BAB 2 LANDASAN TEORI
II.1
Rerangka Teori dan Literatur Akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat.
Pengertian Akuntansi menurut Weygant, Kieso dan Kimmel (2011) adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan. Sementara itu Akbar (2009) yang mengacu pada Skousen, Stice akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Wahyu Maulani (2010) definisi dari akuntansi adalah “Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.” Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi tidak hanya dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan mencatat peristiwa ekonomi dan bisnis yang terjadi tetapi harus dapat mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Informasi-informasi tentang kejadian ekonomi tersebut harus dapat mejadi laporan yang sesuai dengan standar yang ada. Untuk itu profesi akuntan harus dapat mengembangkan suatu standar yang dapat diterima umum dan dapat diterapkan secara global.
8
II.1.1 Standar Akuntansi Keuangan Menurut IAI (2009: 2) memberikan definisi untuk standar akuntansi keuangan, yaitu: “Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah pernyataan dan intepretasi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, Terdapat dua badan utama penyusun tandar akuntansi yang berlaku di dunia yaitu International Accounting Standard Boards (IASB) dan Financial Accounting Standards Boards (FASB). IASB mengeluarkan standar akuntansi pelaporan keuangan yang disebut dengan International Financial Reporting Standards (IFRS), sedangkan FASB mengeluarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum atau disebut dengan Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Dunia ekonomi dan bisnis pada era globalisasi seperti sekarang ini membutuhkan pelaporan keuangan yang dapat dibandingkan dari perusahaan di berbagai negara. Oleh karena itu, kedua badan utama penyusun stanar akuntansi keuangan mengurangi perbedaan yang ada antara standar IFRS dan U.S. GAAP. Proses tersebut dinamakan konvergensi yang akan membuat hanya ada satu standar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terus merevisi Standar Akuntansi Keuangan dengan melakukan proses konvergensi (convergence) sesuai dengan International Financial Reporting Standards (IFRS). Sebagai akibat dari proses tersebut maka pada Juli 2009, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menghasilkan tiga Standar Akuntansi Keuangan yang dikenal dengan tiga pilar standar keuangan, terdiri dari:
9
1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK Umum) Standar Akuntansi Keuangan (SAK umum) adalah standar akuntansi keuangan yang dikonvergensi ke IFRS. SAK Umum ini berlaku untuk perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik 2. Standar Akuntansi Keuangan ETAP SAK ETAP ini akan membantu menyediakan pelaporan keuangan yang relevan dan andal dengan standar akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan standar akuntansi keuangan berbasis IFRS yang diadopsi di dalam SAK Umum. SAK ETAP ini berlaku bagi perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik. 3. Standar Akuntansi Syariah Standar Akuntansi Syariah berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi bisnis berbasis syariah. Standar Akuntansi Syariah diluncurkan dalam tiga bahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Standar ini diharapkan dapat mendukung industri keuangan syariah yang semakin berkembang di Indonesia.
II.1.2 Definisi Laporan Keuangan Laporan Keuangan merupakan alat utama untuk menganalisa suatu perusahaan telah mencapai tujuan (goals) yang bersifat umum, yakni tercapainya laba yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Menurut IAI (2009:5) definisi laporan keuangan beserta tujuannya, yaitu: “Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (financial position), kinerja keuangan (financial performance), dan arus kas (cash flow) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Untuk dapat mencapai tujuan
10
ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, net worth, beban, dan pendapatan (termasuk gain dan loss), perubahan ekuitas dan arus kas. Informasi tersebut diikuti dengan catatan, akan membantu pengguna memprediksi arus kas masa depan. Menurut James M. Reeve, et al (2008:22) laporan keuangan utama bagi perusahaan perseorangan adalah laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, dan laporan arus kas. Urutan laporan yang biasanya disiapkan dan karakteristik data yang disajikan dalam setiap laporan adalah sebagai berikut : a.
