BAB 2 LANDASAN TEORI
2.1
Asuransi Syariah
2.1.1 Pengertian Asuransi Syariah Menurut PSAK No 108, paragraph 7, definisi asuransi syariah adalah: “Sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola.” Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No.21/DSNMUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, sebagai berikut: “Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.” Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah ini menggunakan prinsip tolong menolong dan saling melindungi antar sesama peserta asuransi dengan menggunakan dana yang dikumpulkan para peserta untuk menghadapi risiko yang akan terjadi.
2.1.2 Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Menurut Soemitra (2010:264) prinsip-prinsip asuransi syariah ada lima, sebagai berikut: 8
1. Prinsip Ikhtiar dan berserah diri Manusia sebagai hamba Allah berkewajiban untuk berusaha (ikhtiar) dan berserah diri (tawakal) kepada Allah. Karena Allah merupakan pencipta alam semesta yang memiliki kekuasaan untuk melakukan apa pun yang Ia kehendaki, seperti memberikan atau mengambil apa yang kita miliki sekarang. 2. Prinsip saling membantu dan bekerja sama Dalam asuransi syariah para peserta yang akan menanggung risiko yang suatu waktu akan mereka hadapi bukan pihak perusahaan. Prinsip ini mengambil konsep kehidupan berjamaah dan berukhuwah dalam konteks yang lebih luas. 3. Prinsip saling melindungi dari berbagai macam kesusahan dan kesulitan dan tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Jadi
disini
perusahaan
berperan
sebagai
pengelola
dana
yang
diamanahkan oleh peserta (pemilik modal) untuk mengelola uangnya. Pengelola tidak boleh menggunakan uang tersebut jika tidak ada kuasa dari peserta. 4. Akad yang digunakan dalam asuranasi syariah adalah akad yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat sehingga pihak-pihak yang terikat akad saling bertanggung jawab. Akad tersebut harus memenuhi ketentuan: 1) Hak dan kewajiban peserta perusahaan 2) Cara dan waktu pembayaran premi
9
3) Jenis akad yang digunakan, apakah akad tijarah atau akad Tabbaru’ serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. a. Akad Tabbaru’, digunakan dalam hubungan antara sesama peserta untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Dimana para peserta akan mendonasikan sebagian premi untuk membagi risiko yang mungkin akan terjadi. Atau disebut risk sharing. b. Hubungan pemegang polis dengan perusahaan asuransi menggunakan
akad
tijarah
(mudharabah/musyarakah,
wakalah bil ujrah), dimana perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta sebagai shahibul mal (pemegang polis). Perusahaan asuransi berperan sebagai underwriter dan administrator, collector dan fund manager. Kontribusi dari pemegang polis bukanlah dianggap sebagai pendapatan.
Perusahaan
asuransi
akan
mendapatkan
management fee dari fungsinya sebagai administrator. Dari pemanfaatan dana Tabbaru’ / pool of hibah fund perusahaan akan mendapatkan bagi hasil atau fee. 5. Investasi atas dana yang terkumpul dari klien yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah harus dilakukan sesuai ketentuan syariah.
2.1.3 Jenis-jenis Akad pada Asuransi Syariah Menurut Nurhayati (2013:56) dalam asuransi syariah akad yang digunakan ada dua jenis, yaitu akad tabarru’ dan akad tijarah. 10
Gambar 2.1 Jenis Akad dalam Syariah
Non Profit (Tabarru’)
KONTRAK
Profit (Tijarah)
Certainty
Uncertainty
Jual Beli
Bagi Hasil
:
Lending (Asset)
Lending Self
Giving
Qardh, Hawalah Rahn (gadai)
Wakalah, Wadiah, Kafalah
Hibah, Shadaqah, Wakaf, hadiah
Sumber: Sri Nurhayati dan Wasilah (2013) 1. Akad Tabarru’ Adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba. Ada 3 bentuk akad tabarru’: a. Meminjamkan Uang Meminjamkan uang termasuk akad tabarru’ karena tidak boleh melebihkan pembayaran atas pinjaman yang kita berikan, karena setiap kelebihan tanpa ’iwad adalah riba. Ada minimal 3 jenis pinjaman, yaitu: 1.) Qardh, merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apa pun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu. 2.) Rahn, merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu pinjaman dalam bentuk atau jumlah tertentu.
