BAB 2 DESKRIPSI LOKAL
2.1. Sejarah Partai Keadilan Kesejahteraan (PKS) Pada 20 April 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il. Pada 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Pada 3 Agustus 2000 Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945. Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikut sertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan
41
penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Setelah Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) kemudian terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26 29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiringterpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2005-2010. Seperti Nurmahmudi Isma'il dan Hidayat Nur Wahid disaat Tifatul Sembiring dipercaya oleh Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Indonesia ke 6 sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Maka estafet kepemimpinan pun berpindah ke Luthfi Hasan Ishaq sebagai pjs Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro PKS II pada 16 - 20 Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaq terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2010-2015. 22
21.1.
Sejarah Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera di Kota Medan
Berkenaan dengan PKS di Kota Medan maka ada satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa perjuangan PKS merupakan kelanjutan perjuangan dari Partai Keadilan (PK). Dengan demikian sejarah berdirinya PKS di Kota Medan didahului dengan berdirinya Partai Keadilan yang dideklarasikam pada tanggal 10 Oktober 1998 di Asrama Haji Medan oleh beberapa anggota inti partai yakni Muhammad Nun, Sigit Pranomo Asri, dan FE. Astimen, dimana masa mejelang lahirnya partai ini beberapa aktivis dakwah di berbagai perguruan tinggi di Indonesia melakukan polling dan musyawarah
22
(http://pkssemarang.org/profil-pks/read/sejarah-ringkas-partai-keadilan-sejahtera/
42
serta menghasilkan persetujuan untuk melanjutkan perjuangan dakwah Islam melalui wadah partai 23
2.2. Visi Dan Misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2.2.1.
Visi Partai Keadilan Sejahtera
Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara. Pengertian genuin dari masyarakat madani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang merealisasikan Ukhuwwah Islamiyyah (ikatan keislaman), Ukhuwwah Wathaniyyah (ikatan kebangsaan) dan Ukhuwwah Basyariyyah (ikatan kemanusiaan), dalam bingkai NKRI. Perjuangan untuk mewujudkan masyarakat madani, baik secara struktural maupun kultural, sebagai bagian dari dakwah dalam maknanya yang historik, positif dan obyektif bagi umat Islam dalam bingkai NKRI adalah bagian dari upaya merealisasikan tujuan didirikannya PK Sejahtera sebagaimana dicantumkan dalam Anggaran Dasar PK Sejahtera. Masyarakat Madani sebagai warisan Sunnah Nabawiyah adalah komunitas yang hadir melalui perjuangan yang dipimpin langsung Rasulullah Saw dengan bingkai Piagam Madinah. Piagam Madinah diakui oleh para para pakar studi Islam dari kalangan Muslim atau Non-Muslim sebagai konstitusi tertua di dunia yang sangat modern dan menghadirkan fakta historis tentang pengelolaan negara berbasiskan pada prinsip hukum, moral, dan gotong-royong menjaga kedaulatan negara. Piagam itu juga menghormati
23
Arsip DPD PKS Kota Medan
43
pluralitas dan merealisasikan Ukhuwwah Islamiyyah, Ukhuwwah Wathaniyyah dan Ukhuwwah Basyariyyah sekaligus. Sebagai basis lain berdirinya Masyarakat Madani, Rasulullah telah menegaskan pentingnya melaksanakan nilai-nilai fundamental yang disampaikan secara terbuka, ketika pertama kali menginjakkan kaki di tanah Madinah sesudah hijrah dari kota Mekkah. Nilai-nilai itu bisa disebut sebagai “Manifesto berdirinya Masyarakat Madani” yang antara lain menetapkan: prinsip memanusiakan manusia dan melibatkan mereka secara keseluruhan dalam risalah dakwah, apapun latar belakangnya; ajakan untuk menyebarluaskan budaya hidup yang aman dan damai; mengokohkan sikap solidaritas sosial dan menguatkan semangat silaturrahim; serta mewujudkan manusia yang seutuhnya dengan menguatkan kedekatan kepada Allah Swt. Aktualisasi nilai-nilai fundamental itu menjadi dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara sangatlah positif, bahkan terbukti dalam sejarah Indonesia telah berhasil menggelorakan semangat umat Islam untuk terlibat aktif menghadirkan kebangkitan nasional dengan puncaknya Proklamasi Kemerdekaan NKRI (1945) dan selanjutnya hadir gelombang Reformasi (1998). Islam memang telah masuk ke Indonesia secara damai sejak abad pertama Hijriyah, dan berinteraksi secara dinamis, konstruktif dan positif dengan beragam realita yang sudah ada di Nusantara, baik ideologi, kultural, sosial budaya, profesi politik dan lainnya, dengan semangat agama dakwahnya yang Rahmatan Lil Alamiin, jadilah Islam sebagai agama yang menyebar di Seluruh Nusantara bahkan menjadi agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia pun telah mencatat berdirinya
44
beragam kerajaankerajaan Islam dan hadirnya budaya dan tradisi ke-Islam-an yang tetap hidup dan bahkan menjadi kontribusi yang cerdas sampai hari ini sekalipun. Islamisasi secara kultural seperti tersebut di atas juga mempunyai pijakan historiknya dalam konteks Indonesia, seperti hadirnya wayang, batik, maupun ragam budaya yang diwariskan oleh para Wali Songo. Ia adalah pengejawantahan kongkret dari Syumuliyyatul Islam dan risalahnya yang Rahmatan Lil Alamin. Karenya agenda ini tentu tidak dimaksudkan untuk menghadirkan konflik budaya apalagi pembenaran terhadap stigma Islam yang dihubungkan dengan ke-Arab-an apalagi terorisme. Sementara itu Islamisasi secara struktural dilakukan melalui jalur politik. Islam memang tidak dapat dipisahkan dari politik sebagai bentuk dari pengamalan Syuro, serta Amar Ma’ruf Nahi Munkar, memperjuangkan keadilan, mengkoreksi kezhaliman dan mendakwahkan amal sholeh. Politik berguna untuk mendekatkan perjuangan kaum Muslimin dalam menjalankan kehidupan serta mendakwahkan kebudayaannya serta solusi-solusi kreatif yang dimilikinya agar mereka dapat mewujudkan nilai-nilai Islami itu sesudah pada tingkat kehidupan individual, keluarga, agar ajaran agama dapat terwujud juga pada lingkungan masyarakat, organisasi bahkan pada penyelenggaraan kehidupan bernegara. Baik melalui aktifitas kontrol, maupun Legislasi dengan membuat undangundang, peraturan pemerintah maupun kebijakan publik lainnya. Dalam konteks ini maka pilihannya bukan negara Islam yang menerapkan Syariah atau negara sekuler yang menolak Syariah, tapi yang kita inginkan adalah negara Indonesia yang merealisasikan ajaran agama yang menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan universal, melalui perjuangan konstitusional dan demokratis, agar dapat hadirlah Masyarakat Madani yang dicitakan itu. 45
Memisahkan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia dari keterlibatan dalam kehidupan berpolitik dan bernegara adalah hal yang mustahil dan absurd bahkan ahistoric, bahkan tidak sesuai dengan prinsip dasar berdemokrasi konstitusional seperti yang tertera di dalam UUD NRI 1945. Karenanya wajar saja bila pada masa awal pembentukan NKRI ini, Bung Karno telah dengan tegas mempersilahkan umat Islam untuk memperjuangkan ideologi dan aspirasinya melalui lembaga Parlemen. Dan umat pun memang telah dan akan terus secara rasional-objektif-konstitusional berjuang melalui jalur politik sehingga dapat turut serta menghadirkan kemerdekaan Republik Indonesia, menggagalkan kudeta PKI yang akan menggantikan ideologi negara dengan Komunisme, dan kemudian turut menghadirkan era Reformasi dan lain-lain. Agar Masyarakat Madani dapat diwujudkan, dan karenanya umat pun dapat melaksanakan ajaran agama dan menghadirkan Syariah Islam yang Rahmatan Lil Alamin, sangat penting untuk merujuk pada faktor-faktor utama yang dulu menjadi pilar kokoh dan telah sukses menghadirkan Masyarakat Madani seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang secara positif dan konstruktif menerima dan menghormati asas pluralitas baik karena faktor suku, agama, asal-usul maupun profesi untuk disinergikan bagi hadirnya masyarakat yang saling menghormati, saling menguatkan, gotongroyong dan bersatu padu bela kedaulatan negara, menegakkan hukum, menjunjung moralitas, menghadirkan masyarakat yang dinamis dan bersemangat untuk ber-silaturrahim dan berta’awun untuk mewujudkan Ukhuwwah Islamiyyah, Ukhuwwah Wathaniyyah dan Ukhuwwah
Basyariyyah,
kemudian
mengaktualisasikannya
dalam
konteks
Keindonesiaan kontemporer dengan segala peluang dan tantangannya. Karenanya perjuangan Islamisasi secara struktural tetap harus menghadirkan alternatif solusi yang 46
lebih baik dan sikap adil dan bijaksana terhadap non-Muslim maupun yang berbeda latar organisasi politik dengan PK Sejahtera, serta mengacu pada prinsip konstitusional, proporsional dan demokratis, agar hadirlah hasil perjuangan yang betul-betul dapat merealisasikan cita-cita berdirinya NKRI dan hadirnya era Reformasi. PK Sejahtera sebagai Partai Dakwah akan berjuang secara konstitusional, baik dalam lingkup kultural maupun struktural, dengan memaksimalkan peran berpolitiknya demi terwujudnya Masyarakat Madani dalam bingkai NKRI. Caranya, dengan mempercepat realisasi target PK Sejahtera dari “partai kader” menjadi “partai kader berbasis massa yang kokoh”, agar dapat memberdayakan komponen mayoritas bangsa Indonesia, yaitu kalangan perempuan, generasi muda, petani, buruh, nelayan dan pedagang. Melalui musyarakah (partisipasi politik) yang aktif seperti itu akan hadir pemimpin negeri serta wakil rakyat yang betul-betul bersih, peduli dan profesional, sehingga bangsa dan rakyat Indonesia dapat menikmati karunia Allah berwujud NKRI yang maju dan makmur. Partisipasi politik secara sinergis dapat merealisasikan tugas ibadah, fungsi khalifah dan memakmurkan kehidupan, sehingga tampil kekuatan baru untuk membangun Indonesia menjadi negeri yang relijius, sejahtera, aman, adil, berdaulat dan bermartabat. Adil adalah kondisi dimana entitas dan kualitas kehidupan baik pembangunan politik, ekonomi, hukum, dan sosial-budaya ditempatkan secara proporsional dalam ukuran yang pas dan seimbang, tidak melewati batas. Itulah sikap moderat, suatu keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrem: mengurangi dan melebihi (ifrath dan tafrith).
