BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia khususnya perbankan syariah mulai berkembang dengan pesat sejak tahun 1999 yaitu setelah berlakunya Undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (Wiroso, 2011: 1). Undang-undang ini mengijinkan lembaga perbankan menggunakan sistem bagi hasil, bahkan memungkinkan bank untuk menggunakan dual system, yaitu beroperasi dengan sistem bunga dan sistem bagi hasil, sebagaimana telah banyak dipraktekkan oleh beberapa bank di Indonesia. Dengan demikian, dikeluarkannya Undang-undang nomor 10 tahun 1998 disebut sebagai angin segar bagi dunia perbankan, khususnya perbankan syariah di Indonesia. Bank syariah mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan syariah yang mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil. Undangundang tersebut menjadi acuan bagi perbankan syariah untuk menjalankan kegiatan usahanya. Setelah sekian lama bank syariah beroperasi di Indonesia masih banyak masyarakat umum yang belum mengenal dengan baik dan jelas apa sebenarnya fungsi, peran dan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Syariah hanyalah sebuah prinsip atau sistem yang sesuai dengan aturan-aturan atau anjuran-anjuran Islam. Bank syariah mempunyai sistem
1
2
operasi dimana tidak mengandalkan bunga. Produk dan kegiatan operasional bank syariah dikembangkan dengan berlandaskan syariah yang bersumber pada Al-Qur’an dan Al- Hadist. Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia adalah BPR Syariah. BPR Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang bergerak di bidang perbankan yang menerapkan sistem ekonomi Islam dalam kegiatan operasionalnya. BPR Syariah tidak jauh berbeda dengan BPR konvensional, perbedaan yang mendasar terletak pada konsep dasar kegiatan operasionalnya. BPR konvensional menerapkan sistem bunga dalam pembagian keuntungan, sedangkan BPR Syariah tidak menerapkan sistem bunga (riba) tetapi menerapkan sistem bagi hasil dalam pembagian hasil usahanya. Saat ini seperangkat aturan yang mengatur tentang perlakuan akuntansi bagi transaksi-transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah telah dikeluarkan, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah tahun 2002. Pernyataan ini bertujuan untuk
mengatur perlakuan akuntansi meliputi pengakuan, pengukuran,
penyajian, dan pengungkapan atau transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah. Peraturan berdasarkan PSAK No. 59 ini menjadi pedoman bagi perbankan syariah dalam menjalankan kegiatannya dan telah menjadi standar perlakuan akuntansi tentang perbankan syariah di Indonesia. Pernyataan yang diterapkan oleh Bank Umum Syariah (BUS), kantor cabang syariah bank konvensional (UUS) dan BPR Syariah ini memberikan pengakuan yang lebih tegas mengenai operasional bank syariah.
3
Prinsip syariah yang berlaku pada BPR Syariah terdiri atas transaksi pendanaan (tabungan dan deposito) dan transaksi pembiayaan (pinjaman). Menurut sifat penggunaanya pembiayaan pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Yang termasuk dalam pembiayaan produktif adalah mudharabah dan musyarakah sedangkan murabahah sendiri termasuk dalam pembiayaan konsumtif (Antonio, 2004). Pembiayaan konsumtif merupakan bagian dari pembiayaan mikro, kelebihan pada usaha mikro adalah apabila masyarakat dapat meningkatkan performance maka keuntungan akan didapatkan. Dalam transaksi pembiayaan BPR Syariah memberikan pembiayaan dengan sistem sewa, bagi hasil ataupun jual beli. Pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme jual beli umumnya ada empat jenis yaitu murabahah, ijarah, salam dan istishna. Sistem jual beli yang menjadi produk unggulan dan banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan murabahah. Umumnya perbankan syariah telah menggunakan murabahah sebagai instrumen pembiayaan (financing) yang utama. Murabahah adalah salah satu metode investasi terpenting dalam bank Islam karena merupakan investasi jangka pendek yang menguntungkan dan dengan resiko yang kecil. Murabahah hakikatnya adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati, kesepakatan tersebut dalam istilah perbankan Islam disebut dengan akad, pada saat awal akad ada kesepakatan harga jual dan keuntungan yang disepakati. Akad dimaksudkan agar pada saat pelaksanaan kegiatan usaha dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati diawal. Murabahah
