BAB 1 PENDAHULUAN. Tingginya angka kelahiran di Indonesia masih menjadi masalah utama dalam

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Tingginya angka kelahiran di Indonesia masih menjadi masalah utama dalam kependudukan. Sejak 2004, program Keluarga Berencana (KB) dinilai berjalan lamban, hingga angka kelahiran mencapai 4,5 juta per tahun dan pada tahun 2010 berdasarkan sensus penduduk mencapai 237 juta jiwa. Ledakan penduduk disadari akan berpengaruh pada ketersediaan pangan dan kualitas sumber daya manusia. Untuk menghindari dampak tersebut, pemerintah berusaha keras menekan angka kelahiran hingga di bawah 4,5 juta jiwa per tahun (BKKBN, Jakarta, 2011). Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menunjukkan kinerja program KB tahun 2007-2012 menunjukkan berjalan stagnan. Hal ini disebabkan sejumlah indikator krusial yang ditargetkan pada tahun ini ada penurunandan kurang tercapai. SDKI 2012 menunjukkan perjalanan KB selama lima tahun stagnan dengan hasil ini bisa dipastikan sejumlah target pembangunan millennium (MDGs) pada tahun 2015 nanti hampir ada penurunan kurang tercapai. SDKI 2012 mencatat, rata-rata dari 100 perempuan usia subur yang menjadi peserta KB aktif (Contraceptive Prevalence Rate/ CPR) hanya mencapai 61,9 % selain CPR BKKBN juga mengalami penurunan dalam memenuhi target pemenuhan rata-rata wanita usia subur melahirkan anak (Total Fertality Rates/TFR) kisaran 2,6 per perempuan usia subur artinya rata-rata TFR 2012 masih sama dengan 2007 dan ada

Universitas Sumatera Utara

penurunan mencapai target 2,4% pada tahun ini dengan TFR 2,6 rata-rata pasangan usia subur, di Indonesia rata-rata masih memiliki 2-4 anak dengan kondisi yang dihadapi pada saat ini hampir mustahil target TFR 2,1 pada tahun 2015 nanti bisa diraih pasalnya untuk mencapai TFR 2, syaratnya pemerintah harus bisa meningkatkan CPR minimal 68% terus terang untuk menaikkan CPR dari 61,9% menjadi 68% dalam jangka waktu sekitar kurang dari 3 tahun sangat berat sekali. Indikator yang paling menunjukkan pelaksanaan KB ada penurunan dijalankan pemerintah adalah kurang terlayaninya pasangan usia subur yang ingin ber KB (unmeet need)

ada penurunan yang kurang memenuhi target. SDKI 2012

menunjukkan unmeet need pada tahun ini mencapai 8,9 % atau hanya turun 0,02% dari SDKI 2007 yaitu 9,1% dengan raihan seperti ini, secara teori mustahil untuk mencapai target unmeet need pada 2015 menjadi 5%. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan pemerintah kabupaten/ kota ada penurunan dalam membina peserta KB baru untuk terus bertahan untuk ber KB sehingga peserta putus KB ditengah jalan (drop out rate) tinggi (Jurnal Keluarga BKKBN, 2012). Diharapkan hal tersebut sejalan dengan Millenium Development Goals (MDGs) merupakan target kesepakatan dunia berkaitan dengan arah pembangunan global untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan terencana di segala bidang oleh setiap negara sampai tahun 2015. Salah satu program untuk menekan angka pertumbuhan penduduk yakni melalui program Keluarga Berencana (KB). Program KB memiliki peranan dalam menurunkan resiko kematian ibu melalui pencegahan kehamilan, penundaan usia