47
Islam memandang nilai keadilan dan HAM melekat dengan penciptaan manusia. Keadilan adalah nilai yang bersifat intrinsik, baik dalam struktur ataupun perilaku manusia. Tuhan Yang Mahakuasa menciptakan manusia dalam keadaan adil dan seimbang. Semenetara itu, Islam ditegaskan sebagai agama fitrah kemanusiaan. Situasisituasi psikis dan sosiologis manusia, sesuai dengan fitrahnya, memerlukan nilai-nilai keadilan. Sebab, dengan tegaknya keadilan di tengah-tengah situasi kemanusiaannya, setiap individu dapat memerankan dirinya sebagai makhluk moral yang merdeka dalam memilih dan berkehendak. Selain itu, keadilan menjadi tonggak utama bangunan masyarakat, apapun agama dan keyakinan yang mereka anut. Wujud konkret nilai-nilai keadilan pada dalam aspek kemanusiaan adalah sikap "pertengahan" yang telah menjadi salah satu kekhususan umat Islam dan telah menjadi karakteristik metodologi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Para cendekiawan muslim melukiskan sikap itu dengan istilah moderasi, suatu keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrem. Keseimbangan hidup merupakan buah dari kemampuan seseorang dalam memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya (ruh, akal, dan jasad). Itulah pangkal kesejahteraan dalam maknanya yang sejati. Kesejahteraan
paripurna
akan
melahirkan
kebahagiaan
hakiki.
Itu
sebabnya
keseimbangan yang sempurna di antara kualitas-kualitas moral yang tampak bertentangan hanya mungkin diwujudkan dengan keadilan, sesuai dengan makna asasi keadilan ('adalah) yang berasal dari akar yang sama dengan kata keseimbangan (i`tidal). Oleh sebab itu, para ulama menegaskan nilai keadilan sebagai kebaikan yang paling sempurna. Posisi keadilan dalam kehidupan manusia dan alam semesta amat fundamental. Sebuah hadits Nabi Saw menyebutkan: ”Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil itu 48
kelak di sisi Allah Swt berada di atas mimbar-mimbar cahaya. Yaitu, mereka yang bertindak adil dalam pemerintahan, terhadap keluarga, dan terhadap bawahan mereka.” Konsekuensinya, setiap ketidakadilan dan kezaliman harus dipandang sebagai tindakan dosa dan kejahatan terhadap manusia dan kemanusiaan. Kezaliman itu kegelapan, sedangkan keadilan itu cahaya. Maka, kewajiban menegakkan keadilan dan menumbangkan segala bentuk kezaliman, penindasan, sikap berlebih-lebihan, merugikan orang lain, kebencian, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan harus menjadi bagian dari ideologi Islam. Semangat ini harus mewarnai setiap aksi dan menjadi pola perjuangan otentik manusia sepanjang sejarahnya. Manusia, baik secara individual maupun kolektif, bertanggungjawab menegakkan keadilan dalam seluruh dimensi kehidupan. Sejahtera secara standar berarti aman dan makmur. Aman adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa takut, secara psikis sejahtera, sedangkan makmur adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa lapar, secara fisik sejahtera. . Firman Allah Swt menegaskan, “Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)-nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu, Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat." (QS, al-Nahl 16: 112). Sejahtera mengarahkan pembangunan pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai hamba dan khalifah Allah. Kesejahteraan tidak mencerminkan jumlah alat pemenuhan kebutuhan, tetapi keseimbangan antara kebutuhan dan sumber pemenuhannya. Kesejahteraan dalam artinya 49
yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya (ruh, akal, dan jasad). Kesejahteraan seperti itu yang akan melahirkan kebahagiaan hakiki bagi bangsa Indonesia. Kesejahteraan menuntut pengelolaan ekonomi berbasis sektor riil yang menitikberatkan pada kesempatan berusaha di sektor riil bukan semata sektor finansial. Prinsip itu menyetarakan peran kapital (modal) dan usaha (buruh) serta berbasis ekonomi pasar yang memberi kesempatan berkompetisi secara adil. Ekonomi berkeadilan yang mencitakan kesejahteraan untuk semua warga akan terlepas dari penyimpangan moral (moral hazard) akibat tindak kezaliman terhadap sesama manusia maupun tindakan eksploitatif yang merusak alam. Hanya dengan sistem perekonomian yang berkeadilan terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development) yang menjamin kesetaraan sosial (social equity), kelestarian lingkungan (environmental prudence), dan efisiensi ekonomi (economic efficiency). Semua itu tidak lain merupakan cita-cita bersama umat manusia sedunia (Our Common Future, World Comittee for Environment and Development, United Nation, 1987). Ekonomi yang maju ialah kondisi yang dibangun di atas kesadaran adanya misi peradaban untuk kesejahteraan manusia. Dalam konteks ini, keterpeliharaan moralitas manusia, baik secara individual maupun kolektif, keseimbangan kemajuan ekonomi, kemandirian, kesatuan ekonomi nasional, dan kelestarian alam semesta menjadi patokan utama pembangunan bangsa. Oleh karena itu, di tengah dinamika meraih kemajuan ekonomi, maka penyimpangan etika, perilaku eksploitatif, konsumtivisme, dan hedonistik-materialistik harus dapat diminimalisasi. Karena, pembangunan ditujukan 50
bukan untuk kemajuan materi saja, melainkan juga demi tetap terpeliharanya sifat asasi dan martabat seluruh manusia. Pada titik itu, kemajuan ekonomi harus benarbenar dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa, bahkan umat manusia, secara adil. Atas dasar itu perlu ditegakkan prinsip penyatuan moralitas dan etik dalam seluruh aktivitas ekonomi guna meminimalisasi, bahkan menghilangkan, berbagai bentuk kezaliman. Memprioritaskan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama harus dilakukan di atas keuntungan pribadi dan kelompok, guna menjamin hak-hak ekonomi semua pihak dan menghindari dominasi satu pihak terhadap pihak lain. Pengutamaan ini harus menjadi kebijakan yang dipatuhi bersama. Bermartabat menuntut bangsa Indonesia untuk menempatkan dirinya sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mampu menampilkan dirinya, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya secara elegan sehingga memunculkan penghormatan dan kekaguman dari bangsa lain. Martabat muncul dari akhlak dan budi pekerti yang baik, mentalitas, etos kerja dan akhirnya bermuara pada produktivitas dan kreativitas. Kreativitas bangsa yang tinggi dapat mewujud dalam karya-karya adiluhung dalam berbagai bidang yang tak ternilai. Dari sana muncul rasa bangga pada diri sendiri dan penghormatan dari bangsa lain. Martabat memunculkan rasa percaya diri yang memungkinkan kita berdiri sama tegak, dan tidak didikte oleh bangsa lain. Untuk itu semua warga negara dapat mengambil peran dalam membangun negara sehingga menjadi masyarakat madani berdaya dan berkeadilan, masyarakat yang tidak mudah dipatronisasi oleh kekuatan manapun. Sebab, kehidupan sosial manusia di muka 51
bumi akan lebih tertata dengan sistem sosial yang berkeadilan walau masih disertai suatu perbuatan dosa, daripada dengan sistem tirani yang zalim. Kewajiban individu untuk menegakkan keadilan harus dipandang sebagai prosedur regulatif bagi tindakan sosial dan etik, sehingga akhirnya menghasilkan keadilan sosial yang efek kebaikannya akan dirasakan bersama. Substansi keadilan sosial ialah terciptanya suatu masyarakat yang di dalamnya tidak ada lagi pihak yang dinafikan kebutuhan dasarnya. Setiap individu mendapat hakhak sosialnya secara penuh dan utuh, memperoleh jaminan sosial secara proporsional, serta manfaat dari sumber-sumber daya alam dan kekayaan negara dapat dinikmati oleh semua elemen masyarakat. Dalam waktu yang sama ia harus melaksanakan segala sesuatu yang menjadi tanggungjawab sosialnya dalam rangka merealisasikan keadilan menyeluruh dalam kehidupan. Hak-hak ini merangkumi semua hak-hak individual dan sosial manusia Indonesia yang bermartabat. Tegaknya keadilan sosial akan mewujudkan masyarakat yang egaliter dan menghargai orang berdasarkan keutamaan dan prestasinya, bukan pada etnisitas, entitas, keturunan, dan faktor bawaan lainnya. Oleh sebab pluralitas kebudayaan merupakan realitas yang melekat dalam sebuah bangsa, masyarakat, atau komunitas, maka perlu kearifan dalam memandang dan menyikapnya. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berlaku adil kepada setiap komunitas atau bangsa dengan cara menghargai kebudayaannya. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, maka secara budaya dan agama, Islam dapat tampil memberikan model masyarakat yang bisa
52
mempertemukan nilai-nilai keislaman dengan pluralitas budaya lokal dan sekaligus aspirasi kemodernan dalam sebuah rumah besar bernama Indonesia. Hal itu mensyaratkan pandangan keagamaan yang lebih menekankan aspek substansial yang universal daripada simbolik, dan tumbuhnya sikap saling menghargai serta kearifan di kalangan masyarakat. Dalam kerangka itulah kita memandang dan menyikapi pluralitas kebudayaan hingga pada akhirnya dapat memperkaya kebudayaan nasional menjadi satu sistem yang indah, efektif, dan saling bersinergi. Pluralitas sebagai karunia Tuhan, baik itu terkait dengan ras, budaya maupun profesi, seharusnya dilihat sebagai suatu kekayaan yang patut dikelola dengan penuh keadilan bagi bangsa yang bermartabat. Semua itu adalah kondisi yang kita citakan sekaligus, kondisi kehidupan berdakwah yang diharapkan, yang bermuara pada terjaminnya manusia dalam memenuhi lima kebutuhan primer hidupnya, yakni perlindungan atas: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Itulah masyarakat Indonesia yang relijius, masyarakat madani, yang seluruh komponennya bekerja sama dalam kebaikan, tolong-menolong dalam mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan keimanan. Masyarakat yang adil, sejahtera dan bermartabat,
yang
melindungi
warganya,
mewujudkan
kesejahteraan
umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut menjaga ketertiban dunia. Suatu masyarakat dan bangsa yang dapat berdampingan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, masyarakat dengan budaya khas takwa. Indonesia yang kita citakan adalah masyarakat yang hidup penuh dengan kasih-sayang, yang muda menghormati yang tua, yang tua menghargai yang muda, lakilaki bahu membahu dengan perempuan, dalam pluralitas kebudayaan.