11
3.) Hiwalah, bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain. b. Meminjamkan Jasa Meminjamkan jasa berupa keahlian atau ketrampilan termasuk akad tabarru’. Ada minimal 3 jenis pinjaman, yaitu: 1.) Wakalah, memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain.pada konsep ini maka yang kita lakukan hanya atas nama orang tersebut. 2.) Wa’diah, merupakan bentuk turunan akad wakalah, dimana pada akad ini telah dirinci tentang jenis pemeliharaan dan penitipan. Sehingga selama pemberian jasa tersebut kita juga bertindak sebagai wakil dari pemilik barang. 3.) Kafalah, juga merupakan bentuk turunan akad wakalah, dimana pada akad ini terjadi atas wakalah bersyarat. c. Memberikan Sesuatu Dalam akad ini, pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada minimal 3 bentuk akad : 1.) Waqaf, merupakan pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan tersebut untuk kepentingan umumdan agama, serta pemberian itu tidak dapat dipindahtangankan. 2.) Hibah, shadaqah, merupakan pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain. Akad tabarru’ tidak bisa dipindahkan menjadi akad tijarah dan tidak juga bisa digunakan untuk memperoleh laba.
12
2. Akad tijarah Merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Dari sisi kepastian hasil yang diperoleh, akad ini dapat dibagi 2, yaitu: a. Natural Uncertainy Contract Merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pencampuran, di mana pihak yang bertransaksi saling mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu, kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, kontrak jenis ini tidak memberikan imbal hasil yang pasti, baik nilai imbal hasil maupun waktu. Contoh yang termasuk dalam kontrak ini adalah musyarakah. b. Natural Certainty Contract Merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran, di mana kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti tentang jumlah, mutu, harga, dan waktu penyerahan. Dalam kondisi ini secara tidak langsung kontrak jenis ini akan memberikan imbal hasil yang tetap dan pasti karena sudah diketahui ketika akad. Contoh akad ini adalah akad jual beli dan akad sewa.
2.1.4 Mekanisme Kerja Asuransi Syariah Menurut Soemitra (2010:272) proses yang dilalui seputar mekanisme kerja asuransi syariah dapat diuraikan sebagai berikut:
13
1. Underwriting Adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi. Atau dengan kata lain, merupakan proses seleksi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa untuk menentukan tingkat risiko yang akan diterima dan menentukan besarnya premi yang akan dibayarnya. Underwriting asuransi syariah bertujuan memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil di antara para peserta yang secara relatif homogen. Dalam melakukan proses penerimaan risiko (underwriting) terdapat tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima atau menolak suatu penutupan risiko. Pertama, kemungkinan menderita kerugian, kondisi ini diramalkan berdasarkan apa yang terjadi dimasa lalu. Kedua, tingkat risiko, yaitu ketidakpastian akan kerugian pada masa yang akan datang. Ketiga, hukum bilangan besar (the law of large numbers) dimana makin banyak objek yang mempunyai risiko yang sama atau hampir sama, akan makin bertambah baik bagi perusahaan karena penyebaran risiko akan makin luas dan kemungkinan menderita kerugian dapat secara sistematis diramalkan. 2. Polis Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Unsur-unsur yang harus ada dalam polis adalah: 1. Deklarasi, memuat data yang berkaitan dengan peserta
14
2. Perjanjian asuransi, memuat pernyataan perusahaan asuransi menyatakan kesanggupannya mengganti kerugian atas objek asuransi apabila terjadi kerusakan. 3. Persyaratan polis, memuat kondisi objek, batas waktu pembayaran premi, permintaan pembatalan polis, prosedur pengajuan klaim, asuransi ganda, subrogasi. 4. Pengecualian, memuat penyebutan dengan jelas musibah apa saja yang tidak ditutup atau di luar penutupan asuransi 5. Polis ditandatangani oleh perusahaan asuransi. 3. Premi (kontribusi) Premi dalam asuransi syariah umumnya dibagi menjadi 3, yaitu: 1. Premi tabungan Bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan di mana pemiliknya akan mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih. Premi tabungan dan hak bagi hasil investasi akan diberikan kepada peserta bila yang bersangkutan berhenti sebagai peserta. 2. Premi tabarru’ Sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong menolong dalam menaggulangi musibah kematian yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir. 3. Premi biaya Sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dalam rangka
