BAB 2 LANDASAN TEORI
2.1
Kerangka Teori dan Literatur
2.1.1 PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) PSAK merupakan suatu aturan mengenai akuntansi keuangan di Indonesia yang disusun oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang pada tahap awalnya dilakukan menjelang diaktifkannya pasar modal Indonesia pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, sejak tahun 1994 standar akuntansi keuangan terus direvisi secara berkesinambungan. IAI telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar
akuntansi
internasional
dalam
pengembangan
standarnya.
Dalam
perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan dari harmonisasi ke adaptasi, kemudian menjadi adopsi dalam rangka konvergensi dengan International Financial Reporting Standards (IFRS).
2.1.1.1 PSAK 1 (2009) Sebelum membahas mengenai PSAK 27 mengenai aturan perlakuan akuntansi pada koperasi , penulis akan mengulas terlebih dahulu mengenai PSAK umum yang mengatur mengenai Laporan Keuangan yang terdapat pada PSAK 1 (2009). Tujuan dari adanya PSAK 1 (2009) ini adalah sebagai dasar penyajian laporan keuangan umum yang kemudian laporan keuangan ini dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya, maupun pada laporan keuangan entitas lainnya.
9
Pengertian laporan keuangan menurut PSAK 1 (2009) adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan dari laporan keuangan ini sendiri pun adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.
Dalam PSAK ini
djelaskan pula komponen-komponen laporan kauangan yang lengkap adalah terdiri dari: a) Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode; b) Laporan laba rugi komprehensif selama periode c) Laporan perubahan ekuitas selama periode d) Laporan arus kas selama periode e) Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain. f) Laporan keuangan pada awal periode komparatif ysng disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian
kembali
pos-pos
laporan
keuangan,
atau
ketika
entitas
mereklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangannya.
2.1.1.2 PSAK 27 (1998) PSAK 27 ini bertujuan mengatur tentang perlakuan akuntansi yang timbul dari hubungan transaksi antara koperasi dengan anggotanya dan transaksi lain yang spesifik pada koperasi, pernyataan tersebut mencakup pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Menurut IAI, Ruang Lingkup pernyataan ini mengatur akuntansi bagi badan usaha koperasi atas transaksi yang timbul dari hubungan koperasi bagi anggotanya,
10
yaitu meliputi transaksi setoran anggota koperasi dan transaksi usaha koperasi dengan anggotanya, dan transaksi yang spesifik pada badan usaha koperasi, di antaranya
cadangan,
modal
penyertaan,
modal
sumbangan,
beban-beban
perkoperasian; serta penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan. Sedangkan pemaparan mengenai Laporan keuangan koperasi menurut IAI yaitu meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan. Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 27 (Revisi 1998) ini, disebutkan bahwa karateristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. PSAK ini pun mulai beerlaku pada tanggal 1 Januari 2009.
2.1.1.3 SAK – ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) SAK Entitas tanpa Akuntabilitas Publik disahkan oleh DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) pada tanggal 19 Mei 2009. SAK ETAP terdiri dari 30 bab, yang mana pada tiap-tiap bab membahas standar akuntansi (ketentuan) yang berbeda-beda. Bab 1 dalam SAK ETAP ini berisikan mengenai Ruang Lingkup yang mana pada poin pertama sebagai poin terpenting. Bagian ini memaparkan bahwa Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang memiliki cirri-ciri sebagai berikut: a) tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
11
b) menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Hal lain yang dipaparkan dalam Bab 1 pada SAK ETAP ini adalah mengenai karakteristik Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, yaitu: a) entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau b) entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.
