18
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Kehamilan merupakan suatu proses yang dialami oleh wanita di seluruh dunia. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin, lamanya hamil (normal adalah 280 hari ( 40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi dalam 3 triwulan yaitu triwulan pertama dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan, triwulan kedua dimulai dari 4 bulan sampai 6 bulan, triwulan ketiga dari bulan 7 sampai 9 bulan (Prawirohardjo, 2006). Menurut WHO tahun 2011 Angka Kematian Ibu (AKI) di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia (29/100.000 kelahiran hidup), Thailand (48/100.000 KH), Vietnam (59/100.000 KH), serta Singapore (3/100.000 KH). Dibandingkan dengan negara-negara maju, angkanya sangat jauh berbeda seperti Australia (7/100.000 KH) dan Jepang (5/100.000 KH) (WHO, 2011). Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia saat ini tergolong masih cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain, padahal Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka kematian ibu (yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas) sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup, untuk angka kematian bayi tahun 2003-2007 sebesar 34 per 1.000 KH. Angka ini masih
1
19
cukup tinggi apalagi jika dibandingkan dengan negara–negara tetangga (Kemenkes, 2014). Angka Kematian Ibu (AKI) juga menjadi salah satu indikator penting dari derajat kesehatan masyarakat. AKI mengacu pada jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitivitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan ( Dinkes Provsu, 2013). AKI di Sumatera Utara pada tahun 2007 yaitu 275 per 100.000 KH dan pada tahun 2012 sebanyak 106 per 100.000 KH sedangkan AKB pada tahun 2007 terdapat sebanyak 26 AKB per 1.000 KH dan pada tahun 2012 terdapat AKB sebanya 8 per 1.000 KH (Dinkes Provsu, 2013). Terdapat beberapa kab/kota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki Angka Kematian Ibu (AKI) yang tinggi dibandingkan daerah lain, salah satu kab/kota yang memiliki jumlah kematian ibu yang tinggi di Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota PadangSidimpuan dimana pada tahun 2013 tercatat 7 orang ibu meninggal dari 4.698 KH, angka kematian bayi (AKB) di PadangSidimpuan 28 orang.
20
Berdasarkan Laporan Rutin Program Kesehatan Ibu Dinas Kesehatan Provinsi Tahun 2012, penyebab kematian ibu di Indonesia masih didominasi oleh perdarahan (32%) dan hipertensi dalam kehamilan (25%), diikuti oleh infeksi (5%), partus lama (5%), dan abortus (1%), selain penyebab obstetrik, kematian ibu juga disebabkan oleh penyebab lain-lain (non obstetrik) sebesar 32% ( Kemenkes, 2012). Kasus kematian ibu ini dapat dicegah jika setiap ibu hamil melakukan pemeriksaan kesehatan rutin ketika mengalami kehamilan melalui pelayanan antenatal. Pemeriksaan kehamilan (antenatal care) merupakan kunjungan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama hamil yang sesuai dengan pedoman pelayanan antenatal care yang ditentukan. Kunjungan antenatal care merupakan kunjungan ibu hamil ke bidan atau ke dokter sedini mungkin semenjak ia merasa dirinya hamil untuk mendapatkan pelayanan/asuhan antenatal. Pada setiap kunjungan pemeriksaan ibu hamil (antenatal care) petugas mengumpulkan dan menganalisis data mengenai kondisi ibu melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik untuk mendapatkan diagnosis kehamilan intra uterin, serta ada tidaknya masalah atau komplikasi (Depkes RI, 2009). Pelayanan pemeriksaan kesehatan ketika masa kehamilan menjadi suatu bagian yang penting untuk menurunkan Angka Kematian Ibu yang saat ini masih tinggi di Indonesia. Pelayanan kesehatan ibu hamil diwujudkan melalui pemberian pelayanan antenatal sekurang-kurangnya 4 kali selama masa kehamilan, dengan distribusi waktu minimal 1 kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), minimal 1 kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan minimal 2 kali pada
21
trimester ketiga (usia kehamilan 24minggu - lahir). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin, berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan dini komplikasi kehamilan (Kemenkes, 2014). Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator Cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal care pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal care sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan ( Kemenkes, 2014). Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan untuk semakin mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat hingga ke pelosok desa, termasuk untuk meningkatkan cakupan pelayanan antenatal. Dari segi sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan, hingga bulan Desember 2013, tercatat terdapat 9.655 Puskesmas di seluruh Indonesia. Dengan demikian rasio Puskesmas terhadap 30.000 penduduk sudah melampaui rasio ideal 1:30.000 penduduk. Sampai dengan tahun 2013, tercatat terdapat 54.731 Poskesdes yang beroperasi dan 280.225 Posyandu di Indonesia ( Kemenkes, 2013).
