BAB 2 LANDASAN TEORI
2.1
Pengertian Akuntansi Akuntansi pada dasarnya berhubungan dengan informasi keuangan secara
kuantitatif yang berguna untuk mengambil keputusan. Semakin profesional akuntan dalam proses pembuatan laporan keuangan atau siklus akuntansinya, maka akan semakin baik juga keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen untuk kelangsungan hidup suatu perusahaan. Akuntansi menyediakan cara-cara untuk mengumpulkan dan melaporkan data ekonomis kepada bermacam-macam pihak yang membutuhkan. Pemilik dan calon pemilik dapat mengetahui bagaimana posisi keuangan dan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Pihak bank atau pemberi kredit dapat menilai kemampuan perusahaan dalam beroperasi yang pada gilirannya mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi sebelum peminjaman. Badan pemerintah berkepentingan terhadap kegiatan perusahaan dalam kaitannya dengan penyusunan peraturan pemerintah, misalnya peraturan perpajakan. Menurut Harahap (2011:5) akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. Akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan infromasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan terutama dalam jumlah kekayaan, utang dan modal dari suatu bisnis. Menurut Samryn (2011:3) pengertian akuntansi adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat dan menafsirkan, mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasi keuangan. Semua proses tersebut diselenggarakan secara tertulis dan berdasarkan bukti transaksi yang juga harus tertulis. Menurut Weygant, Kieso dan Kimmel (2011) adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari
9
10 suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan. Dan akuntansi terdapat tiga aktivitas utama diantaranya: a)
Aktivitas identifikasi yaitu mengidentifikasikan transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan.
b)
Aktivitas pencatatan yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mencatat transaksi-transaksi yang telah diidentifikasi secara kronologis dan sistematis.
c)
Aktivitas komunikasi yaitu aktivitas untuk mengkomunikasikan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan kepada para pemakai laporan keuangan atau pihak yang berkepentingan baik internal perusahaan maupun eksternal perusahaan.
Dari definisi diatas, dapat dikatakan bahwa akuntansi adalah sarana untuk memberikan informasi ekonomi suatu jenis usaha yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan menggunakan laporan keuangan perusahaan misalnya bank, pemegang saham, dan lain-lain. Selain itu, akuntansi juga berfungsi untuk menghitung berbagai arus kas masuk maupun keluar yang dilakukan oleh suatu jenis usaha dan hasilnya akan dibuat suatu pembukuan agar dapat dilihat apakah suatu perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian.
2.2
Proses Akuntansi Proses akuntansi yang dijelaskan oleh Kieso, et.all (2011:86) dalam bukunya
yang berjudul Intermediate Accounting bahwa terdapat 9 (sembilan) proses akuntansi atau dapat disebut juga siklus akuntansi karena dilakukan berulang dengan tahapan yang sama dan harus dilakukan oleh setiap entitas dalam mempersiapkan laporan keuangan. Berikut gambar dari proses akuntansi yang harus dilakukan dalam menyiapkan laporan keuangan:
11
Transactions
9. Reversing entries
1. Journalization
8. Post-closing trial balance
2. Posting to Ledger
7. Closing entries
3. Trial balance
6. Prepae Financial Statements
Work Sheet
4. Adjustment
5. Adjusted trial balance
Gambar 2.1 Proses Akuntansi Sumber: Kieso Weygandt (2011:86)
2.3
Laporan Keuangan Pada dasarnya laporan keuangan merupakan hasil akhir dari kegiatan usaha
yang dijalankan apakah menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang sehat atau tidak, dan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal.
2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Pada dasarnya laporan keuangan merupakan hasil akhir dari kegiatan usaha yang dijalankan apakah menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang sehat atau tidak, dan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pihak eksternal.
12 Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (2012:2) tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: “Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.” Menurut PSAK No.1 (2009), mengungkapkan bahwa “Dalam rangka mencapai tujuan laporan keuangan, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas”.
