BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1
Teori Umum 2.1.1 Sistem Informasi 2.1.1.1 Pengertian Sistem Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling terkait yang berfungsi secara bersama-sama untuk mencapai beberapa hasil tertentu (Satzinger, Jackson & Burd, 2005:6). Sistem dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang membutuhkan input, menerapkan seperangkat aturan atau proses ke dalam input dan menghasilkan output (Considine, Parkes, Olesen, Blount & Speer, 2012:10). 1. Input Input dapat mencakup data, serta sumber daya lainnya, yang merupakan titik awal untuk sebuah sistem. 2. Proses Proses adalah sekelompok aktivitas yang dilakukan pada input yang dimasukkan ke dalam sistem. 3. Output Output mengacu pada apa yang diperoleh dari sistem, atau hasil dari apa yang dikerjakan sistem. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sekumpulan komponen yang saling terkait dan bekerja sama dalam mencapai beberapa hasil tertentu melalui penerimaan input, pemrosesan input dan penghasilan output.
2.1.1.2 Pengertian Informasi Informasi adalah data yang telah dikonversi melalui analisis dan evaluasi dalam bentuk yang agregat, dimanipulasi atau diatur dan
11
12 ditempatkan dalam konteks yang berarti dan berguna untuk pengguna akhir (O’Brien, 2010:34). Hall (2011:13) mendefinisikan beberapa karakteristik informasi yang berguna, sebagai berikut: 1. Relevansi (Relevance) Isi dari sebuah laporan atau dokumen harus menyajikan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan pengguna informasi. Dengan demikian laporan atau dokumen yang bersangkutan dapat mendukung keputusan manajer. 2. Ketepatan waktu (Timeliness) Umur informasi merupakan faktor yang kritikal dalam menentukan kegunaannya. Informasi harus tidak lebih tua dari periode waktu tindakan yang didukungnya. 3. Akurasi (Accuracy) Informasi harus bebas dari kesalahan yang bersifat material. Materialitas merupakan suatu konsep yang sulit dikualifikasikan dan tidak memiliki nilai yang absolute. 4. Kelengkapan (Completeness) Tidak boleh ada bagian dari informasi yang esensial bagi pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugas yang hilang. 5. Ringkasan (Summarization) Informasi harus dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 6. Umpan Balik (Feedback) Umpan balik merupakan pesan yang dikirimkan kembali kepada sistem sebagai sumber daya data.
2.1.1.3 Pengertian Sistem Informasi Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan sebagai output untuk menyelesaikan tugas bisnis (Satzinger, Jackson & Burd, 2005:6).
13 Sistem informasi merupakan kombinasi teratur dari orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Manusia bergantung pada sistem informasi untuk melakukan komunikasi dengan peralatan fisik (hardware), instruksi pemrosesan informasi atau prosedur (software), jaringan komunikasi (network), dan data (data resources) (O’Brien, 2010:4). Menurut O’Brien (2010:8), terdapat 3 peran utama sistem informasi dalam bisnis, yaitu: 1. Mendukung proses bisnis dan operasional 2. Mendukung pengambilan keputusan 3. Mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif
Gambar 2.1 Peran sistem informasi dalam bisnis Sumber : O’Brien (2010:9) Satzinger, Jackson & Burd (2005:9) membagi sistem informasi yang ditemukan di sebagian besar bisnis menjadi 6 jenis, yaitu : 1. Transaction Processing Systems (TPS) menangkap dan merekam informasi
mengenai
transaksi-transaksi
yang
mempengaruhi
organisasi. 2. Management Information System (MIS) merupakan sistem yang mengambil informasi yang ditangkap oleh sistem pemrosesan
14 transaksi dan menghasilkan laporan-laporan yang dibutuhkan manajemen untuk perencanaan dan pengendalian bisnis. 3. Executive Information System (EIS) memberikan informasi bagi para eksekutif yang akan digunakan untuk mengawasi lingkungan yang kompetitif dan untuk perencanaan strategis. 4. Decision Support Systems (DSS) memungkinkan pengguna untuk mennyelidiki dampak dari operasi atau keputusan yang tersedia. 5. Communication Support Systems memungkinkan karyawan untuk berkomunikasi satu sama lain dan dengan pelanggan serta pemasok. 6. Office Support Systems membantu karyawan membuat dan berbagi dokumen, termasuk laporan, proposal, dan memo.
2.1.2 Sistem Informasi Akuntansi 2.1.2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Sistem informasi akuntansi adalah penerapan teknologi untuk menangkap, memverifikasi, menyimpan, mengurutkan dan melaporkan data yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan (Considine, Parkes, Olesen, Blount & Speer, 2012:25). Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem yang tersusun dari ketiga subsistem utama yang diantaranya adalah Transaction Processing System (TPS), General Ledger/Financial Reporting System (GL/FRS), dan Management Reporting System (MRS) (Hall, 2011:9).
2.1.2.2 Siklus Transaksi pada Sistem Informasi Akuntansi Considine, Parkes, Olesen, Blount & Speer (2012:25) membagi siklus transaksi di dalam sistem informasi akuntansi menjadi 5 siklus, yaitu: 1. Siklus Pendapatan (Revenue Cycle) Sikus pendapatan merupakan pusat dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang. Siklus ini mencakup penjualan barang
15 kepada pelanggan dan mengubah penjualan tersebut menjadi penerimaan kas sesegera mungkin. 2. Siklus Pengeluaran (Expenditure Cycle) Siklus pengeluaran adalah salah satu contoh proses bisnis. Siklus ini berpusat pada aktivitas pembelian perusahaan, dan bertujuan untuk memperoleh barang dari pemasok untuk memenuhi permintaan pelanggan. 3. Siklus Produksi (Production Cycle) Siklus produksi merupakan siklus dasar di dalam perusahaan manufaktur. Siklus ini bertanggung jawab untuk mengelola bahan baku yang terkait dengan proses produksi barang jadi. 4. Manajemen Sumber Daya Manusia dan Siklus Penggajian (HR Management and Payroll Cycle) Manajemen sumber daya manusia dan siklus penggajian bertanggung jawab untuk memperoleh pelayanan bagi karyawan, mengelola karyawan dan membayar upah, serta menghadapi situasi di mana karyawan meninggalkan perusahaan. 5. Buku Besar dan Siklus Pelaporan Keuangan (General Ledger and Financial Reporting Cycle) Buku besar dan siklus pelaporan keuangan merupakan puncak dari seluruh siklus di dalam perusahaan dan mencakup pemeliharaan catatan akuntansi perusahaan.
