1
BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Penerapan
corporate
governance
pada
industri
perbankan
memerlukan perhatian tersendiri, karena karakter dan kompleksitas industri perbankan berbeda dengan industri pada umumnya. Pengelolaan yang tidak sepadan (mismatched), tidak hati-hati (prudent), tidak transparan, dan penyalahgunaan wewenang telah mengakibatkan jatuhnya beberapa bank. Apabila diamati, maka industri perbankan di Indonesia menghadapi permasalahan yang disebabkan oleh lemah atau tidak diterapankannya Good Corporate Governance (GCG). Hal ini merupakan salah satu kontributor utama dalam krisis perbankan tahun 1997 yang bermuara pada krisis ekonomi nasional (Arief, 2009:85). Kurang transparannya informasi mengenai kondisi perbankan telah mengakibatkan kesulitan dalam melakukan analisis secara akurat tentang kondisi keuangan suatu bank, juga telah melemahkan upaya untuk melakukan kontrol sosial dan menciptakan disiplin pasar. Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi suatu keniscayaan bagi sebuah institusi, termasuk didalamnya bank syariah. Hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan. Secara yuridis, bank syariah bertanggung jawab kepada banyak pihak (stakeholeder), yaitu nasabah
2
penabung, pemegang saham, investor obligasi, regulator, pegawai perseroan, pemasok, serta masyarakat dan lingkungan, sehingga penerapan GCG merupakan suatu kebutuhan bagi bank syariah (Ghofur, 2009:185). Pelaksanaan
GCG
bagi
bank
syariah
diperlukan
untuk
meningkatkan kinerja bank dan melindungi kepentingan stakeholder. Pelaksanaan
GCG
oleh
bank
syariah
merupakan
bentuk
pertanggungjawaban bank syariah bahwa bank syariah benar-benar dikelola dengan baik, hati-hati, profesional, dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini kemudian akan meningkatkan kinerja bank syariah dan memberikan nilai tambah bagi stakeholder. Pelaksanaan GCG pada industri perbankan syariah harus berlandaskan
pada
lima
prinsip
dasar.
Pertama,
transparansi
(transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, profesional (professional) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kelima, kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan
3
dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
(Surat
edaran
BI
12/13/DPbS). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Tentang
No. 14/14/PBI/2012
Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, dalam rangka
menciptakan disiplin pasar (market discipline) dan sejalan dengan perkembangan standar internasional diperlukan upaya peningkatan transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank melalui publikasi laporan bank untuk memudahkan penilaian oleh publik dan pelaku pasar. Untuk meningkatkan transparansi, bank perlu menyediakan informasi kuantitatif dan kualitatif yang tepat waktu, akurat, relevan, dan memadai untuk mempermudah pengguna informasi dalam menilai kondisi keuangan, kinerja, profil risiko, dan penerapan manajemen risiko bank, serta aktivitas bisnis. Disiplin pasar akan mampu menjalankan perannya dalam meningkatkan fungsi bank dan menyelamatkan kepentingan pemegang saham manakala semua pihak yang berkepentingan mempunyai akses yang cukup terhadap informasi kegiatan usaha bank, baik yang bersifat kualitatif
maupun
kuantitatif.
Seperti
halnya
informasi
yang
memungkinkan bagi pemegang saham untuk tetap mempertahankan sahamnya atau menjualnya, atau bagi para deposan untuk tetap menyimpan dana atau menariknya dari bank yang bersangkutan. Informasi ini juga akan membantu dewan direksi untuk mengetahui kinerja
4
manajemen, bagi auditor eksternal berfungsi untuk mempersiapkan laporan yang akurat tentang usaha bank, bagi pengawas untuk memberikan saran dan rekomendasi atau tindakan koreksi terhadap kinerja yang menyimpang. Atas dasar inilah, transparansi merupakan faktor yang paling penting bagi semua pelaku pasar. Terlebih jika pelaku pasar yang menggunakan mekanisme loss and profit sharing, dimana deposan yang menanamkan investasinya memiliki potensi untuk menanggung risiko kerugian. Dengan demikian, deposan sangat mebutuhkan informasi yang terkait dengan kinerja bank, sehingga ia dapat menentukan investasinya pada bank yang memiliki kinerja terbaik (Chapra, 2008:86). Berkembangnya isu tranparansi dalam corporate governance akan mendorong adanya peningkatan perhatian pada masalah pengungkapan dari aspek corporate governance suatu perusahaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, pemerintah, dan penyusun standar (Hikmah dkk., 2011: 3). Sesuai Peraturan Bank Indonesia No.
8/4/PBI/2006 yang
disempurnakan dengan PBI No. 8/14/2006, Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bank wajib menyusun laporan pelaksanaan Good Corporate Governance pada setiap akhir tahun.
