BAB 1 PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah Tujuan organisasi publik mempengaruhi misi, strategi, dan program yang
akan dilaksanakan. Masalah yang dihadapi sektor publik dalam hal ini adalah tujuan yang tidak jelas dan samar-samar, karena outputnya tidak seluruhnya dapat diukur secara andal, karena pada organisasi sektor publik tidak berorientasi pada memaksimalkan laba sebagaimana yang menjadi tujuan organisasi bisnis. Pada sektor bisnis/ swasta tujuan utamanya adalah untuk memperoleh laba yang maksimal, sedangkan pada organisasi sektor publik lebih pada pemberian pelayanan publik, seperti kesehatan masyarakat, pendidikan penegakan hukum, keamanan, transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik seperti kebutuhan bahan pokok masyarakat sehingga pada organisasi swasta lebih menekankan pada tujuan finansial daripada organisasi sektor publik. Meskipun demikian, organisasi sektor publik tetap memperhatikan tujuan finansial, meskipun memiliki perbedaan filosofi, konsep dan operasional dengan tujuan finansial pada organisasi bisnis. Pemerintah tetap berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara atau daerah dari sektor pajak, devisa, pendapatan asli daerah, pembagian laba dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun upaya tersebut tetap ditujukan untuk sebesarbesarnya peningkatan pelayanan publik. Proses penentuan kebijakan dalam sektor publik melibatkan seluruh komponen masyarakat, untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan
xvi 1
2
masyarakat luas yang terdiri atas anggota dewan, organisasi sosial dan politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, yayasan, dan masyarakat umum. Untuk pelaksanaan kegiatan, organisasi publik menggunakan dana yang berasal dari publik. Organisasi publik melaksanakan suatu kegiatan setelah dananya tersedia. Penggunaan dana dan peran anggaran sangat penting dalam organisasi publik. Manajer organisasi publik wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan secara vertikal kepada otoritas yang lebih tinggi serta secara horizontal kepada masyarakat. Berbeda dengan sektor swasta atau bisnis, anggaran dianggap sebagai rahasia perusahaan yang tertutup bagi publik, sedangkan pada sektor publik anggaran dianggap sebagai alat akuntabilitas publik di dalam mengelola dana publik dan program-program yang didanai dengan uang publik sehingga anggaran pada sektor publik justru harus diinformasikan untuk didiskusikan secara terbuka. Salah satu program pemerintah yang didanai dengan uang publik adalah hibah. Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Pemberian dana hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.
Urusan
pemerintah
adalah
fungsi-fungsi
pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi
xvii
3
kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Pemberian dana hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pelaksanaan program pemberian dana hibah ini memang tidak mudah karena rentan terjadi penyelewengan terhadap dana yang telah diberikan. Mulai dari proses pencairan yang dikarenakan berkas pencairan yang kurang lengkap, kemudian dalam pembelanjaan dana yang tidak sesuai dengan proposal pengajuan hibah. Perlu pengawasan yang ketat akan program pemerintah ini. Karena jumlah penerima hibah yang mencapai ribuan, peran pemerintah sendiri tidak akan mampu untuk mengawasi. Maka, peran dari pihak penerima dana hibah sangat dibutuhkan agar program pemberian dana hibah ini dapat berjalan secara lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan sangat pentingnya program pemberian hibah karena untuk mensejahterakan masyarakat, maka skripsi ini akan membahas permasalahan tersebut dengan judul “Analisis Pengendalian Intern Pencairan Dana Hibah Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2013”.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang
diajukan peniliti ini adalah:
xviii
4
1.
Apakah proses pencairan dana penerima dana hibah sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku?
2.
Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya untuk mengawasi penerima dana hibah agar tidak terjadi penyelewengan dana hibah?
1.3
Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah
sebagai berikut: 1.
Untuk mengetahui bagaimana proses pencairan dana hibah pemerintah daerah kepada masyarakat.
2.
Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya agar tidak terjadi penyelewengan dana hibah.
1.4
Manfaat Penelitian Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:
1.
Kontribusi Praktis Penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Surabaya khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dan kemajuan kinerja dalam pengawasan terhadap penerima hibah.
xix
5
2.
Kontribusi Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi kemajuan studi dan diharapkan dapat menjadi dasar atau acuan untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik.
1.5
Ruang Lingkup Penelitian Pembatasan dalam penelitian ini berkisar pada hal-hal yang berhubungan
dengan masalah yang ada untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas. Maka pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada pencairan hibah pemerintah daerah berupa uang kepada masyarakat tahun anggaran 2013 di Kota Surabaya.
xx