2.4 Bentuk Hukum Badan Usaha Menurut Mulhadi (2010), badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha tidak sama dengan perusahaan. Badan usaha adalah lembaga sedangkan perusahaan adalah tempat dimana badan usaha mengelola faktor-faktor produksi. Ada berbagai jenis bentuk hukum badan usaha, yaitu badan usaha milik swasta dan badan usaha milik negara. Badan usaha milik swasta terdiri dari: 1. Perusahaan perorangan Perusahaan ini dimiliki oleh perseorangan. Modalnya milik pribadi, baik aset pribadi maupun pinjaman dengan tanggung jawab pribadi. Perusahaan ini berbentuk sederhana, tetapi bukan berarti digolongkan ke dalam perusahaan kecil. Perusahaan ini dipimpin langsung oleh pemiliknya dan keuntungan menjadi keuntungan pemilik. Segala resiko atau kerugian menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pemilik. 2. Perseroan firma (FA) Perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang ini menjalankan usahanya dengan cara menggabungkan modal dan tenaga. Proses pendirian badan
13 usaha ini dilakukan di depan notaris sehingga terdapat akta pendirian perusahaan. Pemilik firma biasanya saling mengenal satu sama lain, maju mundurnya firma ditentukan oleh keputusan dan kinerja bersama. Berdirinya usaha berbentuk firma dapat berakhir apabila salah satu pendiri atau pemiliknya meninggal dunia. 3. Perseroan Terbatas (PT) PT biasanya didirikan oleh beberapa orang pendiri. Masing-masing pemilik memiliki tanggung jawabnya yang terbatas. Tanggung jawab mereka sesuai dengan banyaknya saham yang mereka miliki masing-masing individu pemilik. PT yang didirikan di depan notaris dapat digolongkan sebagai badan hukum, dan akta notaris tersebut dilaporkan ke Departemen Kehakiman untuk disahkan dan diumumkan dalam berita Negara. Sedangkan menurut Samryn (2011:17), Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang lebih formal yang pembentukan dan operasinya terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 40 Tahun 2007. Dalam praktiknya bentuk badan usaha ini juga masih terbagi tiga kategori sebagai berikut: a. PT Tertutup Perusahaan ini berbadan hukum PT, tetapi saham-sahamnya dimiliki secara terbatas oleh orang-orang atau badan hukum yang namanya tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Perusahaan ini tidak menjual sahamnya kepada masyarakat luas. b. PT Terbuka Dari segi hukum perusahaan ini sama dengan PT Tertutup. Tetapi perusahaan terbuka memiliki izin-izin tambahan dari Bursa Efek untuk menjual sahamnya kepada masyarakat luas dan memperdagangkannya di
bursa
efek.
Dalam
laporan
keuangannya,
perusahaan
ini
mencantumkan namanya dengan akhiran Tbk. c. PT Persero Antara perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas terdapat PT Persero. Perusahaan-perusahaan ini merupakan perusahaan milik negara. PT Persero dapat menjadi PT Terbuka dan dapat juga menjadi PT Tertutup.
14 4. Persekutuan komanditer (CV) Perusahaan Komanditer atau CV merupakan perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang yang terdiri atas peserta yang memiliki tanggung jawab terbatas dan peserta yang memiliki tanggung jawab tak terbatas. 5. Yayasan Yayasan adalah bentuk usaha yang bergerak di bidang yang bersifat sosial. Pendiri yayasan tidak mempunyai hak atas kekayaan dari yayasan. Menurut Samryn (2011:18), yayasan harus menyelenggarakan akuntansi untuk modal saham dan dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham. Praktik usaha seperti ini sangat memerlukan informasi keuangan yang akurat karena yang berkepentingan terhadap informasi bukan hanya pemilik, tetapi juga manajemen yang mendapat kepercayaan untuk mengelola bisnis yang bersangkutan.
2.5
Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 1) Usaha Mikro Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. 2) Usaha Kecil Menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini. 3) Usaha Menengah Menurut pasal 1 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau
15 badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2.6
Standar Akuntansi Keuangan Menurut SAK ETAP (2009), Standar Akuntansi Keuangan adalah pernyataan
dan interpretasi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. Standar akuntansi tersebut berguna sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan entitas menjadi lebih seragam dengan standar akuntansi yang berlaku Terdapat dua badan utama penyusun standar akuntansi yang berlaku di seluruh belahan dunia yaitu International Accounting Standard Boards (IASB) dan Financial Accounting Standard Boards (FASB). Dimana IASB menerbitkan standar akuntansi keuangan yang bernama International Financial Reporting Standards (IFRS), sedangkan FASB menerbitkan standar akuntansi yang berlaku umum bernama Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terus melakukan revisi terhadap Standar Akuntansi Keuangan dengan melakukan proses konvergensi (convergence) sesuai dengan IFRS. Dari hasil proses tersebut, maka pada Juli 2009, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menghasilkan empat pilar Standar Akuntansi Keuangan yang dikenal dengan empat pilar yang terdiri dari: a.
Standar Akuntansi Keuangan (SAK Umum) Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Umum adalah standar akuntansi keuangan yang dikonvergensi ke IFRS. SAK Umum ini berlaku untuk perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik dimana perusahaan tersebut tercatat di pasar modal.
b.