kehamilan serta menjarangkan kehamilan dengan sasaran utama adalah pasangan usia subur (PUS). Program pemerintah dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan mewujudkan keluarga kecil yang sehat dan sejahtera yaitu melalui konsep pengaturan jarak kelahiran dengan program KB (Manuaba, 2010). BKKBN mengalami perubahan peran dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Perubahan ini tentunya diperlukan konsolidasi internal organisasi secara terus menerus mengingat tantangan pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana khususnya di era desentralisasi ini cukup berat. Penduduk dunia pada Tahun 2011 tepatnya dibulan Oktober telah mencapai 7 milliar. Alasan Indonesia sendiri memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap jumlah penduduk dunia. Hal ini ditandai dengan posisi Indonesia sebagai negara peringkat keempat penduduk terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 237 juta jiwa dan pada tahun 2011 sudah berkembang mencapai sekitar 240 juta jiwa. Angka ini lebih besar sekitar 3,5 juta jiwa dari perkiraan proyeksi penduduk yang dilakukan di tahun yang sama sebesar 234,2 juta jiwa. Sedangkan angka laju pertumbuhan juga sedikit mengalami peningkatan, yaitu sebesar 1,49 persen per tahun pada periode tahun 2000-2010, menjadi sebesar 1,47 persen pada periode sebelumnya (tahun 1990-2000). Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagaimana mengatasi kesenjangan akses pada pelayanan kesehatan, pendidikan juga kesenjangan pendapatan di masa mendatang.


Sebagai langkah lanjut maka kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 38 tahun 2007 Rincian setiap bidang urusan Pemerintah ini mencakup bidang, sub bidang sampai dengan sub sub bidang. Rincian lebih lanjut dari sub bidang pemangku kepentingan terkait mengamanatkan bahwa urusan KB dan keluarga sejahtera adalah urusan wajib. Oleh karena itu, ketika tuntutan pengendalian penduduk melalui KB menjadi suatu hal yang penting, maka pada bulan Juni tahun 1970 menjadi tonggak bersejarah bagi perkembangan gerakan KB di Indonesia dengan terbentuknya sebuah lembaga yaitu Badan Koordinasi Keluarga Berencanan Nasional (BKKBN) sebagai pengendalian laju pertumbuhan penduduk berskala nasional. Dimana bagian ini bertugas menyusun paket informasi sesuai kondisi sosial, menyiapkan, dan mengembangkan segmentasi sasaran dalam rangka peningkatan partisipasi KB baik di kecamatan maupun didesa yang pelaksananya disebut PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) (Jurnal keluarga, 2012). Pembangunan kependudukan dan KB berdasar kan undang undang no 52 tahun 2009 tentang perkembangan penduduk dan perkembangan keluarga BKKBN telah beganti baju menjadi Badan Kependudukan dan KB Nasional. Berdasarkan Undang undang NO 52 tahun 2009 maka sejak tahun 2010 BKKBN telah melakukan perubahan visi dan misi, yaitu Visi BKKBN adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015”. Dan untuk mencapai Visi tersebut, maka Misi yang ditetapkan adalah “Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”.


PLKB dituntut untuk mampu melakukan pendekatan dengan masyarakat sesuai dengan taraf kehidupan masyarakat tersebut. Misalnya, untuk para nelayan maka PLKB harus mengetahui kehidupan kaum nelayan, demikian juga halnya dengan kaum petani. Sehingga waktu melakukan pendekatan PLKB dapat menyesuaikan cara komunikasi sesuai tingkat pendidikan/ pekerjaan. PLKB juga harus berkomunikasi yang dengan menggunakan bahasa-bahasa yang harus dimengerti untuk menjelaskan tujuan KB sehingga diharapkan akhirnya masyarakat dapat menjadi peserta KB aktif. Petugas PLKB memiliki tugas yang sulit dimana selain harus mengerti kehidupan masyarakat kota dan desa mereka juga harus menguasai dunia kesehatan selain itu juga harus mampu melakukan pendekatan ke pimpinan daerah untuk menyampaikan sehubungan program KB (Jurnal Keluarga, 2012) Menurut BKKBN Provinsi Sumatera Utara (2011), peran PLKB adalah mengelola KB di Kecamatan, Desa maupun Kelurahan, sebagai penggerak masyarakat dalam program KB, pemberdayaan masyarakat dalam program KB/KR serrta penggalangan dan pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana Nasional (PKBN). Sedangkan bentuk kegiatan yang dilakukan PLKB sehubugan dengan pelayanan yang diberikan adalah pelayanan alat kontrasepsi, pelayanan tribina (ketahanan keluarga), pelayanan pemberdayaan ekonomi keluarga, dan pelayanan program KB maupun Kesehatan Reproduksi (KR) diringkat Kecamatan dan Keluarahan/Desa.


