BAB 2 LANDASAN TEORI
2.1
Sistem Informasi Akuntansi 2.1.1
Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Menurut Gondodiyoto dan Hendarti (2006, p.107) sistem informasi akuntansi adalah struktur yang menyatu dalam suatu entitas, yang menggunakan sumber daya fisik dan komponen lain, untuk merubah data transaksi keuangan atau akuntansi menjadi informasi akuntansi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi para pengguna atau pemakainya. Menurut Bodnar dan Hopwood (1995, p.1) sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi akuntansi. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi sistem informasi akuntansi adalah
salah
satu
subsistem
informasi
yang
lebih
awal
diimplementasikan, dan bahkan lazimnya menjadi salah satu komponen utama dalam mengembangkan subsistem informasi lainnya.
2.1.2
Tujuan Sistem Informasi Akuntansi Menurut Gondodiyoto dan Hendarti (2006, p.109) tujuan sistem informasi akuntansi adalah :
8
a. Untuk melakukan pencatatan (recording) transaksi dan menyediakan informasi (information value added machanism) bagi pihak intern untuk pengelolalaan kegiatan usaha (manager) serta para pihak terkait (stockholder/stakeholder). b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasinya. c. Untuk menerapkan (implementasi) sistem pengendalian intern, memperbaiki kinerja dan tingkat keandalan (realibility) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggung jawaban (akuntabilitas). d. Menjaga/meningkatkan perlindungan kekayaan perusahaan.
2.1.3
Proses Transaksi Sistem Informasi Akuntansi Menurut Bodnar dan Hopwood (2001, p.182) arus transaksi operasional dapat dikelompokan sesuai dengan empat siklus aktivitas bisnis, yaitu : a. Siklus pendapatan (Revenue cycle) b. Siklus pengeluaran (Expenditure cycle) c. Siklus produksi (Conversion cycle) d. Siklus keuangan (Financial cycle)
9
2.1.4 Siklus yang Dibahas Siklus sistem informasi yang dibahas adalah siklus produksi (conversion cycle), karena dalam sistem informasi Surety Bond pada PT. Asuransi Jasaraharja Putera, data yang diperoleh diproses sehingga menghasilkan Bond sebagai produk jasa. Proses yang dibahas dimulai dari Principle menyerahkan formulir permohonan penerbitan Bond beserta berkas kelengkapanya kemudian diproses sehingga menghasilkan Bond yang akan diserahkan ke Principle
2.2
Sistem Pengendalian Intern 2.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Menurut Gondodiyoto dan Gautama (2003, p.78) sistem pengendalian intern meliputi metode dan kebijakan yang terkoordinasi didalam perusahaan untuk mengamankan kekayaan perusahaan, menguji ketepatan, ketelitian, dan keandalan catatan/data akuntansi serta untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Menurut
Mulyadi
(2001,
p.163)
mendefinisikan
sistem
pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuranukuran yang dikoordinasikan untuk menjadi kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efesiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi sistem pengendalian intern adalah suatu prosedur yang dijalankan oleh seluruh struktur organisasi di dalam perusahaan untuk mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 10
sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional di perusahaan meningkatkan kehandalan data dan menjaga keamanan aset perusahaan.
2.2.2
Tujuan Pengendalian Intern Menurut Gondodiyoto dan Hendarti (2006, p.144) tujuan dirancangnya pengendalian intern adalah : a. Menyajikan data yang dapat dipercaya Pemimpin hendaklah memiliki informasi yang benar atau tepat dalam rangka melaksanakan kegiatannya. b. Mengamankan aktiva dan pembukuan Pengamanan atas berbagai harta benda dan catatan pembukuan menjadi semakin penting dengan adanya komputer. c. Meningkatkan efesiensi operasional Pengawasan dalam suatu organisasi merupakan alat untuk mencegah penghamburan usaha, menghindarkan pemborosan dalam setiap segi dunia usaha dan mengurangi setiap jenis penggunaan sumber-sumber yang ada secara tidak efisien. d. Mendorong pelaksanaan kebijaksanaan yang ada Pemimpin
menyusun
tata
cara
dan
ketentuan
dipergunakan untuk mencapai tujuan perusahaan.
