1
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Bank s yariah m erupakan lem baga i ntermediasi da lam menghimpun da n menyalurkan dana dalam masyarakat berdasarkan prinsip s yariah. Keinginan masyarakat m empergunakan lembaga perbankan sya
riah tanpa bunga
membuat per kembangan pe rbankan s yariah s emakin bai k s ehingga ba nk syariah banyak diminati masyarakat. BMT ( Baitul Maal watamwil) se bagai lem baga sos ial, baitul maal memiliki ke samaan f ungsi da n pe ran dengan Lem baga Am il Zakat ( LAZ). Fungsi tersebut paling tidak m eliputi upaya pengum pulan dana zakat, infaq, dan se dekah, wakaf da n su mber d ana-dana so sial yang lain , dan upaya mentasyarufkan zakat kepada golongan yang pa ketentuan as nabiah (Undang-Undang No
ling be rhak se suai dengan
mor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat).1 Salah satu produk simpanan pada BMT adalah mudharabah yaitu akad kerja s ama usa ha a ntara dua pi hak dim ana pi hak pe rtama ( shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) m
odal, sedangkan pihak
lainnya m enjadi
pengelola. Ke untungan us aha di bagi m enurut kes epakatan ya ng di tuangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama 1
Muhammad Ridwan, 2004, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), UII Press, Yogyakarta,hlm.126
2
bukan a kibat kela laian pe ngelola. A kan t etapi s eandainya ker ugian diakibatkan kar ena kecura ngan pe ngelola, m aka si pe
ngelola ha rus
bertanggungjawab atas kerugian itu. 2 Nisbah keuntungan harus
dinyatakan dalam bentuk prosentase antara
kedua belah piha k, bukan dinyatakan dalam nila i Nom inal Rp te rtentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60 :40, atau bahkan 99:1. Jadi nisb ah keuntungan ditent ukan berdasarkan ke sepakatan, bukan berdasarkan pors i setoran modal.Tentu dapat saja bi la dise pakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal.Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan da lam be ntuk N ominal R p t ertentu, m isalnya shahib al-maal mendapat Rp 50 ribu, mudharib mendapat Rp 50 ribu.3 Apabila bisn is d alam akad mudharabah in i men datangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisb ah saja, yakni karena nisbah 50:50 atau 99:1 itu, hanya diterapkan bila bisnisnya unt ung. Bila bisnis ru gi, kerugiannya itu harus di bagi be rdasarkan pors i modal m asing-masing pi hak, buka n berdasarkan ni sbah4. P erbedaan pe mbagian ke rugian dan keuntungan ini dikarenakan adanya perbedaan kemampuan untuk mengabsurpsi/menanggung kerugian di antar a ke dua bel ah pi hak. Bila untung, tida k ada m asalah untuk mengabsurpsi/menikmati unt ung. Karena sebesar ap apun keuntungan y ang 2
Abdul G hofur Ansh ori, 2007, Perbankan Syariah di Indonesia, G adjah Mada Univer sity Press,Yogyakarta,hlm.123-124. 3 Adiwarman Kar im, 20 04, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, P T. Raja G rafindo Persada, Jakarta, hlm.194-195. 4 Ibid.
3
terjadi, kedua belah piha k akan selalu dapat m enikmati keuntungan itu. Lain halnya kal au bi snisnya m erugi. Kem ampuan shahibul al-mal untuk menanggung kerugian finansial ti dak sam a dengan kem ampuan mudharib. Dengan dem ikian, karena kerugian dibagi berdasar kan proporsi m odal, dan karena pr oporsi m odal (f inansial) shahib al-mal dal am kont rak i ni a dalah 100%,maka kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh shahib al-mal. Di lain pi hak, ka rena pr oporsi m odal (f inansial) mudharib dalam kont rak i ni adalah 0 %, and aikata terjadi k erugian, mudharibakan m enanggung kerugian (finansial) sebesar 0% pula.5 Sebenarnya sala h a pabila di katakan ba hwa mudharib tidak m enanggung kerugian apapun. Bila bisnis rugi, sesungguhnya mudharibakan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan
waktu yang telah ia cu rahkan untuk
menjalankan bis nis it u. Jadi, se benarnya ke dua bel ah piha k sam a-sama menanggung kerugian, tapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, ses uai de ngan obj ek mudharabah yang dikontribus ikan ny a.Namun demikian, ketentuan pembagian kerugian seperti di atas itu hanya berlaku bila kerugian ya ng ter jadi hanya m urni diakibatkan ol eh risiko bisnis ( business risk), bukan karena risi ko karakter buruk mudharib (character risk). Apabila kerugian t erjadi ka rena ka rakter bur uk, m isalnya kar enamudharib lalai dan/atau melanggar persya ratan-persyaratan kontrak
mudharabah, m aka
shahib al-maal tidak perlu menanggung kerugian seperti itu.6
5
Ibid,hlm.195-196. Ibid.
