Bab 2 LANDASAN TEORI
2.1
Pengertian Sistem Menurut O’Brien, James A. dan George M. Marakas (2010: 26) sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri lebih dari satu elemen atau komponen yang saling terhubung dan terintegrasi untuk beroperasi sehingga mencapai tujuan. Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:6) Sistem adalah kumpulan komponen yang saling berhubungan dan mempunyai fungsi yang sama untuk mencapai beberapa hasil yang dituju. Berdasarkan kedua definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu kumpulan elemen dan komponen yang saling berhubungan dan memiliki fungsi yang sama untuk mencapai satu tujuan yang sama.
2.2
Pengertian Informasi Menurut O’Brien, James A. dan George M. Marakas (2010: 234) informasi merupakan hasil pengolahan data mentah yang telah diproses sehingga dapat digunakan sebagai pengetahuan. Menurut Ladjamudin (2005:8), informasi sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti dan berguna bagi penerimanya untuk mengambil keputusan masa kini maupun masa yang akan datang. Berdasarkan kedua definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan data mentah yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti dan berguna serta dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi penerimanya untuk pengambilan keputusan pada masa kini maupun masa yang akan dating
2.3
Pengertian Sistem Informasi Menurut Ulric J. Gelinas, Jr., Richard B. Dull, dan Patrick R. Wheeler (2012: 14) sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari seperangkat komponen yang berbasis komputer dan komponen manual yang dibangun 9
10
untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data serta menghasilkan informasi bagi pengguna. Menurut O’brian dalam Yakub (2012:16) sistem informasi merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Berdasarkan kedua definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling terhubung untuk mengumpulkan, mengubah, menyimpan, mengelola data serta menghasilkan informasi bagi pengguna.
2.4
Sistem Informasi Akuntansi
2.4.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Menurut Hall (2011:10), Sistem Informasi Akuntansi adalah Subsistem SIA memproses transaksi keuangan dan transaksi non keuangan secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. SIA terdiri atas tiga subsistem diantaranya adalah transaction processing system (TPS), General Ledger/Financial Reporting System (GL/FRS), dan Management Reporting System (MRS). Menurut Bodnar, George H., dan William S.Hopwood (2010: 1) sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti orangorang dan peralatan, dirancang untuk mengubah data finansial dan lainnya menjadi informasi. Berdasarkan kedua definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi merupakan kumpulan dari beberapa sumber daya yang dirancang untuk mengubah data finansial dan non finansial menjadi informasi akuntansi yang mempengaruhi tiga subsistem utama. 2.4.2 Subsistem Pada Sistem Informasi Akuntansi Menurut Hall (2011:13-14), Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari tiga subsistem utama, yaitu:
11
1. Transaction Processing System (TPS) yang mendukung operasi bisnis harian melalui berbagai dokumen serta pesan untuk para pengguna diseluruh perusahaan. 2. General Ledger / Financial Reporting System (GL/FRS)
yang
menghasilkan laporan leuangan, seperti laporan laba rugi, neracam arus kas, pengembalian pajak, serta berbagai laporan lainnya yang disyaratkan oleh hukum 3. Management Reporting System (MRS) yang menyediakan pihak manajemen internal berbagai laporan keuangan bertujuan khusus serta informasi yang dibutuhkan untuk pengambiilan keputusan, seperti anggaran, laporan kinerja serta laporan pertanggungjawaban.
2.4.3 Komponen-komponen Sistem Informasi Akuntansi Menurut Romney, M. B., dan Steinbart, P.J (2012:30) Sistem Informasi Akuntansi enam komponen yang berkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Enam komponen tersebut yaitu: 1. User , pengguna yang berinteraksi secara langsung dengan sistem. 2. Prosedur-prosedur, petunjuk, tata cara, dan intruksi yang digunakan dalam menjalankan sistem. 3. Objek, data yang berisi tentang proses-proses bisnis organisasi. 4. Software, perangkat lunak yang dipakai untuk membantu pemrosesan data. 5. Sumber daya teknologi, kumpulan perangkat keras yang saling terhubung untuk mendukung daya komputasi terdiri dari computer, peralatan pendukung (peripheral device), dan peralatan untuk komunikasi jaringan. 6. Internal Control and Security, pengendalian internal dan keamanan guna menjaga agar data sistem tetap aman.