53
Masyarakat madani merupakan model masyarakat berkeadilan, tatkala keragaman menjadi sumber dinamika bangsa. Para kritikus kreatif-konstruktif memenuhi parlemen, kaum profesional mengisi kabinet, dan orang-orang bijak yang pemberani menjaga benteng peradilan. Para pengusaha menjadi berkah bagi negara dan rakyat, demikian pula para ulama, cendekiawan dan budayawan berdiri di garda depan peradaban bangsa. Prajurit dan perwira TNI dan Polri menjadi pengawal negara dan penjaga keamanan yang profesional, sebuah kekuatan yang menyebarkan rasa aman di hati rakyat tanpa harus kehilangan hak-hak politik yang wajar sebagai warga negara. Kalangan perempuan menjadi saudara kaum lelaki, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan fitrahnya, dan bekerjasama secara setara bagi kemajuan bangsa. Kaum muda mempunyai peran strategis sebagai pelopor peradaban untuk perbaikan. Setiap kelompok mengembangkan budaya demokrasi produktif, berinteraksi secara positif dengan semangat kebersamaan dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa. Kami mencitakan Indonesia menjadi negara kuat yang membawa misi rahmat keadilan bagi segenap umat manusia, agar bangsanya menjadi kontributor peradaban manusia dan buminya menjelma menjadi taman kehidupan yang tenteram dan damai. 24 2.2.2 Misi yang diemban Partai Keadilan Sejahtera
1. Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer
untuk
berkomitmen
terhadap
penguatan
demokrasi.
Mendorong
penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap
24
lembaga
agar
terjadi
proses
http://pkssemarang.org/profil-pks/read/visi-dan-misi/
54
saling
mengawasi.
Menumbuhkan
kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas. Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industry pertahanan nasional. Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat
keadilan
dan
proporsionalitas
melalui
musyawarah
dalam
lembagalembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya. 2. Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan
seluruh
rakyat
melalui
strategi
pemerataan
pendapatan,
pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan; peningkatan dayasaing industri nasional dgn pendalaman struktur & upgrading kemampuan teknologi; dan
55
pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis resources & knowledge. Semua itu dilaksanakan di atas landasan (filosofi) ekonomi egaliter yang akan menjamin kesetaraan atau valuasi yang sederajat antara (pemilik) modal dan (pelaku) usaha, dan menjamin pembatasan tindakan spekulasi, monopoli, dan segala bentuk kriminalitas ekonomi yang dilakukan oleh penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha. 3. Menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya saing tinggi serta guru yang professional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua kelompok warga, dengan visi sehat badan, mental spiritual, dan sosial sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara; dengan cara mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan relijius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, disiplin kuat, etos kerja kokoh, serta daya inovasi dan kreativitas tinggi. Terciptanya masyarakat sejahtera, melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat mewadahi dan membantu proses pembangunan berkelanjutan. 25
PK Sejahtera meyakini bahwa pembangunan merupakan hak sekaligus kewajiban
25
Ibid
56
masyarakat, bukan hanya negara. Karenanya pemberdayaan masyarakat, baik dalam aspek politis maupun ekonomis, akan mengantarkan rakyat pada posisi sejajar sebagai mitra pemerintah, yang duduk satu meja bersama-sama untuk mencapai situasi saling menguntungkan. PK Sejahtera memandang partisipasi total masyarakat madani, pengusaha, pemerintah serta kerjasama internasional, yang merupakan lintas komponen dan aktor, adalah sebuah keniscayaan dalam mengelola pembangunan. Semua itu dilaksanakan dalam kerangk yang bersifat integral, global dan universal menuju keadilan dan kesejahteraan.
Sektor swasta adalah operator pembangunan utama, sementara pemerintah mengambil peran regulasi. Berbagai kekurangan di antara kedua sektor itu ditutupi oleh peran sektor ketiga, kelompok masyarakat madani yang berbasis kompetensi. Ketiga komponen negara ini adalah actor pembangunan nasional yang mesti bekerjasama secara egaliter tanpa ada upaya saling mendominasi.
Dalam bingkai egalitarianisme, pemerintah sedapat mungkin mengambil fungsi minimalis menjadi fasilitator dan dinamisator melalui berbagai regulasi strategis. Pemerintah yang berkuasa sebagai entitas politik adalah produk dari amanat rakyat, karena itu tidak boleh menciderai amanat untuk melayani semua warga dari manapun afiliasi sosial-politiknya. Agar roda pembangunan yang digerakkan rakyat (sektor swasta dan sektor ketiga) dapat terlaksana dengan baik, maka pemerintah menyusun regulasi melalui seperangkat peraturan perundangan yang non-diskriminatif. Berbagai upaya, program dan kebijakan pemerintah secara prinsip adalah cerminan dari platform partai yang memenangkan Pemilu secara demokratis.
57
Sebagai wujud dari rasa tanggung-jawab politik PK Sejahtera bagi kehidupan bangsa dan negara, untuk turut serta berperan aktif sebagai bagian dari penyelesaian masalah bangsa, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera dan bermartabat, sebagaimana yang dicitakan PK Sejahtera, maka disusunlah Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera sebagai arah dan pedoman perjuangan bagi kader dan sekaligus komitmen politik partai. Komitmen politik ini adalah konsepsi kebijakan pembangunan yang akan diperjuangkan PK Sejahtera. Dengan demikian menjadi jelas posisi Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera ini dengan peran sektor pemerintah dalam pembangunan melalui berbagai regulasi yang digulirkannya. Platform ini terdiri dari tiga bidang besar, yakni politik, perekonomian dan sosial-budaya yang saling terkait satu sama lain. 26
2.2.3. Platform Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 1. mempelopori refornrasi system politik pemerintahan dan birokrasi, peradilan dan militer agar tetap berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. 2. mendorong penyelenggaraan system ketatanegaraan yang sesuai dengan fuugsi dan wewenangnya sebagai suatu keniscayaan yang harus dijalani, demi perubahan hubungan ketatanegaraan yang lebih baik. 3. menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyar kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas (bersih, peduli dan professional).
26
ibid
58
4. membangun sistem politik yang sehat penegakan hukum yang adil dan hankam yang mantap. 5. mengentaskan kemiskinan mengurangi. pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapat, pertumbuhan bernilai tambah tinggl dan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas sektor pertaniam, kehutanan dan kelautan; peningkatan daya saing industri nasional dengan pendalaman struktur dan upgrading kemampuan tegnologi dan pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis resources & knowledge. 6. menuju pendidikan berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluasluasnya bagi seluruh rakyat Indonesia 27
2.3.Paradigma Partai Keadilan Sejahtera Terminologi yang muncul di tengah kehidupan moderen untuk menggambarkan aktivitas perubahan sosial terencana adalah pembangunan. sejak akhir tahun lima puluhan dan awal tahun enam puluhan, pembangunan disamakan artinya dengan kemajuan dan modernisasi. Menurut konsep ini, perbaikan lingkungan fisik atau kemajuan material merupakan fokus dari berbagai aktivitas pembangunan. Negara sedang berkembang atau Negara terbelakang diartikan sebagai negara yang dalam bidang industri, ekonomi, teknologi, kelembagaan, dan kebudayaan sedang berusaha untuk maju meniru model negara maju di Barat.
27
MajelisPertimbanganPusatPKS, PlatformKebijakanPembangunanPKS, 2008 hal 215
59
lmplementasi konsep pembangunan semacam itu akan menihilkan perlindungan terhadap lima aspek utama kebutuhan dasar manusia (agama, jiwa, akal, harta dan keturunan). Karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam atas konsep pembangunan yang akan diterapkan. Urbanisasi dan industrialisasi melahirkan masalah kebodohan, kemiskinan, pengangguran, kelaparan dan rasa tidak tenteram. Berbagai analisis mutakhir atas dampak ideology developmentalisme Barat memperlihatkan suatu simpulan, bahwa pembangunan telah menyeret manusia kepada enam ancaman serius: industri yang tak terkendali; mengeringnya sumber-sumber alam (seperti energi, hutan, pangan dan air); tekanan per kapita yang telah melampaui titik kritis atas tanah dan lingkungan; limbah industri dan rumah tangga yang terus bertambah; perlombaan senjata nuklir, kimia dan biologi; dan pertumbuhan serta penyebaran penduduk dunia secara tidak terkendali. Dalam semua itu manusia lebih diposisikan sebagai alat pembangunan. Bangsa Indonesia harus segera merumuskan ulang paradigma pembangunannya dengan menyaring konsep yang datang dari luar secara kritis dan tepat, dan berani mengungkapkan gagasangagasan orisinalnya. Penyusunan Plat form Kebijakan Pembangunan PKS melandaskan diri pada paradigma nasional (consensus nasional), peraturan perundangan yang berlaku, AD/ART, Renstra, serta Falsafah Dasar Perjuangan Partai. Secara obyektif dalam bingkai negara, maka Platform Kebijakan Pembangunan PKS ini didasarkan pada paradigma dan konsensus nasional. Pancasila sebagai Dasar Negara secara konsepsional mengandung nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (tauhid), Demokrasi (syura), Hak Asasi Manusia (maqashid syari'ah), Pluralitas Persatuan dan Kesatuan, dalam Semangat kekeluargaan dan kebersamaan yang harmonis serta untuk
60
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan idiil kehidupan bersama; serta nilai-nilai dalam UUD digunakan sebagai landasan konstitusional Platform Kebijakan Pembangunan ini. Tujuan didirikannya PKS, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar PKS pasal 5, Yaitu: 1. Terwujudnya cita-cita nasional bangsa lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia tahun 7945; dan 2. (Terwujudnya masyarakat madani yan! adil dan seiahtera yant diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Negara Kesatuan Republik lndonesia. PKS menyadari pluralitas etnik dan agama masyarakat Indonesia yang mengisi wilayah beribu pulau dan beratus suku yang membentang dari Sabang hingga Merauke, yang dilalui garis khatulistiwa. Berdasarkan atas pemahaman tersebut 28
