BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1
Information
System
2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Menurut Gerald & Myrna (2011,p7),sistem informasi adalah sekumpulan koleksi dari berbagai prosedur,program,peralatan,dan metode yang akan memproses data,dan membuat data yang telah diproses itu tersedia untuk management yang nantinya akan digunakan untuk
decision making.
Menurut Satzinger,Jackson,dan Baird (2012,4),sistem informasi adalah seperangkat komponen
komputer
yang
saling
terkait
yang
mengumpulkan,
memproses,
menyimpan dan menyediakan output akan kebutuhan informasi untuk menyelesaikan tugas bisnis. Jadi secara umum dapat diringkas bahwa sistem informasi merupakan sistem yang terdiri
dari
hardware
dan
sofware
yang
mendukung
suatu
proses
bisnis.
2.1.2 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Menurut Fowler & Stanwick (2012,p90-91),Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah aplikasi yang ditulis dalam sebuah bahasa program ,yang diinstall di sebuah komputer desktop,yang menangani fungsi-fungsi yang bersifat akuntansi.
2.1.3 Komponen Sistem Informasi Menurut O'Brien,James & Marakas,George (2010,31) sistem informasi dibentuk dari lima sumberdaya
dasar :
1.
Manusia,misalnya SDM yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi computer.
2.
Hardware, misalnya perangkat seperti server,dan komputer.
3.
Software,misalnya sistem operasi dan IDE.
4.
Data,misalnya data pelanggan,dan data lokasi penjualan.
5.
Network,misalnya ketersediaan jaringan komunikasi internet.
2.1.4 Pengertian Sistem Menurut Satzinger,Jackson,dan Burd (2012,6),sistem adalah seperangkat komponen yang saling terkait yang bergabung dan berfungsi untuk mendapatkan hasil akhir,sistem mungkin dapat memiliki subsistem,subsistem dapat diartikan sebagai sistem yang menjadi bagian sistem yang lain.Pemahaman sistem sebagai gabungan antara subsistem sangat berguna untuk para analis karena memampukan para analis untuk memfokuskan diri pada suatu area tertentu.
2.1.5 Pengertian Informasi Menurut O’Brien & Marakas (2010,34),informasi adalah data yang telah dikonversi menjadi konteks yang berarti dan dapat digunakan untuk spesifikasi tertentu dan user tertentu.
2.2
Analisis dan Perancangan Sistem 2.2.1 Pengertian Analisis Sistem Menurut Gerald & Myrna (2011,p13), Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Tahap analisis dilakukan setelah tahap perencanaan sistem dan sebelum tahap desain sistem. Dapat dilakukan dengan 2 cara : 1.
Analisis terstruktur (structured analysis)
2.
Analisis aliran data (data flow analysis)
Analisis terstruktur adalah : 1.
Metode yang berusaha menstrukturkan proses penetapan kebutuhan, dimulai dengan dokumentasi sistem yang ada.
2.
Prosesnya adalah mengorganisasikan dengan suatu cara tertentu yang menyertakan seluruh detail yang relevan yang dijelaskan pada sistem saat ini.
3.
Ketika detail yang relevan telah didapat, maka akan memudahkan proses verifikasi.
4.
Kebutuhan yang telah teridentifikasi akan serupa diantara masing-masing analis dan akan disertakan solusi terbaik dan strategi untuk kesempatan pengembangan sistem.
5.
Lembar kerja berbentuk kertas dibuat untuk dokumentasi sistem yang ada saat ini dan sistem yang diajukan merupakan cara komunikasi yang efektif.
Analisis aliran data dapat dilakukan dengan 4 pertanyaan berikut : 1.
Proses apa yang dilakukan sistem ?
2.
Data apa yang digunakan pada setiap proses ?
3.
Data apa saja yang disimpan ?
4.
Data apa saja yang dimasukan ke dalam sistem dan dikeluarkan dari sistem
2.2.2 Pengertian Object Oriented System Analysis and Design Menurut Kendall & Kendall (2012,p19).Object oriented system analysis and design adalah sebuah perancangan pengembangan sistem yang berdasarkan kepada empat komponen.Empat komponen tersebut yaitu Masalah utama yang akan ditangani sistem,interaksi sistem dengan user,manajemen data yang akan ditangani sistem,dan manajemen
aktivitas yang akan dijalankan sistem.
