efek samping, perhitungan kadar dan harga 5) Penyediaan

informasi

dan

edukasi

terkait

dengan

kefarmasian bagi staf medik, tenaga kesehatan dan pasien 6) Pelayanan bahan/alat

steril

keperluan pembedahan,

kegiatan medis dan perawatan tertentu, di ruangan dan didalam Puskesmas perawatan (jika diperlukan) b. Kegiatan ditaar gedung 1) Pelayanan

kefarmasian

pada

kegiatan

bakti

sosial/pengobatan massal 2) Pelayanan kefarmasian pada kegiatan Puskesmas keliling 3) Pelayanan kefarmasian pada kegiatan penanggulangan bencana 2.3.6.4

Upaya Laboratorium 1. Deskriptif Laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan 2. Kegiatan laboratorium Kegiatan didalam gedung a. Minimal mampu melakukan pemeriksaan:

1) Pemeriksaan darah, meliputi pemeriksaan hemoglobin, Laju Endap Darah, hematokrit, hitung

jenis lekosit, eritrosit dan

trombosit, pemeriksaan sediaan apus, masa perdarahan, masa pembekuan darah, golongan darah, pemeriksaan sediaan malaria (tetes tebal) 2) Pemeriksaan urin, meliputi makroskopis (warna, bau, kejernihan, PH, berai jenis, glukosa, protein, urobilin, bilirubin, darah samar, benda keton dai sedimen), tes kehamilan 3) Pemeriksaan tinja, berupa: 

Makroskopis: warna, bau, konsistensi, darah, lendir, cacing dewasa ,telu cacing, amoeba, sisa makanan dan tes darah samar



Mikroskopis: epitel, eritrosit, lekosit

4) Pemeriksaan Basil Tahan Asam (BTA) b. Menyelenggarakan pemeriksaan laboratorium yang bermutu berdasarkan etik profesi c. Menyelenggarakan pelayanan di bidang diagnostik dengan cara memberikan da melakukan interpretasi hasil laboratorium yang bermanfaat untuk pengelolaa pasien d. Mengikuti secara teratur program pengendalian mutu eksternal setiap 6 (enam) bulan yang telah diakui untuk menjamin ketepatan data. 2.3.2.

Upaya Kesehatan Pengambangan

2.3.2.1. Upaya Kepcrawatan Kcsehatan Masyarakat (Perkesmas) 1. Deskripsi Keperawatan kesehatan masyarakat adalah suatu bidang dalam keperawatan

kescliatan

yang

merupakan

perpaduan

antara

keperawatan dan kesehatan masyarakat dengan dukungan peran serta aktif masyarakat, serta mengutamakan pelayanan promotif, preventif secara berkesinambungan tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan

rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu, ditujukan kepada individu, keluarga, kclompok dan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh, melalui proses keperawatan untuk meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal sehingga mandiri dalam upaya kesehatarinya. Prioritas sasaran Pcrkesmas adalah keluarga rawan temtama yang berpenghasilan rendah. Keluarga rawan adalah keluarga yang rentan terhadap masalah kesehatan ( Vulnerable group), terutama keluarga yang meinpunyai ibu hamil/nifas/menyusui (termasuk balitanya), usia lanjut, penderita penyakit kronis baik mcnular maupun tidak menular. Kegiatan keperawatan kcsehatan masyarakat, meliputi kegiatan didalam maupun di luar gedung Puskesmas baik Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan atau Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) 2. Kegiatan Perkesmas a. Kegiatan didalam gedung 1)

Penemuan kasus baru (deteksi dini) pada pasien rawat jalan

2)

Pclaksanaan anamnesa pemeriksaan tertentu

3)

Penyuluhan/pendidikan kesehatan

4)

Pemantauan keteraluran bcrobat

5)

Rujukan kasus/masalah kesehatan kepada tenaga kesehatan lain

6)

Pemberian nasehat (konseling) keperawatan

7)

Kegiatan yang merupakan tugas limpah sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan dan atau prosedur yang telah ditetapkan

(contoh:

pengobatan, penanggulangan kasus

gawat darurat, dll) 8)

Menciptakan

lingkungan

terapeutik

dalam

pelayanan

kesehatan di gedung 9)