2.3.1. Urgensi Ideologi PKS ldeologi sebagai istilah mulai diperkenalkan selama Revolusi Perancis oleh Antoine Destutt de Tracy dan pertama kali dipergunakan ke public pada tahun 1796. bagi Tracy, ideologyi dimaksudkan dengan “ilmu tentang ide” yang diharapkan dapat megungkap asal-muasal dari ide-ide dan mejadi cabang ilmu baru yang kelak setara dengan biologi atau zoology. Namun, makna ideology berubah ditangan Karl Mark melalui kerja awalnya dalam buku The German Ideologi yang ditulis bersama F.Engels. Sebagaimana penjelasan Frank Bealey (Blackwell, 2000), kini ideology lebih diartikan sebagai system berfikir universal manusia untuk menjelaskan kondisi mereka, 28
Ibid hal 27
61
berkaitan dengan proses dan dinamika sejarah, dalam rangka menuju masa depan yang lebih baik. Berakar pada kaum liberalis, ideologi diartikan sebagai system kepercayaan individu tentang dunia yang lebih baik, sehingga tampak sebagai pola berpikir (mind-set) bagi penganutnya. Ideologi pun dapat dilihat sebagai “cara pandang dunia” (World view) penganutnya untuk menilai situasi keseharian mereka dalam rangka mencari jalan untuk mewujudkan kehidupan terbaik di masa yang akan datang. Namun berdasarkan kecendrungan masyarakat masa kini, ideologi dipandang sebagai kumpulan ide atau konsep mengenai cara hidup (way of life) diwarnai oleh budaya dan tatanan masyarakat serta kehidupan politik. Ideologi memiliki unsur konsep atau ide yang diyakini serta diaplikasikan sebagai cara pandang
menghadapi masa depan. ldeologi sarat dengan
dimensi "keyakinan" dan "utopi". ldeologi adalah sistem kepercayaan atau tata nilai yang diperjuangkan dan dijabarkan secara sadar oleh para pemelukny dalam totalitas kehidupan, terutama dalam jagad sosial-politik. ldeologi menjadi visi yang komprehensif dalam memandang sesuatu, yang diformulasi secara sistemik dan ilmiah dari seseorang atau sekelompok orang mengenai tujuan yang akan dicapai dan segala metode pun pencapaiannya. ldeotogi berisi pemikiran dan konsep yang jelas mengenai Tuhan, manusia dan alam semesta sena kehidupan, yang diyakini mampu .menyelesaikan problematika kehidupan. Dalam konsep ini, maka tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa ideologi. Manusia tanp ideologi hanya akan mengejar kemajuan material, namun mengalami kehampaan dalam aspek emosional dan spiritual, sehingga teralienasi dan kehilangan identitasnya yang sejat,i lalu mereka .mengalami disorientasi dan kegersangan hidup. Ideologi menyediakan kejelasan arah bagi manusia, dorongan, pembenaran dan dasar bagi aktivis untuk
62
bergerak menggulirkan agenda dan aksi-aksinya. Karenanya ideologi menyediakan elan vital, etos dan bahkan militansi perjuangan. Semangat rela berkorban adalah refleksi keyakinan ideologis. Dimensi "ide" dari ideologi memberikan bingkai konsepsi bagi pemahaman , arah perjuangan dasar pergerakan bangsa sementara dimensi “Keyakinan" dan "utopi" memunculkan komitmen, militansi, dan fanatisme positif yang memicu gairah dan darah perjuangan, sekalisus memompakan api semangat rela berkorban. ltulah yang terjadi di awal-awal kemerdekaan atau masa jauh sebelum kemerdekaan di era pendiri bangsa ini berjuang bahu membahu merebut kemerdekaan Orde Lama dengan Demokrasi Terpimpin yang kemudian dilanjutkan Orde Baru dengan pragmatisme politiknya' praktis memandulkan ruh ideologi dari hati hanusiamanusia Indonesia. Orde Baru dengan jargon pembangunan-isme telah mengarahkan mata bangsa indonesia hanya pada pembangunan ekonomi. Moderenisasi, pasar bebas, hubungan-hubungan pembangunan yang lebih mementingkan tujuan jangka pendek, tumbuhnya erit kelas menengah yang sibuk dengan profesi, serta kompromi-kompromi pragmatis, meminimarkan perhatian orang pada aspekideologi. Jargon yang diadopsi adalah seperti apa yang dikatakan “Deng Xiao Ping," Tidak penting apakah kucing berwarna hitam atau abu-abu, yang penting dapat menangkap tikus.” Di sisi lain, asas tunggal pancasila yang dipaksakan penguasa melalui indoktrinasi, tafsir tunggal dan sakralisasi terbukti tidak membawa kebaikan bagi bangsa ini. stigma anti-pancasila sebagai alat penghalau musuh-musuh politik orde Baru secara represif telah menjadi trauma politis-ideologis yang masih membekas. Kondisi itu menjadi sangat mengenaskan ketika praktek sehari-hari rezim orde Baru justru sama
63
sekali tidak mencerminkan, bahkan mengingkari jiwa Pancasila. Pancasila menjadi mantra yang indah diucapkan, namun tidak pernah dipraktekkan. Maka, badai yang dituai kemudian adalah kemunafikan massal yang dipertontonkan penguasa otoritarianmiliteristik. Berbeda dengan china yang merasa sebagai bangsa besar dan dengan budaya kuno tinggi warisan ribuan tahun, atau Jepang yang melalui jalur tenno heika merasa sebagai bangsa keturunan Dewa Matahari (Amaterasu), maka Indonesia kontemporer Tampak merunduk lesu secara ideologis. Tidak ada cita-cita besar dan heroisme untuk membangun peradaban adiluhung sebagai bangsa besar. Budayawan Koentjaraningrat menyebut kita mengidap “menerabas" budaya budaya potong-kompas, budaya miopis (rabun dekat). lngin cepat sukses, kaya, atau berkuasa dengan usaha sedikit, dan kalau perlu tabrak aturan. Tak mampu melihat masa depan yang jauh, paling banter melihat dalam periode “lima tahunan” Budaya menanam jagung" yang tiga bulanan, ketimbang budaya 'menanam pati" yang harus menunggu puluhan tahun. Budaya “Jalur cepat" menuju sasaran, kalau perlu melangkahi kepala orang. budaya selebritis instan yang ingin populer dalam sekejap. Atau, budaya "satu hari untung beliung". penyakit kronis yang kita idap adalah kurang menghargai mutu, memburu rente dalam ekonomi, politik uang dalam kekuasaan, gelar palsu dalam pendidikan, barang tiruan dalam perdagangan, serta budaya judi di kampong-kampung. Dalam budaya pragmatis dan hedonis itu, ideologi tak mendapat tempat, idealisme hanya tersisa di pojok-pojok sempit ruang kuliah atau kelompok diskusi publik. Kita sempat bangga ketika pesawat N-250 diluncurkan, seratus prosen buatan anak bangsa, terbang fly by wire di atas dirgantara pertiwi. Rasa percaya diri dan
64
nasionalisme produktif menyembul di balik baling-balingnya. Namun, emosi itu segera padam bersama diobralnya industri unggulan kita ke pihak asing serta dicabutnya subsidi bagi berbagai industri strategis. Selanjutnya, satu pertanyaan harus kita ajukan, apakah bangsa ini masih punya "mimpi" untuk menjadi negara besar? Atau sekedar menjadi soft nation, bangsa yang lembek tanpa militansi. Atau hari-hari berjalan business as usual rutin, tanpa digerakkan oleh "masa depan" yang menantang. Bangsa ini perlu kembali menata cara pandang, membiakkan mimpi, memfokuskan masa depan, membangun gairah dan militansi, serta menancapkan cita-cita besar yang hidup dan terasakan di dalam hati. Sehingga energi bangsa ini tidak terbuang dalam gerak chaotic melingkar, namun mengalir sinergis dan fokus. Untuk itu, kita butuh kehangatan ideologi. Tanpa ideologi manusia hanya berlari mengejar peradaban materi, namun hampa dalam aspek emosi dan spirit. secara kolektif jadilah kita bangsa yang adem-ayem, miskin romantika -negara besar, namun dipenuhi dengan manusia kerdil yangtidak punya utopi. 29
2.3.2. Falsafah Dasar Perjuangan PKS PKS, sebagai entitas politik nasional, secara subyektif berjuang dengan dasar aqidah, asas, dan moralitas Islam untuk mencapai tujuan terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat. Bersama-sama dengan entitas politik lainnya secara kompetitif berjuang untuk mencapai cita-cita nasional. lslam secara eksternal adalah bentuk diferensiasi dan sekaligus positioning PKS sebagai entitas politik nasional berhadapan dengan entitas politik lainnya. Di sisi lain dengan menjadikan lslam sebagai aqidah, asas dan basis moral, maka PKS berkeyakinan dan ingin menegaskan bahwa 29
Ibid hal 29
65
secara internal-subyektif aktivitas politik adalah “ibadah”, yang apabila bertujuan untuk kemaslahatan umat, didasarkan pada niat yang ikhlas untuk mencari ridha Allah SWT, dan dilaksanakan dengan cara-cara yang baik dengan akhlak terpuji, maka aktivitas lni menjadi ibadah yang bernilai "amal shalih". Itulah dasar PKS secara internal-subyektif dalam menghimpun kader-kadernya dalam barisan yang rapi untuk memperjuangkan aspirasi umat dan mencapai tujuan nasional. Atas dasar itu pula dibangun elan vital, etos, dan bahkan militansi perjuangan para
kader, termasuk semangat rela berkorban. Dengan keyakinan, bahwa aktivitas
politik bukan sekedar kegiatan profan-duniawi, namun sarat dengan dimensi sakralrelijius-ukhrawi yang bernilai ibadah, maka dipercaya, bahwa politik bukanlah alat untuk sekedar mengejar kemajuan material-kekuasaan, tetapi hampa dalam aspek emosionalspiritual, sehingga para kader teralienasi dan kehilangan identitas diri yang sejati, lalu mereka mengalami disorientasi dan kegersangan hidup. Sebaliknya, aktivitas politik dapat menjadi ruang ekspresi dan menguak potensi diri, sarana untuk peningkatan kapasitas diri, dan juga sebagai tempat bagi kader untuk berkhidmat kepada publik, sebagai bagian dari bentuk pengkhidmatan mereka terhadap agama yang sarat dengan aspek spiritualitas dan kemanusiaan. Darah pergerakan itu menjadi mungkin dengan menempatkan lslam secara internal-subyektif sebagai aqidah, asas, dan moralitas perjuangan PKS. Substansi moralitas perjuangan PKS sendiri adalah bersih, peduli dan profesional. Dalam tataran kenegaraan, PKS meyakini, bahwa pluralitas etnik dan ideologis masyarakat lndonesia yang mengisi wilayah beribu pulau dan beratus suku yang membentang dari Sabang hingga Merauke-yang melebihi panjang dari pantai barat
66
sampai pantai timur benua Amerika-adalah sebuah realita kebhinekaan yang nyata dan obyektif. Indonesia bagai zamrud khatulistiwa, sebagai benua maritim, paru-paru dunia, dengan biodiversitas yang berlimpah, kekayaan alam di darat maupun di laut, secara geografis dan demografis memperlihatkan fakta empiris kekayaan alam disamping pluralitas kekayaan budaya itu. 30
2.3.3. Hakikat Dakwah Dakwah lslam pada hakekatnya merupakan aktifitas terencana untuk mentransformasi individu dan masyarakat dari kehidupan ahiliyyah kearah kehidupan yang mencerminkan Semangat danlslam. proses transformasi individu yakni pembentukan . pribadi-pribadi muslim Sejati (syakhsiyyah islamiyah) dilakukan dalam krangka transformasi sosial. sebab terbentuknya pribadi muslim sejati bukanlah tujuan akhir. Oleh karena itu pribadi-pribadi ini mesti memperkaya kualitas dirinya untuk mengemban amanah dakwah (syakhsiyya-h da'iyyail), sehingga mampu berperan aktif dalam melakukan transformasi sosial. Dakwah yang dibutuhkan untuk memperbaiki umat adalah suatu gerakan dakwah yang menyeluruh (dakwah syamilah), dakwah yang mampu, mempersiapkan segala kekuatan untuk menghadapi segala medan yang berat dan rumit. Kekuatan utama Partai Dakwah adalah para kader dakwah. Dakwah harus mampu mencetak kader-kader yang handal dari berbagai latar belakang kemampuan dan kemahiran yang saling bertaut memberdayakan umat' Dakwah membangun kekuatan SDM dalam suatu jaringan dan
