BAB 1 PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
Seluruh negara di dunia memperoleh sumber pendanaan utamanya adalah dari perpajakan. Secara sederhana pajak adalah instrumen yang dipergunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemudian dikelola dalam bentuk belanja yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Ketergantungan sebuah negara terhadap pajak tidak lagi dapat dihindarkan. Pajak itu sendiri adalah iuran masyrakat kepada negara sebagai bentuk partisipasi kewajiban untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak, penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi – sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan. Perusahaan multinasional semakin gencar mempergunakan peluang usaha dengan melakukan kegiatan usaha di negara lain, dengan mendirikan anak perusahaan maupun membuka cabang. Bagi negara tempat investasi, hal ini merupakan peluang menambah penerimaan negara dari pajak. Perusahaan asing yang menjalankan usahanya melalui bentuk usaha di Indonesia disebut dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Bentuk usaha tetap adalah wajib pajak yang rentan dikenakan pajak berganda (double taxation) sehubungan dengan status hukumnya, sehingga dapat menjadi salah satu penghambat 1
investasi yang baik pada suatu negara, khususnya di Indonesia. Untuk itulah, perlu dibuat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang dilaksanakan oleh dua negara atau lebih. P3B inilah yang akan menjadi suatu produk hukum untuk menunjang berkembangnya investasi, karena dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum dari pengenaan pajak berganda. Hubungan satu negara dengan negara lain dalam hal apapun semakin meningkat dan terbuka. Dengan kemajuan teknologi komunikasi dunia terasa semakin semakin sempit dan tidak ada sekat – sekat pembatas. Demikian pula dengan pergerakan barang dan jasa, modal, serta sumberdaya manusia. Transaksi lintas batas yang terdiri dari sumber penghasilan, subjek pajak di dua negara yang berbeda. Masing – masing negara dapat saja mengenakan pajak atas penghasilan dari transaksi lintas batas. Pemajakan laba usaha (bussiness profits) perusahaan transaksi lintas batas negara bahwa laba perusahaan tidak akan dikenakan pajak di negara dimana perusahaan tersebut tidak menjadi subjek pajak dalam negeri, kecuali perusahaan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan negara dimana laba usaha diperoleh. Hubungan erat dinyatakan dengan adanya kegiatan usaha di negara PE/BUT tersebut, dengan demikain tanpa adanya PE
di negara sumber, maka negara sumber tidak dapat
menggenakan pajak atas laba usaha yang bersumber di negaranya tersebut. Dalam penghindaran pajak berganda yang dikembangkan oleh OECD Model (Pasal 7 OECD Model) menyatakan bahwa laba usaha hanya dikenakaan pajak di negara domisili, kecuali negara tersebut mempunya PE.
2
Sumber penerimaan pajak berasal dari penghasilan yang sebagaiannya dibayarkan kepada negara yang dikenakan untuk wajib pajak, baik wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri. Salah satu penerimaan pajak adalah bentuk usaha tetap, namun secara garis besar bentuk usaha tetap yang dipergunakan oleh orang pribadi yang berada di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Dalam rangka untuk penghindaran pajak berganda (avoidance of double taxation) dan pencegahan penyelundupan pajak (prevention of fiscal evasion), Indonesia telah mengadakan perjanjian penghindaran pajak berganda bilateral dengan negara – negara lain. Dengan berlakunya ketentuan – ketentuan dalam perjanjian – perjanjian perpajakan,
perlakuan
perpajakan
terhadap
bentuk
usaha
tetap
(permanent
establishment) dari perusahaan – perusahaan yang merupakan penduduk (resident) di negara – negara mitran seperti, China, Korea Selatan. Selain didasarkan pada ketentuan – ketentuan dalam undang – undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terkahir diubah dengan undang – undang Nomor 17 Tahun 200, juga didasarkan kepada ketentuan – ketentuan dalam perjanjian perpajakan. Berkaitan dengan hal – hal diatas, penulis tertarik untuk melakuakn penelitian mengenai aktivitas penerapan bentuk usaha tetap di Indonesia dalam sebuah laporan tugas akhir penulis dengan judul “ANALISIS PERLAKUAN PAJAK TERHDAP BENTUK USAHA TETAP BERDASARKAN PERJANJIAN PENGHINDARAN 3
PAJAK BERGANDA ( PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN CHINA DAN INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN) “ 1.2
Ruang Lingkup Penelitian
Dalam penulisan ini, diskusi akan diarahkan kepada bentuk usaha tetap berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda antar Indonesia – China dan Indonesia – Korea Selatan, sehingga peneliti membatasi peneletian sebagai berikut: 1. Tax Treaty antar Indonesia – China 2. Tax Treaty antar Indonesia – Korea Selatan 3. Pada penelitian ini data utama diperoleh berdasarkan pada data sekunder berupa uraian teori dan peraturan yang relevan, sehingga objek yang digunakan tidak dapat diungkapkan secara detail. Oleh karena itu penulis tidak akan mengutamakan bahasan pada efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan tersebut. 1.3
Identifikasi Masalah
Dari uraian yang telah dikemukan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi dasar tema skripsi ini: 1. Bagaiman pengaturan perpajakan bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan kegiatan atau usaha yang memenuhi kriteria sebagai bentuk usaha tetap dan yang belum memenuhi kriteria sebagai bentuk usaha tetap dan bagaimanakah metode penghindaran pajak berganda di Indonesia.