Menurut Satzinger,Jackson,dan Burd (2012,241).Object oriented system analysis adalah proses megidentifikasi dan menjelaskan use case dan kumpulan objek di dalam sistem yang baru. Menurut Satzinger, Jackson dan Burd (2012,241).Object oriented system design adalah mendefinisikan seluruh tipe objek yang diperlukan untuk mengkomunikasikan orang dan perangkat dalam suatu sistem. Menurut Jones,Rama (2012,123), Object Oriented System Analysis and Design adalah sebuah teknik pendekatan untuk menganalisa,mendesain aplikasi atau sistem dengan mengaplikasikan paradigma object oriented dan model visual selama siklus pengembangan
untuk
menjamin
kualitas
produk.
2.2.3 Class Diagram Menurut Satzinger,Jackson, dan Burd(2012,46) Class Diagram adalah model statis yang menggambarkan struktur dan deskripsi class serta hubungannya antara class. Class diagram mirip ER-Diagram pada perancangan database, bedanya pada ER-diagram tidak terdapat operasi/methode tapi hanya atribut. Class terdiri dari nama kelas, atribut dan
operasi/methode. Nama Kelas -Nama Atribut +Jenis Operasi()
Gambar 2.1.ClassDiagram Sumber (Satzinger,2012)
Atribut dan operation (metoda) dapat memiliki salah satu sifat berikut : 1.
Private, hanya bisa dipanggil dari dlm kelas itu sendiri.
2.
Protected, hanya dapat dipanggil oleh class yang bersangkutan dan class turunannya. Method diawal dengan tanda
3.
“#”.
Public, dapat dipanggil dari semua objek. methode/atribut diawali tanda “+”
2.2.4 Activity
Diagram
Menurut Jackson,Satzinger,dan Burd(2012,57).Activity diagram adalah diagram yang menjelaskan aktifitas user,orang yang melakukan setiap aktifitas,dan aliran secara berurutan dari aktifitas-aktifitas tersebut.
.
Gambar2.2.ActivityDiagram
2.2.5 Use Case Diagram Menurut Satzinger,Jackson,dan Burd(2012,78-81).Use Case merupakan diagram yang digunakan untuk menunjukkan secara grafik sebuah event dan hubungannya pada setiap actor.Use case memiliki unsur sebagai berikut : 1.
Actor (orang yang menggunakan sistem)
2.
Connecting line (menunjukkan bahwa ada keterlibatan dari actor
tersebut dalam
sistem). 3.
Boundary (Ruang lingkup dari sistem yang ditangani oleh actor).
Gambar 2.3.Use CaseDiagram Sumber : Satzinger,2012
2.2.6 Workflow Table Jones and Rama (2006,p73) mendefinisikan workflow table sebagai table dua kolom yang mengidentifikasikan actor dan kegiatan –kegiatan dalam proses,sedangkan Bentley,Whitten,dan Dittman (2004,p69) menulis bahwa workflow table adalah aliran dari transaksi yang melalui proses bisnis untuk menjamin pengecekan dan otorisasi yang diimplementasikan.
Actor
Activities
Gambar 2.3 Workflow Table
Sedangkan Menurut Sholiq (2010, p296), workflow adalah alur kerja yang ada dalam setiap
proses bisnis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa workflow adalah suatu tabel
yang mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan oleh para aktor di dalam suatu proses bisnis yang melibatkan pelaksanaan yang terkoordinasi
dari entitas.
2.2.7 Jenis-Jenis Sistem Informasi Menurut Whitten & Bentley (2011,35).Sistem informasi memiliki beberapa jenis sebagai berikut : 1.
Transaction
Processing
System
menangani proses transaksi 2.
sebuah
sistem
yang
data
pembuatan informasi Decision
Support
mampu
bisnis.