2.1.2 Perbandingan Standar Akuntansi Industri Koperasi Seperti yang telah dipaparkan penulis sebelumnya, konvergensi IFRS di Indonesia memiliki beberapa dampak yang salah satunya adalah dampak pencabutan beberapa PSAK yang peraturannya telah disajikan dalam Standar Akuntansi Lainnya. Berikut ini adalah beberapa perbandingan atas pencabutan PSAK 27 (1998) terhadap Standar Akuntansi Lainnya mengenai standar akuntansi untuk industri koperasi:
12
PSAK 27 (1998)
SAK ETAP
Ekuitas : Modal Anggota Modal Penyertaan Modal Sumbangan Cadangan Sisa Hasil Usaha
SAK – ETAP: Bab 19 : Ekuitas
Kewajiban
SAK – ETAP : Bab 18 : Kewajiban Diestimasi dan Kontijensi SAK – ETAP : Bab 15 : Aset Tetap Bab 16 : Aset Tidak Berwujud Bab 22 : Penurunan Nilai Aset SAK – ETAP : Bab 20 : Pendapatan Bab 21 : Biaya Pinjaman
Aktiva
Pendapatan dan Beban
Laporan Keuangan Koperasi : Neraca Perhitungan Hasil Usaha (PHU) Laporan Arus Kas Laporan Promosi Ekonomi Anggota Catatan Atas Laporan Keuangan
PERMEN KUKM/ No. 04/Per/M.UKM/VII/20 12 Lampiran PERMEN KUKM/ No. 04/Per/M.UKM/VII/20 12 : Bab VI – Akuntansi Ekuitas Lampiran PERMEN KUKM/ No. 04/Per/M.UKM/VII/20 12 : Bab V – Akuntansi Kewajiban Lampiran PERMEN KUKM/ No. 04/Per/M.UKM/VII/20 12 : Bab IV – Akuntansi Aset
Lampiran PERMEN KUKM/ No. 04/Per/M.UKM/VII/20 12 : Bab VII – Perhitungan Hasil Usaha Lampiran PERMEN KUKM/ No. 04/Per/M.UKM/VII/20 12 : Bab III : Laporan Keuangan Bab VII : Perhitungan Hasil Usaha Bab VIII : Laporan Arus Kas Bab IX : Laporan Perubahan Ekuitas Bab X : Catatan Atas Laporan Keuangan
SAK – ETAP : Bab 3 : Penyajian Laporan Keuangan Bab 4 : Neraca Bab 5 : Laporan laba rugi Bab 6 : Laporan Perubahan Ekuitas dan laporan Laba Rugi dan Saldo Laba Bab 7 : Laporan Arus Kas Bab 8 : Catatan Atas Laporan Keuangan Tabel 1 - Perbandingan Standar Pelaporan Akuntansi Keuangan Koperasi
13
2.1.3 Koperasi 2.1.3.1Pengertian Koperasi Koperasi berasal dari bahasa latin coopere atau cooperatin dalam bahasa Inggris. Co berarti bersama sedangkan operation artinya bekerja. Jadi, cooperation berarti bekerjasama dengan maksud melakukan secara bersama-sama dengan orangorang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Pengertian koperasi secara umum menurut Rudianto adalah suatu perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Sedangkan menurut UU koperasi terbaru, yaitu UU No 17 tahun 2012 pengertian koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Jadi dari beberapa definisi koperasi diatas, kesimpulan yang dapat penulis ambil mengenai pengertian koperasi adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh seseorang, sekelompok orang, atau organisasi yang berladaskan hukum atau UU yang berlaku, dengan sejumlah modal pokok yang berasal dari para anggotanya maupun dari pihak lain dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan azas koperasi guna memenuhi dan mensejahterakan para anggota yang tergabung dalam badan usaha tersebut, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun kebudayaan.
14
2.1.3.2 Tujuan Koperasi Menurut Prof. Dr. Titik S. Partomo yang dipaparkan dalam buku PENGUSAHA KOPERASI karya Benhard Limbong (halm 67; edisi 2012) tujuan dari koperasi adalah: a. Mempertahankan, jika mungkin meningkatkan bagian pasar dari satu (beberapa) barang dan jasa, dan menekan serendah-rendahnya biaya produksi, yang harus lebih rendah sekurang-kurangnya sama dengan biaya produksi para pesaingnya. b. Melindungi potensi ekonomisnya, menjaga/ mengamankan likuiditasnya, dan menciptakan inovasi
2.1.3.3 Karakteristik Koperasi Berbeda dengan badan usaha komersial pada umumnya, koperasi memiliki karakteristik tersendiri. Seperti yang tercantum dalam
Permen KUKM No.