Pertemuan berkala staf keperawatan sctiap bulan untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan keperawatan.Hasil pertemuan dicatat dan disimpan dengan baik

10) Pemeriksaan kelengkapan peralatan yang akan digunakan, obat-obatan, kartu dan PdrmuVir yang diperkrkan b. Kegiatan diluar gedung Melakukan kunjungan kekcluarga/kelompok/masyarakat untuk melakukan asuhan keperawatan di keluarga/kelompok/masyarakat 1. Asuhan lanjut

keperawatan di

kasus

yang

memerlukan

tindak

rumah (individu dalam konteks keluarga).

Merupakan asuhan keperawatan individu di rumah dengan melibalkan peran serta

aktif keluarga. Kegiatan yang

dilakukan antara lain : a) Penemuan suspek/kasus kontak serumah b) Penyuluhan/pendidikan

kcsehatan

pada

individu

dan

keluarganya c) Pemantauan

kctcraturan

berobat

sesuai

program

pengobatan d) Kunjungan rumah (home visit/home health nursing) sesuai rencana e) Pelayanan keperawatan dasar langsung (direct care) maupun tidak langsung (indirect care) f) Pemberian nasehat (konseling) keschatan/keperawatan g) Pencatatan dan pelaporan seperti kartu keluarga dan pencatatan posyandu 2. Asuhan keperawatan keluarga rawan dan miskin Merupakan keluarga

asuhan

keperawatan

yang

ditujukan

pada

rawan kesehatan/keluarga miskin yang mempunyai

masalah kesehatan

yang di temukan di masyarakat dan

dilakukan di rumah keluarga. Kegiatannya meliputi, a) Identifikasi keluarga rawan kesehatan/keluarga miskin dengan masalah kesehatan di masyarakat b) Penemuan dini suspek/kasus kontak serumah c) Pendidikan/penyuluhan (lingkup keluarga)

kesehatan

terhadap

keluarga

d) Kunjungan rumah {home visit/home health nursing) sesuai rencana e) Pelayanan keperawatan dasar langsung (direct care) maupun tidak langsung (indirect care) f) Pelayanan memantau

kesehatan

sesuai

rencana,

misalnya

keteraturan berobat pasien dengan pengobatan

jangka panjang g) Pemberian nasehat ( konseling) kesehatan/keperawatan di rumah h) Pencatatan dan pelaporan 2.3.2.2. Upaya Pengobatan Gigi dan Mulut 1. Deskripsi Upaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut adalah upaya pencegahan

dan pengobatan penyakit serta pevnulihan dan

peningkatan kesehatan gigi dan mulut yang dilaksanakan atas dasar hubungan antara dokter gigi dan atau tenaga kesehatan gigi lainnya dengan individu/masyarakat yang membutuhkannya 2. Kegiatan pengobatan gigi dan mulut a. Kegiatan didalam gedung 1) Promotif preventif: Dental Health Education (DHE), kontrol plak, aplikasi topikal dan penumpatan pit fissure 2) Kuratif Pencabutan tanpa komplikasi, bedah mulut minor, penumpatan gigi, perawatan saluran akar untuk gigi yang berakar satu, tindakan orthodontik, terapi periodontal, pembuangan karang gigi, penyakit mulut dan rujukan 3) Pelayanan darurat dasar a) Mengurangi rasa sakit

g) Restorasi tumpatan

b) Pembersihkan karang gigi

h) Perawatan saluran akar

c) Penambalan sementara

i) Perawatan penyakit/ kelainan

d) Ekstraksi gigi

jaringan mulut

e) Reposisi fraktur rahang

j) Menghilangkan traumatil

f) Fissure sealant

oklusi

b. Kegiatan diluar gedung 1) Pelayanan Upaya Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) 2) Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM), salah bentuk UKBN (posyandu

balita, Bina Keluarga Balita,

Poskestren, Saka Bakti Husada dll) 2.3.2.3.

Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) 1. Deskripsi Upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan. derajat kesehatan

masyarak;

yang

optimal

dengan

meningkatkan

kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat, sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Anak usia sekolah merupakan sasaran strategis untuk pelaksanaan program kesehatan, selain jumlahnya yang besar (30%) dari jumlah penduduk, mereka juga merupakan sasaran yang mudah dijangkau karena terorganisir dengan baik. Pada unuimnya peserta didik tingkat dasar lebih banyak terkait dengan masalah perilaku hidup bersih dan sehat, sedangkan pada peserta didik tingkat lanjutan berkaitan dengan perilaku berisiko. Pelayanan kesehatan di sekolah diutamakan pada upaya peningkatan kesehatan dalam bentuk promotif dan preventif. 2. Kegiatan UKS a. Kegiatan didalam gcdung 1) Pemeriksaan kesehatan rujukan hasil penjaringan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala pada peserta didik tingkat dasar (SD/MI/SDLB) dan tingkat lanjutan (SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan SLLB) 2) Penyuluhan dan konseling kesehatan b. Kegiatan diluar gedung

1) Penjaringan

kesehatan

SD/MI/SDLB)

dan

peserta

didik

tingkat

tingkat

lanjutan

dasar

(SMP/MTs,

SMA/MA/SMK dan SLLB) pada anak yang baru masuk (murid kelas I) 2) Pemeriksaan kesehatan berkala pada peserta didik tingkat dasar (SD/MI/SDLB) dan tingkat lanjutan (SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan SLLB) 3) Penyuluhan dan konseling kesehatan 2.3.2.4. Upaya Kesehatan Usia Lanjut 1. Deskripsi Upaya pemerintah dalam rangka mengusahakan masa tua yang berbahagia dan masa tua yang berguna, sehingga para usia lanjut tidak menjadi beban bagi masyarakat yang mencakup upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Dalam penanganan masalah usia lanjut, perlu dilakukan pendekatan yang tepat, team work (koordinasi) dan keterpaduan (diagnosa dan pengobatan). 2. Kegiatan upaya kesehatan usia lanjut a. Kegiatan didalam gedung 1) Pelayanan kesehatan usia lanjut secara holistik, meliputi: a)

Kesehatan umum

b) Kesehatan jiwa c)

Gizi pada usia lanjut

d) Kesehatan indera (mata dan telinga) e)

Keperawatan kesehatan dasar

2) Penyuluhan kesehatan masyarakat berusia lanjut b. Kegiatan diluar gedung 1) Pemeriksaan dan pembinaan kesehatan oleh Puskesmas melalui Posyandu lansia 2) Olah raga/kesegaran jasmani bagi lansia 3) Keperawatan

kesehatan

dasar

penyuluhan

dan pengawasan)

(bantuan,

bimbingan,

4) Penyuluhan yang berkaitan dengan masalah kesehatan usia

lanjut,misalnya penyakit jiwa, jantung, syaraf, mata, telinga dll 2.3.2.5. Upaya Kesehatan Kerja (UKK) 1. Deskripsi Upaya

kesehatan

dalam

rangka

memberikan

perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja kepada masyarakat pekerja di wilayah kerja Puskesmas. 2. Kegiatan upaya kesehatan kerja a. Kegiatan didalam gedung 1) Penilaian dan pengendalian risiko 2) Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala dan khusus (sebelum mutasi, setelah cuti sakit/cuti panjang, kejadian luar biasa) dan purna bakti (menjelang pensiun/PHK) 3) Diagnosis dini dan pengobatan segera penyakit akibat kerja/kecelakaan akibat kerja 4) Pelayanan instalasi gawat darurat 5) Pelayanan kesehatan umum, kuratif dan rehabilitasi 6) Promosi kesehatan di tempat kerja 7) Tindakan preventif bagi manajemen dan kendali bahaya dari risiko kesehatan dan keselamatan kerja. 8) Penccjuihan kccclakaan 9) Surveilans kesehatan kerja dan lingkungan kerja 10) Pencatatan, pelaporan serta dokumentasi b. Kegiatan diluar gedung 1) Pengumpulan data dasar 2) Pemetaan jenis usaha, jumlah pekerja dan perkiraan faktor risiko dan besarnya masalah/penilaian besaran masalah 3) Pertemuan koordinasi tingkat kecamatan dengan lintas sektor 4) Pertemuan dengan pengusaha dan serikat pekerja 5) Pelatihan pekerja dan pengusaha oleh Puskesmas 6) Kunjungan lapangan 7) Menentukan tindakan perbaikan 8) Pemberian motivasi pengusaha

9) Memfasilitasi pembentukan Pos UKK sektor formal dan informal 2.3.2.6.

