BAB 2 LANDASAN TEORI
2.1
Kemiskinan Kemiskinan adalah fenomena yang seringkali di jumpai dalam kehidupan bersosial.
kemiskinan seringkali dipandang sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Berbagai program telah dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut, tetapi secara statistik angka kemiskinan cenderung semakin tinggi seiring dengan meningkat nya tingkat kebutuhan masyarakat. rendahnya tingkat kehidupan yang sering dijadikan sebagai alat ukur kemiskinan hanyalah merupakan salah satu mata rantai dalam lingkaran kemiskinan. Banyak tokoh, peneliti, badan resmi pemerintah, yang memiliki pendapat tersendiri dalam memandang masalah kemiskinan ini. (Adit Agus Prasetyo, 2010)
2.1.1 Definisi Kemiskinan Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Secara umum, kemiskinan adalah keadaan ataupun kondisi dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hal ini kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Terdapat beberapa definisi dan konsep tentang kemiskinan diantaranya : 1.
Michael P. Todaro (2004) mengemukakan kemiskinan absolut, yaitu sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk tersebut hidup di bawah tingkat pendapataan riil minimum tertentu atau di bawah garis kemiskinan internasional.
2.
Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), dalam hal ini BPS mendasarkan pada besarnya rupiah yang dikeluarkan perkapita/bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Kebutuhan minimum makanan menggunakan patokan 2.100 kalori/hari dan kebutuhan non makanan meliputi perumahan, sandang aneka barang dan jasa. Kebutuhan di bedakan dalam wilayah, yaitu wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. BPS menyebutkan ada 14 kriteria suatu keluarga/rumah tangga dikategorikan miskin, yaitu :
3.
1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang, 2. Jenis lantai tempat tinggal terbat dari tanah / bambu / kayu murahan 3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa plester. 4. Tidak mempunyai fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain, 5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, 6. Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai /air hujan, 7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang /minyak tanah, 8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu, 9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun, 10.
Hanya sanggup makan sebanyak satu kali/ dua kali dalam sehari,
11.
Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik,
12.
Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m² – buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,00 per bulan (2005), atau pendapatan per kapita Rp 166.697,00 per kapita per bulan (2007),
13.
Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah / tidak tamat SD/ hanya SD,
14.
Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,00, seperti sepeda motor (kredit / non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
4.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak
dasarnya
untuk
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang
bermartabat. Hak-hak dasar antara lain: (1) terpenuhinya kebutuhan pangan (2) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan, (3) rasa aman dari perlakuan atau aman tindak kekerasan (4) hak untuk beradaptasi dalam kehidupan sosial-politik (Bappenas, 2004). 5.
Kemiskinan menurut Kantor Menteri Negara Kependudukan/ BKKBN adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan
taraf
kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya. World Bank (2001)
mengartikan
kemiskinan
sebagai
keadaan
tidak
tercapainya
kehidupan yang layak dengan
penghasilan USD 1,00 per hari.
2.1.2 Penyebab Kemiskinan Menurut Mudrajad (2006) secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kemiskinan juga muncul akibat perbedaan sumber daya
manusia.
Kualitas sumber daya manusia yang rendah berdampak pada produktivitas rendah sehingga upahnya rendah. Menurut Naskun dalam Chriswardani Suryawati (2005), beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu: a.
Policy induces processes, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi relitanya justru melestarikan.
b.
Socio-economic dualism, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena Soal produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani sekala besar dan berorientasi ekspor
c.
Population growth, prespektif yang didasari oleh teori Malthus bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertambahan pangan seperti deret hitung.
d.
Resources management and the environment, adalah unsur manajemen sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas
e.
Natural cycle and processes, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal dilahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
f.
The marginalization of woman, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.
g.
Cultural and ethnic factors, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
h.
Exploatif inetrmediation, keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir.
i.
Internal political fragmentation and civil stratfe, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan
j.
International processes, bekerjanya system internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.
2.2
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan
2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktorfaktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses proses pertumbuhan . Output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian- penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Simon Kuznetz dalam Todaro, 2004). Menurut Nafziger (Sri Aditya, 2010), pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan produksi suatu negara atau kenaikan pendapatan per kapita suatu Negara. Menurut Nugraheni, pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, beberapa alat pengukur pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu (Sri Aditya, 2010) :
a. Produk Domestik Bruto (PDB) Produk Domestik Bruto (PDB), atau di tingkat regional disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB atau PDRB merupakan ukuran yang global sifatnya, dan bukan merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang tepat, karena belum dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sesungguhnya, padahal sesungguhnya kesejahteraan harus dinikmati oleh setiap penduduk di negara atau daerah yang bersangkutan. b. Produk Domestik Bruto Per kapita/Pendapatan Per kapita
Produk domestik bruto per kapita atau produk domestik regional bruto perkapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara dari pada nilai PDB atau PDRB saja. Produk domestik bruto per kapita baik di tingkat nasional maupun di daerah adalah jumlah PDB nasional atau PRDB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di negara maupun di daerah yang bersangkutan, atau dapat disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-rata.