2.1.2.3 Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Menurut Rama dan Jones (2008:8), ada lima macam penggunaan informasi akuntansi yaitu: 1. Menghasilkan laporan eksternal Perusahaan
menggunakan
sistem
informasi
akuntansi
untuk
menghasilkan laporan-laporan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi dari para investor, kreditor, dinas pajak dan badan-badan pemerintah.
16 2. Mendukung aktivitas rutin Para manajer memerlukan satu sistem informasi akuntansi yang mampu menangani aktivitas operasi rutin sepanjang siklus operasi perusahaan. 3. Mendukung pengambilan keputusan Informasi juga diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tidak rutin pada semua tingkat dari suatu organisasi. 4. Perencanaan dan pengendalian Suatu sistem informasi akuntansi juga diperlukan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian. Informasi mengenai anggaran dan biaya standar disimpan oleh sistem informasi, dan laporan dirancang untuk membandingkan angka anggaran dengan jumlah aktual. 5. Menerapkan pengendalian internal Pengendalian internal (internal control) mencakup kebijakankebijakan, prosedur-prosedur dan sistem informasi yang digunakan untuk melindungi aset-aset perusahaan dari kerugian atau korupsi dan untuk memelihara keakuratan data keuangan.
2.2
Teori Khusus 2.2.1 Gaji 2.2.1.1 Pengertian Gaji Gaji adalah sebuah bentuk pembayaran atau sebuah hak yang diberikan oleh sebuah perusahaan atau instansi kepada pegawai (Mardi, 2011:107). Dalam akuntansi, istilah gaji diartikan sebagai jumlah tertentu yang dibayarkan kepada karyawan untuk jasa yang diberikan selama periode tertentu (Warren, Reeve dan Duchac, 2014:495). Warren, Reeve dan Duchac (2014:495) mendefinisikan beberapa alasan pentingnya penggajian bagi sebuah perusahaan, diantaranya: 1. Penggajian
dan
pajak
gaji
yang
terkait
secara
mempengaruhi laba bersih sebagian besar perusahaan.
signifikan
17 2. Penggajian tunduk pada peraturan federal dan Negara. 3. Semangat kerja karyawan yang baik membutuhkan gaji yang harus dibayar tepat waktu dan akurat. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gaji merupakan suatu bentuk pembayaran terhadap hak karyawan atas jasa yang diberikan selama periode tertentu.
2.2.1.2 Siklus Penggajian Mardi (2011:107) mendefinisikan tahap-tahap yang dilakukan di dalam siklus penggajian di dalam proses pembayaran gaji kepada karyawan, diantaranya: 1. Melakukan Up-Date File Induk Penggajian Ada bebeberapa aktivitas yang penting dalam pembaruan data file penggajian yaitu diantaranya penerimaan tenaga kerja pelaksana, pemberhentian karyawan, perubahan tingkat gaji karyawan, dan penyesuaian gaji karyawan. Perubahan data penggajian ini diajukan tepat waktu dan secara tepat ditampilkan dalam periode pembayaran gaji berikutnya. Catatan pegawai yang berhenti tidak boleh langsung dihapus, karena beberapa laporan akhir tahun membutuhkan data mengenai semua pegawai yang pernah bekerja untuk perusahaan selama periode tahun akuntansi tersebut. 2. Perubahan Tarif dan Pajak Bagian penggajian akan melakukan perubahan penyesuaian tarif bilamana terjadi perubahan. Namun aktivitas ini jarang terjadi selama belum ada pengumuman yang resmi dari pemerintah yang menyebutkan adanya perubahan tarif pajak yang berlaku. 3. Keabsahan Waktu dan Data Kehadiran Informasi datang dalam berbagai bentuk, tergantung bagaimana bentuk pembayaran dilakukan kepada pegawai tertentu, bentuk pembayaran yang dimaksud, yaitu sebagai berikut :
18 a. Skema pembayaran Bagi karyawan yang mendapatkan pembayaran gaji sesuai dengan jam kerjanya, maka perusahaan akan menggunakan kartu waktu untuk mencatat waktu kedatangan pegawai dan waktu keluar. Berdasarkan kartu ini diperoleh informasi mengenai jumlah jam kerja yang telah dilakukan pegawai tersebut. Kegiatan ini biasanya diperlakukan hanya untuk karyawan yang tidak tetap. Pada dasarnya pencatatan kehadiran karyawan dilakukan secara real time untuk mengetahui kehadiran mereka. b. Peluang untuk menggunakan teknologi informasi Mengimplementasikan teknologi informasi, untuk lebih efisien proses pencatatan gaji karyawan, diantaranya mengumpulkan data kehadiran selama jam kerja sebaiknya dilakukan dengan pendekatan teknologi informasi sebagai pengganti dokumen kertas. Hal tersebut dapat mencegah potensi kesalahan yang berhubungan dengan pencatatan, verivikasi, dan pemasukan data waktu serta kehadiran pegawai yang dilakukan manual. 4. Menyiapkan Daftar Gaji Setiap bagian memberikan informasi yang terkait dengan data gaji masing-masing karyawan, dari mulai daftar kehadiran dan informasi kepegawaian yang telah diperbaharui (bila ada perubahan). Data tersebut kemudian dicocokan dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang pada unit kegiatan untuk diserahkan ke departemen penggajian guna mempersiapkan daftar gaji karyawan yang bersangkutan. 5. Pembayaran Daftar Gaji Pembayaran gaji yang efektif adalah dengan cara memindahbukukan ke rekening karyawan bersangkutan. Hal ini dapat mengurangi pemotongan gaji yang tidak legal dilakukan, dan karyawan akan merasa lebih aman setiap periode gaji bahwa dananya direkening sudah ada.
19 6. Kalkulasi Kompensasi dan Pajak Perusahaan melakukan pemotongan pajak penghasilan karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil pemotongan tersebut akan diserahkan ke kantor pajak atas nama karyawan yang bersangkutan. Berbagai pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan secara legal untuk memudahkan karyawan dari kewajiban terhadap negara.
