BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pada dasarnya upaya menjadikan Batam sebagai kawasan Free trade Zone hanya merupakan penegasan terhadap situasi dan kondisi Batam yang sekarang ini sebenarnya telah menjalankan fungsi-fungsi FTZ. Ini merupakan suatu penegasan bagi Pulau Batam untuk meneruskan fungsi Pulau Batam sebagai daerah industri yang mempunyai standar internasional kompetitif di Asia Pasifik. Sejak didengungkanya pembentukan pasar bebas pada tahun 1998, Batam selaku kota industri terkemuka di Asia Tenggara telah lama memperkirakan masalah jangka pendek yang timbul akibat yang ditimbulkan oleh globalisasi ekonomi terhadap kinerja pertumbuhan Batam.1 Sebagai Barometer pertumbuhan ekonomi nasional, Batam secara signifikan harus mampu memperbaiki kinerjanya dalam meningkatkan jumlah investasi dan pertumbuhan ekonominya. Salah satu isu utama yang hangat di Batam saat ini adalah mengenai penerapan kongkrit konsep Free Trade Zone terhadap Batam. Selama ini 1
Enderson Tambunan. Membangun Indonesia; Studi kasus Batam. Pustaka sinar Harapan, Jakarta, 2003. Hal 41
1
Batam hanya dijadikan sebuah “Kawasan Berikat” (Bonded Zone) melalui keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992, namun dalam implementasinya Batam mendapat keistimewaan dari kawasan berikat lainya dengan adanya penundaan pengenaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah). Namun kemudian keistimewaan fasilitas itu dihilangkan dengan diterbitkanya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003. Sesuai dengan status yang dimilikinya saat ini, Batam secara de jure adalah kawasan berikat (Bonded Zone). Namun, secara de facto, Batam telah beroperasi sebagai FTZ. Salah satu indikator paling mencolok adalah adanya penduduk yang bermukim. Secara prinsip, suatu kawasan berikat (Bonded Zone) tidak memperbolehkan adanya pemukiman penduduk, dan biasanya kawasan berikat tersebut dipisahkan dari penduduk, dengan cara adanya pemagaran. Fakta yang terjadi, penduduk di Batam sudah sedemikian menyatu dengan industri sehingga kondisi seperti ini lebih menyerupai kawasan perdagangan bebas (FTZ). Sampai saat ini masih terjadi kesalahan persepsi bagi segelintir pihak mengenai konsep Free Trade Zone (FTZ), selain Free Trade Zone merupakan bagian dari konsep Kawasan Ekonomi Khusus. Ini akan membawa dampak negatif bagi perkembangan Batam, khususnya di mata investor asing yang sangat membutuhkan kepastian dan legitimasi hukum bagi status pulau Batam.
2
Perbedaan antara konsep FTZ dengan AFTA (ASEAN Free Trade Area) dapat dijadikan suatu acuan dalam kerangka untuk memahami persepsi tentang konsep FTZ ini, walaupun terdapat kesamaan kata, tetapi pada prakteknya mempunya perbedaan yang mendasar. AFTA lebih menekankan pada upaya-upaya untuk mengeliminir hambatan-hambatan dalam sistem perdagangan baik tarif maupun non tarif. Salah satu hambatan yang akan dikurangi dalam ONSP ini adalah tarif bea masuk hingga titik terendah (0-5 persen). Jika minim
persiapan
