Bab 2 Landasan Teori
2.1
Teori Akuntansi Teori akuntansi merupakan penalaran logis dalam bentuk seperangkat
prinsip luas yang memberikan kerangka acuan umum yang dapat digunakan untuk menilai praktek akuntansi memberi arah pengembangan prosedur dan praktek baru. Tujuan teori akuntansi adalah untuk memberikan seperangkat prinsip logis yang saling berkaitan, yang membentuk kerangka acuan umum bagi penilaian dan pengembangan praktek akuntansi yang sehat. Dalam pengembangan teori akuntansi selain pertimbangan kemampuan untuk menjelaskan atau meramalkan, juga harus dipertimbangkan kesanggupan teori tersebut untuk mengukur risiko, atau probabilitas prediksi untuk berfungsi sebagai pernyataan yang tepat atas kejadian di masa depan. Sampai saat ini Indonesia masih belum berupaya secara intensif untuk merumuskan teori atau standar akuntansinya sendiri. Kita masih tetap menggunakan teori atau standar akuntansi Amerika atau yang terakhir dari IASC (International Accounting Standard Committee) sebagai dasar pengembangan akuntansi di tanah air. Standar akuntansi keuangan maupun pernyataan standar pemeriksaaan masih mengadopsi atau menterjemahkan standar serat pedoman dari Amerika atau IASC dengan berbagai modifikasi minor. Upaya yang baru dilakukan oleh profesi akuntansi adalah perumusan prinsip akuntansi Indonesia namun belum menyentuh dasar teori akuntansinya. Tingkatan Teori Akuntansi : 1. Teori Sintaktis (teori yang berhubungan dengan struktur akuntansi) Teori yang mencoba menerapkan praktek akuntasi yang sedang berjalan dan
meramalkan
bagaimana
akuntan
harus
bereaksi
terhadap
situasi-situasi tertentu, atau bagaimana mereka akan melaporkan kejadian-kejadian tertentu. Misal : dalam periode harga yang melambung tinggi LIFO akan cenderung menghasilkan laba yang lebih rendah dibandingkan metode FIFO.
7
8
2. Teori Semantis (teori interpretasional) Teori yang berkonsentrasi pada hubungan antara gejala (obyek atau kejadian) dan istilah atau simbol yang menunjukannya. Misal : interpretasi aktiva adalah nilai tersebut menunjukkan nilai manfaat di masa yang akan datang, konsep laba, konsep nilai. 3. Teori Pragmatik (teori perilaku/behavioral theories) Teori yang menekankan pengaruh laporan serta ikhtisar akuntansi terhadap perilaku atau keputusan, mengukur dan menilai pengaruh ekonomik, psikologis dan sosiologis dari prosedur akuntansi alternatif dan media pelaporannya. 2.1.1
The Theories of Regulation Relevant to Accounting and Auditing Setiap periode, hampir semua perusahaan, perusahaan swasta umum
maupun perusahaan yang tercatat di bursa efek akan membuat laporan keuangan baik kuartalan maupun tahunan. Perusahaan menyediakan laporan keuangan antara lain untuk instansi pemerintah terkait ataupun bursa efek. Tujuan dari teori adalah untuk menerangkan dan memprediksi fenomena dalam dunia nyata. Dalam teori pasar modal menyebutkan bahwa para manager mempunyai banyak insentif untuk secara sukarela menyediakan informasi akuntansi ke pihak eksternal serta menyediakan informasi yang akan diaudit oleh auditor independen. Beberapa teori yang relevan untuk memahami pengaturan mengenai pelaporan keuangan yaitu teori efisiensi pasar, teori agensi, dan teori pengaturan (teori: public interest, regulatory capture, dan private interest). 1. Theory of Efficient Markets Beberapa ekonomis penganut pasar bebas menyatakan bahwa pasar akan berfungsi sempurna jika pemerintah tidak melakukan intervensi, dimana supply dan demand yang akan menggerakan pasar. Namun demikian, pemerintah aktif melakukan intervensi ke pasar dalam upaya untuk membantu pengembangan pasar dan mensukung pertumbuhan ekonomi. Keberadaan pasar yang wajar dan transparan merupakan keseimbangan antara kesempatan meningkatkan kekayaan dan perlindungan investor.
9
Akuntasi dilihat sebagai industry informasi; dimana bisnis dari akuntansi adalah menyediakan informasi. Para penganut pasar bebas menyatakan bahwa karena terdapat supply dan demand atas informasi akuntansi, maka equilibrium price secara teori dapat ditemukan dalam laporan akuntansi. Pasar bebas akan menentukan tipe data apa dan standar apa yang harus digunakan dalam laporan akuntansi. Namun, lembaga pengatur tidak akan melepaskan kewenangannya dalam akuntansi. Teori yang dikemukakan oleh penganut pasar bebas tidak akan bekerja karena mekanisme pasar tidak akan dapat mencapai harga equilibrium yang ideal secara sosial atas informasi akuntansi karena beberapa alasan yaitu: a. Informasi akuntansi tidak bisa disamakan dengan produk lainnya karena informasi akuntansi adalah barang “public”. Jika informasi di sampaikan oleh perusahaan, maka informasi tersebut akan tersedia bagi siapa saja. Peran pemerintah/regulator adalah melakukan inetervensi agar perusahaan menghasilkan informasi penting yang dibutuhkan pasar dan untuk mendukung tercapainya pasar modal yang efisien. b. Suatu perusahaan punya monopoli atas supply informasi sehinga terdapat kemungkinan perusahaan “underproduce” dan jual pada harga yang tinggi. Dalam pandangan kemasyarakat, laporan yang diwajibkan akan dapat menyediakan informasi dengan biaya yang rendah. c. Bahkan jika informasi akuntansi terdapat dalam pasar bebas, pengaturan tetap diperlukan karena para pengguna bisa tidak setuju dengan informasi yang disediakan oleh perusahaan, dan perusahaan bisa tidak setujua dengan prosedur dalam menghasilkan informasi akuntansi tersebut. Nilai informasi akan tinggi jika pengguna dapat memperbandingkan informasi akuntansi dengan informasi dari perusahaan lainnya.
