BUPATI BANJAR KATA PENGANTAR Seraya mengucap Puji syukur ke hadirat Allah SWT, dimana berkat segala rahmat, karunia-Nya jualah segala tugas yang Kami emban selama ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Orientasi penyelenggaraan pembangunan yang berkembang saat sekarang menghendaki adanya arah dan sasaran yang jelas untuk dijadikan target pencapaian. Oleh karenanya dimunculkan istilah pemanfaatan segenap sumber daya, guna mencapai kinerja yang ditetapkan sebelumnya terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga ke daerah. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar tahun 2015 merupakan kewajiban setiap daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Hal ini dimaksudkan agar prinsip perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan potensi daerah. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat aktif dan turut berperan dalam proses penyusunan RKPD 2015 ini terutama kepada pihak DPRD Kabupaten Banjar, Para Akademisi, Seluruh SKPD, Unsur Masyarakat sehingga dokumen perencanaan ini dapat diselesaikan.
Kita berharap dokumen ini dapat menjadi acuan untuk penyelenggaraan pembangunan terutama bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan juga awal dalam menyusun RAPBD 2015, sehingga konsep pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan secara menyeluruh.
Martapura,
Mei 2014
BUPATI BANJAR
PANGERAN H. KHAIRUL SALEH
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Hubungan Antar Dokumen 1.4 Sistematika Dokumen RKPD 1.5 Maksud dan Tujuan BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2.3 Permasalahan Pembangunan
Hal. i iii iv 1 1 2 5 7 9 10 10 51 113
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
120
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2 Prioritas Pembangunan
126 126 136
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
159
BAB VI PENUTUP
160
120 123
DAFTAR TABEL 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33
Skema Alur Penyusunan RKPD Hubungan Antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya Kedudukan RKPD Kabupaten Banjar Diantara Dokumen Perencanaan Lainnya Luas Wilayah Kabupaten Banjar Menurut Kecamatan Tahun 2012 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar ADH Konstan Tahun 2011 – 2013 Struktur Perekonomian Kabupaten Banjar ADH Berlaku Tahun 2011 – 2013 PDRB per Kapita Kabupaten Banjar Tahun 2009 – 2013 Produksi Pertanian Kabupaten Banjar Tahun 2008-2012 Populasi ternak besar, ternak kecil, unggas dan aneka ternak Produksi Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2008-2012 Gini Rasio Angka melek huruf, Angka rata-rata lama sekolah, APM, dan APK di Kabupaten Banjar Tahun 2009 s/d 2013 Angka usia harapan hidup di Kabupaten Banjar Tahun 2009 s/d Tahun 2013 Sarana dan Prasarana Bidang Kesehatan Jumlah akseptor di Kabupaten Banjar Tahun 2009-2012 Data Angka Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2007-2011 Kesempatan Kerja di Kabupaten Banjar Tahun 2011-2013 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjar Tahun 2008-2012 Jumlah Group/ Gedung Kesenian dan Club/ Gedung Olahraga di Kabupaten Banjar Jumlah Sarana dan Prasarana serta Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Banjar Tahun 2009-2013 Data Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun 2011 Mutu Pendidikan di Kabupaten Banjar Tahun 2009-2013 Keadaan Sekolah Agama di Kabupaten Banjar Tahun 2013 Jumlah Volume Sampah yang dapat ditangani Data luasan bukaan tambang batubara dari tahun 2009 s/d tahun 2013 Jumlah Luasan Lahan yang di Tata Reklamasi Tambang Batubara Tahun 2009-2013 Jumlah Luasan Lahan yang Telah di Revigetasi Tambang Batubara Tahun 2009-2013 Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Banjar Tahun 2012 Data Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dari tahun 2009-2013 Persebaran Lahan Kritis dan Sangat Kritis di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Perkembangan Luas Kegiatan Rehabilitasi Lahan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Jumlah Titik Panas di Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2009 – 2013 Fasilitas Jalan dan Jembatan di Kabupaten Banjar Tahun 2009-2013 Prosentase Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar Menurut Agama dan Keyakinan Tahun 2013 Jumlah tempat ibadah di Kabupaten Banjar Koperasi dan UKM di Kabupaten Banjar Tahun 2009 s/d 2013