2.2.1.3 Dokumen yang digunakan Mulyadi (2008:374) menyebutkan dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian: 1. Dokumen Pendukung Perubahan Gaji Dokumen–dokumen
ini
umumnya
dikeluarkan
oleh
fungsi
kepegawaian berupa surat–surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian sementara, pemindahan dan lain lain. 2. Kartu Jam Hadir Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatatan waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa daftar hadir biasa, dan bisa juga berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu. 3. Kartu Jam Kerja Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja langsung guna mengerjakan pesanan tertentu. Dokumen ini diisi oleh mandor dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir, sebelum digunakan untuk distribusi biaya upah langsung. 4. Daftar Gaji Dokumen ini berisi jumlah gaji bruto setiap karyawan, yang kemudian dikurangi potongan–potongan bisa berupa PPh pasal 21, utang
20 karyawan, dan lainnya. 5. Rekap Daftar Gaji Dokumen ini merupakan ringkasan gaji setiap departemen yg dibuat bedasarkan daftar gaji. 6. Surat Pernyataan Gaji Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji bersamaan daftar gaji dalam kegiatan yang terpisah dari kegiatan pembuatan daftar gaji. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji yang diterima setiap karyawan beserta berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan. 7. Amplop Gaji Uang gaji karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji. Di halaman muka amplop gaji karyawan ini berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi karyawan dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam bulan tertentu. 8. Bukti Kas Keluar Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan, berdasarkan informasi dalam daftar gaji yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji. 9. Jurnal umum Berfungsi sebagai catatan distribusi biaya yang harus dikeluarkan untuk tenaga kerja dari setiap departemen di dalam suatu perusahaan. Adapun jurnal umum untuk penggajian adalah •
Pada saat pengakuan beban gaji
Beban Gaji
xxxxx
Hutang PPh 21
xxxxx
Iuran Jamsostek/BPJS/Asuransi
xxxxx
Hutang Gaji
xxxxx
Kas
xxxxx
21 •
Pada saat pembayaran gaji
Hutang Gaji
xxxxx
Kas •
xxxxx
Pada saat penyetoran PPh 21
Hutang PPh 21
xxxxx
Kas •
xxxxx
Pada saat penyetoran Premi Asuransi
Iuran Jamsostek/BPJS/Asuransi
xxxxx
Biaya Tunjangan Asuransi (ditanggung perusahaan)
xxxxx
Kas
xxxxx
2.2.2 Lembur 2.2.2.1 Pengertian Lembur Dalam Keputusan Menteri Nomor 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Waktu Kerja Lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah.
2.2.2.2 Perhitungan Upah Lembur Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004, rumus perhitungan upah lembur adalah sebagai berikut: 1. Perhitungan Upah Lembur Pada Hari Kerja
22 Tabel 2.1 Perhitungan Upah Lembur Pada Hari Kerja Sumber: Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004
2. Perhitungan Upah Lembur Pada Hari Libur/Istirahat Tabel 2.2 Perhitungan Upah Lembur Pada Hari Libur/Istirahat Sumber: Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004
2.2.3 Pengendalian Internal 2.2.3.1 Pengertian Pengendalian Internal Pengendalian Internal terdiri dari semua metode terkait dan pengukuran yang diadopsi dalam sebuah organisasi untuk menjaga asetasetnya,
meningkatkan
keandalan
dalam
pencatatan
akuntansi,
meningkatkan efisiensi operasi, dan memastikan bahwa organisasi mematuhi hukum dan peraturan yang ada (Kieso, Weygandt and Warfield, 2011:300).
23 Pengendalian internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait pencapaian sasaran kategori sebagai berikut: efektivitas dan efisiensi operasi; keandalan pelaporan keuangan; dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Rama dan Jones, 2008 : 132).
2.2.3.2 Ancaman dalam Sistem Informasi Penggajian Menurut Romney et al. (2008:504) setidaknya ada 8 (delapan) ancaman dalam sistem informasi penggajian itu sendiri, yaitu : 1. Mempekerjakan Karyawan yang Tidak Berkualitas dan Suka Mencuri Mempekerjakan karyawan yang tidak berkualitas bisa meningkatkan biaya produksi, dan mempekerjakan karyawan yang suka mencuri dapat menyebabkan pencurian terhadap aset. Kedua masalah ini dapat diatasi dengan melakukan prosedur mempekerjakan karyawan yang tepat. 2. Pelanggaran Terhadap Hukum Tenaga Kerja Pemerintah akan mengenakan hukuman pada perusahaan yang melanggar ketetapan hukum tenaga kerja. Organisasi bisa menjadi subjek dari tuntutan sipil karena diskriminasi tenaga kerja. Prosedur kontrol yang tepat untuk kasus ini adalah mendokumentasikan semua tindakan secara hati-hati dalam mengiklankan, merekrut, dan mempekerjakan pegawai baru dan pemecatan karyawan yang dapat digunakan sebagai bukti terhadap aturan pemerintah. 3. Perubahan yang Tidak Terotorisasi Terhadap Master File Penggajian Perubahan yang tidak terotorisasi dapat menyebabkan peningkatan biaya jika gaji, komisi, dan tarif lainnya digunakan untuk menentukan kompensasi karyawan justru disalahgunakan. Masalah ini akan menghasilkan laporan yang tidak akurat pada biaya tenaga kerja, yang akan membawa pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan yang salah. Pembagian tugas yang tepat adalah kunci prosedur kontrol
24 yang tepat untuk mengatasi hal ini. 4. Ketidak-akuratan Data Waktu Ketidakakuratan dari catatan waktu dan kehadiran bisa menimbulkan meningkatnya biaya tenaga kerja dan membuat laporan biaya tenaga kerja yang salah. Lebih dari itu, ketidak akuratan bisa menyakiti moral karyawan pada kasus apabila cek pembayaran terlambat atau bahkan hilang atau hasil pembayaran untuk jasa tenaga kerja tidak dibuat. Otomatisasi dapat mengurangi masalah ketidak akuratan dalam data waktu. Badge readers dan Barcode Scanners bisa digunakan untuk mengumpulkan data waktu kehadiran. Pembagian tugas yang tepat bisa mengurangi ketidak akuratan yang disengaja. Semua perubahan harus mendapat persetujuan supervisor yang tepat. Data time clock, bisa juga digunakan untuk merekonsiliasi data job time ticket
yang untuk kepentingan manajerial dan
pembiayaan. 5. Ketidak-akuratan Proses Penggajian Kompleksitas proses penggajian, khususnya kepentingan berbagai macam pajak membuat proses ini mudah terjadi kesalahan. Kesalahan dapat menyakiti moral karyawan apabila cek pembayaran terlambat. Memproses laporan dan catatan biaya gaji yang salah dapat mengakibatkan
kegagalan
untuk
mengirimkan
jumlah
pajak
penghasilan yang tepat kepada pemerintah. Kegagalan dalam menghitung secara tepat tunjangan-tunjangan dan potongan gaji dan membayarkan ke pihak yang berwenang juga dapat memberikan hukuman terhadap perusahaan. 6. Pencurian Atau Kecurangan Distribusi Cek Pembayaran Ancaman lainnya adalah pencurian cek pembayaran atau penerbitan cek pembayaran untuk karyawan yang sudah tidak bekerja lagi dalam perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan peningkatan biaya dan kerugian terhadap kas perusahaan. Hal ini dapat diatasi dengan prosedur kontrol sebagai berikut :
25 - Akses ke cek penggajian kosong dan ke mesin penandatangan harus terbatas. - Semua cek pembayaran harus diberi nomor urut dan secara periodik harus dicek. - Kasir harus menandatangani semua cek pembayaran hanya ketika cek tersebut didukung dengan dokumentasi yang tepat yaitu payroll register dokumen fisik atau elektronik yang mencatat semua potongan yang
dihubungkan
dengan
periode
penggajian
tertentu
dan
disbursement voucher yang merupakan dokumen yang digunakan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh karyawan. - Seseorang
yang
independen
dari
proses
penggajian
harus