15
pengelolaan dana asuransi, termasuk biaya awal, biaya lanjutan, biaya tahun berjalan, dan biaya yang dikeluarkan pada saat polis berakhir. Penetapan tarif premi asuransi kerugian, perhitungan jumlah premi yang akan mempengaruhi dana klaim tergantung pada beberapa hal, antara lain: 1. Penetapan tarif premi harus dilakukan dengan memperhitungkan: a. Premi murni dihitung berdasarkan profil kerugian untuk jenis asuransi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir. b. Biaya perolehan, termasuk komisi agen. c. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya. 2. Tarif premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak melebihi dan tidak menetapkan secara diskriminatif. Demikian pula tidak boleh terlalu berlebihan sehingga tidak sebanding dengan manfaat yang dijanjikan. Pada asuransi jiwa, perhitungan jumlah premi yang akan memperngaruhi dana klaim tergantung pada beberapa faktor, antara lain: 1. Jenis produk asuransi yang ditawarkan 2. Lamanya masa asuransi 3. Usia peserta 4. Kesehatan peserta 5. Jumlah peserta 4. Pengelolaan dana asuransi (premi) Dalam operasional pengelolaan dana asuransi syariah, perusahaan diberi kepercayaan untuk mengelola premi, mengembangkannya dengan cara yang halal dan memberikan santunan kepada peserta yang mengalami musibah 16
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian tersebut dapat dilakukan dengan akad mudharabah, musyarakah, atau wakalah bil ujrah. Pada akad mudharabah, keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari investasi, yang dikembangkan dengan prinsip sistem bagi hasil. Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagian pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pihak yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang telah disepakati. Pada akad musyarakah, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib yang menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta lain. Perusahaan dan peserta berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari investasi. Dan pada akad wakalah bil ujrah, perusahaan berhak mendapatkan fee sesuai dengan kesepakatan. Para peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dananya dalam hal, kegitaan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio resik, pemasaran dan investasi. Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) dibagi menjadi dua, ditinjau berdasarkan ada atau tidaknya unsur tabungan dan ditinjau dari aliran dana dalam asuransi syariah. 1. Ditinjau dari unsur tabungan a. Sistem yang mengandung unsur tabungan Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur pada perusahaan. yang besarnya tergantung kepada
17
kemampuan peserta. Namun, perusahaan menetapkan jumlah minimum dari premi yang harus dibayar peserta. Dan setiap premi yang dibayar akan dipisahkan oleh perusahaan dalam 2 rekening yang berbeda: a) Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila: perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia. b) Rekening Tabarru’, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu, yang dibayar bila: peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana). Kumpulan dari dana premi ini akan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan prinsip syariah. Dan hasil keuntungan inilah yang akan dibagi antara pengelola dan pemilik modal, yaitu perusahaan dan peserta setelah dikurangi dengan beban asuransi.
18
GAMBAR 2.2 Mekanisme Pengelolaan Premi Pada Produk Saving
Sumber: Syakir Sula (2004)
b. Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan Merupakan dana yang disimpan pada Setiap premi akan dimasukkan ke rekening Tabarru’, dan dibayarkan bila: peserta meninggal dunia, dan perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).
