BAB 2 LANDASAN TEORI
2.1 Dasar Perpajakan 2.1.1 Definisi Pajak Dilihat dari sisi perusahaan PT. Bank BNI, pajak merupakan salah satu kewajiban bank untuk ikut membangun negara dimana terdapat kontribusi masyarakat perbankan ke pemerintah definisi tersebut dikutip penulis dari Annual Report PT. Bank BNI. Pada akhirnya dapat dilihat bahwa Bank BNI memiliki peran dalam proses pembangunan bangsa. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Pajak menurut perbankan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansi telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksitransaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
8
Menurut Liberti Pandiangan, pajak merupakan pembayaran atau pengalihan sebagian harta kekayaan yang dimiliki masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang namun pembayarannya tidak mendapatkan suatu balas jasa secara langsung, hal ini berguna untuk membiayai pengeluaran negara guna meningkatkan kualitas masyarakatnya.
2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak Berdasarkan Mardiasmo (2011) sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu : a. Official Assessment System Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak. b. Self Assessment System Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. c. With Holding System Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang Wajib Pajak.
2.1.3 Tarif Pajak Penghasilan Badan Dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Tentang Pajak Penghasilan diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha
9
tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif ini menjadi 25% (dua puluh lima persen) berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif pajak penghasilan badan tahun 2010 bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang mempunyai peredaran bruto hingga Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dilaksanakan dengan cara self assessment pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut. Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah merupakan total atau jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang meliputi: 1.
Penghasilan yang dikenai pajak penghasilan bersifat final;
2.
Penghasilan yang dikenai pajak penghasilan tidak bersifat final; dan
3.
Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
10
Fasilitas Pasal 31E ayat (1) tersebut bukan merupakan pilihan. Sepanjang akumulasi peredaran bruto sebagaimana di atas tidak melebihi Rp50.000.000.000,(lima puluh miliar rupiah), tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri wajib mengikuti ketentuan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 1.
Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,-, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut: PPh terutang = 50% x 25% x seluruh Penghasilan Kena Pajak
2.
Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000.000,-, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut: a.
PPh terutang = 50% X 25% X Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.
b.
PPh terutang = 25% X Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas.
2.1.4 Pengertian dan Istilah Umum Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak
11
Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting. Penghasilan Kena Pajak adalah selisih yang didapat dari penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan dikurangi dengan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan ditambah dengan penghasilan lainnya yang merupakan objek pajak. Penghasilan kena pajak juga bisa dihitung dari laba secara komersial dikurangi dengan koreksi fiskal. Jika Penghasilan Kena Pajak sudah diketahui, maka dapat langsung dihitung PPh Badan Terutang pada akhir tahun pajak dengan mengkalikan penghasilan kena pajak dengan tarif yang berlaku. Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai
12
kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. 2.1.5 Objek Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: a.
Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
b.
hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
c.
laba usaha;
d.
keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 1) keuntungan
karena
pengalihan
harta
kepada
perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; 3) keuntungan
karena
likuidasi,
penggabungan,
peleburan,
pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
13
4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi
yang
menjalankan
usaha
mikro
dan
kecil,
yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan 5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan; e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak; i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
14
m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; n. premi asuransi; o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; q. penghasilan dari usaha berbasis syariah; r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan s. surplus Bank Indonesia. 2.1.6
Bukan Objek Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
Pasal 4 ayat (2), yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan badan adalah: a. 1). bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan 2). harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau
15
orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; b. warisan; c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
16
2) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor; g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu
yang
ditetapkan
dengan
Keputusan
Menteri
Keuangan; i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; j. dihapus; k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 1)
merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
17
2)
sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
l. beasiswa
yang
memenuhi
persyaratan
tertentu
yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan n. bantuan
atau
santunan
yang
dibayarkan
oleh
Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2.1.7 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah pajak atas penghasilan sebagai berikut: penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi 18
saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dan penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) ialah 1.
Koperasi;
2.
Penyelenggara kegiatan;
3.
Otoritas bursa; dan
4.
Bendaharawan;
Adapun penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) : 1.
Penerima bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2.
Penerima hadiah undian;
3.
Penjual saham dan sekuritas lainnya; dan
4.
Pemilik properti berupa tanah dan/atau bangunan;
2.1.8 Penghasilan yang Dikenakan Tarif Final Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final adalah: a.
penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
19
b.
penghasilan berupa hadiah undian;
c.
penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham
atau
pengalihan
penyertaan
modal
pada
perusahaan
pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; d.
penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
e.
penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
2.2
Definisi Perbankan Perbankan adalah lembaga keuangan yang berperan sangat vital dalam
aktivitas perdagangan internasional serta pembangunan nasional. Pada dunia ekonomi modern saat ini, masyarakat sangat bank minded. Ini dapat dilihat dari makin maraknya minat masyarakat untuk menyimpan, berbisnis, bahkan sampai berinvestasi melalui perbankan. Hal ini menyebabkan semakin maraknya dunia perbankan yang dapat dilihat dari tumbuhnya bank-bank swasta baru walaupun pemerintah semakin memperketat regulasi pada dunia perbankan. Menurut Bank Indonesia, Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional
20
dalam
rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya,
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat dan transparan. 2.2.1 Fungsi Bank Triandaru dan Budisantoso (2008) mengatakan bahwa secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai agent of trust (kegiatan perbankan berdasarkan kepercayaan), agent of development (memperlancar kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi), agent of services (bermacam-macam jasa yang ditawarkan bank).