12
2.5
Penggajian
2.5.1 Pengertian Gaji Menurut Nirwantya (2011), gaji adalah bentuk balas jasa maupun penghargaan yang diberikan secara teratur setiap bulannya kepada seorang pegawai atas hasil kerjanya. Menurut
Mulyadi
(2008:373),
gaji
adalah
pembayaran
atas
penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan administrasi atau yang mempunyai jenjang manager yang pada umumnya dibayarkan secara tetap setiap bulannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaji merupakan pemberian dengan jumlah yang telah ditentukan atas hasil kerja yang diberikan secara teratur kepada pegawai atas hasil kerjanya.
2.5.2 Fungsi Penggajian Menurut Mulyadi (2008 :382) terdapat lima fungsi dalam siklus penggajian, yaitu sebagai berikut: 1. Fungsi kepegawaian dan penempatan pegawai Fungsi ini berguna untuk melakukan seleksi pegawai baru dengan memberikan gambaran gaji yang akan diterima sesuai dengan golongannya. 2. Fungsi pencatatan waktu Fungsi ini berguna untuk mencatat waktu kehadiran pegawai setiap individu agar tidak terjadi manipulasi data kehadiran. 3. Fungsi pembuatan daftar gaji dan upah Fungsi berguna untuk merinci setiap gaji pegawai yang diterima sebagai contoh slip gaji. Fungsi ini bertujuan agar karyawan dapat mengetahui besarnya gaji pokok, tunjangan, potongan, dan pajak yang telah diterima.
13
4. Fungsi akuntansi Fungsi ini berguna untuk membuat laporan secara terperinci atas gaji yang dibayarkan. 5. Fungsi keuangan Fungsi ini berguna untuk mengeluarkan cek yang berisikan nominal gaji yang harus dibayarkan kepada karyawan.
2.5.3 Proses Penggajian Proses penggajian merupakan struktur interaksi antara orang, peralatan, kegiatan, dan kontrol yang menciptakan arus informasi untuk mendukung rutinitas pekerjaan yang berulang-ulang dari departemen penggajian (J. Gelinas, Jr., Richard B. Dull, dan Patrick R. Wheeler, 2012: 524). Proses penggajian ini dilakukan dengan cara menjaga catatan yang berisi data untuk gaji, pajak dan tunjangan, laporan kehadiran, ketepatan waktu, dan pada akhirnya membayar karyawan untuk pekerjaan yang dilakukan. 2.6
Lembur
2.6.1 Pengertian Lembur Lembur merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan pada suatu perusahaan tanpa membedakan jabatan yang melebihi batas jam kerja yang telah ditentukan. Lembur akan terjadi apabila ada pekerjaan yang harus diselesaikan dalam jumlah yang banyak dengan batas waktu yang sangat singkat dikarenakan adanya tenggat waktu yang telah ditentukan. Dalam keputusan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur, Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah.
14
2.6.2 Perhitungan Lembur Menurut Keputusan keputusan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur pasal 8 dan 11, sebagai berikut:
1.
Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan.
2. Cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan.
Cara perhitungan upah kerja lembur sebagai berikut: a. apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja: a.1 untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam; a.2 untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 (dua) kali upah sejam.
b. apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40 (empat puluh) jam seminggu maka: b.1 perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, dan jam kedelapan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur kesembilan dan kesepuluh 4 (empat) kali upah sejam; b.2 apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek perhitungan upah lembur 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam keenam 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur ketujuh dan kedelapan 4 (empat) kali upah sejam. c. apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam kesembilan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas 4 (empat) kali upah sejam.