Management Information System adalah sistem komputer yang managemen
3.
adalah
untuk menjadi System
proses lebih adalah
pencarian,
menangani
analisis
dan
komputer
yang
mudah.
sebuah
sistem
mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. 4.
Executive Information System adalah sistem komputer yang dibuat untuk memfasilitasi kegiatan para eksekutif di sebuah perusahaan.
5.
Expert System adalah sistem yang memiliki/mensimulasikan kemampuan dari seorang ahli.
6.
Communication and Collaboration System adalah sistem yang mendukung komunikasi antar personel dalam sebuah perusahaan.
7.
Office Automation System adalah sistem yang membantu
pekerja membuat dan
membagi dokumen dalam kegiatan sehari-hari sebuah perusahaan. 2.3
Database 2.3.1 Pengertian Database
Menurut Connoly,Begg,dan Strachan (2010:14-15),database adalah sekumpulan koleksi data yang memiliki keterkaitan secara logika,dan didesain untuk memenuhi kebutuhan perusahaan akan
informasi.
Menurut Whitten & Bentley (2011,543).Database adalah sekumpulan koleksi dari data/file yang saling berhubungan. Pentingnya perancangan database diantaranya adalah menentukan kualitas informasi dilihat dari sisi akurasi maupun relevansi antara informasi yang dibutuhkan dengan ketepatan waktu, mengurangi duplikasi data,dan mengurangi pemborosan tempat untuk menyimpan informasi.
2.3.2 Pengertian Object Oriented Database Menurut Groff & Weinberg (2012,796).Object oriented database adalah sebuah pendekatan dalam perancangan database,yang di mana database tersebut akan digunakan untuk menangani sekumpulan koleksi data yang berhubungan secara kompleks. 2.3.3 Unsur-Unsur Database Menurut Whitten & Bentley (2012,521).Unsur-unsur database adalah sebagai berikut : 1.
Fields (adalah unit terkecil dari data yang akan disimpan dalam database).
2.
Records (adalah sekumpulan fields yang disusun dalam format yang sudah didefinisikan
3.
sebelumnya).
Primary Key (adalah sebuah field atau lebih yang mengidentifikasi sebuah sebuah record secara acak).
4.
Secondary Key (adalah sebuah field yang mengidentifikasi sebuah record atau sekumpulan
record yang
berhubungan).
5.
Master File (Sebuah tabel yang menyimpan data yang bersifat permanen).
6.
Transaction File (Sebuah tabel yang menyimpan records yang berkaitan dengan kegiatan bisnis).
2.3.4 Pengertian Primary Key Kunci primer adalah suatu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mendefinisikan secara unik suatu kejadian spesifik tetapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu kejadian.
Nilai field yang menjadi primary key harus: -
Unik atau tidak boleh ganda
-
Tidak boleh Null (kosong, tidak diketahui, tidak dapat ditentukan)
Contoh Primary Key Contoh: File pegawai berisi attribute •
No induk
•
No ktp
•
Nama
•
Tempat lahir
•
Tanggal lahir
•
Alamat
•
Kota
No induk dan no ktp adalah kunci calon (Candidate Key) dan untuk kunci utama (primary key) adalah salah satu yang dipilih dari kunci calon. Misalnya No. induk di jadikan primary key, maka primary key nya adalah no induk.
Nomor pesanan sebagai primary key di tabel pesanan
Nomor pesanan sebagai foreign key di tabel barang pesanan. Sedangkan foreign key adalah satu set atribut atau set atribut sebagai key penghubung kedua tabel dan melengkapi satu relationship (hubungan) terhadap primary key yang menunjukan keinduknya. Jika sebuah primary key terhubungan ke table/entity lain, maka keberadaan primary key pada entity tersebut di sebut sebagai foreign key.
Gambar
Pada gambar diatas, nim pada table mhs adalah primary key. Sedangkan primary key pada table matkul adalah id_matkul. Lalu id_matkul menempel pada table mhs yang kita sebut sebagai foreign key. Biasanya disebut table yang berisi foreign key sebagai table anak karena table tersebut mengait pada table lain. Sedangkan table yang terkait saya sebut sebagai table induk. Pada contoh table di atas, mhs sebagai table anak sedangkan matkul sebagai table induk.