Laporan laba rugi (income statements) adalah ringkasan dari pendapatan dan beban untuk suatu periode waktu tertentu, seperti satu bulan atau satu tahun.
b.
Laporan ekuitas pemilik (statement of owner’s equity) adalah ringkasan perubahan dalam ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu, seperti satu bulan atau satu tahun.
c.
Neraca (Statement of Financial Position) adalah daftar aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada waktu tertentu, biasanya pada tanggal terakhir dari bulan atau tahun tertentu.
d.
Laporan arus kas (statement of cash flows) adalah ringkasan dari penerimaan dan pembayaran kas untuk periode waktu tertentu, seperti satu bulan atau satu tahun. Menurut kieso, et al. (2011) berpendapat bahwa prinsip dari laporan
keuangan adalah suatu komunikasi informasi keuangan yang dilakukan perusahaan kepada pihak luar. Sedangkan menurut PSAK No. 1 (2009), “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan 11
dan kinerja keuangan suatu entitas”. Jadi kesimpulan dari definisi diatas, laporan keuangan merupakan suatu komunikasi informasi keuangan dengan menyajikan posisi dan kinerja keuangan suatu entitas pada periode waktu tertentu.
II.1.3 Tujuan Laporan Keuangan SAK ETAP (2009: 2) menyatakan: “Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu badan usaha yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu”.
II.1.4 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Menurut SAK ETAP (2009: 1), Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Namun, entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 1.
Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.
12
2.
Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi perusahaan eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Sedangkan entitas dianggap memiliki akuntabilitas publik signifikan apabila
memenuhi karakteristik sebagai berikut: 1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. 2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang, dana pension, reksa dana, dan bank investasi. Tujuan penyusunan SAK ETAP tidak hanya sebagai standar akuntansi keuangan yang layak bagi perusahaan kecil dan menengah atau perusahaan belum go public, tetapi juga membantu melatih perusahaan sejak dini agar lebih matang dalam mempersiapkan laporan keuangan kedepannya ketika go public.
II.1.5 Manfaat Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Tidak hanya memberikan jawaban dari persoalan mengenai standar laporan keuangan UKM ataupun tujuan kesiapan untuk standar pelaporan internasional ketika go public, tetapi ada manfaat yang dapat diraih dengan penggunaan SAK ETAP. Manfaat utama adalah pembiayaan yang lebih rendah dan penggunaan yang lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK Umum. Disamping itu entitas tentu akan memiliki data keuangan yang akurat yang erguna dalam upaya meningkatkan produktivitas, efektifitas dan efisiensi usaha. 13
II.1.6 Perlakuan Akuntansi atas Persediaan (SAK ETAP. 2009: 52-57) 1. Pengakuan Jika persediaan dijual, maka jumlah tercatatnya diakui sebagai beban periode dimana yang terkait di akui. 2. Pengukuran Entitas harus mengukur nilai persediaan pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang. Entitas harus menentukan biaya persediaan dengan menggunakan rumus biaya masuk-pertama keluar-pertama (MKPK) atau rata-rata tertimbang. Metode masuk-terakhir keluar-pertama (MTKP) tidak diperkenankan oleh SAK ETAP. 3. Pengungkapan Entitas harus mengungkapkan: 1. Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk mengukur persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan. 2. Total jumlah tercatat persediaan dan klasifikasinya yang tepat dengan entitas. 3. Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode. 4. Jumlah penurunan nilai persediaan dan pemulihannya yang diakui dalam laporan laba rugi.
14
II.1.7 Perlakuan Akuntansi atas Properti Investasi (SAK ETAP. 2009: 66-67) 1. Pengakuan Properti investasi adalah properti yang dikuasai untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai dan tidak digunakan dalam produksi atau untuk tujuan administratif serta tidak untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. 2. Pengukuran Pada saat pengakuan awal, properti investasi diukur pada biaya perolehan. Setelah pengukuran awal, seluruh properti investasi harus diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. 3. Pengungkapan Entitas harus mengungkapkan informasi terkait properti investasi dengan ketentuan pada bab aset tetap.