15
2.7
Pajak Penghasilan
2.7.1 Pajak Penghasilan Pasal 21 Pajak penghasilan pasal 21(PPh 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (Mardiasmo, 2011 : 168) 2.7.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Mardiasmo (2011 : 170), yang termasuk pemotongan pajak PPh pasal 21 sebagai berikut: 1. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; 2. bendaharawan
atau
pemegang
kas
pemerintah,
termasuk
bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instasi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa atau kegiatan; 3. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayarkan uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; 4. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar: a. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan
16
atas nama persekutuannya; b. honorarium
atau
pembayaran
lain
sehingga
imbalan
berhubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri; c. honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang; 5. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. 2.7.3 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Resmi (2014: 184-185), Penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan: 1. Pegawai. 2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. 3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubung dengan pemberian jasa, meliputi: a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. b. Pemain musik, bintang film,seniman,dll c. Olahragawan atau atlit. d. Penasihat,
pengajar,
pelatih,
penceramah,
penyuluh,
dan
moderator. e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah. f. Pemberi jasa dalam segala bidang. g. Agen iklan. h. Pengawas dan pengelola proyek. i. Pembawa pesanan atau perantara. j. Petugas penjaja barang dagangan. k. Petugas dinas luar asuransi. l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
17
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. 5. Mantan pegawai. 6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubung dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.
Disamping itu yang tidak termasuk dalam wajib pajak adalah badan perwakilan Negara asing, pejabat diplomatik, dan organisasi internasional.
2.7.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Mardiasmo (2011: 173), Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah: 1. Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap baik secara teratur maupun tidak teratur. 2. Penghasilan yang diterima oleh pegawai yang telah pensiun baik secara teratur maupun tidak teratur. 3. Penghasilan sehubung dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubung dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis. 4. Penghasilan pegawai tidak tetap berupa upah harian,mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan. 5. Imbalan kepada bukan pegawai yang berupa honorarium,komisi,dan imbalan sejenisnya. 6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain uang saku, uang representasi, uang rapat, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun.
2.7.5 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ketentuan tarif pajak berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 36 Tahun 2008 tentang PPh, sebagai berikut:
18
Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Tarif
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Pajak
Rp0 s/d Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
5%
Di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan
15%
Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
25% 30%
Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan kepada Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan menjadi lebih tinggi dua puluh persen( 20%) dari tarif yang dikenakan kepada Wajib Pajak.
2.7.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015, Pemerintah
baru
saja
meluncurkan
kebijakan
penyesuaian
besaran
Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari sebelumnya sebesar Rp24,3 juta menjadi sebesar Rp36 juta untuk diri Wajib Pajak orang pribadi. Ketentuan mengenai PTKP ini sendiri diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) yang memungkinkan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian PTKP melalui Peraturan Menteri Keuangan setelah melakukan konsultasi dengan DPR. Dengan demikian, sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan terkait penyesuaian PTKP ini, maka secara efektif besaran PTKP baru tersebut mulai berlaku sebagai dasar perhitungan kewajiban pajak PPh OP untuk tahun Pajak 2015 atau per 1 Januari 2015. Maka besarnya PTKP sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 /PMK.010/2015 per tahun tersebut adalah:
19
1. Rp 36.000.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak; 2. Rp 3.000.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang menikah; 3. Rp 3.000.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Bagi karyawati menikah, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri; b. Bagi karyawati tidak menikah, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah
PTKP
untuk
keluarga
yang
menjadi
tanggungan
sepenuhnya.
2.8 Teori Analisis dan Perancangan Sistem Informasi 2.8.1 Requirement Analysis Requirements Analysis (Satzinger et al., 2009 : 122-123) terbagi menjadi 3 yaitu : a. System Requirements, merupakan spesifikasi yang menjelaskan fungsi yang akan disediakan oleh sistem. b. Functional Requirements, merupakan persyaratan fungsional sistem yang menggambarkan kegiatan atau proses yang harus dilakukan oleh sistem. c. Nonfunctional Requirements, merupakan sebuah karakteristik dari sistem yang mendukung proses bisnis. 2.8.1.1
Activity Diagram Menurut Satzinger et al. (2009: 141), Activity diagram merupakan alur kerja yang menjelaskan aktivitas pengguna mengenai proses bisnis. Alur kerja yang dimaksud adalah langkah-langkah yang terjadi dalam proses transaksi bisnis.
20
Gambar 2.1 Activity Diagram Sumber: Satzinger et al., 2009: 143
2.8.1.2
Event Table Menurut Satzinger et al. (2009: 168), Event Table digunakan untuk mempermudah analisis dalam menganalisa sistem dengan mendaftarkan event-event dalam bentuk baris dan potongan informasi agar tidak ada event yang terlupakan dalam membuat sebuah diagram.