Upaya Kesehatan olahraga 1. Deskripsi Upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat, dilaksanakan melalui aktivitas fisik, latihan fisik dan/atau olahraga, serta mengutamakan pendekatan preventif dan promotif, tanpa mengabaikan pendekatan kuratif dan rehabilitatif. 2. Kegiatan upaya kesehatan olahraga a. Kegiatan didalam gedung 1) Perencanaan

kesehatan

olahraga,

masalah, penyusunan usulan

mencakup kesehatan

identifikasi olahraga,

mengajukan usulan kesehatan olahraga dan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan 2) Pelaksanaan dan pengendalian mencakup pengorganisasian, penyelenggaraan dan pemantauan 3) Penilaian mencakup pengawasan dan pertanggungjawaban b. Kegiatan diluar gedung 1) Pembentukan, bimbingan teknis dan pengawasan upaya kesehatan olahraga pada kelompok olahraga 2) Skrining kesehatan 3) Pengukuran tingkat kebugaran jasmani 4) Rujukan kesehatan olahraga 5) Penyuluhan 2.3.2.7. Upaya Kesehatan Tradisional 1.

Deskripsi Upaya kesehatan tradisional adalah cara menanggulangi masalah/gangguan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat dengan perawatan dan pengobatan tradisional yang diselenggarakan secara komprehensif, mencakup upaya promotif (pencegahan), kuratif pengobatan penyakit) dan upaya rehabilitatif (pemulihan)

2.

Kegiatan upaya kesehatan tradisional a. Kegiatan didalam gedung 1) Melakukan pelayanan upaya kesehatan tradisional dengan metoda: akupuntur, akupresur dan ramuan 2) Menginventarisasi pengobat tradisional yang ada di wilayah kerjanya b. Kegiatan diluar gedung 1) Membina pengobatan tradisional di wilayah kerja melalui forum sarasehan / K1E 2) Kultural 3) Membina dan mengembangkan "self care" (pengobatan di rumah) dengan cara tradisional 4) Pemantauan praktek pengobat tradisional 5) Menggerakkan dan membina TOGA bersama tim Penggerak PKK Kecamatan

2.3.2.8.

Upaya Kesehatan Indera

2.3.2.8.1. Upaya Kesehatan Mata 1.

Deskripsi Ruang lingkup pelayanan kesehatan mata di Puskesmas dibatasi pada pelayanan kesehatan mata dasar, yang bisa dilaksanakan di Puskesmas dengan merujuk kasus-kasus yang tidak bisa ditangani ke Rumah Sakit.

2.

Kegiatan upaya kesehatan mata a.

Kegiatan didalam gedung Pelayanan kesehatan indera penglihatan di dalam gedung dapat dilakukan dengan mengintegrasikan dalam upaya kesehatan wajib Puskesmas kegiatannya dapat berupa: 1) Penyuluhan kesehatan indera penglihatan 2) Penjaringan kasus-kasus penyakit mata, kebutaan serta gangguan penglihatan 3) Pemeriksaan dan tindakan medis pelayanan kesehatan indera penglihatan,yang meliputi antara lain:

a) Mengukur dan menentukan tajam penglihatan (visus) b) Melakukan pemeriksaan segmen depan mata dengan loupe dan lampu senter c) Pemeriksaan

lapang

pandangan

dengan

metode

konfrontasi atau kampus sederhana d) Mengukur tekanan bola mata dengan tonometer schiotz e) Memeriksa dan menentukan ada tidaknya kelainan penglihatan warna dengan tes Ishihara-Kanehara f) Melakukan

tindakan

bedah

kecil

(kalazion

dan

bordoelum) g) Memeriksa dan menangani penyakit mata luar h) Melakukan pertolongan pertama pada kedaruratan mata 4) Rujukan kasus penyakit mata ke Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) dan ke RSUD 5) Operasi katarak oleh tim ahli (Dokter Spesialis Mata dan perawat terlatih mata) bekerjasama dengan tim Puskesmas yang sudah mendapat pelatihan teknis mata dapat dikembangkan di Puskesmas rawat inap b.

