BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Paradigma manajemen keuangan pemerintahan di Indonesia saat ini menekankan bahwa seluruh kegiatan harus berorientasi pada kinerja (hasil), bukan pada biaya yang telah dianggarkan. Kinerja yang akan dicapai tersebut harus terukur, dan dapat menunjang pencapaian visi dan misi sesuai dengan tugas pemerintahan masing-masing Kementerian/Lembaga. Dalam menjalankan hak dan kewajiban dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu perencanaan yang matang dan terstruktur untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Perencanaan tersebut disusun secara seksama yang memiliki aturan-aturan dan petunjuk yang baku dalam proses pelaksanaannya, sehingga kegiatan yang disusun dapat dipastikan benar-benar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, perencanaan tersebut perlu dibuat dan dituangkan dalam bentuk anggaran. Anggaran disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah masing-masing guna mencegah dan meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan data. Dalam proses penganggaran, selama ini pemerintah telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Dimana prinsip transparansi dan akuntabilitas digunakan untuk dapat meningkatkan kinerja setiap instansi pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa setiap menteri/pimpinan lembaga sebagai
Pengguna
Anggaran
diharuskan
menyusun
rancangan
anggaran
setiap
Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya. Rancangan anggaran yang disusun dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang merupakan bagian dari pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah dokumen yang berisi tentang program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKA memuat visi, misi, tujuan, program, hasil yang diharapkan, kegiatan, keluaran yang diharapkan, anggaran yang direncanakan, prakiraan maju untuk tahun berikutnya, sumber dan sasaran pendapatan; dan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra K/L) yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. Penyusunan RKA berprinsip pada anggaran berbasis kinerja. Dimana penerapan berbasis kinerja, baik pada level nasional (pemerintah) maupun pada level instansi (Kementerian/Lembaga). Penerapan berbasis kinerja berisi komitmen tentang kinerja yang akan dihasilkan dan akan dijabarkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Tetapi dalam praktiknya masih dijumpai kelemahan sejak perencanaan kerja, proses penyusunan dan pembahasan anggaran sampai dengan penuangannya dalam format-format dokumen anggaran. Peran aspirasi masyarakat, ulama , dan tokoh masyarakat sangat penting dalam proses penyusunan RKA. Aspirasi yang disampaikan dapat dijadikan masukan, tolak ukur dalam kinerja suatu Kementerian/Lembaga dalam
melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam merumuskan indikator kinerja nasional sampai saat ini masih dirasa sulit, dikarenakan RKP yang dimiliki pemerintah hanya merupakan kompilasi dari berbagai usulan Kementerian/Lembaga dengan indikator yang beragam. Di dalam RKP tidak dijelaskan secara rinci kinerja yang ingin dicapai, pihak yang bertanggungjawab dan cara-cara untuk mewujudkan kinerja yang diinginkan. Selain itu juga dalam menyusun RKA telah menggunakan aplikasi untuk memudahkan dalam memasukkan data (data entry), tetapi nyatanya dengan adanya aplikasi dirasa kurang menguntungkan. Aplikasi yang sering terjadi perubahan membuat para pejabat Kementerian/Lembaga mengalami kesulitan dalam pelaksanannya. Mengingat pentingnya fungsi RKA dalam mewujudkan pemerintahan yang good governance, maka dirasa perlu adanya penelitian tentang proses penyusunan RKA pada suatu Kementerian/Lembaga yang dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi aparatur pemerintah dalam menyusun dokumen RKA, dimana dokumen RKA ini sebagai fungsi perencanaan dan pengendalian terhadap sumber daya yang akan dipergunakan, seperti: material, tenaga kerja, pelayanan maupun waktu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam mengelola data. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan
uraian
akan dikemukakan adalah:
latar
belakang diatas maka permasalahan yang
Bagaimana proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura? 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui tahap-tahap Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura. 1.4 Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Kontribusi praktis Dapat dijadikan bahan perimbangan dalam pengamplikasian mengenai pola penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura dan memberikan saran serta rekomendasi kearah perbaikan yang diharapkan dapat meningkatkan
kinerja
fungsi penganggaran. 2. Kontribusi Teoritis Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai penambah wawasan bagi mahasiswa. 3. Kontribusi kebijakan Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi dan bahan evaluasi pada Badan Pengembangan Wilayah Suramadu dalam mengambil suatu kebijakan dalam terhadap kinerja yang sedang dan akan
dilaksanakan demi kepentingan dan kemajuan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu di masa mendatang. 1.5 Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian merupakan batasan dari suatu pembahasan. Dengan adanya batasan ini diharapkan pembahasan tidak menyimpang dari masalah yang sedang dibahas didalam penelitian itu sendiri. Ruang lingkup penelitian adalah penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun anggaran 2014.