Hal. 2 6 7 10 13 14 14 15 16 17 18 19 20 20 21 21 22 22 23 24 26 26 28 29 30 30 30 31 32 32 33 34 35 37 38 41
2.34 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banjar Tahun 2009-2013 2.35 Jumlah Anggota DPRD Perempuan di Kabupaten Banjar 2.36 Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten BanjarTahun 2009 s/d 2013 2.37 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita di Kabupaten Banjar Tahun 2010 s/d 2012 2.38 Rata-Rata Nilai Tukar Petani di Kabupaten Banjar Tahun 2012 s/d 2013 2.39 Fasilitas Perbankan Umum di Kabupaten Banjar Tahun 2010. 2.40 Faslitas Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Banjar Tahun 2010 2.41 Data Ketersediaan Air Bersih di Kabupaten Banjar Tahun 2013 3.1 PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2009-2013 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar ADH Konstan Tahun 2011 – 2013 3.3 Struktur Perekonomian Kabupaten Banjar ADH Berlaku Tahun 2011 – 2013 3.4 PDRB per Kapita Kabupaten Banjar Tahun 2009 – 2013 3.5 Kebijakan dan Sasaran Belanja
41 42 44 46 46 49 50 50 120 121 122 122 124
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Guna menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran sering kali ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat menjadi persoalan serius bagi masyarakat yang sudah berperan aktif dalam kegiatan perencanaan melalui musrenbang. Oleh karenanya sangat penting keberadaan dokumen rencana kerja yang dibuat setiap tahun sesuai dengan tahapan perencanaan yang telah diatur. Dokumen dimaksud disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD tersebut diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2011. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RKPD merupakan Pedoman bagi SKPD untuk menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dan untuk menyusun RKA SKPD Tahun 2015. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2014 merujuk pada dokumen– dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2015, RPJP Provinsi, RPJM Provinsi dan RKPD Provinsi Tahun 2015 terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2015. Penetapan program prioritas yang tertuang dalam RKPD 2015 berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM yang didukung oleh penguatan ekonomi masyarakat melalui fasilitasi dan pelayanan yang lebih optimal dari birokrasi pemerintahan serta mempertahankan pencapaian di bidang pendidikan dan kesehatan dan ketersediaan infrastruktur. Penyusunan RKPD tahun 2015 dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun
perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Sedangkan proses top-down antara lain diimplementasikan dalam bentuk Dedicated Program. Gambar 1.1: Skema Alur Penyusunan RKPD
1.2.
Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 30/Tahun 2011/tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014; 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 2); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun
2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01); 26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar 2011-2015; 1.3.
Hubungan Antar Dokumen Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-SKPD, (4) RKPD dan (5) Renja-SKPD.Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi
rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut : Gambar 1.2: Hubungan Antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya
Sumber : Undang-undang No. 25 tahun 2004 Mengacu pada Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut : RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah. RKPD ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap SKPD RKPD ini nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja SKPD. Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 ini harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional Tahun 2015, RKPD Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2015, RPJM Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015, Renstra SKPD Tahun 2011-2015, serta Renja SKPD Tahun 2015. Selain itu kedudukan RKPD Kabupaten tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 1.3 seperti di bawah ini. Gambar 1.3: KEDUDUKAN RKPD KABUPATEN BANJAR DIANTARA DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
Sumber : Undang-undang No. 25 tahun 2004 1.4.
Sistematika Dokumen RKPD RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.