Kegiatan diluar gedung Kegiatan ini mengacu pada upaya promotif dan preventif serta penjaringan kasus dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam

rangka

menciptakan

kemandirian

masyarakat,

disamping upaya kuratif dan rehabilitatif. Kegiatan pelayanan tersebut meliputi: 1) Penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, anak. sekolah, kelompok pekerja non formal dan usia lanjut 2) Penjaringan kasus/deteksi dini gangguan penglihatan dan kebutaan oleh kader, guru UKS dan petugas kesehatan 3) Pemberian kapsul Vitamin A 2 (dua) kali setahun 4) Pengobatan kasus penyakit mata serta pertolongan pertama pada kedaruratan mata, dapat dilakukan oleh dokter Puskesmas

atau

tenaga

perawat

Puskesmas

dengan

bimbingan dokter Puskesmas 5) Rujukan kasus ke Puskesmas 2.3.2.8.2. Upaya Kesehatan Telinga 1. Deskripsi Ruang lingkup bahasan pada pedoman pelayanan kesehatan Indera Pendengaran di Puskesmas ini dibatasi pada pelayanan kesehatan THT dasar yang bisa dilaksanakan di Puskesmas dengan merujuk kasus-kasus yang tidak bisa ditangani ke Rumah Sakit. 2. Kegiatan upaya kesehatan j iwa a. Kegiatan didalam gedung Pelayanan kesehatan Indera Pendengaran di dalam gedung dapat dilakukan dengan mengintegrasikan dalam upaya kesehatan wajib Puskesmas. Kegiatannya dapat berupa : 1) Penyuluhan kesehatan indera pendengaran 2) Penjaringan

kasus-kasus

gangguan

pendengaran

dan

ketulian melalui rawat jalan, pengobatan dan pada unit-unit pelayanan lainnya 3) Pemeriksaan dan tindakan medik masalah gangguan pendengaran 4) Pengobatan kasus-kasus gangguan pendengaran 5) Merujuk kasus-kasus gangguan pendengaran dan ketulian kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi b. Kegiatan diluar gedung Puskesmas Kegiatan diluar gedung terutama mengacu pada upaya promotif dan preventif serta penjaringan kasus dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka menciptakan kemandirian masyarakat. Kegiatan pelayanan kesehatan indera pendengaran tersebut adalah : 1) Penyuluhan masyarakat

kesehatan

kepada

masyarakat

umum,

sekolah. kelompok pekerja yang beresiko

terhadap gangguan pendengaran dan Iain-lain 2) Penjaringan kasus-kasus gangguan pendengaran dan ketulian

di masyarakat dan sekolah oleh kader, dokter kecil, guru UKS dan petugas kesehatan yang sudah dilatih 3) Pengobatan pertolonj.an

kasus-kasus pcrtama

gangguan

pada

pcndcngaran

kcdaruratan

telinga

clan dapat

dilakukan olch dokter dan pcrawal P'uskesmas 4) Rujukan kasus ke Puskesmas atau fasilitas yang lebih tinggi 2.3.2.9. Upaya Kesehatan Jiwa 1. Deskripsi Upaya Kesehatan Jiwa adalah upaya yang memungkinkan fisik, mental dan sosial individu berkembang secara optimal dan selaras dengan perkembangan orang lain. Konsep pelayanan kesehatan jiwa adalah merupakan pelayanan berbasis puskesmas dimana upaya pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap atau yang herein adanya: a. Mewujudkan sisten informasi kesehatan jiwa sebagai dasar perencanaan

melalui pencatatan

pelaporan

berjenjang dari

Puskesmas, Dinkes Kabupaten/Kota dan Dinkes Provinsi b. Mewujudkan sekunder dalam

pola

kerja

sama

upaya penanganan

layanan

primer-layanan

pelayanan kesehatan jiwa

secara utuh yang meliputi organobiologi (badan), psikocdukatif (jiwa) dan sosiokultural (sosial) c. Mewujudkan pola kerja sama layanan primer-layanan sekundcr dalam

