BAB 11 LANDASAN TEORI 2.1 Ruang Lingkup Administrasi 2.1.1 Pengertian Administrasi Menurut Sondang P. Siagian ( 2001 : 38 ) bahwa pengertian administrasi ada dua macam yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit ini sebenarnya lebih tepat disebut dengan tata usaha. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien. Pengertian administrasi dalam arti luas memiliki unsur – unsur sekelompok orang, kerja sama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang runtut dalam proses, tujuan yang akan dicapai, dan pemanfaatan berbagai sumber.
Lebih lanjut Sondang P. Siagian, (dalam H.M. Daryanto : 2006 : 7) “administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Menurut Hadari Nawawi (dalam Inu Kencana Syafiie 1990 : 5 ) “administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya”. Administrasi dikatakan mengandung serangkaian kegiatan sebagai salah satu unsurnya, hal itu berarti bahwa dalam menjalankan roda administrasi tidak mungkin dapat menemukan situasi dimana hanya terdapat satu kegiatan saja dan pelaksanaannyapun seketika yang setelah selesai tidak akan memerlukan kelanjutan atau kesinambungan lagi dan tidak mungkin dalam
menjalankan roda administrasi tanpa sarana dan prasarana tertentu, memang tidak mungkin melakukan kategorisasi yang universal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan karena jumlah, bentuk dan jenisnya ditentukan oleh antara lain bentuk dan jenis rangkaian kegiatan yang harus dilakukan, misalnya sarana dan prasarana yang diperlukan oleh suatu organisasi niaga yang menghasilkan dan memasarkan barang – barang elektronik akan lain dari sarana dan prasarana yang diperlukan oleh suatu perusahaan yang melakukan pencaharian dan pengeboran minyak dilepas pantai dan tentu berbeda pula dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh suatu organisasi swadaya masyarakat yang bergerak dibidang pendidikan. Tujuan menjalankan roda administrasi adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, artinya suatu organisasi diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu. Mudah memahami bahwa Negara sebagai bentuk organisasi paling besar dewasa ini diciptakan oleh suatu bangsa dengan bentuk pemerintahan tertentu yang menguasai satu wilayah tertentu dalam rangka usaha pencapaian tujuan Negara. Negara itulah yang menentukan tujuan akhir yang hendak dicapai kemudian diterima dan diusahakan pencapaiannya oleh seluruh warga Negara dari generasi kegenerasi. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa manajemen adalah bagian dari administrasi seperti diatas dan adapula sebaliknya. Sebenarnya keduanya tergantung dari tempat atau Negara mana pendapat itu berasal dari Prajudi 1982 : 32 (dalam Inu Kencana Syafiie : 2003 : 5 ). Pada kesempatan lain para ahli administrasi pada umumnya sependapat bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi dan kepemimpinan merupakan inti dari manajemen Siagian 1985 : 7 (dalam Inu Kencana Syafiie : 2003 : 5 ).
Menurut Slamet Wijadi Atmosudarmo (dalam Syaiful Sagala : 2000 : 22 ) bahwa pengertian administrasi dapat ditinjau dari sudut institusional, yaitu administrasi keselurahan orang atau kelompok orang – orang sebagai suatu kesatuan menjalankan proses kegiatan – kegiatan untuk mencapai tujuan bersama; sedangkan dari sudut fungsional yaitu segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan termasuk tindakan untuk menentukan tujuan itu sendiri, tindakan tersebut bersifat melihat kedepan”.
