BAB 11 KONTRAK BERJANGKA CRUDE PALM OIL (CPOTU)
1101. DEFINISI Kecuali konteksnya menunjukkan makna yang lain, istilah-istilah yang ditulis dalam huruf capital dalam Kontrak Berjangka ini akan mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut: CPOTU
Adalah symbol Spesifikasi Kontrak Crude Palm Oil dalam satuan 25 Metric Ton / Lot, dan dalam mata uang US Dollar
Penetapan Mutu (grading)
Pengujian mutu yang dilakukan oleh Lembaga Penguji Mutu yang ditunjuk BKDI
Sertifikat Mutu
Sertifikat yang menyatakan mutu CPO yang tercantum dalam Tanda Terima Tangki sesuai dengan persyaratan sebagimana diatur dalam Pasal 1107
CPO
CPO yang sesuai dengan tingkat sebagaimana disebut dalam Pasal 1107.
Bulan Berjalan
Bulan penyerahan terdekat yang kontraknya masih diperdagangkan.
Satuan Kontrak/Lot
Jumlah CPO yang mutunya memenuhi syarat sebagaimana ditentukan BKDI dengan berat bersih 25 ( dua puluh lima ) Metric Ton dalam bentuk curah
Penyerahan
Penyampaian dokumen dalam rangka penyerahan CPO untuk penyelesaian Kontrak Berjangka yang jatuh tempo kepada pembeli melalui Lembaga Kliring ISI
Tangki Terdaftar
Tangki yang ditetapkan oleh BKDI sebagai tempat penyimpanan CPO yang layak serah dalam rangka penyelesaian Kontrak Berjangka.
mutu
Tanda Terima Dokumen yang diterbitkan oleh pengelola Tangki Tangki sebagai bukti penyimpanan 25 (dua puluh lima) (Warehouse Metric Ton CPO layak serah. Receipts) Pengelola Tangki
Perusahaan pemilik Tangki atau pemegang hak pengelola Tangki.
1
1102. KETENTUAN UMUM Perdagangan Kontrak Berjangka CPO tunduk pada peraturan dan tata tertib PT. Bursa Komoditi & Derivatif Indonesia (BKDI) dan/atau ketentuan dalam peraturan dan tata tertib PT. Identrust Security International (ISI), sepanjang tidak ditentukan lain secara khusus dalam bab ini. 1103. BULAN KONTRAK Perdagangan untuk setiap hari perdagangan dilaksanakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut, dan dapat diubah dari waktu ke waktu oleh BKDI. 1104. HARI DAN JAM PERDAGANGAN 1. 2. 3.
Hari Perdagangan adalah hari kerja dari Senin s/d Jumat Jam Perdagangan adalah pukul 08.00 s/d 18.00 WIB Hari Perdagangan Terakhir adalah pukul 12.00 WIB apada hari ke 15 Bulan Kontrak. Apabila tanggal tersebut merupakan hari libur, maka Hari Perdagangan Terakhir jatuh pada hari sebelum hari libur dimaksud.
1105. PENYERAHAN TRANSAKSI UNTUK PROSES KLIRING 1.
2.
Semua transaksi yang telah terjadi akan diteruskan oleh BKDI secara elektronis kepada ISI untuk dilakukan pendaftaran pada ISI. Perincian transaksi di BKDI harus disampaikan kepada ISI dengan mempergunakan tanda bukti transaksi atau bentuk lain yang ditetapkan oleh BKDI da/atau ISI.
1106. BIAYA TRANSAKSI 1.
2.
Biaya transaksi terdiri atas: komisi pialang, komisi anggota kliring, biaya kliring, dana kliring, dan biaya bursa yang akan ditagih oleh pialang pada saat pembukaan dan penutupan posisi. Biaya transaksi ini sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN). Besarnya biaya transaksi diperhitungkan dalam satuan Lot.
2
1107. MUTU CPO Mutu CPO yang dapat diserahkan untuk pemenuhan penyelesaian kontrak adalah Crude Palm Oil dengan kualitas layak untuk diperdagangkan, dalam bentuk curah, unbleached, dengan standard PORAM, yakni: a. Free Fatty Acid: (sampel dari tangki kapal) max. 5% (sampel dari tangki pelabuhan) max. 4,5% b. Moisture and Impurities tidak lebih dari 0,25% c. Deterioration of Bleaching Index (DOBI) min. 2,1% 1108. SATUAN KONTRAK (LOT) Satuan kontrak adalah 25 (dua puluh lima) Metric Ton, dengan ketentuan permintaan beli atau penawaran jual hanya diperkenankan dalam lot yang jumlahnya 25 (dua puluh lima) Metric Ton atau kelipatannya. 1109. HARGA DAN PERUBAHAN HARGA MINIMUM (TIK) 1. 2.
