BAB 2 PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN YANG BERLANDASKAN NILAI-NILAI LUHUR
BAB 2 PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN YANG BERLANDASKAN NILAI-NILAI LUHUR
A. KONDISI UMUM Budaya bangsa yang dilandasi nilai luhur berdasarkan Pancasila dan bercirikan Bhinneka Tunggal Ika diupayakan agar senantiasa menjiwai setiap aspek pembangunan. Kebudayaan nasional dikembangkan dengan mengangkat nilai budaya daerah yang luhur, serta menyaring dan menyerap nilai budaya dari luar yang positif. Pengembangan kebudayaan diarahkan menuju kemajuan adab dan mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Pada tahun 2004, pembangunan kebudayaan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) mengacu pada satu program yaitu Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan. Pada tahun 2004 pembangunan kebudayaan yang dilaksanakan melalui Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan antara lain adalah: (1) penyelenggaraan temu budaya dan dialog budaya; (2) penyebarluasan informasi budaya; (3) penulisan sejarah Indonesia; (4) penyelenggaraan festival seni pertunjukan; (5) pengiriman misi kesenian ke luar negeri; (6) pemugaran dan pemeliharaan Benda Cagar Budaya; (7) penyelenggaraan film kompetitif dan penyelenggaraan kembali Festival Film Indonesia (FFI); (8) bantuan kepada organisasi/lembaga seni dan budaya; (9) pembinaan perfilman nasional; (10) preservasi dan alih media pustaka langka; dan (11) pengembangan minat baca masyarakat. Pada tahun 2005, dalam Rencana Pembangunan Nasional Transisi, pembangunan kebudayaan dilaksanakan melalui 3 program, yaitu Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Pencapaian kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2005 untuk Program Pengembangan Nilai Budaya antara lain: (1) pelaksanaan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai tradisional yang bernilai luhur melalui pelaksanaan kajian untuk meningkatkan hubungan antar budaya; (2) penyelenggaraan sosialisasi dan reaktualisasi Etika Kehidupan Berbangsa; (3) pengembangan kegiatan budaya kritis dan kewirausahaan yang progresif dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) pengembangan industri budaya dengan merevitalisasi modal budaya untuk perkembangan ekonomi; (5) penyusunan dan revisi peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan dan perpustakaan; dan (6) pengembangan minat dan budaya baca masyarakat melalui pengadaan bahan pustaka baik tercetak dan terekam, penyusunan statistik penerbitan buku, dan pengembangan jaringan informasi perpustakaan. Dalam tahun yang sama melalui Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dilaksanakan kegiatan: (1) pembinaan dan sosialisasi untuk meningkatkan apresiasi dan komitmen pada pelestarian kekayaan budaya; (2) pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam operasionalisasi dan pemeliharaan kekayaan budaya; (3)
pengembangan sistem informasi dan database bidang kebudayaan dan perpustakaan; (4) peningkatan sumberdaya manusia pengelola kekayaan budaya; (5) peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pembenahan sistem manajerial lembaga-lembaga yang menangani pengelolaan kekayaan budaya; dan (6) pengembangan perfilman nasional yang berbasis budaya bangsa. Sedangkan untuk Program Pengelolaan Keragaman Budaya pada tahun 2005 dilaksanakan antara lain melalui: (1) pelaksanaan promosi sikap toleransi dan kooperasi; (2) pengembangan interaksi yang harmonis antarunit budaya untuk memperkuat semangat ke-Indonesiaan; dan (3) pengembangan berbagai wujud ikatan kebangsaan (keterikatan rasional dan emosional) melalui pelaksanaan kajian, dialog kebudayaan. Permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan kebudayaan pada tahun 2006 adalah: (1) semakin lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya dan semakin terbatasnya ruang publik yang dapat diakses dan dikelola masyarakat multikultur untuk penyaluran aspirasi sehingga menimbulkan berbagai ketegangan dan kerawanan sosial yang berpotensi merusak integrasi bangsa; (2) terjadinya krisis identitas nasional yang ditandai dengan semakin memudarnya nilainilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahtamahan sosial, kebanggaan terhadap identitas kebangsaan, dan rasa cinta tanah air; (3) rendahnya kemampuan untuk menyeleksi derasnya arus budaya global sehingga penyerapan budaya global yang negatif lebih cepat dibandingkan dengan penyerapan budaya global yang positif dan konstruktif yang bermanfaat untuk pembangunan bangsa dan karakter bangsa; (4) lemahnya ketahanan budaya yang diakibatkan oleh tidak sebandingnya kecepatan pembangunan ekonomi dan pembangunan karakter bangsa; dan (5) menurunnya kualitas pengelolaan kekayaan budaya yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran, komitmen, dan kemampuan pemerintah daerah, baik kemampuan fiskal maupun kemampuan manajerial. Perkembangan masyarakat yang sangat cepat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai dan perilaku. Dalam suasana dinamis tersebut, pengembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Di samping itu pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.
B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Pembangunan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur pada tahun 2006 diarahkan untuk mencapai sasaran sebagai berikut: 1. Terwujudnya upaya menemukenali akar ketegangan/konflik, solusi dan antisipasinya; 2. Terlaksananya identifikasi nilai-nilai kebangsaan dan strategi perkuatannya untuk memperkokoh NKRI;
II.2 – 2
3. Terlaksananya kompilasi nilai-nilai positif dan produktif dalam rangka memantapkan kebudayaan nasional yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan; dan 4. Terlaksananya pemetaan seluruh pemangku kepentingan dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan sehingga dapat menyamakan persepsi terhadap permasalahan dan rekomendasi kebijakannya.