Standar Akuntansi Keuangan ETAP (SAK ETAP) SAK ETAP ini akan membantu menyediakan pelaporan keuangan yang relevan dan andal dengan standar akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK berbasis IFRS yang digunakan oleh SAK
16 Umum. SAK ETAP dapat digunakan oleh perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik. c.
Standar Akuntansi Syariah Standar Akuntansi Syariah berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi bisnis berbasis syariah. Standar Akuntansi Syariah didukung oleh tiga bahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dengan adanya standar ini diharapkan dapat membantu dan mendukung industri keuangan syariah menjadi semakin berkembang di Indonesia.
d.
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Menurut Dwi Martani, dkk (2012:16), Standar Akuntansi Pemerintah adalah standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.
2.7
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK
ETAP) yaitu sebuah standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yaitu sebuah entitas yang tidak mempunyai akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelola usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Berdasarkan SAK ETAP (IAI 2009, h.1, par. 1.1), entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan yaitu sebuah entitas yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.
17 Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas yang berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP untuk pembuatan laporan keuangannya. SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan lebih cepat diperkenankan. Jika hal itu dilakukan perusahaan, makan entitas harus menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010 (SAK ETAP 2009:166).
2.8 Latar Belakang dan Manfaat SAK ETAP Tidak hanya memberikan solusi atau jawaban dari persoalan mengenai standar pembuatan laporan keuangan di UKM ataupun tujuan mengenai kesiapan untuk standar pelaporan internasional ketika go public, tetapi ada manfaat yang dapat diraih dengan penggunaan SAK ETAP. Manfaat utama adalah pembiayaan yang lebih rendah dan penggunaan yang lebih sederhana, namun meskipun sederhana tapi hasil perhitungannya tetap dapat diandalkan, mudah diterapkan dan dapat diaudit. Bila dibandingkan dengan penggunaan PSAK Umum yang dinilai lebih kompleks dan membutuhkan banyak opini dari auditor atau professional judgement. Disamping itu, entitas akan lebih terampil lagi dalam mempersiapkan laporan keuangannya yang lebih akurat, memberikan informasi keuangan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia.
2.9
Perbandingan SAK UMUM dengan SAK ETAP Tabel 2.1 Perbandingan PSAK dengan SAK ETAP
No.
Elemen
SAK UMUM a. Laporan posisi keuangan
1
Penyajian Laporan Keuangan
b. Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan c. Pembedaan aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek
SAK ETAP Sama dengan PSAK, kecuali informasi yang disajikan dalam neraca, yang menghilangkan pos: a. Aset keuangan b. Properti investasi yang diukur pada nilai wajar
18 dan jangka panjang
c. Aset biolojik yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar
d. Aset lancar e. Liabilitas jangka pendek f. Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau catatn atas laporan keuangan
d. Kewajiban berbunga jangak panjang e. Aset dan kewajiban pajak tangguhan f. Kepentingan pengendalian
Laporan laba komprehensif
rugi
a. Informasi yang disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif 2
Laporan Rugi
non
Laba b. Laba rugi selama periode c. Pendapatan komprehensif lain selama periode
Tidak sama dengan yang menggunakan laporan laba komprehensif, SAK menggunakan Laporan Laba Rugi.
PSAK istilah rugi ETAP istilah
d. Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan keuangan.
3
Sama dengan PSAK, kecuali untuk beberapa hal yang terkait dengan pendapatan komprehensif lain.
Penyajian Perubahan Ekuitas a. Catatan atas keuangan
laporan
b. Struktur 4
Catatan Laporan Keuangan
atas
c. Pengungkapan kebijakan akuntansi d. Sumber ketidakpastian
estimasi
Sama dengan PSAK, kecuali pengungkapan modal.
e. Modal f. Pengungkapan lain a. Arus kas aktivitas operasi: metode langsung dan tidak langsung. 5
Laporan Kas
Arus
b. Arus kas investasi
aktivitas
c. Arus kas pendanaan
aktivitas
d. Arus kas mata
uang
Sama dengan kecuali:
PSAK,
a. Arus kas aktivitas operasi: metode tidak langsung. b. Arus kas mata asing tidak diatur
uang
19 asing e. Arus kas bunga dan dividen, pajak penghasilan dan transaksi non kas a. Persyaratan laporan konsolidasi 6
Laporan Keuangan Konsolidasi terpisah
penyajian keuangan
b. Entitas bertujuan khusus dan
c. Prosedur konsolidasi d. Laporan tersendiri
keuangan
e. Laporan gabungan
keuangan
Tidak diatur. (Bab 12)
PSAK 25 (Laba atau Rugi Bersih untuk periode berjalan, kesalahan mendsar dan perubahan kebijakan akuntansi) a. Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan b. Kesalahan mendasar c. Perubahan akuntansi
kebijakan
d. Pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi
7
Kebijakan akuntansi, estimasi kesalahan
dan
e. Konsistensi perubahan akuntansi
dan kebijakan
f. Perubahan akuntansi
estimasi
g. Kesalahan h. Pos luar biasa i. Laba atau aktivitas
rugi
j. Operasi yang dilanjutkan k. Perubahan akuntansi
dari tidak
estimasi
l. Penerapan suatu standar akuntansi keuangan m. Perubahan akuntansi
kebijakan
n. Perubahan
kebijakan
SAK ETAP sudah maju satu langkah dibandingkan PSAK (tidak ada “kesalahan mendasar” dan “laba atau rugi luar biasa”).