11
yang
dapat
2.2.3 Komponen Pengendalian Intern Menurut Weber (1999, p.49) komponen pengendalian intern terdiri dari : a. Lingkungan pengendalian (Control environment) Elemen ini memperlihatkan bahwa hal yang terkandung pada kontrol terutama pada sistem akuntansi dan prosedur harus dijalankan. b. Penaksiran resiko (Risk assessment) Elemen ini mengidentifikasikan dan menganalisis resiko yang dihadapi organisasi dan cara resiko tersebut dikelola. c. Aktivitas pengendalian (Control activities) Elemen ini memastikan bahwa setiap transaksi telah diotorisasi oleh yang berwenang, telah ada pemisahan fungsi, dokumentasi dan pencatatan yang memadai, harta dan catatan telah diamankan dan pengecekan oleh pihak independent telah dilakukan serta penilaian terhadap pencatatan telah dilaksanakan. d. Pemrosesan informasi dan komunikasi (Information processing and communication) Pada elemen ini informasi diidentifikasi, diambil dan diubah sepanjang waktu dan menyediakan formulir untuk memperbolehkan karyawan mengubah tanggung jawabnya. e. Pemantauan (Monitoring) Elemen yang berfungsi untuk memastikan pengendalian internal telah berjalan dengan baik.
12
2.2.4
Sistem Pengendalian Intern pada Sistem Berbasis Komputer Menurut Weber (1999, p.39) auditor menemukan dua cara yang dapat digunakan pada saat memimpin audit sistem informasi, yaitu: 1. Pengendalian Umum (General Controls) Pengendalian
umum
(general
controls)
adalah
sistem
pengendalian intern komputer yang berlaku umum meliputi seluruh kegiatan komputerisasi sebuah organisasi secara menyeluruh. Menurut Weber (1999, p.39) dalam sistem pengendalian intern umum terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan, yaitu : a. Pengendalian top manajemen (Top management controls) Manajemen puncak harus memastikan bahwa sistem informasi telah berjalan dengan baik, tanggung jawab utama mereka adalah untuk membuat keputusan jangka panjang terhadap bagaimana caranya pemakaian sistem informasi pada organisasinya. b. Pengendalian manajemen sistem informasi (Information system management controls) Manajemen
sistem
informasi
bertanggung
jawab
untuk
merencanakan dan melakukan pengendalian terhadap semua aktivitas sistem informasi. c. Pengendalian
manajemen
pengembangan
sistem
(System
development management controls) Bertanggung jawab untuk mendesain, mengimplementasi dan memelihara aplikasi sistem.
13
d. Pengendalian manajemen program (Programming management controls) Bertanggung jawab untuk membuat sistem program baru, memelihara program lama dan menyediakan software umum yang mendukung sistem informasi. e. Pengendalian data administrator (Data administration controls) Bertanggung
jawab
untuk
menterjemahkan
pengendalian
yang
berhubung
dengan
rencana
dan
penggunaan
data
organisasi. f. Pengendalian manajemen jaminan kualitas (Quality assurance management controls) Bertanggung
jawab
untuk
memastikan
pengembangan,
pengimplementasian, pengoperasian dan pemeliharaan sistem informasi yang sesuai dengan standar kualitas yang ada. g. Pengendalian manajemen keamanan (Security administration controls) Bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian terhadap akses dan keamananan fisik dari fungsi sistem informasi. h. Pengendalian
manajemen
operasi
(Operation
management
controls) Bertanggung jawab untuk merencanakan dan melakukan kontrol terhadap operasional sistem informasi setiap hari.
14
2. Pengendalian Aplikasi (Application Control) Pengendalian aplikasi (application control) adalah sistem pengendalian intern (internal controls) pada sistem informasi informasi berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan pekerjaan/kegiatan/aplikasi
tertentu
(setiap
aplikasi
memiliki
karakteristik dan kebutuhan pengendalian yang berbeda). Menurut Weber (1999, p.39) dalam sistem pengendalian intern aplikasi terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan, yaitu a. Pengendalian batasan (Boundary controls) Terdiri dari komponen yang membentuk hubungan antara user dan sistem. b. Pengendalian masukan (Input controls) Terdiri dari komponen yang menyiapkan dan memasukkan data ke dalam sistem. c. Pengendalian proses (Processing controls) Terdiri dari komponen yang melakukan kegiatan pengambilan keputusan, perhitungan, pengklasifikasian, memerintah dan meringkas data pada sistem. d. Pengendalian data/file (Database controls) Terdiri dari komponen yang mendefinisikan, menambahkan, mengakses, mengubah dan menghapus data pada sistem. e. Pengendalian keluaran (Output controls) Terdiri dari komponen yang mengambil kembali data dan menyajikannya menjadi informasi bagi pemakai sistem. 15
f. Penendalian komunikasi (Communications controls) Terdiri dari komponen yang mengirimkan data antara subsistem dan sistem.