Laporan Pelaksanaan
5
Good Corporate Governance dapat menjadi bab tersendiri dalam laporan tahunan bank atau disajikan secara terpisah dari laporan tahunan bank yang disampaikan bersama-sama dengan laporan tahunan bank. Laporan pelaksanaan Good Corporate Governance paling kurang terdiri dari transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance bank, meliputi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan (3) Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006; dan kesimpulan umum hasil self assessment pelaksanaan Good Corporate Governance bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006. Dalam kesimpulan umum hasil self assessment pelaksanaan GCG tahun 2012 berdasarkan penilaian Bank Indonesia yang dimuat dalam annual report masing-masing bank, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal, beberapa bank umum syariah berada pada peringkat ke 2 dengan kriteria predikat “sesuai”. Sebut saja untuk Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BCA Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal bankbank tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian,
6
hasil yang bagus ini masih belum bisa dikatakan lebih baik dari perusahaan-perusahaan lain di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil Annual Report Award (ARA) 2012. Annual Report Award (ARA) diselenggarakan oleh tujuh instansi yaitu Kementerian BUMN, Bank Indonesia (BI), Dirjen Pajak, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Penilaian ARA 2012 terdiri dari delapan kriteria penilaian kualitas informasi dalam
laporan tahunan, khususnya menyangkut
aspek
transparansi dan GCG (kompas.com). Dari 234 perusahaan yang mengikuti perhelatan tahunan ini, Bank Syariah Mandiri sebagai satusatunya bank syariah yang masuk dalam kategori pemenang. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah harus terus meningkatkan kualitas pengungkapan informasi dalam laporan tahunan, khususnya menyangkut aspek transparansi dan GCG. Beberapa penelitian tentang luas pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan diantaranya dilakukan oleh Kartika (2009) yang meneliti tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar
Di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil uji statistik
diperoleh variabel leverage yang diproksikan dengan DER (debt to equity) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Variabel likuiditas yang diproksikan dengan current
7
ratio memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Variabel profitabilitas (ROA) dan jumlah kepemilikan saham oleh publik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Umur perusahaan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Penelitian tentang luas pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan telah banyak dilakukan. Namun, penelitian yang mengkhususkan untuk meneliti tentang luas pengungkapan corporate governance masih jarang, terutama penelitian yang memilih perbankan syariah sebagai objek penelitian.
Hikmah dkk. (2011) melakukan
penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan corporate governance dalam laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini melihat pengaruh ukuran perusahaan, umur listing, kepemilikan dispersi, profitabilitas (return on equity), dan ukuran dewan komisaris terhadap luas pengungkapan corporate governance dalam laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2007-2009. Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap luas pengungkapan good corporate governance dalam laporan tahunan perbankan syariah yaitu variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan ukuran dewan pengawas syariah. Variabel umur listing pada penelitian sebelumnya diganti dengan umur perusahaan. Hal ini dikarenakan
8
penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, peneliti menambah satu variabel lain yaitu ukuran dewan pengawas syariah. Dewan
Pengawas
Syariah
adalah
dewan
yang
bertugas
memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa salah satu tugas dari dewan pengawas syariah adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank. Dewan pengawas syariah (DPS) di perbankan syariah memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaaan dewan pengawas syariah tidak bisa dipisahkan dari bank syariah sehingga peneliti kemudian tertarik untuk memasukkan variabel ukuran dewan pengawas syariah. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Hikmah dkk (2011). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel yang sama yaitu ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris untuk
menguji pengaruh kedua
variabel tersebut
terhadap
luas
pengungkapan good corporate governance dalam laporan tahunan perbankan syariah. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan beberapa variabel yang berbeda dengan penelitian Hikmah
9
dkk. (2011) yaitu variabel umur perusahaan dan ukuran dewan pengawas syariah. Selain itu, sampel penelitian yang digunakan merupakan bank umum syariah yang terdaftar sebagai bank umum syariah di Bank Indonesia sejak 2010-2012, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 2007-2009. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Good Corporate Governance dalam Laporan Tahunan Perbankan Syariah di Indonesia”. B. Batasan Masalah Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan ukuran perusahaan, umur perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan ukuran dewan pengawas syariah sebagai variabel yang dianggap berpengaruh terhadap luas pengungkapan good corporate governance dalam laporan tahunan. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2010, 2011, dan 2012. C. Rumusan Masalah Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, beberapa masalah yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan good corporate governance dalam laporan tahunan bank syariah?
10
2. Apakah
umur
perusahaan
berpengaruh
positif
terhadap
luas
pengungkapan good corporate governance dalam laporan tahunan bank syariah? 3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan good corporate governance dalam laporan tahunan bank syariah? 4. Apakah ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan good corporate governance dalam laporan tahunan bank syariah? D. Tujuan Penelitian 1. Menguji secara empiris pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan good corporate governance dalam laporan tahunan bank syariah. 2. Menguji secara empiris pengaruh positif umur perusahaan terhadap luas pengungkapan good corporate governance dalam laporan tahunan bank syariah. 3. Menguji secara empiris pengaruh positif ukuran dewan komisaris terhadap luas pengungkapan good corporate governance dalam laporan tahunan bank syariah. 4. Menguji secara empiris pengaruh positif ukuran dewan pengawas syariah terhadap luas pengungkapan good corporate governance dalam laporan tahunan bank syariah.
11
E. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis a. Bagi Peneliti : Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dan referensi awal dalam melakukan penelitian-penelitian berikutnya, terutama penelitian yang terkait dengan pengungkapan good corporate governance dalam laporan tahunan bank syariah. b. Bagi Akademisi : Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada ilmu akuntansi keuangan dan menambah
pengetahuan
mengenai
faktor-faktor
yang
mempengaruhi luas pengungkapan good corporate governance. 2. Manfaat Praktis a. Bagi Bank : Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan informasi
tambahan
mengenai
pentingnya
pengungkapan good corporate governance.
penerapan
dan