6
4
Dalam pem bagian bagi hasil,
baik pem bagian keuntungan m aupun
pembagian ke rugian da lamsimpanan mudharabah m aupun produk-produk lembaga keuangan perbankan syariah yang lainnya harus dilakukan secara adil sesuai de ngan ke tentuan s yariat Is lam dan ke sepakatan para pi hak.Islam memerintahkan untuk berbuat adil. Setidaknya di dalam Al-Quran terdapat 45 ayat ya ng m enerangkan tentang a njuran be rlaku a dil, la rangan ber buat tidak adil dan tentang Allah yang mencintai orang yang berbuat adil.7 Kaitannya
dengan hukum Islam, keadilan yang ha rus dicapai harus
mengacu pada pokok agam a Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Artinya tujuan keadilan melalui jalur hukum
berawal dari dua segi da n m engarah pada
keadilan dua se gi pul a. Di katakan be rawal da ri dua se gi ka rena pe doman Islam berupa Al-Quran dan Hadis di sa tu segi harus m ampu menyatu dengan pedoman prinsip keadilan s ecara um um menurut pa ndanganmanusia di lai n segi. Tugas awal ya ng kem udian di hadapi a dalah upa ya f ormulasi Al -Quran dan Hadis khususnya yang berkaitan dengan hukum agar mampu tampil sesuai dengan pri nsip kea dilan se cara um um.Perpaduan duas egi i ni di harapkan menjadi produk standar pa nduan mencari keadilan lewat jalur hukum.Pada akhirnya pedom an tersebut m ampu menjadi standar hukum universal y ang mampu tampil dimanapun dan kapanpun sesuai dengan fitrah diturunkannya Islam ke muka bumi.8
7
Abdul Ghofur Anshori, 2011, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.107. 8 Abdul Ghofur Anshori, 2006, Filsafat Hukum, Gadjah Mada Uni versity Press, Yogyakarta, hlm.163-64.
5
Maksud dari m uara keadilan dua keadilan yang harus dica
segi ad alah t ujuan akh ir b erupa
pai oleh sebuah sistem
hukum universal pasti
berorientasi pada keadilan terhadap manusia (makhluk) dan keadilan terhadap Allah (khaliq ). Kead ilan bag i manu sia mengarah kepada be rbagai definisi keadilan yang bukan tidak m ungkin antara satu m asyarakat m anusia dengan lainnya berbeda dalam produk keadilan m
mengartikan keadilan hukum . Artinya fleksibilitas
utlak diperlukan dalam hete
lingkungannya, sedangkan
ronitas m anusia dan
muara keadilan kepada Allah adalah produk
hukumyang ada tetap menempatkan Allah sesuai dengan proporsi-Nya sebagai Tuhan, dan kegiatan ma nusia dalam upaya f ormulasi tujuan hukum berupa keadilan juga tetap berada dalam koridor ibadah kepada-Nya.9 Keadilan
dalam Islam merupakan perpaduan harm onis antara huku m
dengan m oralitas, Is lam tida k be rtujuan unt uk m enghancurkan ke bebasan individu, tetapi m engontrol kebebasan itu dem i kese larasan dan harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri. Hukum Islam memiliki peran dalam mendamaikan pri badi de ngan ke pentingan kol ektif, buka n s ebaliknya. Individu diberi hak untuk mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan orang banyak. 10 Hukum Islam sebagai jelm aan dari hukum Allah SWT, m erupakan perpaduan dari “a pa” hukum itu dan “bagaim ana” hukum itu seharusnya. Dengan kata lain, hukum Islam, di sam ping hukum positif juga hukum ideal, sebab hukum Isla m memandang objek hukum Islam bukan hanya m anusia 9
Ibid,hlm.64. Ibid, hlm.65-66.