Harga ditetapkan dalam US Dollar per Metric Ton. Perubahan harga minimum adalah USD 0.25/Metric Ton atau kelipatannya
1110. HARGA PENYELESAIAN Harga penyelesaian pada hari perdagangan ditetapkan berdasarkan: 1. Jika transaksi bursa likuid, maka harga penyelesaian ditetapkan berdasarkan harga terakhir yang terjadi menjelang penutupan (last done). 2. Jika transaksi bursa tidak likuid dan/atau kondisi abnormal, maka harga penyelesaian ditetapkan oleh Komite Produk. Sedangkan Batas Perubahan Harga ditetapkan sbb: Jika harga menyentuh +/- 10% dari Harga Penyelesaian Harian sebelumnya, maka perdagangan akan dihentikan selama 15 menit, kemudian Batas Perubahan Harga berikutnya adalah 15% di atas / dibawah dari Harga Penyelesaian sebelumnya. 1111. BATAS POSISI Jumlah maksimum posisi beli atau jual netto setiap hari yang diperkenankan untuk dikuasai oleh suatu pihak sebanyak-banyaknya adalah 500 lot untuk satu bulan kontrak atau gabungan seluruh bulan kontrak. Pihak yang melakukan transaksi lindung nilai bonafide akan diberikan batas posisi khusus.
3
1112. POSISI WAJIB LAPOR Posisi beli atau jual netto yang dikuasai satu pihak, yang mencapai 150 lot atau lebih untuk satu bulan kontrak, pada saat penutupan hari perdagangan harus dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan tata tertib BKDI. 1113. SATUAN PENYERAHAN 1.
2.
Pelaksanaan penyerahan CPO harus dilakukan dalam lot yang terpisah masing-masing 25 (dua puluh lima) metric ton, dan berat tersebut dicantumkan dalam Surat Bukti Penyimpanan. Setiap pelaksanaan penyerahan dapat terdiri atas satu atau lebih Surat Bukti Penyimpanan.
1114. PROSES KLIRING DAN PENYELESAIAN KEUANGAN A.
B.
PEMBERITAHUAN PENYERAHAN 1.
Pihak yang mempunyai posisi jual pada bulan berjalan, dapat melakukan pemberitahuan serah/terima fisik 2 hari kerja sebelum hari perdagangan terakhir.
2.
Pihak yang mempunyai posisi beli pada bulan berjalan, dapat melakukan pemberitahuan serah/terima fisik 2 hari kerja sebelum hari perdagangan terakhir.
3.
Para pihak tersebut pada ayat (1) dan (2), melakukan pemberitahuan serah terima fisik kepada ISI (melalui pialang dan Anggota Kliring) dengan menyampaikan surat pemberitahuan serah/terima fisik.
4.
ISI akan melakukan penyepadanan berdasarkan prioritas waktu penyampaian surat pemberitahuan serah/terima fisik antara pihak penjual dan pembeli.
5.
Untuk posisi yang telah sepadan, ISI akan melakukan alokasi penyerahan fisik.
ALOKASI PENYERAHAN Satu hari setelah pemberitahuan penyerahan, dan setelah dipastikan kebenaran semua transaksi dan posisi, dilakukan alokasi secara acak pada pihak-pihak yang masih mempunyai posisi beli terbuka sesuai dengan peraturan dan tata tertib ISI.
4
C.
TEMPAT PENYERAHAN CPO yang akan diserahkan harus dirtimbun di tangki yang terdaftar di BKDI yaitu sebagai berikut: Tangki SMART Belawan, Tangki SMART Dumai, dan tempat-tempat lain yang ditentukan BKDI. Hak untuk memilih tempat penyerahan dan tangki ada pada penjual.
D.
PEMBERITAHUAN ALOKASI Selambat-lambatnya sebelum dimulainya jam perdagangan setelah hari pemberitahuan penyerahan, ISI menyampaikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang terkena alokasi penyerahan.
E.
F.
DOKUMEN YANG HARUS DISERAHKAN 1.
Apabila dilakukan penyerahan fisik, maka pihak yang mempunyai posisi jual harus menyerahkan Surat Bukti Penyimpanan dalam bentuk yang ditentukan BKDI dan dokumen-dokumen lainnya sebagaimana ditentukan oleh BKDI dari waktu ke waktu.