2.2.2 Upah Minimum Upah minimum di Indonesia tertuang dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 tahun 2013. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri tersebut adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Menurut Hasanuddin Rachman (2005), tujuan penetapan upah minimum dapat dibedakan secara mikro dan makro. Secara mikro tujuan penetapan upah minimum yaitu; a. Sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot. b. Mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan. c. Meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah. Sedangkan secara Makro, penetapan upah minimum bertujuan untuk : a. Pemerataan pendapatan. b. Peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja. c. Perubahan struktur biaya industri sektoral. d. Peningkatan produktivitas kerja nasional dan peningkatan etos dan disiplin kerja. e. Memperlancar komunikasi pekerja badan pengusaha dalam rangka hubungan bipartite.
Upah minimum terdiri atas : 1. Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) Upah Minimum Provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten / kota di satu provinsi. Sedangkan Upah Minimum Kabupaten / Kota adalah upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten / kota. 2. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten / Kota (UMSK)
Upah Minimum Sektoral Provinsi adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu provinsi. Sedangkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten / Kota adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten/kota. Sektoral adalah kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI).
Upah minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2012, adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. hidup. Komponen-komponen KHL terdiri dari 6 komponen, yaitu : 1. Makanan dan Minuman, terdiri dari 11 item. 2. Sandang, terdiri dari 13 item 3. Perumahan, terdiri dari 26 item. 4. Pendidikan, terdiri dari 2 item. 5. Kesehatan, terdiri dari 5 item. 6. Transportasi, terdiri dari 1 item. 7. Rekreasi dan Tabungan, terdiri dari 2 item. Nilai-nilai dari KHL diperoleh dari hasil survey tim Dewan Pengupahan Provinsi, dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Tim yang dibentuk, terdiri dari unsur tripartit, unsur perguruan tinggi/pakar, dan mengikutsertakan Badan Pusat Statistik setempat. Selanjutnya KHL
ditetapkan
oleh
Dewan
Pengupahan
Provinsi,
atau
Dewan
Pengupahan
Kabupaten/Kota, dan dilaporkan kepada gubernur secara berkala. Berdasarkan laporan dari Dewan Pengupahan Provinsi, atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, selanjutnya gubernur menetapkan UMP, dan UMK.
2.2.3 Pengangguran Terbuka Sebelum masuk dalam pengertian pengangguran terbuka, lemahnya SDM juga merupakan salah satu keterkaitan dengan adanya pengangguran terbuka. Menurut Mathis dan Jackson (2006) SDM adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Demikian pula menurut The Chartered Institute of Personnel and Development
(CIPD) dalam Mullins (2005). Sumber daya manusia dinyatakan sebagai strategi perancangan, pelaksanaan dan pemeliharaan untuk mengelola manusia untuk kinerja usaha yang optimal termasuk kebijakan pengembangan dan proses untuk mendukung strategi, oleh karena itu pengelolahan SDM yang baik akan mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka terjadi sebagai akibat pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Pengangguran terbuka terdiri dari a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum molai bekerja. Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka: a. Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. b. Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. c. Yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.
Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan asalkan seminggu yang lalu masih mengharapkan pekerjaan yang dicari. Mereka yang sedang bekerja dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lain tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka. Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh
penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila tindakannya nyata, seperti: mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan. Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha. Mempersiapkan suatu usaha yang nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (own account worker) atau sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.
2.3
Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan
dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan.Hasil pertumbuhan ekonomi harus menyebar disetiap golongan masyarakat,termasuk di golongan penduduk miskin. (Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti,2007). Penelitian yang dilakukan Wongdesimiwati (2009), menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat
kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat
kemiskinan. Hubungan ini menunjukan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan.
2.4
Hubungan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup
minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Peran pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah sangat diperlukandalam menyikapi dampak penetapan upah minimum. Tidak bisa hanya pengusaha saja yang harus menanggung dampak penetapan upah minimum ini. Dengan pengertian dan pemahaman serta kerjasama dari semua pihak yang terkait dengan hubungan industrial ini maka dapat dicapai tujuan bersama yaitu pekerja/buruh sejahtera, perusahaan berkembang dan lestari serta pemerintah dapat menjaga perkembangan dan peningkatan perekonomian dengan baik.
2.5
Hubungan Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Hubungan pengangguran terbuka dan kemiskinan sangat erat sekali, jika suatu
masyarakat sudah bekerja pasti masyarakat atau orang tersebut berkecukupan atau kesejahteraanya tinggi, namun di dalam masyarakat ada juga yang belum bekerja atau menganggur, pengangguran terbuka secara otomatis akan mengurangi kesejahteraan suatu masyarakat yang secara otomatis juga akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. (Sukirno dalam I Made Yogatama, 2010), efek buruk dari pengangguran terbuka adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.
2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis
Pertumbuhan Ekonomi (X1)
Upah Minimum (X2)
Tingkat Kemiskinan(Y)
Pengangguran Terbuka (X3)
Gambar 2.1 Kerangaka Pemikiran Teoritis