Dari peran dan pelayanan PLKB diatas, masih terlihat beberapa masalah diantaranya yaitu masih terjadi peningkatan penduduk Indonesia di beberapa wilayah di wilayah Propinsi Sumatera Utara hingga Desenber 2012 tercatat sebanyak 194.237 Akseptor Peserta KB baru atau 50,2 % dari PPM 387.309 Akseptor.sedangkan peserta KB yang telah berhasil di bina ( Peserta KB Aktif ) Tercatat sebanyak1.457.908 Akseptor atau 67,9% dari junlah Pasanguan Usia Subur (PUS) yaitu 2.145.921 pasangan..Hal ini menandakan bahwa masih kurangnya masyarakat yang berpartisipasi dengan KB sedangkan PLKB terus menjalankan tugasnya untuk menggalakkan program dan pembinaan KB, disisi lain pertambahan penduduk yang cukup cepat diperkirakan akan mengancam ketahanan pangan nasional, tenaga kerja, kesehatan dan kedepannya. Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang menurut kualitas, pemerintah terus menetapkan kebijakan KB dan PLKB sebagai pelaksana (IPKB Media BKKBN Provinsi Sumut, 2012). Sejalan dengan hal tersebut, dalam jurnal yang diteliti oleh Akhmad Zaeni pada tahun 2006 mengenai Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Batang Jawa Tengah. Studi Kasus Peningkatan Kesertaaan KB Pria di Kecamatan Gringsing diperoleh bahwa masih rendahnya kemampuan berkomunikasi tenaga PLKB pelaksana di tingkat lapangan dalam memberikan penyuluhan tentang permasalahan KB pria dan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana di tingkat lapangan yang kurang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian, usaha PLKB harus lebih giat lagi dalam wujud masyarakat bersedia menggunakan alat kontrasepsi dan menjadi KB aktif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.


Diharapkan juga dengan kinerja PLKB, terjadi peningkatan peserta KB aktif. Hal ini juga menjai indikator untuk mengukur pencapaian kinerja PLKB, dimana dari tahun ketahun harus terdapat peningkatan KB baru dan setelah menjadi KB Baru di harapkan menjadi Peserta KB Aktif. Begitu pula yang terjadi di salah satu Kabupaten yang terletak di Sumatera Utara yaitu Kabupaten Simalungun, dimana merupakan salah satu kabupaten yang terdiri dari 31 Kecamatan, 22 kelurahan dan 345 desa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sebsar 4.386.60 km2 dengan jumlah penduduk sebesar 875.886 jiwa. Dalam menunjang pembangunan nasional dalam bidang kependudukan, KB terus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Hasil monitoring (Rek.kec.F/I/DAL/10) kab Simalungun. Perkembangan peserta KB aktif Bulan Desember 2012 PUS 147.318, PPM PA : 87.280, PA : 103.156, Peserta KB aktif jalur Pemerintah: 68.441, jalur Swasta : 34,715 Jumlah pelayanan jalur Pemerintah dan Swasta : 103.156, % PA/PUS 70,02 %, PA/PPM : 118,19%, IUD : 10.675; % :Penc. 12,23%, MOW : 14.678 Penc: 16,82%, MOP : 838, Penc : 0,96%, KDM : 6.990, Penc: 8,01%, IMPL : 11.885, Penc : 13,62%, STK : 32.300, Penc : 37,01%, PIL : 25.790, Penc : 29,55%. Pencapaian peserta KB Baru (PB) bulan Desember 2012 PPM : 21.394 Penc PB: 1.935 (9,04%) / MI IUD Penc: 163 (0,76%) MOW: Penc: 15 (0,07%), MOP Penc : (0%) KDM : Penc: 319 (1,49%) IMPL Penc : 219 (1,02%), Suntik Penc : 709 (3,31%), Pil Penc : 510 (2,38%).F/II/KB/08 Simalungun. Dengan demikian dari target yang berhasil menjadi akseptor KB baru hanya berkisar 9%. Persentase ini kecil sekali dibandingkan dengan target yang ditentukan:


21.394 oleh BKKBN Kabupaten Simalungun.ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti masih ada PUS yang ingin memiliki anak lagi, menjelang menopause ataupun tidak ber KB karena alasan tertentu. Dari target tersebut diperoleh data kumulatif selama 6 bulan sebagai berikut: Tabel 1.1. Perbandingan Jumlah Simalungun Tahun 2012 Jenis Alat Kontrasepsi SUNTIKAN PIL MOW IMPLANT IUD KOMDOM MOP Jumlah akseptor KB PUS bukan peserta KB Hamil Ingin anak segera (IAS) Tidak ingin anak tunda (IAT) Tidak ingin anak lagi (TIAL) Unmet Need

PUS

dan

Akseptor

KB

Jumlah PUS Oktober November 147.135 147.202 29.305 29.417 24.832 23.632 14.323 14.323 11.712 11.882 10.423 10.523 5.961 5.961 838 838

Kabupaten

Agustus 147.000 28.772 24.785 13.900 11.537 10.184 5.661 838

September 147.090 29.200 24.892 14.000 11.600 10.300 5.881 838

Desember 147.318 32300 25790 14.678 11.882 10.675 6990 83 8

95677

96711

97403

96576

103156

51323

50379

49723

50626

44162

4735

4531

4754

5244

5442

10374

15101

13112

13500

12039

15192

14234

15198

15467

13007

21022

16513

16659

18415

13674

41214

30747

31857

33882

26681

(Sumber : Perkembangan Peserta KB Aktif Kabuaten Simalungun 2012) Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa masih terdapat selisih antara target pencapaian akseptor KB dengan jumlah pengguna/akseptor KB dari bulan Agustus sampai Desember tahun 2012, dengan selisih rata-rata sekitar 30%. Dengan demikian dapat dikatakan pencapaian target para PLKB di Kabupaten Simalungun belum


sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara target/sasaran dengan kenyataan dilapangan, padahal BKKBN menetapkan bahwa PLKB harus memenuhi target dimana PUS 147.318 Peserata KB Aktif 95878 (70,2%), PUS bukan peserta KB 44162 (29,98%), Hamil 5.442 (12,32%), Ingin anak segera 12039 (27,26%), Ingin anak tunda 13.607 (29,45%), yang tidak ingin memiliki anak 13.674 (30,96%). Unmeet need 26.681 harus menjadi Akseptor KB aktif, hal sesuai dengan visi BKKBN yaitu meningkatkan kesertaan dan Pembinaan KB di wilayah dan sasaran khusus. Masalah yang menjadi penyebab belum tercapainya target KB adalah distribusi penyebaran tenaga PLKB yang belum menyeluruh secara merata karena masih ada beberapa wilayah di Kabupaten Simalungun yang belum memiliki PLKB seperti daerah Dolok Pardamean, PLKB Raya, PLKB Silimakuta dan PLKB Horison (daerah pemekaran kecamatan yang baru), masalah lain adalah jumlah PLKB yang tergolong minim dimana hanya terdapat 40 orang PLKB untuk seluruh wilayah Kabupaten Simalungun yang terdiri dari 31 kecamatan 345Desa 22Kelurahan, dengan kata lain setiap kecamatan hanya memiliki 1-2 orang PLKB. Padahal menurut Profil Badan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun tahun 2011 jumlah PLKB yang harus tersedia untuk mencakup seluruh wilayah Kabupaten Simalungun adalah 183 orang (minimal setiap wilayah memiliki 2-3 orang PLKB). Keterbatasan jumlah PLKB ini dapat berdampak pada pemberian pelayanan dan pembinaan di wilayah kerja, dimana pelayanan tentang alat kontrasepsi oleh PLKB menjadi terbatas bahkan


