BAB 2 LANDASAN TEORI
2.1 Investasi Eduardus Tandelilin (2010:2) menjelaskan Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa investasi adalah penundaan konsumsi sekarang yang digunakan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Tujuan investasi menurut Eduardus Tandelilin (2010:7) menerangkan bahwa Tujuan investasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter, yang biasa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai saat ini dan pendapatan masa datang. Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), investasi diartikan sebagai penanaman uang di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Berdasarkan definisi di atas, investasi adalah bagaimana memanfaatkan dana saat ini untuk mendapatkan keuntungan atau menghasilkan barang yang lebih besar di masa yang mendatang. Untuk mencapai suatu efektivitas dan efisiensi dalam keputusan investasi terdapat beberapa tujuan dalam melakukan investasi (Tandelilin, 2010), yaitu: a.
Mendapat kesejahteraan atau kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Seseorang akan berfikir bagaimana untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak di masa depan.
b.
Membantu mengurangi tekanan inflasi.
c.
Terciptanya
keuntungan
dalam
investasi
yang
berkesinambungan (continuity). d.
Penghematan pajak. Investasi swasta di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya
Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undangundang No. 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, yang kemudian dilengkapi dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 11 tahun 1970 tentang penanaman modal asing dan Undang-undang No.12 tahun 1970 tentang penanaman modal dalam negeri. Berdasarkan dari sumber kepemilikan modal, maka invetasi 9
10 swasta dapat dibagi menjadi penanaman mdal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Investasi atau pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan mengganti dan untuk menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang kan
digunakan untuk
memproduksi barang dan jasa di masa depan. Penggunaan modal baik PMDN maupun PMA digunakan bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Investasi tersebut dilakukan secara langsung. Yakni melalui pembelian-pembelian obligasi, surat-surat kertas perbendaharaan negara, emisi-emisi lainnya (saham-saham) yang dikeluarkan oleh perusahaan serta deposito-deposito dan tabungan yang berjangka panjang sekurang-kurangnya satu tahun. Harrod dan Dommar memberikan peranan kunci kepada investasi terhadap peranannya dalam proses pertumbuhan ekonomi khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi memiliki peran ganda dimana dapat menciptakan pendapatan, dan kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal (Jhingan, 2004: 229). Pengeluaran investasi dibedakan menjadi empat komponen yaitu (Sadono, 2010): 1. Investasi Perusahaan Swasta Investasi perusahaan–perusahaan merupakan komponen yang terbesar dari investasi dalam suatu Negara pada suatu tahun tertentu. Pengeluaran investasi ini yang terutama diperhatikan oleh ahli-ahli ekonomi dalam membuat analisis mengenai investasi. Pengeluaran investasi tersebut meliputi mendirikan bangunan industri, membeli mesin-mesin dan peralatan produksi lain, dan pengeluaran untuk menyediakan bahan mentah. Tujuan para pengusaha melakukan investasi ini adalah untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan produksi yan akan dilakukan di masa depan. 2. Investasi oleh Pemerintah Pemerintah juga melakukan investasi. Berbeda dengan investasi perusahaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan, investasi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, investasi pemerintah dinamakan juga investasi sosial. Investasi-invetasi tersebut meliputi pembangunan jalan raya, pelabuhan dan irigasi, mendirikan sekolah, rumah sakit, dan bendungan.
11 Analisis untuk investasi tersebut bukanlah aspek yang dibahas secara mendalam dalam teori makro ekonomi. 3. Investasi untuk Mendirikan Tempat Tinggal Pembanguan rumah-rumah tempat tinggal juga merupakan pembelanjaan yang digolongkan sebagai investasi. Hal ini dikarenakan rumah mempunyai sifat yang mendekati peralatan produksi perusahaan, yaitu memakan waktu lama sebelum nilainya susut sama sekali, dan bangunan tersebut secara terus menerus menghasilkan jasa bagi pemilik atau penyewanya. 4. Investasi atas barang-barang inventaris Komponen yang paling kecil dari investasi adalah inventaris atau inventory, yaitu stok barang simpanan perusahaan. Barang-barang yang digolongkan sebagai inventaris meliputi bahan mentah yang belum diproses, dan barang yang sudah dihasilkan oleh perusahaan tetapi masih dalam simpanan dan belum dijual ke pasaran. Menyediakan barang-barang seperti itu mempunyai arti penting dalam menciptakan efisiensi dan kelancaran kegiatan perusahaan.
