BAB 2 LANDASAN TEORI
2.1
Teori-teori Dasar/Umum
2.1.1
Komunikasi
2.1.1.1 Definisi Komunikasi Komunikasi merupakan proses timbal balik pertukaran sinyal dengan tujuan memberi informasi, membujuk, atau memberi perintah, berdasarkan makna yang sama dan dikondisikan oleh konteks hubungan para komunikator dan konteks sosialnya. (Cutlip, Center dan Broom, 2007:226) 2.1.1.2 Elemen-elemen dalam Model Komunikasi Cutlip et.al (2007: 227-233) menyatakan terdapat enam elemen dalam model komunikasi. Keenam elemen itu adalah: 1.
Pengirim
2.
Pesan
3.
Medium atau saluran
4.
Penerima
5.
Konteks hubungan
6.
Lingkungan sosial
8
9
2.1.1.3 Fungsi Komunikasi Menurut Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson dalam buku Dedy Mulyana (2009:5), komunikasi memiliki dua fungsi umum yaitu: 1.
Untuk kelangsungan hidup diri-sendiri yang meliputi: keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan diri kita sendiri kepada orang lain dan mencapai ambisi pribadi.
2.
Untuk kelangsungan hidup masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat.
2.1.2
Publik
2.1.2.1 Definisi Publik Menurut John Dewey (1927) dalam buku Effective Public Relations oleh Cutlip, Center dan Broom (2007:242): “Publik sebagai unit sosial aktif yang terdiri dari semua pihak yang terlibat yang mengenali problem bersama yang akan mereka cari solusinya secara bersama-sama. Publik dibentuk dengan “pengakuan akan adanya konsekuensi buruk dari kepentingan bersama.” Tetapi tanpa komunikasi, publik “akan tetap seperti bayangan tanpa bentuk, mencari dirinya sendiri, tetapi hanya berhasil menangkap bayang-bayang ketimbang substansinya.” 2.1.3
Hubungan Masyarakat (Public Relations)
2.1.3.1 Definisi Humas Dalam bahasa Indonesia Public Relations (PR) diterjemahkan menjadi Hubungan Masyarakat (Humas). Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis
10 memberikan pengertian Public Relations (PR) sama dengan Hubungan Masyarakat (Humas). International Public Relations Associations (IPRA) mendefinisikan humas sebagai fungsi manajemen terencana dan kontinyu melalui organisasi dan lembaga swasta atau negara untuk memperoleh pengertian, simpati dan dukungan dari orang-orang yang terkait atau mungkin ada hubungannya dengan penelitian opini publik di antara mereka. (Ardianto E., 2011:10) Menurut Denny Griswold: “Hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mempelajari kebijakan dan prosedur individual atau organisasi sesuai dengan kepentingan publik, dan menjalankan program untuk mendapatkan pemahaman dan penerimaan publik.” (Nova F.,2009:33) Menurut Edward L. Bernays: “Humas memiliki tiga arti: (1) penerangan kepada publik, (2) persuasi kepada publik untuk mengubah sikap dan tingkah laku publik, (3) upaya untuk menyatukan sikap dan perilaku suatu lembaga.” (Ardianto E., 2011:10) Menurut Doug Newsom dan Alan Scott, dalam This is PR, edisi ketiga: “Humas adalah tanggung jawab dan sikap tanggap dalam kebijakan dan informasi demi kepentingan utama lembaga bersangkutan dan masyarakatnya.” (Ardianto E., 2011:12) Dari pendapat-pendapat tersebut penulis menyimpulkan bahwa humas merupakan sebuah profesi yang mengelola komunikasi untuk membangun hubungan baik antara lembaga atau organisasi baik perusahaan profit maupun non profit dengan publiknya. Dalam hal ini masyarakat merupakan sasaran utama humas karena memiliki peranan sebuah lembaga.
menentukan kelangsungan hidup
11 2.1.3.2 Fungsi Humas 1.
Menurut Cutlip, Center dan Broom (2007:11-27) Makna dan praktik PR kontemporer mencakup semua aktivitas berikut ini: a.