2. Agency Theory Permintaan informasi keuangan dapat dikategorikan untuk membantu atau untuk tujuan pembuatan keputusan. Teori agensi terutama mempertimbangkan permintaan bantuan atas informasi. Teori agensi
10
berkonsentrasi terhadap hubungan dimana kesejahteraan seseorang (contoh: pemilik perusahaan) dipercayakaan kepada pihak lain atau agen (contoh:
manager).
Permintaan
informasi
berhubungan
dengan
keinginan untuk memotivasi agen dan mendistribusikan risiko secara efisien. Informasi akan berharga jika informasi tersebut dapat memperbaiki alokasi sumber daya dan risiko dalam suatu ekonomi sehingga mengurangi ketidakpastian. Ketidakpastian dalam teori agensi dapat diklasifikasikan menjadi ex ante dan ex post. a. Ex ante merupakan ketidakpastian yang terjadi pada waktu suatu keputusan akan dibuat, sebagai contohnya adalah kejadian yang tidak dapat dikontrol yang akan mempengaruhi suatu produksi. b. Ex post merupakan ketidakpastian yang terjadi setelah keputusan dibuat. Teori agensi memfokuskan pada dampak dari alternative laporan ex post yang mempengaruhi ketidakpastian ex post. Atkinson dan Feltham melihat peran penyusun standar (standard setting) sebagai indikasi dimana peningkatan kesejateraan dapat dicapai dari suatu kebijakan pelaporan keuangan. Sebagai contoh kebijakan A akan lebih baik daripada kebijakan B jika kebijakan A menghasilkan alokasi sumber daya dan risiko yang efisien. Teori agensi memberikan kerangka untuk mempelajari kontrak antara principal dan agen dan untuk memprediksi konsekuensi ekonomi dari standar-standar. Sebagai sutu contoh para manager umumnya diikat untuk melaporkan keuntungan, dalam situasi ini, satu tipe/bentuk relationship contract adalah antara penguna data akkuntansi dan perusahaan.
3. Theories of Regulation Teori pengaturan menyediakan pandangan bagaimana dan mengapa terdapat pengaturan atas laporan keuangan. a. Publicly Theory Alasan ekonomi utama bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pada berbagai pasar adalah untuk memberikan perlindungan ke konsumen dengan tetap menjamin perningkatan kinerja ekonomi. Teori kepentingan public didasarkan pada asumsi bahwa pasar
11
ekonomi adalah subject dari ketidaksempurnaan pasar atau kegagalan pasar, yang jika tidak dikoreksi maka akan menghasilkan ketidakadilan dan ketidakefisiennya outcomes. Disamping itu, hal tersebut juga didasarkan pada tiga asumsi yaitu kepentingan konsumen diimplementasikan dalam kegiatan yang legal seperti operasi di dalam pasar; terdapat agen-agen (pengusaha dan kelompok-kelompok kepetingan public) yang akan mencari pengaturan atas nama “kepentingan publik”; Pemerintah tidak punya peran yang independen dalam perkembangan pengaturan karena adanya permintaan dari para agen atas nama “kepentingan publik”. b. Regulatory Capture Theory Dalam teori “capture” menyatakan bahwa pihak-pihak (akuntan atau perusahaan swasta) yang menjadi subjek dari pengaturan akan berusaha mencari cara untuk mengontrol pemerintah dalam proses pengaturan, meskipun tujuan awalnya suatu pengaturan adalah untuk melindungi “kepentingan publik”. Teori ini mengasumsikan bahwa individual adalah pihak rasional secara ekonomi oleh karena itu mereka akan mengejar kepentingan mereka. Mereka akan bertindak untuk meningkatkan dan melindungi kekayaan mereka dengan cara mencari kontrol atas lembaga pemerintah. Sebagai contoh: pihak-pihak tertentu akan berusaha melakukan lobby sehingga dapat mendikte aktifitas dan program pemerintah atau melakukan sharing prespektif dengan regulator sehingga regulator dapat memberikan peraturan yang pihak-pihak tersebut inginkan. c. Private Interest Theory Teori ini merespon atas ketidakpuasan dari dua teori sebelumnya karena dalam teori private interest menyatakan bahwa peraturan timbul sebagai respon dari pemerintah atas permintaan publik untuk membenahi praktek ketidakefisienan atau ketidakadilan yang dilakukan sektor swasta. Teori ini dikritisi oleh George Stigler dimana pemerintah mempunyai kekuatan untuk memaksa (power to coerce) dan akan melaksanakan kekuatannya dalam cara yang terbaik sesuai dengan tujuan pemerintah. Power to coerce dapat
12
menjadi acaman bagi pemerintah untuk tidak mengatur kepentingan public tetapi merespon kepentingan kelompok yang mempunyai kekuatan pengambilan suara/voting power. Pengaturan dapat secara sederhana dilihat sebagai alat untuk transfer keuntungan dari suatu kelompok tertentu dalam bentuk subsidi, harga tetap, menhalangi adanya produk substitusi, dimana kelompok tertentu tersebut akan bersedia memberkan suaranya ke suatu politik tertentu.