10
6
dengan segala pe rsoalan yang ada di dalam nya. Akan tetapi hukum Islam menjangkau seluruh aspek keseimbangan sebagai salah satu unsur keadilan.11 Walaupun sudah ada ke
tentuan m engenai pem bagian prosentase
keuntungan m aupun kerugian dalam mudharabah, da lam pr akteknya m asih terdapat beberapa kendala. Hal ini dapat terlihat dengan adanya perkara pada akad mudharabah simpanan penjamin kebutuhan keluarga yang telah diputus Pengadilan Tinggi Agam
a Yogy
akarta d
engan P
utusan Nom or:
63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. Putusan Pengadilan Tingg i Agam a ini dia wali da ri a danya P utusan Pengadilan Agam a Bantul No.0463/Pdt.G/2011/PA.Btl, yang diajukan oleh Penggugat selaku nasabah Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Baitul Maal wa Tam wil (BMT) Isra m elawan Ter gugat I selaku Direktur KS U BMT Syariah Isra dan Te rgugat 2 selaku Turut Tergugat . Perkara gugat an tersebut muncul bermula dari adanya akad perjanjian Mudharabah Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (S i Penjaga) pada Tergugat tertanggal 10 Mei 2010 dengan tota l nilai sim panan Rp. 250. 000.000,- (dua ra tus lim a puluh juta rupiah) dengan jangka wa ktu 6 (enam ) bulan dan jatuh tempo tanggal 10 November 2010. Simpan
an tersebut oleh
Tergugat selaku
mudharib
(pengelola dana) akan memberikan nisbah bagi hasil kepada Penggugat selaku shahibul maal (pemilik modal) sebesar R p. 6.375.000,- (enam ju ta tiga ratus tujuh pul uh lim a ri bu r upiah) pe r bul an. D ana da ri Shahibul maal termasuk dari Penggugat dipergunakan untuk mengelola usaha-usaha seperti jasa gadai, 11
Ibid, hlm.68.
7
ditergen, m inimarket, penjualan pulsa, warung makan, kedai kopi, dan lain sebagainya.12 Pada awalnya selam a 4 (em pat) bulan pertama yaitu bulan Juni s.d bulan September 2010 Penggugat
selalu m endapatkan nisbah bagi hasil dari
Tergugat sebesar Rp. 6.375.000 ,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan, sehingga total
nisbah bagi has il ya ng te lah di peroleh
Penggugat dari Tergugatsebes ar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lim a juta lima ratus ribu rupia h). Aka n tetapi pa da saat a kan m engambil nisbah ba gi has il dari Tergugat, Tergugat tidak bisa m emberikan nisbah ba gi ha sil ter sebut dengan alasan kondisi ke
uangan Tergugat. Bebe rapa waktu
kemudian
Penggugat baru m engetahui bahwa Tergugat seda ng tersangkut m asalah hukum, yaitu m enjalani pr oses persidangan Pidana di Pengadilan Negeri Bantul dan berada di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Bantul.13 Di dalam perkara tersebut Penggugat di dalam gugatannya menuntut ganti rugi kepada Tergug at, ya itu s impanan pe njamin ke butuhan ke luarga (S i Penjaga) sebesar Rp. 250. 000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), nisbah bagi hasil selam a 8 bulan ( 10 Oktober 2010 s.d 10 Mei 2011) ya itu sebesar Rp. 6.375.000,- x 8 bulan = Rp. 51.000.000,- (lim a puluh satu juta rupiah), Immateriil sebesar Rp. 100. 000.000,- (s eratus juta r upiah), m enuntut sita jaminan atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya atas nama Turut Tergugat yang terletak di Bantul. Jaminan atas barang 12
Dir ektori Putusan Ma hkamah Agu ng Repub lik I ndonesia, Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl,http://www.putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 10 Oktober 2013. 13Ibid.
8
tidak bergerak berupa s ebidang tanah beserta bangunan tersebut adalah m ilik Tergugat dan dijadikan seba gai kantor tetapi di at asnamakan Turut Tergugat sewaktu Turut Tergugat menjadi pengurus dan bekerja pada Tergugat. Selain itu, Tergugat dituntut untuk membayar uang paksa ( dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setia
p hari k eterlambatan. Nam un da lam
putusan Pengadilan Agam a Bantul, Hakim seluruhnya dikarenakan
Penggugat tida
m eNolak gugatan Penggugat k dapat m
enunjukkan akad
(perjanjian) mudharabah dalam be ntuk per janjian te rtulis (P asal 1 a yat ( 5) Undang-Undang Nom or 19 tahun 2008 tentang S
urat Berharga S yariah
Negara) ya ng di pergunakan se bagai alasan gugatan wa diajukan. Hakim m emutuskan bahwa se
nprestasi y ang
ngketa ekonom i syariah yang
berkenaan dengan mudharabah harus diteliti akta akad (transaksi) yang dibuat yang merupakan kesepakatan para pihak dan dijadikan tolak ukur para pihak untuk m elakukan atau tidak m elakukan perbuatan hukum
tertentu. Oleh
karena pokok m asalah yang diajukan Penggugat tidak dapat diterim a, maka hal-hal yang lain sebagai cabangnya
walau telah terbukt i m enjadi gugur.
