BAB 2 LANDASAN TEORI
2.1
Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Menurut McLeod (2001,p.4), “sistem Informasi Akuntansi bertugas untuk mengumpulkan data yang menjelaskan kegiatan perusahaan, mengubah data tersebut menjadi informasi serta menyediakan informasi bagi pemakai didalam maupun diluar perusahaan.” Menurut Bodnar dan Hopwood (2000,p6) seperti yang diterjemahkan Jusuf,A.A.,“sistem informasi akuntansi adalah sebagai sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengubah data akuntansi menjadi informasi, tetapi istilah sistem informasi akuntansi diperluas mencakup siklus–siklus pemprosesan transaksi, penggunaan teknologi informasi, dan pengembangan sistem informasi” Maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem berbasis komputer yang menggunakan sumber daya fisik dan komponen lain untuk mengumpulkan dan mengubah data yang menjelaskan kegiatan perusahaan menjadi informasi yang berguna bagi pihak intern maupun ekstern.
6
7 2.1.1
Tujuan Sistem Informasi Akuntansi Menurut Gondodiyoto dan Hendarti (2006, p109), tujuan dan kegunaan Sistem Informasi Akuntansi adalah : a. Untuk melakukan pencatatan transaksi dengan biaya seminimal mungkin dan menyediakan informasi bagi pihak intern untuk pengelolaan kegiatan usaha serta para pihak yang terkait. b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan, penyajian maupun struktur informasinya. c. Untuk menerapkan sistem pengendalian intern memperbaiki kinerja dan tingkat keandalan informasi akutansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban. d. Menjaga / meningkatkan perlindungan kekayaan perusahaan.
Menurut Jones dan Rama (2003, p520), tujuan dan kegunaan sistem informasi akutansi ada lima yaitu : a. Menghasilkan Laporan Eksternal Sistem informasi akuntansi mampu menghasilkan laporan-laporan khusus untuk memuaskan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pihak eksternal perusahaan. b. Mendukung Aktivitas yang Rutin Mampu mendukung manajer dalam menangani aktivitas-aktivitas operasi yang bersifat rutin selama siklus operasi perusahaan.
8 c. Mendukung Keputusan Informasi juga dibutuhkan untuk keputusan yang bersifat non-rutin pada semua yang terdapat pada organisasi atau perusahaan. d. Perencanaan dan Pengawasan Sebuah sistem informasi sangat dibutuhkan untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan. Informasi mengenai anggaran dan biaya-biaya standar disimpan dalam sistem informasi dan laporan digunakan untuk membandingkan antara anggaran yang ditetapkan dengan jumlah yang sebenarnya e. Pengimplementasian Pengendalian Intern Pengendalian intern meliputi kebijakan, prosedur dan sistem informasi yang digunakan untuk melindungi asset perusahaan dari kehilangan atau penggelapan dan untuk menjaga keakuratan data keuangan. Hal tersebut dapat berhasil dengan membangun suatu sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi.
2.1.2
Siklus Transaksi Sistem Informasi Akuntansi Menurut Boockholdt (1999, p520), siklus transaksi akuntansi dibagi menjadi empat bagian, yaitu : a. Financial Cycle Siklus keuangan yang terdiri dari transaksi akuntansi yang mencatat akuisisi modal dari pemilik dan kreditur, yang penggunanya untuk memperoleh asset produktif yang dilaporkan kepada pemilik dan kreditur.
9 b. Expenditure Cycle Siklus pengeluaran terdiri dari transaksi yang terjadi untuk memperoleh bahan baku dan barang overhead yang digunakan dalam proses konversi. c. Conversion Cycle Siklus konversi terdiri dari transaksi yang terjadi pada saat bahan baku dan barang overhead dikonversi menjadi barang yang dapat dijual. d. Revenue Cycle Siklus pendapatan termasuk dalam transaksi akuntansi yang mencatat pendapatan dari hasil keluaran yang dihasilkan dalam proses konversi.
