BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1
Kerangka Teori dan Literatur
2.1.1 Pengertian Pajak
Pajak adalah sebuah kegiatan yang berlangsung secara terus – menerus dan saling berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahtraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa para ahli contohnya adalah “ Pajak adalah sebuah iuran kepada negara ( yang dapat dipaksakan ) kepada yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan perundang – undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan berguna untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan” pengertian pajak ini dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Andriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo (1991:2)
2.1.2 Fungsi Pajak
Fungsi dari pajak sendiri dibagi menjadi 2 yakni:
a) Fungsi Penerimaan ( Fungsi Budgeter ) Fungsi ini menjadikan pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Contohnya adalah masuknya pajak APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 13
Alasan dimasukkannya APBN sebagai penerimaan dalam negeri karena pajak di indonesia merupakan pendapatan negara yang paling besar dibandingkan penghasilan lainnya. b) Fungsi Mengatur ( Fungsi Reguler)
Fungsi ini menjelaskan bahwa pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.
Contohnya adalah adanya pengenaan pajak lebih mahal kepada barang – barang mewah import seperti minuman keras, mobil import, dan semua yang berhubungan dengan import antara indonesia dengan luar negeri.
2.1.3 Asas – Asas Pemungutan Pajak
Dalam mencapai tujuan dari pemungutan pajak diperlukan adanya asas – asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya yakni :
a) Asas Equality
Maksudnya adalah dalam pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pengenaan pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima oleh wajib pajak
b) Asas Certainty
Dalam asas ini menjelaskan bahwa penetapan pajak tidak ditentukan secara sewenang – wenang. Oleh karena itu, maka Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti mengenai besarnya pajak terhutang.
14
c) Asas Convenience
Dalam asas ini dijelaskan bahwa sebagai Wajib Pajak diharuskan untuk membayar pajak sesuai dengan saat – saat yang tidak memberatkan Wajib Pajak sendiri. Contohnya adalah ketika pengusaha menerima penghasilan dan langsung dikenakan pajak.
d) Asas Economy
Secara ekonomi, biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan dapat diminimalisasi seminimal mungkin dengan harapan beban yang diterima atau ditanggung oleh Wajib Pajak juga sedikit.
2.1.4 Pengertian Surat Pemberitahuan ( SPT )
Menurut Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan ( SPT ) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau untuk pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.
2.1.5 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)
Menurut Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3, Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi Surat Pemberitahuan ( SPT ) dengan benar, lengkap, dan jelas dan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab dan satuan mata uang
15
rupiah serta menandatangani dan juga menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dimana Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.
Bagi Pengusaha, SPT merupakan sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terhutang dengan benar dan juga untuk melaporkan perihal :
a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. b) Penghasilan yang merupakan objek pajak ataupun bukan objek pajak. c) Harta dan kewajiban yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
Bagi Pengusaha Kena Pajak ( PKP ), SPT merupakan sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah PPn dan PPnBm yang terhutang dan untuk melaporkan perihal :
a) Pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak melalui pihak lain dalam satu masa pajak
Dan bagi pemotong atau pemungut, SPT berfungsi sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong dan dipungut serta disetorkan.
16
2.1.6 Penagihan Pajak
Menurut Undang – Undang no 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 angka 9 menjelaskan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan , melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan dan melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita dan menurut Undang – Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Bab IV Pasal 18 , Dasar Penagihan Pajak adalah:
A. Surat Tagihan Pajak (STP)
Di dalam Undang – Undang No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 14 yang membahas tentang Surat Tagihan Pajak terdapat penjelasan bahwa Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) dapat menerbitkan surat tagihan pajak apabila : a) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan berupa denda dan/atau bunga b) Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c) Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga; d) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu.
17
e) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud kan dalam pasal 13 ayat 5 Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya yang membahas tentang syarat pencantuman data dalam faktur pajak. f) Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak g) Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan sebagaimana dimaksud kan dalam pasal 9 ayat 6(a) Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya yang membahas tentang Pajak Masukan yang telah dikreditkan. B. Surat Ketetapan Pajak (SKP)
Menurut Undang – Undang no 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) surat ketetapan pajak adalah surat – surat yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
C. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Di dalam Undang – Undang No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 13, Adanya Surat Ketetapan Kurang Bayar disebabkan karena terdapat jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar. Akibat dari adanya kurang bayar maka dari pihak Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan Pemeriksaan. Apabila ada Surat 18
Pemberitahuan (SPT) yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan menurut UU PPh pasal 3 ayat (3),maka akan ditegur secara tertulis yakni surat teguran.
D. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dapat muncul dikarenakan
adanya tambahan – tambahan atas jumlah pajak terhutang
setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar. Penerbitan SKPKBT ini diberikan jangka waktu selama 5 tahun setelah saat terhutangnya pajak berakhir. Sebagai konsekuensi adanya SKPKBT, jumlah pajak terhutang yang tertera pada SKPKBT akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 100% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.
E. Surat Keputusan Pembetulan ( SK Pembetulan )
Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat
Keputusan untuk
membetulkan kesalahan hitung, kesalahan tulis dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang – undangan perpajakan yang terdapat dalam SKP, STP, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar.
F. Surat Keputusan Keberatan ( SK Keberatan )
Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas sebuah keberatan terhadap ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
19
G. Putusan Banding
Putusan Banding adalah Putusan yang dibuat oleh peradilan pajak atas bandig terhadap surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
2.1.6.1
Cara Penagihan Pajak
Penagihan pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu:
1) Penagihan Aktif 2) Penagihan Pasif
Penagihan Pasif dilakukan dengan menggunakan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak sedangkan penagihan pajak aktif menggunakan Surat Paksa seperti yang diatur dalam undang – undang no 19 tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan undang – undang no 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Penagihan Pajak Pasif dilakukan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) , Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Pembetulan yang menyebabkan pajak terhutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terhutang menjadi lebih besar dan juga jika dalam jangka waktu 30 hari tidak dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.
Penagihan Pajak Aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif dimana dalam upaya ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya 20
mengirimkan surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi juga diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.
Didalam Penagihan Pajak juga dengan istilah penagihan seketika dan juga penagihan sekaligus. Menurut Undang – Undang no 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( KUP ) dan KMK no.561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa, penagihan seketika dan sekaligus adalah sebuah penagihan yang dilakukan dengan segera tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran untuk seluruh jenis pajak termaksud didalamnya yaitu biaya penagihan. Penagihan seketika dan sekaligus terhadap utang pajak berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT, SK, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang dilakukan dalam hal :
1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama – lamanya atau berniat untuk itu. 2. Penanggung Pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaannya atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia ataupun memindahkan barang bergerak atau tidak bergerak yang dimilikinya dan dimasukinya. 3. Penanggung Pajak berniat untuk membubarkan badan atau sudah melakukan pembubaran badan dalam hal terjadi penyitaan barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimiliki oleh wajib pajak atau wakilnya.
21
2.1.6.2
Dasar Hukum Penagihan Pajak
Didalam penagihan pajak, ada beberapa dasar hukum yang mendukung dilakukannya penagihan pajak kepada penanggung pajak antara lain:
1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang – Undang Nomer 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007 Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus. 6) Peraturan Pemerintahan Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penerbitan Kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Dan/Atau Surat Tagihan Pajak 7) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-82/PJ/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER36/PJ/2010 Tentang Prosedur Penerbitan Kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Dan/Atau Surat Tagihan Pajak.
22
8) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. 9) Keputusan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
563/KMK.04/2000 Tentang Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 10) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-109/PJ./2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP627/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Dalam Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. 11) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ.04/2007 Tentang Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-109/PJ./2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP627/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak.
2.1.6.3
Pelaku Pelaksanaan Penagihan Pajak
Menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000, dalam melakukan pelaksanaan penagihan pajak diperlukan pelaku – pelaku yang memiliki kemampuan dibidang penagihan pajak antara lain:
23
1. Pejabat Pajak
Pejabat Pajak adalah pejabat yang berwenang melakukan beberapa keputusan yakni:
a) Mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak b) Menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus c) Menerbitkan Surat Paksa d) Menerbitkan Surat Melaksanakan Penyitaan e) Menerbitkan Surat Pencabutan Sita f) Menerbitkan Surat Pengumuman Lelang g) Menerbitkan Surat Penentuan Harga Limit h) Menerbitkan Surat Pembatalan Lelang i) Menerbitkan Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
Surat lain yang dimaksudkan adalah surat – surat yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak antara lain surat permintaan tanggal dan jadwal waktu pelelangan ke kantor lelang, surat permintaan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) kepada Badan Pertahanan Nasional atau Kantor Pertanahan, Surat Permintaan bantuan kepada kepolosian atau surat permintaan pencegahan.