04/Per/M.KUKM/VII/2012 karakteristik koperasi yaitu: a) Koperasi dibentuk oleh anggota atas dasar kepentingan ekonomi yang sama; b) Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai kemandirian, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi, tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain; c) Koperasi didirikan, diatur, dikelola, diawasi serta dimanfaatkan oleh anggotanya; d) Tugas pokok koperasi adalah melayani kebutuhan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota; e) Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya.
15
Menurut Rita Tri Yusnita (Karakterteristik Koperasi-Bab 1: 2009), perbedaan antara badan usaha koperasi dengan non-koperasi adalah sebagai berikut:
No.
Aspek Perbedaan
Badan Usaha Koperasi
1
Sifat Kelembagaan
2
Tujuan Pendirian
Merupakan badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Merupakan kumpulan orang bukan kumpulan modal. Tidak berorientasi pada laba tetapi memajukan kesejahteraan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
3
Keanggotaan
4
Kontribusi Permodalan
Badan Usaha Non Koperasi Pada dasarnya murni bisnis. Merupakan kumpulan modal.
Pada dasarnya berorientasi pada laba dengan cara memenuhi kebutuhan konsumen tidak ada kewajiban untuk turut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Keanggotaan bersifat Kepemilikan pada sukarela dan terbuka dasarnya tertutup, kecuali pemilik lama menyetujui anggota koperasi untuk menerima pemilik adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi (dual baru identity) Pemilik pada dasarnya bukan konsumen Keanggotaan perusahaannya koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan Kepemilikan ekonomi dalam lingkup perusahaan tidak usaha koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi Keanggotaan dalam lingkup usaha koperasi tidak dapat perusahaan dipindahtangankan Status kepemilikan dapat dipindah tangankan dengan cara menjual bagian modalnya kepada pihak lain Anggota koperasi Jumlahnya mempunyai kewajiban yang tergantung dari sama untuk turut kesempatan dan kesediaan menyumbang dalam pemilik 16
permodalan koperasi 5
Lapangan Usaha Koperasi
Lapangan usaha koperasi berkaitan langsung dengan kebutuhan ekonomi anggota
6
Pengelolaan
Koperasi dikelola secara demokratis, dimana para anggotanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pengelolaan koperasi Kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Anggota
7
Sisa Hasil Usaha
lapangan usaha perusahaan tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan ekonomi pemilik Pengelolaan biasanya dilaksanakan oleh manajer profesional yang diangkat dan diberhentikan oleh pemilik Kekuasaan tertinggi ada pada pemilik modal mayoritas
setelah dikurangi tidak ada cadangan, dibagikan kepada keharusan untuk anggota serta digunakan membentuk cadangan untuk keperluan pendidikan (kecuali jenis usaha perkoperasian dan keperluan tertentu seperti perbankan) lain koperasi, sesuai dengan dan pembagian di luar keputusan Rapat Anggota kepentingan pemilik Pembagian SHU Laba (profit) kepada anggota dilakukan dibagikan kepada pemilik secara adil sebanding dengan sesuai proporsi besarnya besarnya jasa usaha masing- modal perusahaan yang masing anggota dengan dimilikinya. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal Tabel 2- Perbedaan Usaha Koperasi dan Non- Koperasi
2.1.3.4 Prinsip Koperasi Prinsip koperasi yang dinyatakan pada Pasal 6 UU No 17 tahun 2012 adalah sebagai berikut: a) keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka; b) pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis; c) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi; d) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
17
e) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi; f) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan g) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.