Sebagai komponen administrasi, manajemen dapat disoroti dari dua sudut pandang. Yang pertama ialah menyoroti manajemen sebagai proses penyelenggaraan berbagai jenis aktivitas dalam rangka pencapaian tujuan. Para ahli telah merumuskan berbagai aktivitas tersebut dengan dua kategori utama, yaitu aktivitas yang tergolong sebagai fungsi – fungsi organic manajemen dengan berbagai cara, gaya dan istilah, dan fungsi – fungsi penunjang bagi fungsi – fungsi organik. Menurut Sondang P. Siagian (2001 : 30) bahwa : administrasi dalam kamus bahasa Arab disebut juga sebagai yudabbiru, sedangkan dalam bahasa kamus prancis disebut dengan perkataan administer. Dari kata ini terbentuk kata benda yaitu administration dan kata sifat administrativus yang dalam bahasa inggris diterjemahkan sebagai administration”.
Organisasi juga disebut sebagai komponen kedua dari administrasi. Seperti telah dimklumi, organisasi dapat disoroti dari dua sudut pandang, yaitu organisasi sebagai wadah berbagai kegiatan dan sebagai proses interaksi antara orang – orang yang terdapat didalamnya. Selanjutnya apabila suatu organisasi bergerak dalam kegiatan yang bagian – bagiannya menyelenggarakan aktivitas yang sangat spesialistik, seperti misalnya took serba ada atau organisasi penelitian dan pengembangan, tipe organisasi yang sering dipandang cocok adalah organisasi fungsional. Menurut Prajudin Atmosudirjo (dalam Inu Kencana Syafiie : 2003 : 4) bahwa administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu didalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi itu berkaitan dengan organisasi. Jadi,
baarang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi.
Pendapat yang sama dikemukakan oleh John M Pfiffner 1960 (dalam Syaiful Sagala : 2000 : 24) mengatakan bahwa administrasi adalah suatu kegiatan proses terutama mengenai cara – cara (alat – alat) sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Administrasi juga dapat dirumuskan sebagai pengorganisasian dan pengarahan sumber daya manusia, tenaga kerja, dan materi untuk mencapai tujuan yang dikhendak.
Pentingnya peranan administrasi mengakibatkan timbulnya pandangan yang mengatakan bahwa sesungguhnya abad sekarang ini merupakan abad administrasi, karena semua keputusan baik dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta berbagai bidang lainnya hanya akan ada artinya apabila keputusan tersebut terlaksana dengan efisien dan efektif. Pelaksanaan berbagai keputusan itulah yang sesungguhnya menjadi dasar utama keberadaan suatu sistem administrasi. Telah terlihat diatas bahwa administrasi sebagai proses kerja telah ada sejak dahulu kala karena administrasi timbul bersama – sama dengan tumbuh dan berkembangnya peradaban manusia. Apabila sejarah perkembangan dipelajari dengan seksama, akan terlihat bahwa dalam setiap tahap peradaban manusia, apapun tujuannya, bagaimanapun bentuknya, administrasi telah ada. Perkembangan administrasi dipengaruhi dinamika manusia dan masyarakat, sebaliknya dapat dipastikan bahwa dinamika manusia dan masyarakat dipengaruhi pula oleh praktik – praktik administrasi. Menurut Charles A. Beard seorang sejarawan politik pada tahun 1937 pernah mengatakan (dalam Sondang P. Siagian : 2001 : 6 ) bahwa tidak ada sesuatu hal untuk abad modern sekarang ini yang lebih penting dari administrasi. Kelangsungan pemerintah yang beradab bahkan kelangsungan hidup peradaban itu sendiri akan sangat tergantung pada kemampuan kita untuk membina dan mengembangkan suatu filsafat administrasi yang mampu memecahkan masalah-masalah modern.
2.1.2 Macam – macam Administrasi a. Administrasi Sebagai Ilmu Menurut Sondang P. Siagian (2001 : 65) mengatakan bahwa administrasi sebagai ilmu bahkan kini menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena memenuhi syarat yang diminta oleh suatu disiplin ilmu sebagai ilmu pengetahuan mandiri. Administrasi sebagai disiplin ilmu yang mandiri memiliki objek formal, dalam arti sudut pandang adalah penyelenggaraan. Baik penyelenggaraan yang bermula dari perencanaan, maupun penyelenggaraan yang berakhir dengan evaluasi untuk memulai kembali pekerjaan terencana tersebut. Dalam rangkaian penyelenggaraan inilah diperlukan pengendalian berbagai kerja sama manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sejak semula.