2.2.4.1 Sistem
Pengendalian
Internal
pada
Sistem
Berbasis
Komputer yang Akan Dibahas 1. Pengendalian Umum a. Pengendalian
manajemen
keamanan
(Security
management controls) Menurut Weber (1999, p.244) pengendalian intern terhadap manajemen keamanan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aset informasi aman. Menurut Weber (1999, p.257) secara garis besar pengendalian manajemen keamanan bertanggung jawab terhadap hal-hal berikut : 1. Ancaman kebakaran 2. Ancaman kerusakan karena air 3. Ancaman perubahan tegangan sumber energi 4. Ancaman kerusakan struktural 5. Polusi 6. Penyusup 7. Virus dan Worms 8. Penggunaan yang salah terhadap software, data dan jasa komputer 16
Pengendalian paling akhir (Controls of last resort) Bila masih terdapat kemungkinan terjadi bencana, untuk mengurangi kerugian dan me-recover operasional dengan melakukan: 1)
Disaster recovery plan
2)
Insurance
b Pengendalian
manajemen
operasi
(Operations
management controls) Menurut Weber (1999, p.291) pengendalian intern terhadap manajemen operasi bertanggung jawab terhadap jalannya hardware maupun software setiap hari sehingga sistem aplikasi produksi dapat menjalankan tugasnya dan staff development dapat men-design, mengaplikasi dan me-maintenance aplikasi sistem. Menurut Weber (1999, p.292) secara garis besar pengendalian manajemen operasi bertanggung jawab terhadap hal-hal berikut : 1. Pengoperasian komputer 2. Pengoperasian jaringan 3. Persiapan dan pengentrian data 4. Pengendalian produksi 5. Perpustakan file 6. Dokumentasi dan program kepustakaan 17
7. Help Desk 8. Perencanaan kapasitas dan pengawasan kerja
2. Pengendalian Aplikasi a
Pengendalian batasan (Boundary controls) Menurut Weber (1999, p370) Subsistem boundary menentukan hubungan antara pemakai komputer dengan sistem komputer itu sendiri, ketika pemakai menggunakan komputer maka fungsi boundary berjalan. Kontrol terhadap subsistem boundary memiliki tiga tujuan, yaitu : 1. Untuk memastikan bahwa pemakai komputer adalah orang yang memiliki wewenang. 2. Untuk memastikan bahwa identitas yang diberikan oleh pemakai adalah benar. 3. Untuk membatasi tindakan yang dapat dilakukan oleh pemakai
untuk
menggunakan
komputer
ketika
melakukan tindakan otorisasi. Menurut Weber (1999, p.371) kontrol pada boundary subsistem terdiri dari : 1. Cryptographic control 2. Akses kontrol 3. Personal Identification Number (PIN) 4. Digital Signature 18
5. Plastic Card b. Pengendalian masukan (Input controls) Menurut Weber (1999, p420)
pengendalian
masukan dirancang dengan tujuan untuk mendapatkan keyakinan bahwa data transaksi input adalah valid, lengkap, serta bebas dari kesalahan dan penyalahgunaan. Input controls ini merupakan pengendalian aplikasi yang penting, karena input yang salah akan menyebabkan output juga keliru. Mekanisme masuknya data input ke sistem dapat dikategorikan kedalam dua cara, yaitu : 1. Batch System (delayed processing system) 2. On-line Real Time Entry Validation c. Pengendalian hasil keluaran (Output controls) Menurut Weber (1999, p.615) subsistem output menyediakan fungsi yang menentukan isi dari data yang akan disampaikan kepada pemakai, cara data disajikan kepada pemakai dan cara menyampaikan data tersebut serta pengiriman data tersebut kepada pemakai. Pengawasan output mempunyai dua tujuan utama, yaitu: 1. Mencari untuk melindungi kelengkapan data dengan cara
memproduksi
19
dan
mentransmisikan
untuk
digunakan di kemudian hari bersama dengan sistem aplikasi. 2. Mencoba untuk menjamin efisiensi produksi dan efektifitas penggunaan dari laporan sistem aplikasi.