2.
Pihak yang mempunyai posisi jual harus menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan pada ayat (1) kepada ISI paling lambat pukul 14.00 WIB pada satu hari sebelum hari terakhir perdagangan kontrak yang bersangkutan.
3.
ISI harus menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pihak yang mempunyai posisi beli paling lambat pukul 15.00 WIB pada hari terakhir perdagangan kontrak yang bersangkutan.
TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN MARGIN DAN VARIASI MARGIN 1.
Meskipun pemberitahuan penyerahan telah dilaksanakan, namun pihak yang mempunyai posisi beli atau jual tetap berkewajiban membayar margin dan variasi margin sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dan tata tertib ISI. Margin dan variasi margin dari sejak hari pemberitahuan penyerahan tersebut akan dikembalikan oleh ISI pada hari serah terima.
5
2.
G.
H.
Pembayaran margin dan variasi margin pada ayat (1) diatas dihitung berdasarkan harga penyelesaian hari itu untuk bulan berjalan.
PEMBAYARAN 1.
Paling lambat 2 hari perdagangan setelah pemberitahuan penyerahan, pihak yang mempunyai posisi beli yang menerima penyerahan wajib melaksanakan pembayaran kepada pihak yang mempunyai posisi jual yang melakukan penyerahan melalui ISI.
2.
Jumlah yang harus dibayar adalah sesuai dengan harga penyelesaian akhir pada satu hari sebelum hari pemberitahuan penyerahan.
3.
Pembayaran oleh pihak yang mempunyai posisi beli sudah harus diterima ISI paling lambat pukul 14.00 WIB pada satu hari sebelum hari terakhir perdagangan kontrak yang bersangkutan.
4.
Pembayaran oleh ISI sudah harus diterima pihak yang mempunyai posisi jual paling lambat pukul 15.00 WIB pada hari terakhir perdagangan kontrak yang bersangkutan.
BIAYA PENYIMPANAN 1.
2.
Semua biaya penyimpanan (termasuk biaya pengujian mutu dan asuransi, jika ada) harus dibayar oleh pihak yang mempunyai posisi jual sekurang-kurangnya untuk waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Bukti Penyimpanan. BKDI dan/atau ISI tidak bertanggung jawab terhadap hal0hal yang timbul dari dan/atau yang berhubungan dengan kondisi Tempat Penyimpanan atau kelayakan untuk penyimpanan CPO atau tindakan-tindakan dari pengelola Tempat Penyimpanan.
6
I.
J.
K.
GAGAL SERAH 1.
Pihak yang masih memiliki posisi jual terbuka yang tidak menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan berdasarkan Butir (E) sampai dengan pukul 14.00 WIB satu hari sebelum hari terakhir perdagangan kontrak yang bersangkutan, dinyatakan telah melakukan gagal serah.
2.
ISI akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan kontrak yang gagal serah tersebut dan semua biaya dan kerugian akan dibebankan kepada penjual gagal serah.
GAGAL TERIMA 1.
Pihak yang masih memiliki posisi beli terbuka berkewajiban mengambil seluruh dokumen penyerahan yang telah dialokasikan oleh ISI sebagaimana dimaksud Butir (E). Apabila ISI belum menerima pembayaran sampai dengan pukul 14.00 WIB satu hari sebelum hari terakhir perdagangan dari kontrak yang bersangkutan, maka dianggap gagal terima.
2.
ISI akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan kontrak yang gagal terima tersebut dan semua biaya dan kerugian akan dibebankan kepada pembeli yang gagal melakukan pembayaran dimaksud.
KEADAAN TERPAKSA (FORCE MAJEURE) 1.
Keadaan Terpaksa adalah suatu keadaan diluar kesalahan dan/atau kekuasaan dari salah satu pihak dalam Kontrak Berjangka, yang meskipun telah diadakan upaya pencegahan dan/atau perbaikan yang wajar, tetap menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak Berjangka. Keadaan itu mungkin disebabkan oleh, tetapi tidak terbatas pada, kebakaran, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, angin rebut, peraturan pemerintah, tindaka-tindakan pengalihan atau perampasan oleh Negara, perang baik yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan, huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, pemogokan buruh, dan wabah penyakit.
7
L.
2.
