BAB 2 LANDASAN TEORI
2.1 Sistem Keuangan Indonesia Sistem Keuangan Indonesia adalah tatanan dalam perkonomian suatu negara yang memiliki peran dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga- lembaga keuangan dan lembaga- lembaga penunjang lainnya misalnya pasar uang dan pasar modal. Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya terdiri dari 2 yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan yang masuk sistem perbankan adalah lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu- lintas pembayaran. Karena lembaga keuangan ini dapat menerima simpanan dari masyarakat maka juga disebut sebagai depository financial institutions yang terdiri atas Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak di perkenankan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
6
Dalam perjalanan sejarah perkembangan sistem keuangan Indonesia, sistem lembaga keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental terutama setelah memasuki era deregulasi, Paket kebijakan 27 oktober 1988 yang kemudian berlanjut dengan diundangkannya beberapa undang-undang di bidang keuangan dan perbankan sejak tahun 1992 yaitu : a) Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan b) Undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang asuransi c) Undang-undang nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun d) Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal e) Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan. f) Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia.
7
Gambar 2.1.1 Sistem Keuangan Indonesia
2.1.1 Sistem Moneter Sistem moneter adalah : adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi,
8
mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. ( Sumber
: http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_moneter )
Otoritas moneter sebagai lembaga yang berwenang dalam pengambilan kebijakan di moneter, juga merupakan sumber uang primer, baik bagi perbankan, masyarakat maupun pemerintah. Disamping uang kartal, otoritas moneter juga menerima simpanan giro primer sedangkan bagi bank-bank uang tersebut merupakan alat liquid. Dalam kaitan tersebut semua bank harus memiliki rekening giro pada bank sentral dan mewajibkan untuk mempertahankan sejumlah tertentu dana dalam rekening gironya tersebut di bank Indonesia sebagai bank sentral.
2.1.2 Fungsi Otoritas Moneter Fungsi pokok otoritas moneter dapat disebutkan sebagai berikut : a)
Mengeluarkan uang kertas logam
b)
Menciptakan uang primer
c)
Memelihara Cadangan Devisa Nasional
d)
Mengawasi sistem moneter
9
2.1.3 Fungsi Sistem Moneter Fungsi utama sistem moneter antara lain dapat disebutkan adalah : a) Menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien sehingga mekanisme tersebut dapat dilakukan secara tepat, akurat dan dengan biaya yang relatif kecil. b) Melakukan fungsi intermediasi guna memepercepat pertumbuhan ekonomi. c) Menjaga kestabilan tingkat bunga melalui pelaksanaan kebijakan moneter. (sumber : Siamat ( 2001), Hal : 26-27 )
2.1.4 Pengertian Bank Bank adalah sebuah tempat di mana uang dan disimpan dan dipinjamkan. Menurut Undang- undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidur rakyat banyak.
10
Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa menyangkut penyimpanan nilai dan perluasan kredit. Evolusi bank berawal dari awal tulisan, dan berlanjut sampai sekarang di mana bank sebagai institusi keuangan yang menyediakan jasa keuangan. Sekarang ini bank adalah institusi yang memegang lisensi bank. Lisensi bank diberikan oleh otoriter supervisi keuangan dan memberikan hak untuk melakukan jasa perbankan dasar, seperti menerima tabungan dan memberikan pinjaman. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca. Biasanya bank menghasilkan untung dari biaya transaksi atas jasa yang diberikan dan bunga dari pinjaman. (Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Bank)
2.1.5 Jenis-Jenis Bank Secara umum bank-bank di indonesia dapat dibedakan berdasarkan fungsinya yaitu bank sentral, bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank koperasi dan bank perkreditan rakyat.
11
Setelah diundangkannya UU no. 7 tahun 1992, maka penggolongan bank berdasarkan fungsinya tidak lagi dipisahkan karena semua jenis bank tersebut pada dasarnya telah melakukan kegiatan sebagaimana halnya ciri-ciri bank umum antara lain misalnya pendanaan bank dan pengalokasiannya lebih bersifat jangka waktu pendek. Demikian pula bank tabungan sumber pendanaannya tidak lagi didominasi dalam bentuk tabungan tetapi juga dalam bentuk giro dan deposito berjangka. Sama halnya dengan bank koperasi pelayanan dan portfolionya tidak hanya terpusat kepada koperasi-koperasi tetapi juga terhadap nasabah nonkoperasi. Kecenderungan suatu bank untuk kosentrasi melakukan kegiatan pada segmen usaha tertentu lebih didasarkan pada strategi bisnis
dan
kebijakan
intern
bank
yang
bersangkutan
dalam
menghadapi iklim persaingan tanpa ada intervensi otoritas.
