BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno,1985). Sedangkan tujuan pembangunan sendiri adalah menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, dan mengurangi ketimpangan dan pengangguran. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru, serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Lincolin Arsyad, 1999:108).
Indikator keberhasilan
pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Inilah yang membuat daerah menetapkan pertumbuhan ekonomi daerahnya setinggi-tingginya. Tingginya pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disuatu daerah (Tulus Tambunan, 2003). Namun tingginya PDRB disuatu daerah belum menjamin meratanya distibusi pendapatan antar daerah. Bahkan sebaliknya, perbedaan tingkat pendapatan antar daerah menimbulkan disparitas atau ketimpangan Terjadinya
ketimpangan
yang
semakin
melebar
pada
akhirnya
menimbulkan kerawanan-kerawanan finansial, sosial, ekonomi dan politik, yang pada
akhirnya
melahirkan
krisis
multidimensi
yang
sulit
diatasi.
Universitas Sumatera Utara
Ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah atau kawasan terjadi dalam bentuk buruknya distribusi dan alokasi pemanfaatan sumberdaya sehingga menciptakan inefisiensi dan tidak optimalnya pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu potensi konflik menjadi sedemikian besar diakibatkan daerah yang
dulunya
belum
tersentuh
pembangunan
mulai
menuntut
haknya.
(Anwar,2005). Ketimpangan yang paling lazim dibicarakan adalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi sering digunakan sebagai indikator untuk menentukan perbedaan pendapatan perkapita rata-rata antar kelompok tingkat pendapatan, antar kelompok lapangan kerja, dan atau antar wilayah. Pendapatan perkapita rata-rata suatu daerah dapat disederhanakan menjadi PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Cara lain yang bisa digunakan adalah dengan mendasarkan kepada pendapatan personal yang didekati dengan pendekatan konsumsi (Widiarto,2001). Fenomena ketimpangan pendapatan juga terjadi di Sumatera Utara. Ketimpangan dalam pembangunan antar daerah didalam wilayah bukan hanya disebabkan perbedaan demografis ditiap daerah. Kemampuan daerah dalam menentukan sektor unggulan serta mengoptimalkan sumber-sumber potensial juga menjadi penting dalam peningkatan pembangunan daerah. Kemampuan daerah dalam melihat dan mengoptimalkan sektor unggulan inilah yang nantinya akan menjadikan sektor basis dalam meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Sumatera Utara sebagai salah satu dari provinsi di Pulau Sumatera memiliki tingkat pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan
Universitas Sumatera Utara
provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera. Hal ini dapat dilihat dari data pertumbuhan PDRB Sumatera Utara yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi 2004 – 2008 (Milyar Rupiah) No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Provinsi NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kep. Riau Sumatera
2004 40.374,3 83.329,9 27.578,1 75.216,7 11.953,8 47.344,4 5.896,2 28.262,3 8.414,9 28.509,0 356.878,9
2005 36.287,9 87.897,8 29.139,5 79.287,6 12.620,0 49.633,5 6.239,4 29.397,2 8.707,3 30.381,5 369.611,7
2006 36.853,9 93.347,4 30.949,9 83.370,9 13.363,6 52.214,8 6.610,6 30.861,4 9.053,6 32.441,0 389.067,1
2007 35.983,1 99.792,3 32.913,0 86.213,3 14.275,2 55.262,1 7009,0 32.694,9 9.464,5 34.713,8 408.321,2
2008 34.085,5 106.172,4 35.007,0 91.085,4 15.296,7 58.080,0 7.354,4 34.414,7 9.884,6 37.021,4 428.402,2
Sumber : BPS Sumatera Utara
Tingginya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara tidak berdampak signifikan terhadap pemerataan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini terlihat dari masih tingginya disparitas pendapatan ditiap-tiap daerah di Provinsi Sumatera Utara. Dengan kata lain apa yang diharapkan dari efek cucuran kebawah (Trickle Down Effect) dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dirasakan oleh masyarakat dibeberapa wilayah di Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara dalam mempercepat pembangunan dibagi menjadi empat wilayah pembangunan. yakni Pantai Barat yang terdiri dari Kabupaten Nias, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal dan Kota Sibolga. Pantai Timur yang terdiri dari Kabupaten Langkat, Deli Serdang, serta Kota Tebing Tinggi, Medan dan Binjai. Wilayah Pantai Selatan yang terdiri dari Kabupaten Asahan, Labuhan Batu dan Kota Tanjung Balai. Sedangkan Wilayah Dataran