2.1.1 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Di dalam neraca nasional atau struktur Produk Domestik Bruto (PDB) menurut penggunaannya investasi didefinisikan sebagai pembentukan modal tetap domestik (domestik fixed capital formation). Investasi sebagai salah satu komponen penting dari permintaan agregat di dalam ekonomi meruakan faktor yang sangat krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi dalam negeri (sustainable development). Salah satu indikator keberhasilannya adalah tingkat pendapatan nasional per kapita atau laju pertumbuhan produk domestik (PDB) rata-rata per tahun yang tinggi dan stabil. Proses pembangunan ekonomi dalam negeri melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) di semua sektor ekonomi domestik untuk keperluan kegiatankegiatan tersebut, perlu dibangun pabrik-pabrik, gedung perkantoran, mesin dan alat-alat produksi. Selain itu perlu disiapkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang terampil, untuk pengadaan semua itu, termasuk fasilitas seperti gedung sekolah, perpustakaan, dan sebagainya untuk mendukung penyiapan smber daya manusia, diperlukan dana yang disebut dana investasi (Tambunan, 2000 dalam Eny dan Siti: 62). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 pasal 1 Tahun 1968 pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri adalah bagian daripada kekayaan masyarakat
12 Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan guna menjalankan sesuatu usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. Penanaman Modal Dalam Negeri merupakan bagian dari penggunaan kekayaan yang dapat dilakukan secara langsung oleh pemilik sendiri atau secara tidak langsung, antara lain melalui pembelian obligasi, saham, deposito, dan tabungan yang jangka waktu minimal 1 tahun. Menurut undang-undang tersebut pada pasal 3, perusahaan yang dapat menggunakan modal dalam negeri dapat dibedakan dua jenis perusahaan, yaitu perusahaan nasional dan perusahaan asing. Dimana perusahaan nasional dapat dimiliki seluruhnya oleh negara dan atau swasta nasional ataupun sebagai usaha gabungan antara negara dan atau swasta nasional dengan swasta asing dimana sekurang-kurangnya 51% modal dimiliki oleh Negara atau swasta nasional. Dalam setiap izin usaha yang diberikan kepada perusahaan asing yang menggunakan modal dalam negeri ditentukan jangka waktu berlakunya yang sudah diatur oleh pemerintah dan undang-undang. Sedangkan batas waktu dalam berusaha bagi perusahaan asing, baik perusahaan baru maupun perusahaan lama dibatasi antara 10 tahun dan 30 tahun. Jika jangka waktu usaha bagi perusahaan asing telah berakhir, maka warga negara asing yang bersangkutan dapat melanjutkan usahanya dengan mengalihkan modalnya ke bidang usaha lain yang batas waktu usahanya belum berakhir dan mengadakan usaha gabungan dengan perusahaan nasional. Setelah waktu berusaha untuk perusahaan asing berakhir, maka perusahaan atau modal yang dimiliki oleh warga Negara asing yang bersangkutan harus dialihkan kepada warga Negara Indonesia. Jika perusahaan asing telah diberi peringatan secara tertulis sekurangkurangnya dua kali oleh instansi pemerintah yang berwenang, warga Negara asing yang tersebut dalam waktu satu tahun sejak berakhirnya jangka waktu usahanya, maka pemerintah atau instansi terkait berhak melakukan likuiditas terhadap perusahaan asing tersebut. Pemerintah
berkewajiban
untuk
mengambil
tindakan-tindakan
dan
menyelenggarakan usaha-usaha, agar pada waktunya perrusahaanperusahaan
13 nasional dapat menampung dan melakukan fungsi serta kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan asing yang batas waktunya telah berakhir. Dalam Undang-Undang No. 25 pasal 3 ayat 2 Tahun 2007, tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk: 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional 2) Menciptakan lapangan kerja 3) Meningkatkan pemabangunan ekonomi berkelanjutan 4) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional 5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional 6) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan 7) Mengolah
ekonomi
potensial
menjadi
kekuatan
ekonomi
riil
dengan
menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 juga menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, oral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdsarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kaspasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah. Bentuk fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada penanaman modal dapat berupa (Undang-Undang No. 25 Tahun 2007): 1) Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap umlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu. 2) Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. 3) Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan masuk atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu. 4) Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nialai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu.