Dari penjelesan-penjelasan di atas mengenai teori akuntansi, maka teori akuntansi yang mendasari penelitian ini adalah teori agensi (agency theory), dimana teori ini membantu untuk memahami peranan dari infromasi keuangan dan insentif untuk menghasilkannya.
2.2
Laporan Keuangan
2.2.1
Pengertian Laporan Keuangan Laporan
penting
keuangan
merupakan
suatu
instrumen
yang
sangat
untuk menilai kinerja keuangan perusahaan maupun instansi tertentu
dalam satu periode akuntansi. Laporan keuangan ini menunjukkan sejarah kuantitatif perusahaan dalam bentuk satuan uang (Weygandt dan Kieso, 2010). Menurut IAI (2009), tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban pengelola perusahaan oleh manajemen atas sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Selain itu, perusahaan dianjurkan untuk menyajikan laporan keuangan yang menjelaskan karakteristik utama yang mempengaruhi kinerja keuangan, posisi keuangan perusahaan dan kondisi ketidakpastian.
2.2.2
Pentingnya Laporan Keuangan Kegiatan ekonomi suatu perusahaan bersifat kontinyu atau berlangsung
terus-menerus tanpa berhenti, dimana biaya juga akan terus mengalir, demikian juga dengan pendapatan akan berlangsung silih berganti dengan terjadinya biaya. Dengan adanya laporan keuangan setiap periode tersebut, perusahaan tidak hanya dapat mengetahui berapa untung dan ruginya saja, tetapi juga akan dapat mengetahui
13
sampai seberapa jauh tingkat kemajuan perusahaan tersebut. Tidak hanya itu saja, laporan keuangan juga dapat membantu dalam usaha perkembangan perusahaan selanjutnya. Misalkan dalam suatu periode tertentu perusahaan mengalami kerugian, maka sebab-sebab dari kerugian tersebut dapat dilacak melalui laporan keuangan, apakah karena kurang efisiensinya biaya yang yang dikeluarkan bila dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, sehingga perusahaan dapat membenahi kesalahan tersebut pada periode selanjutnya. Salah satu fungsi laporan keuangan yang tidak kalah pentingnya adalah laporan keuangan untuk tujuan ekstern. Seperti kita ketahui, dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya perusahaan akan dihadapkan pada tantangan yang harus dihadapinya, misalnya adalah persaingan. Untuk mengatasi persaingan, selain dengan meningkatkan kualitas produksinya, salah satunya adalah dengan cara perluasan dan pengembangan perusahaan, dimana dalam hal ini perusahaan akan membutuhkan modal yang lebih besar, atau juga tenaga kerja yang lebih banyak. Di sini laporan keuangan akan mempunyai peranan penting untuk mendapatkan hal-hal yang diperlukan untuk kepentingan ekspansi tersebut, karena para kreditur tidak akan begitu saja memberikan pinjaman perusahaan. Demikian juga para investor, tidak akan begitu saja menginvestasikan uangnya dalam suatu perusahaan tanpa ingin mengetahui lebih dulu bagaimana keadaan sebenarnya dari perusahaan tersebut, apakah di masa depannya perusahaan tersebut dapat memberikan harapan yang baik ataukah sebaliknya. Para investor pasti ingin mengetahui sampai seberapa jauh kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Demikian juga dengan para calon tenaga kerja yang pasti ingin mengetahui sampai seberapa jauh perusahaan dapat memberikan jaminan sosial terhadap para pekerjanya. Dengan melihat uraian di atas tersebut, maka pelaporan pendapatan merupakan hal yang sangat penting dalam laporan keuangan, meskipun fungsi lain dari laporan keuangan tidak kalah pentingnya. Dalam laporan keuangan, laporan pendapatan akan terlihat dalam laporan laba-rugi perusahaan.
2.2.3
Komponen Laporan Keuangan Menurut PSAK 1 (Revisi 2009) laporan keuangan yang lengkap terdiri dari
komponen-komponen berikut ini: 1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode, yang terdiri dari: a) Aset yang diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar;
14
b) Liabilitas yang diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang; c) Ekuitas yang diklasifikasikan menjadi hak non pengendali dan ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk. 2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode. Entitas yang
menyajikan diakui
dalam
seluruh
pos
pendapatan
dan
beban
satu periode.:
a) Dalam bentuk satu laporan laba rugi komprehensif,atau b) Dalam bentuk dua laporan: (i) Laporan yang menunjukkan komponen laba rugi (laporan laba rugi terpisah); (ii) Laporan
yang
dimulai
dengan
laba
rugi
dan
menunjukkan komponen pendapatan komprehensif lain (laporan pendapatan komprehensif). 3. Laporan perubahan ekuitas selama periode. Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan: a) Total
laba
rugi
menunjukkan
komprehensif
selama
suatu
periode, yang
secara terpisah total jumlah yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali; b) Untuk
tiap
retrospektif
komponen atau
ekuitas,
pengaruh
penyajian kembali secara
penerapan
retrospektif yang
diakui sesuai dengan PSAK 25; c) Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari laba rugi; masing-masing pos pendapatan komprehensif lain; dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan
hak
kepemilikan
pada
entitas
anak
yang
tidak
menyebabkan hilang pengendalian. 4. Laporan Arus kas selama periode Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. PSAK 2
15
mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi arus kas. 5. Catatan atas laporan keuangan a) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan; b) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan; dan c) Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.