2.3
Audit Sistem Informasi 2.3.1 Pengertian Audit Sistem Informasi Menurut Weber (1999, p10) Audit sistem informasi merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti untuk menentukan apakah suatu sistem komputer dapat melindungi aset, memelihara integritas data, memungkinkan tujuan perusahaan dapat dicapai dengan efektif dan menggunakan sumber daya yang efisien. Menurut Gondodiyoto dan Hendarti (2006, p.419) audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti untuk menentukan apakah sistem komputer perusahaan mampu mengamankan harta, memelihara kebenaran data, mampu mencapai tujuan perusahaan secara efektif, dan menggunakan aktiva perusahaan secara tepat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian audit sistem informasi adalah suatu proses yang meliputi kegiatan pengumpulan dan pengevaluasian data dan informasi yang diperoleh untuk melindungi aset, meningkatkan integritas serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem.
20
2.3.2
Prosedur Audit Sistem Informasi Langkah dari
Prosedur Audit Sistem Informasi digambarkan
dalam tahapan flow di bawan ini :
Start
Perencanaan Audit
Memahami Pengendalian Internal
Menaksir Resiko Pengendalian
Tidak
Tergantung Kontrol?
Melalukukan Tes Kontrol
Menaksir Ulang Resiko
Masih Tergantung Kontrol
Melakukan Tes Substantif
Tidak
Ya
Ya
Meningkatkan Ketergantungan Kontrol
Tidak
Tes Substantif Terbatas
Memberikan Opini dan Laporan Audit
Stop
Gambar 2.1 Langkah Proses Audit Sumber : Information System Control and Audit (Weber, 1999, p 48) 21
Menurut Weber (1999, p47) beberapa tahapan di dalam audit sistem informasi adalah sebagai berikut : 1. Perencanaan Audit (Planning the Audit) Perencanaan merupakan fase pertama dari kegiatan audit, bagi auditor eksternal hal ini artinya adalah melakukan investigasi terhadap klien untuk mengetahui apakah pekerjaan mengaudit dapat diterima, menempatkan
staff
audit,
menghasilakan
perjanjian
audit,
menghasilkan informasi latar belakang klien, mengerti tentang masalah hukum klien dan melakukan analisa tentang prosedur yang ada untuk mengerti tentang bisnis klien dan mengidentifikasikan resiko audit. 2. Pengujian Pengendalian ( Tests of Controls) Auditor melakukan kontrol test ketika mereka menilai bahwa kontrol resiko
berada
pada
level
kurang
dari
maksimum,
mereka
mengandalkan kontrol sebagai dasar untuk mengurangi biaya testing. Sampai pada fase ini auditor tidak mengetahui apakah identifikasi kontrol telah berjalan dengan efektif, oleh karena itu diperlukan evaluasi yang spesifik terhadap materi kontrol. 3. Pengujian Transaksi (Tests of Transactions) Auditor menggunakan test terhadap transaksi untuk mengevaluasi apakah kesalahan atau proses yang tidak biasa terjadi pada transaksi yang mengakibatkan kesalahan pencatatan yang material pada laporan keuangan. Test transaksi ini termaksuk menelusuri jurnal dari sumber
22
dokumen,
memeriksa
file
harga
dan
mengecek
keakuratan
perhitungan. 4. Pengujian Saldo atau Keseluruhan Hasil (Tests of Balances or Overall Result ) Untuk mengetahui pendekatan yang digunakan pada fase ini, yang harus diperhatikan adalah pengamatan harta dan kesatuan data. Beberapa jenis subtantif test terhadap saldo yang digunakan adalah konfirmasi piutang, perhitungan fisik persediaan dan perhitungan ulang aktiva tetap. 5. Penyelesaian Audit (Completion of the Audit) Pada fase akhir audit, eksternal audit akan menjalankan beberapa test tambahan terhadap bukti yang ada agar dapat dijadikan laporan.
