BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Dalam melaksanakan segala kegiatan atau pekerjaannya, masyarakat
dihadapkan pada suatu risiko yang beragam bagi setiap orangnya. Risiko tersebut dapat berupa risiko jiwa maupun harta benda milik pribadi. Bagi masyarakat miskin atau kurang mampu, menderita sakit merupakan suatu hal yang menyiksa, mengingat kondisi keuangannya yang tidak mencukupi untuk berobat ke dokter. Bagi para pekerja, pegawai, atau buruh, risiko yang paling rentan dihadapi adalah risiko kesehatan. Para pekerja akan sangat mungkin mengalami sakit saat menjalankan tugasnya. Kesehatan merupakan salah satu kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kesehatan tersebut juga suatu hak bagi setiap orang, seperti yang dituangkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H. Dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV dijelaskan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan sistem jaminan sosial. Selain itu, Pasal 34 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Sedangkan pada ayat (3) menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak.
1
2
Kebutuhan masyarakat akan jaminan sosial, terutama jaminan sosial kesehatan, sangatlah tinggi. Kecenderungan meningkatnya biaya pemeliharaan kesehatan dapat menyulitkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Tidak hanya masyarakat miskin, para pekerja dan anggota keluarganya juga membutuhkan jaminan kesehatan, mengingat tingginya risiko sakit yang akan dialami pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Bagi masyarakat miskin, keberadaaan jaminan sosial kesehatan masyarakat (jamkesmas) sangat penting karena mereka dapat melakukan pengobatan tanpa harus memikirkan biaya yang mahal, dan sebagainya. Bagi para pekerja, keberadaan jaminan sosial kesehatan juga penting. Adanya jaminan sosial kesehatan bagi para pekerja dirasa untuk memberikan rasa aman dalam menjalankan tugasnya tanpa perlu takut untuk mengalami sakit. Selain itu, adanya jaminan sosial kesehatan juga dapat menjadi motivasi para pekerja untuk menjalankan tugas dengan baik karena kesehatannya telah terjamin. Adanya jaminan kesehatan, masyarakat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, kecelakaan, dan lain-lain. Jaminan kesehatan bagi setiap penduduk dirasa penting keberadaaannya dan setiap penduduk perlu memiliki jaminan kesehatan tersebut. Alasan mengapa setiap penduduk perlu memiliki jaminan kesehatan adalah, karena 1. Tarif biaya pelayanan kesehatan yang terus mengalami kenaikan, 2. Adanya pergeseran pola penyakit dari infeksi ringan ke penyakit Degeneratif Kronis,
3
3. Perkembangan teknologi kedokteran semakin maju sehingga berdampak pada biaya yang semakin mahal, 4. Pasien tidak mempunyai pilihan selain berobat, serta 5. Sakit berdampak pada kondisi sosial dan kondisi ekonomi. Penduduk yang mengalami sakit dan tidak memiliki jaminan kesehatan akan memiliki risiko individu yang hanya dirasakan oleh penduduk itu sendiri sehingga timbul beban ekonomi keluarga. Jika penduduk tersebut memiliki jaminan kesehatan, risiko yang didapat akan menjadi risiko kelompok karena biaya yang dikeluarkan penduduk ditanggung bersama secara gotong royong, tidak secara pribadi seperti saat tidak memiliki jaminan kesehatan, sehingga tidak memberatkan penduduk tersebut dalam segi ekonomi. Dengan keadaaan seperti itu, kehadiran lembaga jaminan sosial kesehatan dirasakan sangat penting. Mengingat tingginya risiko kesehatan yang dapat diderita masyarakat miskin dan para pekerja. Kehadiran lembaga ini dapat menghapus kekhawatiran masyarakat dan pekerja saat menderita suatu penyakit karena biaya pengobatan yang kemungkinan mahal dan tidak terjangkau oleh mereka. Adanya lembaga jaminan sosial kesehatan ini bukan berarti menghapus biaya pengobatan yang harus ditanggung masyarakat atau pekerja yang menderita sakit, tapi lembaga ini dapat mengurangi biaya pengobatan yang harus ditanggung masyarakat dan pekerja melalui biaya yang dibayarkan masyarakat atau pekerja pada lembaga setiap bulannya. Biaya yang dikenakan pada masyarakat miskin merupakan biaya minimal karena jamkesmas merupakan program milik pemerintah dan dana pada
4
jamkesmas berasal dari APBN atau APBD untuk kesehatan. Sedangkan bagi para pekerja, mereka harus membayar jaminan sosial kesehatan tersebut melalui perusahaan tempat mereka bekerja atau biasa disebut pemberi kerja dengan cara memotong gaji atau upah yang mereka dapat setiap bulan sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Biaya yang diterima dari pemerintah melalui APBN atau APBD dan juga dari para pekerja melalui pemberi kerja akan dikelola oleh lembaga jaminan sosial kesehatan. Nantinya, biaya tersebut akan kembali kepada masyarakat dan pekerja untuk dipergunakan saat mereka mengalami sakit dan butuh perawatan atau pengobatan. Dalam mengelola dana dari masyarakat dan para pekerja, lembaga jaminan sosial kesehatan dituntut untuk selalu transparan. Hal tersebut dirasa penting karena dana tersebut berasal dari masyarakat dan para pekerja serta diperuntukkan juga bagi masyarakat dan para pekerja. Dengan kata lain, jaminan sosial kesehatan merupakan hak dari masyarakat, yang terdiri dari pekerja dan masyarakat miskin. Selain transparan dalam mengelola dana, lembaga jaminan sosial kesehatan juga harus akuntabel dengan dana yang dikelola. Pengelolaan dana lembaga jaminan sosial kesehatan sangat erat kaitannya dengan aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Aspek perencanaan merupakan aspek pertama yang harus dipikirkan lembaga jaminan sosial kesehatan. Aspek ini berkaitan dengan perumusan tujuan organisasi, dalam hal ini lembaga jaminan sosial kesehatan, dan juga cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.