II.1.8 Perlakuan Akuntansi atas Aset Tetap (SAK ETAP. 2009: 68-75) 1. Pengakuan Tanah dan bangunan adalah aset tetap yang dapat dipisahkan dan harus dicatat secara terpisah, meskipun tanah dan bangunan tersebut diperoleh secara bersamaan. Entitas harus mengakui biaya perolehan aset tetap sebagai aset tetap jika memenuhi syarat sebagai berikut: kemungkinan ada manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas serta pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
15
2. Pengukuran Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan. Entitas harus mengukur seluruh aset tetap setelah pengakuan awal pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena SAK ETAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga perolehan. Entitas harus mengalokasikan jumlah aset yang dapat disusutkan secara sistematis selama umur manfaatnya. Penyusutan dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan. Penyusutan diberhentikan ketika aset diberhentikan pengakuannya. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tidak
digunakan
atau
dihentikan
penggunaan
aktifnya.
Entitas
diperbolehkan menggunakan metode jumlah unit produksi untuk melakukan depresiasi. 3. Pengungkapan Entitas harus mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap, yakni sebagai berikut: 1. Dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto dan metode penyusutan yang digunakan. 2. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. 3. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, kerugian penurunan nilai, 16
penyusutan, dan perubahan lainnya serta keberadaan dan jumlah pembatas atas hak milik serta aset tetap yang dijaminkan untuk utang, dan jumlah komitmen kontrak untuk memperoleh aset tetap.
II.1.9 Perlakuan Akuntansi atas Sewa (SAK ETAP. 2009: 83-87) 1.
Pengakuan dan Pengukuran Pembayaran sewa selama tahun berjalan harus diakui sebagai pendapat sewa. Pendapatan sewa diakui dan diukur berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa. Jika aset yang disewakan dijual, maka perbedaan antara nilai tercatat dan harga jual harus diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya.
2.
Pengungkapan Informasi keuangan yang diungkapkan dalam laporan keuangan lessor adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan akuntansi penting yang digunakan sehubungan dengan transaksi sewa. 2. Jumlah pembayaran sewa selama masa sewa, sifat dari simpanan jaminan (jika ada) serta aset yang disewakan yang dijamin kepada pihak ketiga.
17
II.1.10 Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan (SAK ETAP. 2009: 83-87) 1. Pengakuan Entitas harus mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang jika semua kondisi tersebut terpenuhi, seperti: 1. Entitas telah mengalihkan risiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan barang kepada pembeli. 2. Entitas tidak mempertahankan baik keterlambatan manajerial sampai kepada tingkat dimana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun kontrol efektif atas barang yang terjual. 3. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. 4. Ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke dalam entitas. 5. Biaya yang telah atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal. 2. Pengukuran Entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume. 3. Pengungkapan Entitas harus mengungkapkan: 1. Kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan, termasuk metode yang diterapkan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi yang melibatkan penyediaan jasa. 18
2. Jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode, termasuk pendapatan jasa, bunga, royalti, dividen dan jenis pendapatan signifikan lainnya.
II.1.11 Perlakuan Akuntansi atas Biaya Pinjaman (SAK ETAP. 2009: 123) Entitas harus mengakui seluruh biaya pinjaman sebagai beban pada laporan laba rugi di periode terjadinya. Jumlah juga harus dapat diukur dengan andal. Entitas harus mengungkapkan besarnya biaya pinjaman. Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang timbul dari kewajiban keuangan suatu entitas yang mencakup: 1. Bunga untuk cerukan bank dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. 2. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman. 3. Amortisasi biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan proses perjanjian peminjaman. 4. Beban pembiayaan sesuai dengan sewa pembiayaan. 5. Perbedaan nilai tukar yang timbul dari pinjaman dalam mata uang asing dimana perbedaan ini dianggap sebagai penyesuaian terhadap biaya bunga.