2.1.4 Akuntansi Koperasi Koperasi harus dikelola secara profesional. Seperti pada Badan Usaha lain, peranan akuntansi sangat penting untuk mengelola keuangan koperasi. Pengertian Akuntansi Koperasi menurut PERMEN KUKM No.04/Per/M.KUKM/VII/2012 adalah sistem pencatatan yang sistematis yang mencerminkan pengelolaan koperasi yang transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan nilai, norma dan prinsip koperasi. Seperti badan usaha lainnya, dalam badan usaha koperasi pun pasti terjadi suatu transaksi yang terkait dengan kegiatan akuntansinya. Berikut ini adalah beberapa
jenis
transaksi
pada
koperasi
menurut
PERMEN
KUKM
No.04/Per/M.KUKM/VII/2012 : A. Transaksi antara koperasi dengan anggotanya 1. Transaksi setoran, dapat berbentuk: a. Setoran modal yang menentukan kepemilikan (simpanan pokok, simpanan wajib);
18
b. Setoran lain yang tidak menentukan kepemilikan (misalnya: simpanan sukarela, tabungan, simpanan berjangka dan simpanan lainnya). 2. Transaksi pelayanan, dapat berbentuk: a. Pelayanan dalam bentuk kegiatan penyaluran dan pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota; b. Menyediakan dan menyalurkan kebutuhan input bagi kegiatan proses produksi usaha anggota; c. Pelayanan penyaluran barang/jasa yang dihasilkan anggota untuk dipasarkan; d. Pengelolaan kegiatan simpan pinjam anggota. B. Transaksi antara koperasi dengan non anggota 1. Penjualan
barang/jasa
kepada
non
anggota
atau
masyarakat
umum/perusahaan; 2. Pembelian barang/jasa dari non anggota
Transaksi khusus pada koperasi 1. Penerimaan
dan
pengembalian
modal
penyertaan
untuk
kegiatan
usaha/proyek dari anggota atau pihak lain. 2. Penerimaan modal sumbangan (hibah/donasi) dari anggota atau pihak lain; 3. Pengalokasian "beban perkoperasian"; 4. Pembentukan cadangan. Selain itu, pedoman mengenai peraturan akuntansi terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah juga memaparkan beberapa peraturan mengenai pencatatan akuntansi keuangan pada koperasi dengan membaginya kedalam 8 (delapan) bagian, yaitu:
19
2. 1.4.1 Laporan Keuangan Koperasi Untuk menyajikan laporan keuangan dengan baik dan transparan, maka laporan keuangan membutuhkan beberapa peraturan atau ketentuan yang harus dipenuhi didalamnya. Karena laporan keuangan koperasi digunakan oleh anggota koperasi, pengurus, pengawas, dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Dengan demikian , jika ditinjau dari fungsi manajemennya, laporan keuangan sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja dan kemajuan koperasi. Hal ini lah yang disampaikan oleh Bernhard Limbong pada bukunya yang berjudul “PENGUSAHA KOPERASI – Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat” halaman 151. Adapun ketentuan umum mengenai laporan keuangan koperasi yang dipaparkan
dalam
PERMEN
KUKM
No.04/Per/M.KUKM/VII/2012
dalam
lampirannya yang terdapat pada Bab III, yaitu: A. Karakteristik yang bersifat spesifik dari laporan keuangan koperasi diantaranya adalah: a. Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi, yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi; b. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari sistem pelaporan koperasi yang ditujukan untuk pihak internal maupun eksternal koperasi; c. Laporan keuangan koperasi harus berdayaguna bagi para anggotanya, sehingga pihak anggota dapat menilai manfaat ekonomi yang diberikan koperasi dan berguna juga untuk mengetahui:
20
i. Prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus bertugas memberikan pelayanan kepada para anggotanya selama satu periode akuntansi tertentu; ii. Prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus ditujukan untuk tujuan bisnis dengan non anggota selama satu periode akuntansi tertentu; iii. Informasi penting lainnya yang mempengaruhi keadaan keuangan koperasi jangka pendek dan jangka panjang. B. Komponen laporan keuangan koperasi Dalam UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 35 disebutkan bahwa setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya: a. Neraca; b. Perhitungan Hasil Usaha; c. Catatan Atas Laporan Keuangan; Dalam pedoman umum akuntansi koperasi Permen KUKM Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012, komponen laporan keuangan dilengkapi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yaitu: d. laporan perubahan ekuitas (modal); e. laporan arus kas. Tujuan dari laporan keuangan koperasi adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan , kinerja dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi penguruss, anggota koperasi dan pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan.