2.3.3
Standar Audit (CoBIT) Rolling Meadows, Ill, USA, Lembaga Pengaturan IT (IT Governance Institute, ITGI), Control Objectives for Information and related Technology (CoBIT®) memberikan praktek dan hubungan ke atas terbaik untuk menunjang persyaratan pengelolaan IT bagi para eksekutif dan direktur yang berkaitan dengan hubungan ke bawah digunakan untuk mengatasi persyaratan yang lebih rinci bagi mereka yang bertanggung jawab terhadap solusi dan jasa penyampaian. Semua ini memberikan dukungan agar dapat mengoptimalkan investasi IT, menjamin nilai pengiriman dan meringankan resiko IT dengan cara yang lebih transparan. 23
Untuk keberhasilan IT didalam penyampaian terhadap kebutuhan bisnis, pihak manajemen perlu memeberikan suatu sistem pengendalian internal atau framework pada perusahaan. Framework kontrol CoBIT berperan untuk membentuk kebutuhan sebagai berikut : 1. Pembuatan hubungan dengan kebutuhan bisnis 2. Mengorganisir aktifitas penggunaan IT kedalam proses model yang diterima umum 3. Mengindentifikasi sumber daya IT utama yang akan mempengaruhi 4. Menjelaskan kontrol manajemen objektif yang dipertimbangkan Fokus proses dari CoBIT digambarkan oleh melalui suatu model, yang membagi kebutuhan IT kedalam 34 proses yang searah dengan tanggung jawab perencanaan, pembangunan, pelaksanaan dan monitor, sebagai pandangan akhir dalam menilai IT. Konsep arsitektur perusahaan membantu mengindentifikasi sumber daya yang penting bagi proses keberhasilan, yaitu aplikasi, informasi infrastruktur dan personil.
2.3.4 Instrumen Audit Menurut Gondodiyoto dan Hendarti (2006, p.448) terdapat beberapa jenis teknik audit antara lain : 1. Observasi Observasi
atau
pengamatan
adalah
cara
memeriksa
dengan
menggunakan panca indera terutama mata, yang dilakukan secara kontinyu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan sesuatu keadaan atau masalah. 24
2. Wawancara (Interview) Wawancara merupakan teknik pemeriksaan berupa tanya-jawab secara lisan antara auditor dengan auditee untuk memperoleh bahan bukti audit. 3. Kuisioner (Tanya-jawab tertulis) Cara tanya-jawab yang mudah dan praktis adalah dengan tertulis. Setelah respoden ditentukan, kemudian dikirim surat pengantar beserta daftar pertanyaan (kuisioner) tentang hal-hal yang ditanyakan (sebaiknya dibuat pedoman pengisian dan tanggal jawab yang diharapkan). 4. Konfirmasi Konfrimasi
merupakan
upaya
untuk
memperoleh
informasi/penegasan dari sumber lain yang independent, baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka pembuktian pemeriksaan. 5. Inspeksi fisik Inspeksi merupakan cara memeriksa dengan memakai panca indera terutama mata, untuk memperoleh bukti atas suatu keadaan atau suatu masalah pada saat tertentu. Inspeksi merupakan usaha pemeriksa untuk memperoleh bukti–bukti secara langsung kata langsung disini berarti pemeriksa sendiri harus berada di tempat dimana keadaan atau masalah tersebut ingin dibuktikan. Inspeksi sebaiknya dilakukan oleh lebih dari satu orang auditor.
25
6. Prosedur analisis Analisis artinya memecah atau menguraikan suatu keadaan atau masalah kedalam beberapa bagian atau elemen dan memisahkan bagian tersebut untuk digabungkan dengan keseluruhan atau dibandingkan dengan yang lain. 7. Perbandingan Perbandingan adalah usaha untuk mencari kesamaan dan perbedaan antara dua atau lebih gejala atau keadaan. Hasil pekerjaan membandingkan biasanya dilanjutkan dengan melakukan analisis sebab-sebab terjadinya penyimpangan. 8. Penelaahan dokumen Pada umumnya cukup banyak dokumen yang tersedia pada suatu organisasi untuk ditelaah: bagan arus, bagan organisasi, manual prosedur, manual operasi, manual referensi, notulen rapat, surat perjanjian, dan catatan-catatan historis lainnya. Dalam beberapa kasus, penyimpangan-penyimpangan antara kinerja sistem aktual dan kinerja sistem terdokumentasi dapat mengindikasikan adanya masalah. Oleh karena itu, auditor harus membuat penilaian keseluruhan berkaitan dengan status dokumen tertentu sehubungan dengan arti pentingnya terhadap kebijakan perusahaan.
