BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Setiap orang memiliki risiko jatuh sakit dan membutuhkan biaya cukup besar ketika berobat ke rumah sakit. Apalagi, jika sakit yang dideritanya merupakan penyakit yang kronis atau tergolong berat. Untuk memberikan keringanan biaya, pemerintah mengeluarkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program JKN adalah program pelayanan kesehatan yang merata dan tidak diskriminatif yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Program JKN ini diimplementasikan ke dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pemberlakuan peraturan BPJS diberikan secara merata pada seluruh peserta JKN dengan mutu pelayanan yang sama dari setiap golongan. Sebagaimana dinyatakan bahwa semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran (Kemenkes RI, 2013). Dalam tahun pertama pelaksanaan JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, memang sudah berjalan relatif baik. Namun upaya reformasi program jaminan sosial untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan di lapangan. Khususnya yang berkaitan dengan ketentuan umum bahwa pasien harus memperoleh pelayanan
Universitas Sumatera Utara
kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar. Dalam hal peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, fasilitas kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (BPJS, 2014). Namun sosialisasi ketentuan umum bahwa pasien harus memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar kepada masyarakat masih sangat terbatas. Hal ini terbukti dari banyaknya masyarakat peserta JKN belum tahu mengenai sistem rujukan ini dan bahkan ada yang langsung berobat ke rumah sakit. Inilah yang menjadi persoalan, ketika langsung ke rumah sakit pasien tidak akan dilayani kecuali jika sudah mendapatkan rujukan dari pelayanan kesehatan primer, dengan pengecualian jika pasien JKN dalam kondisi gawat darurat akan tetap dilayani. Persoalan lain yang berhubungan dengan rujukan pelayanan kesehatan di era JKN ini adalah adanya kenyataan masih tingginya jumlah kasus-kasus penyakit yang seharusnya dapat dituntaskan di layanan primer dirujuk ke
fasilitas pelayanan
sekunder. Dengan kata lain, sering terjadi indikasi medis penyakit pasien sebenarnya masuk kategori 155 jenis penyakit yang mampu dilayani oleh dokter di fasilitas kesehatan pelayanan primer, namun dirujuk ke fasilitas kesehatan sekunder. Sehingga memberi dampak pada banyaknya rujukan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) tahun 2012 mengatur adanya rujukan berjenjang dan menetapkan ada dua jenis rujukan yaitu rujukan medis dan rujukan
Universitas Sumatera Utara
kesehatan. Rujukan medis berkaitan dengan pengobatan dan pemulihan (pengiriman pasien, specimen, transfer pengetahuan). Rujukan kesehatan berkaitan dengan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan (sarana, teknologi dan operasional). Namun tidak mudah mengembangkan RS rujukan medis maupun kesehatan. Manajemen RS perlu mendukung sistem tersebut dengan infrastruktur dan sistem yang baik. Berbagai faktor yang mempengaruhi banyak rujukan pelayanan kesehatan di rumah sakit sekunder diantaranya adalah kompetensi dokter dan sarana prasarana yang belum mendukung.
Beberapa fasilitas kesehatan pelayanan primer tidak
memiliki tenaga kesehatan sesuai dengan apa yang diatur pada Permenkes Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas Pasal 16 ayat (3) bahwa jenis tenaga kesehatan di puskesmas paling sedikit terdiri dari: dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian. Selain itu kondisi fasilitas pelayanan juga dapat menjadi dasar bagi dokter untuk melakukan rujukan demi menjamin keberlangsungan penatalaksanaan dengan persetujuan pasien. Hasil penelitian sejenis yang variabelnya hampir sama dengan variabel penelitian ini adalah dari Misnaniarti (2013) tentang analisis kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta menyambut Universal Health Coverage.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Pemprov Sumsel akan tetap menjalankan peningkatan mutu dan jumlah pemberi pelayanan kesehatan guna mengatasi perilaku masyarakat yang lebih memilih berobat ke rumah sakit sehingga mengganggu sistem rujukan.