Sebagai ilmu, administrasi diterima secara universal di seluruh dunia. Walaupun kemudian dilihat dari corak berpikir ( paradigma ) terdapat beberapa kutub yang saling bertolak belakang. Sebagai ilmu administrasi juga dapat dipelajari dan diajarkan, sehingga berbagai perguruan tinggi mendirikan jurusan dan kajian administrasi pada berbagai strata. Bahkan pada beberapa perguruan tinggi didirikan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi ( STIA ) sebelum menjadi administrasi. Ilmu administrasi juga mempunyai sistematika yang khas. Bahkan sistem administrasi suatu Negara tidak sama dengan sistem administrasi Negara lain. Selain itu, satu Negara terkadang memiliki sistem administrasi yang berubah sesuai ruang dan waktu. b. Administrasi Sebagai Seni Administrasi disebut juga sebagai seni karena dalam administrasi juga dikenal berbagai cipta, rasa, dan karsa seorang administrator. Hal tersebut mempengarui rakyatnya, membuat perubahan administrasi secara baik, benar, dan indah penyelenggaraannya, rekayasa keadaan,
yang mengikat tanpa paksa. Administrasi memiliki seni merencanakan, seni membiayai, seni mengatur, seni mengurus, seni menyelenggara berbagai kegiatan baik rutin maupun incidental. Seni dalam ilmu administrasi menyelenggarakan kegiatan secara baik, benar, dan indah ada strateginya. Starteginya adalah bagaimana seorang administrator dengan keahliannya mampu mengetahui, bagaimana caranya agar mampu menyelenggarakan pekerjaan, menjadikan pekerjaannya sebagai teater, dan dirinya sendiri menjadi dalang. Menurut George Terry (dalam Inu Kencana Syafiie : 2003 : 137 ) mengatakan bahwa seni adalah kekuatan pribadi seseorang yang kreatif di tambah dengan keahlian yang bersangkutan dalam menampilkan tugas pekerjaannya. Jadi seni administrasi merupakan kemampuan dan kemahiran seseorang untuk mewujudkan berbagai strategi pemecahan masalah, bagaimana identifikasinya, solusinya, memikirkan pembiayaannya, pengkoordinasiannya, serta evaluasinya.
Seni biasanya adalah bakat alamiah yang dibawa sejak seseorang itu lahir, dengan begitu merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetapi dapat pula seni diperoleh dari lingkungan seperti pendidikan, agama, pergaulan, pengalaman, dan praktik kebiasaan sehari – hari suatu kelompok etnis. c. Administrasi Negara Administrasi Negara dalam khazanah ilmu – ilmu sosial, haruslah dicari benang merahnya sehingga kemandiriannya semakin tampak, yaitu melalui hubungan administrasi Negara dengan disiplin ilmu sekaligus melihat persamaan dan perbedaannya. Menurut Dwight Waldo (dalam Inu Kencana Syafiie : 2003 : 33 ) “administrasi Negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah”.
