SIPD Kota Surakarta Tahun 2015
BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Bappeda Kota Surakarta sebagai bagian integral dari pemerintah Kota Surakarta mempunyai tugas pokok pada perencanaan pembangunan daerah yang dapat dijadikan acuan bagi seluruh instansi di bawah pemerintah Kota Surakarta dan masyarakat pada umumnya. Wewenang perencanaan yang lebih besar dimiliki oleh Bappeda karena adanya otonomi daerah dimana masing-masing daerah diberi kesempatan yang lebih besar untuk menentukan arah dan strategi pembangunan sesuai dengan kondisi sumber daya masing-masing daerah sehingga dapat terwujud kesejahteraan dan kenyamanan bagi seluruh warganya. Dalam rangka mencapai masa depan yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi Kota Surakarta yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025, Badan Perencanaan Daerah Kota Surakarta menetapkan Visi dan Misinya sebagai berikut: VISI "TERWUJUDNYA
PERENCANAAN
DAERAH
YANG
VISIONER,
DEMOKRATIS, TERPADU, DINAMIS DAN BERKELANJUTAN YANG DAPAT MENJADI ACUAN BAGI INSTANSI PEMERINTAH KOTA, INSTANSI VERTIKAL DAN MASYARAKAT ". Misi Guna mewujudkan Visi Badan Perencanaan Daerah Kota Surakarta ditetapkan Misi sebagai berikut :
Bappeda Kota Surakarta
1
SIPD Kota Surakarta Tahun 2015
Menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek secara demokratis dan berkeadilan.
Meningkatkan
kapasitas
insitusi
perencanaan
yang kredibel
dan
professional.
Meningkatkan keserasian perencanaan pembangunan daerah lintas sektoral, lintas wilayah melalui kerjasama dan partisipasi masyarakat. Sesuai dengan visi dan misi di atas, Bappeda mempunyai tanggungjawab
dalam membuat perencanaan pembangunan Kota Surakarta dengan cermat dan berkelanjutan melalui langkah-langkah yang sistematis. Tahapan proses pembangunan daerah mencakup aspek perencanaan, eksekusi, pengendalian dan evaluasi, serta tindakan perbaikan melalui proses umpan-balik sehingga membentuk sebuah siklus yang berjalan terus-menerus secara berkelanjutan yang dilaksanakan secara sinergis oleh Bappeda bersama SKPD-SKPD lainnya agar dapat
tercapai
hasil-hasil
yang dapat
meningkatkan
kesejahteraan
dan
kenyamanan warga masyarakat. Pengukuran hasil-hasil pembangunan adalah salah satu langkah dalam proses pembangunan yang merupakan bagian dari langkah pengendalian dan evaluasi. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan khususnya pasal 12 mewajibkan dilakukan pengukuran berdasarkan indicator dan sasaran kinerja. Dengan melakukan pengukuran, hasil-hasil yang telah dicapai dapat dijadikan feedback untuk perbaikan langkah selanjutnya. Langkah-langkah seperti ini sesuai dengan konsep Plan, Do, Check, Action atau PDCA dalam ilmu manajemen yang banyak digunakan sebagai pedoman dalam membuat perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Jika program-program pembangunan berikutnya dilaksanankan tanpa memperhatikan data dan informasi tentang hasil-hasil yang sudah dicapai dari tahun-tahun sebelumnya, maka kemungkinan besar programprogram lanjutan tersebut menjadi salah sasaran atau tidak efektif mencapai hasil
Bappeda Kota Surakarta
2
SIPD Kota Surakarta Tahun 2015
yang ditargetkan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 31 disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka mendukung penyediaan data dan informasi hasil-hasil pembangunan, maka dilakukan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan database yang dikemas dalam bentuk Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD). SIPD adalah suatu system pengelolaan data dan informasi profil daerah untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan analisis kinerja pembangunan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pengembangan data dan informasi profil daerah, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daerah, komunikasi data dan informasi antar daerah, dan antara daerah dengan pusat. SIPD merupakan salah satu program kegiatan yang diberlakukan secara nasional. Kegiatan ini, berorientasi pada upaya penggatian database perencanaan lingkup provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi program bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. SIPD pada dasarnya memiliki nilai yang sangat strategis bagi kepentingan Pusat dan Daerah, apabila keseluruhan aspek data yang telah ditetapkan dapat dipenuhi. Karena didalamnya, SIPD berisi data-data mendasar yang mampu memberikan gambaran (profile) kondisi suatu daerah, Sehingga berbagai potensi daerah yang ada, dapat dikembangkan lebih lanjut ke arah yang lebih tepat dalam rangka mendukung eksistensi daerah yang bersangkutan.