2.2.4
Karakteristik Laporan Keuangan Dalam PSAK No. 1 tahun 2009, terdapat karakteristik kualitas laporan
keuangan sebagai berikut: 1. Dapat dipahami Kualitas yang paling penting yakni, informasi laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai laporan keuangan. Dalam hal ini diasumsikan bahwa pemakai memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut. 2. Relevan Relevan maksudnya adalah ketika informasi
memenuhi kebutuhan
pengguna dalam proses pengambilan keputusan dan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai, dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan. 3. Materialitas Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. 4. Keandalan Informasi memiliki kualitas andal (realibel) jika bebas dari pengertian yang
menyesatkan,
kesalahan
material,
dan
dapat
diandalkan
penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful
16
representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan untuk disajikan. 5. Penyajian Jujur Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan pada umumnya tidak luput dari resiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari pada apa yang seharusnya digambarkan. Hal tersebut terjadi bukan disebabkan karena kesenjangan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasikan transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut. 6. Substansi Mengungguli Bentuk Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. 7. Netralitas Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu yang berkepentingan. 8. Pertimbangan Sehat Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. 9. Kelengkapan Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.
2.2.5
Konsep Penyusunan Laporan Keuangan Sebagai suatu komoditi, laporan keuangan yang dihasilkan sendiri oleh
manajemen, yang kegunaannya akan dikonsumsi oleh banyak pihak, harus disajikan dengan cara-cara dan prosedur-prosedur tertentu berdasarkan suatu pedoman yang
17
berlaku. Jadi, penyajian laporan keuangan tidak bisa secara operasional tanpa mengikuti aturan tersebut. Catatan akuntansi harus mencakup keseluruhan aktifitas yang dibutuhkan untuk memberikan kepada manajemen berbagai macam informasi untuk perencanaan, pengendalian dan pelaporan keadaan serta operasi perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah suatu rangkuman dari keseluruhan aktifitas yang dapat menaikkan ataupun menurunkan berbagai aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan selama suatu periode tertentu. Proses penyajian terdiri dari dua tahap. Tahap pertama disebut tahap pencatatan (recording phase) sedangkan tahap kedua adalah tahap pengikhtisaran (summmarizing phase). Masing-masing tahap saling berkaitan dan tidak bisa saling mendahului karena tidak mungkin laporan keuangan disusun tanpa adanya suatu aktifitas. Tahap-tahap ini yang dikenal dengan istilah proses akuntansi atau siklus akuntansi. Neraca merupakan laporan penyajian posisi harta, dan hak milik atau pemegang saham, pada saat tertentu yang disusun secara sistematis dan dapat dimengerti. Adapun konsep-konsep yang melandasi penyusunan neraca adalah sebagai berikut ini: 1. Konsep konsistensi (consistency concepts) 2. Konsep unit pengukuran (measurement concepts) 3. Konsep kesatuan usaha (business entity concepts) 4. Konsep kelangsungan usaha (going concern concepts) 5. Konsep harga pokok (cost concepts) Sedangkan untuk penyusunan perhitungan laba rugi harus dilandasi dengan konsepkonsep dasar akuntansi di bawah ini: 1. Konsep koservatisme (conservatism concepts) 2. Konsep materialitas (materiality conceps) 3. Konsep pengungkapan yang memadai 4. Konsep penandingan (matching consepts) 5. Konsep periode waktu (time period concepts)
2.3
Pendapatan Salah satu pertimbangan yang paling mendasar bagi pihak yang akan
mengambil keputusan memasuki sebuah bisnis adalah jumlah pendapatan yang akan diperoleh dari operasi usaha dalam periode tertentu. Pertumbuhan pendapatan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan jasa perusahaan
18
tersebut. Pertumbuhan pendapatan yang konsisten, dan juga pertumbuhan keuntungan, dianggap penting bagi perusahaan yang dijual sahamnya kepada publik, karena semua itu ditujukan agar menarik para investor untuk berinvestasi ke dalam perusahaan tersebut. Menurut Keiso, Weygandt, dan Warfield (2011:955) pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi selama satu periode yang timbul dalam aktivitas normal suatu entitas ketika arus masuk mengakibatkan kenaikan ekuitas, selain kenaikan yang berkaitan dengan kontribusi dari peserta ekuitas. Setiap laporan laba rugi dimulai dengan total pendapatan, karena itu diperlukan suatu pengakuan dan pengukuran pendapatan, karena ada pendapatan yang dapat direalisasi dan ada pendapatan yang masih dalam proses. Agar dapat dilaporkan pada laporan keuangan, maka diperlukan suatu pengakuan dan pengukuran pendapatan. Untuk itu, ada dua macam pengakuan pendapatan yang umum dikenal, yang pertama yakni pengakuan dengan metode accrual basic yakni pendapat yang dicatat atau diakui pada saat pendapatan dihasilkan tanpa memperhatikan kapan pendapatan itu diterima, yang kedua yakni pengakuan dengan metode cash basis yaitu pendapatan yang dicatat atau diakui pada saat diterima dan beban diakui pada saat dibayar.
2.4
Sewa Sewa menurut PSAK No.30 paragraf 04 adalah suatu perjanjian dimana
lessor memberikan kepada lessee hak untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Bragg (2011:333) menjelaskan bahwa sebuah sewa (lease) adalah suatu perjanjian,
dimana
lessor
menyetujui
untuk
memberikan
lessee
untuk
menggunakan suatu aset untuk periode waktu yang dinyatakan dalam pertukaran, untuk sebuah atau lebih pembayaran. Sewa dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu sewa pembiayaan (finance lease) dan sewa biasa (operating lease). Klasifikasi sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya.