2.1.5.1 Bank Pemerintah Daerah Bank-bank milik pemerintah daerah adalah bank-bank Pembangunan Daerah yang pendiriannya didasarkan pada Undang-undang no.13 tahun 1962. Dengan diundangkannya undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubahkan dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998, BPD-BPD tersebut harus memilih dan menetapkan badan hukumnya apakah menjadi perseoran terbatas , Koperasi atau
12
perusahaan daerah sebagaimana diamanatkan dalam undangundang tersebut diatas.
2.1.5.2 Bank Swasta Nasional Bank swasta nasional adalah bank yang berbadan hukum indonesia yang sebagian modalnya dimiliki oleh warga indonesia atau badan hukum Indonesia. Dilihat dan lingkup usahanya , bank swasta nasional dapat dibedakan kedalam bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa adalah bank yang dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi dalam valuta asing, setelah memperoleh persetujuan dari bank Indonesia, antara lain menerima simpanan dan memberikan kredit dalam valuta asing termasuk jasa-jasa keuangan lainnya yang terkait dalam valuta asing.
2.1.5.3 Bank Asing Bank asing merupakan kantor cabang dari suatu bank di luar Indonesia yang saat ini diperkenankan beroperasi di Jakarta dan membuka kantor cabang pembantu di beberapa Ibukota provinsi selain Jakarta yaitu Semarang, Surabaya, Bandung, Denpasar, Ujung pandang, Medan dan Batam. Bank asing , yang sejak awal 1970 tidak diijinkan untuk membuka kantor cabang di Indonesia, sejak pertengahan tahun 1999 diberi kembali kesempatan membuka kantor cabangnya dengan
13
memenuhi persyaratan yang di tetapkan. Bank asing yang dapat membuka cabangnya harus termasuk bank yang memiliki asset 200 terbesar didunia dan memiliki rating A dari lembaga peringkat internasional.
2.1.5.4 Bank Perkreditan Rakyat Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Usaha BPR yang diperbolehkan menurut undang-undang meliputi hal- hal berikut : a)
Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan
b)
Memberikan kredit
c)
Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil
d)
Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito dan atau tabungan pada Bank lain.
Kegiatan usaha yang tidak diperkenankan dilakukan BPR antara lain : a)
Menerima simpanan dalam bentuk giro
b)
Melakukan penyertaan modal
c)
Melakukan usaha pengasuransian
14
d)
Melakukan
usaha
lain
di
luar
kegiatan
usaha
sebagaimana disebut diatas.
2.1.6 Bank Indonesia Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Indonesia. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga
kelancaran
sistem
pembayaran,
serta
mengatur
dan
mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan Pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu
15
lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya
sebagaimana
ditentukan
dalam
undang- undang
tersebut.Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Untuk lebih menjamin independensi tersebut, undangundang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. 16
Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sebagai tujuan Bank Indonesia perlu di topang dengan tiga pilar utama yaitu : a)
Kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian
b)
Sistem pembayaran yang cepat dan tepat
c)
Sistem perbankan dan keuangan yang sehat.
2.1.6.1 Tujuan Bank Indonesia Berbeda dengan undang- undang nomor 13 tahun 1968 tentang bank sentral yang tidak merumuskan secara tegas mengenai tujuan bank Indonesia, dalam undang-undang nomor 23 tahun 1999 secara tegas dinyatakan dalam pasal 7 bahwa tujuan bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang merupakan single objective Bank Indonesia. Kestabilan rupiah yang di maksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.