merekonsiliasi akun bank penggajian. 7. Kerugian, Perubahan dan Pengungkapan yang Tidak Terotorisasi Terhadap Data Database penggajian adalah sumber daya yang berharga yang harus dilindungi dari kerugian maupun perusakan. Prosedur back-up dan disaster-recovey menyediakan kontrol terbaik untuk mengurangi resiko dari kerugian data penggajian. File labels untuk internal dan eksternal harus digunakan untuk memastikan bahwa database tidak dengan sengaja dihapus atau diproses dengan program yang salah. Back-up dari master file penggajian dan file transaksi harus dibuat sebanyak 2 (dua) copy. 8. Performa yang Buruk Tidak efisiennya dan tidak efektifnya performa dari karyawan adalah yang termasuk performa yang buruk. Menyiapkan dan me-review laporan performa dapat mengatasi masalah ini. Mengawasi secara seksama produktivitas karyawan pada saat mereka bekerja di jam–jam kerja mereka dan memastikan bahwa karyawan tidak menggunakan sumber daya seperti komputer perusahaan untuk hal-hal lain.
26 2.2.4 Pajak Penghasilan 2.2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, bahwa pajak penghasilan 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Apabila orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri memperoleh penghasilan dan dikenakan PPh Pasal 21, maka menjadi Wajib Pajak (WP) orang pribadi dalam negeri. PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. (Resmi, 2013:169). 2.2.4.2 Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 Menurut Resmi (2013:174), penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan: 1) Pegawai; 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi: a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; c. Olahragawan;
27 d. Penasihat, penagajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah; f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem
aplikasinya,
telekomunikasi,
elektronika,
fotografi,
ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; g. Agen iklan; h. Pengawas atau pengelola proyek; i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara; j. Petugas penjaja barang dagangan; k. Petugas dinas luar asuransi; l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya; 4) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama; 5) Mantan pegawai; 6) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi: a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya; b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; c. Peserta
atau
anggota
dalam
penyelenggara kegiatan tertentu; d. Peserta pendidikan dan pelatihan; e. Peserta kegiatan lainnya.
suatu
kepanitiaan
sebagai
28 2.2.4.3 Penghasilan yang Dipotong PPH Pasal 21 Menurut Resmi (2013:177), penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah: 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; 3) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan; 4) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan; 5) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun; 6) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja; 7) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama; 8) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; 9) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
29 10) Semua jenis penghasilan no. 1 s.d. 9 yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh: a. Wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau b. Wajib
pajak
yang
dikenakan
PPh
berdasarkan
norma
penghitungan khusus (deemed profit).
2.2.4.4 Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 Menurut Resmi (2013:179), yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 (bukan Objek PPh Pasal 21) adalah: 1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuran kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa; 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apa pun diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah (termasuk Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, maupun yang ditanggung oleh pemerintah), kecuali penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja; 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;
30 5) Beasiswa yang diperoleh atau diterima oleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi, dan pengurus dari Wajib Pajak pemberi beasiswa. Komponen beasiswa terdiri atas biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah (tuition fee), biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, pembelian buku, dan biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.
2.2.4.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015, terhitung mulai 1 Januari 2015, PTKP (penghasilan tidak kena pajak) yang berlaku adalah sebagai berikut: a. Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; b. Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; c. Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami dengan syarat: 1) Penghasilan istri tidak hanya diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang PPh Pasal 21, dan 2) Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lain. d. Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
31 2.2.4.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, besarnya tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:
Tabel 2.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Sumber: www.pajak.go.id
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
sampai dengan Rp. 50.000.000,00
5%
{lima puluh juta rupiah)
(lima persen}
di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
15% (lima belas persen)
25%
di atas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai
(dua puluh lima
dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
persen)
30% (tiga puluh persen)
Menurut Mardiasmo (2011:187), besarnya biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) setahun atau Rp 500.000 (lima ratus ribu sebulan).
32 2.2.4.7 Tahapan Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Resmi (2013:189), tahapan penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur berupa gaji teratur secara bulanan, harian, dan mingguan adalah sebagai berikut: a) Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjamgan, dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (over-time) dan pembayaran sejenisnya. b) Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Premi Jaminan Kematian (JK), dan Premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi asuransi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai. c) Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan / atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara Program Jamsostek. d) Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12. e) Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektif sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun
33 dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember. f) Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun pada huruf d) atau e) diatas, dikurangi dengan PTKP. g) Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf f), selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan / atau disetor ke kas negara yaitu sebesar: 1) Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf d) dibagi dengan 12; atau 2) Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf e) dibagi dengan 12. h) Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk perhitungan PPh Pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut: 1) Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4; 2) Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26 i) Selanjutnya dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 sebulan dengan cara seperti dalam huruf d) sampai dengan g). j) PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf i) dibagi 26.
Penghitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat tetap secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:
34 Tabel 2.4 Tahapan Penghitungan PPh 21 Sumber: Resmi (2013:190)
2.2.5 Jaminan Sosial 2.2.5.1 Undang-Undang Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bab 1 tentang Ketentuan Umum Menurut Pasal 1 Undang Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai berikut : 1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. 2. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 3. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
35 4. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. 5. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya. 6. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah. 7. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial. 8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
2.2.5.1.1 BPJS Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Untuk jumlah iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah, akan dipotong sebesar 5% dari gaji per bulan, dengan ketentuan 3% dibayar oleh pemberi kerja, dan 2% dibayar oleh peserta. Pemotongan iuran akan dilakukan secara bertahap dari 1 Januari 2014 – 30 Juni 2015 dan pemotongan yang dilakukan tidak sebesar yang disebutkan di atas melainkan pemotongan 4% dari gaji per bulan, dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 0,5% dibayar oleh peserta. namun mulai 1 juli 2015, pembayaran iuran 5% dari gaji per bulan itu menjadi 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh peserta. Pemberi kerja wajib membayar lunas iuran jaminan kesehatan seluruh peserta yang menjadi tanggung jawabnya pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
36 2.2.5.1.2 BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dimana BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia baik sektor formal maupun informal dan orang asing yang bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan. Perlindungan yang diberikan berupa: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Berikut adalah program yang dapat dinikmati di BPJS Ketenagakerjaan : a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran. Kelompok I
= Premi sebesar 0,24% x upah kerja sebulan
Kelompok II
= Premi sebesar 0,54% x upah kerja sebulan
Kelompok III
= Premi sebesar 0,89% x upah kerja sebulan
Kelompok IV
= Premi sebesar 1,27% x upah kerja sebulan
Kelompok V
= Premi sebesar 1,74% x upah kerja sebulan.
b. Jaminan Kematian (JK) Pengusaha wajib menanggung iuran Program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dengan jaminan kematian yang diberikan adalah Rp.12.000.000 terdiri dari Rp. 10.000.000 santunan kematian dan Rp.2.000.000 biaya pemakaman dan santunan berkala. c. Jaminan Hari Tua (JHT) Iuran Program Jaminan Hari Tua: Ditanggung Perusahaan = 3,7% Ditanggung Tenaga Kerja = 2% Premi jaminan hari tua (JHT) yang dibayar pemberi kerja tidak dimasukkan sebagai penghasilan karyawan
(tidak menambah
penghasilan bruto karyawan). Pengenaan pajaknya akan dilakukan
37 pada saat karyawan yang bersangkutan menerima Jaminan Hari Tua dari PT. Jamsostek. Premi jaminan hari tua yang dibayar sendiri oleh karyawan merupakan pengurang penghasilan bruto bagi karyawan dalam perhitungan PPh karyawan tersebut.
2.2.6 PIECES 2.2.6.1 Kerangka PIECES Menurut Jeffery L. Whitten, Lonnie D. Bentley dan Kevin C. Ditman (2007:87) kerangka PIECES dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi masalah, dan kerangka PIECES ini juga dapat disesuaikan untuk menganalisa sistem dan aplikasi manual dan terkomputerisasi. a. Performance ( P ) 1. Produksi – Jumlah kerja selama periode waktu tertentu 2. Waktu respons – Penundaan rata-rata antara transaksi atau permintaan dengan respons ke transaksi atau permintaan tersebut b. Information ( I ) dan Data 1. Output - Kurangnya informasi - Kurangnya informasi yang diperlukan - Kurangnya informasi yang relevan - Terlalu banyak informasi - ’kelebihan informasi” - Informasi yang tidak dalam format yang berguna - Informasi yang tidak akurat - Informasi yang sulit untuk diproduksi - Informasi yang tidak tepat waktunya untuk penggunaan selanjutnya. 2. Input - Data tidak di-capture - Data tidak di-capture pada waktunya untuk berguna
38 - Data tidak di-capture secara akurat – terdapat error - Data sulit di-capture - Data di-capture secara berlebihan – data yang sama di-capture lebih dari sekali - Terlalu banyak data di-capture - Data ilegal di-capture 3. Data tersimpan - Data disimpan secara berlebihan dalam banyak file dan/atau database - Item-item data sama memiliki nilai-nilai berbeda dalam file-file berbeda (integrasi data yang jelek) - Data tersimpan tidak akurat - Data tidak aman dari kecelakaan atau vandalism - Data tidak terorganisasi dengan baik - Data tidak fleksibel – tidak mudah untuk memenuhi kebutuhan informasi baru dari data tersimpan - Data tidak dapat diakses c. Economic ( E ) 1. Biaya 2. Biaya tidak diketahui 3. Biaya tidak dapat dilacak ke sumber 4. Biaya terlalu tinggi d. Control ( C ) dan Keamanan 1. Keamanan atau kontrol terlalu lemah - Input data tidak diedit dengan cukup - Kejahatan (misalnya penggelapan atau pencurian terhadap data) - Etika dilanggar pada data atau informasi – mengacu pada data atau informasi yang mencapai orang-orang yang tidak mempunyai wewenang - Data tersimpan secara berlebihan tidak konsisten dalam file-file atau database-database yang berbeda.
39 - Peraturan atau panduan privasi data dilanggar (atau dapat dilanggar) - Error pemrosesan terjadi (oleh manusia, mesin, atau perangkat lunak) - Error pembuatan keputusan terjadi 2. Kontrol atau keamanan berlebihan - Red tape (prosedur) birokratis memperlamban sistem - Pengendalian mengganggu para pelanggan atau karyawan - Pengendalian berlebihan menyebabkan penundaan proses e. Efficiency ( E ) 1. Orang, mesin, atau komputer membuang waktu - Data secara berlebihan di-input atau disalin - Data secara berlebihan diproses - Informasi secara berlebihan dihasilkan 2. Orang, mesin, atau komputer membuang material dan persediaan 3. Usaha yang dibutuhkan untuk tugas-tugas terlalu berlebihan 4. Material yang dibutuhkan untuk tugas-tugas tertentu terlalu berlebihan f. Service ( S ) 1. Sistem menghasilkan produk yang tidak akurat 2. Sistem menghasilkan produk yang tidak konsisten 3. Sistem menghasilkan produk yang tidak dapat dipercaya 4. Sistem tidak mudah dipelajari 5. Sistem tidak mudah digunakan 6. Sistem canggung untuk digunakan 7. Sistem tidak fleksibel apa sistuasi baru atau tidak umum 8. Sistem tidak fleksibel untuk berubah 9. Sistem tidak kompetibel dengan sistem-sistem lain
40 2.3
Teori Analisa dan Perancangan Sistem 2.3.1 Object Oriented Development and The Unified Process 2.3.1.1 Siklus Hidup Pengembangan Sistem (System Development Life Cycle) System Development Life Cycle (SDLC) merupakan seluruh proses membangun, menyebarkan, menggunakan, dan memperbarui sistem informasi (Satzinger, Jackson & Burd, 2005:6). Berikut ini merupakan fase-fase dari pendekatan SDLC: 1. Project Planning Phase Mengidentifikasikan ruang lingkup dari sistem baru, memastikan bahwa proyek tersebut layak, mengembangkan jadwal, merencanakan sumber daya, dan membuat anggaran. 2. Analysis Phase Memahami dan mendokumentasikan kebutuhan bisnis secara detail dan memproses kebutuhan dari sistem baru. 3. Design Phase Merancang sistem solusi berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan dan keputusan yang dibuat selama proses analisis berlangsung. 4. Implementation Phase Membangun, menguji, dan memasang sistem informasi yang dapat diandalkan dengan pengguna yang sudah dilatih sebelumnya. 5. Support Phase Menajaga sistem agar dapat beroperasi secara produktif dari awal penggunaan sampai dengan tahun berikutnya.