Apabila terjadi Keadaan Terpaksa, maka pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya harus segera, pada kesempatan pertama, memberitahukan keadaan itu kepada pihak lainnya dan menyusulkan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam sejak kesempatan pertama tersebut. Pihak yang tidak dapat memnuhi kewajibannya itu, harus dapat membuktikan bahwa keterlambatan atau tidak terlaksananya ketentuan dalam Kontrak Berjangka adalah akibat langsung dari Keadaan Terpaksa itu.
3.
Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Keadaan Terpaksa bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya dalam Kontrak Berjangka.
SURAT BUKTI PENYIMPANAN 1.
Pengelola tempat penyimpanan menerbitkan Surat Bukti Penyimpanan dalam bentuk yang ditetapkan oleh BKDI, bagi semua CPO yang layak serah. Surat Bukti Penyimpanan tersebut harus memuat sekurangkurangnya nama Pengelola Tempat Penyimpanan, lokasi Temapt penyimpanan Terdaftar, nomor Surat Bukti Penyimpanan, saat berakhirnya sewa tempat penyimpanan yang telah dibayar, nama dan jabatan yang menandatangani Surat Bukti Penyimpanan dan keterangan mengenai mutunya. Surat Bukti Penyimpanan dikeluarkan untuk setiap lot (25 metric ton) CPO.
2.
BKDI dan ISI berhak mengirimkan melakukan pemeriksaan atas penyimpanan terdaftar.
3.
Apabila Surat Bukti Penyimpanan rusak, maka pemegang Surat Bukti Penyimpanan harus segera menyampaikan pemberitahuan kepada Pengelola Tempat Penyimpanan yang menerbitkan Surat Bukti Penyimpanan tersebut. Berdasarkan pemberitahuan yang dimaksud, Pengelola Tempat Penyimpanan segera melaporkan kepada BKDI dan ISI untuk diumumkan pada papan pengumuman BKDI. Surat Bukti Penyimpanan pengganti harus dibubuhi tanda duplikat secara jelas. Apabila Surat Bukti Penyimpanan hilang, maka pemegang Surat Bukti Penyimpanan harus segera memberitahukan hal itu kepada Pengelola Tangki serta memberitahukan kepada BKDI dan ISI untuk diumumkan pada papan pengumuman BKDI. Pengelola Tangki tidak akan
4.
petugas guna tempat-tempat
8
mengeluarkan CPO atas Surat Bukti Penyimpanan dimaksud sebelum memberitahukannya kepada pemegang yang melaporkan kehilangan itu. Surat Bukti Penyimpanan pengganti baru dapat dikeluarkan setelah Surat Bukti Penyimpanan yang hilang itu berakhir masa berlakunya.
M.
PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN PENYIMPANAN BARANG
BUKTI
1.
Penjual yang berkeinginan untuk melakukan penyerahan fisik wajib melakukan pendaftaran atas Surat Bukti Penyimpanan Barang dengan menyerahkan fotocopy Surat Bukti Penyimpanan dimaksud ke ISI pada setiap hari perdagangan, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Pemberitahuan Penyerahan.
2.
Terhadap Surat Bukti Penyimpanan yang diterima untuk didaftarkan, ISI akan melakukan pengecekan dan verifikasi terlebih dahulu terhadap keabsahan atas dokumen tersebut.
3.
ISI berhak untuk menolak Surat Bukti Penyimpanan untuk didaftarkan apabila dari pengecekan dimaksud terbukti Surat Bukti Penyimpanan tersebut tidak sah, atau penjual dimaksud bukan pemilik, atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik, atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut atas barang yang disimpan dalam Gudang. Apabila Surat Bukti Penyimpanan sudah dianggap sah, maka ISI akan melakukan proses pendaftaran atas barang yang disimpan dalam Gudang tempat penyimpanan dimaksud.
4.
N.
SURAT
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA TEMPAT PENYIMPANAN 1.
Pengelola Tempat Penyimpanan bertugas: a. Menerima permohonan penyimpanan CPO; b. Menyiapkan buruh bongkar muat; c. Membongkar, menimbang dan menyimpan CPO; d. Meregistrasi, menerbitkan, menandatangani, mengalihkan, melakukan endorsemen, menyerahkan, memusnahkan Surat Bukti Penyimpanan CPO yang disimpan dalam Gudang; e. Menjaga dan merawat CPO; f. Melakukan pengeluaran CPO; 9
g. Membuat dan memelihara catatan administrasi berkaitan dengan Durat Bukti Penyimpanan Barang.
O.
P.
2.