20 akuntansi yang lain a. Ruang lingkup: aset dan kewajiban keuangan b. Instrumen dasar
8
Instrumen Keuangan Dasar
keuangan
c. Diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual, pinjaman dan pinjaman yang diberikan d. Impairment menggunakan loss concept
PSAK 50 tahun 1998.
incurred
e. Derecognition f. Hedging dan derivatif g. Ruang lingkup: investasi pada efek tertentu h. Klasifikasi trading, held to maturity, dan available for sale a. Pengukuran persediaan b. Biaya persediaan c. Biaya pembelian d. Biaya konversi e. Biaya lain-lain 9
Persediaan
f. Biaya persediaan pemberian jasa g. Teknik biaya
Sama dengan PSAK.
pengukuran
h. Rumus biaya i. Nilai realisasi bersih j. Pengakuan beban
sebagai
k. Pengungkapan
10
Investasi pada perusahaan asosiasi dan entitas anak
a. Ruang lingkup: entitas asosiasi b. Metode akuntansi c. Metode biaya
b. Entitas ekuitas
d. Metode ekuitas e. Model
nilai
a. Entitas asosiasi: metode biaya
wajar
anak:
metode
21 (PSAK 15) f. Ruang lingkup: entitas asosiasi dan entitas anak g. Metode akuntansi a. Jointly controlled operation, aset dan entiti
11
Investasi pada perusahaan asosiasi dan entitas anak
b. Metode akuntansi c. Metode konsolidasi proporsional
Sama dengan PSAK kecuali metode akuntansi hanya menggunakan metode biaya.
d. Metode ekuitas e. Model nilai (PSAK 12)
wajar
a. Metode akuntansi 12
Properti Investasi
Metode akuntansi: model biaya.
b. Model nilai wajar c. Model biaya a. Menggunakan pendekatan komponenisasi b. Pengukuran menggunakan biaya atau revaluasi c. Pengukuran perolehan
13
Aset tetap
model model biaya
d. Pengakuan pengeluaran selanjutnya e. Penyusutan f. Tidak perlu review nilai residu, metode penyusutan dan umur manfaat setiap akhir periode pelaporan, tetapi jika ada indikasi perubahan saja a. Prinsip umum pengakuan
14
Aset berwujud
tidak
a. Tidak menggunakan pendekatan komponensasi b. Revaluasi diijinkan jika dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Hal ini mengacu kepada PSAK 16 tahun 1994 c. Tidak perlu review nilai residu
untuk
b. Pengakuan awal, pengakuan selanjutnya c. Amortisasi selama umur manfaat atau 10 tahun d. Penurunan menggunakan pembelian
Sama dengan PSAK kecuali:
nilai metode
Sama dengan PSAK, kecuali aset tidak berwujud yang diperoleh dari penggabungan usaha.
22 e. Goodwill diamortisasi 5 atau 20 tahun dengan justifikasi manajemen a. Mengatur perjanjian yang mengandung sewa 15
Sewa
b. Klarifikasi principle based
bersifat
c. Laporan keuangan leesee dan lessor
a. Klarifikasi sewa: kombinasi IFRS for SME’s dan SFAS 13. b. Laporan keuangan leesse dan leesor menggunakan metode akuntansi sewa guna usaha pada PSAK 30 tahun 1990.
a. Penjelasan b. Akuntansi ekuitas untuk badan usaha bukan PT 16
Ekuitas
c. Akuntansi ekuitas untuk badan usaha PT
Sama dengan PSAK kecuali: a. Reorganisasi b. Selisih penilaian kembali
d. Reorganisasi e. Selisih penilaian kembali a. Penjualan barang b. Penjualan jasa c. Kontrak konstruksi 17
Pendapatan
d. Bunga, royalti
dividen
e. Lampiran pengakuan (PSAK 23)
dan
Sama dengan PSAK.
kasus pendapatan
a. Komponen biaya pinjaman 18
Biaya pinjaman
b. Pengakuan kapitalisasi pinjaman
dan biaya
Biaya pinjaman langsung dibebankan.