1.3. Hubungan Antar Dokumen Berisi tentang hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJP Provinsi, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten. 1.4. Sistematika Dokumen RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya. 1.5. Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. BAB II. EVALUASI HASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah Berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Berisi uraian umum permasalahan pembangunan daerah, isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD. BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN. Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indicator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP Nasional, RKPD Provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Berisi tentang perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD. 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015 Berisi gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang Diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2015. BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2015. BAB VI. PENUTUP 1.5.
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD adalah untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Banjar dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat. Adupan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2015 adalah sebagai: 1. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Banjar dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2015; 2. Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2015; 3. Pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renja-SKPD; dan 4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi a. Karakteristik Wilayah Kabupaten Banjar terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Selatan, berada pada 114° 30' 20" dan 115° 33' 37" Bujur Timur serta 2° 49' 55" dan 3° 43' 38 Lintang Selatan. Luas wilayahnya 4.668,50 Km 2 atau sekitar 12,20 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administrasi, Kabupaten Banjar berbatasan dengan: 1. Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di sebelah Utara; 2. Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu di sebelah Timur; 3. Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru di sebelah Selatan, dan; 4. Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin di sebelah Barat. Berdasarkan data Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2013, Kabupaten Banjar terbagi ke dalam 20 wilayah Kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Aranio yaitu 1.166,35 Km² (24,98 %), dan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Martapura Timur, yaitu 29,99 Km² (0,64 %). Adapun rincian data luas wilayah Kabupaten Banjar menurut kecamatan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini. Tabel 2.1. : Luas Wilayah Kabupaten Banjar Menurut Kecamatan Tahun 2013 No.
Kecamatan
Jumlah Desa
Kelurahan
Luas Wilayah (Km2)
Persentase
1.
Aluh-Aluh
19
0
82,48
1,77
2.
Beruntung Baru
12
0
61,42
1,32
3.
Gambut
12
2
129,30
2,77
4.
Kertak Hanyar
10
3
45,83
0,98
5.
Tatah Makmur
13
0
35,47
0,76
6.
Sungai Tabuk
20
1
147,30
3,16
7.
Martapura
19
7
42,03
0,90
8.
Martapura Timur
20
0
29,99
0,64
9.
Martapura Barat
13
0
149,38
3,20
No.
Kecamatan
Jumlah Desa
Kelurahan
Luas Wilayah (Km2)
Persentase
10.
Astambul
22
0
216,50
4,64
11.
Karang Intan
26
0
215,35
4,61
12.
Aranio
12
0
1.166,35
24,98
13.
Sungai Pinang
11
0
458,65
9,82
14.
Paramasan
4
0
560,85
12,01
15.
Pengaron
12
0
433,25
9,28
16.
Sambung Makmur
7
0
134,65
2,88
17.
Mataraman
15
0
148,40
3,18
18.
Simpang Empat
15
0
243,34
5,21
19.
Telaga Bauntung
4
0
158,00
3,38
20.