19
GAMBAR 2.3 Mekanisme Pengelolaan Premi Pada Produk Non Saving
Sumber: Syakir Sula (2004)
2. Ditinjau dari aliran dana pada asuransi syariah Pada asuransi syariah semua premi yang masuk merupakan dana peserta setelah dikurangi dengan fee perusahaan atas jasa pengelolaan dana premi. Dalam pengelolaan dana (investasi), baik dana tabarru’ maupun saving, dapat digunakan akad wakalah bil ujrah, akad mudharabah dan musyarakah. Ketika terjadi klaim, perusahaan tidak mengeluarkan dana apa pun dari kas perusahaan karena penggantian klaim diambil dari dana tabungan Tabarru’. Surplus underwriter dan keuntungan investasi juga dibagikan kepada peserta yang tidak klaim dan kepada perusahaan asuransi dengan besaran presentase tertentu
20
sesuai nisbah yang telah disepakati oleh perusahaan dan peserta di awal perjanjian. 5. Klaim Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Ketentuan klaim dalam asuransi syariah: a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. b. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan c. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. d. Klaim atas akad Tabarru’ merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad. 6. Penutupan Asuransi Penutupan asuransi adalah berakhirnya perjanjian asuransi. Penyebab berakhirnya perjanjian asuransi bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu: 1. Perjanjian berakhir secara wajar karena masa berlakunya sudah berakhir sebagaimana perjanjian semula. 2. Perjanjian berakhir secara tidak wajar karena dibatalkan oleh salah satu pihak walau masa berlaku perjanjian belum berakhir. Masing-masing penutupan asuransi ini memiliki konsekuensi, sesuai dengan klausal akad diawal yang sudah sama-sama disepakati oleh para pihak.
21
2.2
Pendapatan Premi dan Beban Klaim
2.2.1 Pengertian Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 paragraf 6, definisi dari pendapatan adalah: ”Sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.”
2.2.2 Jenis Pendapatan Dalam Asuransi Syariah Berdasarkan penelitian Mustabsyirah (2012:18), pendapatan asuransi syariah dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1. Pendapatan Dana Tabarru’ Pendapatan dana tabarru’ ini dihasilkan dari penerimaan atas kontribusi yang dibayarkan peserta. Rekening dana tabarru’ ini tidak hanya dihasilkan dari pembayaran kontribusi peserta, namun juga dari hasil investasi dan surplus atas underwritting dana tabarru’. Pendapatan dana tabarru’ ini digunakan hanya untuk mengelola risiko yang dialami peserta tidak diakui sebagai pendapatan perusahaan. 2. Pendapatan Perusahaan Pendapatan perusahaan asuransi syariah dapat berasal dari: A. Transaksi Mudharabah Transaksi ini adalah antara pemilik modal dan pengelola modal, di mana kedua belah pihak telah menyepakati pembagian keuntungan di awal perjanjian. Dalam mudharabah pembagian keuntungan harus dalam bentuk
persentase.
Pada
mudharabah
pengelola
dana
bisa
menginvestasikan dana yang dikelola ke instrumen yang sesuai dengan ketentuan syariah.
22
B. Transaksi Wakalah Transaksi wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (wakil) untuk bertindak atas namanya. Wakil hanya melakukan hal-hal yang sudah diserahkan kepadanya, tidak boleh melakukan hal yang di luar kuasanya. Apabila wakil melakukan tugasnya dengan baik maka perusahaan berhak mendapatkan fee.
2.2.3 Pengertian Beban Pengertian beban menurut buku Arifin (2007:13) adalah: “Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.”
2.2.4 Sumber Biaya Operasional Berdarsarkan buku Sula (2004:180) sumber biaya operasional menjadi sangat penting dalam menentukan perkembangan dan percepatan pertumbuhan dalam sebuah industri. Namun dalam asuransi syariah aspek bisnis atau perolehan sebuah profit itu tidak terlalu pernting karena asuransi syariah bersifat sosial yang lebih mengutamakan aspek manfaat sebesar besarnya bagi anggota asuransi. 1.
Bagi hasil surplus underwritting Bagi hasil yg diperoleh dari surplus underwitting yg dibagi secara proporsional antar peserta dengan perusahaan dengan nisbah yang telah ditetapkan. Surplus underwritting diperoleh dari kumpulan dana peserta yang diinvestasikan, lalu dikurangi biaya-biaya atau beban asuransi seperti reasuransi dan klaim.
23
Kemudian surplus tersebut dibgi hasil antara peserta dan perusahaan. Bagian perusahaan inilah yang diambil sebagai biaya operasional sebelum menjadi profit perusahaan. 2.