Pendapat yang sama dikemukakan oleh George J. Gordon (dalam Inu Kencana Syafiie : 2003 : 33 ) administrasi Negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksana hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislative, eksekutif, serta peradilan. Administrasi Negara juga terkadang disebut juga sebagai administrasi publik, karena terjemahan dari kata public administration. Karena kata public diterjemahkan menjadi Negara maka akan terasa serba kekuasaan yang menzalimi masyarakat. Tetapi bila diterjemahkan sebagai masyarakat, akan berkonotasi pelayanan yang berakibat pada kebebasan yang liberalistik. Untuk itu perlu keseimbangan dalam sistem administrasi Negara. Dalam konteks Negara, administrasi adalah penyelenggaraan kebijaksanaan publik yang telah ditetapkan oleh badan – badan perwakilan politik. Tugas administrator adalah pembuatan keputusan, kepemimpinan, komunikasi, perencanaan, dan penelitian. Sebagian besar persoalan administrasi Negara adalah bersumber dari persoalan masyarakat. Administrasi Negara merupakan suatu sistem yang menjawab persoalan – persoalan masyarakat tersebut. Menurut Gerald Caiden (dalam Miftah Thoha : 1984 : 8 ) “menegaskan bahwa disiplin administrasi Negara ini pada hakekatnya adalah suatu disiplin yang menanggapi masalah – masalah pelaksanaan persoalan – persoalan masyarakat dan management dari usaha – usaha masyarakat”. Perkembangan masyarakat membawa tuntutan – tuntutan masyarakatpun meningkat. Tuntutan – tuntutan itu membutuhkan jawabannya, jika jawabannya tidak sepadan dengan perkembangan tersebut, maka terdapat ketidak puasan. Administrasi Negara yang harus mampu menjawab tuntutan – tuntutan masyarakat yang senantiasa berkembang tersebut, sehingga ketidak puasan masyarakat dapat diperkecil dan dipersempit jaraknya. Bidang kajian ilmu administrasi Negara ternyata sekarang sudah mencakup hal – hal penting dalam kehidupan
masyarakat. Ilmu administrasi Negara secara sensitif harus mampu menanggapi isu – isu pokok dalam masyarakat dan mampu memformulasikan ke dalam suatu rumusan kebijaksanaan, serta cakap melaksanakan kebijaksanaan tersebut kedalam realisasi kerja sehari – hari. Ilmu administrasi Negara tidak lagi seperti zamannya Woodrow Wilson atau Leonald D. White yang ramai mempersoalkan antara politik dan administrasi, yang ada pada akhirnya meletakkan administrasi berada di luar kajian politik. Menurut Woodrow Wilson (dalam Miftah Thoha : 1984 : 9) mengatakan bahwa administrasi diluar bidang cakupan politik. Persoalan – persoalan administrasi bukanlah menjadi persoalan – persoalan politik, walaupun politik menetapkan serangkain tugas – tugas yang harus dilakukan administrasi, akan tetapi ia tidak seharusnya bertanggung jawab memanipulasikan urusan – urusannya.
d. Administrasi Perkantoran Administrasi perkantoran adalah sebagai salah satu cabang ilmu manajemen yang memfokuskan pada layanan untuk mendapatkan, mencatat, menganalisis informasi, baik merencanakan maupun mengomunikasikannya untuk mengamankan aset organisasi, serta mempromosikan layanan administrasi itu sendiri untuk mencapai tujuan organisasi. e. Administrasi Pendidikan Administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan, kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personel, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efesien.
Menurut Hadari Nawawi (dalam H.M. Daryanto : 2006 : 10) bahwa administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usahakerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama berupa lembaga pendidikan formal.