Cintapuri Darussalam
11
0
222,71
4,77
Jumlah
277
13
4.668,50
100,00
Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi dan Geofisika Banjarbaru pada tahun 2012, suhu udara di Kabupaten Banjar rata-rata berkisar antara 22,3°C sampai 32,8°C. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan Mei (32,8°C) dan suhu minimum terjadi pada bulan Juni dan Juli (22,3°C). Selain itu, sebagai daerah tropis maka kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar 40,0 % sampai 100,0 %, dengan kelembaban maksimum pada bulan Pebruari, Maret, April, Oktober, Nopember dan Desember serta minimum pada bulan September. Curah hujan bulanan berkisar antara 54,4 – 554,3 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret, yaitu 554,3 mm, dan yang terendah terjadi pada bulan Mei, yaitu 54,4 mm. Hari hujannya 263 hari dengan hari hujan terbanyak pada bulan Maret yaitu 27 hari. Tekanan udara berkisar antara 1.008,2 mb - 1.014,8 mb. Sedangkan kecepatan angin, setiap bulannya berkisar antara 2 - 16 knot. Penyinaran dengan intensitas tertinggi terjadi pada bulan Mei dan September, yaitu 4,83 % dan terendah pada bulan Desember yaitu sekitar 2,17 %. Ketinggian wilayah Kabupaten Banjar berkisar antara 0 – 1,878 meter dari permukaan laut (dpl), dimana 35 % berada di ketinggian 0-7 m dpl, 55,54% ada pada ketinggian 50 – 300 m dpl, sisanya 9,45 % lebih dari 300 m dpl. Rendahnya letak Kabupaten Banjar dari permukaan laut menyebabkan aliran air pada permukaan tanah menjadi kurang lancar. Akibatnya sebagian wilayah selalu tergenang (29,93 %) sebagian lagi (0,58 %) tergenang secara periodik. Pada umumnya tanah di wilayah ini bertekstur halus (77,62 %) yaitu meliputi tanah liat, berlempung, berpasir dan berdebu. Sementara 14,93% bertekstur sedang yaitu jenis lempung, berdebu, liat berpasir, sisanya 5,39% bertekstur kasar yaitu pasir berlempung, pasir berdebu.
Kedalaman efektif tanahnya sebagian besar lebih besar dari 90 cm (66,45 %), sementara kedalaman 60 – 90 cm meliputi 18,77 %, dan 30 – 60 cm hanya 14,83 %. Menurut peta tanah eksplorasi Tahun 1981 skala 1 : 1.000.000 dari Lembaga Penelitian Bogor di wilayah Kabupaten Banjar dijumpai jenis tanah; tanah organosol, gleihumus dengan bahan induk bahan aluvial dan fisiografi dataran meliputi 3,72 %. Tanah komplek podsolik merah kuning dan laterit dengan bahan induk batuan baku dengan fisiografi dataran meliputi 14,29 %. Tanah latosol dengan bahan induk batuan beku dan fisiografi instrusi meliputi 24,84 %. Tanah komplek podsolik merah kuning, latosol dengan batu induk endapan dan metamorf meliputi 28,57 %. b. Kependudukan Perkembangan penduduk Kabupaten Banjar tahun 2005 tercatat sebanyak 464.148 jiwa, sedangkan hasil sensus penduduk pada tahun 2013 menunjukan angka sebanyak 516.663 jiwa, ini berarti terjadi peningkatan rata-rata sebesar 1,8 % per tahun. Persoalan yang dihadapi pada bidang kependudukan terutama distribusi penduduk yang tidak merata, hal ini sangat dirasakan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat antara lain pelayanan dalam bidang pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur. Sejauh ini upaya yang dilakukan dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat seperti pemekaran kecamatan dan peningkatan fasilitas hingga ke tingkat desa. Berdasarkan data kepadatan penduduk Kabupaten Banjar, maka tingkat kepadatan rata-rata adalah sebesar 337 jiwa/km dengan kepadatan tertinggi berada pada Kecamatan Martapura Kota yaitu sebesar 2.193 jiwa/km, sedangkan kepadatan terendah berada pada Kecamatan Paramasan yaitu sebesar 6 jiwa/km. Sementara itu penduduk menurut suku yang mendiami wilayah Kabupaten Banjar bagian terbesar adalah Suku Banjar sekitar 87,81%, Suku Jawa sekitar 7,24%, Suku Madura sekitar 3,17%, Suku Bukit sekitar 0,42% dan Suku Sunda sekitar 0,29%. 2.1.2. Kesejahteraan Masyarakat o Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar periode 2011 – 2013, secara umum semua sektor tumbuh positif yaitu berkisar antara 1,08% sampai 8,75%. Walaupun kinerja sektor pertambangan ditahun 2012 ini mengalami perlambatan (khususnya pertambangan batubara), namun demikian pertumbuhan ekonomi kabupaten banjar ditahun 2012 masih