Bappeda Kota Surakarta
3
SIPD Kota Surakarta Tahun 2015
B. Dasar Hukum Dasar hokum penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kota Surakarta ini adalah sebagai berikut: a. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Visi Dan Misi Kota Surakarta. b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013. i. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Surakarta Tahun 20052025. j. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015.
Bappeda Kota Surakarta
4
SIPD Kota Surakarta Tahun 2015
C. Tujuan, Sasaran dan Manfaat Tujuan dari kegiatan Penyusunan SIPD adalah: 1.
Menyediakan dukungan data dan informasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan, baik di daerah maupun di pusat.
2.
Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk membangun pola kerja berbasis data dan informasi.
3.
Membangun database profil daerah Kota Surakarta yang mengambarkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Surakarta
4.
Mengembangkan sistem informasi pengelolaan database profil daerah.
Sasaran kegiatan Penyusunan Profil Daerah adalah: 1.
Meningkatnya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
2.
Tersedianya data dan informasi secara cepat dan mudah bagi pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan di daerah.
3.
Terbangunnya sistem informasi database profil daerah.
4.
Terlaksananya manajemen pengelolaan database profil daerah yang baik dan akurat.
Manfaat kegiatan Penyusunan Profil Daerah adalah: 1.
Sebagai bahan acuan dalam menentukan sektor unggulan daerah dan menentukan program-program strategis daerah.
2.
Sebagai bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
3.
Sebagai bahan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pembangunan daerah.
Bappeda Kota Surakarta
5
SIPD Kota Surakarta Tahun 2015
Mencermati tujuan, sasaran dan manfaat kegiatan SIPD tersebut, maka tidak hanya pusat yang akan diuntungkan, namun daerah secara langsung juga sangat diuntungkan. Bersama data dan informasi, maka penyusunan perencanaan pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota, dapat lebih akurat dan mendekati kebutuhan riil masyarakat. Oleh Karena itu, Bappeda Kota Surakarta sebagai instansi yang mengkoordinir kegiatan SIPD, berkewajiban untuk mengembangkan system ini lebih lanjut secara implementatif teknis, sehingga berbagai tujuan dan sasaran yang akan dicapai dapat direalisasikan secara optimal. Hal ini yang mendasari penyusunan buku profit daerah Kota Surakarta. Pembangunan daerah Kota Surakarta akan terlaksana dengan baik, terarah dan sinergis jika didukung dengan perencanaan yang matang dan profesional.
D. Metodologi dan Lingkup Kompilasi Data Konten utama kegiatan ini adalah pengolahan (kompilasi) data menjadi informasi dalam bentuk tabel, grafik, maupun peta spasial yang diharapkan berguna untuk mendukung pengambilan keputusan. Untuk mendapatkan hasil yang valid, diperlukan kerjasama dari seluruh SKPD di Kota Surakarta dalam penyediaan data yang valid dan akurat dan juga kecamatan dalam memilih metode-metode untuk mengolah data sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat. Data yang akan dikompilasi (diolah) sehingga menjadi informasi yang akan dicantumkan dalam buku Sistem Informasi Profil Daerah Surakarta Tahun 2015 terdiri dari delapan kelompok, yaitu: 1) Data Umum mencakup data geografi dan pemerintahan, demografi penduduk 2) Data sosial budaya mencakup, pendidikan, kesehatan, agama, dan kesejahteraan sosial. 3) Sumber daya alam (SDA) mencakup pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, peternakan, perkebunan; pertambangan dan energy; lingkungan hidup, tata ruang & pertanahan.
Bappeda Kota Surakarta
6
SIPD Kota Surakarta Tahun 2015
4) Data infrastruktur mencakup perumahan dan permukiman; pekerjaan umum; pariwisata, pos, telekomunikasi & informatika; perhubungan, dan transportasi. 5) Data Ekonomi mencakup industri, perdagangan, koperasi, usaha, dan investasi; dan BUMD, Perbankan daerah dan Lembaga Keuangan Daerah 6) Data Keuangan Daerah mencakup pengelolaan asset / barang daerah; produk
domestik
regional
bruto
(PDRB),
APBD,
pajak,
dana
perimbangan, PAD, Pinjaman daerah, retribusi daerah. 7) Data politik, hukum & keamanan mencakup politik dalam negeri & pengawasan; hukum; keamanan dan ketertiban masyarakat 8) Data insidensial mencakup pengungsi, bencana alam, penyakit menular, pencurian ikan; pembakaran hutan; dan pencuri dan penyelundupan kayu
Bappeda Kota Surakarta
7