17
Perumusan tujuan Bank Indonesia dalam bentuk single objective ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang akan dicapai dan batasan tanggung jawab yang harus di pikul oleh bank Indonesia. (sumber : Siamat, 2001, Hal : 33 )
2.1.7 Fungsi dan Usaha Bank Umum Bank Umum adalah lembaga intermediasi keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan kepada nasabahnya atau kalayak banyak. Fungsi pokok bank umum adalah sebagai berikut ini : a) Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi b) Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. c) Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum menurut UU no. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai berikut ini : a)
Menghimpun dana dari masyarakat
b)
Memberikan kredit
c)
Menerbitkan surat pengakuan hutang
d)
Membeli , menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya : 18
• Surat-surat wesel • Surat pengakua n hutang • Kertas perbendaharaan negara • SBI • Instrumen Surat Berharga lainnya yang berjangka waktu sampai 1 tahun. e)
Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendriri maupun untuk kepentingan nasabah.
f)
Menempatkan dana pada , meminjam uang dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
g)
Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
h)
Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang atau surat berharga.
i)
Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
j)
Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicarikan secepatnya.
19
2.1.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Bank a)
Faktor Internal Faktor-faktor
yang
bersumber
dari
dalam
bank
yang
mempengaruhi manajemen bank antara lain berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan strategi operasional bank antara lain misalnya : •
Struktur organisasi bank yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan kebijakan atau perencanaan.
•
Budaya kerja perusahaan ( corporate culture )
•
Filosofi dan gaya mana gement
•
Strategy segementasi pasar dan jaringan kantor
•
Ketersediaan sumber daya manusia dan penggunaan teknology
• b)
Komitment pemilik terhadap pengembangan usaha bank. Faktor eksternal Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi management bank meliputi faktor di luar kendali bank yaitu :
•
Kebijakan moneter
•
Fluktuasi nilai tukar
•
Volatilitas tingkat bunga
•
Globalisasi
20
•
Persaingan antar bank maupun lembaga keuangan nonbank
•
Perkembangan Teknologi.
2.1.9 Resiko Usaha Bank Resiko usaha atau bussiness risk bank merupakan tingkat ketidakpastian mengenai pendapatan yang diperkirakan akan diterima. Pendapatan dalam hal ini adalah keuntungan bank. Semakin tinggi ketidakpastian pendapatan yang diperoleh suatu bank, semakin besar kemungkinan resiko yang dihadapi dan semakin tinggi pula premi resiko atau bunga yang diinginkan. Resiko usaha yang dapat dihadapi oleh bank antara lain sebagai berikut : a)
Resiko kredit. Resiko kredit atau sering pula disebut dengan default risk merupakan akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
b)
Resiko investasi. Resiko investasi atau investment risk berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu penurunan nilai portfolio surat-surat berharga,misalnya obligasi atau surat berharga lainnya yang dimiliki bank.
c)
Resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah resiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya
21
dalam rangka memenuhi permintaan kredit dan penarikan dana oleh penabung pada suatu waktu. d)
Resiko
operasional.
pengendalian
dalam
Efektifitas
sistem
menjalankan
,
kegiatan
prosedur
dan
operasionalnya
berpengaruh terhadap kelancaran jalannya operasi usaha dan tingkat pelayanan bank kepada nasabah. Disamping itu adanya ketidakpastian mengenai kegiatan usaha bank merupakan resiko operasional bank yang bersangkutan. e)
Resiko
penyelewengan.
Resiko
penyelewengan
atau
penggelapan berkaitan dengan kerugian yang dapat terjadi akibat ketidakjujuran, penipuan atau moral dan perilaku yang kurang baik dari pejabat, karyawan dan nasabah bank. f)
Resiko tingkat bunga. Resiko yang timbul akibat berubahnya tingkat bunga akan menurunkan nilai pasar surat-surat berharga yang terjadi pada saat bank membutuhkan likuiditas. Resiko tersebut terjadi apabila untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut harus menjual surat-surat berharga yang dimiliki bank. Resiko tingkat bunga juga terjadi manakala bank menerima simpanan untuk jangka waktu yang lebih lama dengan tingkat suku bunga yang relatif tinggi kemudian suku bunga mengalami penurunan drastis.
g)
Resiko valuta asing. Resiko ini terutama dapat dihadapi oleh bank-bank devisa yang melakukan transaksi yang berkaitan 22
dengan valuta asing, baik dari sisi aktiva maupun dari sisi pasiva. Perubahan nilai tukar valuta asing terhadap rupiah misalnya dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya dalam valas. Ketidakstabilan nilai tukar valas juga dapat mempersulit bank mengelola aktiva dan kewajiban valas yang dimilikinya, sehingga pada gilirannya akan menyebabkan kerugian bank.