beberapa desa/kelurahan bisa tidak terjangkau setiap bulan, sementara evaluasi pelaporan data akseptor KB dilakukan setiap bulan. Dilihat dari profil PLKB Kabupaten Simalungun yang berjumlah 40 orang yang semua PLKB merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan masa kerja berkisar antara 20 tahun sampai 8 tahun masa kerja, dengan masa kerja yang tergolong lama tersebut ditemukan kendala kerja PLKB seperti rata-rata berusia diatas 40 tahun maka para PLKB memerlukan pelatihan yang berguna untuk penyegaran kerja PLKB. Sedangkan kendala lain yaitu latar belakang pendidikan PLKB dikabupaten Simalungun mayoritas berpendidikan Bidan D1 dan masih ada PLKB yang berpendidikan sederajat dengan SMA yaitu SPK. (BKKB Simalungun, 2011). Sementara itu jika dilihat dari potensi yang dimiliki 31 Kecamatan di kabupaten Simalungun maka seharusnya kondisi yang terjadi adalah peranan pemerintah dalam pembinaan KB dapat ditingkatkan melalui peningkatan jumlah tenaga pembinaan dari Pengendali Petugas Lapangan Keluarga Berencana/PPLKB Petugas Lapangan Keluarga Berencana PLKB ke Institusi Masyarakat Pedesaan Pembantu Petugas KB Desa /Sub Pembantu Petugas KB Desa (PPKBD)/Sub PPKBD dan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat Kelompok KB agar tercapai target pencapaian Peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif, kesehatan reproduksi meningkat dan tidak terjadi drop-out dalam menggunakan alat kontrasepsi, serta peningkatan kesadaran para petugas dan KIE yang dapat dimengerti kepada masyarakat namun pelayanan dan pembinaan tersebut belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.


Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan beberapa kendala yang menyebabkan PLKB belum mencapai target jumlah tenaga PLKB yang relatif sedikit yaitu hanya 40 orang PLKB menangani 31 kecamatan dan 345Desa 22Kelurahan di Kabupaten Simalungun. Dengan kata lain 1 PLKB harus bertanggung jawab terhadap sekitar 2000orang-4000orang PUS yang menjadi target akseptor KB. Pembinaan PLKB secara personal yang masih kurang sehingga banyak dari peserta KB baru berhenti dan tidak menjadi KB aktif yang disebabkan oleh kurang memperoleh pelayanan dan pembinaan yang berkesinambungan dari penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB). Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti akan melakukan penelitian tentang bagaimana pelayanan dan pembinaan yang dilaksanakan PLKB dalam mencapai dan membina akseptor KB dengan mengambil judul : “Pengaruh Pelayanan Program KB dan Pembinaaan Keluarga oleh PLKB terhadap Pencapaian Peserta KB Aktif di Badan KB Kabupaten Simalungun 2013”. 1.2. Permasalahan Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian “Bagaimana Pengaruh Pelayanan Program KB dan Pembinaaan Keluarga oleh PLKB terhadap Pencapaian Peserta KB Aktif di Badan KB Kabupaten Simalungun 2013”.

1.3. Tujuan Penelitian Untuk menganalisa “Pengaruh Pelayanan Program KB dan Pembinaaan Keluarga oleh PLKB terhadap Pencapaian Peserta KB Aktif di Badan KB Kabupaten Simalungun 2013”.


1.4. Hipotesis Ada Pengaruh Pelayanan Program KB dan Pembinaaan Keluarga oleh PLKB terhadap Pencapaian Peserta KB Aktif KB di Badan KB Kabupaten Simalungun 2013.

1.5. Manfaat Penelitian A. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat USU Menjadi Referansi dan sebagai bahan Bacaan di perpustakaan. B. Bagi Badan KB Kabupaten Simalungun Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya peningkatan program pelyanan KB dan pembinaaan keluarga sebagai upaya perwujudan misi BKKBN. C. Bagi PLKB Kabupaten Simalungun Dapat memberikan manfaat dan Pemhaman kepada para PLKB untuk dapat membentuk strategi kerja sehingga dapat terus meningkatkan Pencapaian Peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif D. Bagi Peneliti Sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Magister Kesehaan sekaligus Peneliti dapat menerapkan ilmu atau teori pada waktu kuliah yang digunakan untuk penelitian ini.


BAB 1 PENDAHULUAN. Tingginya angka kelahiran di Indonesia masih menjadi masalah utama dalam

Recommend Documents