21
2.1.4.2 Akuntansi Aset Pengertian Aset yang dijelaskan menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield pada buku Intermediate Accounting Vol. 1 (2010) halaman 86 “Assets are probable economic benefits by a particular entity as a result of a past transaction or event”. Pada koperasi, aset merupakan kekayaan yang dimiliki dan dikelola oleh koperasi untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Pengertian aset dalam koperasi pun tidak jauh berbeda dengan yang dipaparkan pada buku Intermediate Accounting Vol. 1 . Aset pada koperasi digolongkan dalam beberapa jenis. Berikut ini penjelasan secara umum mengenai masing-masing komponen yang ada pada Aset Koperasi:
Aset Lancar Yaitu aset yang memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun. Komponen dari aset lancar ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan laporan keuangan lainnya, hanya saja terdapat beberapa akun yang memang berbeda dari komponen aset pada laporan keuangan pada umumnya. Beberapa aset lancar yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Piutang Pinjaman Anggota adalah yaitu hak (tagihan) koperasi kepada para anggota koperasi. Tagihan tersebut terjadi karena koperasi meminjamkan uang kepada anggotanya atau karena koperasi menjual barang kepada anggotanya secara kredit. b. Piutang Pinjaman Non Anggota adalah adalah yaitu hak (tagihan) koperasi kepada para non anggota koperasi akibat terjadinya pinjaman atau peberian barang atau jasa yang dilakukan secara kredit.
22
Aset Tidak Lancar Sama halnya seperti aset lancar, penggolongan akun pada aset tidak lancar ini pun sebenarnya tidak jauh berbeda dengan laporan keuangan pada umumnya. Berikut ini adalah beberapa aset tidak lancar yang dapat dipaparkan dalam koperasi, yaitu: Investasi Jangka Panjang, Properti Investasi, Akumulasi Penyusutan Properti Investasi, Aset Tetap, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Aset Tidak Berwujud, dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud.
2.1.4.3 Akuntansi Kewajiban Kewajiban merupakan tanggungjawab koperasi saat ini sebagai akibat dari peristiwa ekonomi masa lalu. Kewajiban dalam koperasi ini biasanya dilakukan dalam bentuk penyerahan atau pemberian aset berupa barang ataupun jasa. Dalam koperasi, terdapat simpanan diluar simpanan pokok dan simpanan wajib yang digolongkan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh koperasi dan tidak terpengaruh terhadap kepemilikan koperasi. Simpanan ini digolongkan pada kewajiban jangka pendek koperasi. Imbalan balas jasa berupa bunga simpanan atau hal lainnya sesuai dengan kesepakatan biasanya akan diberikan jika simpanan ini dilakukan oleh para pengurus, anggota maupun non anggota koperasi. Berikut ini adalah komponen-komponen dari Kewajiban Koperasi, adalah: A. Kewajiban Jangka Pendek adalah utang koperasi yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan memelihara likuiditas koperasi, dan harus dilunasi paling lama dalam satu periode akuntansi koperasi. Kewajiban jangka pendek meliputi perkiraan antara lain: a. Simpanan Anggota, yaitu sejumlah simpanan dari anggota yang tidak menentukan kepemilikan, misal: simpanan sukarela, Tabungan koperasi