Administrasi akan berhasil baik apabila didasarkan atas dasar – dasar yang tepat. Dasar diartikan sebagai suatu kebenaranyang fundamental yang dapat dipergunakan sebagai landasan dan pedoman bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ngalim Purwanto (dalam H.M. Daryanto : 2006 : 11) “administrasi pendidikan ialah segenap proses pengarahan dan pengintegrasikan segala sesuatu, baik personel, spiritual dan material yang ada sangkut pautnya dengan pencapaian tujuan pendidikan”. Pendidikan itu terdapat dua jenis proses, yaitu proses pendidikan dan nonpendidikan. Proses pendidikan sering juga disebut proses teknis sedangkan nonpendidikan sering disebut nonteknik. Administrasi tergolong proses nonteknis yang ada pada dasarnya berfungsi agar proses teknik berjalan dengan mulus. Fungsi proses administrasi itu adalah merancang, mengatur, mengkoordinasikan, menyediakan fasilitas, mengarahkan, memperbaiki proses teknis. Sedangkan proes teknis itu merupakan proses yang secara langsung berkenaan dengan pendidikan itu seniri seperti perencanaan, penilaian, pelaksanaan pengajaran dan kurikulum. Menurut Abdurahman An – Nahlawi (dalam H.M Daryanto : 2006) bahwa proses pendidikan adalah pengembangan kepribadian manusia, agar seluruh aspek ini dapat terlaksana secara harmonis dan sempurna, disamping seluruh potensi manusia dapat terpadu untuk mencapai tujuan yang merupakan pangkal segala usaha, konsep, tingkah laku, dan getar perasaan hati. Pendidikan menurut pandangan individu adalah menggarap kekayaan atau potensi yang terdapat pada setiap individu agar berguna bagi individu itu sendiri dan dapat dipersembahkan kepada masyarakat.
f. Administrasi Pembangunan Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Telah diketahui bahwa yang dimaksud dengan administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan – keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai “ rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Dari pembahasan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian atau definisi kerja dari administrasi pembangunan, yaitu : “seluruh usaha yang dilakukan oleh suaatu negara dan bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara dan bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhir. Definisi tersebut secara implicit menunjukan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan “upaya nasional.” Artinya, menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajarannya meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah cukup dominan. Para politisi dengan kekuatan sosialpolitik harus turut berperan, serta para pembentuk opini turut berperan dalam memberdayakan masyarakat, antara lain melalui peningkatan kemampuan melaksanakan pegawasan sosial, bahkan rakyat jelatapun harus ikut dilibatkan dalam pembangunan karena sesungguhnya pembangunan itu merupakan urusan semua pihak dalam suatu masyarakat dan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan, tidak ada warga masyarakat yang hanya berperan sebagai penonton, semua harus berperan sebagai pemain.
2.1.3 Tujuan Administrasi Tujuan administrasi dapat ditentukan oleh para pendiri suatu organisasi, akan tetapi dapat pula oleh orang – orang yang bergabung kemudian terlibat dalam usaha pencapaiannya. Sesungguhnya tidak terlalu relevan untuk mempersoalkan siapa yang menentukan tujuan yang hendak dicapai. Yang mendasar ialah adanya tujuan tersebut karena apa yang terjadi kemudian dalam proses administrasi dikaitkan dengan pencapaian tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Sesungguhnya tujuan jangka panjang tidak di tentukan oleh para anggota organisasi yang bergabung melainkan oleh para pelopor atau pendiri organisasi yang bersangkutan. Misalnya, tujuan akhir suatu Negara biasanya ditentukan oleh para pendiri Negara tersebut. Tujuan jangka panjang suatu organisasi niagapun ditentukan oleh para pendiri atau pemilik pertamanya yang kemudian ditentukan oleh para anggota organisasi adalah berbagai sasaran, baik sasaran jangka sedang. Pernyataan ini tentunya tidak berarti bahwa tujuan jangka panjang yang berupa tujuan akhir tidak mungkin mengalami perubahan. Perubahan mungkin saja terjadi karena berbagai faktor, baik yang sifatnya internal maupun eksternal yang dihadapi oleh organisasi dalam perjalanannya. Mengenai tugas-tugas operasional sebagai unsur administrasi dapat dikatakan bahwa pelaksanaannya akan lebih berdaya guna dan berhasil guna apabila semua orang yang terlibat maupun menumbuhkan dan memelihara kerja sama yang erat antara mereka. Kiranya tidak akan berlebihan apabila dalam membahas teori administrasi pentingnya tujuan selalu mendapat penekanan kuat. Tidak berkelebihan karena seperti telah sering dikemukakan oleh para teoritis dan juga sangat disadari oleh para praktisi, setiap organisasi diciptakan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Pada mulanya tujuan itu ditentukan oleh para
pendiri organisasi untuk kemudian diusahakan pencapaiannya oleh seluruh anggota organisasi secara berkesinambungan. Bahkan alasan utama keberadaan suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan tersebut dan langkah – langkah selanjutnya dalam proses administrasi ditempuh adalah demi tercapainya tujuan itu pula. Administrasi perkantoran berfungsi untuk membutuhkan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan penggandaan. Biasanya, fungsi ini dilaksanakan oleh staf administrasi yang bertanggung jawab atas kegiatan administrasisehari – hari. Administrasi juga mempunyai fungsi teknis yaitu membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai, seperti bisa menggunakan beberapa program aplikasi komputer. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh staf administrasi yang tergabung dalam departemen teknologi informasi. Menurut Sergiovanni dan Carver (dalam H.M Daryanto : 2006 : 17 ) mengatakan bahwa ada empat tujuan administrasi yaitu : efektivitas kerja, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri ( adaptivennes ), dan kepuasan kerja. Keempat tujuan tersebut dapat digunakan sebagai kriteria untuk menentukn suatu keberhasilan penyelenggaraan.