2.4
System Development Life Cycle (SDLC) Menurut Gerald & Myrna (2011:52-57).System Development Life Cycle(SDLC)
menjabarkan fondasi dasar dan struktur dari suatu sistem yang akan bekerja.Setiap fase di dalam SDLC memproduksi beberapa elemen yang bersifat terbatas dan dapat diukur. Adapun kelima fase di dalam SDLC adalah sebagai berikut: 1.
Fase Perencanaan
Di dalam fase ini sistem analis menerima,melakukan diagnosa,dan menjelaskan suatu problem.Selama fase ini,sistem analis mengadakan suatu studi untuk mengukur keseluruhan scope dari masalah tersebut,dan memperkirakan apakah biaya dan waktu perusahaan harus dikeluarkan untuk menyelesaikannya. 2.
Fase Analisis Di dalam fase ini,para sistem analis melakukan review terhadap beberapa data dan
informasi, sistem analis akan mengukur, mengaudit, melakukan interview, menyusun sampel serta dokumen yang akan menjadi pedoman dalam pembuatan sistem yang baru. 3.
Fase Desain Di dalam fase ini sistem analis melakukan identifikasi dan mempertimbangkan beberapa
alternatif. Pada suatu poin mereka akan memilih satu alternatif dan menyusun suatu desain. Selama fase desain ini pula input dan output dari sistem baru tersebut dipersiapkan, dan spesifikasi sistem tersebut juga didokumentasikan. 4.
Fase Pengembangan Di dalam fase ini,sistem baru tersebut akan dibuat,sistem analis akan berkonsentrasi dalam
mencari vendor atau supplier yang sanggup menyediakan peralatan untuk mendukung proyek sistem baru tersebut dengan harga yang kompetitif. Sedangkan programmer berkonsentrasi dalam menulis program yang akan mendukung sistem tersebut. 5.
Fase Implementasi Di dalam fase ini,semua hardware dan software yang telah siap akan menjalani beberapa
test sebelum digunakan,tujuannya adalah untuk meminimalkan casualties.Dan setelah kegiatan tes tersebut selesai, pembuatan dokumentasi sistem secara menyeluruh dimulai.
2.5
Koperasi 2.5.1 Pengertian Koperasi Di Indonesia,pengertian koperasi menurut Undang-Undang Koperasi tahun 1967 no 12 tentang
pokok-pokok perkoperasian adalah :
“Koperasi Indonesia organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial,beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tatanan susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.” Pengertian di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :
1.
Yang
dimaksud
dengan
rakyat
adalah
orang-orang
yang
kondisi
ekonominya relatif lemah,yang perlu menghimpun tenaganya agar mampu bertahan hidup. 2.
Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama di kalangan mereka.
3.
Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang dan bukan perkumpulan modal.
4.
Koperasi memiliki watak sosial,dalam hal ini berarti di dalam koperasi diutamakan perilaku kerja sama.
5.
Koperasi merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya.
6.
Koperasi turut ambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera.
2.5.2 Jenis-Jenis Koperasi Menurut Pandji (2011,34-36),berbagai jenis koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan.Secara garis besar jenis koperasi yang ada dapat kita bagi menjadi lima golongan 1.
yaitu :
Koperasi konsumsi (koperasi yang menangani barang kebutuhan sehari- hari seperti sembako).
2.
Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam (koperasi yang menangani pengurusan pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos bunga yang ringan).
3.
Koperasi produksi (koperasi yang melakukan kegiatan ekonomi yang melibatkan barang produksi koperasi tersebut).
4.
Koperasi jasa (koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa bagi para anggota maupun masyarakat umum,contoh Koperasi Angkutan Umum).
5.
Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Unit Desa (koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan).
2.5.3 Sisa Hasil Usaha Berikut ini diuraikan secara kompleks arti dari sisa hasil usaha dalam koperasi atau yang lebih dikenal dengan (SHU) koperasi. SHU Koperasi adalah sebagai selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue) atau biasa dilambangkan (TR) dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost) dengan lambang (TC) dalam satu tahun
waktu. Lebih lanjut pembahasan mengenai pengertian koperasi bila ditinjau menurut UU No.25/1992, tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45 adalah sebagai berikut : •
SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
•
SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
•
Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.