19
1. Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Dalam sewa jenis ini, perusahaan sewa adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan sewa sebagai pemilik barang modal tersebut melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi sewa. Selama masa sewa itu berjalan, penyewa melakukan pembayaran sewa secara berkala yang jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (kalau ada), yang akan mencakupi pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan pendapatan perusahaan sewa. 2. Sewa Biasa (Operating Lease) Dalam sewa ini, perusahaan sewa membeli barang modal dan selanjutnya menyewakan kepada penyewa. Berbeda dengan sewa pembiayaan, jumlah seluruh pembayaran sewa berkala dalam sewa biasa tidak mencakupi jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Perbedaan ini disebabkan oleh perusahaan sewa yang mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang modal yang disewakan, atau melalui beberapa kontral/sewa lainnya. Dalam sewa biasa dibutuhkan keahlian khusus dari perusahaan sewa untuk memelihara dan memasarkan kembali barang modal yang disewakan. Berbeda dengan sewa pembiayaan, perusahaan sewa dalam sewa biasa, biasanya bertanggung jawab atas biaya-biaya pelaksanaan sewa, seperti asuransi, pajak, dan pemeliharaan barang modal yang bersangkutan. Dengan kata lain pada sewa operasi, lessor bertanggung jawab atas perawatan barang yang disewakan, dalam hal ini secara jelas tidak ditentukan adanya nilai sisa serta hak opsi bagi lessee, sehingga tidak terdapat pemindahan kepemilikan.
PSAK No. 30 Paragraf 08, suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan (finance lease) jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi (operating lease) jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset
20
Dalam PSAK No.30 Paragraf 10 dijelaskan bahwa transaksi sewa akan dikelompokkan sebagai sewa pembiayaan bagi perusahaan sewa apabila memenuhi kriteria berikut ini. 1.
Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa.
2.
Lessee memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan.
3.
Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomik aset meskipun hak milik tidak dialihkan.
4.
Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan, dan
5.
Aset
sewaan
bersifat
khusus
dan
hanya
lessee
yang dapat
menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. Jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan, sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi.
2.4.1
Perjanjian Sewa Dalam Keputusan Menteri Keuangan No 1169/KMK.01/1991 tentang
Kegiatan Sewa Guna Usaha (leasing) Bab III Pasal 9, memuat tentang ketentuan perjanjian sewa guna usaha, sebagai berikut: 1. Setiap transaksi sewa-guna-usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian sewa-guna-usaha (lease agreement). 2. Perjanjian
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(1)
Pasal
ini
sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut : a. Jenis transaksi sewa-guna-usaha; b. Nama dan alamat masing-masing pihak; c. Nama, jenis, type dan lokasi penggunaan barang modal; d. Harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran sewa-guna-usaha angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa-guna-usaha, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal yang disewa-guna-usahakan;
21
e. Masa sewa-guna-usaha; f. Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa-guna-usaha yang dipercepat, dan penetapan kerugian yang harus ditanggung lessee dalam hal barang modal yang disewa-guna-usaha dengan hak opsi hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun; g. Opsi bagi penyewa guna usaha dalam hal transaksi sewa-guna-usaha dengan hak opsi; h. Tanggung
jawab
para
pihak
atas
barang
modal
yang
disewa-guna-usaha. 3. Perjanjian sewa-guna-usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, dan apabila dipandang perlu dapat diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Walaupun suatu aset tertentu diidentifikasikan secara eksplisit dalam perjanjian, namun aset tersebut bukan merupakan subjek sewa jika pemenuhan perjanjian tidak tergantung pada penggunaan aset tersebut, misalnya melibatkan aset lain yang tidak ditentukan dalam perjanjian atau melibatkan pergantian aset yang sama dan sejenis. Jika perjanjian mengandung sewa, maka pihak dalam perjanjian harus menerapkan ketentuan PSAK 30 untuk unsur sewa dalam perjanjian tersebut.
2.4.2
Sewa Tanah dan Bangunan PSAK 30 (revisi 2011) menyatakan bahwa elemen tanah dan bangunan
dalam suatu perjanjian sewa perlu untuk diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi secara terpisah, dengan mempertimbangkan sifat tanah yang memiliki umur ekonomis yang tidak terbatas. Hal ini tidak perlu dilakukan apabila hak atas properti yang diperoleh melalui sewa operasi diklasifikasikan sebagai properti investasi, sesuai dengan PSAK 13 (revisi 2011): Properti Investasi. Untuk pencatatan elemen sewa tanah dan bangunan, pembayaran sewa minimum dialokasikan antara keduanya secara proporsional sesuai dengan nilai wajar relatif bagian perjanjian sewa. Apabila hal ini tidak dapat dilakukan maka seluruh sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, kecuali sangat jelas bahwa kedua elemen tersebut adalah sewa operasi. Untuk perjanjian sewa yang nilai elemen tanahnya tidak material maka kedua elemen dapat diakui sebagai suatu elemen tunggal dan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi.
22
Pembayaran sewa dialokasikan antara elemen tanah dan bangunan secara proporsional sesuai nilai wajar relatif bagian perjanjian sewa pada awal kontrak. Apabila tidak dapat dialokasikan, seluruh sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan kecuali sangat jelas bahwa kedua elemen tersebut adalah sewa operasi. IAS 17 mengatur transaksi sewa atas tanah & bangunan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi sesuai klasifikasi yang ada. PSAK menyesuaikan pengaturan dengan ketentuan IAS 17, namun tetap memperhatikan pengaturan terkait hak atas sewa tanah dalam ISAK 25.
2.4.3
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 30 Menurut ketentuan dalam pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan No.