Efektivitas kerja adalah hasil – hasil yang dicapai oleh suatu organisasi secara keseluruhan dalam periode tertentu. Sebagai perbandingan hasil ini, dapat berupa rencana, kebijaksanaan dan sarana – sarana yang telah ditetapkan sebelumnya, dan kriteria penilaian efektivitas kerja tidak saja menyangkut dalam gejala – gejala dalam lingkup organisasi itu sendiri atau hasil – hasil materil tapi berlaku untuk semua sasaran baik itu diluar organisasi atau yang non material.
Efisiensi adalah suatu ukuran dalam membandingkan input yang direncanakan dengan input sebenarnya. Apabila ternyata input yang sebenarnya digunakan semakin besar penghematannya, maka tingkat efesiensi semakin tinggi. Kemampuan menyesuaikan diri adalah mampu menyesuaikan diri dengan siapa saja dan mampu dalam berkomunikasi dengan baik dan benar sehingga faktor lain dapat berpengaruh dalam kesiapan memasuki dunia kerja seperti kemampuan beradaptasi dengan pekerjaan. Kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individual mempunyai tingkat kepuasaan yang berbeda – beda. Menurut Kreitner dan Kinicki (dalam Bambang Istianto : 2005 : 8) bahwa Kepuasan kerja sebagai efektifitas atau respons emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Definisi ini mengandung pengertian bahwa kepuasan kerja bukanlah suatu konsep tunggal, sebaliknya seseorang dapat relative puas dengan suatu aspek dari pekerjaannya dan tidak puas dengan salah satu atau beberapa aspek lainnya.
2.2.1 Definisi Pemerintahan Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu Negara. Pada hakikatnya pemerintah merupakan suatu gambaran tentang bagaimana pada permulaan pemerintahan setelah terbentuk dan bagaimana pemerintahan itu telah berkembang melalui perkembangan dari tiga tipe masyarakat yaitu masyarakat setara, masyarakat bertingkat dan masyarakat berlapis. Menurut C.F. Strong (dalam Inu Kencana Syafiie : 2003 : 135) bahwa pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang – undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat
dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.
Pendapat yang sama dikemukakan oleh Sumendar (dalam H. Inu Kencana Syafiie : 2003 : 135 ) bahwa Ilmu pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah harus memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapar rakyat, kebutuhanan kepentingan masyarakat, pengaruh lingkungan, pengaturan, komunikasi, peran serta seluruh lapisan masyarakat”.