(menghasilkan produk dalam negeri yang berkualitas serta kompetitif) dalam menghadapi perdagangan bebas, maka akan berakibat pada membanjirinya produk luar negeri yang mempunyai nilai kualitas tinggi dan harga yang kompetitif, dan pada akhirnya berimbas pada terancamnya produksi dalam negeri. Pembetukan AFTA merupakan satu keputusan yang sangat tepat untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi dunia. Konsekuensi untuk menerima AFTA menimbulkan dua kemungkinan bagi semua negara anggota ASEAN: menguntungkan dan merugikan. Bagi Indonesia AFTA menguntungkan apabila Indonesia mampu memepersiapkan industri domestiknya hingga memiliki tingkat efisiensi yang memungkinkan produknya dapat bersaing dengan industri-industri lain dari negara-negara anggota AFTA. Sebaliknya, kegagalan untuk meningkatkan daya saing industri domestik berarti membuka keleluasaan negara-negara anggota AFTA lainya untuk memasukkan produksi-produksinya ke pasar domestik Indonesia. Dan apabila itu sampai
3
terjadi berarti perekonomian Indonesia akan berada pada level yang paling rendah. Dalam hal ini Batam merupakan salah satu bagian dari wilayah Indonesia memiliki kontribusi cukup besar dalam upaya menangani masalah diatas. Karena memiliki faktor dan keadaan pasar yang sangat cocok bagi para investor asing untuk menanamkan modal di wikayah tersebut, Batam berhasil untuk menarik banyak investor masuk ke Pulau ini. Pulau yang pada mulanaya adalah pulau kosong dalam beberapa tahun sekarang sudah bisa berubah menjadi daerah industri yang sangat maju. Salah satu yang menjadi daya tariknya adalah karena letaknya yang strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Sedangkan konsep FTZ sendiri difokuskan pada upaya menarik investasi asing dalam bidang industri yang berorientasi ekspor. Melalui sistem ini secara tidak langsung memberikan manfaat selain menghasilkan setoran pajak (PPh), membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja, kemudian manfaat lainya seperti menumbuh kembangkan industri lokal atau UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang menjadi mitra perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) dan tumbuhnya industri jasa pendukung. Dapat disimpulkan bahwa industri lokal di kawasan FTZ tidak akan terganggu, karena produk yang dihasilkan dari industri (PMA) di daerah FTZ bertujuan
4
ekspor sehingga tidak akan menyaingi atau bahkan sampai mematikan produk lokal.2 Pro dan kontra antara pemerintah dan DPR terjadi terkait dengan konsep Undang-Undang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) Batam. Perbedaan pendapat antara pemerintah dan DPR terjadi pada pasal-pasal krusial, yakni soal wilayah yang akan dijadikan Free Trade Zone (FTZ). Pemerintah mengusulkan status FTZ pada Batam bersifat Enclave (wilayah tertentu) hanya untuk tujuh zona (Batu Ampar, Batam Center, Kabil, Muka Kuning, Sagulung, Tanjung Uncang dan Sekupang), tetapi DPR menghendaki status FTZ pada Batam menyeluruh untuk semua wilayah atau kawasan Pulau Batam. Perbedaan pandangan juga terjadi mengenai wewenang atas pengolahan FTZ Batam. Pemerintah mengusulkan pengolahan aset termasuk pelabuhan laut dan bandar udara diserahkan kepada pemerintah pusat, sedangkan DPR mengusulkan pengolahan aset tersebut tetap berada di Badan Otorita Pengusahaan Kawasan Batam (Otorita Batam). Di sela-sela forum Global Entrepolis 2004 di Singapura, pemerintah Singapura melalui Menteri Luar Negerinya (mantan Menteri Perdagangan), George Yeo secara khusus meminta supaya pemerintah Indonesia segera memastikan status
Free Trade Zone Batam.3 Ketidakpastian hanya akan
melahirkan kebingungan di kalangan pebisnis dan investor (dalam hal ini Singapura). Pemerintah Singapura menginginkan adanya prosedur Undang2
Wendy Aritenang dan Purnomo Andiantono.Menuju Batam Yang Lebih Cemerlang. Khanata/Pustaka LP3ES, Jakarta.2003.Hal. 40-41 3 Nurul Isnaeni. Loc. Cit.