Hubungan Internal: merupakan bagian khusus dari humas yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling bermanfaat antara manajer dan karyawan tempat organisasi menggantungkan kesuksesannya.
b.
Publisitas: adalah informasi yang disediakan oleh sumber luar yang digunakan oleh media karena informasi itu memiliki nilai berita. Metode pesan media ini bisa dikontrol karena sumber informasi tidak memberi bayaran kepada media untuk pemuatan informasi itu.
c.
Advertising: adalah informasi terkontrol dari sponsor tertentu yang ditempatkan di media dengan membayar untuk ruang dan waktu penempatan informasi tersebut.
d.
Press Agentry: adalah penciptaan berita dan peristiwa yang bernilai berita untuk menarik perhatian media massa dan mendapatkan perhatian publik.
e.
Public Affairs: adalah bagian khusus dari PR yang membangun dan mempertahankan hubungan pemerintah dan komunitas lokal untuk mempengaruhi kebijakan publik. Angkatan bersenjata, agen pemerintah, dan beberapa perusahaan menggunakan istilah “public affairs” sebagai pengganti untuk “public relations”.
12 f.
Lobbying: adalah bagian khusus PR yang berfungsi menjalin dan memelihara hubungan dengan pemerintah terutama dengan tujuan mempengaruhi penyusunan undang-undang dan regulasi.
g.
Management Isu: adalah proses proaktif dalam mengantisipasi, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespons isu-isu kebijakan publik yang mempengaruhi hubungan antara organisasi dengan publiknya.
h.
Hubungan Investor: adalah bagian PR dalam korporat yang membangun dan menjaga hubungan yang bermanfaat dan saling menguntungkan dengan shareholder dan pihak lain di dalam komunitas keuangan untuk memaksimalkan nilai pasar.
i.
Pengembangan: adalah bagian khusus dari PR dalam organisasi nirlaba yang bertugas membangun dan memelihara hubungan dengan donor dan anggota dengan tujuan mendapatkan dana dan dukungan sukarela.
2.
Menurut Gregoria Arum Yudarwati (2010: 145) “Public relations function in the mining companies mainly focuses on building relationships with the community.”
3.
Menurut Newsom, Turk dan Kruckeberg (2009:p11-p12), fungsi humas dalam bisnis dan sosial adalah: a.
Mengontrol publik Dengan mengarahkan apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh orang-orang untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan dalam sebuah institusi.
13 b.
Merespon publik Bereaksi bagi pembangunan, permasalahan atau insiatif bagi yang lainnya.
c.
Mencapai hubungan yang saling menguntungkan di antara semua publik
yang
dimiliki
oleh
institusi,
keharmonisan
diantara
berbagai
publik
dengan institusi
mendorong (termasuk
kelompok karyawan, konsumen, penyuplai, dan produsen). Dari pendapat-pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa fungsi humas secara umum adalah menumbuhkembangkan hubungan baik antara organisasi dengan publiknya untuk mencapai kesalingpengertian, menciptakan motivasi dan partisipasi publik demi tercapainya tujuan organisasi tersebut.