Bagi hasil investasi Bagi hasil yang diperoleh secara proporsional berdasarkan nisbah yang telah ditentukan baik dari hasil investasi dana tabungan peserta maupun dana rekening tabarru. Setelah dana peserta terkumpul maka diinvestasikan. Profit yang diperoleh dari investasi akan dilakukan bagi hasil berdasarkan nisbahnya
3. Dana pemegang saham Dana yang disiapkan oleh para pemegang saham sebagai modal setor bagi perusahaan. Baik dari tahap awal berdiri perusahaan maupun penambahan dana setelah perusahaan berjalan, beserta hasil investasi atas dana tersebut. Atau dengan kata lain akumulasi laba ditambah modal yg disetor oleh pemegang saham. 4.
Loading (kontribusi biaya) Perusahaan asuransi syariah mengenakan biaya pada setiap premi yang diterima, yaitu biaya-biaya yang dikenakan kepada peserta untuk biaya administrasi operasional. Biaya yang dikenakan ini hanya untuk premi tahun pertama, sedangkan tahuntahun berikutnya biaya tersebut sudah tidak dibebankan lagi. Besar biaya ini tergantung pada produk. Biaya yang dikenakan pada peserta sudah dijelaskan pada awal perjanjian oleh para agen. Hal ini merupakan bentuk transparansi dalam asuransi syariah, sehingga peserta benar-benar ikhlas atas pemotongan dananya tersebut.
24
2.3
Kebijakan Penting Akuntansi Berdasarkan buku Sula (2004:406) kebijakan penting dalam akuntansi adalah
sebagai berikut: a.) Konsep dasar akuntansi. Perkiraan-perkiraan akuntansi diakui dengan konsep historical cost yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan standar akuntansi umum. b.) Dana takaful keluarga (asuransi jiwa). Dana takaful keluarga ditetapkan dalam Takaful (amandemen) Act, 1985 dan termasuk keuntungan yang akan diperoleh peserta asuransi takaful keluarga. Cadangan yang tidak dibagikan untuk takaful umum dan takaful keluarga dihitung dengan menggunakan metode 1/365 hari. c.) Surplus Takaful Umum (asuransi kerugian) Surplus Takaful Umum ditentukan setelah dikurangi retakaful, cadangan yang tidak dibagikan dan klaim yang belum dibayar. d.) Klaim. Provisi merupakan total jumlah taksiran klaim yang berkaitan untuk klain yang diajukan, tetapi belum dibayar pada tanggal neraca. Setiap perbedaan antara anggaran beban periode berjalan dengan beban pada periode berikutnya ditetapkan atau dipilh waktu penyelesaiannya. Cadangan klaim juga diambil dari klaim yang diajukan, tetapi tidak dibayarkan pada tanggal neraca. e.) Aktiva tetap dan penyusutan.
25
Aktiva tetap diakui sejumlah nilai perolehan yang dikurangi akumulasi penyusutan. Tanah yang dimiliki tidak disusutkan. Penyusutan aktiva tetap dapat dihitung dengan metode garis lurus untuk menghitung biaya aktiva selama taksiran umur manfaat. Tarif dasar tahunan untuk aktiva tetap adalah sebagai berikut: 1. Bangunan
2%
2. Furniture, peralatan dan perlengkapan
16,7%-50%
3. Kendaraan bermotor
25%
f.) Pengakuan pendapatan Pendapatan diakui berdasarkan pada cash bases. Pendapatan yang tidak terealisasi yang ditangguhkan dan diterima pada periode berikutnya diakui sebagai utang neraca. g.) Investasi Investasi pada Sertifikat Investasi pemerintahan dinyatakan sebesar harga perolehan (nilai investasi setelah dikurangi dengan biaya provisi lainnya) dan untuk investasi jangka pendek dalam bentuk saham dinyatakan dengan metode the lower of cost and market value. h.) Zakat Zakat merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan (memenuhi prinsip syariah) atas persetujuan Dewan Pengawas Syariah.
2.4
Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan dan Beban Berdasarkan PSAK 108: Transaksi Akuntansi Syariah Pengakuan awal, dijelaskan dalam paragraf 14-20.