C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang masih akan muncul di tahun 2006, kebijakan pembangunan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Luhur diarahkan pada upaya untuk: 1. Mengembangkan kreasi metodologis berbagai dialog kebudayaan; 2. Memperluas ragam pendekatan dalam memperkokoh ikatan kebangsaan baik secara emosional maupun rasional; dan 3. Mengupayakan mekanisme pengarusutamaan budaya pada berbagai aspek pembangunan.
II.2 – 3
D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Program/ Kegiatan Pokok RPJM
Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006
1.
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatan Pokok: 1. Pelaksanaan dialog antarbudaya yang terbuka dan demokratis; 2. Pengembangan pendidikan multikultural untuk meningkatkan toleransi dalam masyarakat; 3. Pengembangan berbagai wujud ikatan kebangsaan antara lain melalui pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan akses transportasi dan komunikasi lintas daerah dan lintas budaya; 4. Pelestarian dan pengembangan ruang publik untuk memperkuat modal sosial; 5. Peningkatan penegakan hukum untuk menciptakan rasa keadilan antarunit budaya dan antarunit sosial.
2.
Program Pengembangan Nilai Budaya Kegiatan Pokok: 1. Pelaksanaan aktualisasi nilai moral dan agama;
No.
Pagu Indikatif (Juta Rupiah)
Sasaran Program
Instansi Pelaksana
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatan Pokok: 1. Pengembangan metoda dialog antarbudaya yang terbuka dan demokratis; 2. Pengembangan materi /bahan pendidikan multikultural untuk meningkatkan toleransi dalam masyarakat; 3. Pengembangan berbagai wujud ikatan kebangsaan antara lain melalui pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan akses transportasi dan komunikasi lintas daerah dan lintas budaya; dan 4. Pemetaan ruang publik untuk memperkuat modal sosial.
Terciptanya keserasian hubungan antarunit sosial dan antarbudaya dalam rangka menurunkan ketegangan dan ancaman konflik sekaligus memperkuat NKRI.
Dep. Kebudayaan dan Pariwisata
92.390,0
Program Pengembangan Nilai Budaya Kegiatan Pokok: 1. Penelaahan metoda aktualisasi nilai moral dan agama; 2. Pelaksanaan revitalisasi dan
Terwujudnya jati diri bangsa (identitas nasional) yang tangguh dan memantapkan budaya nasional.
Dep. Kebudayaan dan Pariwisata, Perpustakaan Nasional.
69.099,1
II.2 – 4
No.
Program/ Kegiatan Pokok RPJM 2. Pelaksanaan revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal yang bernilai luhur termasuk di dalamnya pengembangan budaya maritim; dan 3. Pelaksanaan transformasi budaya melalui adopsi dan adaptasi nilai-nilai baru yang positif untuk memperkaya dan memperkokoh khasanah budaya bangsa, seperti: orientasi pada peningkatan kinerja, budaya kritis, akuntabilitas dan penerapan iptek.
3.
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Kegiatan Pokok: 1. Pelestarian kekayaan budaya yang meliputi sejarah, benda purbakala, dan benda cagar budaya; 2. Pengembangan sistem informasi dan database bidang kebudayaan antara lain peta budaya dan dokumen arsip negara; 3. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola kekayaan budaya; 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pembenahan sistem manajerial lembaga-lembaga
Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006
3.
Sasaran Program
Instansi Pelaksana
Terwujudnya peningkatan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk dalam negeri yang bersifat kasat mata (tangible) maupun tidak kasat mata (intangible).
Dep. Kebudayaan dan Pariwisata, Perpustakaan Nasional
Pagu Indikatif (Juta Rupiah)
reaktualisasi budaya lokal yang bernilai luhur termasuk; dan pengembangan budaya maritim; Pelaksanaan transformasi budaya melalui adopsi dan adaptasi nilainilai baru yang positif untuk memperkaya dan memperkokoh khasanah budaya bangsa, seperti: orientasi pada peningkatan kinerja, budaya kritis, akuntabilitas dan penerapan iptek.
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Kegiatan Pokok: 1. Pelestarian kekayaan budaya yang meliputi sejarah, benda purbakala, dan benda cagar budaya; 2. Pengembangan Pusat Kebudayaan Nasional; 3. Pengembangan sistem informasi dan database bidang kebudayaan antara lain peta budaya dan dokumen arsip negara; 4. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola kekayaan budaya; 5. Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pembenahan sistem manajerial lembaga-lembaga yang mengelola kekayaan budaya
II.2 – 5
37.439,3
No.
Program/ Kegiatan Pokok RPJM yang mengelola kekayaan budaya sehingga memenuhi kaidah tata pemerintahan yang baik (good governance); 5. Pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya, misalnya melalui pengembangan film kompetitif, dan pengembangan pola insentif; 6. Review peraturan perundangundangan dalam pengelolaan kekayaan budaya; dan 7. Transkipsi dan transliterasi naskah-naskah kuno.
Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006
6.
7.
8. 9.
Sasaran Program
sehingga memenuhi kaidah tata pemerintahan yang baik (good governance); Pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya, misalnya melalui pengembangan film kompetitif, dan pengembangan pola insentif; Review peraturan perundangundangan dalam pengelolaan kekayaan budaya; Transkripsi dan transliterasi naskahnaskah kuno; dan Pembuatan Film Kolosal tentang Indonesia.
II.2 – 6
Instansi Pelaksana
Pagu Indikatif (Juta Rupiah)