2.2
Teori-teori Khusus yang Berhubungan dengan Topik yang Dibahas
2.2.1
Hubungan Masyarakat Pemerintah
2.2.1.1 Definisi Humas Pemerintah Menurut Newsom, Turk dan Kruckeberg (2009:p5): “Job descriptions for PR positions in government vary dramatically. Some people who are called “public information officers’ are really publicists, whereas others with precisely the same title may have all the responsibilites of a corporate vice president for PR.” Menurut Cutlip, Center dan Broom (2007:465-466): “Spesialis PR Pemerintah – biasanya disebut pejabat public affairs di AS dan pejabat informasi atau penerangan atau pejabat hubungan masyarakat (humas) di negara lain – adalah penghubung penting antara rakyat dan pemerintah. Diversitas keahlian teknis, tujuan organisasional dan aktivitas publik dari fungsi public affairs pemerintah adalah lebih
14 besar ketimbang praktik PR tradisional dan/atau khusus. Dan puncak perbedaannya adalah pada peran advokasi publik yang dimainkan ini harus menguasai seni dan keahlian berkomunikasi yang baik dan harus memahami secara menyeluruh kultur, kebijakan, praktik, dan konstituen organisasi. Meskipun mungkin hanya disebut “pembuat kata-kata”, praktisi public affairs percaya bahwa tanggung jawab mereka yang luas dan praktik mereka yang berada di bawah ketentuan undang-undang telah membuat mereka berhak menyandang nama jabatan tersendiri. Dalam pengertian yang riil tujuan public affairs itu sendiri sesuai dengan tujuan demokrasi. Informasi yang melimpah dan akurat digunakan oleh pemerintah yang demokratis untuk menjaga hubungan yang responsif dengan konstituen, berdasarkan pada pemahaman bersama dan komunikasi dua arah yang terus-menerus.” Menurut Ardianto, E. (2011:241): “Pejabat PR adalah seorang profesional atau komunikator profesional, ia diangkat oleh lembaga pemerintah dengan tugas melayani informasi kebijakan publik dan pelayanan. Seorang pejabat PR profesional adalah perantara atau jembatan antara lembaga pemerintahan dan rakyat atau masyarakat, baik ke dalam maupun ke luar. Ia harus mampu menjelaskan rencana.” Dari pendapat-pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa humas pemerintah adalah orang yang profesional di bidang menghubungkan negara dan masyarakat, yang diangkat oleh lembaga pemerintah untuk memberikan informasi ke publik. 2.2.1.2 Tugas Humas Pemerintah Menurut Ardianto, E. (2011:239): “Di dunia pemerintahan, PR bertugas menjalankan kegiatan kebijakan publik dan pelayanan publik. Salah satu kegiatan PR pemerintah dalam bidang kebijakan publik adalah memberikan berbagai informasi tentang kebijakan pemerintahan yang mengikat rakyat atau masyarakat. Sedangkan untuk pelayanan publik adalah memberikan pelayanan terbaik, dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit untuk memberikan kepuasan kepada rakyat atau masyarakat sehingga dunia pemerintahan memperoleh citra positif dari rakyat atau publik.”
15 Menurut Cutlip, Center dan Broom (2007:468): “Tugas utama praktisi public affairs atau humas pemerintah adalah memberi informasi. Peran dan tanggung jawab lainnya – banyak yang penting – diberikan kepada praktisi pemerintah spesifik, dan prioritas utamanya adalah memastikan arus informasi kepada orang di dalam dan di luar pemerintahan. Dan fungsi informasi ini bisa bersifat global, ketika kebutuhan memberi informasi ini harus melampaui batas negara untuk diberikan kepada kawan atau untuk memperingatkan lawan. Tetapi harus diingat bahwa sistem politik mungkin memampukan atau membatasi peran khusus ini, terutama ketika upaya komunikasi itu diarahkan ke luar negara.” Dari dua pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa tugas utama seorang humas pemerintah adalah memberi informasi atas kebijakan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka melayani masyarakat dan menciptakan citra positif pemerintah. 2.2.1.3 Fungsi Humas Pemerintah Menurut Canfield dalam Ardianto, E. (2011:241): Humas di dunia pemerintahan mengemban tiga fungsi, yaitu: 1.
Mengabdi kepada kepentingan umum
2.
Memelihara komunikasi yang baik
3.
Menitikberatkan pada moral dan tingkah laku yang baik Menurut Wilcox dan Cameron (2011:p496): “Basic Purposes of Government Public Relations - Ideally, the mission of government is public service; no one makes private profit directly from the operation of government, and governments are noncommercial., in practice, a widespread perception exists that administrations fall far short of there ideals, but the shotcomings of some government officials and employees should not blind citizens to the tangible benefits of the democratic system. In order for federal, state, and local governments to function efficiently, each brand needs to communicate effectively with its cinstituents. From election campaigns to military recruitment to floating a bond issue, a common thread runs through governmental public relations: the circulation of information.