5
Aspek kedua adalah penganggaran. Aspek penganggaran berkaitan dengan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan lembaga jaminan sosial kesehatan. Penerimaan berasal dari APBN atau APBD dan juga biaya yang dikumpulkan pemberi kerja dari para pekerja, sedangkan pengeluaran didapat dari masyarakat atau pekerja yang mengklaim jaminan sosial kesehatannya karena mengalami sakit dan membutuhkan pengobatan. Aspek selanjutnya adalah pelaksanaan. Aspek ini merupakan realisasi dari aspek perencanaan dan aspek pengganggaran. Aspek terakhir yang berkaitan dengan pengelolaan dana adalah pertanggungjawaban. Aspek ini merupakan kewajiban lembaga jaminan sosial kesehatan dalam memberikan laporan kinerjanya. Dari keempat aspek yang terkait dengan pengelolaan dana, aspek pertanggungjawaban menjadi bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan lembaga penyelenggaran jaminan kesehatan. Seluruh aktifitas yang dilakukan lembaga jaminan sosial kesehatan, terutama pengelolaan dana, harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban atas kinerja lembaga jaminan sosial kesehatan tersebut ditujukan kepada pemberi dana, yaitu pemerintah dan tentunya masyarakat serta para pekerja. Transparansi pengelolaan dana dan pertanggungjawaban atas kinerja lembaga jaminan sosial kesehatan ini bertujuan untuk menumbuhkan dan memupuk kepercayaan dari masyarakat dan pemerintah terhadap kinerja lembaga tersebut dalam hal mengelola dana dari masyarakat dan pemerintah. Selain itu, adanya pertanggungjawaban atas pengelolaan dana dan seluruh kegiatannya kepada masyarakat dan pemerintah dapat mengetahui baik atau buruknya kinerja
6
lembaga jaminan sosial kesehatan dalam mengelola dana jaminan sosial kesehatan serta tindak lanjutnya dari pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut. Untuk mengetahui proses pengelolaan dana dan segala aspek yang berkaitan dengan pengelolaan dana pada suatu lembaga sosial jaminan kesehatan diperlukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan dan seluruh aspek yang terkait. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya tidak boleh melebar dari permasalahan yang sedang diteliti dan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku mengenai hal-hal tersebut. Penelitian ini akan membahas tentang proses pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan pada lembaga jaminan sosial kesehatan dan aspek pendukungnya. Namun, yang lebih difokuskan untuk diamati adalah aspek perencanaan, proses pengelolaan dana dan aspek pelaksanaan dari perencanaan yang sudah disusun. Lembaga jaminan kesehatan yang dipilih peneliti adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan di muka,
maka permasalahan yang akan diteliti adalah “Bagaimana mekanisme penyusunan perencanaan, pengelolaan dana jaminan kesehatan, serta pelaksanaan kegiatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur?”
7
1.3
Tujuan Penelitian Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah
dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penyusunan perencanaan, pengelolaan dana jaminan kesehatan yang berasal dari masyarakat dan pemerintah, serta pelaksanaan kegiatannya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur.
1.4
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai
berikut: 1.
Kontribusi Praktis Dari penulisan skripsi ini diharapkan pihak manajemen yang terkait dapat memaparkan mekanisme perencanaan, pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan, dan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun pada BPJS Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur sehingga dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang perencanaan, pengelolaan dana jaminan kesehatan dan pelaksanaan kegiatan tersebut, serta diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang tengah dihadapi.
2.
Kontribusi Teoretis Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat dijadikan bahan dalam pengembangan model analisis perencanaan, pengelolaan dana jaminan sosial
8
kesehatan serta pelaksanaannya agar dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
3.
Kontribusi Kebijakan Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan dan menetapkan kebijakan-kebijakan mengenai mekanisme penyusunan perencanaan, pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan serta pelaksanaannya agar dapat bermanfaat bagi instansi terkait dalam menyusun perencanaan, mengelola dana jaminan kesehatan, dan melaksanakan perencanaan yang telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku.
1.5
Ruang Lingkup Penelitian Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan tidak terarah maka
diperlukan pembatasan arah pembahasan dalam penulisan dan penyusunan skripsi. Objek penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Divisi Regional VII Provinsi Jawa Timur. BPJS Kesehatan berlokasi di Jl. Raya Jemursari No. 234 Surabaya. BPJS Kesehatan berwenang menagih iuran, menempatkan dana, melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta BPJS Kesehatan dan pemberi kerja, serta memberikan sanksi administrasi kepada peserta BPJS Kesehatan.