26
2.3.5 Pendekatan (metode) Audit sistem informasi a. Audit Arround The Computer Menurut Gondodiyoto dan Hendarti (2006, p.389) dalam pendekatan audit di sekitar komputer, auditor tidak perlu menguji pengendalian
SI
berbasis
teknologi
informasi
klien
(file
program/pengendalian atas file/data dikomputer), melainkan cukup terhadap input (dokumen) serta output (laporan) sistem aplikasi saja. Sistem komputer dianggap sebagai ”blackbox” (suatu yang diketahui fungsinya, tetapi tidak perlu diperiksa bagaimana cara kerjanya). Dari penilaian terhadap kualitas dan kesesuaian antara input dan dengan output sistem aplikasi ini, auditor dapat mengambil keputusan tentang kualitas
pemrosesan
data
yang
dilakukan
klien
(meskipun
proses/program komputernya tidak diperiksa). Oleh karena itu auditor harus dapat memeriksa dokumen sumber dalam jumlah cukup dan print-out laporan/keluaran (output) yang rinci. Keunggulan metode auditor disekitar komputer adalah : 1. Pelaksanaan audit lebih sederhana 2. Auditor yang memiliki pengetahuan minimal di bidang komputer dapat dilatih dengan mudah untuk melaksanakan audit. Kelemahan metode audit disekitar komputer adalah : Jika kondisi (user requirements) berubah mungkin sistem itupun perlu di-redesign dan perlu penyesuaian (update) program-program, bahkan
mungkin
struktur
data/file,
sehingga
auditor
menilai/menelaah ulang apakah sistem masih berjalan baik. 27
perlu
b. Audit Through The Computer Menurut Gondodiyoto dan Hendarti (2006, p.391) dalam pendekatan
audit
ke
sistem
komputer,
auditor
melakukan
pemeriksaan ulang terhadap program-program dan file-file komputer pada audit SI berbasis TI. Auditor menggunakan komputer (software bantu) atau dengan cek logika atau testing program untuk menguji logika program dalam rangka menguji pengendalian yang ada pada komputer. Selain itu auditor juga dapat meminta penjelasan dari para teknisi komputer mengenai spesifikasi sistem dari program yang diaudit. c. Audit With The Computer Menurut Gondodiyoto dan Hendarti (2006, p.392) audit dengan komputer adalah pendekatan audit dengan menggunakan bantuan komputer dalam berbagai bentuk.
2.3.6
Risk Measurement Menurut
Woolf
(1997,
p.166)
teknik
penilaian
resiko
dikategorikan menjadi tiga tingkat resiko, yaitu: 1. Low Resiko yang dinilai jarang terjadi dan tidak dapat mempengaruhi operasi perusahaan ataupun sistem internal kontrol dalam suatu organisasi. Untuk menentukan tingkat resiko ”Low”.
28
2. Medium Resiko yang dinilai jarang/sering terjadi tetap dapat memberikan dampak yang tidak terlalu mempengaruhi operasi perusahaan dan sistem internal kontrol dalam organisasi. 3. High Resiko yang dinilai sering terjadi dan secara langsung dapat mempengaruhi kegiatan operasi perusahaan dan mengancam sistem internal kontrol organisasi.
2.4
Pasar Uang dan Pasar Modal Menurut Keown dalam bukunya yang diterjemah oleh Djakman ( 2001, p. 45-46 ) ciri – ciri yang membedakan pasar uang dan pasar modal adalah periode jatuh tempo dari sekuritas yang diperdagangkan didalamnya. Pasar uang merujuk pada semua lembaga dan prosedur yang menyediakan transaksi utang jangka pendek yang biasanya diterbitkan peminjam dengan peringkat kredit yang tinggi. Sedangkan pasar modal mengacu pada semua lembaga dan prosedur yang menyediakan transaksi instrumen keuangan jangka panjang. Jangka panjang disini berarti memiliki periode jatuh tempo yang lebih dari satu tahun. Dalam arti luas, ini tidak termasuk pinjaman berjangka dan financial leasess, ekuitas perusahaan dan obligasi. Dalam struktur modal perusahaan salah satunya diperoleh dari pasar modal. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan surety bond termasuk didalam kategori pasar uang. 29
2.5
Surety Bond 2.5.1
Pengertian Surety Bond Menurut Tinggi dan Pinontoan (2003). Surety Bond adalah suatu perjanjian dua pihak yaitu antara Surety dan Principle, dimana pihak pertama (Surety) memberikan jaminan untuk pihak kedua (Principle) bagi kepentingan pihak ketiga (Obligee), bahwa apabila Principle lalai atau
gagal
melaksanakan
kewajibannya
sesuai
dengan
yang
diperjanjikannya dengan Obligee, maka Surety akan bertanggungjawab terhadap Obligee untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban Principle tesebut.