•
Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan AD/ART Koperasi.
•
Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.
•
Semakin besar transaksi(usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima.
Dalam proses penghitungannya, nilai SHU anggota dapat dilakukan apabila beberapa informasi dasar diketahui sebagai berikut : 1.
SHU total kopersi pada satu tahun buku
2.
bagian (persentase) SHU anggota
3.
total simpanan seluruh anggota
4.
total seluruh transaksi usaha (volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota
5.
jumlah simpanan per anggota
6.
omzet atau volume usaha per anggota
7.
bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota
8.
bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota.
Rumus Pembagian SHU MenurutUU No. 25/1992 pasal5 ayat1 •
Mengatakan bahwa“pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan”.
•
Didalam AD/ART koperasi telah ditentukan pembagian SHU sebagai berikut: Cadangan koperasi 40%, jasa anggota 40%, dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, danasosial 5%, dana pembangunan lingkungan 5%.
•
Tidak semua komponen diatas harus diadopsi dalam membagi SHU-nya. Hal ini tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota.
Perumusan : SHU = JUA + JMA, dimana SHU = Va/Vuk . JUA + Sa/Tms . JMA Dengan keterangan sebagai berikut : SHU : sisa hasil usaha JUA : jasa usaha anggota JMA : jasa modal sendiri Tms : total modal sendiri Va
: volume anggota
Vak : volume usaha total kepuasan Sa
: jumlah simpanan anggota
2.5.4 Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Menimbang: a.
bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
b.
bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;
c.
bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;
d.
bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.
Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal Undang-Undang Dasar 1945.
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1.
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2.
Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
3.
Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
4.
Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
5.
Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
Bagian Pertama Landasan dan Asas Pasal 2 Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.
Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI
Bagian Pertama Fungsi dan Peran Pasal 4 Fungsi dan peran Koperasi adalah: a.
membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
b.
berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
c.
memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
d.
berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Bagian Kedua Prinsip Koperasi Pasal 5 (1)
Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut: a.
keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
b.
pengelolaan dilakukan secara demokratis;
c.
pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
(2)
d.
pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
e.
kemandirian.
Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut: a.
pendidikan perkoperasian;
b.
kerja sama antarkoperasi.
PEMBENTUKAN
Bagian Pertama Syarat Pembentukan Pasal 6 (1)
Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
(2)
Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.
Pasal 7 (1)
Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
(2)
Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.
Pasal 8 Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
a.
Daftar nama pendiri;
b.
Nama dan tempat kedudukan;
c.
Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
d.
Ketentuan mengenai keanggotaan;
e.
Ketentuan mengenai rapat anggota;
f.
Ketentuan mengenai pengelolaan;
g.
Ketentuan mengenai permodalan;
h.
Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
i.
Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
j.
Ketentuan mengenai sanksi.
Bagian Kedua Status Badan Hukum Pasal 9 Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.
Pasal 10 (1)
Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi.
(2)
Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.
(3)
Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Pasal 11 Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam. waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan. (1)
Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
(2)
Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.
Pasal 12 (1)
Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota.
(2)
Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah.
Pasal 13 Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan pengesahan akta pendirian, dan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 14 (1)
(2)
Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat: a.
menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau
b.
bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru.
Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masingmasing Koperasi.
Bagian Ketiga Bentuk dan Jenis Pasal 15 Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.
Pasal 16 Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.
KEANGGOTAAN
Pasal 17 (1)
Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
(2)
Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.
Pasal 18 (1)
Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukumatau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
(2)
Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
Pasal 19 (1)
Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.
(2)
Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.
(3)
Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.
(4)
Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
Pasal 20 (1)
Setiap anggota mempunyai kewajiban : a.
mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
(2)
b.
berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
c.
mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.
Setiap anggota mempunyai hak : a.
menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
b.
memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
c.
meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
d.
mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
e.
memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
f.
mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
PERANGKAT ORGANISASI
Bagian Pertama Umum Pasal 21 Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari: a.