II.1.12 Perlakuan Akuntansi atas Imbalan Kerja (SAK ETAP. 2009:131-146) 1. Pengakuan, Pengukuran dan pengungkapan Berdasarkan pada program iuran pasti, entitas harus mengakui iuran yang terutang untuk periode berjalan: 1. Sebagai kewajiban, setelah dikurangi dengan jumlah yang dibayar. Jika pembayaran iuran melebihi iuran pembayaran yang terutang sebelum 19
tanggal pelaporan, maka entitas harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. 2. Sebagai beban, kecuali sebab lain mensyaratkan biaya tersebut diakui sebagai bagian biaya perolehan suatu aset seperti persediaan atau aset tetap. Dalam pengungkapannya apabila menggunakan program iuran pasti, entitas harus mengungkapkan jumlah biaya iuran pasti untuk periode dan jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi sebagai beban untuk program iuran pasti. Jika entitas memperlakukan program imbalan pasti multi pemberi kerja sebagai program iuran pasti karena informasi yang memadai tidak tersedia untuk menggunakan akuntansi imbalan pasti, maka entitas harus mengungkapkan fakta bahwa program tersebut adalah program imbalan pasti dan alasan dicatat sebagai program iuran pasti, bersama dengan semua informasi yang tersedia mengenai surplus atau defisit program dan implikasinya terhadap entitas.
II.1.13 Perlakuan Akuntansi atas Pajak Penghasilan (SAK ETAP. 2009: 147) 1.
Pengakuan dan Pengukuran Entitas harus mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, entitas harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset.
2. Pengungkapan
20
Entitas harus mengungkapkan komponen-komponen utama beban pajak penghasilan secara terpisah.
II.1.14 Penyajian Laporan Keuangan (SAK ETAP. 2009: 14-18) 1. Penyajian Wajar Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban. 2. Laporan Keuangan Lengkap Laporan keuangan entitas yang lengkap berdasarkan SAK ETAP ialah meliputi: 1. Neraca 2. Laporan laba rugi 3. Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan seluruh perubahan dalam ekuitas dan perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. 4. Laporan arus kas 5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.
21
II.1.15 Neraca (SAK ETAP. 2009: 19-22) Dalam neraca (balance sheet) minimal mencakup pos-pos seperti kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, hutang usaha dan hutang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, serta ekuitas. Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas. 1. Aset Lancar Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan. Selain yang disebutkan dibawah ini, dianggap sebagai aset tidak lancar. Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika: 1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas 2. Dimiliki untuk diperdagangkan 3. Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan 4. Entitas tidak meiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan 2. Kewajiban Lancar Selain disebutkan dibawah ini, dianggap sebagai kewajiban jangka panjang. Entitas mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek jika: 1. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas 2. Dimiliki untuk diperdagangkan 22
3. Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan 4. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan 3. Informasi Disajikan di Neraca atau Catatan atas Laporan Keuangan Entitas mengungkapkan di neraca atau catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi berikut atas pos yang disajikan: 1. Kelompok aset tetap 2. Jumlah piutang usaha, piutang dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, pelunasan dipercepat, dan jumlah lainnya. 3. Persediaan yang menunjukan secara terpisah jumlah dari persediaan yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, persediaan dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, serta bahan baku dan barang habis pakai yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. 4. Kewajiban imbalan kerja dan kewajiban diestimasi lainnya 5. Kelompok ekuitas, seperti modal disetor, tambahan modal disetor, agio saham, saldo laba, serta pendapatan dan beban yang diakui langsung ke ekuitas.