2.2 Object Oriented Analysis and Design 2.2.1
Object Berdasarkan Mathiassen et al. ( 2000, p.4 ) pengertian object adalah suatu entitas yang memiliki identity, state and behavior. Menurut Lau ( 2001, p.1 ) object merupakan abstraksi baik untuk hal-hal konseptual maupun fisik. Object memiliki keadaan dan identitas yang melekat. Object mencapai tingkah laku tertentu melalui suatu kumpulan operasi yang didefinisikan diawal, yang mana dapat masuk atau merubah keadaannya.
10 2.2.2
System Definition Menurut Mathiassen et al. ( 2000, p.24 ), “ System definition ” adalah merupakan suatu gambaran secara umum dari sistem yang berjalan dalam perusahaan tersebut. Dan yang kita bahas dalam tugas akhir ini adalah sistem penggajian.
2.2.3 Pengertian Object Oriented Analysis and Design Mathiassen et al. ( 2000, p.9 ) menyatakan bahwa Object Oriented Analysis and Design merupakan suatu metode yang berguna untuk mengembangkan sistem yang mempunyai model problem domain dinamis seperti sebuah elemen kunci dan kemudian mencari pemecahan masalah yang logical yang berbasiskan objek.
2.2.4 Pengertian Object Oriented Analysis Berdasarkan Mathiassen et al. ( 2000, p.8 ) mengemukan bahwa Object Oriented Analysis merupakan perpaduan antara fungsi dan orientasi data yang meliputi sebuah analisis dari entitas state untuk merubah hasil dari event di application domain yang lebih berfokus pada object, state dan behavioral pattern yang dideskripsikan secara logis Object Oriented Analysis dibagi menjadi 3, yaitu :
11 2.2.4.1 Sistem Choice Yaitu sebuah proyek perkembangan yang bermula dari sekumpulan ide-ide tentang sistem yang diinginkan, analisis awal atau urutan-urutan keputusan yang sudah dibuat menjadi langkah pertama untuk mendapatkan sistem yang diinginkan. Meneliti kembali dan
menimbang-nimbang
adalah
pekerjaan
utama
dalam pengembangan sistem. Menurut pada Mathiassen et al. ( 2000, p.25 ) rich picture adalah sebuah gambaran informal yang digunakan
oleh
pengembang
sistem
untuk
menyatakan
pemahaman mereka terhadap situasi dari sistem sedang berjalan. Rich picture dapat digunakan sebagai alat yang berguna untuk memfasilitasi komunikasi yang baik antara pengguna dalam sistem. Rich picture difokuskan pada aspek-aspek penting dari sistem tersebut, yang ditentukan sendiri oleh pengembang sistem dengan mengunjungi perusahaan untuk melihat bagaimana perusahaan tersebut beroperasi, berbicara, dengan banyak orang untuk mengetahui apa yang harus terjadi dan mungkin melakukan beberapa wawancara formal.
12 Kriteria FACTOR terdiri dari 6 elemen yaitu : a. Functionality : fungsi dari suatu sistem yang mendukung fokus application domain. b. Application
domain
:
bagian
dari
organisasi
yang
mengadministrasi, memonitor atau mengontrol problem domain. c. Condition : dalam kondisi seperti apa sistem akan dibangun dan digunakan. d. Technology : teknologi yang digunakan untuk menghasilkan sistem dan dengan teknologi seperti apa sistem akan belajar. e. Objects : objek utama dalam problem domain. f. Responsibility : tanggung jawab keseluruhan sistem yang berhubungan dengan konteks.