5
Undang yang jelas serta tata cara kegiatan investasi yang legal. Juga perlindungan hukum bagi investor yang berasal dari negaranya, mengingat kondisi keamanan di Indonesia (Pulau Batam) yang cenderung tidak stabil. Pada umumnya para Investor dan palaku bisnis di Singapura tidak percaya karena inkonsistensi yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum. Sektor industri (produk berorientasi ekspor) serta UKM yang secara tidak langsung menjadi mitra perusahaan-perusahaan industri tersebut, sangat jelas terkena dampaknya. Pemerintah selalu ragu-ragu dalam memberikan perpanjangan pajak, yaitu tarik ulur dalam hal memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Bulan Januari 2005, pemerintah akhirnya memutuskan kawasan perdagangan bebas (FTZ / Free Trade Zone) di Batam bersifat enclave (terbatas). Namun, pemerintah membebaskan bea masuk (BM) bagi industri yang berlokasi di kawasan berikat (Bonded Zone) atau diluar FTZ Batam. Pemerintah juga berjanji akan segera mengesahkan Undang-Undang Kawasan Perdagangan Bebas Batam (Batam Free Trade Zone), mengigat masih perlunya pembahasan dengan DPR mengenai pasal-pasal dalam UndangUndang tersebut. Kerangka hukum yang menjadi landasan menuju kepada status kawasan perdagangan bebas adalah UU No.36 Tahun 2000. Pada Pasal 11
6
Ayat 6 dijelaskan, barang konsumsi di sebuah kawasan perdagangan bebas dibebaskan dari pungutan PPN dan PPnBM. B. Rumusan Masalah Sebagai pokok permasalahan dari tema skripsi yang akan dibahas adalah : Bagaimanakah factor-faktor yang dilakukan Badan Otorita Batam dalam usaha mendorong terjadinya hubungan kerjasama perdagangan IndonesiaSingapura berkaitan dengan penerapan konsep Free Trade Zone (Kawasan Perdagangan Bebas) di Pulau Batam? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk menjawab pokok permasalahan dengan teori yang relevan dan membuktikan hipotesa/dugaan sementara dalam skripsi ini dengan faktafakta dan data-data. 2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong kerjasama perdagangan pemerintah Singapura–Indonesia berperan dalam merealisasikan konsep “Free Trade Zone” bagi Batam. 3. Menerapkan teori yang telah didapat penulis dibangku kuliah dan menganalisa teori apa yang relevan untuk menjelaskan kejadian-kejadian yang telah berlangsung.
7
4. Sebagai salah satu prasyarat untuk memilih gelar kesarjanaan S-1 di Universitas Muhhamadiyah Yogyakarta. D. Kerangka Teoritis Teori berfungsi untuk memahami serta memberikan hipotesa secara sistematis, disamping menjelaskan maksud terhadap berbagai fenomena yang ada. Tanpa menggunakan teori, fenomena tersebut kana sulit dipahami, disisi lain teori juga dapat berupa sebuah bentuk pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis.4 Menurut Mochtar Mas’oed. Teori merupakan penjelasan yang paling umum yang memberitahukan kepada kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu akan terjadi. Dengand emikian selain dipaki untuk eksplanasi, teori juga merupakan daasar dari sebuah prediksi dari pengertian ini, singkatnya teori dapat juga dikatakan sesuatu yang terjadi atau yang akan terjadi.5 1. Konsep Kepentingan Nasional (kebutuhan negara) Kepentingan
suatu
negara
adalah
kepentingan
untuk
mempertahankan kelangsungan hidup dan kedaulatan negara, keamanan militer, politik, dan ekonomi.6 Secara umum kepentingan nasional didefinisikan sebagai tujuan dan strategi negara baik untuk mencapai kemajuan maupun untuk mempertahankan negara. Kepentingan nasional 4
Jack C Plano, The International Dictionary, Santa Barbara, California Press, 1992, hal 7 Mochtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional, LP3ES, Jakarta, 1993, hal.217 6 Jack. C. Plano. Roy. Olton, The International Relations dictionary. Terjemahan Wawan Juanda, Third Edition, Clio Press Ltd. 1982 5
8