Universitas Sumatera Utara
Hasil penelitian di atas menjadi acuan dalam penelitian ini karena variabel yang dikaji memiliki kemiripan yaitu variabel ketersediaan sumber daya manusia (tenaga kesehatan dan non kesehatan) dan sarana prasarana/fasilitas kesehatan. Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tgk Abdullah Syafii Kabupaten Pidie. Rumah sakit ini tergolong kelas C dengan jumlah tempat tidur berturut-turut pada periode 2012-2014 adalah 72 tempat tidur, 99 tempat tidur, dan 185 tempat tidur. Jumlah tempat tidur terbanyak ada di Kelas III yaitu 95 tempat tidur. Pada umumnya pasien JKN masuk dalam kategori Kelas III, sehingga sering terjadi kekurangan tempat tidur. Ketika disarankan untuk menempati Kelas II atau I, pasien cenderung enggan karena berat dengan aturan penambahan biaya kamar. Hasil survey pendahuluan di rumah sakit ini, diperoleh data tingginya jumlah rujukan pelayanan kesehatan JKN dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (13 puskesmas) pada periode 2014 sebanyak 1.561 rujukan. Jumlah meningkat dibanding tahun sebelumnya (yaitu sebelum diberlakukannya program JKN oleh BPJS), sehingga jumlah tempat tidur yang ada tidak bisa mengimbangi jumlah pasien yang dirawat inap. Sebagian pasien menolak menggunakan kamar kelas II atau I karena adanya penambahan biaya kamar. Sehingga menunggu kamar kosong, ada beberapa pasien sementara ditempatkan di lorong ruang rawat inap. Dari 1.561 rujukan pelayanan kesehatan dari 13 puskesmas di Kabupaten Pidie pada periode 2014, yang dirujuk balik sebanyak 341 rujukan (21,84%). Pelayanan kesehatan yang dirujuk balik seperti kasus penyakit yang masuk ke dalam kategori 155 jenis penyakit yang
Universitas Sumatera Utara
mampu ditangani oleh puskesmas tapi karena keterbatasan dokter (ada puskesmas yang tidak memiliki dokter) dan kurangnya kemampuan dokter menangani maka terpaksa dirujuk ke rumah sakit. Juga pelayanan kesehatan seperti rongent, darah dan sampel penyakit terpaksa dirujuk karena keterbatasan sarana prasarana medis di puskesmas. Sedangkan yang dirujuk inap memberi dampak pada tingkat hunian kamar rawat inap (BOR) rumah sakit yang pada tahun 2012 sebesar 38,41% dan tahun 2013 sebesar 49,09% meningkat tajam menjadi 93,99% pada tahun 2014. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Humas,
diketahui bahwa
rujukan pelayanan kesehatan JKN dari fasilitas kesehatan tingkat I ke RSUD Tgk Abdullah Syafii Kabupaten Pidie, sebagian besar indikasi medisnya masuk dalam 155 jenis penyakit yang bisa ditangani fasilitas tingkat dasar (puskesmas). Hal ini karena puskesmas ternyata tidak sanggup memberikan pelayana kesehatan. Sehingga setelah proses pemberian pelayanan kesehatan lanjutan, pasien dirujuk balik ke puskesmas. Sedangkan rujukan pelayanan kesehatan yang indikasi medisnya memang bukan jenis penyakit yang mampu ditangani puskesmas akan langsung dirawat inap. Selanjutnya bila dibutuhkan pelayanan kesehatan yang melebihi kemampuan RSUD Tgk Abdullah Syafii Kabupaten Pidie, maka akan dirujuk lanjut ke rumah sakit kelas B. Hasil wawancara dengan 2 Kepala Puskesmas diperoleh informasi bahwa ada beberapa pelayanan kesehatan yang dirujuk ke rumah sakit yang masuk dalam kategori 155 penyakit yang harus ditangani di layanan primer. Hal ini diakibatkan oleh keterbatasan sarana medis di puskesmas seperti alat rontgen dan alat pemeriksaan darah belum ada. Hasil wawancara dengan 2 orang pasien rujukan
Universitas Sumatera Utara
bahwa sarana prasarana kesehatan yang tersedia di puskesmas memang masih terbatas sehingga sebagian pasien meminta dirujuk langsung ke rumah sakit. Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena rujukan pelayanan kesehatan JKN di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam penelitian dengan judul: Analisis Manajemen Rujukan Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tgk Abdullah Syafii Kabupaten Pidie Aceh.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah: 1. Bagaimana ketersediaan tenaga kesehatan, ketersediaan obat-obatan dan kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan di puskesmas terkait dengan meningkatnya rujukan pelayanan kesehatan JKN ke RSUD Tgk Abdullah Syafii Kabupaten Pidie Aceh. 2. Bagaimana manajemen rujukan pelayanan kesehatan JKN dari puskesmas di RSUD Tgk Abdullah Syafii Kabupaten Pidie Aceh?
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:
Universitas Sumatera Utara
1. Untuk menganalisis ketersediaan tenaga kesehatan, ketersediaan obat-obatan dan kelengkapan fasilitas kesehatan di Puskesmas terkait dengan rujukan pelayanan kesehatan JKN ke RSUD Tgk Abdullah Syafii Kabupaten Pidie Aceh. 2. Untuk menganalisis manajemen rujukan pelayanan kesehatan JKN dari puskesmas di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Abdullah Syafii Kabupaten Pidie Aceh.
1.4 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan antara lain: 1. Bagi Pendidikan Kesehatan Hasil penelitian ini memberikan gambaran bagi mahasiswa tentang manajemen rujukan pelayanan kesehatan JKN di rumah sakit. 2. Bagi BPJS, Rumah Sakit dan Puskesmas Hasil penelitian ini akan memberikan informasi guna upaya membenahi dan menyempurnakan manajemen rujukan pelayanan kesehatan BPJS. 3. Bagi Penelitian Selanjutnya Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, bahan referensi, masukan dan pertimbangan maupun perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian dengan topik bahasan yang sama tentunya dengan lingkup yang lebih luas.
Universitas Sumatera Utara