16 This core function of all public relations is a particularly prominent aspect of government communication. Skilled public relations professionals are required at every level of our government to ensure that information is disseminated clearly, efficiently, and to the widest number of people.” Dari dua pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa fungsi humas pemerintah adalah mengabdi pada rakyat dengan tanpa ada tujuan memperoleh keuntungan pribadi dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melainkan demi kebaikan masyarakat itu sendiri. 2.2.1.4 Tujuan Humas Pemerintah Pemerintah menyentuh setiap aspek masyarakat, dan hampir semua bagian pemerintah mengandalkan pada orang-orang public affairs (humas). Tujuan dari humas pemerintah, terlepas dari level dan tipe pemerintahan, setidaknya mengandung tujuh tujuan yang sama, yaitu: 1.
Memberikan informasi konstituen mengenai aktivitas agen pemerintah.
2.
Memastikan kerja sama berjalan aktif dalam program pemerintah – voting, curbside recycling, dan juga kepatuhan kepada program aturan – kewajiban menggunakan sabuk pengaman, aturan dilarang merokok.
3.
Mendorong warga untuk mendukung kebijakan dan program yang sudah ditetapkan, program pengawasan keamanan lingkungan, kampanye sadar kesehatan personal, bantuan untuk upaya pertolongan bencana.
4.
Melayani sebagai advokat publik untuk administrator pemerintah – menyampaikan opini publik kepada pembuat keputusan, mengelola isu publik di dalam organisasi, meningkatkan aksesibilitas publik ke pejabat administrasi.
17 5.
Mengelola informasi internal dengan menyiapkan newletter organisasi, pengumuman elektronik, dan isi dari situs internet organisasi bagi karyawan.
6.
Memfasilitasi hubungan media dengan menjaga hubungan dengan pers lokal; lalu bertugas sebagai saluran untuk semua pertanyaan media; memberi tahu pers mengenai organisasi, praktiknya, dan kebijakannya.
7.
Membangun komunitas dan bangsa
dengan menggunakan kampanye
kesehatan publik yang di dukung oleh pemerintah dan program keamanan publik lainnya dan mempromosikan berbagai program sosial dan pembangunan. (Cutlip, Center dan Broom, 2007:466) 2.2.1.5 Kegiatan Humas Pemerintah Menurut Ardianto, E. (2011:241): “PR dalam dunia pemerintahan dilakukan, baik ke dalam (publik internal) maupun ke luar (publik eksternal). Kegiatan PR yang bersifat internal, yaitu: (1) mengadakan analisis terhadap kebijakan partai politik yang sudah dan sedang berjalan; (2) mengadakan perbaikan sebagai kelanjutan dari analisis yang dilakukan terhadap kebijakan publik, baik yang sedang berjalan maupun terhadap perencanaan kebijakan publik baru. Kegiatan PR yang bersifat ekternal, yaitu memberikan atau menyebarkan pernyataan-pernyataan secara jujur dan objektif kepada publik, dengan dasar mengutamakan kepentingan publik. Pesan yang disampaikan harus direncanakan secermat mungkin sehingga pada tahap selanjutnya rakyat atau masyarakat akan menaruh simpati dan kepercayaan terhadap pemerintahan.” Selanjutnya Ardianto menjelaskan bahwa kegiatan PR (humas) di dunia pemerintahan harus benar-benar untuk kepentingan rakyat atau publik sehingga seorang pejabat humas harus mampu menciptakan, membina serta memelihara hubungan ke dalam dan ke luar. Ia harus mampu menjelaskan rencana kebijakan publik dan pelayanan publik, serta ia harus mampu mengetahui
18 keinginan dan kepentingan rakyat atau masyarakat, yang kemudian akan ia sampaikan kepada pimpinan puncak sebagai masukan bagi pembuatan kebijakan publik dan pelayanan publik. 2.2.1.6 Rintangan Humas Pemerintah Praktisi humas di pemerintahan menciptakan banyak dialog bermanfaat untuk membuat demokrasi bisa berjalan. Mereka mengemban kewajiban sebagai perantara antara pejabat dan stafnya dengan warganya. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, terdapat tiga isu yang merintangi pembentukan dan pemeliharaan hubungan pemerintah dan warga yakni kredibilitas yang diragukan, apati publik, dan permusuhan legislatif. 1.