2.2 Rasio-rasio Financial untuk Mengevaluasi Kesehatan Bank Umum Rasio keuangan digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dari perusahaan dalam bentuk apapun. Diantara sekian banyaknya rasio-rasio keuangan, ada 5 rasio keuangan yang terpenting untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari bank yaitu : 1. Return on Assets ( ROA ) ROA adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur berapa % laba bersih yang dihasilkan bila dibandingkan dengan ratarata total asset tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Semakin besar ROA, maka semakin baiklah kinerja bank tersebut. Untuk menghitung ROA dilakukan dengan cara : laba bersih dibagi dengan rata-rata total assets tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
23
2. Return on Equity ( ROE ) ROE adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur % laba bersih yang dihasilkan bila dibandingkan dengan rata-rata total ekuitas tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Semakin besar ROE, maka semakin baiklah kinerja bank tersebut. Untuk menghitung ROE dilakukan dengan cara : laba bersih dibagi dengan rata-rata total ekuitas tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
3. Capital Adequacy Ratio ( CAR ) CAR adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur resiko dari asset yang dimiliki oleh bank dan seberapa jauh ekuitas dari bank tersebut sanggup untuk menanggung resiko yang mungkin terjadi dari asset yang dimilikinya. Angka standar minimum CAR yang harus dimiliki oleh setiap bank adalah 8%. Bila CAR lebih besar daripada 8%, berarti kemampuan bank tersebut untuk menanggulangi resiko yang mungkin terjadi pada assetnya sudah cukup baik. Sedangkan bila dibawah 8%, berarti kemampuan bank tersebut masih kurang untuk menanggulangi resiko yang mungkin terjadi pada assetnya. Jadi semakin besar CAR, akan semakin baik bagi bank.
24
4. Non Performing Loan ( NPL ) NPL adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja bank dari segi kredit yang diberikannya pada pihak ketiga. Jadi NPL menghitung berapa % kredit yang macet dan tak dapat ditagih bila dibandingkan dengan total kredit yang diberikan pada pihak ketiga. Semakin besar NPL maka semakin buruklah kinerja bank tersebut karena berarti banyak kredit yang tidak dapat ditagih dan otomatis mengurangi laba dari bank tersebut. Semakin kecil NPL maka semakin baiklah kinerja bank tersebut. Cara menghitung NPL adalah : total kredit macet dibagi dengan total kredit yang diberikan pada pihak ketiga.
5. Loan to Deposit Ratio ( LDR ) LDR adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja bank dengan mengukur seberapa besar jumlah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bila dibandingkan dengan dana yang disimpan oleh pihak ketiga di bank tersebut. Hal ini diperlukan karena apabila kredit yang diberikan terlalu besar dibandingkan dengan dana yang masuk, maka resiko kredit dan resiko likuiditas yang dihadapi oleh bank tersebut sangat besar. Tapi apabila kredit yang diberikan terlalu kecil, maka keuntungan yang didapatkan oleh bank pun tidak akan bagus karena penghasilan terbesar bagi bank adalah dari pendapatan bunga kredit, yang 25
kemudian baru disusul dengan pendapatan bunga dari obligasi pemerintah, SBI, obligasi perusahaan, saham, dll. Jadi boleh dibiland LDR bagi bank adalah strategi yang dipilih oleh para dewan direksi. Bila dewan direksi ternyata konservatif, maka keuntungan akan kecil, tapi resiko kredit dan likuiditas pun kecil. Bila dewan direksi semi-agresif, maka keuntungan yang diperoleh akan sedang, dan resiko kredit dan resiko likuiditas pun sedang. Tapi bila dewan direksi ternyata agresif, maka baik keuntungan maupun resiko kredit dan resiko likuiditas yang diperoleh akan besar. Nilai acuan bagi LDR : bila dibawah 50% berarti konservatif, bila diantara 50% - 80 % berarti semiagresif, bila lebih dari 80% berarti agresif. Jadi semakin kecil nilai LDR, maka semakin amanlah bank tersebut dari resiko kredit dan resiko likuiditas. Cara menghitung LDR adalah dengan membagi total kredit dengan total deposito.