23
Sama dengan kecuali:
a. Penurunan persediaan 19
Penurunan aset
nilai
b. Penurunan persediaan
nilai nilai
non-
c. Penurunan nilai goodwill
20
a.
Imbalan jangka pendek
b.
Imbalan pasca kerja, untuk manfaat pasti menggunakan Projected Credit Unit (PUC)
c.
Imbalan panjang lainnya
d.
Pesangon pemutusan kerja
Imbalan kerja
a. Menggunakan tax concept
PSAK,
a. Ruang lingkup yang meliputi semua jenis aset b. Tidak mengatur penurunan nilai goodwill c. ada tambahan penurunan nilai untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang menggunakan PSAK 31: Akuntansi Perbankan pargaraf 16 dan 17.
kerja
jangka
Sama dengan PSAK, kecuali untuk manfaat pasti menggunakan PUC dan jika tidak bisa, menggunakan metode yang disederhanakan.
deffered
b. Pengakuan dan pengukuran pajak kini 21
Pajak penghasilan
c. Pengakuan dan pengukuran pajak kini d. Pengakuan pengukuran tangguhan
dan pajak
e. Menggunakan payable concept
22
Mata pelaporan
uang
Tidak ada pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan
tax
a. Mata uang pencatatan dan pelaporan
Sama dengan PSAK, mata uang pelaporan
b. Mata uang fungsional
a. Mata uang fungsional
c. Penentuan saldo awal
b. Pelaporan transaksi mata uanga asing dalam mata uang fungsional
d. Penyajian komparatif e. Perubahan mata uang pencatatan dan pelaporan
c. Perubahan mata uang fungsional (pada prinsipnya sama)
24
23
Peristiwa setelah akhir periode pelaporan
24
Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
a. Peristiwa memerlukan penyesuaian
yang
b. Peristiwa yang memerlukan penyesuaian
tidak
a. Pengertian pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa
Sama dengan PSAK.
Sama dengan PSAK 7.
b. Pengungkapan a. Akuntansi perkoperasian b. Akuntansi minyak dan gas bumi
25
Aktivitas khusus
c. Akuntansi pertambangan umum d. Akuntansi efek
perusahaan
Tidak diatur.
e. Akuntansi reksa dana f. Akuntansi dan asuransi
26
Ketentuan transisi
perbankan
a. Retrospektif atau prospektif (jika tidak praktis) yang diterapkan secara prospective catch up (dampak ke saldo laba) b. Perpindahan dari dan ke SAK ETAP
27
Tanggal efektif
Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia (2009)
Berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011, dan penerapan dini 1 Januari 2010.
25 2.10
Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Menurut SAK ETAP (IAI 2009:2) menyatakan tujuan laporan keuangan
adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu badan usaha yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.
2.10.1 Komponen Laporan Keuangan SAK ETAP Berdasarkan SAK ETAP (2009:17, par.3.12), laporan keuangan entitas terbagi menjadi 5 (lima) komponen yang terdiri dari: A. Neraca Menurut SAK ETAP (2009:19), neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu atau pada akhir periode pelaporan. Sedangkan menurut Samryn (2011:31) mengatakan bahwa: “Neraca merupakan suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang terdiri dari aktiva, kewajiban dan ekuitas.” Berdasarkan SAK ETAP (IAI 2009:19, par.4.2), neraca minimal mencakup pos-pos yang disajikan sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Kas dan setara kas; Piutang usaha dan piutang lainnya; Persediaan; Properti investasi; Aset tetap; Aset tidak berwujud; Utang usaha dan utang lainnya; Aset dan kewajiban pajak; Kewajiban estimasi; Ekuitas.
B. Laporan Laba Rugi Laporan laba rugi menguraikan ringkasan dari pendapatan dan beban yang diperoleh oleh suatu perusahaan untuk suatu periode tertentu, seperti satu bulan atau satu tahun. Laporan laba rugi dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba ataupun kerugian yang didapatkan dalam suatu periode.
26 Menurut SAK ETAP (2009:23), laporan laba rugi merupakan laporan kinerja keuangan entitas selama periode tersebut. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: a. b. c. d. e.
Pendapatan; Beban keuangan; Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas; Beban pajak; Laba atau rugi neto.
C. Laporan Arus Kas merupakan rangkuman atau ringkasan dari penerimaan dan pembayaran kas untuk periode waktu tertentu, seperti satu bulan atau satu tahun. Menurut SAK ETAP (2009:28), laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Tiga aktivitas utama dalam cash flow adalah: a.