II.1.16 Laporan Laba Rugi (SAK ETAP. 2009:23-27) 1. Informasi yang Disajikan Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Entitas tidak boleh menyajikan pos pendapatan dan beban sebagai pos luar biasa, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam 23
catatan atas laporan keuangan. Laporan laba rugi minimal mencakup pospos sebagai berikut: 1. Pendapatan 2. Beban keuangan 3. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas 4. Beban pajak 5. Laba atau rugi neto 2. Analisa Beban Entitas yang menyajikan suatu analisa beban suatu klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban dalam entitas, mana yang memberikan informasi yang lebih andal dan relevan. Analisa menggunakan sifat beban. Berdasarkan metode ini, beban dikumpulkan dalam laporan laba rugi berdasarkan sifatnya, contohnya seperti penyusutan, pembelian bahan baku, biaya transportasi dan imbalan kerja, serta tidak dialokasikan kembali antara berbagai fungsi dalam entitas. 1. Analisa menggunakan fungsi beban. Berdasarkan metode ini, beban dikumpulkan sesuai fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan atau, sebagai contoh, biaya aktivitas distribusi atau aktivitas administrasi. Sekurang-kurangnya, entitas harus mengungkapkan biaya penjualannya sesuai metode ini terpisah dari beban lainnya. 2. Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba SAK ETAP mengizinkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan
24
perubahan ekuitas jika perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi. Entitas menyajikan di laporan laba rugi dan saldo laba, pos-pos berikut sebagai tambahan atas informasi yang disyaratkan, yaitu: 1. Saldo laba pada awal periode pelaporan. 2. Dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode. 3. Penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu. 4. Penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi. 5. Saldo laba pada akhir periode pelaporan.
II.1.17 Perubahan Kebijakan Akuntansi (SAK ETAP. 2009: 23-27) Entitas harus mengubah kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut disyaratkan berubah sesuai SAK ETAP atau akan menghasilkan laporan keuangan yang menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan mengenai pengaruh transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas. Jika SAK ETAP mengizinkan pemilihan perlakuan akuntansi, termasuk dasar pengukuran untuk transaksi tertentu, maka hal tersebut adalah perubahan kebijakan akuntansi. 1.
Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi Entitas harus mencatat perubahan kebijakan sebagai berikut: 25
1. Entitas harus menerapkan perubahan kebijakan akuntansi sebagai akibat perubahan persyaratan dalam SAK ETAP sesuai dengan ketentuan transisinya. 2. Entitas harus menerapkan seluruh perubahan kebijakan akuntansi lainnya secara retrospektif. 2.
Penerapan Retrospektif Jika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas
harus menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk informasi komparatif periode lalu untuk tanggal paling awal dimana hal tersebut adalah praktis, seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut telah diterapkan sebelumnya. Jika tidak praktis untuk menentukan dampak terhadap periode individual dari perubahan kebijakan akuntansi untuk informasi komparatif satu atau lebih periode lalu yang disajikan, maka entitas harus menerapkan kebijakan akuntansi baru atas nilai tercatat aset dan kewajiban pada periode sajian paling awal dimana penerapan retrospektif adalah praktis (mungkin periode berjalan) dan membuat penyesuaian korespendensi ke saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh. 3.
Pengungkapan Perubahan Kebijakan Akuntansi Ketika penerapan awal SAK ETAP atau perubahannya mempunyai pengaruh ke
periode berjalan atau periode lalu, maka entitas harus mengungkapkan hal-hal dibawah ini: 1. Sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. 2. Untuk periode berjalan dan setiap periode lalu yang disajikan, jika praktis, jumlah penyesuaian untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh.
26
3. Jika praktis, jumlah penyesuaian terkait dengan periode sebelumnya yang disajikan. 4. Penjelasan jika tidak praktis untuk menetukan jumlah yang diungkapkan pada poin 2 dan 3.
II.1.18 Ketentuan Transisi (SAK ETAP. 2009: 164) Entitas menerapkan SAK ETAP secara retrospektif, namun jika tidak praktis, maka entitas diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP secara prospektif. Entitas yang menerapkan secara prospektif dan sebelumnya telah menyusun laporan keuangan, maka: 1.