ruang lingkup penanganan secara promotif, preventif,

kuratif dan rehabilitative d. Melaksanakan deteksi dini pada kasus jiwa Konsep pelayanan mengutamakan peran tenaga perawat yang terlatih dalam bidang kesehatan jiwa dan tenaga kesehatan yang ada lainnya sebagai pelaksana dalam hal deteksi dini, promosi dan prevensi dengan terapi terbatas atas supervisi dari dokter yang telah terlatih. Pendelegasian kewenangan ini tetap mengikuti ketentuan yang beiiaku. Supervisi yang dilakukan oleh dokter meliputi koreksi diagnosis dan terapi dan perawatan lanjutan dilakukan

secara terjadwal setiap I (satu) minggu sekali. 2. Kegialan upaya kesehatan jiwa a. Kegiatan didalam gedung 1) Penyuluhan kesehatan jiwa dan kegiatan pembinaan hidup sehat kepada masyarakat 2) Deteksi secara dini adanya masalah kesehatan yang ada dalam masyarakat atau pada pasien yang datang ke Puskesmas serta menegakkan diagnosis gangguan jiwa. 3) Pencmuan kasus 4) Diagnosis dini, pemeriksaan dan pengobalan psikofarmaka kasus penyakit jiwa segera/dini 5) Pertolongan pertama pada kasus kedaruratan jiwa 6) Merujuk kasus ke fasilitas dengan tingkat yang lebih tinggi seperti Rumah Sakit atau lembaga non kesehatan yang ada di masyarakat 7) Melakukan upaya rehabilitatif dengan kegiatan yang bersifat medis, edukatif, vokasional

dan

sosial

yang bertujuan

memulihkan kemampuan fungsional penderita 8) Pembinaan

pelaksanaah pelayanan kesehatan jiwa yang

bersumberdaya masyarakat b. Kegiatan diluar gedung 1) Penyuluhan dan kegiatan pembinaan hidup sehat 2) Penjaringan kasus gangguan jiwa di masyarakat 3) Keperawatan kesehatan jiwa 

Pelayanan kesehatan jiwa yang bersumberdaya masyarakat (communitybased services)



Merujuk kasus ke fasiltas dengan tingkat yang lebih tinggi seperti Rumah Sakit atau lembaga non kesehatan yang ada di masyarakat

2.4.

Standar Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan merupukan suatu proses untuk mendapatkan data dan informasi yang dibuluhkan untuk

kepentingan pelayanan medik dan manajemen pelayanan kesehatan. Diagnosis penyakit dimasukkan ke dalam klasifikasi kode 1CD-10. ICD-10/KIP-10 (International Statistical Classification of Dieseas and Related Health Problems ) 2.4.1. Jenis Pencatatan dan Pelaporan di Puskesmas (lampiran 17) Penyelenggara pelayanan kesehatan di Puskesmas diharuskan melakukan pencatatan dan pelaporan rutin serta pelaporan khusus kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang selanjutnya meneruskannya ke Dinas Kesehatan Provinsi. 1. Pelaporan rutin adalah pelaporan kegiatan Puskesmas bulanan, tribulan, semester dan tahunan. 2. Pelaporan khusus adalah pelaporan kasus kejadian luai biasa/wabah dalam waklu 1 (satu) kali 24 jam 3. Laporan tahunan Laporan tahunan adalah laporan yang dibuat oleh Kepala Puskesmas setiap tahun, meliputi Profil Puskesmas, Penilaian Kinerja Puskesmas, Indek Kepuasan Masyarakat dan Penilaian Standar Puskesmas. Data yang dikumpulkan untuk penyusunan profil Puskesmas sesuai dengan buku dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota yang dipilah menurut jenis kelamin, meliputi : 1. Data umum meliputi data geografi, kependudukan dan sosial ekonomi 2. Data derajat kesehatan yang meliputi data kematian, kesakitan dan status gizi 3. Data upaya kesehatan menonjol yang telah dilakukan, yang terdiri dari pelayanan kesehatan, pcrilaku hidup sehat dan keadaan lingkungan 4. Data sumber daya kesehatan antara lain data obat dan perbekalan kesehatan Jenis Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas terdapat pada lampiran 17 2.4.2. Alur dan Mekanisme Pelaporan