Dalam hal ini s ita jamina n ya ng tela h diletakkan pa da obje k s ita ja minan (conservatoir beslag) juga tidak dika
bulkan oleh Haki
m, da n Ha kim
menghukum Penggugat selaku pihak yang ka lah dalam perk ara ini untuk membayar seluruh biaya perkara.14 Atas putusan Pe ngadilan Agam a tersebut, Penggugat pun m elanjutkan perkara tersebut ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama. Pada tingkat 14
Ibid.
9
banding, disam ping Tergug at Terbanding m engakui sem ua dalil Penggugat Pembanding, juga mengajukan dalil baru bahwa Penggugat Pembanding telah menggadaikan sertifikat simpanan berjangka tertanggal 10 Mei 2010 kepada usaha Tergugat Terbanding di jasa gadai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) y
ang diam bil dari
uang sim panan/investasi Penggugat
Pembanding. Penggugat Pem banding pun tidak m embantah akan dalil tersebut. Hakim Pengadilan Tinggi Ag ama kem udian m emutuskan bahwa akad dalam perjanjian berjangka dalam perkara ini adalah sah, mengabulkan gugatan Penggugat Pembanding sebagian yaitu nisbah yang tersisa terhutang mulai bulan ke lim a (Oktober 2010) sebe sar Rp, 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ra tus lim a pul uh ri bu r upiah), ua ng ga nti rugi se lama 8 bula n x Rp. 6.375.000,- = Rp. 51 .000.000,- (lima pul uh satu juta rupi ah), pengembalian uang sim panan/investasi pokok sebesar Rp. 200.000
.000,- (dua ratus juta
rupiah) setelah dikurangi Rp. 50.000.000,- (lima pul uh j uta r upiah) ka rena Penggugat Pembanding telah menginvestasikan uang tersebut pada jasa gadai milik Ter banding, da n m enyatakan sa h s ita jam inan ba rang tida k bergerakberupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, atas nama Turut Terbanding y ang terletak di Bantul. Tuntutan yang berkenaan dengan ganti rugi immaterial dan dwangsom ditolak oleh Hakim.15 Berdasarkan u raian d i at as, penulis tertarik un tuk m enganalis putusan Pengadilan Tinggi Agam
a Yogyakarta No.63/P dt.G/2011/PTA.Yk bila
15
Direktori Putusan Mah kamah Agung Republ ik I ndonesia, “Putus an Pengadi lan Tingg i Agama Yo gyakarta No mor:63/Pdt.G/2011/PTA.Yk”,http://www.putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 10 Oktober 2013.
10
dikaitkan dengan asas keadilan dalam penentuan pembagian nisbah bagi hasil pada akad mudharabah.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan pada gambaran dan uraian di a tas, dapat penulis kemukakan beberapa pokok masalah dari penelitian ini sebagai berikut : 1. Apabila di tinjau dar i ni lai ke adilan, ba gaimana pe netapan ba gi has il dalam akad m udharabahyang perk aranya diajukan oleh
penggugat dalam putusan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No.63/Pdt.G/2011/PTA.Yk? 2. Ditinjau dari nilai kead ilan, bagaim ana putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No.63/P dt.G/2011/PTA.Yk ya ng telah m engabulkan gugatan penggugat?
C. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil pene dilakukan penulis,
lusuran dan pe
ngamatan kepustakaan yang
diketahui sudah ad a pe nelitian te ntang pe nyelesaian
sengketa ekonom i sy ariah dan akad mudharabah pada perbankan syariah. Akan tetapi penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang hendak penulis laksanakan, y aitu men genaiAsas K eadilan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Ak ad Mudh arabah ( Studi K asus Pad a Pengadilan T inggi Agama Yogyakarta No.63/P dt.G/2011/PTA.Yk). Adapun has il penelitian tersebut adalah:
11
1. Penelitian yang di lakukan oleh Meylla Qurrata Ainy pa da Program Studi Magister KeNotariatan Un iversitas Gadjah Mada Yogyakarta (Tahun 2013) dengan judul “Penyelesaia n Gugatan Wanpre stasi dalam ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Ba
ntul (A
nalisis P
utusan P
erkara
No.318/Pdt.G/2011/PA.Btl)”.16 Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah: a. Bagaimana penyeles aian sengketa m udharabah di P engadilan A gama Bantul Putusan Perkara No.318/Pdt.G/2011/PA.Btl b. Bagaimana pelaksanaan putusan P engadilan A gama Bantul atas se ngketa m
udharabah Perkara No.318/Pdt.G/2011/PA.Btl
2. Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Wahyudi pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyaka rta (Tahun 2012) dengan judul “Pelaksanaan Pem biayaan Mudharab ah Pada Perbankan S yariah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Jakarta.17 Permasalahan penelitian tersebut adalah: a. Bagaimana pela ksanaan pem biayaan Mudhara bah di Bank Muam
alat
Indonesia Cabang Jakarta b. Bagaimana p enyelesaian per masalahan p embiayaan Mudh arabah di B ank Muamalat Indonesia Cabang Jakarta.
16
Meylla Qurrata Ainy, 2013, “Penyelesaian Gugatan Wanprestasi dalam ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul (Analisis Putusan Perkara No.318/Pdt.G/2011/PA.Btl)”, Tesis, Program Studi Magister KeNotariatan Fakultas Hukum UGM, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 17 Taufik Wahyudi, 2012,”Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Jakarta”, Tesis, Program Studi Magister KeNotariatan Fakultas Hukum UGM, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
12
3. Penelitian yang d ilakukan oleh Fatir
Tashin S yafiq pa da Program Studi
Magister KeNotariatan Un iversitas Gadjah Mada Yogyakarta (Tahun 2012) dengan judul Pene rapan Nis bah Ba gi Has il D alam A kad P embiayaan Mudharabah di BMT Shohibul Ummat Rembang.18 Permasalahan penelitian tersebut adalah: a. Bagaimana pe nerapan ni sbah bagi hasi
l da lam aka d pem biayaan
mudharabah di BMT Shohibul Ummat Rembang b. Bagaimana akibat hukum te rkait penerapan nisbah bagihasil tersebut di atas t erhadap st atus akad pemb iayaan m udharabah di B MT S hohibul Ummat Rembang c. Bagaimana pe ngaturan pe nyelesaian pem biayaan be rmasalah s eandainya terjadi a ntara s hohibul m aal y aitu BMT Shohibul Um
mat Re mbang
dengan Mudharib (nasabah) Berdasarkan pengam atan pe nulis, pe nelitian tenta ng Nila i Kea dilan Dalam Pen entuan Ni sbah B agi H asil Ak ad Mudh arabah ( Studi K asus Pad a Pengadilan Tinggi Agam
a Yogyakarta No.63/P dt.G/2011/PTA.Yk) ini
berbeda de ngan te sis-tesis tentang mudharabah y ang lainnya, karna disini penulis l ebih m engkaji tentang nila i ke adilan dalam pem bagian nis bah ba gi hasil ak ad mudharabah pa da B MT da n ti njauan ni lai keadil an ter hadap putusan Pengadilan Tingg i Agam a Yogyakarta No .63/Pdt.G/2011/PTA.Yk) pada nisbah bagi hasil akad mudharabah.
18
Fatir Tashin Sy afiq, 2012,”Pener apan Nisba h Bagi Hasil Dalam Aka d Pe mbiayaan Mudharabah d i BMT Shohib ul U mmat Rembang”, Tesis, Pr ogram Studi Magister KeNotariatan Fakultas Hukum UGM, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
13
D. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk m enganalisis ni lai kea dilan pa da pe netapan ba gi has il da lam aka d mudharabah y ang perkaranya diaj
ukan oleh penggugat, dalam
putusan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No.63/Pdt.G/2011/PTA.Yk 2. Untuk meng analisis ni lai k eadilan, pada putusan Peng adilan Tingg i Ag ama Yogyakarta No.63/P dt.G/2011/PTA.Yk ya ng telah m engabulkan gugatan penggugat
E. Manfaat Penelitian Penelitian i ni di harapkan da pat memberikan m anfaat baik sec ara teoritis maupun praktis sebagai berikut: 1. Secara Teoritis Hasil pe nelitian i ni di harapkan da pat m enjadi masukan ya ng pos itif ba gi pengelola bank m aupun lembaga keuangan syariah dan pengembangan ilmu hukum perbankan syariah. 2. Secara Praktis Secara praktis adanya penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang sangat berarti ba gi pe laksanaan pem biayaan mudharabah baik di bank maupun lembaga keuangan syariah lainnya.