Mengakui semua aset dan kewajiban yang pengakuannya dipersyaratkan dalam SAK ETAP.
2.
Tidak mengakui pos-pos sebagai aset atau kewajiban jika SAK ETAP tidak mengizinkan pengakuan tersebut.
3.
Mereklasifikasikan pos-pos yang diakui sebagai suatu jenis aset, kewajiban, atau komponen ekuitas berdasarkan kerangka pelaporan sebelumnya, tetapi merupakan jenis aset, kewajiban, atau komponen ekuitas yang berbeda berdasarkan SAK ETAP.
4.
Menerapkan SAK ETAP dalam pengukuran seluruh aset dan kewajiban yang diakui.
Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pada saldo awal neracanya berdasarkan SAK ETAP mungkin berbeda dari yang digunakan untuk tanggal yang sama dengan menggunakan kerangka pelaporan keuangan sebelumnya. Hasil penyesuaian yang muncul dari transaksi, kejadian, atau kondisi lainnya sebelum
27
tanggal efektif SAK ETAP, diakui secara langsung pada saldo laba pada tanggal penerapan SAK ETAP.
II.1.19 Tanggal Efektif (SAK ETAP. 2009:166) SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan dini diperkenankan. Jika SAK ETAP diterapkan dini, maka entitas harus menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010.
II.1.20 Gambaran Umum Aktivitas Entitas Perkebunan Sesuai dengan objek yang menjadi penelitian ini adalah merupakan entitas yang bergerak dalam agribisnis atau perkebunan, yakni perkebunan kelapa sawit yang mana dalam pendirian entitas perkebunan kelapa sawit tersebut haruslah mendapatkan izin secara resmi dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), dengan ini peneliti mendeskripsikan secara detail untuk perlakuan akuntansi entitas perkebunan yang telah ditetapkan secara resmi oleh BAPEPAM sebagai suatu bahan pembanding agar dalam perlakuan akuntansinya tidak melenceng dari ketentuan yang berlaku secara umum. Industri perkebunan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan sektor industri lain, yang ditunjuk oleh adanya aktivitas pengelolaan dan transformasi biologis atas tanaman untuk menghasilkan produk yang akan dikonsumsi atau diproses lebih lanjut. Kegiatan insutri perkebunan pada umumnya dapat digolongkan menjadi: 28
1. Pembibitan dan penanaman, yaitu proses pengelolaan bibit tanaman agar siap untuk ditanam dan diikuti dengan proses penanaman. 2. Pemeliharaan, berupa pemeliharaan tanaman melalui proses pertumbuhan dan pemupukan hingga dapat menghasilkan produk. 3. Pemungutan hasil, yaitu proses pengambilan atau panen atas produksi tanaman untuk kemudian dijual atau dibibitkan kembali. 4. Pengemasan dan pemasaran, yaitu proses lebih lanjut yang dibutuhkan agar produk tersebut siap dijual. Dalam kegiatannya, perusahaan perkebunan seringkali bekerja sama dengan masyarakat setempat dan pihak terkait lainnya. Kerja sama tersebut merupakan karakteristik tambahan sektor perkebunan yang tercermin dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan.
II.1.21 Standar Akuntansi Keuangan Untuk Perkebunan Di dalam Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan di Indonesia, belum ada pernyataan yang spesifik yang mengatur mengenai perlakuan akuntansi khusus bagi entitas perkebunan. Selama ini hanya ada PSAK 32 yang mengatur mengenai akuntansi kehutanan, yang juga ikut diterapkan dalam industri perkebunan. PSAK 32 sudah dicabut oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan tidak dipergunakan lagi sebagai suatu standar akuntansi di Indonesia. Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan bagi entitas perkebunan dilakukan berdasarkan penyesuaian terhadap konsep dan prinsip umum mengenai pelaporan keuangan yang dijelakan pada PSAK No. 1.