2.2.4.2
Problem Domain Analysis Menurut Mathiassen et al. ( 2000, p.45 ), problem domain adalah bagian dari konteks yang diatur, dimonitor atau dikendalikan oleh sistem. Tujuan dari problem domain analisis adalah untuk mengidentifiksikan dan membuat model dari problem domain. Tujuan dari aktivitas ini adalah membangun sebuah model yang dapat digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem yang dapat memproses, berkomunikasi dan menyajikan informasi mengenai problem domain . Hasil dari problem domain analisis adalah membuat
13 class diagram. Analisis problem domain memfokuskan pada informasi apa yang harus ditangani oleh sistem dan menghasilkan sebuah model yang merupakan gambaran-gambaran dari kelaskelas, object-object, struktur dan perilaku ( behavior yang ada dalam problem domain )
2.2.4.2.1
Class Istilah class digunakan untuk menggambarkan kumpulan objek-objek. Menurut Mathiassen et al. ( 2000, p.53), class adalah gambaran atau definisi dari kumpulan objek yang mempunyai structure, behavior pattern, dan atribut yang bersamaan. Menurut Bennet et al. ( 2002, p.591) class adalah deskripsi dari kumpulan objek yang secara logis serupa sehubungan dengan behavior dan struktur datanya. Classes bertujuan untuk memilih elemen-elemen dari suatu problem domain. Classes dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : a. Nama class, setiap class harus mempunyai nama untuk dibedakan dari suatu class yang lain. b. Attribute, merupakan kepemilikian deskriptif dari class atau event. Setiap class boleh memiliki beberapa attribute atau sebagian saja.
14 c. Operation, merupakan proses kepemilikan yang spesifik di dalam class dan diaktifkan melalui class object. Kegiatan class akan menghasilkan suatu event table. Dimensi horizontal dari event table menggambarkan
class
yang
akan
dipilih,
sedangkan dimensi vertikal menggambarkan event yang terpilih, tanda cek digunakan mengidentifikasikan
objek
dari
untuk kelas
yang
berhubungan dengan event tertentu.
2.2.4.2.2 Structure Menurut Mathiassen et al. ( 2000, p.69 ), structure merupakan kegiatan kedua dalam problem domain. Tujuan dari structure adalah untuk mencari hubungan struktural antara kelas-kelas dan objek-objek dalam problem domain. Hasil dari kegiatan structure adalah membuat class diagram. Menurut Mathiassen et al. ( 2000, p. 73-77 ), tipe dari Object Oriented Structure terdiri dari dua bagian, yaitu :
15 a. Class
structure,
mengekspresikan
hubungan
konseptual yang statis antar class. Class structure dibagi menjadi dua bagian yang meliputi : 1) Generalization 2) cluster b. Object Structure menggambarkan hubungan yang dinamik dan konkret antara objek-objek dalam problem domain. Hubungan ini berubah secara dinamis tanpa mempengaruhi perubahan pada class description. Object structures terdiri dari dua bagian, yaitu : 1) Aggregation 2) Association
2.2.4.2.3
Behavior Menurut Mathiassen et al.( 2000, p.90 ), kegiatan ketiga adalah kegiatan behavior yang bertujuan untuk memodelkan apa yang terjadi dalam sistem problem domain sepanjang waktu. Behavior bertujuan untuk membuat model yang dinamis dari problem domain. Hasil
dari
statechart
kegiatan diagram.
Mathiassen et al. ( 2000,
behavior
adalah
membuat
Mengacu
pada
pendapat
p.93 ), ada tiga jenis notasi
dalam behavioral pattern, yaitu:
16 a. sequence : sekumpulan event muncul satu per satu. b. selection : terjadi pemilihan satu event dari sekumpulan event yang muncul. c. Iteration : sebuah event muncul sebanyak nol atau beberapa kali.