2. Juru Sita Pajak
Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pajak.tindakan Penagihan Pajaknya meliputi: 24
a) Penagihan Seketika dan Sekaligus b) Pemberitahuan Surat Paksa c) Pemberitahuan Penyitaan d) Pemberitahuan Penyanderaan
Juru Sita Pajak memiliki tugas antara lain:
a) Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus b) Memberitahukan Surat Paksa c) Melaksanakan Penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan d) Melaksanakan Penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
Saat sedang melaksanakan tugas, Juru Sita Pajak harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Juru Sita dan pada saat berhadapan dengan penanggung pajak, juru sita wajib menunjukkan kartu tanda pengenal. Saat melakukan penyitaan, Juru Sita Pajak berwenang melakukan semua yang harus dilakukan dalam proses penyitaan seperti masuk keruangan apapun termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan objek sita ditempat usaha, tempat kedudukan atau tempat tinggal penanggung pajak atau tempat lainnya yang dianggap sebagai tempat penyimpanan objek sita.
Sebelum melakukan penyitaan, terlebih dahulu juru sita pajak melakukan penagihan seketika dan sekaligus. Dalam melakukan penagihan seketika dan sekaligus, juru sita pajak tidak perlu menunggu jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat Pajak apabila:
25
a) Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama – lamanya atau berniat untuk itu. b) Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia. c) Terdapat tanda – tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya. d) Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara e) Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda – tanda kepailitan.
Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan oleh Pejabat Pajak sebelum adanya Penerbitan Surat Paksa. Dan didalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sekurang – kurangnya harus memuat:
a) Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak b) Besarnya Hutang Pajak c) Perintah untuk melakukan pembayaran d) Saat pelunasan utang pajak.
26
2.1.6.4 Tahapan Penagihan Pajak Aktif
Dalam melakukan penagihan pajak aktif, ada beberapa tahap dan jangka waktu yang telah diatur dalam perundang – undangan yang telah berlaku dan diawali dari:
a) Surat Teguran / Surat Peringatan
Menurut Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 24/ PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus pada pasal 8 sampai dengan pasal 11, Surat Teguran atau Surat Peringatan diterbitkan oleh pejabat apabila Wajib Pajak tidak mematuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak dan tidak menyampaikan Surat Tagihan Pajak ( STP ) , Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ( SKPKB ), Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ( SKPKBT ), Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dalam waktu yang telah ditetapkan menurut perundang – undangan perpajakan maka pada saat jatuh tempo sampai batas waktu 7 hari dari batas waktu jatuh tempo tersebut akan diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan dan surat teguran disampaikan secara langsung, melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan PMK no 24/PMK.3/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus pasal 11.
27
b) Surat Paksa
Menurut Undang – Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa no 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Surat Paksa diterbitkan oleh pejabat pajak apabila utang pajak yang harusnya dibayarkan saat sudah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan masih tidak dilunasi setelah 21 hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan diterbitkan, maka akan diterbitkan surat paksa yang disampaikan langsung oleh Juru Sita Pajak Negara dengan dibebani biaya penagihan paksa sebesar 50.000 dan utang pajak harus dibayar atau dilunasi dalam waktu 2 x 24 Jam dan didalam surat paksa harus memuat sekurang – kurangnya nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak, dasar penagihan, besarnya utang pajak, perintah untuk membayar pajak. Dan agar tercapainya efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari dengan surat paksa, maka surat paksa diberikan kekuatan eksekutorial serta diberikan kedudukan umum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Dengan demikian, surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa adanya bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding. Dan menurut PMK 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus pasal 15 sampai dengan pasal 23 dijelaskan bahwa surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh juru sita pajak kepada:
a. Penanggung pajak ditempat tinggal, tempat usaha, atau tempat lain yang memungkinkan 28
b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak apabila penanggung jawab yang bersangkutan tidak dapat dijumpai. c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalan wajib pajak apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagikan. d. Ahli waris apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan sudah dibagikan. c) Surat Sita
Menurut undang – undang penagihan pajak dengan surat paksa no 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Surat Sita diterbitkan oleh pejabat pajak apabila wajib pajak masih belum melunasi utang pajak dalam kurun waktu 2 x 24 jam dan penyitaan dalam dilakukan atas barang – barang Wajib Pajak dengan dibebankan biaya pelaksanaan Sita sebesar Rp 100.000,00 dan disaksikan oleh sekurang – kurangnya 2 ( dua ) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak akan membuat sebuah berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi – saksi dan apabila penanggung pajak tidak ada maka penyitaan dapat tetap dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi berasal dari pemerintah daerah setempat dan berita acara pelaksanaan sita uang ditanda tangani oleh jurusita pajak memiliki kekuatan untuk mengikat
29
meskipun penanggung pajak tidak bersedia untuk menandatangani berita acara tersebut.