2.3.1.2 The Unified Process Life Cycle Unified Process terdiri dari empat tahapan siklus hidup yaitu: inception, elaboration, construction, dan transition.
41
Gambar 2.2 UP Life Cycle Sumber: Satzinger, Jackson & Burd (2005:264)
1. Inception Phase : mengembangkan visi perkiraan dari sistem, membuat kasus bisnis, menentukan ruang lingkup, dan menghasilkan perkiraan kasar biaya dan jadwal. 2. Elaboration Phase : memperbaiki visi, mengidentifikasi dan menjelaskan semua persyaratan, menyelesaikan desain ruang lingkup dan menerapkan arsitektur inti dan fungsi, mengatasi risiko tinggi, dan menghasilkan perkiraan yang realistis untuk biaya dan jadwal. 3. Construction Phase : iteratif menerapkan risiko rendah yang tersisa, diprediksi, dan unsur-unsur yang lebih mudah dan mempersiapkan diri untuk penyebaran. 4. Transition Phase : menyelesaikan tes beta dan penyebaran sehingga pengguna memiliki sistem kerja dan siap untuk mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan. Satzinger,
Jackson
&
Burd
(2005:55)
pengembangan UP discipline sebagai berikut:
mendefinisikan
6
42 1. Business Modeling Tujuan utama dari business modeling discipline adalah untuk memahami dan mengkomunikasikan sifat dasar dari lingkungan bisnis dimana sistem tersebut akan dibuat. Analis harus memahami masalah saat ini dan perbaikan yang memungkinkan dari sistem yang baru. Tiga aktivitas utama dalam business modeling: a. Memahami lingkungan bisnis b. Membuat system vision c. Membuat business models 2. Requirements Tujuan utama dari requirements discipline adalah untuk memahami dan mendokumentasikan kebutuhan bisnis dan persyaratan proses untuk sistem yang baru. Aktivitas yang termasuk dalam requirements discipline adalah: a. Mengumpulkan informasi secara detil b. Mendefinisikan kebutuhan/persyaratan fungsional c. Mendefinisikan kebutuhan/persyaratan non fungsional d. Memprioritaskan kebutuhan/persyaratan e. Membangun user interface dialogs f. Mengevaluasi kebutuhan dengan pengguna 3. Design Tujuan dari design discipline adalah untuk merancang sistem solusi berdasarkan kebutuhan yang telah didefinisikan sebelumnya. Highlevel design terdiri dari mengembangkan struktur arsitektural untuk komponen software, database, user interface, dan lingkungan operasional. Low-level design memerlukan pengembangan detailed classes, metode, dan struktur yang dibutuhkan dalam pengembangan software. Enam aktivitas utama dalam design discipline: a. Merancang
support
service
environment b. Merancang arsitektur software
architecture
and
deployment
43 c. Merancang use case realizations d. Merancang database e. Merancang system and user interfaces f. Merancang system security and controls 4. Implementation Implementation komponen
discipline
software,
terdiri
memperoleh
dari
aktivitas
komponen
membangun
software,
dan
mengintegrasikan komponen software. 5. Testing Testing discipline diketahui sebagai salah satu discipline yang paling penting di dalam pengembangan sistem. Pada tahap ini melakukan proses pengecekan atau pengetesan terhadap sistem yang telah diimplementasikan. Terdiri dari unit testing, integration testing, usability testing, dan user acceptance testing. 6. Deployment Deployment discipline mengacu kepada aktivitas yang dibutuhkan agar sistem berjalan secara operasional. Terdiri dari aktivitas: memperoleh hardware dan software sistem, package and install komponen, melatih user, dan convert and initialize data. 7. Project management Project management merupakan discipline yang paling penting dan memerlukan
usaha
yang paling besar.
Project
management
diperlukan untuk mendukung tim pengembangan. Aktivitas pada project management meliputi: a. Memfinalisasi sistem dan lingkup proyek b. Membangun jadwal proyek dan jadwal iteration c. Mengidentifikasi resiko-resiko proyek dan mengkonfirmasi kelayakan proyek d. Mengamati dan mengawasi rencana proyek, jadwal proyek, komunikasi internal dan eksternal, dan isu-isu resiko.
44 8. Configuration and change management Seiring berjalannya proyek, perubahan dapat saja terjadi pada persyaratan, desain, source code, dan executables. Sangatlah penting memiliki rencana-rencana dan prosedur untuk mencari perubahan dan mengidentifikasi versi terkini komponen-komponen. Configuration and change management memiliki dua aktivitas utama, yaitu membangun prosedur pengawasan perubahan dan mengelola modelmodel dan komponen-komponen software. 9. Environment Discipline terakhir merupakan mengelola lingkungan pengembangan yang digunakan oleh tim proyek. Lingkungan pengembangan termasuk fasilitas-fasilitas yang tersedia, desain workspace dan pengaturan
lainnya
yang
membantu
anggota
tim
dalam
berkomunikasi satu sama lain. Aktivitas pada environment discipline termasuk memilih dan mengkonfigurasi tools pengembangan, menyesuaikan proses pengembangan UP, dan menyediakan layanan pendukung teknis.