Aktivitas operasional Arus kas yang terjadi pada aktivitas operasional adalah aktivitas yang berasal dari penghasil utama pendapatan entitas. Arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba rugi. (SAK ETAP 2009:28). Contoh arus kas dari aktivitas investasi: i. ii. iii. iv. v.
b.
Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa; Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain; Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa; Pembayaran kas atau restitusi pajak; Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, ang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali.
Aktivitas investasi Arus kas dari investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. (SAK ETAP 2009:29). Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah:
27 i. Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya; ii. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya; iii. Pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utan entitas lain dan bunga dalam joint venture. iv. Penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dari joint venture. v. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain; vi. Penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. c.
Aktivitas pendanaan Menurut SAK ETAP 7.6, aktivitas pendanaan merupakan cara untuk mendistribusikan, menarik dan mendapatkan dana untuk aktivitas bisnis. Contohnya, penerimaan kas dari penerbitan sahan atau efek ekuitas lain, pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menembus saham entitas dan lain-lain.
D. Laporan Perubahan Ekuitas Menurut SAK ETAP 6.3, entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan: a. Laba atau rugi untuk periode. b) Pendapatan dan beban yang diakuin langsung dalam ekuitas. c) Untuk setiap komponen, ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai SAK ETAP. d) Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari: 1) Laba atau rugi 2) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas 3) Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasuri, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.
E. Catatan atas Laporan Keuangan Merupakan penjelasan dari laporan keuangan atas neraca, laba rugi perubahan modal dan arus kas perusahaan serta informasi yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan.
28 Menurut SAK ETAP 8.2, catatan atas laporan keuangan harus dan kebijakan akuntansi tertentu, menyajikan informasi tentang dasar penyusunan
laporan
keuanganmengungkapkan
informasi
yang
disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan dan memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.
2.111 Ketentuan Transisi SAK ETAP Berdasarkan SAK ETAP 29, ketentuan transisi bagi entitas yang akan menerapkan SAK ETAP adalah: 29.1 Entitas yang menerapkan secara prospektif dan sebelumnya telah menyusun laporan keuangan maka: a) Mengakui semua aset dan kewajiban yang pengakuannya dipersyaratkan dalam SAK ETAP. b) Tidak mengakui pos-pos sebagai aset atau kewajiban jika SAK ETAP tidak mengijinkan pengakuan tersebut c) Mereklasifikasikan pos-pos yang diakui sebagai suatu jenis aset, kewajiban atau komponen ekuitas berdasarkan kerangka pelaporan sebelumnya, tetapi merupakan jenis aset, kewajiban atau komponen ekuitas yang berbeda berdasarkan SAK ETAP d) Menerapkan SAK ETAP dalam pengukuran seluruh aset dan kewajiban yang diakui.
2.12 Prinsip Pengakuan Unsur Laporan Keuangan Pengakuan dalam laporan keuangan Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK ETAP (2009:12) 1.
Pengakuan Aset Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan
29 berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi. 2.
Pengakuan Kewajiban Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.
3.
Pengakuan Penghasilan Merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
4.
Pengakuan Beban Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diakui secara andal.
2.13 Unsur-Unsur Penyajian Laporan Keuangan Menurut (SAK ETAP 2009:9-13) terdapat 3 (tiga) hal yang berkaitan dengan unsur-unsur laporan keuangan, diantaranya: 1. Pengakuan (Recognition) Pengakuan (recognition) adalah merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut: a.
Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas; dan
b.
Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
30 2. Pengukuran (Measurement) Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Menurut Weygandt et al (2011), IFRS mengakui 2 prinsip pengukuran yaitu prinsip biaya (cost principle) dan prinsip nilai wajar (fair value principle). Prinsip biaya menyebutkan bahwa perusahaan mencatat nilai transaksi sebesar biaya atau harga perolehannya. Sedangkan, prinsip nilai wajar menyatakan nilai transaksi harus dilaporkan atau disajikan berdasarkan nilai wajar (harga yang diterima atas penjualan atau pelunasan). 3.
Pengungkapan dan Penyajian (Disclosure) Adalah pendekatan yang melewatkan ayat jurnal dan hanya bersandar pada catatan atas laporan keuangan untuk memberikan informasi kepada pengguna.