23
(Tabkop), Simpanan berjangka koperasi (Sijakop) yang harus dipenuhi kurang dari satu tahun. b. SHU Bagian Anggota, adalah sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota. c. Utang Usaha d. Utang Jangka Pendek Lainnya B. Kewajiban Jangka Panjang adalah utang koperasi yang digunakan untuk kebutuhan investasi dan/atau kebutuhan lainnya, dan dapat dilunasi lebih dari satu tahun. Kewajiban Jangka Panjang ini terdiri dari: a. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Adalah imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kerja) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. b. Kewajiban Jangka Panjang Lainnya
2.1.4.4 Akuntansi Ekuitas Ekuitas pada koperasi terdiri dari modal anggota yang berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain misalnya seperti simpanan pokok atau simpanan wajib, modal sumbangan/hibah, cadangan dan sisa hasil usaha (SHU) tahun berjalan. Menurut PERMEN KUKM No.04/Per/M.KUKM/VII/2012 Ekuitas pada koperasi ini memiliki ciri:
24
1)
Berasal dari anggota, dan atau berasal dari sumber dalam koperasi seperti cadangan, SHU tahun berjalan dan berasal dari sumber luar koperasi seperti hibah.
2)
Menanggung resiko dan berpendapatan tidak tetap. Bilamana koperasi memperoleh SHU maka anggota akan menerima bagiannya. Apabila koperasi merugi maka anggota tidak menerima pembagian SHU atau menanggung kerugian koperasi.
3)
Tidak dapat dipindah tangankan, namun dapat diambil kembali pada saat anggota ke luar dari keanggotaannya, atau jika koperasi bubar, setelah kewajiban-kewajiban koperasi diselesaikan. Komponen dari ekuitas koperasi ini adalah sebagai berikut: a. Simpanan Pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang harus disetorkan setiap anggota pada waktu masuk menjadi anggota. Jenis simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama orang tersebut masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok ini adalah bagian dari ekuitas (modal) koperasi, b. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota koperasi pada waktu dan kesempatan tertentu, misalnya sebulan sekali. Jenis simpanan wajib ini dapat diambil kembali dengan cara-cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) serta keputusan rapat anggota koperasi. Simpanan pokok ini adalah bagian dari ekuitas (modal) koperasi. c. Hibah/ Modal Sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah
25
dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada koperasi selama koperasi belum dibubarkan. d. Sisa Hasil Usaha (SHU) menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu.
SHU diberikan kepada
anggota yang telah berkontribusi. Jasa anggota diukur berdasarkan jumlah kontribusi masing-masing terhadap pembentukan SHU ini. Ukuran kontribusi yang digunakan adalah jumlah transaksi yang dilakukan anggota dengan koperasi selama periode tertentu. e. Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha (SHU) yang disisihkan dan dialokasikan oleh koperasi untuk tujuan tertentu, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Biasanya cadangan dibuat untuk persiapan melakukan pengembangan usaha, investasi baru, atau antisipasi terhadap kerugian usaha yang dialami koperasi.