4
dalam Islam pada dasarnya berati penjualan, yang membedakan dengan penjualan lain adalah bahwa dalam murabahah diberitahukan secara jelas berapa nilai pokok barang dan berapa keuntungan yang dibebankan. Dalam sistem jual beli murabahah diperlukan adanya kepercayaan dan kemitraan yang baik. Ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan murabahah, karena menurut Wiroso (2005: 133) pada kenyataannya nasabah sering melakukan ingkar
janji, walaupun yang bersangkutan mempunyai
kemampuan untuk membayar kewajibannya. Dengan semakin berkembangnya perbankan syariah, maka bank syariah mempunyai peluang besar dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yaitu sebagai sarana untuk menyediakan pembiayaan dan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh nasabah berdasarkan sistem jual beli yang bebas riba, sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Widodo (2009) membuktikan bahwa masih terjadi ketidaksesuaian pada penyajian potongan pelunasan dan besarnya margin murabahah. Selain itu ditemukan bahwa bank memberikan surat kuasa pada nasabah dalam proses realisasi pembiayaan murabahah sehingga dapat merugikan pihak bank. Prapansyah (2008) membuktikan bahwa ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah dengan tidak membayar angsuran atau hutanghutangnya. Taufiqi (2011) membuktikan bahwa adanya laporan keuangan yang tidak transparan.
5
Hal tersebut diatas melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut, namun dengan fokus yang berbeda. Yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari subjek dan objek yang diteliti. Subjek pada penelitian ini adalah PT. BPR Syariah Karya Mugi Sentosa, sedangkan pada penelitian terdahulu adalah bank syariah. Objek pada penelitian ini adalah sistem jual beli murabahah untuk pembiayaan konsumtif. Selain itu pada penelitian ini juga menilai perlakuan akuntansi pada pembiayaan murabahah konsumtif. Berdasarkan latar belakang diatas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap salah satu produk pada PT. BPR Syariah Karya Mugi Sentosa, yaitu mekanisme pembiayaan dengan sistem jual beli murabahah untuk pembiayaan konsumtif. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah
konsumtif yang
dilaksanakan di PT. BPR Syariah Karya Mugi Sentosa? 2. Bagaimana perlakuan akuntansi murabahah untuk pembiayaan konsumtif pada PT. BPR Syariah Karya Mugi Sentosa? 1.3 Tujuan Penelitian Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:
6
1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah konsumtif yang dilaksanakan di PT. BPR Syariah Karya Mugi Sentosa. 2. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi murabahah untuk pembiayaan konsumtif pada PT. BPR Syariah Karya Mugi Sentosa. 1.4 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian pada penelitian ini adalah: 1. Kontribusi Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi terkait dengan sistem pembiayaan murabahah konsumtif dan perlakuan akuntansi murabahah
untuk pembiayaan konsumtif
pada PT. BPR
Syariah Karya Mugi Sentosa. 2. Kontribusi Teoretis Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai perbankan syariah khususnya tentang pembiayaan murabahah konsumtif dan perlakuan akuntansinya. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan serta dapat memperkaya kepustakaan untuk peneliti sejenis di masa yang akan datang. 1.5 Ruang Lingkup Penelitian Mengingat banyaknya produk yang ditawarkan oleh PT. BPR Syariah dan terbatasnya waktu, maka ruang lingkup dari penelitian ini terdiri atas subjek dan objek yang akan diteliti. Subjek dari penelitian ini adalah Direktur sebagai informan yang akan memberikan data-data dari PT. BPR Syariah Karya Mugi Sentosa dan objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pembiayaan
7
murabahah konsumtif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis sistem pembiayaan murabahah konsumtif dan perlakuan akuntansi yang telah diterapkan oleh PT. BPR Syariah Karya Mugi Sentosa.