4
2. Apakah keuntungan bagi Indonesia dengan adanya perjanjian penghindaran pajak berganda dalam penerapan bentuk usaha tetap 3. Apakah penerapan bentuk usaha di Indonesia seperti perjanjian yang telah disepakati kedua negara dalam 3 tahun terakhir. 4. Mengapa Indonesia tertarik untuk melakukan Tax Treaty dengan negara lain? 1.4
Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.4.1
Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini : 1. Untuk mengetahui informasi antara Indonesia – China dengan adanya penerapan bentuk usaha tetap (permanent establishment). 2. Untuk mengetahui informasi antara Indonesia – Korea Selatan dengan adanya penerapan bentuk usaha tetap (permanent establishment). 3. Untuk mengetahui keuntungan bagi Indonesia dengan adanya penerapan bentuk usaha tetap (permanent establishment.) 4. Untuk mengetahui terjadinya pajak berganda terhadap wajib pajak luar negeri yang sudah dikenakan pajak atas bentuk usaha tetap.
5
1.4.2
Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini: 1. Bagi Jurusan Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan studi kasus bagi pembaca dana acuan bagi mahasiswa serta dapat memeberikan bahan referensi bagi pihak perpustakaan. 2. Bagi Penulis Bagi penulis dapat menambah wawasan tentang perpajakan internasioanl khusu mengenai bentuk usaha tetap dan keterkaitannya dengan penghindaran pajak berganda. 3. Bagi Pihak Lain Bagi pihak lain diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. 1.5
Metodologi Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, data utama yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Penelitian ini merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) dan Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak 6
melalui media perantara), dan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan,sedangkan data primer berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. 2. Penelitian kepustakaan (Library Research) Penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoelh dari buku bacaan yang bersifat ilmiah dan teoritis yang berhubungan dengan topik skripsi. Hasil penelitian kepustakaan ini akan menjadi landasan teori yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini. 3. Berdasarkan data historis, peneliti dapat membaca permasalahan dengan tujuan agar dapat menggali lebih dalam dan berusah mencari teori – teori atau hubungan baru menyangkut pada pembahasan masalah skripsi ini 4. Metode deskriptif analisis, mengumpulkan data – data dan informasi tentang penelitian masalah yang selanjutnya akan diolah, sehingga penulis dapat menjelaskannya untuk kemudian ditarik kesimpulan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta – fakta serta karakter dari masalah yang diteliti.
7
I.6
Tinjauan Pustaka Dalam melakukan penelitian, penulis perlu mengadakan review hasil penelitian terdahulu. Review hasil penelitian terdahulu dilakukan untuk mengetahui masalah apa saja yang dibahas pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang akan diangkat oleh penulis. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini yang pernah penulis baca, diantaranya: Penelitian yang dilakukan oleh Yunita, menyatakan bahwa penentuan subjek pajak sangat penting dalam sistem pemungutan PPh karena subjek pajak adalah pihak yang dituju untuk membayar pajak penghasilan. Saat bentuk usaha tetap menjadi subjek pajak dan pada saat yang bersamaan sekaligus juga menjadi wajib pajak luar negeri, adalah pada saat orang pribadi atau badan luar negeri mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia. Pemenuhan kewajiban perpajakan BUT dipersamakan dengan wajib pajak dalam negeri. Bentuk usaha tetap antara lain berkewajiban mendaftarkan diri untuk mandapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebagai sarana untuk menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu tahun pajak, serta pengenaan pajaknya dilaksanakan atas penghasilan kena pajak
dengan
menggunakan tarif umum seperti yang berlaku untuk wajib pajak dalam negeri pada umumnya. Hal tersebut selaras dengan prinsip pemajakan internasional yang menghendaki perlakuan non diskriminasi dan kesetaraan perlakuan. Berdasarkan UU PPh yang berlaku di Indonesia, Bentuk Usaha tetap dikenakan pajak per basis territorial yang hanya sebatas pada penghasilan yang diperoleh dari sumber di 8
Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk memperlonggar iklim usaha, menarik investasi asing dan menyederhanakan administrasi pengenaan pajak.
1.7
Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi diuraikan dalam lima bab, adapun isi dari bab-bab tersebut diuraikan sebagai berikut : BAB 1
: Pendahuluan Pada bab ini pendahuluan memberikan gambaran secara umum mengenai bagaimana latar belakang penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian,
tujuan
dan
manfaat
penelitian,
metodologi
penelitian,
sistematika penelitian. BAB 2
: Landasan Teori Pada bab ini berisi tentang landasan-landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, yaitu meliputi penjelasan tentang Tax Treaty, Mengenai Bentuk Usaha Tetap antara negara Indonesia – China dan Indonesia – Korea Selatan, dan teori lain yang berhubungan dengan penelitian serta hasil dari penelitian terdahulu yang mendukung bagaimanakah observasi dan evaluasi tersebut dilakukan dalam skripsi.
9
BAB 3
: Objek Penelitian Pada bab ini diuraikan tentang sejarah singkat objek penelitian,sejarah singkat, struktur organisasi perusahaan dan perjanjian antar kedua belah negara.
BAB 4
: Analisis dan Bahasan Bab ini merupakan inti dari pembahasan topik skripsi, dan yang dikembangkan berisi evaluasi, analisis dan observasi terhadap kerjasama antarnegara dalam Tax Treaty mengenai Bentuk Usaha Tetap dan penerapan Tax Treaty antarnegara yaitu antara Indonesia – China dan Indonesia – Korea Selatan.
BAB 5
: Simpulan dan Saran Bab ini berisi tentang simpulan atas penelitian dan analisis yang dilakukan serta
memberikan
saran-saran
yang
berisi
implikasi
dari
hasil
evaluasi/analisis terhadap perlakuan perpajakan mengenai Bentuk Usaha Tetap
antarnegara dan
memberikan
usulan
untuk
pengembangan
selanjutnya serta saran bagi pengguna yang akan menggunakan hasil evaluasi atau analisis tersebut.
10
11