29
Berdasarkan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Nomor SE-02/PM/2002 pada 27 Desember 2002 adapun penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas perkebunan di Indonesia berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan yakni sebagai berikut: 1. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam rangka membuat keputusankeputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung-jawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 2. Manajemen Emiten atau Perusahaan Publik bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. 3. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahaan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 4. Laporan keuangan harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan dibuat selain dalam bahasa Indonesia, maka laporan keuangan tersebut harus memuat informasi yang sama. 5. Mata uang pelaporan perusahaan Indonesia adalah Rupiah. Perusahaan dapat menggunakan mata uang selain rupiah sebagai mata uang pelaporan hanya apabila mata uang tersebut memenuhi kriteria mata uang fungsional. 6. Tahun buku perusahaan mencakup periode satu tahun. Apabila dalam keadaan luar biasa, tahun buku perusahaan berubah dan laporan keuangan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau pendek dari periode satu tahun maka sebagai
30
tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan: 1. Alasan perubahan tahun buku. 2. Alasan penggunaan tahun buku yang lebih panjang atau pendek dari periode satu tahun. 3. Fakta bahwa jumlah komparatif dalam laporan keuangan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan. 7. Penyajian secara wajar, yaitu: 1. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, arus kas perusahaan dengan disertai pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK. 2. Informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan sesuai dengan ketentuan Bapepam dan Bursa Efek Jakarta (yang sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia) yang terkait dengan laporan keuangan, serta yang sesuai dengan praktik akuntansi yang lazim berlaku di pasar modal tetap dilakukan
untuk
menghasilkan
penyajian
yang
wajar
walaupun
pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh PSAK. 3. Penyajian aktiva lancar terpisah dari aktiva tidak lancar dan kewajiban lancar terpisah dari kewajiban tidak lancar. Aktiva lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya. 4. Saldo transaksi sehubungan dengan kegiatan operasi normal perusahaan, disajikan pada neraca secara terpisah antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak ketiga pada masing-masing akun.
31
5. Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Perusahaan menyajikan di laporan laba rugi, rincian beban dengan menggunakan klasifikasi yang didasarkan pada fungsi beban di dalam perusahaan, sedangkan pada catatan dalam laporan keuangan beban tersebut dirinci menurut sifatnya. 6. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping tiu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi pada setiap halaman laporan keuangan: 1. Nama perusahaan pelapor atau identitas lain. 2. Cakupan laporan keuangan, yakni mencakup hanya satu entitas atau beberapa entitas. 3. Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan harus sesuai dan tepat bagi setiap komponen laporan keuangan. 4. Mata uang pelaporan. 5. Satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. 7. Laporan arus kas harus disajikan dengan menggunakan metode langsung (direct method). 8. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang sifatnya memberikan penjelasan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif terhadap laporan
keuangan, sehingga
menghasilkan penyajian yang wajar. 9. Pengungkapan dengan menggunakan kata “sebagian” tidak diperkenankan untuk menjelaskan adanya bagian dari suatu jumlah. Pengungkapan hal tersebut harus dilakukan dengan mencantumkan jumlah atau presentase.