26
1. Kontribusi dari peserta diakui sebagai bagian dari dana tabarru’ dalam dana peserta. 2. Dana tabarru’ yang diterima tidak diakui sebagai pendapatan, karena entitas pengelola
tidak
berhak
untuk
menggunakan
dana
tersebut
untuk
keperluannya, tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil para peserta. 3. Selain dari kontribusi peserta, tambahan dana tabarru’ juga berasal dari hasil investasi dan akumulasi cadanagn surplus underwriting dan tabarru’. Investasi oleh entitas pengelola dilakukan (dalam kedudukan sebagai entitas pengelola) antara lain, sebagai wakil peserta (wakalah) atau pengelola dana (mudharabah atau mudharabah musytarakah). 4. Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai: a. Dana syirkah temporer jika menggunakan akad mudharabah atau mudharabah musytarakah: b. Kewajiban jika menggunakan akad wakalah 5. Pada saat entitas asuransi menyalurkan dana investasi yang menggunakan akad wakalah bil ujrah, entitas mengurangi kewajiban dan melaporkan penyaluran tersebut dalam laporan perubahan dana investasi terikat. 6. Perlakuan akuntansi untuk investasi dengan menggunakan akad mudharabah atau mudharabah musytarakah, mengacu kepada PSAK yeng relevan. 7. Bagian kontribusi untuk ujrah/fee diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dan menjadi beban dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabarru’. Pengukuran setelah pengakuan awal, dijelaskan dalam paragraf 21-25.
27
1. Penetapan
besaran
pembagian
surplus
underwriting
dana
tabarru’tergantung kepada peserta secara kolektif, regulator atau kebijakan manajemen.
a. Seluruh surplus sebagai cadangan dana tabarru’ b. Sebagian sebagai cadangan dana tabarru’, sebagian lainnya didistribusikan kepada peserta atau c. Sebagian sebagai cadangan dana tabarru’, sebagian didistribusikan kepada peserta, dan sebagian lainnya didistribusikan kepada entitas pengelola. 2. Bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada peserta
dan
bagian
surplus
underwriting
dana
tabarru’
yang
didistribusikan kepada entitas pengelola diakui sebagai pengurang surplus dalam laporan perubahan dana tabarru’. 3. Surplus underwriting dana tabbaru’ yang diterima entitas pengelola diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi, dan surplus underwriting dana tabarru’ yang didistribusikan kepada peserta diakui sebagai kewajiban dalam neraca. 4. Jika terjadi defisit underwriting dana tabarru’, maka entitas pengelola wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman (qardh). Pengembalian qardh tersebut kepada entitas pengelola berasal dari surplus dana tabarru’ yang akan datang. 5. Pinjaman qardh dalam neraca dan pendapatan dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabarru’ diakui pada saat entitas asuransi menyalurkan dana talangan sebesar jumlah yang disalurkan.
28
2.5
Pustaka Acuan 1.
Heva Mustabsyirah (2012) - Evaluasi Terhadap Pendapatan Dana Tabarru’ dan Pendapatan Perusahaan Berdasarkan PSAK 108 pada PT Asuransi Tafakul Umum Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi atas pendapatan dana tabarru’ dan pendapatan perusahaan apakah sudah sesuai dengan PSAK 108, mengevaluasi bagaimana perusahaan menginvestasikan pendapatan dan tabarru dan pendapatan perusahaan dan cara melakukan bagi hasil investasi tersebut, dan mengevaluasi cara perusahaan melakukan klasifikasi transaksi yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan dalam laporan keuangan. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa pada PT Asuransi Takaful Umum dalam pengakuan pendapatan PT Asuransi Takaful Umum menggunakan metode accrual basis, yang mana perusahaan sudah mengakui pendapatan atas dana Tabarru’ dan pendapatan perusahaan walaupun perusahaan belum menerima pembayaran atas premi dari peserta. PT Asuransi Takaful Umum ini sudah melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait pendapatan dana tabarru’ sesuai ketentuan PSAK 108 dan PSAK 101. Dalam menginvestasikan pendapatan PT Asuransi Takaful Umum melakukan secara terpisah antara dana tabarru’ dan dana yang menggunakan
29
dana perusahaan. PT Asuransi Takaful Umum pun melakukan investasi hanya pada instrument-instrumen investasi syariah saja. Dan pada mengklasifikasikan transaksi yang berkaitan dengan pendapatan dana tabarru’, perusahaan sudah menyajikan secara tepat, dana tabarru’ menjadi bagian dari Dana Peserta pada Laporan Posisi Keuangan yang terpisah dengan Kas dan Bank Perusahaan. 2. Dwi Fidhayanti (2012) - Pelaksanaan Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah (Studi di Tafakul Indonesia Cabang Malang) Pada penelitian ini dilakukan di Tafakul Indonesia cabang Malang. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad tabarru’ di Tafakul Indonesia cabang Malang dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan akad tabarru’ pada Tafakul Indonesia cabang Malang sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Hal ini dapat dilihat pada setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Tafakul Indonesia sesuai dengan setiap bagian ketentuan yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. 3.