14 5) Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat. 6) Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu. 2.1.2 Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Jhingan (2011), PMA atau investasi asing merupakan invetasi yang dilakukan oleh para pemilik modal asing di dalam negeri untuk mendapatkan suatu keuntungan dari usaha yang dilakukan. Pemasukan modal asing sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Modal asing membantu dalam industrialisasi,
dalam
membangun
modal
overhead
ekonomi
dan
dalam
mencipatakan kesempatan kerja yang lebih luas. Modal asing tidak hanya membawa uang dan mesin tetapi juga keterampilan teknik. Ia membuka daerah daerah terpencil dan mengarap sumber-sumber baru yang belum dimanfaatkan. Resiko dan kerugian pada tahap perintisan juga ditanggung modal asing. Selanjutnya, modal asing mendorong pengusaha setempat untuk bekerja sama dengan perusahaan asing. Ia meniadakan problem neraca pembayaran dan menurunkan tekanan inflasi. Modal asing membnatu memodernisasi masyarakat dan memperkuat sektor negara maupun sektor swasta. Penggunaan modal asing dengan demikian penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi bagi negara-negara terbelakang. Pengertian PMA dari tinjauan dan pembahasan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Nomor 11 Tahun 1970 tentang penanaman modal dan kredit luar negeri: 1) Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. 2) Alat-Alat untuk perusahaan, termasuk penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan Indonesia. 3) Bagian dari hasil perusahaan yang didasarkan dalam Undang- Undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia. Pengertian PMA diatas adalah penggunaan dari modal asing untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Peranan PMA dalam pembangunan adalah :
15 1) Sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. 2) Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perubahan struktur produksi dan perdagangan. 3) Modal asing dapat berperan penting dalam mobilisasi dana. Untuk PMA dari segi ekonomi dianjurkan berada dalam keadaan sebagai berikut : 1) Pemilik modal asing mau menginvestasikan modalnya pada proyek-proyek besar. 2) Pemerintah dalam menerima kredit PMA harus benar-benar menggunakan kredit untuk proyek-proyek yang bisa membangun tabungan dan capital lebih lanjut. 3) Kreditur berkeinginan baik untuk mendidik dalam keahlian manajerial, teknik, dan finansial. Modal asing dapat memasuki suatu negara dalam bentuk modal swasta dan atau modal negara. Modal asing swasta dapat mengambil bentuk penanaman modal asing langsung dan penanaman modal asing tidak langsung. Berikut penjelasannya (Jhingan, 2011: 483): 1. Penanaman Modal Asing Langsung Penanaman Modal Asing langsung merupakan perusahaan dari negara penanam modal secara de facto atau de jure melakukan pengawasan atas asset (aktiva) yang ditanam di negara pengimpor modal dengan cara investasi itu. Penanaman modal asing lansung dapat mengambil beberapa bentuk, yaitu: pembentukan suatu cabang perusahaan di negara pengimpor modal; pembentukan suatu perusahaan dalam mana perusahaan dari negara penanaman modal memiliki mayoritas saham; pembentukan suatu perusahaan di negara pengimpor yang sematamata dibiayai oleh perusahaan yang terletak di negara penanam modal; mendirikan suatu korporasi di negara lain oleh perusahaan nasional dari negara penanam modal. 2. Penanaman Modal Asing Tidak Langsung Lebih dikenal sebagai investasi portfolio atau rentier yang sebagian besar terdiri dari penguasaan atas saham yang dapat dipindahkan (yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah negara pengimpor modal), atas saham atau surat utang oleh warga negara dari beberapa negara lain. Penguasaan saham tersebut tidaklah sama dengan hak mengendalikan perusahaan. Para pemegang saham hanya mempunyai hak atas deviden saja. Pada tahun-tahun terakhir ini telah berkembang investasi tidak
16 langsung secara multilateral. Warga negara dri suatu negara membeli membeli suratsurat obligasi Internasional Bank for Reconstruction and Development (IBRD) yang dilambangkan atau yang membiayai suatu proyek khusus di beberapa negara terbelakang.