30
Ibid hal 32
67
barisan, kesamaan fikrah, kesatuan gerak dan langkah, dan kejelasan visi dan misi yang diembannya melalui suatu orkestra kepemimpinan yang cerdas, tangguh dan amanah. 31
2.4. Prinsip kebijakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Secara umum prinsip kebijakan dasar yang diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera terefleksi utuh dalam jati dirinya sebagai Partai Da'wah. Sedangkan da'wah
yang
diyakini Partai Keadilan Sejahtera adalah dakwah rabbaniyah yang rahmatan lil'alamin, yaitu dakwah yang membimbing manusia mengenal Tuhannya dan da'wah yang ditujukan kepada seluruh ummat manusia yang membawa solusi bagi permasalahan yang dihadapinya. Ia adalah dakwah yang menuju persaudaraan yaug adil di kalangan ummat manusia, jauh dari bentukbentuk rasialisme atau fanatisme kesukuan, ras, atau etnisitas. Atas dasar itu maka da'wah menjadi poros utama seluruh gerak partai. Ia juga sekaligus menjadi karakteristik perilaku para aktivisnya dalam berpolitik. Maka prinsipprinsip yang mencerminkan watak da'wah berikut telah menjadi dasar dan prinsip setiap kebiiakan politik dan langkah operasionalnya. l. Al-Syumuliyah (Lengkap dan Integral) Sesuai dengan karakteristik dakwah Islam yang syamil, maka setiap kebijakan Partai
akan
selalu
dirumuskan
dengan
mempertimbangkan
berbagai
aspek
memandangnya dari berbagai perspektif dan mensinkronkan antara satu aspek dengan aspek lainnya. 2. Al-Ishlah (Reformatif)
31
Ibid hal 27-36
68
Setiap kebijakan, progftrm, dan langkah yang ditempuh partai selalu berorientasi pada perbaikan (islah), baik yang berkaitan dengan perbaikan individu, masyarakat, ataupun yang berkaitan dengan perbaikan pemerintahan dan negara. dalarn rangka meninggikan kalimat Allall memenangkan syari'at-Nya dan menegakkan daulah-Nya. 3. Al-Syat'iyah (Konstitusional) Syari'ah yang berisi hukum-hukum Allah swr telah menetapkan hubungan pokok antara manusia terhadap Allah (hablun min Allah) dan hubungan terhadap diri sendiri dan orang lain (hoblun min al-nas). Menjunjung tinggi syari'ah, ketundukan, dan komitmen kepadanya dalam seluruh aspek kehidupan merupakan kewajiban setiap muslim sebagai konsekuensi keimaraannya. Komitmen itu wujud dalarn bentuk keteguhan (al-istimsak) kepada al-haq, bulat hati dan percaya penuh kepada Islam sebagai ajaran yang lurus dan konprehensif yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan dengan tetap menjaga fleksibiltas sebagai ciri dan syari'at Islam seta mempertimbangkan aspek legalitas formal yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Demi terwujudnya makna kemerdekaan sejati semua peraturan yang ada dalam Al-qur’an dan As- Sunnah menjadi dasar konstitusi bagi seluruh kebijakan" program dan perilaku politik Sebab kemandirian refrensi syari'at pada kekuasaan negara dan penegak hukum memberikan jaminan penting dalam merealisir amanah dan melawan kedhaliman. 4. Al-Wasathiyah (Moderat) Masyarakat muslim disebut sebagai masyarakat "tengah" (ummdan wasatha). Simbol moralitas msyarakat Islam tersebut melahirkan prilaku, sikap, dan watak moderat (wasathiyah) dalam sikap dan interaksi muslim dengan berbagai persoalan. Alwasathiyah yang telah menjadi ciri Islam baik dalarn aspek-aspek nazhariyah (teoritis)
69
dan, amaliyah (operasional) atau aspek tarbiyah (pendidikan) dan tasyri 'iyah (perundang-undangan) harus merefleksi pada aspek ideologi ataupun tashawwur (persepsi), ibadah yang bersifat ritual, akhlaq adab (tatakrama), tasyri' dan dalarn semua kebijakan, program, dan perilalu politik Partai Keadilan Sejahtera. Dalam tataran praktis sikap kemoderatan ini dinyatakan pula dalam penolakannya terhadap segala bentuk ekstremitas dan eksageritas kezhaliman dan kebathilan. 5. Al-Istiqamah (Komit dan Konsisten) Oleh sebab berpegang teguh kepada ajaran dan aturan Islam (43:43) merupakan ciri seorang muslim maka komitmen dan konsistensi kepada gerakan Islam harus menjadi inspirasi setiap geraknya. Konsekuensinya seluruh kebijakan, program, dan langkahlangkah operasional Partai harus istiqamah (taat asas) pada "hukum transenden" yang ditemukan dalam keseluruhan tata alamiah dan dalam keseluruhan proses sejarah (ayatayat kawniyat-Nya), dalam Kitab-kitab-Nya (ayat-ayat qawliyat-Nya) dan dalam sunnah Rasulullah SAW, dalam consensus ummat serta dalam elaborasi tertulis oleh para mujtahid yang berkompeten mengeluarkan hukum-hukum terhadap masalah yang benarbenar tidak ditemukan secara tekstual dalam Risalah orisinal (al-Qur'an dan al-Sunnah). Konsistensi menurut kontinuitas (a1-Istimrar) dalam gerakan dalam arti adanya kesinambungan antara kebijakan dan program sebelumnya. 6. Al-Numuw wa al-Tathawwur (Tumbuh dan Berkembang) Konsistensi yang menjadi watak Partai Keadilan Sejatera tidak boleh melahirkan stagnan bagi gerakan dan kehilangan kreatifitasnya yang orisinal. Maka prinsip alnumuw wa al-tathawwur (Pertumbuhan yang bersifat vertikal dan perkembangan yang bersifat horizontal) harus menjadi prinsip gerakannya dengan tetap mengacu kepada
70
kaidah yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itu partai dalam kebijakan, program dan langkah-langkah operasionalnya harus tetap konsern kepada pengembangan potensi SDM hingga mampu melakukan eksalarasi mobilitas vertikal dan perluasan mobilitas horizontal. 7. Al-Tadarruj wa Al-Tawazun (Bertahap, Seimbang dan Proporsional) Pertumbuhan dan perkembangan gerakan da'wah Partai mesti dilalui secara bertahap dan proporsional, sesuai dengan sunnatullah yang berlaku di jagat raya ini. Seluruh sistem Islam berdiri di atas landasan kebertahapan dan keseimbangan. Kebertahapan dan keseimbangan merupakan tata alamiah yang tidak akan mengalami perubahan. Manusia secara fitrah tercipta dalam kebertahapan dan keseimbangan yang nyata."Maka semua tindakan manusia tebih-lebih tindakan politik yang berupaya memisahkan diri dari kebertahapan, keserasian dan keseimbangan akan berakibat pada kehancuran yang karenanya dapat dikategorikaan sebagai kejahatan bagi kemanusiaan dan lingkungan sejagat Oleh sebab itu kebertahapan dan keseimbangan (tadarruj dan tawazun) harus melekat dalam seluruh kiprah Partai, baik dalam kiprah individu fungsionaris dan pendukungnya ataupun kiprah kolektiftya. 8. Al-Awlawiyat wa Al-Mashlahah (Skala Prioritas dan Prioritas Kemanfaatan) Efektivitas sebuah gerakan salah satunya ditentukan oleh kemampuan gerakan tersebut dalam menentukan prioritas langkah dan kebijakannya. Sebab segala sesuatu mempunyai saat dan gilirannya. Amal perbuatan memiliki keutamaan yang bertingkattingkat pula (9: 19-20), dari yang bersifat strategis, politis, sampai ke yang bersifat taktis. Prinsip al-awlawiyat dalam gerakan pada hakikahya refleksi dari budaya berpikir stategis. Oleh sebab itu kebijakan, program, dan langkah-langkah operasionalnya didasarkan
71
kepada visi dan misi partai. Prinsip al-awlawiyat dapat melahirkan efisiensi dan efektifitas gerakan. Di samping itu, Partai Keadilan Sejahtera yakin bahwa sebaik-baik muslim adalah yang paling bermanfaat bagi kepentingan manusia. Maka pada hakikatnya mashlahah ummah menjadi dasar dan prisip dalam kebijakan, prograrn, dan langkah-langkah operasionalnya. Untuk itu ia akan tetap konsern terhadap semua persoalan yang dihadapi ummat. Kepentingan ummat selalu menjadi pertimbangan dan perioritas. Maka baik dalam kebijakan ataupun dalam sikap dan operasional harus seialu memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan ummat. Kepentingan ummat harus diletakkan di atas kepentingan kelompok dan individu. 9. Al Hulul (Solusi) Partai Keadilan Sejahtera sesuai dengan namanya, ia memperjuangkan aspekaspek yang yang tidak hanya berhenti pada janji, teori maupun kegiatan yang tidak dirasakan manfaatnya oleh ummat dan kesejahteraan haruslah diperjuangkan dengan ihsan dan itqon (profesional), itulah yang mengharuskan partai dan aktivisnya mengarahkan aktivitas dan program partai untuk menjadi solusi dan merealisirnya di setiap aktivitas yang mereka tempuh. 10. Al-Mustaqbaliyah (Orientasi masa depan) Pada kenyataannya tiga dimensi waktu (masa lalu, masa kini, dan masa mendatang) merupakan realitas yang saling berhubuugan. Disadari, sasaran da'wah yang akan diwujudkan merupakan sasaran besar, yaitu tegaknya agama Allah di bumi yang menyebarluaskan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh ummat manusia, yang bisa jadi yang akan menikmati keberhasilannya adalah generasi mendatang. Maka seyogyanya
72
setiap kebijakan yang diambil dan program-progam yang dicanangkan mengaitkan ketiga dimensi waktu tersebut. Masa lalu sebagai pelajaran, masa kini sebagai realitas, dan masa depan sebagai harapan. Keadaan yang kita geluti sekarang merupakan refleksi masa lalu kita dan sekaligus akan rnenentukan masa depan kita. Maka sangat bijak kalau kebijakan, program, dan langkah-langkah yang ditempuh tidak mengenyamping kan ketiga dimensi waktu tersebut dan selalu berorientasi pada masa depan, tidak hanya memikirkan nasib kita sekarang ini (59: 18). 11. Al-'Alaudyah (Bagian dari da'wah sedunia) Pada hakikatnya gerakan da'wah Islamiyah baik tujuan ataupun sasaran yang akan dicapai, bersifat 'alamiyah (mendunia) sejalan dengan universalitas Islam. Hal itu telah menjadi sunnatudda'wah. Ia merupakan aktivitas yang tidak kenal batas etnisitas, negara, atau daerah tertentu. Kenyataan itu menegaskan bahwa eksistensi da'wah kita merupakan bagian dari da'wah 'alamiyah. Oleh sebab itu prinsip kebijakan da'wah kita tidak lepas dari kebijakan dan gerakan da'wah sedunia. Adalah suatu kemestian setiap kebijakan yang diambil, program yang dicanangkan, dan langkah-langkah yang ditempuh selaras dengan kebijakan da'wah yang bersift 'alami dan tunduk pada sunnatudda'wah tersebut dengan tidak melikuidasi persoalan khas yang dihadapi di masing-masing wilayah. 32
2.5. Kebijakan Dasar Partai Keadilan Sejahtera Kebijakan partai diperlukan sebagai sebuah perspektif dan kerangka kerja yang menjadi patokan dasar aktifitas partai serta menjadi guidence bagi aktifis dalam merespon dan mengantisipasi persoalan yang terjadi dalam aktifitas sosial politik.