2.14
Aset
2.14.1 Pengakuan Aset Pengakuan aset menurut SAK ETAP 2.34 adalah: (a) Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan (b) Diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Entitas harus menerapkan kriteria pengakuan dalam menentukan pengakuan aset tetap. Oleh karena itu, entitas harus mengakui biaya perolehan aset tetap sebagai aset tetap jika: a) Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas; dan b) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Tanah dan bangunan adalah aset yang dapat dipisahkan dan harus dicatat terpisah, meskipun tanah dan bangunan tersebut diperoleh secara bersamaan. Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan. Dimana unsur biaya perolehan aset tetap meliputi: a) Harga beli, termasuk biaya hukum dan broker, bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya;
31 b) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Biaya-biaya ini termasuk biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya instalasi dan perakitan, dan biaya fungsionalitas; c) Estimasi awal biaya restorasi ke lokasi. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu bukan untuk menghasilkan persediaan. Biaya-biaya berikut ini bukan merupakan biaya perolehan aset tetap dan harus diakui sebagai beban ketika terjadi: a.
Biaya pembukaan fasilitas baru;
b.
Biaya pengenalan produk atau jasa baru (termasuk biaya aktivitas iklan dan promosi);
c.
Biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru (termasuk biaya pelatihan staf);
d.
Biaya administrasi dan overhead umum lainnya.
2.14.2 Pengukuran Aset Pengakuan setelah pengakuan awal, entitas harus mengukur seluruh aset tetap setelah pengakuan awal pada biaya perolehan dikurang akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Entitas harus mengakui biaya pemeliharaan dan reparasi sehari-hari (cost of day-to-day servicing) dari aset tetap sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAK ETAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap diakui dalam ekuitas dengan nama “Surplus Revaluasi Aset Tetap”. Surplus revaluasi aset tetap dalam ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. Hal ini meliputi pemindahan sekaligus surplus revaluasi pada saat penghentian atau pelepasan aset
32 tersebut. Namun, sebagian surplus revaluasi tersebut dapat dipindahkan sejalan dengan penggunaan aset oleh entitas. Dalam hal ini, surplus revaluasi yang dipindahkan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasi aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Pemindahan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laporan laba rugi.
2.15
Kewajiban
2.15.1 Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban Penghasilan Pajak SAK ETAP mengatur pajak penghasilan termasuk seluruh pajak domestik dan luar negeri sebagai dasar penghasilan kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak, misalnya pemungutan dan pemotongan pajak, yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi atau joint venture atas distribusi ke entitas pelapor. Pengakuan dan pengukuran atas pajak penghasikan dimana entitas harus mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang pada periode tersebut, entitas harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset.
2.16
Pendapatan
2.16.1 Pengakuan Pendapatan Pendapatan menurut SAK ETAP merupakan akibat dari transaksi atau kejadian berikut: a.
Penjualan barang (baik diproduksi oleh entitas untuk tujuan produksi atau dibeli untuk dijual kembali);
b.
Pemberian jasa;
c.
Kontrak konstruksi;
d.
Penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti atau dividen.
33 Pendapatan atau penghasilan lain yang muncul dari beberapa transaksi dan kejadian lain berikut ini diatur dalam bab buku SAK ETAP: a.
Perjanjian sewa (bab 17);
b.
Dividen yang timbul dari investasi yang dihitung dengan menggunakan metode ekuitas (bab 12);
c.
Perubahan nilai wajar investasi pada efek tertentu atau pelepasannya (bab 10).
2.16.2 Pengukuran Pendapatan Entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima (SAK ETAP 20.3). Entitas harus memasukkan dalam pendapatan manfaat ekonomi yang diterima atau masih harus diterima secara bruto dan mengeluarkan dari pendapatan sejumlah nilai yang menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak. Dalam hubungan keagenan, entitas memasukkan dalam pendapatan hanya sebesar jumlah komisi, sedangkan jumlah yang diperoleh atas nama pihak prinsipal bukan merupakan pendapatan.
2.16.3 Pengungkapan Pendapatan Mengacu kepada (SAK ETAP 20.28), entitas harus mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan pendapatan diantaranya: a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan, termasuk metode yang diterapkan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi yang melibatkan penyediaan jasa. b. Jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode, termasuk pendapatan yang timbul dari penyediaan jasa, bunga dan jenis pendapatan signifikan lainnya.
2.17
Beban
2.17.1 Pengakuan Beban Menurut SAK ETAP, beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Weygandt (2011) mengatakan aturan sederhana dalam akuntansi saat mengakui beban yaitu: “let the
34 expenses follow the revenues” (2011:97). Dapat disimpulkan bahwa pengakuan beban mengikuti saat pengakuan pendapatan.
2.17.2 Pengungkapan Beban Menurut SAK ETAP, entitas dapat menyajikan suatu analisis beban berdasarkan sifat dan fungsi beban. Dalam menganalisis beban berdasarkan fungsinya, entitas perlu mengungkapkan informasi tambahan berdasarkan sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi, serta beban imbalan kerja.