2.2.4.2.4
Application Domain Analysis Menurut Mathiassen et al. ( 2000, p.117 ), application domain adalah organisasi yang mengatur, memonitor, atau mengendalikan problem domain. Analisis application domain memiliki tiga kegiatan, yaitu : a. Usage Menurut Mathiassen et al. ( 2000, p.118 ), kegiatan usage merupakan kegiatan
pertama
dalam application domain analysis yang bertujuan untuk menentukan bagaimana aktor-aktor yang merupakan pengguna atau sistem lain berinteraksi dengan sistem yang dituju. Interaksi antara aktor dengan sistem tersebut dinyatakan dalam use case. Hasil dari usage adalah deskripsi lengkap dari semua use case dan actor yang ada, yang digambarkan dalam actor table dan use case diagram. Use case diagram adalah diagram yang
17 menggambarkan fungsi dari sebuah sistem
dan
berbagai macam pengguna yang akan berinteraksi dengan sistem. Untuk mengidentifikasi actor adalah dengan menentukan bagian dan tugas dari bagian apa saja yang berhubungan atau terlibat langsung dengan konteks sistem yang dituju. Masing-masing actor memiliki peranan yang berbeda. Actor yang digambarkan dalam actor specification yang memiliki tiga bagian, yaitu tujuan, karakteristik dan contoh. b. Function Menurut Mathiassen et al. ( 2000, p.138 ) kegiatan function memfokuskan pada bagaimana cara sebuah sistem dapat membantu aktor dalam melaksanakan
pekerjaan
mereka.
Function
memiliki 4 tipe yang berbeda, yaitu : 1) Update,
function
ini
disebabkan
oleh
perubahan event problem domain sehingga menghasilkan perubahan dalam state. 2) Signal, function ini disebabkan oleh perubahan keadaan atau state dari model yang dapat menghasilkan reaksi pada konteks. Reaksi ini dapat berupa tampilan bagi aktor dalam
18 application domain, atau intervensi langsung dalam problem domain. 3) Read, function ini disebabkan oleh kebutuhan informasi
dalam
pekerjaan
actor
dan
mengakibatkan sistem menampilkan bagian yang berhubungan dengan informasi model. 4) Compute,
function
ini
disebabkan
oleh
kebutuhan informasi dalam pekerjaan actor dan berisi perhitungan yang melibatkan informasi yang disediakan oleh actor atau model, hasil dari function ini adalah tampilan dari hasil komputasi. c. Interface Menurut
Mathiassen,
interface
adalah
fasilitas yang membuat model sistem dan function tersedia bagi actor. Tujuan dari aktivitas ini adalah menentukan antar muka ( interface ) dari sistem yang sedang dikembangkan. Interface digunakan oleh
actor
untuk berinteraksi dengan sistem. Deskripsi dari user interface dapat menggunakan navigation diagram
dimana
menyediakan
gambaran
keseluruhan dari elemen user interface dan transisi di antaranya ( Mathiassen, 2000, p.159 ).
19
2.2.5 Pengertian Object Oriented Design Menurut Mulyadi ( 2001, p.51 ) perancangan sistem adalah proses penterjemahan kebutuhan pemakaian informasi ke dalam alternatif rancangan sistem yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Menurut Boockholdt ( 1999, p.172 ) Perancangan sistem adalah
proses pengembangan spesifikasi untuk tujuan sebuah sistem yang
baru dari rekomendasi selama proses pembuatan analisa sistem. Perancangan sistem adalah sebuah proses yang dimulai dengan sekumpulan tujuan, mengidentifikasi metode-metode umum dalam mencapai tujuantujuan tersebut, dan secara berangsur-angsur membuat metode-metode tersebut lebih spesifik dan lebih konkrit.
Tujuan utamanya : 1. Untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. 2. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemprograman komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat.
2.2.6 Pengertian Usecase Menurut Dittman, Bentley, dan Whitten ( 2004, p.272 ) Usecase adalah urutan langkah-langkah yang terkait secara behaviour baik secara otomatis dan manual untuk tujuan melengkapi suatu tugas bisnis tunggal. Usecase menjelaskan fungsi sistem dari perspektif eksternal user dan
20 dengan cara dan terminologi yang mereka pahami. Usecase dipicu oleh eksternal user yang disebut actor. Menurut Mathiassen ( 2000, p.120 ) Usecase adalah pola interaksi diantara sistem dan actor di dalam aplikasi domain. Usecase adalah abstraksi dari interaksi dengan target sistem. Usecase dapat diinisiasi oleh actor atau target sistem.