2.3
Neraca Bank Bank memiliki struktur dasar neraca yang sama dengan lembaga keuangan lainnya, dalam arti : Aktiva = Pasiva atau Aktiva = kewajiban + modal. Kerangka dasar neraca bank dibawah ini memberikan gambaran tentang proses transformasi asset oleh bank.
26
Tabel 2.3.1 Struktur Neraca Bank Umum AKTIVA (Alokasi Dana) 1. Cadangan (Reserves) : • Cadangan Primer (Primary Reserves) • Cadangan Sekunder (Secondary Reserves)
2. Kredit (Loans)
3. Investasi (security investment ) : • Sekuriti pasar modal 4. Aktiva lainnya (Other asset) : • Aktiva Tetap (Fixed Asset) • Lain-lain
PASSIVA (Sumber Dana) 1. Kewajiban (Liabilities) A. Simpanan (Deposits) : - Transaksi (Demand Deposit) - Tabungan (Saving Accounts) - Deposito Berjangka (Time Deposit) B. Pinjaman-pinjaman : - Jangka pendek (Short Term Debt) - Jangka panjang (Long Term Debt)
2. Ekuitas ( Equity ) : - Modal disetor - Lain-lain
AKTIVA = KEWAJIBAN + EKUITAS (sumber : Manurung , 2004, Hal : 142 ).
a) Aktiva Aktiva bank umum dalam neraca dapat dikelompokkan ke dalam 4 utama yaitu : cadangan (reserves), Kredit (loans), investasi sekuritas (security investment) dan aktiva lainnya. Dengan demikian aktiva bank umum mencerminkan struktur alokasi dana yang dimiliki bank umum. •
Cadangan ( reserves ) Aktiva dalam bentuk cadangan dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas selama < 1 tahun. Kebutuhan likuiditas tersebut muncul karena keharusan memenuhi peraturan bank sentral, yaitu
27
pemenuhan batas minimum Giro wajib Minimum ( GWM ) sesuai dengan ketentuan bank sentral. Bank umum juga harus menyediakan dana kas untuk transaksi nasabah. Kebutuhan likuiditas yang harus dipenuhi dalam jangka pendek atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo dalam waktu < 1 tahun. Cadangan yang dipersiapkan untuk memenuhi GWM dan kebutuhan likuiditas para nasabah disebut sebagai cadangan primer, yang terdiri atas giro pada bank sentral, giro pada bank lain, dan kas. Cadangan primer adalah aktiva bank umum yang sangat likuid. Sayangnya aktiva bank umum ini tidak produktif sehingga tidak menghasilkan pendapatan. •
Surat-surat berharga Pengalokasian dana dengan cara membeli surat-surat berharga ( sekuritas ) pada dasarnya dimaksudkan untuk tujuan cadangan sekunder di samping untuk mengoptimalkan keuntungan dengan memanfaatkan dana-dana yang idle. Dana bank tersebut dapat digunakan untuk membeli sekuritas jangka pendek biasanya instrumen pasar uang, antara lain misalnya Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang ( SBPU ), serta surat berharga lainnya.
•
Kredit ( Loans ) Pengguanaan dana bank sangat didominasi dalam bentuk penyaluran kredit. Secara umum portfolio kredit bank sebesar 60-80
28
persen dari total aktiva
yang ada. Penyaluran kredit tersebut
digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja, investasi dan keperluan kredit konsumtif.
(sumber : Manajemen Lembaga Keuangan , Dahlan
Siamat, 2001, Hal : 95 )
b) Pasiva Pasiva bank umum memberikan gambaran tentang struktur sumber dana bank umum. Passiva sendiri terdiri atas kewajiban dan ekuitas atau modal. Sedangkan kewajiban bank dapat dibedakan menjadi kewajiban kepada pihak ketiga ( nasabah deposan ) dan kewajiban kepada pihak kedua ( pemberi pinjaman ).
•
Simpanan ( deposit ) Simpanan ( deposit ) terdiri atas tabungan ( saving account ), rekening giro ( demand deposit ), dan deposito berjangka ( time deposit ). Kewajiban-kewajiban dalam bentuk simpanan kepada pihak ketiga. Di Indonesia , dana-dana dalam bentuk simpanan ini disebut sebagai dana pihak ketiga.