1251 /KMK.013/1998 tanggal 20 Desember 1988 dinyatakan bahwa sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi sewa guna usaha berada pada perusahaan sewa guna usaha. Dengan demikian, selama jangka waktu sewa guna usaha, hak milik (legal title) atas aktiva yang disewagunausahakan tetap berada pada perusahaan sewa guna usaha meskipun berdasarkan suatu perjanjian sewa guna usaha tanggung jawab atas penggunaan aktiva tersebut diserahkan kepada penyewa guna usaha. Terlepas dari ketentuan tersebut,/ditinjau dari aspek akuntansi, paragraf 35 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomi (economic substance) dari suatu peristiwa/transaksi daripada bentuk hukumnya (legal form). Oleh karena itu, apabila suatu transaksi sewa guna usaha yang berdasarkan makna ekonominya merupakan pemindahan dari seluruh manfaat serta resiko yang melekat pada kepemilikan suatu aktiva, maka transaksi tersebut harus dipandang sebagai sewa pembiayaan. Sebaliknya apabila suatu transaksi sewa guna usaha yang berdasarkan makna ekonominya tidak merupakan suatu pemindahan seluruh manfaat dan resiko yang melekat pada kepemilikan aktiva tersebut, maka transaksi tersebut harus dipandang sebagai transaksi sewa menyewa biasa. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 30 ini dirumuskan berdasarkan beberapa alasan berikut ini: 1. Diperlukan ketegasan tentang perlakuan dan pelaporan transaksi sewa guna
usaha
yang
dapat
mengungkapkan
status
aktiva
yang
23
disewagunausahakan baik bagi perusahaan sewa guna usaha maupun penyewa guna usaha. 2. Perlu adanya pedoman tentang keseragaman perlakuan akuntansi transaksi sewa guna usaha sehingga data keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dianalisis dan ditafsirkan dengan mudah oleh semua pihak yang berkepentingan. 3. Dengan meluasnya transaksi sewa guna usaha di Indonesia setelah kebijakan
deregulasi
dan
debirokratisasi,
maka
perlu
diatur
pengungkapan yang layak dalam standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai laporan keuangan. 2.4.4
Ikhtisar Perbedaan PSAK 30 (Revisi 2011) Dengan PSAK (2007) Secara umum perbedaan antara PSAK 30 (Revisi 2011) dengan PSAK 30
(2007) adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Ikhtisar Perbedaan PSAK 30 (Revisi 2011) dengan PSAK 30 (Revisi 2007) Perihal Sewa
tanah
dan
bangunan
PSAK 30 (Revisi 2011)
PSAK 30 (Revisi 2007)
Elemen tanah dan bangunan
Tanah yang diperoleh dengan Hak
dalam perjanjian sewa dinilai
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau
klasifikasinya secara terpisah
lainnya diperlakukan sesuai dengan
sebagai sewa pembiayaan atau
PSAK 47: Akuntansi Tanah.
sewa
operasi,
dengan
mempertimbangkan bahwa pada umumnya tanah memiliki umur ekonomis yang tidak terbatas. Aset
dalam
sewa
Perlakuan
yang
de-ngan PSAK 58 (revisi 2009):
(a) disajikan
diklasifikasikan
Aset
dijual,
sebagai
Dimiliki
pembiayaan
untuk dijual
dimiliki
akuntansi
Tidak untuk
Lancar Dijual
Operasi yang Dihentikan.
sesuai
yang dan
Perlakuan akuntansi sebagai berikut: aset tersedia untuk
jika
jumlah
tercatatnya
dipulihkan melalui transaksi penjualan (b) diukur sebesar nilai lebih rendah antara jumlah tercatatnya dan nilai wajar
setelah
dikurangi
beban
penjualan; dan (c) Diungkapkan untuk memungkinkan evaluasi
dampak
keuangan
perubahan penggunaan aset.
(Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia (2011), ED PSAK 30 (revisi 2011))
dari
24
2.5
Perlakuan Akuntansi Sewa Bagi Lessor
2.5.1
Pengakuan dan Pengukuran Berikut cara pengakuan dan pengukuran transaksi sewa pada pembukuan
lessor menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 30). 1. Pada Sewa Pembiayaan (Finance Lease) a) Untuk sewa pembiayaan selain yang melibatkan lessor pabrikan atau dealer, biaya langsung awal diperhitungkan sebagai bagian dari pengukuran awal piutang sewa pembiayaan dan mengurangi penghasilan yang diakui selama masa sewa. b) Selisih antara piutang sewa ditambah nilai sisa (harga opsi) dengan perolehan aktiva yang disewakan diperlukan sebagai pendapatan sewa yang belum diakui (unearned lease income). c) Pendapatan sewa yang belum diakui harus dialokasikan secara konsisten sebagai pendapatan tahun berjalan berdasarkan tingkat pengembalian berkala (periodic rate of retur) atas penanaman netto perusahaan sewa. d) Apabila perusahaan sewa menjual barang modal kepada penyewa sebelum berakhirnya masa sewa maka perbedaan antara harga jual dengan penanaman netto dalam sewa pada saat penjualan dilakukan harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian periode berjalan. e) Pendapatan lain yang diterima sehubungan dengan transaksi sewa harus diakui dan dicatat sebagai pendapatan periode berjalan. 2. Pada Sewa Operasi (Operating Lease) a) Barang modal yang disewakan harus diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva sewa berdasarkan harga perolehan. b) Pembayaran sewa (lease payment) selama tahun berjalan yang diperoleh dari penyewa diakui dan dicatat sebagai pendapatan sewa. Pendapatan sewa harus diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa, meskipun pembayaran sewa mungkin dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode. c) Penyusutan aktiva yang disewakan harus dilakukan dalam jumlah yang layak berdasarkan taksiran masa manfaatnya.