32
10. Perubahan akuntansi dan kesalahan mendasar harus diperlakukan sebagai berikut: 1. Perubahan estimasi akuntansi atau suatu estimasi revisi jika terjadi perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena adanya informasi baru, bertambahnya pengalaman atau perkembangan lebih lanjut. Dampak perubahan ini harus diperlakukan secara prospektif. 2. Perubahan kebijakan akuntansi dapat dilakukan hanya jika penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku, atau jika diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keunagn suatu perusahaan. 3. Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan atau kelalaian. Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan mendasar harud diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali (restatement) untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode penyajian sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode. Pengecualian dilakukan apabila dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur dalam ketentuan masa transisi penerapan standar akuntansi keuangan baru. 11. Bila perusahaan melakukan penyajian kembali (restatement) laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya, maka penyajian kembali tersebut
berikut
nomor
catatan
atas
laporan
keuangan
yang
33
mengungkapkannya harus disebutkan pada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas yang mengalami perubahan. 12. Pada setiap halaman neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas harus diberi pernyataan bahwa “catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan”. 13. Catatan atas laporan keuangan harus mengungkapkan secara terpisah jumlah dari setiap jenis transaksi dan saldo dengan para direktur, karyawan, komisaris, pemegang saham utama, atau pendapatan dan beban. Apabila jumlah transaksi untuk masing-masing kategori tersebut dengan pihak tertentu melebihi Rp1.000.000000,00 (satu miliar rupiah), maka jumlah tersebut harus disajikan secara terpisah dan nama pihak tersebut harus diungkapkan. Yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. VIII.G.7, yaitu: 1. Perusahaan yang melalui suatu atau lebih perantara, mengendalikan , atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies, subsidiaries, dan fellow subsidiaries). 2. Perusahaan asosiasi (associated company). 3. Perorangan yang memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari orang perseorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi orang perseorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor).
34
4. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan taggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengedalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang perseorangan tersebut. 5. Perusahaan yang terdapat suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh setiap orang yang diuraikan dalam 3 atau 4, atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaanperusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaanperusahaan yang mempunyai anggota kunci yang sama dengan perusahaan pelapor. Dalam transaksi benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud adalam peraturan Bapepam
No. IX E.1 atau transaksi material
sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam No. IX E.2 maka pada pos yang memuat transaksi tersebut harus diungkapkan transaksi, nilai dan tanggal RUPS yang menyetujui transaksi tersebut. Dengan demikian kebijakan akuntansi yang dapat diterapkan untuk pelaporan keuangan, yaitu: 1. Manajemen memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan memenuhi ketentuan dalam PSAK dan peraturan Bapepam. 2. Apabila PSAK dan peraturan Bapepam belum mengatur masalah pengakuan, pemgukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka manajemen harus menetapkan kebijakan yang memberikan
35
kepastian bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk mengambil keputusan dan dapat diandalkan, dengan pengertian: 1. Mencerminkan
kejujuran
penyajian
hasil dan
posisi keuangan
perusahaan. 2. Menggambarkan, substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumannya. 3. Netral yaitu bebas dari keberpihakan. 4. Mencerminkan kehati-hatain. 5. Mencakup semua hal yang material. Manajemen menggunakan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan akuntansi
yang
memberikan
informasi
yang
bermanfaat
dengan
memperhatikan: 1. Persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait. 2. Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aktiva, kewajiban, penghasilan, dan beban yang ditetapkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. 3. Pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik entitas yang lazim sepanjang konsisten dengan angka 1 dan 2. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antara periode harus konsisten, kecuali: 1. Terjadi perubahan yag signifikan terhadap sifat operasi perusahaan atau perubahan penyajian akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatu transaksi atau peristiwa. 36
2. Perubahan tersebut dipersyaratkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk diwajibkan oleh suatu ketentuan perundangundangan. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah maka penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding. Sifat, jumlah, serta alasan reklasifikasi harus diungkapkan. Apabila reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan maka alasannya harus diungkapkan.
II.2 Metodologi Penelitian
II.2.1 Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan terhitung mulai Oktober 2012 sampai dengan Januari 2013. Dengan menggunakan Time Horizon secara longitudinal. Time Horizon secara longitudinal ini dalam artian pada saat pengambilan data dan menganalisa data dilakukan secara berkala atau berkali-kali dengan melihat data saat ini dan tahuntahun sebelumnya dan mulai membandingkan data-data yang ada pada perusahaan tersebut kemudian menganalisanya sesuai dengan prosedur dalam penyelesaian penelitian.
37