2.1.4.5 Perhitungan Hasil Usaha Perhitungan Hasil Usaha (PHU) adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha koperasi dalam satu periode akuntansi yang harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan nonanggota. Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota. Adapun komponen dari PHU ini adalah:
26
A. Pelayanan Anggota adalah pendapatan atau penghasilan yang bersumber dari aktivitas utama usaha koperasi dengan anggota. Pelayanan ini terdiri dari: a. Pelayanan bruto anggota yaitu pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi pelayanan ekonomi kepada anggota b. Beban pokok pelayanan yaitu nilai beli yang dikeluarkan ditambah biaya perolehan hingga barang/jasa siap dijual dengan anggota dalam satu periode akuntansi. c. Pelayanan neto adalah kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan beban pokok. Jadi, partisipasi neto adalah sisa hasil usaha (SHU) yang timbul akibat penjualan produk koperasi, baik berupa barang maupun jasa, kepada anggota koperasi. B. Pendapatan dari Non-Anggota adalah penjualan barang dan jasa kepada pihak selain anggota koperasi. Pendapatan barang/jasa ini terdiri dari: a. Penjualan barang/jasa kepada non anggota yaitu pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi bisnis dengan pihak non anggota. b. Beban pokok penjualan non anggota yaitu nilai beli yang dikeluarkan ditambah biaya perolehan hingga barang/jasa siap dijual dengan non anggota dalam satu periode akuntansi. Total penjualan barang/jasa kepada non anggota dikurangi beban pokok penjualan pada non anggota merupakan laba/rugi non anggota. C. Sisa Hasil Usaha Kotor adalah penjumlahan dari pelayanan neto anggota dan laba/rugi dengan non anggota. D. Beban Operasional adalah pengorbanan ekonomis yang dilakukan koperasi untuk memperoleh barang dan jasa dalam rangka menjalankan kegiatan utama koperasi. Beban operasional terdiri dari berbagai jenis beban usaha, seperti beban listrik,
27
beban telepon, gaji pegawai, beban transportasi, dan sebagainya. Selain itu, terdapat pula beban perkoperasian yang merupakan biaya yang dikeluarkan oleh koperasi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasional koperasi tersebut, tetapi ditujukan untuk pengembangan organisasi koperasi di antaranya: biaya pendidikan dan latihan SDM koperasi, biaya rapat organisasi, biaya pengembangan wilayah kerja, honor pengurus/pengawas dan biaya lain yang berkaitan dengan perkoperasian. E. Pendapatan dan atau Beban Lainnya Pendapatan Lain, adalah pendapatan yang diterima sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang bukan merupakan aktivitas utama usaha koperasi. F. Beban Pajak adalah beban yang dikeluarkan koperasi berkaitan dengan ketentuan perpajakan. Jenis Pajak Penghasilan (PPh). G. Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak akun ini mencantumkan besaran sisa hasil usaha bersih koperrasi setelah pajak.
2.1.4.6 Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu. Sama halnya sepeerti laporan arus kas pada umumnya, laporan arus kas pada koperasi ini pun terdiri dari 3 (tiga) komponen aktivitas, seperti aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.
28
2.1.4.7 Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas bertujuan menyajikan laba/rugi koperasi untuk suatu periode, akun pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut. Komponen Laporan Perubahan Ekuitas menunjukkan perubahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, Hibah, cadangan, SHU Yang Tidak dibagikan pada periode akuntansi.
2.1.4.8 Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan koperasi harus memuat pengungkapan kebijakan koperasi yang mengakibatkan perubahan perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi lainnya. Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan yang memuat: A. Perlakuan akuntansi antara lain mengenai: a. Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan nonanggota. b. Kebijakan akuntansi tentang asset tetap, penilaian persediaan, piutang, dan sebagainya. c. Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan nonanggota. B. Pengungkapan informasi lain antara lain: a. Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktik atau yang telah dicapai oleh koperasi. b. Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha,
29
manajmen yang diselenggarakan untuk anggota, dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota. c. Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dan transaksi koperasi dengan anggota dan nonanggota. d. Pengklasifikasian piutang dan utang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan nonanggota. e. Pembatasan penggunaan dan risiko atas asset tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan. f. Aset yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi g. Aset yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta. h. Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan. i. Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan j. Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.