Pengelola Tempat Penyimpanan bertanggung jawab atas: a. Penyerahan CPO dalam jumlah dan mutu sesuai ketentuan; b. Kerugian yang timbul karena kesalahan Pengelola Tempat Penyimpanan atau karyawannya terhadap lot CPO yang disimpan; dan/atau c. Selisih antara jumlah yang tercantum dalam Surat Bukti Penyimpanan dengan berat sesungguhnya yang diserahkan.
3.
Pengelola Tempat Penyimpanan harus menutup asuransi kebakaran, kebajiran, perampokan, kerusuhan missal atas CPO yang dikeluarkan Surat Bukti Penyimpanannya.
HASIL PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKAT MUTU 1.
Hasil pengujian mutu atau sertifikat mutu dalam rangka penyerahan, hanya dapat dikeluarkan oleh Pengelola Tangki dan Lembaga Penguji Mutu yang terdaftar di BKDI setelah dilakukan pengujian mutu atas CPO milik yang bersangkutan, dengan ketentuan CPO dimaksud disimpan dalam Tangki Terdaftar yang dikelolanya.
2.
Berdasarkan permintaan pemilik Surat Bukti Penyimpanan, Pengelola Tangki wajib mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk prosedur pengujian mutu sesuai dengan ketentuan Lembaga Penguji Mutu yang terdaftar di BKDI.
3.
Berdasarkan hasil pengujian mutu oleh petugas penguji, Pengelola Tangki dan Lembaga Penguji Mutu harus mengeluarkan dokumen hasil pengujian mutu atau Sertifikat Mutu untuk setiap lot (25 metric ton) dengan toleransi sesuai ketentuan.
MASA BERLAKU HASIL PENGUJIAN MUTU Hasil pengujian mutu yang tercantum dalam Surat Bukti Penyimpanan berlaku untuk waktu yang sama dengan Surat Bukti Penyimpanannya.
10
Q.
R.
S.
PEMERIKSAAN DAN SENGKETA TERHADAP MUTU 1.
Pemeriksaan terhadap mutu CPO di Tangki harus dilaksanakan oleh Pengelola Tangki yang akan mengeluarkan Surat Bukti Penyimpanan.
2.
Dalam hal terjadi sengketa mengenai mutu CPO, maka uji ulang untuk penetapan mutunya dilakukan oleh Lembaga Penguji Mutu yang terdaftar di BKDI dan hasil uji ulang tersebut merupakan keputusan final.
3.
Biaya pengujian mutu pada ayat (2) dibebankan kepada pihak yang kalah.
TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENGUJI MUTU 1.
Lembaga Penguji Mutu harus tunduk pada ketentuan kontrak yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai penguji mutu dan penerbit dokumen yang dipergunakan dalam rangkka penyelesaian KOntrak Berjangka.
2.
BKDI dan/atau ISI dibebaskan dari segala tuntutan yang mungkin timbul akibat pelaksanaan tugas Lembaga Penguji Mutu sehubungan dengan Kontrak Berjangka.
PENYELESAIAN KONTRAK DENGAN PEMBAYARAN TUNAI (CASH SETTLEMENT) 1.
Dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Bulan Kontrak yang bersangkutan, ISI akan menghubungi, masing-masing pihak penjual dan pembeli untuk memastikan pihak-pihak mana yang berkehendak untuk melakukan penyerahan fisik. Periode dimaksud akan dianggap sebagai periode konfirmasi.
2.
Apabila sampai dengan hari perdagangan terakhir tidak ada kesepakatan dalam penyerahan barang antara pembeli dan penjual, maka ISI akan menetapkan penyelesaian dengan cara pembayaran tunai (cash settlement) pada hari kedua setelah Hari Perdagangan Terakhir bulan kontrak dimaksud, dan dengan menggunakan harga penyelesaian (Settlement Price) yang terbentuk pada hari sebelumnya.
3.
Cash Settlement juga akan diterapkan jika ada salah satu pihak (penjual/pembeli) gagal memenuhi kewajiban 11
pemberitahuan (notification) kepada ISI dalam waktu yang sudah ditetapkan dalam bulan kontrak yang bersangkutan. Kegagalan dimaksud akan dianggap sebagai cidera janji oleh pihak tersebut. 4.
Pihak yang dalam keadaan cidera janji harus bertanggung jawab kepada ISI atas setiap kerugian yang diderita oleh pihak yang lain atas setiap transaksi yang cidera janji dimaksud. Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Kliring akan menentukan nilai kerugian yang diderita oleh pihak yang lain tersebut.
12