21
Gambar 2.2 Event Table Diagram Sumber :Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:185)
2.8.1.3
Domain Model Class Diagram Menurut Satzinger et al. (2009: 187), Domain model class diagram digunakan untuk menggambarkan semua kepentingan pengguna dalam pekerjaannya yang dibuat dalam bentuk diagram UML.
Gambar 2.3 Domain Model Class Diagram Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:185)
22
2.8.1.4
Usecase Diagram Menurut Satzinger et al. (2009: 242), Usecase Diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menunjukkan peran pengguna dan cara pengguna berinteraksi langsung dengan sistem.
Gambar 2.4 Use Case Diagram Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:215)
Gambar 2.5 Use Case Diagram Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:215)
2.8.1.5
Usecase Description Menurut Satzinger et al. (2009: 171), Use Case Description adalah penjelasan yang lebih terperinci mengenai penggambaran dari sebuah Use Case. Use Case description terbagi menjadi tiga : 1. Brief Description
23
Brief Description merupakan gambaran singkat dari Use Case yang telah ada.
Gambar 2.6 Brief Description Sumber: Satzinger et al., 2009: 172 2. Intermediate Description Intermediate Description merupakan tahap lanjutan dari Brief Description yang terdapat aktivitas internal dari Use Case.
Gambar 2.7 Intermediate Description Sumber: Satzinger et al., 2009: 172 3. Fully Developed Description Fully Developed Description merupakan metode formal yang digunakan dalam mendokumentasikan Use Case dengan mendefinisikan seluruh komponen.
24
Gambar 2.8 Fully Development Description Sumber: Satzinger et al., 2009: 174
2.8.1.6
Statechart Diagram Menurut Satzinger (2009 : 263) Statechart Diagram merupakan diagram yang menggambarkan berbagai masalah pada domain class yang bersifat kompleks. Menggambarkan transisi dan perubahaan keadaan.
25
Gambar 2.8 Statechart Diagram Sumber: Satzinger et al., 2009: 267
2.8.1.7
Developing the First Cut Design Class Diagram Menurut Satzinger (2009 : 413) First Cut Desing Class Diagram merupakan hasil pengembangan dari domain class diagram dengan mengelaborasi atribut dengan tipe dan nilai informasi inisial serta menambahkan panah sebagai navigasi visibilitas.
26
Gambar 2.10 First Cut Design Class Diagram Sumber: Satzinger et al., 2009: 419
2.8.1.8
System Sequence Diagram Menurut Satzinger (2009 : 252) System Sequence Diagram merupakan gambaran aliran informasi yang terotomatisasi berupa informasi masuk dan keluar dari sistem. Dalam System Sequence Diagram menunjukan interaksi antar objek.
27
Gambar 2.11 System Sequence Diagram Sumber: Satzinger et al., 2009: 435
2.8.1.9
Three Layer Sequence Diagram Menurut Satzinger (2009 : 329 – 333) Three Layer Sequence Diagram Merupakan pengembangan dari System Sequence Diagram. Diagram ini lebih terperinci dengan memperluas objek-objek yang terlibat didalam System Sequence Diagram. Diagram ini juga menambahkan View Layer dan Data Access Layer.
28
Gambar 2.12 Three Layer System Sequence Diagram Sumber: Satzinger et al., 2009: 435
2.8.1.10
Package Diagram Menurut Satzinger ( 2009 : 459) Package Diagram Merupakan diagram yang menghubungkan kelas-kelas dengan grup
sehingga
saling
terintegrasi.
Dalam
diagram
ini
mengilustrasikan three-design layer, yaitu view layer, domain layer, dan data access layer serta memperlihatkan setiap lapisan dalam paket yang terpisah.
29
Gambar 2.13 Package Diagram Sumber: Satzinger et al., 2009: 459
2.8.1.11
User Interface Menurut Satzinger (2009 : 531) User Interface merupakan gambaran dari sebuah sistem informasi yang akan digunakan secara langsung oleh pengguna(User). Tampilan gambaran berupa output.
30
Gambar 2.14 User Interface