2.2.7 Pengertian Actor Menurut Dittman, Bentley, dan Whitten ( 2004, p.273 ) actor adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan sistem untuk pertukaran informasi. Actor bisa berupa organisasi sistem informasi lain, pelanggan, user dan departement. Menurut Mathiassen ( 2000, p.119 ) actor adalah abstraksi dari user atau sistem lain yang berinteraksi dengan target sistem.
2.2.8 Pengertian Event Menurut Jones Rama ( 2003, p.84 ) event adalah aktifitas yang terjadi pada suatu waktu tertentu.
2.2.9
Pengertian Workflow Table Menurut Jones Rama ( 2003, p.84 ) workflow table adalah table dua kolom yang mengidentifikasi actor dan peristiwa dalam suatu proses.
21 2.2.10 Pengertian Internal Agent Menurut Jones Rama ( 2003, p.39 ) internal agent adalah orang atau unit organisasi yang bertanggung jawab atas berbagai event dalam
suatu
proses bisnis.
2.2.11 Pengertian UML ( Unified Modeling Language ) Menurut Jones Rama ( 2003, p. 68 ) UML adalah bahasa yang digunakan untuk menspesifikasi, memvisualisasi, membangun dan mendokumentasikan sebuah system informasi. UML activity diagram terdiri dari : a. Diagram Overview Adalah diagram aktifitas UML yang merepresentasikan gambaran tingkat tinggi dari proses bisnis dengan mendokumentasikan event kunci, urutan dari event-event dan arus informasi diantara event. b. Diagram Detail Adalah diagram aktifitas UML yang merepresentasikan aktifitas dengan lebih detail dan berhubungan dengan satu atau dua event yang ditunjukkan pada diagram overview.
2.3
Sistem Informasi Akuntansi Penggajian 2.3.1
Pengertian Gaji Menurut Niswonger, Warren dan Fess yang diterjemahkan oleh Sirait dan Gunawan (2002,p.446) “Gaji biasanya digunakan untuk pembayaran
22 atas jasa manajerial, administrative dan jasa-jasa yang sama. Tarif gaji biasanya diekspresikan dalam periode bulan atau tahunan.” Menurut Soemarso (2003,p.307) “Gaji adalah imbalan kepada pegawai yang diberi tugas-tugas administrative dari pimpinan yang jumlahnya, biasanya, tetap secara bulanan atau tahunan.” Maka dapat disimpulkan gaji adalah suatu imbalan uang diberikan kepada karyawan yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada perusahaan yang akan dibayarkan secara periodik baik bulanan ataupun tahunan. 2.3.2 Tujuan Sistem Informasi Akutansi Penggajian Menurut Wilkinson et al. (2000), Tujuan dari Sistem Informasi Akuntansi Penggajian adalah : a. Untuk meyakinkan bahwa status, tarif gaji, dan potongan atas gaji karyawan telah diotorisasi. b. Untuk membayar jasa aktual dari karyawan dengan tepat. c. Untuk mencatat, mendistribusikan dan melaporkan biaya yang berhubungan dengan karyawan dengan tepat dan akurat.
1.3.3
Fungsi Yang Terkait Wilkinson et al. (2000, p.110) mengemukakan bahwa fungsi-fungsi yang terkait dalam human resource management cycle adalah sebagai berikut :
23 a. Fungsi Personalia Bagian pengendalian,
ini dan
memiliki
tujuan
utama
pengkoordinasian
untuk
karyawan
perencanaan, dalam
sebuah
organisasi. Fungsi personalia ini berada dibawah naungan wakil presiden bagian personalia. Manajer yang melapor padanya adalah mereka yang bertanggung jawab pada kepegawaian dan perencanaan personalia,
keamanan
dan
keuntungan,
hubungan
industri,
pengembangan pegawai dan administrasi sumber daya manusia. Unit kepegawaian
dan
perencanaan
personalia
berhubungan
dengan
perekrutan dan pengetesan karyawan yang berpotensi, memperkerjakan karyawan yang terpilih, memastikan promosi yang berkualitas dan prosedur pemecatan serta menentukan kebutuhan pegawai dimasa yang akan datang. Safety and benefit unit bertanggungjawab untuk keamanan dan kesehatan pegawai, seperti menyediakan iklim kerja yang mendukung.