2.18 Penelitian Terdahulu a) Francis Aboagye Otchere, 2012, melakukan penelitian berjudul “The International Financial Reporting Standard for Small and Medium‐sized Entities (IFRS for SMES): Suitability for small businesses in Ghana". Ditemukan bahwa usaha kecil di Ghana telah membatasi struktur internasional dan kegiatan yang tidak menghasilkan kebutuhan informasi pelaporan keuangan yang sebanding internasional . Usaha kecil juga tidak menerima permintaan untuk memberikan informasi tersebut . Secara total , 19 dari 27 isu yang dibahas oleh Standard dan dinilai dalam penelitian ini ditemukan tidak relevan untuk usaha kecil di Ghana . Ukuran , bentuk hukum dan jumlah pemilik mempengaruhi kesesuaian Standar untuk usaha kecil di Ghana. b) Helen Samujh, S.Susela Devi, 2015, melakukan penelitian berjudul “Implementing IFRS for SME’s: Challenges for Developing Economics”. Ditemukan bahwa adopsi tanpa modifikasi atau pengecualian akan memberikan beberapa manfaat bagi UKM di negara ekonomi berkembang; melainkan akan memberatkan pengusaha dan pantas untuk mencapai nasional target pertumbuhan ekonomi. Pengenaan IFRS untuk UKM mungkin secara tidak sengaja mengakibatkan berkurangnya kegiatan kewirausahaan dalam menanggapi persyaratan pelaporan keuangan berat. c) Jevon Tanugraha, 2012, melakukan penelitian berjudul “Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada PT TDMN”. Karena pentingnya laporan keuangan maka laporan keuangan disusun menurut prinsip akuntansi yang wajar dan
35 diterima secara umum dengan kondisi sebenarnya dari perusahaan. Penelitian dilakukan dengan mengevaluasi pelaksanaan SAK ETAP pada PT TDMN dengan mencocokkan laporan keuangan PT TDMN dengan prinsip-prinsip SAK ETAP. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan PT TDMN sesuai dengan SAK ETAP. d) Lilya Andriani, 2014, melakukan penelitian berjudul “Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Sebuah Studi Interpretatif Pada Peggy Salon)”. Dapat disimpulkan bahwa meskipun salon Peggy ini telah lama berdiri, memiliki organisasi serta aktivitas bisnis yang memadai, namun belum dapat menerapkan SAK ETAP dengan baik, system pencatatan yang dilakukan secara manual dan sederhana, kurangnya pemahaman dan kedisiplinan, serta kurangnya pengawasan dari stakeholder. Setelah dilakukan penelitian. e) Mekar Sari Rahayu Wilujeng, 2013, melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus Distro Lollypop Surabaya”. Pada penelitian ini sebelumnya
perusahaan
menggunakan pelaporan yang sederhana dan praktis serta tidak ada standar yang menjadi pedoman, kemudian setelah diadakan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui proses pencatatan transaksi dapat memberikan dampak dengan adanya penerapan SAK ETAP yang lebih memudahkan, memahami dan dimengerti oleh pengguna laporan keuangan. f) Nanda Murnianty, 2014, melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntanbilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi Karyawan Sei Galuh di Kecamatan Tapung”. Terdapat kesimpulan bahwa sebelumnya koperasi ini belum mengetahui mengenai SAK ETAP karena masih banyak hal yang tidak diatur secara spesifik dalam SAK ETAP masih mengacu pada PSAK no 27, serta laporan keuangan yang dibuat belum secara penuh. Kemudian dengan adanya penelitian ini memberikan dampak bagi pemilik koperasi untuk memulai menyajikan laporan keuangannya sesuai standar SAK ETAP. g) Pratiwi Sariningtyas, W Tituk Diah, 2011, melakukan penelitian dengan judul “Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik
36 pada Usaha Kecil dan Menengah”. Diketahui bahwa UKM masih menghadapi berbagai masalah sebagian karena pendidikan rendah, kurangnya karakteristik
pemahaman keandalan
teknologi laporan
dan
informasi
keuangan.
dan
kurangnya
Kemudian
pemerintah
menerbitkan standar terbaru yaitu SAK ETAP yang harus diikuti oleh UKM, dengan adanya standar ini pemilik dapat mengetahui manfaat, tambahan modal dan keseimbangan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.
2.19
Fishbone Diagram
2.19.1 Laporan Laba Rugi
Gambar 2.2 Fishbone Diagram – Laporan Laba Rugi
37 2.19.2 Neraca
Gambar 2.3 Fishbone Diagram – Neraca
38