2.2 Perdagangan Internasional Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antar subyek ekonomi negara yang satu dengan subyek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang maupun jasa. Adapun subyek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara ataupun departemen pemerintah yang dapat didilihat dari neraca perdagangan (Sobri, 2000). Perdagangan atau pertukaran dapat diartikan sebagai proses tukar memukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Pihak harus mempunyai kebebasan untuk menentukan untung rugi dari pertukaran tersebut dari sudut kepentingan masing-masing dan kemudian menentukan apakah ia mau melakukan pertukaran atau tidak (Boediono, 2013).
2.2.1 Ekspor Ekspor merupakan barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri yang dijual secara luas ke luar negeri (Mankiw, 2006). Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri keluar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasajasa pada suatu tahun tertentu (Sasandara, 2005). Selanjutnya pengertian ekspor menurut Baldwin (2005) yang dimaksud dengan ekspor adalah salah satu sektor perekonomian yang memegang peranan penting melalui perluasan pasar antara beberapa negara, dimana dapat mengadakan perluasan dalam suatu industri, sehingga mendorong dalam industri lain, selanjutnya mendorong sektor lainnya dari perekonomian. Fungsi penting komponen ekspor dari perdagangan luar negeri adalah negara memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional naik, yang pada gilirannya menaikkan jumlah output dan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan tingkat output
17 yang lebih tinggi lingkaran setan kemiskinan dapat dipatahkan dan pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan (Jhingan, 2006). Pengertian ekspor menurut Amir (2005) adalah aktivitas jual barang-barang atau invisible goods di dalam perdagangan luar negeri. Sedangkan pengertian ekspor menurut Winardi (2006) adalah barang-barang (termasuk jasa-jasa) yang dijual kepada penduduk negara lain ditambah dengan jasa-jasa yang diselenggarakan kepada penduduk negara tersebut berupa pengangkutan dengan kapal, pemodalan dan lain yang membantu ekspor tersebut. UU No 2 Tahun 2009. Op.Cit. Pasal 1 Angka 4 mendefinisikan ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku Pengertian
ekspor
menurut
Keputusan
Menteri
Perdagangan
dan
Perindustrian Nomor 182/MPP/KEP/4/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, menyatakan bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dan jasa dari daerah kepabeanan suatu negara. Adapun daerah kepabeanan sendiri diartikan sebagai wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Fungsi penting adalah mengatasi masalah terbatasnya pasar di dalam negeri. perkembangan ekspor akan menggalakan perkembangan sektor dalam negeri karena : 1)
Beberapa fasilitas yang digunakan untuk memperlancar kegiatan
ekspor,seperti
pengembangan
sistem
komunikasi,
jaringan
pengangkutan dan fasilitas latihan atau pendidikan, dapat digunakan oleh sektor dalam negeri. 2)
Dengan menarik tenaga kerja dari sektor dalam negeri, sektor ekspor akan mendorong sektor dalam negeri untuk menciptakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. (Sadono Sukirno,1985:310). Menurut Sadono Sukirno (1985:224-225) Peranan ekspor dalam pembangunan ekonomi menurut ahli ekonomi klasik, terutama David Ricardo, mengemukakan pendapatnya bahwa perdagangan luar negeri melalui ekspor memberikan sumbangan yang pada akhirnya dapat mempercepat perkembangan ekonomi suatu negara.
18
2.2.2 Impor Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:427) impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Sedangkan menurut UU No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa impor adalah merupakan suatu kegiatan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri. “Importir adalah pengusaha yang melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memasukan barang dari luar negeri kedalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.” Menurut Kamus Lengkap Perdagangan Internasional, “importer adalah seseoramg atau badan usaha yang membawa barang dari luar negeri ke suatu negara untuk diperdagangkan.” Dengan kata lain importir adalah seseorang atau badan usaha yang melakukan kegiatan memasukkkan barang dari luar negeri kedalam negeri untuk diperdagangkan.