d) Pencegahan
Saat melakukan penagihan pajak dengan menggunakan surat sita, ada beberapa tindakan yang diambil selain menggunakan tindakan sita salah satunya adalah melakukan pencegahan. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara yang dilakukan kepada wajib pajak atau penanggung pajak tertentu untuk melakukan perjalanan keluar wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan alasan – alasan tertentu sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. Pelaksanaan pencegahan dilakukan oleh pihak imigrasi berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian dengan melakukan tindakan ini secara sangat selektif dan hati – hati karena sudah berkaitan dengan masalah hak asasi seseorang untuk bepergian ke luar negeri.
Jangka waktu dilakukannya pencegahan ditentukan menurut Undang – Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pasal 30 ayat (3) ditentukan paling lama adalah sekurang – kurangnya 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama – lamanya 6 (enam) bulan
e) Peyanderaan Selain pencegahan, tindakan yang dapat dilakukan dalam sita adalah penyanderaan. Penyanderaan adalah suatu tindakan pengekangan untuk sementara waktu bagi kebebasan wajib pajak atau penanggung
30
pajak dengan menempatkan wajib pajak atau penanggung pajak disuatu tempat tertentu f) Pemblokiran
Selain pencegahan dan penyanderaan, tindakan penagihan pajak dapat juga menggunakan tindakan pemblokiran. Pemblokiran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak untuk memohon kepada pihak bank untuk melakukan tindakan pengamanan harta kekayaan milik wajib pajak atau penanggung pajak yang terikat dengan utang pajak yang tersimpan di bank dengan tujuan agar harta kekayaan milik penanggung pajak atau wajib pajak yang bersangkutan tidak terdapat perubahan apapun selain penambahan jumlah atau nilainya.
g) Lelang
Lelang adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pejabat lelang untuk menjual barang dimuka umum dengan cara melakukan penawaran harga secara terbuka dan lisan yang sebelumnya didahului dengan penguman lelang 14 hari setelah surat paksa diterbitkan dan kemudian dalam jangka waktu 14 hari setelah tindak pengumuman lelang atas harta benda milik Wajib Pajak, Wajib Pajak masih belum melunasi utang pajaknya maka, akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara. Dan pembiayaannya akan dibebankan bersama dengan biaya iklan, biaya pelaksanaan sita dan juga biaya lelang kepada pelelang.
31
Menurut Peraturan Pemerintah No.135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
pasal 2
menjelaskan bahwa objek sita yang dikecualikan dari lelang antara lain :
a. Uang tunai b. Surat – surat berharga berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lainnya. c. Barang yang mudah rusak atau cepat busuk.
Gambar 2.1
Tahapan Penagihan Pajak
Dasar Penagihan
Jatuh Tempo 1 Bulan 7 hari
Surat Teguran (PMK no 24/PMK.03/2008 Pasal 8-pasal 11)
21 hari Surat Paksa (UU PPSP no 19/2000 ps 7 & PMK no 24/PMK.03/2008 Pasal 15-pasal 23)
Lelang (UU no PPSP no 19/2000 ps 26 & PMK no 24/PMK.03/2008 Pasal 28)
Pengumuman Lelang
14 hari
(PMK no 24/PMK.03/2008 Pasal 8-pasal 26)
Surat Sita
14 hari
(UU no PPSP no 19/2000 ps 12)
Sumber: data yang diolah
32