2.2
Penelitian Terdahulu Berdasarkan hasil survei penulis pada perpustakaan yang terdapat di
Universitas Bina Nusantara, maka penulis belum menemukan adanya penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan mengenai peraturan standar laporan akuntansi keuangan pada industri koperasi. Untuk itu penulis melakukan survei melalui data sekunder yang penulis lakukan melalui pencarian menggunakan media internet, yang memiliki ruang lingkup pembahasan serupa mengenai peraturan standar laporan akuntansi keuangan pada industri koperasi.. Berikut ini adalah hasil
30
pencarian mengenai penelitian terdahulu yang penulis temukan dengan topik pembahasan yang hamper serupa: Nama, Judul, dan Tahun Penelitian Nama: Jamaluddin Judul: Penerapan PSAK No. 27 pada Koperasi Guru Pegawai Negeri (KGPN) Kecamatan Medan Area Tahun: 2003 Universitas Sumatra Utara – Medan Nama : Muhammad Khafid, dkk. Judul : ANALISIS PSAK NO. 27 TENTANG AKUNTANSI PERKOPERASIAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESEHATAN USAHA PADA KPRI Tahun : 2010 – Jurnal Dinamika Akuntansi
Nama : Alan Robb Judul : STEWARDSHIP : THE CORE OF COOPERATIVE ACCOUNTING Tahun : 2012 – Saint Mary’s University, NS Canada
Hasil Penelitian (Berupa Simpulan) Laporan keuangan apa Laporan keuangan pada KGPN saja yang telah dibuat oleh Kecamatan Medan Area masih perusahaan serta apakah terlalu sederhana dan belum penyusunan laporan sesuai dengan PSAK yang keuangan koperasi telah berlaku saat itu. Hal ini sesuai dengan PSAK yang dibuktikan dengan tidak berlaku pada saat itu. adanya akun akumulasi penyusutan. Selain itu terdapat salah saji pada laporan perubahan modal usaha. 1. Bagaimanakah KPRI di Kota Semarang tingkat kepatuhan termasuk dalam kategori penerapan PSAK No. cukup dalam hal kepatuhan 27 tentang Akuntansi penerapan PSAK No. 27 Perkoperasian pada tentang Akuntansi Koperasi Pegawai Perkoperasian. Penerapan Republik Indonesia PSAK No. 27 tentang (KPRI) di Kota Akuntansi Perkoperasian Semarang? berpengaruh positif terhadap 2. Bagaimanakah pertumbuhan volume usaha pengaruh tingkat secara signifikan. Penerapan kepatuhan penerapan PSAK No. 27 tentang AkunPernyataan Standar tansi Perkoperasian tidak Akuntansi Keuangan berpengaruh secara signifikan No. 27 tentang terhadap pertumbuhan Akuntansi kekayaan bersih. Penerapan Perkoperasian PSAK No. 27 tentang terhadap kesehatan Akuntansi Perkoperasian usaha pada KPRI di berpengaruh positif terhadap Kota Semarang? pertumbuhan sisa hasil usaha secara signifikan. Sesuaikah penerapan Penerapan IFRS belum sesuai IFRS sebagai diterapkan untuk industri pedoman dasar dalam koperasi, karena IFRS secara laporan keuangan umumnya lebih tepat dijadikan akuntansi yang sebagai pedoman akuntansi disajikan oleh perusahaan-perusahaan koperasi yang pada multinasional, sedangkan dasarnya bertujuan koperasi hanyalah organisasi untuk memberikan yang mengutamakan pelayanan terhadap pelayanan , khususnya untuk anggotanya? para anggotanya. Tabel 3 – Penelitian Terdahulu Rumusan Masalah
31
Dari informasi yang tercantum diatas, maka penulis dapat menyimpulkan letak perbedaan penelitian saat ini yang sedang penulis lakukan dengan kedua penelitian terdahulu. Perbedaan-perbedaan itu antara lain: 1. Pemilihan Variabel Penelitian Penulis memilih standar pelaporan akuntansi keuangan untuk industri koperasi terbaru yang berlaku efektif sejak tanggal 25 Juli 2012 silam dan ditetapkan dalam PERMEN KUKM No. 04/Per/M.KUKM/VII/2012 yang mengacu pada SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). 2. Pemilihan Objek Penelitian Objek penelitian yang dipilih oleh penulis adalah koperasi serba usaha milik PT. Adis Dimension Footwear. Koperasi ini lebih dikenal dengan sebutan Koperasi Karyawan (Kopkar) ADIS.
32