Enjang Tachyan B dan Mia Sumiati (2009)- Evaluasi Pengakuan Pendapatan Premi dalam Kaitannya dengan Penyajian Laporan Laba Rugi Secara Syariah Penelitian ini dilakukan pada PT Asuransi Takaful Indonesia Divisi Asuransi Takaful Keluarga, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyajian Laporan laba rugi yang dilakukan PT Asuransi Takaful Keluarga,
30
mengetahui pengelolaan dana pada PT Asuransi Takaful Keluarga, dan mengetahui apakah Laporan Keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan SAK. Pada hasil penelitian dijelaskan bahwa penyajian laporan laba rugi pada PT Asuransi Takaful Keluarga satu tahap (single step), yaitu: laporan akuntan menggunakan total beban dari total pendapatan untuk menentukan laba rugi periodik. Laba kotor penjualan dan laba usaha tidak diungkap secara terpisah. PT Asuransi Takaful Keluarga membagi dua unsur dalam pengelolaan dananya, yaitu premi dengan unsur tabungan yang didaamnya ada unsur tabungan dan tabarru’ dan premi tanpa unsur tabungan yang didalamnya tabarru’ dan loading yang tidak dibebankan pada peserta, tapi kebanyakan dari dana pemegang saham. Dan berdasarkan hasil audit KAP laporan keuangan diantaranya Neraca, Laporan Laba Rugi dinyatakan wajar sesuai dengan SAK yang berlaku di Indonesia. 4.
Asmak Ab.Rahman dan Shamsiah Mohamad (2010) - Analysis of Tabarru` Principle in Takaful Contract: Malaysian Experience Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk memastikan bahwa takaful beroperasi dalam hukum syariah, kontrak takaful dikembangkan berdasarkan konsep tabarru’. Dalam penelitian ini berpendapat bahwa kontrak
tabarru’
harus
menggunakan
prinsip
shadaqah,
untuk
menghilangkan unsur menarik, ketidakpastian dan perjudian. Dan apabila menggunakan prinsip shadaqah ini dapat menyelesaikan sejumlah masalah syariah yang dipertanyakan sebelumnya, seperti masalah kompensasi yang
31
diperoleh oleh keluarga pemegang polis atas kematian dan masalah kelebihan dana di akun tabarru’. Sangat penting rasanya menentukan prinsip apa yang tepat untuk digunakan dalam kontrak tabarru’, karena setiap kontrak memiliki aturan dan kondisi hukum Islam yang dapat mempengaruhi keabsahan dan kebolehan kebijakan tafakul. 5. Mher Mushtaq Hussain (2011) - Conceptual And Operational Differences Between General Takaful And Conventional Insurance Asuransi dalam Islam pada dasarnya adalah konsep saling membantu. Bisnis asuransi di bawah sistem konvensional didasarkan pada ketidakpastian, yang dilarang dalam Islam masyarakat di bawah prinsip-prinsip Islam. Jadi tidak perlu menghapus perbedaan antara asuransi konvensional dan Islam. Sastra kaya juga menggambarkan perbedaan tersebut tetapi Pasal alamat perbedaan berdasarkan kerangka kerja konseptual dan operasional. Diskusi tentang apakah asuransi konvensional yang sesuai dengan Syariah telah manifold tetapi pandangan yang diterima secara luas bahwa asuransi konvensional kontras ke Takaful. Paradigma konseptual dan operasional utama yang cukup untuk menentukan kontras tersebut.
32