2.3.1.3 Konsep Object Oriented Tedapat tiga pendekatan berorientasi objek meninjau sistem informasi sebagai kumpulan dari objek-objek yang saling berinteraksi (Satzinger, Jackson & Burd, 2005:60), yaitu: 1. Object-Oriented Analysis (OOA) mendefinisikan semua tipe objek yang melakukan suatu pekerjaan dalam sistem dan menunjukkan interaksi apa saja yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. 2. Object-Oriented
Design
(OOD)
mempunyai
peran
mengkomunikasikan semua tipe obyek yang dibutuhkan dengan orang-orang dan perangkat di dalam sistem untuk menunjukan interaksi
objek-objek
dalam
menyelesaikan
pekerjaan
dan
45 memperbaiki
definisi
setiap
tipe
objek,
sehingga
dapat
diimplementasikan dengan bahasa atau lingkungan yang spesifik. 3. Object-Oriented Programming (OOP) yang berisi pernyataan tertulis berupa bahasa pemrograman untuk mendefinisikan setiap tipe objek yang ada di dalam sistem, termasuk pesan-pesan yang dikirim antar objek.
2.3.2 Unified Model Language (UML) UML adalah serangkaian standar konstruksi model dan notasi yang dikembangkan secara khusus untuk pengembangan berorientasi objek. Notasi standar yang digunakan dalam OOAD adalah UML (Unified Modelling Language) (Satzinger, Jackson & Burd, 2005:48).
2.3.2.1 Activity Diagram Activity Diagram adalah diagram alur kerja sederhana yang menggambarkan aktivitas pengguna (atau sistem) yang berbeda-beda, pihak yang melakukan setiap aktivitas, dan aliran yang berurutan dari aktivitas-aktivitas tersebut (Satzinger, Jackson & Burd, 2005:144).
Gambar 2.3 Activity Diagram Symbols Sumber: Satzinger, Jackson & Burd (2005:145)
46 Simbol yang digunakan di dalam merancang activity diagram, yaitu: 1. Synchronization Bar Simbol yang digunakan untuk mengontrol pemisahan atau penyatuan dari jalur yang berbeda. 2. Swimlane Suatu daerah persegi di dalam activity diagram yang mewakili aktivitas-aktivitas yang diselesaikan agen tunggal. 3. Starting activity (pseudo) Simbol untuk menandakan dimulainya aktivitas. 4. Transition arrow Garis penunujuk arah urutan aktivitas yang menggambarkan transisi dari suatu aktivitas. 5. Activity Simbol yang menggambarkan aktivitas. 6. Ending activity (pseudo) Simbol untuk menandakan berakhirnya aktivitas. 7. Decision activity Simbol poin keputusan dalam alur proses mengikuti satu jalur atau jalur lainnya.
2.3.2.2 Event Table Event table adalah suatu pedoman dari usecase yang menjabarkan event dalam baris dan potongan-potongan kunci dari informasi mengenai tiap-tiap event di dalam kolom (Satzinger, Jackson & Burd, 2005:174). Notasi yang digunakan di dalam membuat Event Table yaitu: -
Event adalah suatu kejadian pada waktu dan tempat tertentu yang dapat dideskripsikan dan harus diingat oleh sistem.
-
Trigger adalah sinyal yang memberitahu sistem bahwa suatu peristiwa telah terjadi, baik kedatangan data yang membutuhkan
47 pengolahan atau titik waktu tertentu. Untuk kejadian eksternal, trigger merupakan datangnya data yang harus diproses oleh sistem -
Source adalah agen eksternal yang memberikan data kepada sistem.
-
Response adalah suatu hasil atau output, yang dihasilkan oleh sistem, yang menuju pada suatu tujuan. Ketika sistem menghasilkan laporan hasil transaksi, laporan-laporan tersebut merupakan hasil atau output.
-
Destination adalah suatu agen eksternal yang menerima data dari sistem.
Gambar 2.4 Event Table Notation Sumber: Satzinger, Jackson & Burd (2005:175) 2.3.2.3 Use Case Diagram Use case diagram adalah diagram yang menunjukkan berbagai peran yang berbeda dari pengguna dan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. (Satzinger, Jackson, dan Burd 2005:213).
Gambar 2.5 Use Case Notation Sumber: Satzinger, Jackson & Burd (2005:215)
48
Gambar 2.6 Use Case Diagram Sumber: Satzinger, Jackson & Burd (2005:216)
2.3.2.4 Use Case Description Use case descripton adalah sebuah deskripsi yang berisi daftar rincian proses dari use case (Satzinger, Jackson & Burd, 2005:220).
49
Gambar 2.7 Fully Developed Use Case Description Sumber: Satzinger, Jackson & Burd (2005:223)
2.3.2.5 Domain Model Class Diagram Domain model class diagram adalah sebuah diagram UML yang menggambarkan semua hal yang penting di dalam pekerjaan user, kelaskelas problem domain, asosiasi, dan atributnya (Satzinger, Jackson, dan Burd 2005:184).
50 Dalam suatu class diagram, segi empat menggambarkan class, dan garis yang menghubungkan antar class menunjukkan asosiasi antar class.
Gambar 2.8 Domain Model Class Diagram Sumber: Satzinger, Jackson & Burd (2005:187)
Garis penghubung yang menghubungan antar class disebut multiplicity of association, yang terdiri dari enam jenis asosiasi seperti pada gambar berikut:
Gambar 2.9 Multiplicity of Association Sumber: Satzinger, Jackson & Burd (2005:186)
2.3.2.6 System Sequence Diagram System sequence diagram digunakan untuk menentukan input dan output dan urutan interaksi antara pengguna dan sistem di dalam sebuah use case. System sequence diagram menggambarkan urutan pesan antara eksternal aktor dan sistem dalam use case atau skenario. Dalam sequence diagram, alur informasi yang masuk dan keluar disebut sebagai pesan (Satzinger, Jackson & Burd, 2005:213).
51
Gambar 2.10 System Sequence Diagram Sumber: Satzinger, Jackson & Burd (2005:229)
2.3.2.7 Entity Relationship Diagram Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2009:57), ERD adalah struktur analisis dan informasi model arsitektur informasi dari data yang diperlukan oleh sistem.
Gambar 2.11 Entity Relationship Diagram Sumber: Satzinger, Jackson & Burd (2009:57)
52 2.3.2.8 First-Cut Design Class Diagram First cut design class diagram ini dikembangkan dengan memperluas domain model (Satzinger, Jackson, dan Burd 2005:309). Dalam pembuatannya diperlukan dua langkah, yaitu: 1. Menguraikan atribut dengan jenis dan informasi nilai awal 2. Menambahkan panah navigation visibility yang berfungsi untuk menjelaskan objek yang dapat berinteraksi satu sama lain.