1. Poliklinik, Puskesmas Pembantu, Poliiides, dan Ponkesdes setiap bulan membual laporan rutin ke Puskesmas dan diteruskan ke Dinas Kesehatan Kabupalen /Kota. 2. Laporan

kejadian

luar

biasa/wabah

dilaporkan

ke

Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota dalam waktu 1x24 jam. 3. Puskesmas mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 4. Puskesmas mengirimkan laporan tribulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 5. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pengolahan/rekapitulasi laporan

dari

Puskesmas

serta

menyusun

laporan

dan

menginformasikannya ke Dinas Kesehatan Provinsi. 2.5. Standar Monitoring dan Eyatua&i Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis inlormasi dari penerapan suatu program termasuk mengecek secara regular untuk melihat apakah kegiatan/program itu berjalan sesuai reneana sehingga masalah yang dilihat/ditemui dapat diatasi (WHO). Evaluasi adalah proses pengumpulan data, menganalisis informasi, efektivitas dan dampak dari suatu lahap keseluruhan program, termasuk menilai pencapaian program, mendeteksi dan menyelesaikan masalah serta merencanakan kegiatan yang akan datang (WHO). Proses monitoring dan evaluasi ini ditujukan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas serta untuk menilai perkembaiigan dan kemajuan yang telah dieapai Puskesmas menuju visi dan tujuan yang ingin dicapai. 2.5.1. Jenis monitoring dan evaluasi Pada tribulan dapat dilakukan Evaluasi Kinerja Kumulatif Tribulan I/II/III/IV Puskesmas (terdapat pada lampiran 19)

2.5.2. Jadwal dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi



Setiap bulan penanggung jawab program di Puskesmas melakukan evaluasi pelayanan dan melaporkan ke Kepala Puskesmas dan membandingkan kinerja program dengan target yang ingin dicapai, sehingga perbaikan dapat segcra dilakukan.



Puskesmas hams menyelenggarakan pertemuan staf secara teratur dan berkala sekurang-kurangnya 3 ( tiga) bulan sekali antara pimpinan atau penanggung jawab dengan staf/bawahannya untuk mengindenlitlkasi, membahas masalah yang

dihadapi,

penyebaran

inlormasi

dan

melakukan evaluasi pclayanan Puskesmas. 

Hasil pertemuan harus dicalat. Hal-hal yang dibicarakan dan disepakati dalam pertemuan dilengkapi dengan daftar hadir dan kemudian disebarluaskan kepada seluruh karyawan yang berkepentingan agar dapat ditindaklanjuti.



Pembuktian berupa dokumen notulen rapat, daftar hadir, hasil evaluasi dan bukti diseminasi/ekspedisi.



Secara berkala, seliap 3 bulan dilakukan Evaluasi kinerja kumulatif tribulan 1/1 I/I 11/1V

Puskesmas (lampiran

19) dilakukan oleh

Puskesmas dan Dinas Keschatan Kabupatcn/Kota. 

Dinas Kesehatan Kabupatcn/Kota mengirimkan laporan setiap 3 ( tiga bulan) mengenai

kegiatan

pelayanan

kesehalan

yang

telah

dilakukan ke Dinas Kesehalan Provinsi. 

Pada akhir tahun Puskesmas dan Dinas Kesehalan Kabupaten/Kota melakukan

penilaian

standar

Puskesmas

( Lampiran

21).dan

melaporkan hasil penilaian ke Dinas Kesehatan Provinsi. Pengendalian Mutu Puskesmas Mulu pelayanan medik di Puskesmas merupakan hasil akhir dari interaksi anlara slruktur, input, proses dan output. Puskesmas mempunyai program peningkatan mutu internal dan eksternal. untuk mengevaluasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan. Program peningkatan mutu dilakukan dengan metnantau lndek Kepuasan Masyarakat, dengan cara wawancara/kuesioner dengan staf dan

pelanggan. Pengendalian dan upaya peningkatan mutu Puskesmas dapat dilakukan dengan: A. Pengawasan 1. Pengawasan internal dilakukan oleh Puskesmas maupun Dinas Kesehatan, melalui penilaian standar Puskesmas 2. Pengawasan eksternal dilakukan melalui : a) Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat b) Pengawasan

dilakukan

oleh

institusi

kesehatan

yang

terkait

dengan pelayanan medik dasar B. Pembinaan Pembinaan meliputi 2 hal : 1. Pembinaan teknis medis : oleh rumah sakit 2. Pembinaan manajeral