mengalami peningkatan, yaitu dari 6,21 persen menjadi 6,33 persen. Kondisi ini terjadi karena ditopang oleh kinerja sektor pertanian yang meningkat cukup pesat tahun 2012 yaitu tumbuh 6,68 persen. Peningkatan yang signifikan pada sektor pertaninan tersebut merupakan sumbangan dari sub sektor tabama yang tumbuh 8,41 persen, dimana pada tahun 2012 ini terjadi lonjakan produksi padi yang signifikan. Namun demikian diperkirakan terjadi perlambatan pertumbuhan ditahun 2013, dengan pertumbuhan sekitar 4,54 persen. Hal ini terjadi karena belum pulihnya kinerja dari sektor pertambangan, selain itu ditambah lagi dengan terjadinya perlambatan pertumbuhan disektor pertanian karena terjadinya penurunan luas panen dan produktifitas padi selama 2013. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar tiap sektor dapat dilihat pada tabel 2.2. Tabel 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar ADH Konstan Tahun 2011 – 2013
No
Sektor
2011
2012*)
1 Pertanian 4,81 6,68 2 Pertambangan & Penggalian 5,83 4,23 3 lndustri Pengolahan 5,34 5,08 4 Listrik & Air Bersih 6,26 6,21 5 Bangunan/Konstruksi 5,39 6,43 6 Perdagangan, Restoran & Hotel 7,04 7,36 7 Pengangkutan & Komunikasi 6,33 6,24 8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 8,27 6,03 9 Jasa-jasa 8,75 7,55 Pertumbuhan PDRB 6,21 6,33 Sumber : PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2011-2012 & Perkiraan 2013
2013**) 1,08 1,50 5,03 6,61 7,03 7,20 6,04 7,86 8,02 4,54
Struktur Perekonomian Konstribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Banjar yang sebelumnya selalu menempati peringkat pertama, sejak tahun 2010 tergeser posisinya oleh sektor perdagangan. Pada tahun 2012, sektor perdagangan memberikan konstribusi terbesar yaitu sebesar 24,21% dengan nominal sebesar 2,08 trilyun rupiah. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 yang sharenya mencapai 23,67% dengan nominal 1,83 trilyun rupiah. Sub sektor yang sangat menunjang penciptaan PDRB sektor ini adalah sub sektor perdagangan besar dan eceran, dimana konstribusi sub sektor ini sekitar 21,29 %. Sedangkan untuk sub sektor lainnya yakni restoran/rumah makan dan perhotelan memberikan konstribusi masing-masing hanya sebesar 2,88 % dan 0,04 % saja. Sedangkan ditahun 2013 sektor perdagangan ini diperkirakan akan memberikan share sekitar 25,14 %. Struktur perekonomian regional Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel 2.3.
Tabel 2.3. Struktur Perekonomian Kabupaten Banjar ADH Berlaku Tahun 2011 – 2013
No
Sektor
2011
2012*)
2013**)
1 2 3 4 5 6 7 8
Pertanian 22,10 22,34 21,79 Pertambangan & Penggalian 20,53 19,68 18,47 lndustri Pengolahan 5,83 5,79 5,87 Listrik & Air Bersih 0,75 0,73 0,72 Bangunan 6,11 6,00 6,07 Perdagangan, Restoran & Hotel 23,67 24,21 25,14 Pengangkutan & Komunikasi 5,57 5,59 5,69 Keuangan, Persewaan & Jasa 4,18 4,12 4,26 Perusahaan 9 Jasa-jasa 11,26 11,55 11,99 Total PDRB 100,00 100,00 100,00 Sumber : PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2011-2012 & Perkiraan 2013 PDRB Perkapita Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar pada tahun 2009 – 2013 berdasarkan harga berlaku dan harga konstan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut. Tabel 2.4. PDRB per Kapita Kabupaten Banjar Tahun 2009 – 2013 Harga Berlaku