25
d) Kalau aktiva yang disewakan dijual maka perbedaan antara nilai buku dan harga jual harus diakui dan dicatat sebagai kerugian atau keuntungan tahun berjalan.
2.5.2
Penyajian dan Pengungkapan Penyajian dan pengungkapan transaksi sewa dalam pembukuan lessor sesuai
dengan ketentuan dalam PSAK No. 30 adalah sebagai berikut: 1. Pada Sewa Pembiayaan (Finance Lease) a) Aktiva dilaporkan berdasarkan urutan likuiditasnya, kewajiban dilaporkan
berdasarkan
urutan
jatuh
temponya
tanpa
mengelompokkan ke dalam unsur lancar dan tidak lancar (unclassified balance sheet). b) Penanaman netto dalam aktiva yang disewakan harus dilaporkan dalam neraca sebagai berikut: -
Piutang sewa
-
Nilai sisa yang terjamin
-
Pendapatan sewa yang belum diakui
-
Simpanan Jaminan
-
Penanaman netto sewa
-
Penyisihan piutang sewa yang diragukan
-
Jumlah penanaman netto
Rp. XXX XXX XXX (XXX) XXX (XXX) XXX
c) Laporan laba rugi disajikan sedemikian rupa sehingga pendapatan dilaporkan dalam kelompok yang terpisah dari kelompok biaya (single step). Pendapatan sewa harus dilaporkan sebagai komponen utama dalam kelompok pendapatan. d) Jumlah penanaman netto dan pendapatan sewa dalam sewa sindikasi dan leveraged lease harus dilaporkan masing-masing pihak secara proporsional sesuai penyertaannya. e) Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut: (i) Kebijakan akuntansi penting yang digunakan sehubungan dengan transaksi sewa. (ii) Rekonsiliasi antara investasi sewa bruto dan nilai kini piutang pembayaran sewa minimum pada tanggal neraca
26
(iii) Klasifikasi investasi sewa bruto dan nilai kini piutang pembayaran sewa minimum: -
Kurang dari 1 tahun
-
1 – 5 tahun
-
Lebih dari 5 tahunPiutang sewa yang dijaminkan kepada pihak ketiga.
2. Pada Sewa Operasi (Operating Lease) a) Barang modal yang disewakan dilaporkan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. b) Aktiva yang disewakan dilaporkan secara terpisah dari aktiva tetap yang tidak disewakan. c) Perhitungan laba rugi harus disusun sedemikian rupa sehingga seluruh pendapatan dilaporkan dalam kelompok terpisah dari kelompok biaya (single step). Pendapatan sewa harus dilaporkan sebagai komponen utama dalam kelompok pendapatan. d) Penyusutan aktiva yang disewa akan dilaporkan secara terpisah dari penyusutan yang tidak disewakan. e) Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut : (i) Kebijakan akuntansi penting yang digunakan sehubungan dengan transaksi sewa. (ii) Jumlah agregat pembayaran sewa minimum di masa depan dalam sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan untuk setiap periode berikut: -
Sampai dengan satu tahun
-
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun
-
Lebih dari lima tahun
f) Total rental kontinjen yang diakui sebagai penghasilan dalam periode berjalan.
2.6
Penelitian Terdahulu Beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas penerapan PSAK 30
atau IAS 17 tentang sewa dapat dilihat dalam table berikut.
27
Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu No
Peneliti
Judul Penelitian
Tujuan
Hasil Penelitian
Untuk mengetahui apakah perlakuan transaksi sewa guna usaha aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan bagaimana pengaruhnya pada laporan keuangan perusahaan Untuk mengetahui penentuan komponen biaya yang sesuai dengan PSAK No 30 (sewa). Untuk mengetahui sejauh mana konsistensi penerapan PSAK No 30 di PT INTI (Persero). Untuk mengetahui penerapan PSAK No.30 secara konsisten dapat menentukan pendapatan sewa PT INTI (Persero) yang tepat. Untuk mengetahui apakah penerapan PSAK No.30 tentang perlakuan sewa aktiva tetap pada perusahaan besar seperti Perum BULOG Divre Sulut dan Gorontalo sudah diterapkan.
Tansaksi sewa yang dilakukan oleh perusahaan termasuk dalam kriteria finance lease, karena pada akhir masa sewa terdapat opsi jual dan perlakuan akuntansi yang diterapkan telah sesuai dengan PSAK 30.
1
Kombaitan (2013)
Penerapan PSAK 30 Tenang Perlakuan Akuntansi Sewa Aktiva Tetap Pada PD. Bangun Bitung
2
Ardi Nugraha (2013)
Analisis Konsistensi Penerapan PSAK No. 30 Atas Sewa Guna Usaha Aktiva Tetap Dalam Menentukan Ketepatan Pendapatan Sewa PT. INTI (Persero)
3
Saerang (2014)
Penerapan PSAK 30 Tentang Pendapatan Sewa Pada Perum BULOG Divre Sulut dan Gorontalo
Komponen biaya yang diakui dalam penentuan pendapatan sewa dalam PSAK No. 30 untuk sewa operasi yaitu beban penyusutan dan biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lessor dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa. Penerapan PSAK No. 30 atas sewa guna usaha aktiva tetap pada PT INTI (Persero) selama 5 tahun diterapkan secara konsisten.