Sebagai cabang ilmu pemerintahan, pada gilirannya kepemimpinan pemerintahanakan menjadi disiplin ilmu. Kepemimpinan secara umum ada berbagai titik pandang disiplin ilmu yang memilikinya seperti ilmu jiwa, ilmu administrasi, ilmu manajemen, dan ilmu politik. Kepemimpinan pemerintahan berbeda dengan kepemimpinan swasta yang spesifik. Oleh karena itu, kepemimpinan pemerintahan untuk sementara dapat dikaji secara khas objek, subjek, sistematika, metode, dan filosofi. Teori kepemimpinan pemerintahan sebagaimana yang akan diuraikan nanti sama dengan teknik kepemimpinan secara umum. Kepemimpinan pemerintahan sebagai seni berarti bagaimana seorang pemimpin pemerintahan dengan keahliannya mampu menyelenggarakan pemerintahan secara indah misalnya membuat surat keputusan yang berpengaruh. Pemerintah berusaha mendorong adanya iklim kompetisi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan efesiensi akan didapat dari cra ini, karena akan muncul keuntungan yang besar, memaksa pemerintah untuk memberikan pelayanannya, munculnya inovasi yang kreatif dalam system pelayanan dan membangkitkan harga diri dan semangat karyawan. Menurut Szilagji dan Wallace (dalam Chatlinas Said : 1988 : 131), bahwa pimpinan itu adalah hubungan antara dua orang atau lebih, yang satu berusaha mempengaruhi yang lainnya untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan. Dalam suatu organisasi akan dijumpai dua macam pemimpin pertama disebut pemimpin formal. Pengaruh yang diberikannya kepada pengikut bersifat formal. Hal ini dapat dilakukannya karena ia
mendapatkan posisi atau wewenang yang diberikan secara formal oleh organisasi. Pemimpin jenis ini dalam organisasi menjalankan fungsi perencanaan, penyusunan organisasi dan mengontrol pekerjaan pengikutnya. Berbeda halnya dengan dengan pemimpin formal, pemimpin jenis kedua yakni pemimpin informal memberikan pengaruhnya bukan lantaran posisi atau wewenang yang diperolehnya dari organisasi. Pengaruh yang dapat diberikannya itu berasal dari kemampuan dirirnya sendiri yang diperlukan oleh kelompok.
Manajemen pemerintahan itu sendiri sudah menerapkan fungsi – fungsi manajemen yang modern. Dua hal yang paling penting dalam manajemen pemerintahan yaitu aspek kepemimpinan dan aspek pengorganisasian, sebagaimana yang di jelaskan oleh Osborne dan Ted Gaebler (dalam Bambang Istianto : 2005 : 9) bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, kepemimpinan menjadi aspek yang sangat penting. Kepemimpinan dan manajemen seringkali disamakan pengertiannya oleh banyak orang. Walaupun demikian antara keduanya terdapat perbedaan yang penting untuk diketahui. Pada hakikatnya kepemimpinan mempunyai pengertian yang agak luas dibandingkan dengan manajemen. Manajemen merupakan jenis pemikiran yang khusus dari kepemimpinan di dalam usahanya mencapai tujuan organisasi, sedangkan kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi periaku orang lain, atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok . Menurut Wright Mills (dalam K. Permadi : 1996 : 5) mengatakan bahwa pemimpin adalah suatu elit yang memiliki posisi komando pada puncak pranata utama dalam masyarakat, yang karena kedudukan institusional mereka yang utama, maka mereka mengambil keputusan – keputusan yang akibatnya dirasakan oleh lapisan masyarakat. Kekuasaan mereka pada pranata – pranata sosial yang secara formal diberlakukan dan inilah yang merupakan saluran– saluran yang sah untuk memaksakan keputusan – keputusan.
