BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberi kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga diharapkan setiap daerah baik Provinsi, Kota, maupun Kabupaten dapat dengan mandiri menghidupi dan menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonominya masing-masing. Semua daerah harus bertindak efektif dan efisien sebagai administrator penuh, agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD). Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2
Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Dengan adanya Otonomi Daerah yang diberlakukan pemerintah pada masa sekarang ini lebih terfokus pada peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di anggap sangat penting. Pada pernyataan bahwa dalam proses pembangunan Indonesia membutuhkan ketersediaan dana yang besar, dana tersebut dapat berasal dari pinjaman luar negeri, sektor migas dan sektor non migas. Selain pinjaman luar negeri dan sektor migas dan non migas, ketersediaan dana dapat diperoleh dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada. Dewasa ini, pajak menjadi prioritas utama penerimaan bagi Indonesia untuk melaksanakan pembangunan dibanding dengan penerimaan yang diterima dari sektor-sektor lainnya. Seiring dengan peningkatan sistem perekonomian di Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Bila berbicara mengenai pajak, maka terdapat dua pihak yang selalu bersinggungan yaitu pemerintah di satu pihak dan masyarakat di pihak lain. Secara umum pajak masih kurang popular di kalangan masyarakat.
3
Hal ini bisa dimaklumi karena pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik, yang mana masyarakat merasa terbebani oleh pengenaan pajak tersebut. Pemerintah maupun masyarakat mempunyai posisi yang sama kuatnya untuk menentukan bagaimana sebaiknya pajak harus ditetapkan, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan taat asas, dalam hal ini siapa yang dikenakan pajak, kapan dikenakan pajak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai tarif pajak yang ditentukan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pertama jenis pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok, kemudian yang kedua jenis pajak kabupaten/kota yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan,pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah atau bangunan. Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kenderaan bermotor.
4
Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor didasarkan pada ketentuan Pasal 3-8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Penerapan pajak kendaraan bermotor pada suatu daerah provinsi di dasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan serta keputusan gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor pada Provinsi. Pendayagunaan potensi tersebut harus dalam batas-batas kewajaran, yang tolok ukurnya adalah bagaimana memanfaatkan potensi yang dimiliki tersebut untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah di satu sisi, sedangkan di sisi yang lain adalah harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk menanggung beban punggutan pajak daerah dan retribusi daerah. Keleluasan daerah untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri terlihat dari keleluasaan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi daerah yang potensial di daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Undang-Undang.
5
Beberapa masalah yang sering dihadapi sistem pajak di daerah secara keseluruhan, di antaranya adalah adanya kemampuan menghimpun dana yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain yang disebabkab karena adanya perbedaan dalam ketersediaan sumber daya, tingkat pembangunan dan derajat urbanisasi. Masalah lainya adalah terlalu banyak jenis pajak daerah dan sering tumpang tindih satu dengan yang lainya. Langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam jangka pendek adalah meningkatkan kapasitas fiskal daerah, salah satunya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila ditelaah lebih lanjut, pengenaaan pajak progresif terhadap kepemilikan kedua dan seterusnya atas kendaraaan roda dua, roda empat atau lebih dapat menimbulkan hambatan yang dapat merugikan kepentingan umum, sehingga perlu adanya pengaturan untuk menjamin kelangsungan sumber daya dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu maka keputusan untuk mengenakan pajak terhadap suatu objek hendaknya dilakukan secara hati-hati dan bijaksanaan untuk peningkatan perekonomian daerah. Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam tugas akhir yang berjudul: “ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) TAHUN 2011-2013 PADA UPTD WILAYAH I DINAS PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG”
6
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2011-2013 pada UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Provinsi Lampung ?
1.3. Batasan Masalah Untuk memfokuskan masalah dalam penulisan ini maka dilakukan batasan masalah yaitu: a. Penelitian dilakukan di UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dengan menggunakan penerimaan jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam laporan tahun 2011-2013. b. Sampel penelitian dibatasi hanya untuk penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2011-2013. c. Penelitian ini lebih di fokuskan pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2011-2013.
1.4. Tujuan Penelitian Penelitian di UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Provinsi Lampung ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian ini memberikan berbagai manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki, Adapun tujuannya adalah: 1. Bagaimana perkembangan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Provinsi Lampung tahun 2011-2013. 2. Target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 3. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2011-2013.
7
4. Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1.5. Manfaat Penelitian Melalui penelitian ini, diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat, bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain : a. Bagi pemerintah dan pihak yang terkait, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Lampung dan instansi yang terkait guna meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di lampung di masa yang akan datang.
b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharap dapat memberikan informasi tentang besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB )terhadap proses pembangunan daerah sehingga masyarakat taat dan patuh terhadap hukum pajak dan tidak lalai membayar pajak yang sudah menjadi kewajibannya.
c. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai peran dan kontribusi pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.
8
d. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di waktu yang akan datang.
1.6. Metode Penelitian Untuk memperoleh dan mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan metode yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Tahap Persiapan Pada tahap ini penulis melakukan berbagai persiapan dimulai penentuan tempat Praktik Kerja Lapangan, pengajuan judul mencari bahan untuk pembuatan Laporan Akhir, serta melakukan konsultasi dengan pihak dosen. 2. Studi Literatur Pada tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber pustaka, seperti Undang-Undang Perpajakan, buku-buku pajak dan peraturan yang membahas tentang perpajakan. 3. Observasi Lapangan Pada tahap ini penulis melakukan observasi langsung di UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Provinsi Lampung 4. Pengumpulan Data Pada tahap ini penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu metode pengumpulan data primer dan data sekunder. a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang berkompeten memahami permasalahan.
9
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 5. Analisis dan Evaluasi Setelah data yang diperlukan telah terkumpul secara lengkap, penulis melakukan analisa dan evaluasi sehingga mencapai suatu tujuan.
1.7. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab.
BAB I
PENDAHULUAN Bab ini mengemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan laporan yang terdiri dari penelitian pengumpulan data, dan metode penulisan.
BAB II
LANDASAN TEORI Pada bagian ini akan diuraikan teori tentang pengertian dasar perpajakan, yang di dalamnya terdapat pengertian pajak, sistem dan syarat pemungutan pajak, fungsi pajak, asas pemungutan pajak, hambatan pemungutan pajak, pengertian pajak kendaraan bermotor, subjek dan objek pajak kendaraan bermotor, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan tarif pajak kendaraan bermotor.
10
BAB III
METODE PENULISAN Bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum perusahaan, yaitu mengenai sejarah singkat berdirinya perusahaan, perkembangan perusahaan, struktur organisasi dan uraian tugas, serta kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan kebijaksanaan perusahaan.
BAB IV
PEMBAHASAN Dalam bab ini akan di bahas mengenai target dan realisasi pajak kendaraan bermotor, faktor pendorong dan penghambat target dan realisasi pajak kendaraan bermotor, cara perhitungan pajak kendaraan bermotor.
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN Bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran dan keterbatasan penelitian. Pada bab ini dikemukakan kesimpulan penelitian sesuai dengan hasil yang ditemukan dari pembahasan serta saran yang diharapkan berguna bagi kebijkan pemerintah atau instansi yang terkait tentang peningkatan kontribusi pajak kendaraan bermotor dengan keterbatasan penelitian diharapkan akan terdapat perbaikan bagi penelitian selanjutnya.
DARTAR PUSTAKA LAMPIRAN