Industrial
relations
unit
bertanggungjawab
untuk
berhubungan dengan serikat buruh dan organisasi buruh lainnya. Employee development unit bertanggungjawab dalam perencanaan kompensansi, asuransi dan program lainnya. Dengan demikian, unit administrasi sumber daya manusia memiliki hubungan yang paling dekat dengan kegiatan penggajian.
24 b. Fungsi Finansial/ Akuntansi : 1) Timekeeping Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian waktu dan daftar kehadiran karyawan yang dibayar per-jam. 2) Payroll Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan pembayaran, mengurus data penggajian dan melengkapi laporan yang diperlukan. 3) Account Payable Dalam konteks jasa kepegawaian, menyetujui disbursement voucher yang berhubungan dengan jasa karyawan. 4) Cash Disbursements Bagian
ini
bersama
dengan
kasir,
menandatangani
dan
mendistribusikan cek pembayaran. 5) Cost Distribution. Bagian ini mengurus data yang menggambarkan perincian biaya produk. 6) General Ledger Bagian ini mengurus pengendalian keseluruhan akun asset, equity, expense dan income. Sebagai catatan, bagian time keeping dan cost distribution pada umumnya terdapat pada perusahaan manufaktur.
25 1.3.4
Dokumen yang Digunakan Menurut Mulyadi (2001), dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian adalah :
a. Dokumen pendukung perubahan gaji Dokumen–dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat yang bersangkutan dengan karyawan, misalnya: surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif gaji, penurunan pangkat, pemberhentian sementara dari pekerjaan (skorsing), pemindahan, dan lain sebagainya. Tembusan dokumendokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji untuk kepentingan pembuatan daftar gaji. b. Kartu jam hadir Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatatan waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. c. Kartu jam kerja Dokumen ini biasanya digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Dokumen ini diisi oleh mandor pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir, sebelum digunakan untuk distribusi biaya gaji langsung kepada setiap jenis produk atau pesanan.
26 d. Daftar gaji Dokumen ini berisi jumlah gaji setiap karyawan, dikurangi potonganpotongan berupa PPh Pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan dan lain sebagainya. e. Rekap daftar gaji Dokumen ini merupakan ringkasan gaji per departemen, yang dibuat berdasarkan daftar gaji. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. f. Surat pernyataan gaji. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji bersamaan dengan pembuatan daftar gaji atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji yang diterima setiap karyawan beserta berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan.
1.3.5
Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Menurut Mulyadi (2001), Jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian adalah:
a. Prosedur pencatatan waktu hadir. b. Prosedur pembuatan daftar gaji. c. Prosedur pembuatan biaya gaji. d. Prosedur pembayaran gaji.
27 1) Prosedur Pencatatan Waktu Hadir Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan waktu hadir ini dilaksanakan oleh fungsi pencatat waktu dengan menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor administrasi atau pabrik. Pencatatan waktu hadir dapat menggunakan daftar hadir biasa dimana karyawan harus menandatanganinya setiap hadir dan pulang dari perusahaan, atau dapat menggunakan kartu hadir yang diisi secara
otomatis
dengan
menggunakan
mesin
pencatat
waktu.
Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan untuk menentukan gaji karyawan. Bagi karyawan yang digaji bulanan, daftar hadir digunakan untuk menentukan apakah karyawan dapat memperoleh gaji penuh atau harus dipotong akibat ketidakhadiran mereka. Daftar hadir ini juga menentukan apakah karyawan akan menerima gaji saja atau adanya tambahan tunjangan lembur. 2) Prosedur Pembuatan Daftar Gaji Dalam prosedur ini, fungsi pembuat daftar gaji membuat daftar gaji karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji sebelumnya dan daftar hadir. 3) Prosedur Distribusi Biaya Gaji Dalam prosedur distribusi biaya gaji, biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja.