2.2.2 Ketentuan Perpajakan Untuk Perbankan
Seperti jenis usaha yang lain, ketentuan perpajakan secara umum juga berlaku untuk usaha perbankan. Namun karena ada karakteristik khusus atas usaha perbankan maka terdapat aturan pajak yang khusus mengatur hal tersebut. Aturan pajak tersebut adalah bunga deposito, bunga tabungan lainnya, dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan objek PPh yang bersifat final. Besarnya PPh bersifat final yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini: 21
Objek Pajak Bunga Deposito/Bunga Tabungan/Diskonto SBI
Subjek Pajak
Tarif
Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT
20%
Wajib Pajak Luar Negeri
20% atau sesuai dengan Tarif P3B
Yang tidak dipotong PPh yang bersifat final adalah:
1. bunga dari deposito/tabungan/SBI sepanjang jumlah deposito/ tabungan/SBI tidak lebih dari Rp7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecahpecah; 2. bunga diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia; 3. bunga deposito/tabungan/diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; 4. bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.
Peraturan yang terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan berupa bunga deposito/bunga tabungan/diskonto SBI adalah:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000; 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04 /2001.
22
PPh Final atas Bunga Deposito/Tabungan diatur dalam PP Nomor 131 Tahun 2000 dan KMK-51/KMK.04/2001. Pokok-pokok ketentuan adalah sebagai berikut :
1.
PPh Final dikenakan atas bunga yang berasal dari deposito/tabungan baik yang ditempatkan pada bank yang didirikan di dalam negeri maupun bank di luar negeri melalui cabangnya di di Indonesia, termasuk jasa giro serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, kecuali WP Orang Pribadi yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi PTKP.
2.
PPh yang terutang adalah sebesar 20% dari jumlah bruto (terhadap wajib pajak dalam negeri atau BUT) dan 20% dari jumlah bruto atau sesuai tarif P3B yang berlaku (terhadap wajib pajak luar negeri).
3.
Dikecualikan dari pemotongan PPh :
a) Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. b) Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. c) Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.
23
d) Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kapling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sepanjang untuk dihuni sendiri. e) Pembebasan pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun dapat diberikan berdasarkan SKB Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterbitkan oleh KPP tempat dana pensiun terdaftar.
2.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Terkait dengan Perbankan
2.2.3.1 Objek PPh Final
Adapun objek PPh final yang dikenakan atas produk perbankan
ialah
penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
2.2.3.2 Pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) pada Perbankan
Yang melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dalam perbankan ialah:
1.
Bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
24
2.
Cabang bank luar negeri di Indonesia
3.
Bank Indonesia
2.2.3.3 Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Tidak Dikenai Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)
Adapun bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) ialah sebagai berikut:
1.
Orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 (satu) tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.
2.
Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
3.
Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia
4.
Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiunyang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Pengecualian dari pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) ini dapat diberikan berdasarkan Surat Keterangan Bebas 25
(SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, yang diterbitkan oleh KPP tempat Dana Pensiun yang bersangkutan terdaftar. Silahkan baca PER-160/PJ/2005. 5.
Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.
2.2.4 Kegiatan Bank Kegiatan bank di Indonesia terdiri dari: 1. Menghimpun Dana Dari Masyarakat Pengertian menghimpun dana berarti mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilaksanakan oleh bank melalui berbagai srategi agar masyarakat tertarik dan mau menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank. Kegiatan penghimpunan dana inidisebut juga dengan sebutan funding. 2. Menyalurkan Dana ke Masyarakat Menyalurkan dana berarti mengembalikan dana yang telah dihimpun melalui simpanan giro, tabungan, dan deposito kepada masyarakat dalam bentuk simpanan bagi bank konvensional atau pembiayaan bagi bank syariah.