: oleh Dinas Kesehatan

Pembinaan dilakukan secara berjenjang : 1. Pembinaan tingkat Puskesmas 2. Pembinaan

tingkat

Kabupaten/Kota

oleh

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota. 3. Pembinaan tingkat Provinsi oleh Dinas Kesehatan Provinsi 4. Pembinaan tingkat pemerintah pusat oleh Departemen Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia. Pembinaan yang dilakukan dapat berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan latihan, penyuluhan (Komunikasi, informasi dan motivasi) dan kegiatan pemberdayaan lain. 2.6 Penilaian Standar Mutu, cakupan dan efisiensi pelayanan kesehatan di Puskesmas perlu terus ditingkatkan sejalan dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dasar penilaian mengacu pada standar administrasi dan manajemen. Standar sumber daya serta indikator kinerja Puskesmas. Penilaian standar Puskesmas diperlukan untuk dapatnya kita

memantau mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas sehingga memudahkan pembinaan

Puskesmas.

Penilaian

dilakukan

setahun

sekali

dengan

menggunakan format penilaian standar Instrumen penilaian standar Puskesmas untuk Puskesmas terdiri dari unsur manajemen dan administrasi, sumber daya, proses dan hasil kinerja Puskesmas. Instrumen Penilaian ini dapat dipergunakan oleh pihak yang terkait dengan pelayanati medik dasar seperli Dinas Kesehatan dan organisasi profesi. Bila dari hasil penilaiar tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian antara

apa

yang

dilaksanakan

oleh

saran;

kesehatan

dan

laktor

penyebabnya,maka penilai dapat memberikan intervensi gun; peningkatan pcngclolaan maupun pengetahuan dan ketrampilan pelaksana sehingg; mutu pelayanannya dapat ditingkatkan. Tabel 2.9. Penghitungan Penilaian Standar Puskesmas berdasarkan rekapitul penilaian asi hasil No I II III

Uraian Manajemen dan administrasi Sumber daya Pelayanan Kesehatan a. Upaya Promosi Kesehatan b. Upaya Kesehatan Lingkungan c. Upaya KIA-KB d. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat c. Upaya Pemberantasan Penyakit

Skor Pencapaian ......................... .........................

Variabel

Pencapaian X

2 3

Variabel ........................ ........................

Dibagi 9

........................

......................... ......................... ......................... ......................... .........................

Menular f. Upaya Pcngobatan

.........................

g. Upaya Penanganan Kegawat

.........................

daruratan h. Upaya Pelayanan Kefarmasian i. Upaya Laboratorium Jumlah skor pencapaian pelayanan

Sub total -Skor

kesehatan Jumlah Subtotal I,II dan 111

........................

Keterangan penilaian: 

Subtotal 1 (Manajemen dan Administrasi) adalah skor pencapaian dikalikan 2 ( dua)



Sub total 11 ( Sumber Daya) adalah skor pencapaian dikalikan 3 (tiga)



Sub total

111 ( Pelayanan Kesehatan) adalah jumlah skor pencapaian

Pelayanan Kesehatan dibagi 9 parameter 

Nilai standar Puskesmas = sub total 1 ( Manajemen dan Administrasi) + sub total 11 ( Sumber Daya) + sub total 111 ( Pelayanan Kesehatan)

Kriteria penilaian Puskesmas sesuai standar: 1. Baik , bila nilai lebih besar dari 80, diwakili warna hijau 2. Cukup, bila nilai antam 60 -79, diwakili warna kuning 3. Kurang , bila nilai dibawah 60, diwakili dengan warna merah