2.3 Kawasan Ekonomi Selama ini ada beberapa bentuk atau kluster yang berhubungan dengan kawasan pengembangan perekonomian, seperti : 1. Kawasan Industri (Keputusan Presiden No 41 Tahun 1996) 2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu/ KAPET (Keputusan Presiden No 150 Tahun 2000) 3. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.(UU No 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) 4. Tempat Penimbunan Berikat (PP No 33 Tahun 1996) dalam bentuk : 1) Kawasan Berikat dan Kawasan Berikat Plus; 2) Gudang Berikat; 3) Entrepot Untuk Tujuan Pameran; 4) Toko Bebas Bea, dan 5) Kawasan Ekonomi Khusus (Bab XIV UU No 25 Tahun 2007).
19
2.3.1 Kawasan Berikat (KB) Kawasan Berikat sebagaimana telah diatur dalam pasal 44 Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 jo.Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat. Kawasan Berikat adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. Tujuan menimbun barang di Tempat Penimbunan Berikat (TPB) adalah untuk diolah, ditimbun guna diimpor untuk dipakai, dipamerkan, dijual kepada orang tertentu, dilelang, atau didaur ulang. Barang-barang yang ditimbun di TPB diberikan perlakuan khusus di bidang kepabeanan, cukai dan perpajakan. Kawasan Berikat dapat berbentuk Tempat Penimbunan Berikat, Gudang Berikat, Entrepot Untuk Tujuan Pameran, dan Toko Bebas Bea, serta bentuk TPB lainnya untuk keperluan lelang dan daur ulang. Berikut ini penjabaran mengenai perbedaan yang mendiferensiasikan Kawasan Ekonomi Khusus dengan Kawasan Ekonomi lainnya, dilihat dari tujuan dibentuknya kawasan tersebut, luas, lokasi, jenis kegiatan dalam kawasan, pemberian fasilitas dalam negeri, dan otoritas dari kawasan.
2.3.2 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Pembentukan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Indonesia diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang kemudian diperkuat lagi menjadi Undang-Undang No. 36 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Pelabuhan ini mencakup pelabuhan laut dan bandar udara. Jangka waktu suatu KPBPB adalah 70 tahun terhitung sejak ditetapkan.
20 KPBPB mempunyai fungsi sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya.
2.3.3 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Menurut Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal/ BAPPENAS KAPET adalah wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memiliki potensi untuk cepat tumbuh dan mempunyai sektor unggulan yang dapat mengerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan sekitarnya dan memerlukan dana investasi yang besar bagi pengembangannya. Penetapannya lokasi dan Badan Pengelolanya dilakukan melalui Keputusan Presiden. Berdasarkan Keppres 89/ 1996, yang dimaksud dengan KAPET adalah wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan Memiliki potensi untuk cepat tumbuh, mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan
ekonomi
di
wilayah
sekitarnya
dan/atau
memiliki
potensi
pengembalian investasi yang besar.
2.3.4 Kawasan Industri (KI) Kawasan Industri menurut Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 1989 tentang Kawasan industri, Pasal 1 menyebutkan bahwa: Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Tujuan pembangunan kawasan industri secara tegas dapat di simak di dalam Kepres No. 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri, pada pasal 2 yang menyatakan ” pembangunan kawasan industri bertujuan untuk : 1) mempercepat pertumbuhan industri di daerah; 2) memberikan kemudahan bagi kegiatan industri; 3) mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri; 4) meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan. Menurut Tim Koordinasi Kawasan Industri Departemen Perindustrian RI, tujuan utama pembangunan dan pengusahaan kawasan industri (industrial estate) adalah untuk memberikan kemudahan bagi para investor sektor industri untuk
21 memperoleh lahan industri dalam melakukan pembangunan industri. Pembangunan kawasan industri dimaksudkan sebagai sarana upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui penyediaan lokasi industri yang telah siap pakai yang didukung oleh fasilitas dan prasarana yang lengkap dan berorientasi pada kemudahan untuk mengatasi masalah pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah industri.