suatu negara merupakan unsur yang sangat vital tapi perlu ditekankan dalam hal ini bahwa masing-masing negara mempunyai kekuatan dan kepentingan yang berbeda-beda Hal pokok yang mendasari dilaksanakanya hubungan internasional adalah tujuan yang dikaitkan dengan kepentingan nasional suatu bangsa. Menurut Jack C. Plano dan Roy olton, kepentingan Nasional adalah : “The fundamental objective and ultimates determinant that guides the decision makers of state in making foreign policy. The nationak interest of state is typical a highly generalized conception of those element that constitute the state most vital needs”.7 Kutipan di atas menjelaskan bahwa tujuan mendasar dan faktor utama yang menentukan memberikan pedoman kepada para pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional dari sebuah Negara pada umumnya didasari konsep kepentingan Negara yang mengandung elemen-elemen yang dapat dibutuhkan oleh Negara. Dalam hal ini kepentingan nasional dibedakan menjadi dua yaitu kepentingan dalam negeri dan kepentingan luar negeri, dimana untuk mewujudkanya akan dibuat suatu kebijakan. Kebijakan dalam negeri menekankan pada hubungan dan kepentingan antara pemerintah dengan rakyatnya. Sedangkan kebijakan luar negeri menekankan pada hubungan dan kepentingan antara pemerintah suatu negara dengan negara lain. Kepentingan nasional ini mengandung beberapa elemen dasar yang sangat menonjol bagi kelansungan hidup negara bersangkutan. Dalam pandangan 7
Jack C. Planto and Roy Olton. International Relations Dictionary. Op. Cit, Hal 128
9
Morgenthau, bila diterjemahkan dalam pengertian yang spesifik, negara bangsa harus bisa mempertahankan integritas teritorialnya (yaitu identitas fisiknya), mempertahankan rezim ekonomi politiknya (yaitu identitas politiknya yang mungkin saja demokratis, otoriter, sosialis atau komunis dan sebagainya); serta memelihara kulturalnya (budaya).8 Salah satu elemen dasar yang menonjol saat ini adalah menyangkut kepentingan ekonomi suatu negara. Dimensi ekonomi selalu hadir dalam berbagai hal, dan peristiwa ekonomi cenderung lebih kompleks daripada fenomena-fenomena lainya. Aspek ekonomi dalam sistem internasional memiliki kekuatan dominan semenjak revolusi industri. Sehubungan dengan kepentingan nasional suatu negara, masalah ekonomi adalah berupa hubungan perdagangan, investasi, modal dan sebagainya. Perdagangan diartikan sebagai proses tukar menukar yang dijalankan secara sukarela dan berdasarkan atas pertimbangan salah satu atau kedua belah pihak dengan meilhat adanya manfaat atau keuntungan tambahan yang bisa diperoleh dari pertukaran tersebut.9 Dalam hal perdagangan Internasional, pertukaran tersebut melibatkan aktor-aktor negara maupun non negara yang melintasi batas-batas negara. Sebagai perwujudan dan realisasi perdagangan bebas di era perdagangan bebas ini telah ada beberapa bentuk kerjasama ekonomi
8 9
Mohtar Mas’oed, Op. Cit., Hal. 141 Budiono. Ekonomi Internasional. BPFF. Yogyakarta. 1991. Hal. 10
10
regional dan internasional, dimana Indonesia terkait langsung sebagai salah satu anggotanya, diantaranya APEC dan AFTA. Perdagangan bebas dapat didefinisikan sebagai suatu konsep ekonomi dimana lalu lintas transaksi perdagangan antar bangsa dilakukan secara bebas tanpa hambatan, tidak lagi dibatasi dan dibebani dengan yang disebut dinding tarif, bea masuk, sistem kuota maupun prosedur pabean yang rumit dan berbelit-belit.10 Dalam hal ini karena posisi Batam yang strategis dan dianggap sebagai kota Industri, serta berdekatan dengan negara lain yaitu Singapura dan Malaysia sehingga membuat Batam menjadi berkepentingan untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Dalam teori Hans Morgenthau, Batam mempunyai kemampuan industri untuk bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia karena banyaknya muncul sektor industri di Batam, dengan Investasi dari luar. Disisi lain bila dimasukkan kedalam eksplanasi, kepentingan Indonesia adalah kepentingan untuk suntikan investasi dari luar karena minimnya modal dalam negeri, sehingga dalam hal ini Singapuralah yang tepat sebagai investor Batam yang relatif strategis dengan Singapura. Sedangkan Singapura memanfaatkan ketersediaan lahan dan upah tenaga kerja di Batam yang relative lebih murah untuk perluasan indusri yang beroperasi di negerinya.