•
Pinjaman-pinjaman Kewajiban dalam bentuk pinjaman-pinjaman ( debts ) merupakan pinjaman kepada pihak kedua, sehingga sering disebut juga sebagai dana pihak kedua. Pinjaman bank umum terdiri atas 29
pinjaman jangka pendek (short term debts) yang jatuh temponya < 1 tahun dan pinjaman jangka panjang ( long term debts ) yang jatuh temponya > 1 tahun.
•
Ekuitas Ekuitas terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. Sumber utama modal inti adalah modal disetor , agio, modal sumbangan, selisih penilaian kembali aktiva tetap dan laba ditahan.
(sumber :
Manurung , 2004, Hal : 144 ).
2.4
Analisa Fundamental (Fundamental Analysis) Analisa Fundamental adalah sebuah metode yang menganalisa informasi, melakukan peramalan ( forecast ) dari informasi tersebut dan menghasilkan sebuah penilaian ( valuation ) dari hasil peramalan tersebut. Di bawah ini adalah sebuah diagram tentang proses dari analisa fundamental yang menghasilkan sebuah estimasi dari nilai ( value ) untuk pengambilan keputusan investasi ( investment decision ). Dalam step yang terakhir pada diagram adalah sebuah nilai atau value yang di bandingkan dengan price atau harga dari sebuah investasi.
30
Gambar 2.4.1 Proses Analisa Fundamental
a) Mengetahui tentang bisnis tersebut ( Knowing The business ) Salah satu elemen yang penting dari sebuah perusahaan adalah strategi dari perusahaan tersebut yang menjadi nilai tambah. Seorang analis saham harus mengerti mengenai bisnis yang dijalankan perusahaan
31
tersebut mulai dari produk yang diciptakan atau diproduksi sampai kepada bagaimana cara memasarkan produk tersebut.
b) Menganalisa Informasi ( Analyzing information ) Dengan latar belakang pengetahuan dari bisnis yang digeluti oleh perusahaan, penilaian dari sebuah strategi dimulai oleh analisa dari informasi tentang bisnis tersebut. Informasi tersebut datang dari sumber mana saja baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Informasi yang penting itu datang dari laporan keuangan perusahaan. Seorang analis harus benar-benar jeli dalam membaca laporan keuangan perusahaan yang sedang dianalisa untuk mengetahui apakah ada sesuatu yang tidak benar sedang terjadi di perusahaan tersebut.
c) Membuat Peramalan ( Developing forecast ) Untuk pemegang saham, pengembalian modal berasal dari pembagian deviden dan hasil penjualan saham. Untuk penjualan saham tentu saja pemegang saham dapat mengetahui berapa jumlah uang yang akan dia terima dan kapan dia akan menerima uangnya. Namun untuk pembagian deviden bukan ditentukan dari pemegang saham sendiri melainkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ). RUPS biasanya menetapkan untuk membagi deviden dengan melihat seberapa besar laba bersih yang diterima oleh perusahaan. Dan besarnya laba bersih itu dapat diramalkan dari kesuksesan operasi perusahaan dalam
32
menjual produk dan meminimalisasi biaya yang harus dikeluarkan. Jadi seorang analis dapat meramalkan laba bersih perusahaan
dengan
mengasumsikan kondisi sistem operasional perusahaan.
d) Mengubah Peramalan menjadi Penilaian ( Converting the forecast to a valuation ) Setelah membuat asumsi yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham untuk sistem operasional perusahaan, maka asumsi itu harus diterjemahkan dalam bentuk angka yang kemudian disusun
menjadi
sebuah
laporan
keuangan
yang
baru
dengan
menggunakan asumsi tersebut untuk pengambilan keputusan pemegang saham.