28 Distribusi biaya tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengendalian biaya dan perhitungan harga pokok produk. 4) Prosedur Pembayaran Gaji Prosedur pembayaran gaji melibatkan fungsi akutansi dan fungsi keuangan. Fungsi akutansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulisakan cek guna pembayaran gaji kemudian membagikan cek gaji tersebut kepada karyawan.
2.4
Pajak Penghasilan 2.4.1
Pajak penghasilan Umum Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan undang-undang No. 17 Tahun 2000. undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. Undang-undang PPh mengatur subjek pajak, objek pajak, serta menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Undang-undang PPh juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Undang-undang PPh menganut asa materiil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak.
29 2.4.1.1
Objek Pajak Menurut anonim tentang pajak penghasilan pasal 21 yang dikutip dari alamat website www.pajak.co.id (2009) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.
2.4.1.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Besarnya penghasilan kena pajak dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Berdasarkan peraturan menteri keuangan Nomor 137/PMK03/2005 tanggal 30 desember 2005, pemerintah melakukan penyesuaian besarnya PTKP yang diberlakukan sejak tahun pajak 2006 menjadi: a. Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi. b. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin. c. Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
30 d. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
2.4.1.3
Tarif Pajak Sesuai dengan pasal 17 UU PPh, menyatakan besarnya tarif pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :
Lapisan penghasilan kena pajak
Tarif pajak
Sampai dengan Rp. 25.000.000,00
5 % (lima persen)
Diatas Rp. 25.000.000,00 s.d. Rp. 50.000.000,00
10 % (sepuluh persen)
Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 100.000.000,00
15% (lima belas persen)
Diatas Rp. 100.000.000,00 s.d. Rp. 200.000.000,00
25% (dua puluh lima persen)
Diatas Rp. 200.000.000,00
35% (tiga puluh lima persen)
Tabel 2.1. Tarif pajak penghasilan orang pribadi 2.4.2
Pajak Penghasilan Pasal 21 Ketentuan pasal 21 undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
31
2.4.2.1
Wajib pajak PPh Pasal 21 Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah : a. Pejabat Negara b. Pegawai Negeri Sipil c. Pegawai d. Pegawai tetap e. Pegawai dengan Status Wajib Pajak Luar Negeri f. Pegawai Lepas g. Penerima Pensiun h. Penerima Honorarium i. Penerima Upah
2.4.2.2
Objek Pajak PPh Pasal 21 Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 adalah: a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang, pensiun bulanan, upah, honorarium, premium bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan pajak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
32 b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang tidak tetap. c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan. d. Uang tembusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT), Uang pesangon dan pembayaran lain sejenis. e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dalam negeri. f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara dan PNS. b. Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan anak-anaknya. c. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.
33 2.4.2.3
Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 a. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Pemberi kerja yang
dimaksud
termasuk
juga
badan
dan
organisasi
internasional yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan menteri Keuangan. b. Bendaharawan pemerintah yang membayarkan gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan,
jasa,
dan
kegiatan.
Termasuk
bendaharawan
pemerintah adalah bendaharawan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri. c. Dana pensiun. d. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium
atau
pembayaran
lain
sebagai
imbalan
sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan
34 pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan atas nama persekutuannya. e. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium
atau
pembayaran
lain
sebagai
imbalan
sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak Luar Negeri. f. Yayasan
(termasuk
yayasan
yang
bergerak
dibidang
kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. g. Perusahaan,
badan,
dan
bentuk
usaha
tetap,
yang
membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan. h. Penyelenggara
kegiatan
(termasuk
badan
pemerintah,
organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan
)
yang
membayar
honorarium,
hadiah
atau
penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.
35 2.4.2.4
Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.1.296.000,00 setahun atau Rp. 108.000,00 sebulan. Biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya Rp.432.000,00 setahun atau Rp. 36.000,00 sebulan.