10
Mohctar Mas’oed, Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan . Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 22
11
2. Konsep Perdagangan Bebas Dalam
kamus
hubungan
internasional
dinyatakan
bahwa
perdagangan bebas adalah: “The flow of trade based on supply and demand, free from government regulations, control and promotional activities”11, yaitu arus perdagangan yang didasarkan atas penawaran dan permintaan, terlepas dari peraturan, pengendalian dan usaha-usaha promosi pemerintah. Perdagangan bebas juga bisa diartikan sebagai perdagangan internasional yang bebas dari campur tangan pemerintah pusat maupun birokrasi setempat.12 Pemikiran perdagangan bebas ini berawal dari kosep ekonomi liberal yang dipelopori oleh David Ricardo dan Adam Smith, sebagai kritikan terhadap nasionalisme ekonomi, dengan pendapatnya: “bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan kekayaan nasional adalah justru dengan membiarkan pertukaran antar individu dalam ekonomi domestik dan internasional berjalan secara bebas dan tidak usah dibatasi”, dengan kata lain menganjurkan pasar bebas.13 Pada dasarnya perdagangan bebas
adalah
prinsip-prinsip
dari
liberalisme
ekonomi.
Melalui
pembebasan pertukaran komoditi, penghapusan hambatan bagi arus investasi dan penciptaan pembagian kerja secara internasional, setiap
11
Jack C.Plano and Roy Olton. International Relations Dictionary. Op. Cit, Hal 127 www.dictionary.com 13 Mohctar Mas’oed, Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan . Pustaka Pelajar. Yogyakarta.Hal,22 12
12
individu dalam jangka panjang akan memperoleh keuntungan. Ini bisa terjadi karena kebijaksanan liberalisasi itu akan mendorong tercapinya tujuan pokok ekonomi, yaitu pemanfaatn sumber daya dunia yang langka secara optimal tau memaksimalkan kesejahteran dunia. Karena itu kaum liberal percaya bahwa demi memenuhi kepentingan nasional sendiri, setiap bangsa harus bersikap tebuka dan kooperatif dalam hubungan ekonomi dengan negara lain. Pasar bebas merupakan salah satu cirri dari sistem ekonomi liberal. Adapun ciri-ciri eknomi liberal sebagai berikut: a. Pengakuan perlindungan terhadap hak milik pribadi. b. Penyerahan proses alokasi sumber daya kepada mekanisme pasar bebas, artinya keputusan produksi, harga, dan kesempatan kerja ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. c. Penghargaan pada persaingan yang jujur adil diantara pelaku ekonomi. d. Pembatasan terhadap peranan pemerintah terutama hanya pada perlindungan hukum terhadap hak milik, pembangunan prasarana ekonom dan pencegahan terhadap hal-hal yang bisa merusak mekanisme pasar dan pesaingan bebas. Perdagangan bebas dapat didefinisikan sebagai berikut: “Suatu konsep ekonomi dimana lalu lintas perdagangan antar negara tidak lagi dibatasi
13
dan dibebani dengan apa yang disebut dinding-dinding tariff, bea masuk, sistem kuota maupun prosedur birokrasi yang rumit dan berbelit-belit”. Dengan dilandasi oleh beberapa kerangka pemikiran diatas, maka penulis mencoba untuk menyusun suatu hipotesa sebagai jawaban sementara atas analisa mengeai factor-faktor yang melandasi kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura berkaitan dengan peneapan konsep Free Trade Zone dan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam. E. Hipotesa Faktor-faktor yang melandasi serta mendorong terjalinya kerjasama Badan Otorita Batam-Singapura terkait dengan penerapan konsep Free Trade Zone (kawasan perdagangan bebas) dalam Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam yaitu: 1. Kebijakan Politik Kebijakan Politik kedua belah pihak yaitu antara Badan Otorita Batam dengan Singapura ditandai dengan kebijakan diplomasi dan kerjasama bagi Singapura dan kebijakan untuk menarik investor bagi BOB menjadikan Singapura tertarik untuk bekerjasama dengan menanamkan investasi di BOB.