Tabel 2.1 Perbedaan Kawasan-kawasan Ekonomi Skema
Tujuan
Luas dan Lokasi 20 ha s.d 1600ha. Dekat pelabuha n dan bandara <50 ha. Dekat pelabuha n dan bandara
Kawasan Berikat
Manufaktu r
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)
Ekspor
Kawasan Pengembang an Ekonomi Terpadu (KAPET)
Pembangu nan pusat pertumbuh an sebagai penggerak pembangu nan wilayah sekitar Pembangu nan industri
<100 ha
Pembangu nan integrasi untuk investasi dan penciptaan lapangan
10 ha s.d 400 ha
Kawasan Industri (KI)
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Campura n
<100 ha
Jenis Kegiatan
Tujuan Pasar
Terutama di bidang manufaktu r
Ekspor
Ekspor barang dan jasa
Ekspor
Umumnya sebagai impor, pengecualian dari BM dan PPN
Industri dan pertanian, perkebuna n, pariwisata, pertamban gan
Ekspor dan domesti k
Pembelian dalam negeri
Industri
Ekspor, Domest ik
Pembelian dalam negeri
Berbagai jenis kegiatan (pertanian, industri,jas a, logistik, pariwisata)
Multi pasar; ekspor, domesti k, di dalam SEZ
Sebagai impor ke SEZ, pengecualian dari BM dan PPN
Campura n
Campura n
Pemberlakuan Pembelian dari dalam Negeri Diperlakukan sebagai pembelian dalam negeri dan kena PPN
Otoritas dari Kawasan Umumnya di bawah pemerintaha n pusat datau daerah setempat Otoritas khusus untuk kawasan, terpisah dari otoritas daerah setempat Umumnya di bawah pemerintaha n setempat
Umumnya di bawah pemerintaha n pusat atau daerah stempat Otoritas khusus untuk kawasan terpisah dari otoritas derah setempat.
22 kerja
Sumber:
Hasil
Olahan
Peneliti.
23
2.4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Istilah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah digunakan di berbagai negara, tetapi tidak setiap negara menggunakan istilah yang sama untuk menamai Kawasan Ekonomi Khusus, seperti ShenZhen China menggunakan istilah Indutrial Park Zone, Dubai menggunakan istilah Free Zone, India dan Mesir menggunakan istilah Special Economic Zone. Sementara di Indonesia sendiri mengadopsi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu yang tercangkup dalam wilayah Hukum RI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Menurut Ayu Prima Yesuari yang merupakan Tenaga Ahli Muda Kawasan Ekonomi Khusus Deputi V Kemenko Perekonomian (2010), Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan tertentu dimana diberlakukan ketentuan khusus di bidang kepabeanan, perpajakan, perijinan, keimigrasian dan ketenagakerjaan. Maksud pengembangan KEK adalah untuk memberi peluang bagi peningkatan investasi melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan dan siap menampung kegiatan industri, ekspor impor serta kegiatan ekonomi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pada dasarnya KEK dibentuk untuk menbuat lingkungan kondusif bagi akitivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi. Untuk ide ini diinspirasi dari keberhasilan beberapa negara yang lebih dulu mengadopsinya, seperti China dan India. Bahkan data-data empiris melukiskan bahwa KEK di negara tersebut mampu menarik para investor, terutama investor asing untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja. Hal itu tak lain karena kemudahan yang didapat para investor, kemudahan itu berbentuk kemudahan di bidang fiskal, perpajakan dan kepabeanan. Bahkan ada juga di bidang non-fiskal, seperti kemudahan birokrasi, pengaturan khusus di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian, serta pelayanan yang efisien dan ketertiban di dalam kawasan. Sementara itu, perbedaan utama KEK dengan kawasan ekonomi lainnya, selain kemudahan yang diberikan adalah banyaknya peran Pemerintah Daerah, baik dalam pengelolaannya maupun dalam penyediaan infrastruktur dan lahan. Hal itu menyebabkan perlunya kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam pengelolaan KEK, mengingat dana untuk KEK ini sangat besar. Hasil studi dari beberapa negara
24 menunjukkan, KEK yang sepenuhnya dikelola oleh swasta memperlihatkan kemajuan yang lebih besar dibandingkan yang dikelola oleh pemerintah.
Gambar 2.1 Sinergitas Pendekatan Daerah Tertinggal-KAPET-FTZ-KEK
Sumber: Hasil Olahan Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2009.
Penyiapan Peraturan dan Kerangka Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus Komitmen pemerintah untuk mengembangkan KEK dibuktikan dengan terbitnya UU No.39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Sejak itu, pemerintah telah menyiapkan perangkat hukum dan kelembagaan KEK, diantaranya Pembentukan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK dan Kepres No. 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional KEK. Kemudian struktur kelembagaan dalam pengembangan KEK terdiri atas dua tingkatan, yaitu, Dewan Nasional di pusat dan Dewan Kawasan di setiap provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai KEK. Pada setiap KEK dibentuk administrator. Sedangkan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha di KEK dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah ditetapkan. KEK dapat diusulkan oleh Badan Usaha, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah. Usulan tersebut disampaikan kepada Dewan Nasional untuk memperoleh persetujuan.