22
Upaya meningkatkan cakupan pelayanan antenatal care juga makin diperkuat dengan adanya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sejak tahun 2010 dan diluncurkannya Jaminan Persalinan (Jampersal) sejak tahun 2011, dimana keduanya saling bersinergi. Semakin kuatnya kerja sama dan sinergi berbagai program yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk sektor swasta diharapkan dapat mendorong tercapainya target cakupan pelayanan antenatal. Data Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013 menunjukkan bahwa cakupan K4 di Indonesia pada tahun 2011 sebesar 88,27% dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 90,18% sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan kembali menjadi 86,85% padahal Kementerian Kesehatan RI memberikan target cakupan K4 sebesar 90%. Penurunan angka cakupan K4 di Indonesia akan meningkatkan resiko kenaikan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi ( AKB) ( Kemenkes, 2014). Rendahnya cakupan K4 di Indonesia tidak terlepas dari rendahnya cakupan K4 di 21 provinsi dengan cakupan kurang dari 90% yang menjadi target Kementerian Kesehatan RI. Salah satu provinsi yang memiliki cakupan K4 terendah ke 12 di Indonesia yaitu Provinsi Sumatera Utara dengan cakupan hanya sebesar 84,26% sedangkan cakupan K1 di Provinsi Sumatera Utara yaitu 91,55 % ( Kemenkes, 2014). Masih rendahnya pemanfaatan pelayanan antenatal care sebagai tempat pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor. McKinlay (1972) dalam Muzaham ( 1995) mengidentifikasikan 6 faktor yang memengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan yakni faktor ekonomi, sosiodemografi, psikologi sosial, sosial,
23
budaya dan organisasional. Menurut Yanagisawa (2004), jarak tempat tinggal pasien sangat memengaruhi pemanfaatan pelayanan. Menurut Ai Yeyeh (2009) bahwa salah satu faktor yang mendukung dalam kunjungan antenatal care adalah lokasi fasilitas kesehatan yang meliputi sarana dan prasarana kesehatan dan kemudahan dalam mencapai sarana kesehatan tersebut. Sarana dan prasarana kesehatan meliputi seberapa banyak fasilitas-fasilitas kesehatan, konseling maupun pusat-pusat informasi bagi individu/masyarakat. Kemudahan berarti bagaimana kemudahan untuk mencapai sarana kesehatan tersebut termasuk biaya, waktu/lama pengobatan, dan juga hambatan budaya seperti malu mengalami penyakit tertentu jika diketahui masyarakat (Notoatmojo, 2010). Lokasi yang mudah terjangkau dan tersedianya fasilitas yang memadai akan memberi kemudahan bagi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya dan bisa melaksanakan antenatal care sehingga jika terdapat keadaan gawat darurat dapat segera ditangani. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Sarminah tahun 2012 di Papua dari faktor predisposisi yang berhubungan dengan kunjungan ANC yaitu umur, pendidikan, pekerjaan, paritas, jarak kehamilan, penghasilan, kondisi ibu hamil, hanya penghasilan keluarga yang bermakna secara statistic terhadap kunjungan ANC. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Mardiah di Jember (2013) yang menganalisis faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan ANC meliputi pengetahuan, sikap, kepercayaan, ketersediaan pelayanan kesehatan, sementara itu hasil penelitian Pongsi Bidang (2013) menunjukkan bahwa dari 8 variabel yang
24
diteliti terdapat 3 variabel yang berhubungan dengan kunjungan antenatal care yaitu pengetahuan, sikap, dan ketersediaan transportasi Menurut Agnes (2005) bahwa dukungan suami merupakan hal yang tidak dapat diabaikan dalam perubahan perilaku ibu hamil. Suami perlu memberikan penjelasan dan pengajaran pada ibu untuk memeriksa kehamilan minimal 4 kali selama kehamilan. Dukungan suami akan memberikan kontribusi yang besar dalam tercapainya kunjungan K4 dan meminimalkan resiko yang terjadi selama kehamilan dan persalinan. Dukungan dari petugas puskesmas juga merupakan salah satu faktor penting dalam perilaku kesehatan misalnya kunjungan K-4. Apabila seorang ibu telah mendapat penjelasan tentang pemeriksaan kehamilan yang benar dari petugas kesehatan maka ibu tersebut pasti mencoba menerapkannya, akan tetapi karena lingkungannya belum ada yang menerapkan, maka ibu tersebut menjadi asing dan bukan tidak mungkin ibu tidak mau melakukan ke petugas kesehatan untuk memeriksa kehamilannya. Penelitian Mpembeni et al (2010) menemukan bahwa wanita yang tinggal kurang dari 5 km dari fasilitas kesehatan lebih mungkin untuk merujuk ke fasilitas kesehatan daripada mereka yang tinggal lebih dari 5 km. Data laporan Dinas Kesehatan Kota Padang Sidimpuan pada tahun 2013 menunjukkan bahwa Puskesmas Padang Matinggi menjadi salah satu puskesmas dengan cakupan K1 dan K4 terendah di Kota Padang Sidimpuan dengan cakupan K1 hanya sebesar 73% dan cakupan ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu
25
95%. Sedangkan cakupan K4 sebesar 64% belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 90% (Puskesmas Padang Matinggi Kota Padangsidempuan, 2013). Hasil survei awal yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh bahwa dari 10 orang yang diwanwancarai oleh peneliti terdapat 4 orang ibu yang tidak melakukan pemeriksaan kehamilan dengan rincian sebanyak 2 orang yang tidak pernah melakukan pemeriksaan kehamilan, sebanyak 4 orang telah memeriksakan kehamilan sebanyak 1 kali hingga kehamilan memasuki tri semester ketiga, hal ini terjadi karena kehamilan adalah hal biasa yang akan dihadapi oleh setiap wanita sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan khusus, terutama pada ibu yang sudah memiliki lebih dari 2 orang anak, suami juga tidak mendukung untuk melakukan pemeriksaan kehamilan sejak awal karena ibu dalam kondisi sehat. Ibu- ibu hamil tersebut belum mengetahui tanda-tanda bahaya pada kehamilan dan tanda-tanda persalinan serta tenaga kesehatan yang tidak menganjurkan waktu untuk memeriksakan kesehatan ibu hamil. Terdapat 2 orang informan yang dilakukan wawancara menyatakan melakukan pemeriksaan kehamilan dengan lengkap (melakukan kunjungan K-1 dan K-4) selama kehamilannya karena suami dan keluarga yang terus mengingatkan ibu untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin dan tenaga kesehatan yang terus mengingatkan ibu dan keluarga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Keluarga lebih mendukung ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada orang tua dan melakukan pengobatan dengan dedauanan jika terdapat permasalahan pada kesehatan ibu hamil, akibatnya membuat ibu-ibu tersebut malas untuk memeriksakan kehamilannya (ANC) ke Puskesmas atau Bidan Desa.
26
Selain itu bidan desa jarang berada di tempatnya karena mereka pada umumnya tidak tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Selatan dan jarang untuk mengingatkan ibu hamil dan keluarga untuk melakukan pemeriksaan kembali. Dukungan keluarga ibu hamil (suami maupun orang tua atau mertua) masih sangat kurang, hal ini dapat dilihat dari keluarga yang tidak pernah mengingatkan ibu untuk memeriksakan kehamilannya kecuali jika ada keluhan, apalagi memberikan biaya kepada ibu untuk pergi ke Puskesmas atau mengantar ibu untuk pergi ke Bidan Desa. Lokasi fasilitas kesehatan juga menjadi faktor yang mempengaruhi ibu hamil tidak melakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan, dimana lokasi fasilitas kesehatan tersebut sulit dijangkau oleh ibu hamil dan keluarga karena tidak mempunyai kendaraan sendiri untuk
melakukan
kunjungan
ke
Puskesmas
Padang
Matinggi
Kecamatan
Padangsidimpuan Selatan serta jika terjadi hujan maka jalan akan sulit dijangkau sehingga ibu hamil lebih mementingkan untuk melakukan pemeriksaan kepada wanita yang dituakan saja atau sama sekali tidak melakukan pemeriksaan kehamilan.
1.2 Permasalahan Masih rendahnya cakupan K1 (73%) dan K4 (64%) di Wilayah kerja Puskesmas Padang Matinggi Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.
1.3 Tujuan Penelitian Untuk menganalisis faktor yang berhubungan dengan kunjungan antenatal care di Puskesmas Padang Matinggi Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan di Kota Padang Sidimpuan Tahun 2015.
27
1.4 Hipotesis Ada hubungan umur, pendidikan, paritas, pendapatan, pengetahuan ibu hamil, sikap ibu hamil, lokasi fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, dukungan suami, sikap petugas kesehatan dan keterpaparan media dengan kunjungan antenatalcare di Puskesmas Padang Matinggi Kota Padang Sidempuan.
1.5 Manfaat Penelitian 1) Sebagai masukan bagi Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan dalam upaya untuk meningkatkan kuantitas standar ANC. 2) Sebagai masukan atau informasi bagi Puskesmas Padang Matinggi Kota Padang Sidempuan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan ANC.