Gambar 2.12 Contoh First-Cut Design Class Diagram Sumber: Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:271)
53 2.3.2.9 Three Layer System Sequence Diagram Three layer system sequence diagram terdapat lebih dari satu objek dan notasi baru yaitu activation lifeline yang digambarkan dengan persegi panjang vertikal kecil (Satzinger, Jackson, dan Burd 2005:318). Activation lifeline menggambarkan informasi. Itulah sebabnya pesan masukan biasanya di bagian atas persegi panjang dan pesan kembali di bagian bawah.
Gambar 2.13 Contoh Three Layer System Sequence Diagram Sumber: Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:271)
54 2.3.2.10 Updated Design Class Diagram Updated design class diagram dapat dikembangkan untuk masing–masing layer. Pada view dan data access layer, beberapa class baru harus ditambahkan. Demikian pula dengan domain layer juga membutuhkan penambahan class baru sebagai use case controller. Pada updated design class diagram, method dapat ditambahkan untuk setiap class. Tiga method umum yang sering dijumpai pada class-class updated design class diagram adalah constructor methods, data get and set methods, dan use case specific method objects (Satzinger, Jackson, dan Burd 2005: 337).
Gambar 2.14 Contoh Updated Design Class Diagram Sumber: Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:340)
55 2.3.2.11 Package Diagram Package
diagram
adalah
diagram
tingkat
tinggi
yang
memungkinkan perancang sistem untuk mengasosiasikan kelas-kelas dari grup terkait (Satzinger, Jackson, dan Burd 2005: 339). Notasi dari package diagram berbentuk kotak persegi panjang dengan label. Nama dari package berada dalam label, sedangkan kelas-kelas yang dimiliki oleh package ditempatkan di dalam kotak persegi panjang. Simbol lain yang digunakan dalam package diagram adalah titik-titik panah (dashed arrow) yang menggambarkan dependency relationship. Buntut panah terhubung dengan dependent package, sedangkan kepala panah terhubung dengan independent package. Dependency relationship menggambarkan hubungan antara package, classes, atau use case yang ketika bagian independent berubah sehingga bagian dependent lainnya juga mungkin dapat berubah.
Gambar 2.15 Contoh Package Diagram Sumber: Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:341)
56 2.3.2.12 User Interface User interface (UI) terdiri dari input dan output yang melibatkan pengguna sistem secara langsung (Satzinger, Jackson, dan Burd 2005: 442). UI memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Terdapat tiga aspek yang berhubungan dengan UI, yaitu: 1. Aspek fisik: mencakup alat-alat yang dapat dilihat dan disentuh oleh pengguna, seperti keyboard, mouse, layar sentuh, atau keypad. 2. Aspek persepsi: mencakup semua yang dilihat, didengar dan disentuh (melewati alat fisik) oleh pengguna. Apa yang dilihat pengguna mencakup semua data dan petunjuk yang ditampilkan pada layar termasuk bentuk, garis, angka, dan kata-kata. Contoh dari apa yang didengar adalah berupa suara yang dibuat oleh sistem, seperti bunyi beep atau click. Contoh untuk apa yang disentuh oleh pengguna adalah menu, dialog box, dan tombol yang ada dilayar dengan menggunakan mouse. 3. Aspek konseptual: mencakup semua yang pengguna ketahui mengenai penggunaan sistem, termasuk semua masalah utama di dalam sistem yang dimanipulasi oleh pengguna, oprasi yang dapat dilakukan, dan prosedur yang diikuti untuk melaksanakan operasi.
2.3.3 The Design Discipline 2.3.3.1 Deployment Environment dan Software Architecture Deployment environment terdiri dari hardware, system software, dan network dimana system akan beroperasi. Satzinger, Jackson & Burd (2005:270) membagi Deployment environment menjadi dua jenis, yaitu: 1. Single Computer Architecture Single
computer
architecture
merupakan
arsitektur
yang
menggunakan sebuah sistem komputer tunggal yang menjalankan seluruh software. Kelebihan utama single computer architecture adalah kesederhanaannya. Sistem informasi yang dijalankan pada
57 single computer architecture umumnya mudah dirancang, dibangun, dioperasikan, dan dikelola.
Gambar 2.16 Single Computer Architecture Sumber: Satzinger, Jackson & Burd (2005:271)
2. Multitier Computer Architecture Multitier
computer
architecture
merupakan
tipe
arsitektur
penggunaan proses eksekusinya terjadi di beberapa komputer. Multitier computer architecture dapat dibagi menjadi dua, yaitu: a. Clustered Architecture. Merupakan tipe arsitektur yang menggunakan beberapa komputer dengan model dan produksi yang sama.
Gambar 2.17 Clustered Architecture Sumber: Satzinger, Jackson & Burd (2005:271)
b. Multicomputer
Architecture
Merupakan
tipe
arsitektur
yang
menggunakan beberapa komputer namun dengan spesifikasi berbeda.
58
Gambar 2.18 Multicomputer Architecture Sumber: Satzinger, Jackson & Burd (2005:271)
Software architecture terdiri atas dua (Satzinger, Jackson, dan Burd 2005:277), yaitu: 1. Client/Server Architecture Client/server architecture membagi software ke dalam dua tipe yakni client dan server. Server berfungsi untuk mengolah sumber informasi atau menyediakan servis kepada client. Sedangkan client berfungsi untuk berkomunikasi dengan server untuk meminta sumber daya atau servis dan server akan merespon terhadap permintaan tersebut.
Gambar 2.19 Client/Server Architecture Sumber: Satzinger, Jackson & Burd, (2005:271) 2. Three-Layer Client/Server Architecture Merupakan pengembangan dari client atau server architecture yang terdiri dari tiga layer, yakni:
59 a. Data layer. Merupakan layer untuk mengatur penyimpanan data pada satu atau lebih database. b. Business logic layer. Merupakan layer yang mengimplementasikan aturan dan prosedur dari proses bisnis. c. View layer. Merupakan layer yang menerima input dan menampilkan hasil proses.
Gambar 2.20 Three Layer Client/Server Architecture Sumber: Satzinger, Jackson & Burd (2005:280)
60 2.4 Kerangka Berpikir
Gambar 2.21 Kerangka Berpikir