Pendapat lain dikemukakan oleh A.M. Mangunhardjana S.J. (dalam K. Permadi : 1996 : 7) bahwa Pada intinya pemimpin itu adalah tugas pengabdian, dia ada bukan demi dirinya sendiri, melainkan demi orang lain, dia dipanggil bukan untuk memuaskan hobi pribadi, melainkan demi tercapainya tujuan dan cita – cita bersama, dan dia ada bukan demi kepetingan diri sendiri melainkan demi kepentingan umum. Pemimpin adalah orang yang tahu apa yang mau dicapai, mengerti jalan menuju kesana, dapat menunjukan tujuan dan jalan yang harus ditempuh itu kepada orang lain dan bersedia menempuh jalan itu bersama mereka yang dipimpinnya.Melalui kepemimpinan pemerintah yang baik dan di dukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik akan terwujud.
Menurut M. Ryaas Rasyid (dalam Bambang Istianto : 2009 : 2 ) menjelaskan bahwa tantangan yang harus dijawab melalui kepemimpinan pemerintah adalah mengefektifkan fungsi – fungsi pemerintahan dengan peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk secara kreatif dan optimal mendayagunakan kewenangan – kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota.
Biokrasi dalam konsep kekuasaan atau pemerintahan yang dijalankan pejabat dirumuskan sebagai pemerintahan oleh para pejabat negara. Sesuai dengan teori politik klasik, di dalam suatu negara diangkat orang – orang yang dipandang layak untuk mengambil keputusan bagi rakyat banyak. Hak – hak yag dimiliki oleh pemimpin dan penguasa itu dapat ditinjau dari dua sudut, yakni hak untuk mengatur, dan wewenang untuk melaksanakan sesuatu, dalam kaitan ini terdapat argumentasi normatif yang mensyaratkan bahwa kekuasaan itu hendaknya tidak dipergunakan secara sewenang – wenang melainkan digunakan untuk kebaikan seluruh rakyat. Biokrasi tidak digunakan dalam arti yang tercela, tetapi sekedar mengacu kepada suatu kelompok manusia atau para pekerja yang menjalankan fungsi tertentu yang dianggap penting oleh masyarakat. Aparat biokrasi merupakan salah satu lembaga yang melaluinya kegiatan untuk mencapai tujuan dijalankan. Kegiatan yang disebut sebagai administrasi itu dilaksanakan dalam sebuah organisasi raksasa yang disebut negara. Ciri – ciri dari kegiatan administrasi antara lain yakni spesialisasi tugas, hierarki otoritas, badan keterampilan serta peran – peran khusus.
Menurut Weber (dalam Wahyudi Kumorotomo : 1992 : 82 ) mengatakan bahwa administrasi berarti penyelenggaraan wewenang dan otoritas. Otoritas disini dapat dimiliki oleh para aparat biokrasi karena mereka sudah mendapat legistimasi dari rakyat melalui negara.
2.2.2 Fungsi Pemerintahan Pemerintahan mempunyai beberapa fungsi yaitu : 1. Bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah artinya pemerintah berfungi sebagai leader (pemimpin) dan educator (pendidik). Para pamong diharapkan dapat memimpin dan menjadi panutan masyarakat. 2. Serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah artinya pemerintah dapat memahami aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pemerintah yang baik adalah mengerti apa yang di inginkan dan menjadi kebutuhan masyarakatnya. 3. Menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama artinya pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator masyarakat. Sebagai katalisator artinya sebagai penghubung bagi setiap kelompok kepentingan di masyarakat, sedangkan sebagai dinamisator artinya sebagai penggerak segala bentuk kegiatan masyarakat. 4. Menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diinginkan secara samar – samar oleh semua orang artinya pemerintah harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, jangan sampai lengah terhadap keinginan yang terjadi dikalangan masyarakat karena banyak pemerintah yang jatuh atau hancur akibat tidak peka terhadap perubahan.
5. Melukiskan semua secara nyata dan di tuangkan dalam kata – kata oleh orang – orang yang terbaik dan terbesar. Artinya pemerintah bertugas merancang atau membuat berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan – peraturan yang tidak kalah pentingnya, pemerintah harus mengimplementasikan dengan benar dan mempersiapkan perangkat dan sumber daya yang terbaik.