14
2. Kebijakan Ekonomi Kebijakan industrialisasi Badan Otorita Singapura mengalami kendala ketersediaan sumber daya baik sumber daya alam maupun tenaga kerja. Sementara itu kebijakan BOB untuk menarik investor justru didasari oleh ketersediaan sumber daya alam dan tenaga kerja yang melimpah. Dengan demikian kebutuhan masing-masing pihak dapat disediakan oleh pihak lain. Seperti relokasi industri yang dilakukan Singapura di Pulau Batam merupakan suatu tambahan Penanaman Modal Asing (PMA) atau investasi yang besar bagi pulau Batam. Singapura juga mendapat keuntungan dengan ketersediaan lahan dan infrastruktur yang memadai, serta ketersediaan jumlah tenaga kerja yang dating ke Batam yang terus bertambah setiap tahunya. Dengan menemptakan investasinya di Batam, Singapura akan meraih tingkat efisiensi maksimal. Singapura juga merupakan gateway dan networker ASEAN dalam konstelasi perkonomian global. F. Jangkauan Penelitian Jangkauan penelitian dalam skripsi ini dimulai dari tahun 1998 dengan dibukanya Batam sebagai zona perdagangan dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone / FTZ), sampai ditetapkan dan disahkanya Batam Free Trade Zone dengan status eclave ( terbatas) pada tahun 2005-2006 oleh pemerintah pusat.
15
G. Metode Pengumpulan Data Skripsi ini berupa karya ilmiah yang berbentuk deskriptif kualitatif dan policy oriented (analisa kebijakan). Metode kualitatif yaitu usaha untuk mengumpulkan, menyususn dan menginterprestasikan data yang ada dan kemudian dilanjutkan dengan menganalisa data tersebut. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan mengandalkan studi pustaka atau library research. Analisa diperoleh dengan menggunakan data-data sekunder melalui penelitian kepustakaan, memahami dan mempelajari buku-buku, majalah-majalah ilmiah, surat kabar, jurnal dan sumber-sumber data lainya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa dengan analisa deskriptif, selanjutnya melakukan interprestasi hasil analisa tersebut dengan berpedoman pada teori-teori yangs sesuai.
16
H. Sistematika Penulisan BAB I
:
Merupakan pendahuluan yang terdiri dari : Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan
BAB II
:
Merupakan pembahasan mengenai perkembangan Badan Otorita Batam dalam penerapan konsep Free Trade Zone 2005-2006 di kawasan Pulau Batam.
BAB III
:
Menjelaskan tentang kepentingan Badan Otorita Batam dan Singapura dengan potensi yang dimiliki sebagai salah satu faktor yang mendorong terjalinya hubungan kerjasama Batam-Singapura dalam era perdagangan bebas.
BAB IV
:
Merupakan pembahasan tentang kebijakan politik dan ekonomi Badan Otorita Batam dan Singapura yang pendorong terjalinya hubungan kerjasama Batam-Singapura. Bab ini juga menjelaskan kebijakan Badan Otorita Batam dalam mempermudah kegiatan investasi dan memberikan insentif bagi para investor, khususnya dari Singapura.
BAB V
:
Merupakan kesimpulan akhir dari tema yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.
17