26
3. Memberikan Jasa-Jasa Bank Lainnya (services) Jasa-jasa bank lainnya merupakan jasa pendukung kegiatan bank. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan penyimpanan dana dan penyaluran kredit. 2.2.5 Kegiatan Perbankan yang Terkait dengan Perpajakan Adapun kegiatan perbankan yang berkaitan dengan pajak ialah sebagai berikut: 1. Pemberian bunga Atas bunga deposito dan tabungan lainnya yang diterima oleh nasabah dipotong PPh final sebesar 20%. 2. Jasa persewaan Safety Box Atas jasa penyewaaan safe deposit box yang dilakukan oleh bank dipotong PPN sebesar 10%. 3. Pembagian dividen Atas pembagian dividen yang diterima oleh Wajib Pajak badan dengan kepemilikan saham dibawah 25% dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif sebesar 15%. Atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 10%
2.3
Produk Perbankan
2.3.1 Pinjaman pada Perbankan
Pendapatan bank dalam transaksi pinjaman dari nasabah antara lain dapat terdiri dari pendapatan bunga, provisi dan komisi. Kegiatan yang berkaitan dengan usaha mendapatkan penghasilan utama pada perbankan adalah pemberian pinjaman
27
terhadap debitur. Berkaitan dengan kewajiban perpajakan, berikut akan dibahas penggolongan kredit dan debitur kecil.
Kredit dalam perbankan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kredit performing, kredit dalam perhatian khusus dan kredit non-performing. Kredit performing adalah kredit yang oleh bank di kriteriakan sebagai kredit lancar. Kredit lancar memiliki ciri-ciri antara lain:
1.
Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu
2.
Memiliki mutasi rekening yang aktif
3.
Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai
Kredit akan disebut kredit macet ketika di dalamnya terlihat terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari, atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar. Berbagai pengertian yang berkaitan dengan debitur kecil antara lain: a)
Utang debitur kecil adalah utang yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 350.000.000,-
b)
Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), yaitu kredit lunak untuk usaha ekonomi produktif yang diberikan kepada keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera
c)
Kredit Usaha Tani (KUT), yaitu kredit modal kerja yang diberikan oleh bank kepada koperasi primer baik sebagai pelaksana maupun penyalur atau kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pelaksana pemberian kredit, untuk keperluan petani yang tergabung
28
dalam kelompok ani guna membiayai usaha tani nya dalam rangka intensifikasi padi,palawija, dan holtikultura. d)
Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS), yaiu kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat untuk pemilikan rumah sangat sederhana.
2.3.2 Pengakuan dan Pengukuran Surat Berharga di Bank BNI Bank BNI perlu melakukan pengakuan, pengukuran dan penyajian (disclosure) dalam laporan keuangannya atas surat berharga yang dibeli. Jika ada reklasifikasi, bank juga melakukan pengakuan dan pengukuran seperti pada surat berharga yang diperoleh dengan cara membeli. Pengakuan dan pengukuran atas surat berharga biasanya terjadi pada saat transaksi pembelian. Tetapi ada kalanya juga dilakukan setelah transaksi pembelian. Pengakuan dan pengukurannya dilakukan sebagai berikut:
1.
Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi
2.
Tersedia untuk Dijual
3.
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
4.
Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
2.3.3 Deposito Perbankan
Deposito pada perbankan adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposit on call, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank. Tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apa pun termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang
29
ditetapkan oleh masing-masing bank. Berdasarkan PPH pasal 4 ayat (2), Tarif Pajak Penghasilan atas bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI adalah sebesar 20%, seperti rumusan berikut ini:
PPh 4 ayat (2) Final Bunga Deposito, Tabungan, SBI= 20% X Bunga Namun demikian ada juga bunga dan diskonto yang tidak dipotong PPh ps 4(2) antara lain seperti berikut ini:
1. Deposito, tabungan dan SBI tidak lebih dari Rp 7.500.000,-. 2. Bunga atau diskonto yang diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. 3. Diperoleh oleh Dana Pensiun yang pendiriannya disahkan oleh menteri Keuangan , dengan mengajukan SKB. 4. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana, sangat sederhana,kavling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.
2.3.4 Obligasi pada Perbankan
Obligasi adalah surat hutang jangka menengah-panjang yang dapat diperjualbelikan, dimana obligasi itu berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga (kupon) pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Dengan berinvestasi di obligasi, berarti Anda melakukan investasi kedalam salah satu efek pendapatan tetap yang bertujuan memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil.
30
Jenis-jenis Obligasi yang disediakan :
a)
Obligasi Pemerintah Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan produk pendapatan tetap yang aman dengan jangka waktu yang disesuian dengan tujuan investasi maka nasabah mempunyai pilihan investasi dalam bentuk Surat Utang Negara yaitu obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.
b)
Obligasi Korporasi Merupakan pilihan obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia baik BUMN maupun korporasi lainnya. Untuk menjaga risiko yang terkendali pilihan obligasi korporasi ini kami batasi dengan penetapan rating minimal.
c)
Obligasi Ritel Bagi Anda yang mengutamakan keamanan dalam berinvestasi, Obligasi Ritel adalah pilihan yang paling tepat bagi Anda. Obligasi Ritel yang diterbitkan oleh Pemerintah ini terdiri atas ORI dan Sukuk Ritel yaitu Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual.
2.3.5
Giro
Giro merupakan simpanan nasabah di BNI dan Entitas Anak yang bergerak di bidang perbankan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang penarikannya dapa dilakukan setiap saat melalui cek, kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau dengan cara pemindah bukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya.
31