e) Keputusan Investasi ( Investment Decision ) Setelah meneliti analisa laporan keuangan yang sudah disusun oleh analis, investor dapat membandingkan nilai yang diestimasikan dengan modal yang perlu mereka keluarkan. Perbedaan nilai yang diestimasikan dengan modal yang mereka keluarkan disebut sebagai value added. (sumber : Penman, 2006, hal : 85)
33
2.5
Analisa Teknikal ( Technical Analysis ) Analisa teknikal dapat di katakan sebagai Chartist karena mereka mempelajari tentang bagan ( charts ) dari sejarah harga saham ( stock price ) dan jumlah perdaganga n ( trading volume ). Analisa ini diharapkan oleh para analis untuk menemukan pola ( pattern ) sehingga mereka dapat mengetahui kapan saham tersebut akan naik atau turun. Analisa ini berguna terutama untuk investasi jangka pendek terutama yang menggunakan metode hit & run. Jadi mereka tidak terlalu memperhatikan laporan keuangan dan lebih memperhatikan kecenderungan pasar untuk memberikan profit bagi investor.
2.6
Resiko Tersistematik (Systematic Risk) & Total Resiko (Total Risk) Ada perbedaan antara total resiko dan resiko tersistematik Total resiko mengukur resiko suatu asset secara keseluruhan sedangkan resiko tersistematik mengukur resiko yang terkait dengan pasar saja. Jadi kalau dilihat dari definisi diatas, resiko tersistematik itu merupakan bagian dari total resiko. Jadi total resiko itu adalah resiko tersistematik ditambah dengan resiko tidak tersistematik.
34
2.7 Resiko Premium ( Premium Risk ) Dapat kita katakan bahwa resiko premium adalah perbedaan antara expected return dengan risk free rate. Jika risk free rate adalah 6 % dan expected return adalah 14 %, maka resiko premium adalah 14 % - 6% = 8%.
2.8 Evaluasi Kinerja ( Performance Evaluation ) a.
Ukuran Kinerja Sharpe ( Sharpe Performance Measure )
Sharpe ratio adalah rasio kinerja saham yang dihitung berdasarkan expected return dikurangi dengan risk free dibagi dengan standar deviasi. Sharpe ratio itu mengukur seberapa besar return yang bisa didapatkan dari setiap theoretical unit risk. Pada saat mengukur dengan menggunakan Sharpe ratio, bisa saja hasilnya negatif. Jika hasilnya negatif, berarti kinerja asset itu underperform dari risk-free .
Rumus dari sharpe measure adalah : Si =
b.
R i − RFR σi
Ukuran Kinerja Treynor ( Treynor Performance Measure ) Seperti juga Sharpe, Treynor measure menghitung return yang bisa didapatkan per unit resiko. Perbedaan dari Sharpe & Treynor Measure itu adalah bahwa Treynor menghubungkan antara resiko premium dengan resiko pasar saja sedangkan Sharpe itu menghubungkan antara resiko
35
premium dengan total resiko ( resiko tersistematik dan resiko tidak tersistematik ). Rumus dari pada Treynor adalah :
Ti =
R i − RFR βi
Keterangan:
T Ri RFR ß c.
= = = =
Treynor ratio, return, risk free rate portfolio beta
Ukuran Kinerja Jensen ( Jensen’s measure / portfolio alpha ) Jensen memiliki ide dasar yang sama dengan Treynor yaitu bagaimana kinerja dari manajer investasi jika diukur dengan resiko sistematik. Tetapi dalam metode Jensen, beta disesuaikan lagi dengan cara dikalikan dengan risk premium. Setelah beta disesuaikan, barulah penghitungan alpha dari Jensen bisa diukur dengan mengurangkan risk free return yang dijumlahkan dengan beta yang disesuaikan pada portfolio return. Jadi pengukuran Alpha dari Jensen adalah portfolio return dikurangi risk free return yang kemudian dikurangi lagi dengan beta yang disesuaikan. Jika alpha yang dihasilkan itu negatif, hal tersebut menunjukan kinerja yang buruk sedangkan jika positif menunjukan bahwa kinerja dari manager tersebut adalah baik atau diatas ratarata. Jika manajer tersebut mendapatkan fair return maka alpha akan menjadi 0 dalam perhitungan. 36
Jensen’s measure adalah metode untuk mendeteksi excess return dari saham atau efek-efek lainnya dalam bentuk portfolio dikurangi dengan atau dibandingkan dengan securities’s required of return yang ditunjukkan dengan menggunakan CAPM. Adapun rumus dari Jensen adalah : Jensen's alpha = Portfolio Return - (Risk free return + (Market Return Risk free Return) * Beta)
37
