BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Dalam bidang pemerintahan, banyak permasalahan dan urusan yang harus diselesaikan berkaitan dengan semakin berkembang pesatnya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Agar dapat melancarkan jalannya roda sistem pemerintah wilayah Indonesia dibagi dalam wilayah yang lebih kecil. (Josef Riwu Kaho, 1998:135) Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar didapatkan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana bahwa pajak daerah adalah pemungutan pemerintah daerah pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) terhadap orang atau badan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku guna pembiayaan rumah tangga daerahnya. Sedangkan pengertian reetribusi daerah dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan Pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) berkaitan langsung dengan upaya daerah dalam menggali dan meningkatkan sumber pendapatan daerah, terutama pemasukan yang berasal dari PAD. Selain itu Dispenda bertugas sebagai koordinator pengelolaan pendapatan daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa
1
Dispenda merupakan ujung tombak pelaksana otonomi daerah dalam mengurus dan mengatur keuangan daerah. Namun tidak semua Retribusi Daerah pengelolaannya dilakukan oleh Dispenda. Di Surabaya Retribusi Pasar Pengelolaannya dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Surya (PD Pasar Surya). Dan Dispenda Kota Surabaya hanya mendapat devidennya saja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan sumbersumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan pengelolaan sumbersumber penerimaan PAD secara optimal, sehingga akan tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki peranan yang potensial sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing daerah dan selanjutnya digunakan untuk meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
melalui
pembangunan
yang
berkelanjutan. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan : ”Retribusi Daerah, yang selanjutnya 2
disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Retribusi pasar memberikan banyak manfaat baik untuk pengguna pasar maupun untuk pemerintah daerah itu sendiri. Manfaat retribusi bagi para pengguna pasar antara lain untuk memenuhi serta meningkatkan pelayanan dalam hal penyediaan, penggunaan dan perawatan fasilitas pasar yang berupa halaman atau pelataran, kios dari pemerintah. Sedangkan manfaat retribusi pasar untuk pemerintah daerah adalah sebagai salah satu sumber pemasukan retribusi daerah yang cukup potensial untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini akan memfokuskan pada retribusi pasar sebagai salah satu bagian dari retribusi daerah. Retribusi pasar termasuk dalam jenis retribusi jasa umum karena bersifat bukan pajak dan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, artinya retribusi pasar dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. Pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Dengan demikian pasar dapat dikatakan sebagai penyedia langsung kebutuhan 3
harian masyarakat, dan berbagai interaksi didalamnya yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat (pedagang dan pembeli). Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor yang cukup signifikan bagi pelaksanaan pembangunan didaerah, karena melalui retribusi yang dihasilkan bisa menambah pendaptan daerah. Melihat potensi pasar yang cukup besar, pengelolaannya memang harus dioptimalkan. Pengelolaan pasar harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan daerah supaya memperoleh pemanfaatan hasil yang optimal untuk kesejahteraan bersama. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis mengambil judul “Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya” sebagai topik penelitian.
1.2 1.
Rumusan Masalah Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya?
2.
Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kota Surabaya dan upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut?
1.3 Tujuan Penelitian 1.
Untuk
menganalisa
pelaksanaan
pemungutan
retribusi
pasar
kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. 4
dan
2.
Untuk menganalisa dan mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kota Surabaya dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut.
1.4 Manfaat Penelitian 1.
Kontribusi Praktis. Untuk mengetahui lebih jauh tentang kesiapan Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam menjalankan otonomi daerah melalui penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima.
2.
Kontribusi Teoritis.
Memberikan informasi bagi semua pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah ini, terutama bagi dunia ilmu pengetahuan dapat mengetahui perkembangan peranan retribusi pasar Kota Surabaya dalam melaksanakan Otonomi Daerah. 3.
Kontribusi Kebijakan Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi Pemerintah Daerah Kota Surabaya khususnya Perusahaan Daerah Pasar Surya dalam menentukan kebijaksanaan yang berkaitan dengan masalah retribusi khususnya retribusi pasar.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. 5
Agar pembahasan ini dapat dihasilkan dengan hasil optimal dan terhindar dari pembahasan yang terlalu luas, maka penelitian ini akan dibatasi. Penelitian ini hanya akan membahas tentang Retribusi Pasar. Dan laporan yang disajikan dalam penelitian ini mencakup laporan target dan realisasi anggaran selama 3 tahun anggaran, yaitu tahun 2011, 2012, dan 2013 yang didapat dari Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya.
6