Kegiatan sewa aktiva tetap yang terdapat di Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo merupakan operating lease karena Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo hanya menyewakan aktiva tetapnya bukan untuk diperjualbelikan. Bulog sendiri merupakan penyedia jasa sewa atau disebut juga lessor.
28
No
Peneliti
Judul Penelitian
Tujuan
Hasil Penelitian Perlakuan akuntansi untuk transaksi sewa dijelaskan dalam IAS 17 Leases dimana pengakuan akuntansi dan pengungkapannya bergantung pada klasifikasi jenis sewanya. Lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban pada balance sheet sebesar nilai wajarnya, atau nilai kini dari pembayaran minimum pada inception date jika nilai wajar aset tersebut lebih rendah dari harga perolehannya. Pembayaran sewa pada sewa operasi diakui sebagai beban. Sewa operasi memberikan beberapa keuntungan bagi lessee, yaitu: untuk aset yang cepat sekali berubah teknologinya akan tepat karena investasinya lebih murah, tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset dan utang sehingga rasio efisiensi terlihat lebih bagus, entitas tidak perlu memelihara aset karena maintenance dilakukan oleh pihak yang menyewakan.
4
Daniel Ho, Shirley Kan, and Brossa Wong (2010)
International Lease Accounting Consequences: The Hong Kong Perspective
Untuk mengetahui perlakuan akuntansi sewa menurut IAS 17 Leases pada perusahaan di Hong Kong
5
Boni Straoanu, Daniela Iov (2010)
Accounting of Lease Contratcs According To IAS 17 "Leasing contracts"
Untuk mengetahui perlakuan akuntansi sewa baik dari sisi lessee menurut IAS 17 Leases
6
Marwan AbuOrabi (2014)
The Impact of Leasing Decisions on the Financial Performance of Industrial Companies
Untuk mengetahui dampak dari kegiatan sewa pembiayaan terhadap performa keuangan pada perusahaan sektor industri
(Sumber: Hasil olah data penulis)
Dari serangkaian pengujian hipotesis didapati bahwa kegiatan sewa pembiayaan dapat mempengaruhi rasio keuangan perusahaan secara signifikan
29
2.7
Metode Penelitian
2.7.1
Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian terapan (applied research). Menurut
Kuncoro (2009:7), penelitian
terapan merupakan penelitian yang menyangkut
aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan tertentu. Ada tiga macam contoh dari penelitian terapan, yaitu: 1.
Penelitian
evaluasi
adalah
penelitian
yang
diharapkan
dapat
memberikan masukan atau mendukung pengambilan keputusan tentang nilai relatif dari dua atau lebih alternatif tindakan. 2.
Penelitian dan pengembangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan produk sehingga produk tersebut mempunyai kualitas yang lebih tinggi.
3.
Penelitian tindakan adalah penelitian yang dilakukan untuk segera dipergunakan sebagai dasar tindakan pemecahan masalah yang ada.
Berdasarkan tujuan dan manfaat yang telah disebutkan oleh penulis, penelitian ini termasuk dalam penelitian evaluasi, karena penulis ingin mengetahui apakah praktek yang dilakukan oleh entitas sudah sudah sesuai dengan teori yang telah ditetapkan. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui apakah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pendapatan sewa PT. Perwita Margasakti sudah sesuai atau belum dengan PSAK 30 (Revisi 2011) tentang sewa.
2.7.2
Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.
Kuncoro (2009: 145) menyatakan bahwa data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik (angka).
30
2.7.3
Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk
memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah: 1. Studi Kepustakaan Melakukan penelitian dari buku-buku literatur resmi yang ada sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam menjalankan penelitian. Penelitian kepustakaan tidak hanya di universitas tempat penelitian berlangsung, tetapi juga di universitas lain yang dilakukan melalui penelusuran web site
yang
topiknya
relevan
dengan
topik
penelitian.
Penulis
menggunakan beberapa buku literatur dan jurnal untuk penyelesaian penelitian ini. 2. Wawancara Teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian, yaitu Finance & Accounting Manager dan Accounting Supervisor dari PT. Perwita Margasakti. 3. Studi Lapangan (Field Research) Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan secara langsung terhadap obyek penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan. Studi lapangan yang dipakai antara lain: 4. Dokumentasi Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat dan berita yang disiarkan kepada media massa. Dari uraian di atas maka metode dokumentasi adalah pengumpulan data
31
dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian. Dokumen yang dibutuhkan antara lain: a. Alur penerimaan pendapatan, didapatkan dari Bagian Accounting. b. Laporan
keuangan
tahun
2013,
didapatkan
dari
Bagian
Accounting. c. Profil PT. Perwita Margasakti dan struktur organisasi, didapatkan dari Human Resource Department d. Contoh transaksi yang umumnya terjadi, didapatkan dari Bagian Finance.
2.7.4
Analisis Data Kuncoro
penyederhanaan
(2009:185) menyatakan analisis data
ke
dalam
bentuk
uraian
keadaan atau fenomena, sehingga dapat ditarik
2.7.5
proses
untuk membahas permasalahan
penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu
yang dapat memberikan gambaran maupun
adalah
yang lebih mudah dibaca dan
interpretasikan. Metode analisis yang digunakan dalam
data
jelas
metode mengenai
analisis suatu
kesimpulan.
Tahap Penelitian Tahapan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu: 1. Menentukan masalah penelitian, dalam tahap ini peneliti mengadakan studi pendahuluan. 2. Pengumpulan data, pada tahap ini peneliti mulai dengan menentukan sumber data dengan menggunakan metode observasi, wawancar, dokumentasi, dan studi kepustakaan.
32
3. Analisis dan penyajian data, yaitu menganalisis data dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.