32
Ali Abdul Hakim 1999, Perangkat-Perangkat Tarbyah Ikhwanul Muslimin, hal 59-64
73
Dengan kebijakan dasar yang jelas dan diharapkan seluruh proses perjalanan partai dan aktifitasnya tetap berada dalam ideologi yang dianutnya. Kebijakan dasar Partai Keadilan Sejahtera ini dimaksudkan untuk: 1. Meletakkan perspektif dan kerangka kerja Partai dalam menyusun dan mengoperasionalkan program-program strategis. 2. Memberikan kerangka unum kepada Partai untuk memudahkan dalam penyusunan program aksi dan langkah-langkah operasionalnya. 3. Menjadi patokan umum dalam memposisikan Partai sebagai kekuatan politik dalam berinteraksi dengan berbagai kekuatan masyarakat. 4. Menjadi guidance bagi aktivis dalam rnerespons dan mengantisipasi persoalan yang terjadi dalam aktivitas sosial politik. Secara umunya prinsip kebijakan dasar yang diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera terefleksi utuh dalarn jati dirinya sebagai Partai Dakwah. Sedangkan dakwah yang diyakini Partai Keadilan Sejahtera adalah dakwah rabbaniyah yang rahmotan lil'alamin, yaitu dakwah yang membimbing manusia mengenal Tuhannya dan dakwah yang ditujukan kepada seluruh ummat manusia yang membawa solusi bagi permasalahan yang dihadapinya. Ia adalah dakwah yang menuju persaudaraan yang adil di kalangan ummat manusia, jauh dari bentuk-bentuk rasialisme atau fanatisme kesukuan, ras, atau etnisitas. Atas dasar itu maka da'wah menjadi poros utama seluruh gerak partai juga sekaligus menjadi karakteristik perilaku para aktivisnya dalam berpolitik. Maka prinsipprinsip yang mencerminkan watak da’wah berikut telah menjadi dasar dan prinsip setiap kebijakan politik dan langkah operasionalnya.
74
Kebijakan dasar partai dapat dilihat dalam dua rumusan yaitu kebijakan umum dan strtegi umum. Kebijakan umum dijabarkan dalam berbagai aspek yang merupakan lingkup kehidupan sehari-hari partai yaitu Ideologi, politik, birokrasi, ekonomi dan kesejahteraan, sosial budaya, peran dan tugas wanita, iptek dan hukum. Sementara itu stategi umum ditemputr melalui dua hal yaitu kebijakan Internal dan Eksternal. 33
2.5.1. Kebijakan Umum 2.5.1.1. Ideologi Diprediksi kesadaran politik masyarakat akan terus menguat seiring penguatan ideologisasi dalam tubuh partai-partai politik, oleh sebab itu perlu ditetapkan kebijakan dasar dalam mengantisipasi kemungkinan menguatnya konflik-konflik ideologis dikalangan aktifis partai. 1. Memproyeksikan lslam sebagai sebuah ideology ummat yang menjadi landasan perjuangan potitik menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin. 2. Menjadikan ideology lslam sebagai ruh perjuangan pembebasan manusia dari penghambaan antar sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah SWT yaitu pembebasan manusia dari kefajiran ideologi rekaan manusia menuju keadilan Islam dan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dan ketenangan hidup. 2.5.1.2. Politik a) Pembangunan system Memperjuangkan konsepsi-konsepsi Islam dalam sistem kemasyarakatan dan kenegaraan
33
MajelisPertimbanganPusatPKS, PlatformKebijakanPembangunanPKS, 2008 hal 79
75
b) Pembanguuan komunikasi politik, komuuikasi politik dipandang sebagai proses yang dilalahirkan satu sistem untuk mempengaruhi sistem yang lain melalui pengaturan signal-signal yang disampaikan. c) Dikarenakan komunikasi politik dilakukan dengan tujuan agar orang lain mau berpartisipasi dalam politik maka diperlukan beberapa kerangka dasar yang dapat dijadikan guidance para aktivis dalam komunikasi politik. 1. Penyadaran umum pentingnya sistem politik Islami sebagai solusi terhadap persoalan bangsa dan negara. 2. Mengokohkan kredibilitas dan efektifitas komunilasi antara Partai dan masyarakat d) Pembangunan budaya politik dengan cara mengokohkan Islam sebaga sumber nilai budaya dalarn kehidupan politik, mengembangkan budaya egaliter dan demokratis yang tercermin dalam perilaku politik, membangun budaya rasionalitas dalam kehidupan politik mengembangkan budaya hisbah. e) Pembangunan partisipasi politik dengan cara penumbuhan kondisi yang menyebabkan lahirnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi potitik melalui Partai Keadilan Sejahteraan secara sukarela, mempersiapkan suasana yang kondusif yang dapat menarik orang untuk berpartisipasi secara bebas. f) Hubungan eksternal Pola takawun 'alal birri wat taqwa (bekerja sama dalarn merealisir kebajikan dan taqwa), dan tidak takwun 'alal ismi wal'udwan (bekerja sama dalam dosa dan melanggar hukum) adalah merupakan prinsip dasar dalam membangun kerja sama. Selain itu Al-Wala merupakan asas hubungan sesama muslim. Sedangkan al-Barra merupakan asas hubungan dengan orang-orang kafir.
76
Dalam rangka optimalaisasi prinsip dasar hubungan sesama manusia dalam perspektif Islam itu perlu kebijakan umum. a. Bersikap cinta ta'awun, dan loyal dengan partai, organisasi, dan lembaga-lembaga Islam, baik di dalam ataupun di luar negeri. b. Aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk terciptanya kerjasama ukhuwwah, dan persatuan antara lembaga-lembaga Islam. c. Membudayakan sikap husnuzhan (baik sangka) terhadap sesame organisasi Islam d. Bersikap tegas terhadap semua institusi yang mengusung dan mengibarkan bendera kekufuran. 2.5.1.3. Birokrasi Setidak-tidaknya ada tiga fenomena yang muncul dalam kehidupan birokrasi sekarang ini yaitu: a) Pertama : kebobrokan di semua sektor. b) Kedua : menjadi sarang KKN. c) tidak profesional dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu perlu dilakukan reformasi untuk memunculkan clean government. Sebagai konsekuensinya perlu partai memiliki kebijakan memasuki wilayah birokrasi dengan tujuan ishlah al-hukumah dengan kebijakan: a) Lebih memperhatikan birokrasi dengan memasukkan anasir-anasir taghyir internal untuk menuduki jabatan strategis dengan tetap berpegang pada asas kepatutan dan akhlak karimah. b) Membentuk wadah independen bagi pegawai yang bekerja di pemerin tahan.
77
c) Menjadi pelopor dalam pemberantasan KKN dan dalam menegakkan kejujuran, keadilan, kesederhanaan dan profesionalisme serta dalam melayani masyarakat. d) Melakukan kontrol secara aktif. 2.5.1.4. Ekonomi dan Kesejahteraan Kemadirian dalam memenuhi kedua cost dapat membantu terciptanya kesejahteraan yang merata juga merupakan salah satu faktor utama kekuatan sebuah struktur partai. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis dan konkret dalam upaya menumbuhkan kemandirian tersebut. a) Menumbuhkan kesadaran nilai-nilai Islam dalam prilaku dan kebijakan ekonomi. b) Membangun kekuatan ekonomi ummat dan bangsa melalui pendirian proyek ekonomi yang mandiri betapa pun kecilnya dan memberantas KKN, sistem kartel dan monopoli yang menghancurkan ekonomi rakyat. c) Memelihara kekayaan ummat secara umum dengan mendorong berkembangnya industi dan proyek-proyek ekonomi Islam. d) Tidak membiarkan begitu saja satu keping mata uang jatuh ke tangan musuh musuh ummat. e) Menjaga kekayaan alam dari eksploitasi yang merugikan rakyat banyak. f) Mernperbanyak usaha-usaha solutif dan pilot project untuk memajukan ekonomi rakyat bekerjasama dengan berbagai pihak yang komitmen baik di dalam maupun luar negeri. 2.5.1.5. Sosial Budaya Kecenderungan membiaknya deviasi sistemik pada bidang sosial budaya, pengabaian nilai-nilai luhurr yang diringi dengan menguatnya kultur materialisme, dan
78
dahsyatnya serbuan budaya pop yang dibarengi dengan kecenderungan distorsi pemaharnan keagamaan bagi sebagian besar masyarakat muslim telah menjadi fenomena umum. Hal itu melahirkan kondisi lingkungan sosial yang jauh dari nilai-nilai Islam. Kondisi seperti itu, jika lemah dalam pemberantasanya, dapat menyerang lingkungan yang semula baik. Oleh sebab itu Partai perlu mengantisipasi sedini mungkin setidak-tidaknya untuk membentengi diri dari tertularnya berbagai penyimpangan tersebut dengan menetapkan kebijakan umum berikut: a) Membangun imunitas individu, keluarga, dan masyarakat dari berbagai virus sosial budaya yang dapat merusak jati diri kaum muslimin. b) Mengembangkan produk-produk budaya Islam baik dalam bentuk keteladanan ataupun dalam bentuk kesenian. c) Akfif dalam mewujudkan perundang-undangan yang meninggikan budaya bangsa dan mengkoreksi budaya yang merusak. 2.5.1.6. Iptek dan Industri Iptek dan industri merupakan syarat bagi kemajuan materi suatu bangsa dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Sedangkan kebahagiaan hakiki hanya mungkin tercapai apabila manusia mampu memahami kehendak Allah yang dimanifestasikan di dalam hukum-hukum-Nya dan aplikasi yang tepat mengenai hukum-hukum itu melalui aktifitas sosial dan teknologi yang dikendalikan secara etis. Untuk itu perlu sebuah kebijakan yang dapat mengarahkan IPTEK dan Industi untuk kebahagiaan manusia. a) Penguasaan bidang Iptek dan Industri sebagai syarat kemajuan materi suatu b) bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan hidup manusia
79
c) Menghidupkan upaya-upaya pemberian bingkai moral dalam pengembangan dan aplikasi Iptek sehingga menjadi rahmat bagi manusia. d) Mengembangkan Iptek terapan untuk membantu akselerasi penguasaan teknologi dalarn rangka peningkatan kualitas SDM ummat. e) Menumbuh kembangkan sentral-sentral industri yang strategis untuk kemajuan ekonomi ummat dan bangsa 2.5.1.7. Peran dan Tugas Wanita Kenyataan bahwa tugas memakmurkan bumi (istikhlaf) merupakan tugas kolektif manusia (laki-laki dan wanita) yang menunjukkan kenyataan adanya prinsip .’kemitraan’ dalam peran sosial politiknya. Hal itu setidak-tidaknya tercemrin dalam persamaan nilai kemanusiaan, persamaan hak sosial, dan persamaan dalam tanggungjawab beserta balasannya. Kenyataan lain menunjukkan partisipasi wanita dalam siasah terutama dalam perolehan suara pada pemilu sangat signifikan. Oleh sebab itu Partai perlu memiliki kebijakan dasar mengenai keterlibatan wanita dalam politik. a) Mengoptimalkan peran wanita dalam segala bidang kehidupan dengan tetap memelihara harkat dan martabat kewanitaannya. b) Membangun kondisi yang kondusif bagi optimalisasi peran politik wanita dalam mengusung cita-cita politik dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam dan fitrah. c) Keseimbangan hak pemberdayaan politik. d) Keseimbangan proporsional dalam penempatan wanita di lembaga-lembaga strategis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