Universitas Sumatera Utara
Tinggi terdiri dari Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Simalungun, Karo, Dairi serta Kota Pematang Siantar. (Iskandar Raja Rambe, 2010) Namun dalam perkembangannya ditiap-tiap wilayah pembangunan muncul ketidakmerataan
pendapatan
yang
berbeda-beda
baik
didalam
wilayah
pembangunan maupun antar wilayah pembangunan. Perbedaan dalam pendapatan ini yang menimbulkan ketimpangan antar daerah. Tabel 1.2 PDRB Perkapita di 4 Wilayah Pembangunan di Sumatera Utara Tahun 2009 (Rupiah) Region
PDRB Perkapita
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Wilayah Pantai Barat Nias Mandailing Natal Tapanuli Selatan Tapanuli Tengah Sibolga Rata Rata Wilayah Dataran Tinggi
3.648.042 4.450.097 6.407.829 3.695.410 8.257.508 4.626.603
6.62 6.4 4.05 5.76
5.7 5.71
5.528.232 9.670.950 6.466.547 7.235.739 9.195.334 8.231.412 7.721.369
4.98 5.3 4.92 4.72 5.17 5.36 5.71
7.849.796 7.068.080 7.646.719 16.023.415 7.813.795 9.280.361
5.55 5.04 5.95 6.55 5.87 5.79
7.598.298 7.736.253 8.714.101 8.016.217
4.88 4.67 4.17 4.57
8.675.863
5.07
Tapanuli Utara Toba Samosir Simalungun Dairi Karo Pematang Siantar Rata Rata Wilayah Pantai Timur Deli Serdang Langkat Tebing Tinggi Medan Binjai Rata Rata Wilayah Pantai Selatan Labuhan Batu Asahan Tanjung Balai Rata Rata
Sumatera Utara Sumber : BPS Sumut diolah
Universitas Sumatera Utara
Perbedaan tingkat pendapatan di tiap-tiap daerah mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan antar daerah di wilayah pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Dari tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa tingkat pendapatan di wilayah Pantai Timur cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Pantai Barat, Pantai Selatan dan wilayah Dataran Tinggi. Disamping itu juga terdapat perbedaan dalam laju pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap wilayah yang menunjukkan pemerataan pendapatan masih belum terjadi diwilayah tersebut. Ketidakmerataan yang menyebabkan ketimpangan ini merupakan masalah yang harus dicarikan penyelesaiannya. Untuk itu penulis tertarik untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan yang terjadi antara wilayah pembangunan. Untuk itu penelitian skripsi ini mengambil judul
“Analisis Disparitas Pendapatan di
Sumatera Utara” (Studi Kasus :Wilayah Pantai Timur, Pantai Barat, Pantai Selatan dan Dataran Tinggi di Sumatera Utara). 1.2 Perumusan Masalah Dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka ada beberapa rumusan masalah yang dapat digunakan sebagai dasar kajian dalam penelitian yang akan dilakukan. Adapun masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu : 1. Bagaimana ketimpangan pendapatan antar wilayah yang terjadi di Wilayah Pantai Barat, Pantai Timur, Dataran Tinggi dan Pantai Selatan Di Provinsi Sumatera Utara ?
Universitas Sumatera Utara
2. Seberapa besar ketimpangan pendapatan yang terjadi di Wilayah Pantai Barat, Pantai Timur, Dataran Tinggi dan Pantai Selatan di Provinsi Sumatera Utara? 3. Apa saja yang menjadi sektor–sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi di wilayah Pantai Barat, Pantai Timur, Dataran Tinggi dan Pantai Selatan di Provinsi Sumatera Utara? 4. Apakah Hipotesis Kuznets berlaku di setiap wilayah pembangunan di Provinsi Sumatera Utara? I.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk menganalisis ketimpangan pendapatan antar wilayah pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. 2. Untuk
menganalisis
perbandingan
ketimpangan
antar
wilayah
pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. 3. Untuk mengetahui sektor unggulan di empat wilayah pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. 4. Untuk menguji Hipotesis Kuznets di setiap wilayah pembangunan di Sumatera Utara. 1.4 Manfaat Penelitian Penelitian skripsi ini diharapkan memberi manfaat, antara lain : 1. Sebagai bahan studi, literatur, dan tambahan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi, peneliti, dan mahasiswa Fakultas Ekonomi terutama
Universitas Sumatera Utara
Departemen Ekonomi Pembangunan yang akan melakukan penelitian selanjutnya. 2. Sebagai tambahan, pelengkap sekaligus pembanding hasil-hasil penelitian yang sudah ada terutama menyangkut topik yang sama. 3. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam disiplin ilmu yang didalami. 4. Diharapkan
sebagai
bahan
pertimbangan
pengambilan
kebijakan
pembangunan daerah untuk menyusun rencana pembangunan dimasa yang akan datang.
Universitas Sumatera Utara