Rapat Anggota;
b.
Pengurus;
c.
Pengawas.
Bagian Kedua Rapat Anggota Pasal 22 (1)
Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
(2)
Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
Pasal 23 Rapat Anggota menetapkan: Anggaran Dasar; a.
Kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;
b.
Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
c.
Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
d.
Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
e.
Pembagian sisa hasil usaha;
f.
Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.
Pasal 24 (1)
Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2)
Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
(3)
Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
(4)
Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang.
Pasal 25 Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.
Pasal 26 (1)
Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
(2)
Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
Pasal 27 (1)
Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
(2)
Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
(3)
Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
Pasal 28
Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.
Bagian Ketiga Pengurus Pasal 29 (1)
Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
(2)
Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
(3)
Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
(4)
Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
(5)
Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
Pasal 30 (1)
Pengurus bertugas: a.
Mengelola Koperasi dan usahanya;
b.
Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
(2)
c.
Menyelenggarakan Rapat Anggota;
d.
Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
e.
Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
f.
Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
Pengurus berwenang: a.
Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
b.
Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
c.
Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.
Pasal 31 Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.
Pasal 32 (1)
Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
(2)
Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.
(3)
Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.
(4)
Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31.
Pasal 33 Hubungan antara Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.
Pasal 34 (1)
Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
(2)
Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.
Pasal 35 Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya: a.
Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
b.
Keadaan dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.
Pasal 36 (1)
Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditandatangani oleh semua anggota Pengurus.
(2)
Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis.
Pasal 37 Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.
Bagian Keempat Pengawas Pasal 38 (1)
Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
(2)
Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
(3)
Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
Pasal 39 (1)
Pengawas bertugas: a.
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
b. (2)
(3)
membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
Pengawas berwenang: a.
meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
b.
mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
Pasal 40 Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.
MODAL
Pasal 41 (1)
Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
(2)
Modal sendiri dapat berasal dari:
(3)
a.
Simpanan pokok;
b.
Simpanan wajib;
c.
Dana cadangan;
d.
Hibah.
Modal pinjaman dapat berasal dari: a.
Anggota;
b.
Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
c.
Bank dan lembaga keuangan lainnya;
d.
Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
e.
Sumber lain yang sah.
Pasal 42 (1)
Selain modal sebagai dimaksud dalam Pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
(2)
Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
SISA HASIL USAHA
Pasal 45 (1)
Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
(2)
Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota standing dengan jasa usaha yang dilakukan oleh, masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
(3)
Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.
PEMBUBARAN KOPERASI
Bagian Pertama Cara Pembubaran Koperasi Pasal 46 Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan: a.
Keputusan Rapat Anggota, atau
b.
Keputusan Pemerintah.
Pasal 47 (1)
Keputusan pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila: a.
Terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini;
(2)
b.
Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
c.
Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.
Keputusan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan.
(3)
Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan.
(4)
Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya penyataan keberatan tersebut.
Pasal 48 Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dan tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 49 Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada:
(2)
a.
Semua kreditor;
b.
Pemerintah.
Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal pembubaran tersebut berlangsung berdasarkan keputusan Pemerintah.
(3)
Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum diterima oleh kreditor, maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya.
Pasal 50 Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disebutkan: a.
Nama dan alamat Penyelesai, dan
b.
Ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.
Bagian Kedua Penyelesaian Pasal 51 Untuk kepentingan kreditor dan para anggota Koperasi, terhadap pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian.
Pasal 52
(1)
Penyelesaian dilakukan oleh penyelesai pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai.
(2)
Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota.
(3)
Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.
(4)
Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam penyelesaian".
Pasal 53 (1)
Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan pembubaran Koperasi.
(2)
Penyelesai bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota dan kepada Pemerintah dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.
Pasal 54 Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut: a.
Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama "Koperasi dalam penyelesaian";
b.
Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
c.
Memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendirisendiri maupun bersama-sama;
d.
Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;
e.
Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
f.
Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;
g.
Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;
h.
Membuat berita acara penyelesaian.
Pasal 55 Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.
Bagian Ketiga Hapusnya Status Badan Hukum Pasal 56 (1)
Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.
(2)
Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.