80
e) Perhatian yang cukup terhadap isu-isu kontemporer wanita yang berkembang di masyarakat. f) Menjadikan institusi keluarga sebagai lembaga pendidikan politik 2.5.1.8. Hukum Sejatinya hukum menetapkan hubungan pokok antara manusia terbadap Tuhan, terhadap makhluk lain, terhadap orang lain dan terhadap dirinya sendiri. Dalam kehidupan manusia hukum dapat diperlukan memiliki supremasi demi menjamin keteraturan dan menghindari kekacauan. Dalam rangka turut menegakkan supremasi hukum di Indonesia maka Partai Keadilan Sejalrtera perlu menentukan kebijakan dasar sebagai berikut : a) Mendukrurg terwujudnya supremasi hukum didalam kehidupan masyarakat. b) Membangun kesiapan masyarakat untuk secara bertahap menerima syariat Islam melalui cera-cara yang syar’i dan konstitusional. c) Mempajuangkan secara struktural pemberlakuan hukum-hukum Islam yang masyarakat telah siap menerimanya d) Mempraktekkan ajaran Islam dan syariatnya secara istiqomah sebagai solusi, keteladanan dan rahmat bagi kehidupan. 2.5.1.9. Pendidikan Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia yang seyogyanya ditangani secara serius dan bertanggungiawab. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara pendidikan adalah dasar pembentukan karakter bangsa Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan harus sejalan dengan nilai-nilai dan keyakinan otentik bangsa. Maka setiap
81
upaya pendidikan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar suatu bangsa akan melahirkan generasi yang rapuh dan lepas dari akar kekuatannya. a) Mengupayakan secara sungguh-sungguh terselenggaranya sistem pendidkan integral yang menjamin lahirnya generasi yang beriman bertaqwa, cerdas, dan trampil. b) Melindungi anak bangsa dari sasaran rekayasa pendangkalan aqidah dan pemurtadan yang berkedok aktivitas pendidikan. c) Memperjuangkan model pendidikan yang terjangkau seluruh elemen masyarakat dan berkualitas. 34
2.5.2. Strategi Umum Memperhatikan trend umum perubatran yang terjadi dewasa ini diperlukan suatu kebijakan dasar untuk menghadapi dan menuju perubahan ke depan. Untuk itu diperlukan adanya strategi umum yang berkaitan dengan konsolidasi internal dan ekspansi eksternal 2.5.2.1. Konsolidasi Internal 1. Konsolidasi internal dengan sasaran pengokohan barisan, antisipasi tekanan, dan penataan Perubahan: a. Mengokohkan komitmen ideologis dan doktrin perjuangan. b. Mengembangkan keutuhan fitrah dan keluasan wawasan. c. Menguatkan ruh mahabbah ta'awun dan ukhuwah sesama kader. d. Mengintensifkan arus komunikasi dua arah antara struktur dan basis kader/pendukung serta mengembangkan budaya amal-jama'i dengan ruh hjundiyah. 34
Ibid hal 82-136
82
2. Konsolidasi internal dengan sasaran pengembangan syiar Islam, perluasan basis sosial dan opini umum, dan pengokohan dukungan politik: a. Meningkatkan kesadaran tentang wa’yu amni dan siyasi. b. Meningkatkan kemampuan identifikasi dan kalkulasi terhadap gerak unsureunsur kekuatan yang menjadi musuh Islam (yaitu musuh secara ideologis, politis, ekonomis maupun sosial-budaya) di kawasan tanggungjawab da'wah nya. c. Mengembangkan kemampuan pertahanan diri pada setiap kader. d. Mengintensifkan ta'amul ijtima'i dengan masyarakat sekitar dan tokoh-tokoh setempat, aparat dan birokrasi pemerintahan dalam rangka menyerap informasi dan membangun dukungan sosial. 3. Konsolidasi internal untuk menata perubahan : a. Menumbuhkan kemampuan elemen struktur dan kader untuk memaharni kondisi geografis-demografis-politis yang menjadi wilayah tanggung-jawab dakwahnya. b. Meningkatkan penguasaan konsep nasional dan metode-metode perubahan masyarakat serta pola-pola pengelolaannya. c. Meningkatkan efektifitas struktur dalam mengorganisir agenda dakwah dan melakukan perencanaan strategis sampai tingkat DPD dan menjadikan DPC dan DPRD sebagai ujung tombak ekspansi dakwah di daerahnya 4. Konsolidasi internal tentang organisasi, Kaderisasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia: Mengingat tantangan masa depan dakwah begitu kompleks dan karenanya memerlukan kelincahan bergerak maka perlu segera mengambil
83
langkah-langkah konkret untuk menentukan kebijakan dasar tentang organisasi, kaderisasi dan pengembangan sumber daya manusia: a. Melakukan reorganisasi partai yang disesuaikan dengan tantangan kedepan b. Membangun pusat-pusat kaderisasi di setiap wilayah dan daerah. c. Mengalokasikan secara proporsional potensi sumber daya manusia partai pada lembaga-lembaga strategis dan pusat-pusat perubahan. d. Menetapkan doktrin perjuangan dan prosedur disiplin organisasi bagi kader untuk mengokohkan militansi ideologis, pemikiran dan gerakan.
2.5.2.2. Ekspansi Eksternal 1. Ekspansi eksternal melalui pengembangan syiar Islam dan pelayanan sosial: a. Memperluas wilayah-wilayah jangkauan dakwah secara geografis dan demografis. b. Mengoptimalkan peran media massa dan figur-figur massa dan lembagalembaga sosial yang dikelola c. Memperkuat sosialisasi simbol-simbol Islam melalui berbagai media publikasi. 2. Ekspansi eksternal untuk memperbesar basis sosial: a. Menata personil dakwah dan lembaganya dan meningkatkan aktifitas pembinaan ke berbagai segmen stategis. b. Mengembangkan lembaga pendidikan Islam. c. Meningkatkan kerjasama dakwah dengan berbagai lembaga organisasi maupun tokoh-tokoh da'wah. 3. Ekspansi eksternal untuk memperluas opini umum:
84
a. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan bahaya media massa yang merusak. b. Memberdayakan dan mengembangkan media massa internal. c. Mengefektifkan program-program munasharah dan informasi dunia Islam. d. Menajankan kegiatan-kegiatan nadawaat dan sejenis. 4. Ekspansi eksternal untuk memperkokoh dukungan politik: a. Menguatkan dukungan sosial danpolitik. b. Optimalisasi peran dan publikasi misi kerja sumber daya manusia yang ada di legislatif, eksekutif dan birokrasi. c. Mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan mengembangkan aksiaksi advokasi sosial, hukum dan politik yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah. d. Mengefektifkan instrumen kekuatan politik mahasiswa dan kalangan profesi dalam memperjuangkan agenda reformasi secara berkelanjutan. e. Melakukan kontrol sosial terhadap kekuasaan. f. Membangun jaringan lobbi ke pusat-pusat kekuasaan dan kekuatan politik yang tersedia g. Mengefektifkan komunikasi dengan partai-partai Islam, partai-partai reformis, ormas-ormas Islam maupun tokoh masyarakat. 35
35
Ibid Hal 177-179
85
2.6. Struktur Organisasi Partai Keadilan Sejahtera Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerjasarna antara sesama anggota untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi menyediakan personil yang memegang jabatan tertentu dimana masing-masing diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya. Hubungan kerja dalam sebuah organisasi sangat berpenganrh terhadap keberhasilan organisasi. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur organisasi dimana
merupakan gambaran sistematis dengan orang-orang yang
menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan Struktur organisasi Partai terdiri atas: 1) Struktur organisasi Partai di tingkat pusat adalah: 1. Majelis Syura. 2. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. 3. Majelis Pertimbangan Pusat. 4. Dewan Pengurus Pusat. 5. Dewan Syari'ah Pusat. 2) Struktur organisasi Partai di tingkat provinsi adalah: a. Majelis Pertimbangan Wilayah b. Dewan Pengurus Wilayah c. Dewan Syari'ah Wilayah 3) Stuktur organisasi Partai di tingkat kabupaten/kota adalah: a. Majelis Pertimbangan Daerah b. Dewan Pengurus Daerah
86
c. Dewan Syari'ah Daerah 4) Struktur organisasi Partai di tingkat kecamatan adalah Dewan pengurus Cabang. 5) Struktur organisasi Partai di tingkat keluratran/desaldengan sebutan lainnya adalah Dewan Pengunrs Ranting. 6) Selain struktur organisasi di atas, Partai membentuk Unit Pembinaan dan Pengkaderan Anggota 36 . 2.6.1. DPD PKS Kota Medan DPD adalah lembaga eksekutif yang berada di tingkat Kabupaten/Kota. Di dalam strukturnya DPD terdiri dari seorang ketua umum, beberapa ketua bidang dan beberapa ketua badan, seorang sekretaris umum dan beberapa sekretaris umum, seorang bendahara umum dan beberapa orang wakil bendahara umum, serta beberapa bagian. Dikarenakan PKS adalah partai yang sentalistik, jadr DPD harus menunggu program turunan dari DPP dan DPW. Namun meskipun sentralistik PKS tidak bersifat otoriter dan kaku dalam pelaksanaan program-program kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya setelah DPP mengeluarkan program, maka DPW rnaupu DPD dapat menyelaraskan program-progrzm tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing Dewan Pengurus.DPD juga mempunyai fungsi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kegiatan korupsi dan mencetak kader-kader yang berkuatitas dan mernbangun jati diti para kader sehingga terciptanya kader-kader yang “bersih dan peduli” Meskipun kader-kader di DPD PKS Medan berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda yang terdiri dari orang-orang muda namun terlihat keseriusan dan keaktifan 36
Data DPD PKS Kota Medan
87
mereka dalam menjalankan tugas yang telah diberikan. Menyangkut pendanaan, selain berasal dari Binsos (Bina Sosial), para anggota legislatif, proposal-proposal, para kader juga tidak segan-segan berswadaya secara bersama-sama dalam menanggulangi pendanaan demi kelancaran Program-program mereka yang telah digariskan sebelumnya. Adapun bidang-bidang yang ditangani DPD PKS Kota Medan adalah: 1) Bidang Ekuintek (Ekonomi, fnformasi, Teknologi) 2) Bidang Kesra (Kesejahteraan Umum) 3) Bidang Polhukam (Politik, hukum dan keamanan) 4) Bidang Kewanitaan 5) Bidang Kepemudaan 6) Bidang Pembinaan Kader 37
2.6.2. Penjabaran Tentang Struktur Adapun tugas struktural Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut: a) Melaksanakan kebijakan-kebijakan dewan pengurus wilayab putusan musyawarah daerah, dan kesepakatan Pimpinan Tingkat Daerah. b) Menarik dan mengelola iuran anggota dan iuran wajib keanggotaan sesuai dengan panduan pengurus Dewan Pengurus Pusat. c) Membentuk dan menetapkan sftiktur dan kepengUrusan Dewan Pengurus Cabang. d) Menerima waqaf, hibah dan sumbangan sukarela yang hatal, legal dan tidak mengikat.