25 Gambar 2.2 Mekanisme Pengusulan KEK
Sumber: Tim Nasional Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, 2009
Persyaratan utama pengusulan KEK ini adalah : sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu Kawasan Lindung, terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan/pelayaran Internasional, mempunyai batas yang jelas, serta Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota mendukung KEK. Sedangkan ketentuan luas minimum tidak dicantumkan, guna membuka peluang bagi pengembangan kawasan ekonomi yang berbasis teknologi tinggi atau teknologi informasi, seperti technopark, IT Center, dsb. Tantangan dalam pengembangan KEK tercantum dalam RPJMN 2010-2014, yang menargetkan pembentukan 5 lokasi KEK di tahun 2014. Sementara saat ini terdapat 50 lokasi yang mengusulkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, yang tersebar di 27 Provinsi. Tetapi berdasarkan pengalaman beberapa negara, KEK terbentuk cukup lama setelah di tetapkan dalam UU, sebagai contoh kasus Kairo yang telah menerbitkan UU No. 83/2002 tentang SEZ (Special Economic Zones), akan tetapi baru membentuk satu lokasi KEK pada tahun 2006. Hal ini disebabkan oleh banyaknya amanah dan implementasi dari Undang-Undang KEK yang harus disiapkan, seperti Peraturan rinci tentang penyelenggaraan KEK, peraturan perpajakan dan kepabeanan di KEK, serta pengaturan tentang kelembagaan KEK. Sedangkan di Indonesia
26 pemerintah harus segera menyelesaikan peraturan-peraturan tersebut untuk mencapai target pembentukan KEK yang telah ditetapkan di RPJMN 2010-2014.
Gambar 2.3 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia
Sumber : Indonesia Investment Coordinating Board, 2011.
2.4.1 Peraturan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) a. Undang-Undang 1) UU No. 39 Tahun 2009 Undang-Undang Tentang Kawasan Ekonomi Khusus 2) UU No. 25 Tahun 2007 Undang-Undang Tentang Penanaman Modal
b. Peraturan Pemerintah 1) PP No. 85 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan 2) PP No. 52 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah No.52 tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika
27 3) PP No. 51 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api Api 4) PP No. 50 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai 5) PP No. 32 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung 6) PP No. 31 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu 7) PP No. 100 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus 8) PP No. 26 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei 9) PP No. 29 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei 10) PP No. 2 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan KEK
c. Peraturan Presiden 1) PP No. 2 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan KEK 2) Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2010 Peraturan Presiden tentang Dewan Nasional dan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
d. Keputusan Presiden 1) Keputusan Presiden RI No. 46 Tahun 2014 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan, Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Nusa Tenggara Barat 2) Keputusan Presiden RI No. 45 Tahun 2014 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan, Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Selatan 3) Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 2014 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan, Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Maluku Utara
28 4) Keputusan Presiden RI No. 34 Tahun 2014 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Utara 5) Keputusan Presiden RI No. 33 Tahun 2014 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Tengah 6) Keputusan Presiden RI No. 41 Tahun 2012 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 41 Tahun 2012 Tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten 7) Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 2012 Keputusan Presiden No. 40 Tahun 2012 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Utara 8) Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2010 Keputusan Presiden tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.