2.5.2
Pihak yang Terkait OBLIGEE (Pemilik Proyek)
PRINCIPLE (Kontraktor) Perjanjian Pokok (Underlying Contract) Perjanjian Tambahan (Accessor Contract)
PERUSAHAAN SURETY (Penjamin)
Gambar 2.2 Prinsip Dasar Bekerjanya Surety Bond (Sumber : PT. Asuransi Jasaraharja Putera) Keterangan : PRINCIPLE
: - Pelaksana Pekerjaan yang mendapat pekerjaan dari pemilik pekerjaan 30
: - Pihak yang membutuhkan Jaminan
OBLIGEE
- Pemilik Pekerjaan SURETY COMPANY
: - Pihak yang mempersyaratkan Jaminan - Pihak yang menerbitkan Jaminan
2.5.3
Jenis-Jenis Surety Bond a.
Bid Bond / Jaminan Tender / Jaminan Pelelangan / Jaminan Penawaran / Tender Bond Menurut Tinggi dan Pinontoan (2003). Bid Bond Ialah Jaminan yang diterbitkan oleh Surety Company untuk menjamin Obligee bahwa Principle pemegang Bid Bond telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Obligee untuk mengikuti
pelelangan
dan
apabila
Principle
memenangkan
pelelangan tersebut maka Principle akan sanggup menyerahkan Performance Bond, apabila tidak maka Surety akan membayar kerugian
kepada
Obligee sebesar selisih antara penawaran
Principle yang terendah dengan Principle terendah berikutnya.
b.
Performance Bond / Jaminan Pelaksanaan Menurut Tinggi dan Pinontoan (2003). Performance Bond Ialah Jaminan yang diterbitkan oleh Surety Company untuk menjamin Obligee bahwa Principle pemegang Performance Bond akan dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Obligee
31
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikannya dalam kontrak, apabila tidak maka Surety akan menyelesaikan kerugian yang diderita oleh Obligee maksimum sebesar Nilai jaminan.
c.
Advance Payment Bond / Jaminan Uang Muka Menurut Tinggi dan Pinontoan (2003). Advace Payment Bond Ialah jaminan yang diterbitkan oleh Surety Company untuk menjamin Obligee bahwa Principle pemegang Advance Payment Bond akan sanggup mengembalikan Uang Muka yang telah diterimanya dari Obligee tersebut sesuai dengan ketentuanketentuan yang diperjanjikannya dalam kontrak, apabila tidak maka Surety akan membayar kembali semua kewajiban Principle kepada Obligee sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak. Jumlah Uang Muka yang dijamin oleh Surety akan berkurang sesuai dengan angsuran-angsuran pengembalian Uang Muka yang telah dibayarkan oleh Principle kepada Obligee.
d.
Maintenance Bond / Jaminan Pemeliharaan Menurut Tinggi dan Pinontoan (2003). Maintenance Bond Ialah Jaminan yang diterbitkan oleh Surety Company untuk menjamin Obligee bahwa Principle pemegang Maintenance Bond akan sanggup untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan pekerjaan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak, apabila tidak maka Surety akan 32
mengganti kerugian yang diderita oleh Obligee maksimum sebesar Nilai jaminan.
e.
Customs Bond / Jaminan Atas Pembebasan Bea Masuk Dari Barang Impor Yang Akan digunakan Untuk Kepentingan Ekspor Menurut Tinggi dan Pinontoan (2003). Customs Bond Ialah Jaminan yang diterbitkan oleh Surety Company untuk menjamin Obligee bahwa Principle pemegang Customs Bond yang memperoleh Pembebasan Bea Masuk untuk barang-barang yang diimpornya akan menggunakan barang-barang
tersebut untuk
pembuatan komoditi ekspor, apabila tidak maka Surety akan membayar kerugian Obligee maksimum sebesar Nilai jaminan.
2.5.4
Perbedaan Surety Bond dengan Bank Garansi dan Asuransi Menurut Tinggi dan Pinontoan (2003). Surety Bond memiliki beberapa perbedaan dengan Bank Garansi dan Asuransi yang antara lain adalah : a.
Perbedaan Surety Bond dengan Bank Garansi Surety Bond : 1.
Pada prinsipnya dapat diterbitkan tanpa mengandalkan adanya Collateral, tetapi sebagai penggantinya dilibatkan pihak lain yang bertindak sebagai Indemnitor.
33
2.
Surety Bond menjamin Principle sepanjang jangka waktu kontrak (yang dibuat antara Obligee dan Principle).
3.
Untuk penerbitan Surety Bond, Principle dibebani Service Charge (Biaya Pelayanan).
4.
Surety Bond merupakan jaminan bersyarat atau conditional, artinya dalam penyelesaian klaim pada prinsipnya harus dibuktikan terlebih dahulu kerugian yang terjadi atau adanya Loss Situation serta telah diadakan pemutusan hubungan kerja secara resmi.