37
Ibid
88
e) Mengusulkan daftar nama calon sementara anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota kepada. Dewan Pengurus Wilayah atas hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah. f) Bersama Dewan Pimpinan daerah mengusulkan nama pasangan calon kepala daerah kabupaten/ kota kepada pengurus wilayah. g) Menyampaikan laporan pelaksanaan prograrm dan realisasi anggaran setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Wilayah. h) Mensahkan struktur kepengumsan Dewan Pengurus Cabang. i) Melakukan supervise dan evaluasi pelaksanaan progam kerja tahunan Dewan Pengunrs Cabang. j) Melaksanakan musyawarah daerah k) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah.
Tugas konsepsional Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut; a) Menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Daerah. b) Rencana program dan anggaran tahunan yang dimaksud pada ayat (l) disampaikan kepada Dewan Pengurus Wilayah stelah dikompilasi dengan rancangan program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan Syari'ah Daerah. c) Menetapkan produk-produk konsepsional untuk bidang-bidang tugas dan lembaga-lembaga struktural dibawahnya.
89
Tugas Managerial Dewan Pengurus Daerah sebagai bsrikut: a) Mengajukan rancangan stuktur kepengurusan Dewan Pengurus Daerah kepada Dewan Pengurus Wilayah. b) Memimpin dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah. c) Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung partai dengan memperhatikan kesepakatan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah. d) Merancang dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi dan mutasi kader partai di daerah.
Tugas Operasional Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut; a) Menerbitkan dan mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi partai. b) Mempersiapkan kader partai dalarn berbagai bidang. c) Melaksanakan koordinasi kader partai anggota legislatif dan eksekutif. d) Menyelenggarakan kaderisasi, pendidikan dan pelatihan, serta kursus-kursus dan dakwah, kewilayahan, organisasi dan managemen, politik serta kepemimpinan. Sebagaimana yang telah tertera pada struktur, terdapat kesejajaran posisi antara Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) Kota Medan Deewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Medan dan Dewan Syari'ah Daerah (DSP) Kota Medan. Hal tersebut mencerminkan sesuatu yang juga dilaksanakan oleh sistem pemerintahan Indonesia, yaitu pembagian kekuasaan seperti; 1. Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) selaku lembaga Legislatif. 2. Dewan Pengurus Daerah (DPD) selaku lembaga eksekutif.
90
3. Dewan Syari'ah Daerah (DSD) selaku lembaga yudikatif. Jadi dala hal ini MPD berfungsi sebagai lembaga legislatif yang merancang dan memuat program-program kegiatan partai di daerah dan khususnya di Kota Medan. Kemudian yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif adalah DPD dimana bertugas untuk melaksanakan program-program yang telah dibuat oleh MPD. Selanjutnya DSD berfungsi sebagai lembaga yudikatif yang menentukan hukum-hukum dasar syri'ah agama islam. Contoh: memperbolehkan atau tidak berjalan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPD dengan pertimbangan besar atau kecilnya manfaat atau mudharat yang dimunculkan oleh kegiatan yang akan dilaksanakan tersebutya. Berdasarkan gambaran struktur DPD PKS Kota Medan terdapat perkembangan yang signifikan. Pada stuktur 2001-2006 bendahara umum tidak memiliki biro yang membantu tugasnya sebagaima yang terjadi pada sturktur pengurus 2006-2010 dimana bendahara umum dibantu oleh biro mobilasasi dana. Pada struktur 2001-1-2006 sekretaris umum dibantu oleh bagian-bagian humas dan penggalangan opini serta kesekretariatan sedangkan pada stuktur 2006-2010 sekretaris umum dibantu oleh tiga sekretaris yaitu: Fungsi Wakil Sekretaris Umum Secara Umum 1. Wakil Sekretaris I Menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan administasi dan kesekretariatan. 2. Wakil Sekretaris II Bertindak selaku Humas. 3. Wakil Sekretaris III Menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan SDM dan organisasi. 38
38
Ibid
91
2.6.2.1 Rapet Presidium rapat presidium adalah rapat yang dihadiri oleh: 1. Ketua Umum, Bendahara Umum, Sekretaris Umum. 2. Ketua-ketua Bidang seperti: bidang ekuintek, kesra polhukam, kepemudaan, kewanitaan dan pembinaan kader. 3. ketua-ketua cabang dakwah 1-6 dan ketua Bapilu (Badan Pemenangan Pemilu). Pada rapat tersebut biasanya dibahas tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dan yang akan dilalsanakan kedepannya. 39
2.6.2.2. Cabang-Cabang Dakwah Untuk memudahkan proses pengkoordinasian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oieh DPD. Oleh sebab itulah DPD membagi 21 Kecimatan yang ada di Kota Medan menjadi 6 Cabang Dakwah. Dan ketua dari cabang-cabang dakwah tersebut posisinya sejajar dengan ketua-ketua bidang yang ada pada struktur dan mereka juga ikut dalam rapat presidium. Adapun 6 cabang dakwah tersebut adalah: Cabang Dakwah I meliputi: Medan Amplas MedanArea Medan Denai Medan Kota Cabang Dakwah II meliputi: Medan Sunggal Medan Selayang 39
Data DPD PKS Kota Medan
92
Medan Baru Cabang Dakwah III meliputi: Medan Johor Medan Maimun Medan Polonia Medan Tuntungan Cabang Dakwah IV meliputi Medan Petisah Medan Helvetia Medan Barat Cabang Dakwah V meliputi: Medan Perjuangan Medan Timur Medan Tembung Cabang Dakwah VI meliputi: Medan Belawan Medan Deli Medan Marelan Medan Labuhan
93
2.6.3. Struktur Pengurus DPD PKS Kota Medan Priode 2006-2010 40 Ketua Umum
:
Surianda Lubis. S.Ag
Sekretaris Umum
:
Juliandi Siregar. S.Pd.M.Si
Bendahara Umum
:
Rawati Rais. A.Md
Ketua Ekuitek
:
Zahrul Ulum. A.Md
Ketua Kesra
:
Ernawati Ginting. S.si.Apt
Ketua Polhukam
:
Dhiyaul Hayati. S.Ag
Ketua Kewanitaan
:
Sri Heryani. S.Si.Apt
Ketua kep. Pemuda
:
Drs. Rudi Musito
Ketua Bapilu
:
Abd. Rahim Siregar
Ketua Pembina
:
Tarjo.St
Ketua Cabang Dakwah I
:
H. Asmui Lubis
Ketua Cabang Dakwah II
:
Dtk. Iskandar
Ketua Cabang Dakwah III
:
Ahmad Ilyas. S.Ag
Ketua Cabang Dakwah IV
:
Yuswin Iskandar. SE
Ketua Cabang Dakwah V
:
Drs. Abd. Muflih S
Ketua Cabang Dakwah VI
:
Fachri Abd Rauf
Biro Mobilisasi Dana
:
Dasmidar Pasaribu. A.Md
Wakil Sekretaris I
:
Khairul Anwar Hsb. SH
Wakil Sekretaris II
:
Fauziah. S.Sos
Wakil Sekretaris III
:
Suyatno. S.Sos.
40
Ibid Data PKS Kota Medan
94
2.7. Rekrutmen Calon Legislatif PKS Mekanisme calon legislatif, tetap mengacu kepada Undang-Undang secara substantif yang mengananatkan bahwa rekrutmen calon dilakukan secara demokratis dan terbuka dengan sistem skorsing dan penilaian. Model ini dimaksudkan untuk menghasilkan calon-calon anggota legislatif yang memiliki kualitas dan integritas yang tinggi. Adapun proses rekrutmenn yang dilakukan partai politik dalam proses pencalonan anggota legislatif merupakan salah satu bagian penting. Dalam proses rekrutmen tersebut" mekanisme dan ukuran-ukurarr yang digunakan menjadi sangat relevan untuk metihat figur-figur seperti apa yang dihasilkan, termasuk kapabilitas mereka sebagai calon legislatif. Dalam konteks rekrutmen partai politik menerapkan sistem penjenjangan dari bawah (bottom up). Syarat terhadap Calon Legislatif (caleg) Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut: 1) Telah menjadi anggota Partai Keadilan Sejahtera 2) Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dar kebenaran, adil, bertaqwa dan kuat dalam (membela) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan. 3) Memiliki wawasan politik hukum dan syari'at yang memungkinkannya melaksanakan tugas. 4) Telah mengikuti pendidikan dan Pelatihan Kader yang diselenggarakan Partai Keadilan Sejahtera.
95
5) Telah menjadi kader inti partai yang sekurang-kurangnya dengan status anggota dewasa. 6) Mempunyai prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela. 7) Mempunyai pengaruh dan dukungan yang luas di daerah 8) Pendidikan minimal SLTA Sederajat. Adapun tatacara sistem perekrutan calon legislatif yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera yaitu didalam PKS ada sebuah kelompok kecil pengajian ,vang kemudian kelompok pengajian ini mengajukan calon legislatif yang mereka anggap berkompeten dan layak untuk dijadikan sebagai bakal calon legislatif yang kemudian diajukan kepada tingkat atas dan selanjutnya dirumuskan dan dirapatkan di tingkat DPD (Dewan Perwakilan Daerah), lalu selanjutnya diajukan kepada DPTD yang terdiri dari Majelis Pertimbangan Daerab Dewan Syariah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. hasil dari rangkuman rapat kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) yang diusulkan kepada Dewan Perwakilan Pusat (DPP). Setelah diverifikasi oleh DPP kemudian DPP mengajukan nana calon legislatif yang terpilih kepada KPU untuk kemudian selanjutnya di verivikasi oleh KPU apakah calon legislatif yang diajukan oleh PKS layak atau tidak untuk ikut bertarung dalam pemilu calon legislatif. 41
41
Arsip Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan
96