e. Keputusan Menteri 1) Keputusan Menko Perekonomian No. 10 Tahun 2011 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 2) Keputusan Menko Perekonomian No. 40 Tahun 2010 Keputusan Menko Perekonomian No. 40 Tahun 2010 tentang Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
f. Peraturan lainnya 1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor17/M-DAG/PER/2/2015 tentang Pendelegasian Penerbitan di Bidang Perdagangan kepada Administartor KEK Tanjung Lesung 2) Perka BKPM No. 2 Tahun 2015 Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung 3) Perka BKPM No. 1 Tahun 2015 Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
29 4) Peraturan Menteri Perdagangan No. 68/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pendelegasian Penerbitan di Bidang Perdagangan kepada Administartor KEK Sei Mangkei 5) Peraturan Kepala BKPM No.2 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei 6) Peraturan Kepala BKPM No.1 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei 7) Keputusan Presiden No.5 Tahun 2015 tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Kalimantan Timur
g. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 1) Peraturan Menko Perekonomian Nomor 06 Tahun 2010 2) Peraturan Menko Perekonomian Nomor 07 Tahun 2010 3) Peraturan Menko Perekonomian Nomor 07 Tahun 2011 4) Peraturan Menko Perekonomian Nomor 08 Tahun 2011
Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus antara lain yaitu untuk membantu atau mendukung perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki struktur industri di lokasi tersebut, menarik investor, meningkatkan ekspor dan meningkatkan cadangan devisa. Untuk itu maka pendekatan kawasan untuk pengembangan investasi harus bercirikan pada: 1) “Reasonable”: Layak secara ekonomi, sosial dan politik, 2) “Sustainable”: Berorientasi jangka panjang, dan 3) “Measurable”: Jelas dalam instrumen dan target. Adapun kriteria pokok pemilihan lokasi KEK yang ditentukan oleh Tim Nasional KEK adalah 1) Komitmen Pemerintah Daerah, 2) Rencana Tata Ruang, 3) Aksesibilitas, 4) Infrastruktur, 5) Lahan, 6) Tenaga kerja, 7) Industri Pendukung, 8) Geoposisi, 9) Dampak Lingkungan, 10) Batas Wilayah.
30 2.5 Kerangka Berpikir Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2014 : 60) mengemukakan Perlu diketahui bahwa tidak semua penelitian memiliki kerangka berpikir. Kerangka berpikir pada umumnya hanya diperuntukkan pada jenis Penelitian Kuantitatif. Untuk Penelitian Kualitatif kerangka berpikirnya terletak pada kasus yang selama ini dilihat atau diamati secara langsung oleh penulis. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Kawasan-kawasan
ekonomi
di
Indonesia
seperti
halnya
Kawasan
Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Berikat (KB), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan Kawasan Industri (KI) dirasa belum memberikan
hasil yang memuaskan. Dilihat dari kegiatan
perekonomian Indonesia saat ini, dibutuhkan lonjakan pembaharuan yang cukup masif demi perbaikan ekonomi yang lebih cepat, terutama untuk memperbaiki ketimpangan yang ada dalam kawasan-kawasan ekonomi sebelumnya. Akhirnya permerintah mengambil suatu keputusan dengan menciptakan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai solusinya, tampaknya pemerintah Indonesia belajar dari keberhasilan Kawasan Ekonomi Khusus atau Special Economic Zone (SEZ) yang dibentuk oleh negara China. Gambar 2.4 Kerangka Berpikir
Sumber: Hasil Olahan Peneliti
31 Pada gambar 2.5 di atas, pembentukan KEK akan berdampak pada Penanaman Modal Asing (PMA) dan kegiatan ekspor sesuai dengan tujuan pemerintah untuk menggenjot perdagangan internasional lewat sektor industri. Industri di Indonesia memang mumpuni, namun modal yang diperlukan dapat dikatakan tidak mumpuni, sehingga Indonesia berharap banyak investor asing yang melirik KEK dan mau menanamkan modalnya di kawasan ekonomi tersebut, tidak lain karena kawasan tersebut memiliki spesialisasi yang cukup menarik terutama dari segi insentif yang diberikan pemerintah guna menjangkau minat para investor. Dengan tingginya Penanaman Modal Asing (PMA) yang ada di KEK maka kegiatan produksi untuk keperluan ekspor dapat semakin ditingkatkan, apalagi dengan adanya transfer teknologi mutakhir yang dibawa oleh para investor asing diharapkan mampu untuk menciptakan daya saing produk nasional yang lebih kompetitif untuk dapat bersaing dan dipasarkan secara internasional.
Gambar 2.5 Kerangka Penelitian
Sumber: Hasil Olahan Peneliti Gambar 2.6 menjelaskan mengenai proses penelitian dari identifikasi masalah, hingga pengumpulan data, kemudian dilakukan pengujian keabsahan data, dan analisis data untuk kemudian didapatkan hasil dari penelitian.