5.
Menurut Hukum Perikatannya, Surety Bond Diatur di dalam perikatan tanggung menaggung/tanggung renteng, sehingga dengan
demikian
Penjamin/Surety
Company
tidak
mempunyai hak istimewa yang ada pada pasal 1831 KUH Perdata. 6.
Atas segala kerugian yang dibayar, Surety Company mempunyai hak tuntut secara otomatis kepada Principle (Recovery). Hak Recovery ini ditegaskan secara formal dalam Agreement Indemnity to Surety yang ditandatangani oleh Principle dan Indemnitor-nya sebelum Surety Bond diterbitkan.
7.
Risiko yang dijamin atas penerbitan Surety Bond ini tidak ditahan sendiri oleh Surety Company, tetapi diasuransikan kembali kepada perusahaan-perusahaan reasuransi baik didalam negeri maupun diluar negeri (dilakukan Spreading 34
of Risk atau Penyebaran Risiko). Dengan demikian maka pada prinsipnya Surety
Bond dapat menampung risiko
secara unlimited. Bank Garansi : 1.
Pada prinsipnya dapat diterbitkan apabila ada setoran jaminan dan jaminan tambahan.
2.
Bank Garansi dapat diterbitkan tidak sepanjang jangka waktu kontrak, dan biasanya Bank Garansi hanya dapat diterbitkan selama maksimum 1 tahun.
3.
Untuk penerbitan Bank Garansi; Nasabah dikenakan Provisi.
4.
Bank Garansi merupakan jaminan tanpa syarat atau unconditional artinya apabila terjadi klaim, maka Bank dapat
segera
mencairkan
jaminannya
tanpa
harus
membuktikan adanya Loss Situation. 5.
Menurut Hukum Perikatannya, Bank Garansi diatur didalam perikatan
pertanggungan sepihak dan si penjamin/Bank
mempunyai hak istimewa sesuai pasal 1831 KUH Perdata. 6.
Atas segala kerugian yang dibayar, pihak Bank akan mencairkan setoran jaminan dan jaminan tambahan atas nama nasabah termasuk untuk kepentingan Bank.
7.
Resiko yang dijamin atas penerbitan Bank Garansi ditahan sendiri oleh Bank, sehingga dengan demikian maka kemampuan Bank untuk menahan resiko juga terbatas.
35
b.
Perbedaan Surety Bond dengan Asuransi Surety Bond 1.
Merupakan perjanjian pemberian jaminan atas kegagalan Principle.
2.
Mengenal 3 (tiga) pihak : a. Obligee b. Principle c. Surety Company
3.
Tidak berpegang kepada hukum bilangan besar, tetapi pada prinsip "Select Your Risk and Client".
4.
Premi dianggap sebagai biaya pelayanan (Service Charge), sehingga kalau ada kerugian harus dibayar dari assets atau Surplus Surety Company yang bersangkutan.
5.
Berpegang pada prinsip non cancelation yaitu Bond pada umumnya tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan berlaku sampai tanggal berakhirnya perjanjian jaminan.
6.
Adanya penyampaian data palsu (false Fact) tidak mempengaruhi Obligee.
7.
Antara Obligee dan Surety Company terdapat hubungan kontrak aktual sebagaimana halnya Obligee dan Principle. Jika terjadi klaim maka Obligee berkewajiban untuk bekerja sama dengan Surety Company dalam segala hal.
36
Asuransi 1.
Merupakan perjanjian penggantian kerugian sebagai akibat bahaya yang sifatnya "Accidential Risk" yang diderita oleh Tertanggung.
2.
3.
Mengenal 2 (Dua) pihak : a.
Insurer (Penanggung)
b.
Insured (Tertanggung)
Dalam pelaksanaanya berpegang pada hukum bilangan besar (The Law of the Large Number).
4.
Premi yang dihimpun merupakan dana untuk pembayaran ganti rugi yang mungkin akan terjadi. Oleh karenanya kemungkinan ini diperhitungkan dalam struktur tarif.
5.
Polis Asuransi dapat dibatalkan oleh salah satu pihak (baik Penanggung ataupun Tertanggung) sebelum berakhirnya masa perjanjian.
6.
Adanya Penyampaian data palsu (False Fact) menyebabkan kontrak/polis otomatis tidak berlaku.
7.
Hubungan hanya antara dua pihak saja yaitu Penanggung dan Tertanggung.
37