Kredibilitas yang diragukan Praktisi komunikasi sering diragukan etikanya. Otomatis organisasi yang mereka wakili juga dianggap mencerminkan nilai dan etika praktisi itu. Humas pemerintah sering disebut “hanya humas” atau “mesin propaganda” dan pelaksanaannya disebut “tukang pelintir” walau pejabat humas tetap pihak pertama dan mungkin satu-satunya yang dihubungi warga yang hendak mencari informasi tentang suatu program atau mencari bantuan untuk mengatasi atau melaporkan layanan yang buruk.
2.
Apati Publik Munculnya apati publik adalah fakta yang tidak bisa dibantah dalam kehidupan publik. Yang memperbesar apati publik adalah rasa frustasi warga dan rasa tak berdaya terhadap pemerintah di semua level. Tampaknya sebagian besar warga menganggap pemerintah sebagai sistem
19 yang macet, jaringan ruwet, dipenuhi kepentingan pribadi, korupsi, politik yang buruk dan partisipan. Menghadapi permusuhan warga adalah hal yang lazim dihadapi agen pemerintah karena merupakan kewajibannya. 3.
Permusuhan Legislatif Fungsi humas telah lama dibentuk di pemerintahan namun belum sepenuhnya efektif atau menikmati status terhormat layaknya praktisipraktisi lain di bidang swasta. Di dalam pemerintahan, humas adalah fungsi manajemen yang membantu agar agen, departemen, dan entitas publik lainnya dapat responsif dalm melayani warga. Akan tetapi, praktisi di pemerintahan sering dimusuhi dan dicurigai. Humas pemerintah juga dicegah untuk menyajikan data akunting akurat atas biaya dan nilai korporat tertentu. (Cutlip, Center dan Broom, 2007:481-487)
20 2.3
Kerangka Pikir Berdasarkan kerangka teori di atas, maka penulis menetapkan kerangka pikir sebagai berikut: Informasi yang Minim
Kemkominfo Program Desa Informasi Ditjen IKP
Tugas Humas Pemerintah:
Fungsi Humas Pemerintah:
Menjalankan kegiatan kebijakan
1. Mengabdi kepada kepentingan umum
publik dan pelayanan publik.
2. Memelihara komunikasi yang baik 3. Menitikberatkan
pada
moral
dan
tingkah laku yang baik
Optimal
Tidak Optimal
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Sumber: Hasil Pemikiran Penulis
Berdasarkan teori tugas humas pemerintah oleh Ardianto E. dan teori fungsi humas pemerintah oleh Canfield.
21 Berdasarkan ilustrasi tersebut, terdapat pemicu masalah yakni informasi yang minim di wilayah pelosok Indonesia terutama daerah perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Informasi minim tersebut menimbulkan akibatakibat negatif bagi masyarakat di desa-desa tersebut. Merupakan kewajiban pemerintah Indonesia untuk memberikan jalan keluar bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan pencukupan informasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika memperoleh tanggung jawab untuk membuat program yang bisa menyelesaikan permasalahan minimnya informasi masyarakat tersebut. Maka dibuatlah Program Desa Informasi. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) yang bernaung dibawah Kemkominfo memiliki tugas dan fungsi hubungan masyarakat pemerintah. Berdasarkan teori Ardianto E., tugas humas pemerintah adalah menjalankan kegiatan kebijakan publik dan pelayanan publik. Sementara fungsi humas pemerintah menurut Canfield terdiri dari mengabdi kepada kepentingan umum, memelihara komunikasi yang baik dan menitikberatkan pada moral dan tingkah laku yang baik tanpa memikirkan keuntungan sendiri. Di lihat dari tugas dan fungsi hubungan masyarakat pemerintah tersebut, penulis ingin mengetahui lebih lanjut apakah IKP dalam mendukung program Desa Informasi dapat melaksanakannya dengan optimal atau tidak optimal.