Harga Konstan PDRB PDRB Tahun Pertumbuhan per kapita Pertumbuhan per kapita (%) (Ribuan (%) (Ribuan Rp.) Rp.) 2009 12.352 13,86 6.415 4,09 2010 13.634 10,38 6.568 2,38 2011 14.939 9,57 6.877 4,72 2012*) 16.373 9,60 7.181 4,42 2013**) 17.572 7,32 7.376 2,72 Sumber : PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2011-2012 & Perkiraan 2013 Pada tahun 2012, PDRB per kapita di Kabupaten Banjar baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan mengalami peningkatan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 16,373 juta rupiah atau naik sebesar 9,60% dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 14,94 juta. Sedangkan atas dasar harga konstan, PDRB per kapita tahun 2012 sebesar 7,181 juta rupiah atau naik sebesar 4,42% dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk tahun 2013, diperkirakan PDRB per Kapita Kabupaten Banjar mengalami perlambatan kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada
tahun 2012, PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan 9,60% sedangkan pada tahun 2013 diperkirakan hanya naik 7,32%. Ketahanan Pangan Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, kemananan dan kehalalannya. Berbagai program pembangunan bidang pertanian dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai swasembada pangan melalui sub sektor pertanian tanaman pangan, peternakan maupun perikanan. Data dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan menunjukkan bahwa produksi padi dari tahun 2008 s/d 2012 mengalami peningkatan sebesar 26,65 persen. Komoditi jagung dalam lima tahun ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2008 sebesar 680 ton menjadi 2.346 ton pada tahun 2012 atau terjadi kenaikan sebesar 245 persen, sedang kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar mengalami penurunan seperti yang digambarkan pada tabel 2.5 berikut. Tabel 2.5. Produksi Pertanian Kabupaten Banjar Tahun 2008-2012 Produksi ( Ton ) 2008 2009 2010 2011 1. Padi Sawah 200.285 219.678 195.986 220.633 2. Padi Ladang 24.599 32.532 25.419 24.173 3. Padi 224.884 252.209 221.405 244.804 4. Jagung 680 486 1.697 894 5. Kedelai 0 2 1 134 6. Kacang Tanah 5.966 6.868 4.616 5.384 7. Kacang Hijau 22 143 39 24 8. Ubi Kayu 2.734 3.438 2.460 2.802 9. Ubi Jalar 790 488 615 445 Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2013 No.
Komoditi
2012 253.436 31.393 284.829 2.346 5 5.526 34 3.660 365
Beberapa hasil produksi komoditas perkebunan yang cukup menonjol dalam lima tahun terakhir menunjukan peningkatan cukup signifikan kontribusinya dalam produksi pertanian secara luas. Berkaitan dengan
produksi ini maka karet sebagai komoditas perkebunan rakyat yang telah digeluti bertahun-tahun oleh masyarakat dan investor di bidang perkebunan menunjukan peningkatan yang cukup baik, sehingga merupakan komoditas unggulan. Meskipun sering juga terjadi fluktuasi akibat harga pasar karet yang tidak stabil, namun komoditas karet dapat dijadikan andalan dalam upaya mengembangkan ekonomi rakyat di Kabupaten Banjar mengingat luasnya perkebunan karet yang terus berkembang. Produktivitas komoditas karet di Kabupaten Banjar pada Tahun 2012 135.315 kwintal. Produksi peternakan sebagai salah satu komoditas yang memberikan sumbangan dalam menjamin ketersediaan pangan khususnya sumber protein hewani sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Oleh karena itu program penyebaran dan pengembangan ternak perlu terus ditingkatkan, sehingga harapan swasembada sapi potong ke depannya bisa tercapai. Data yang diperoleh dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan menunjukkan bahwa populasi ternak besar yang meliputi sapi, kerbau dan kuda dalam lima tahun ini ada kecenderungan mengalami penurunan. Populasi unggas khususnya ayam petelur dan pedaging setiap tahun mengalami peningkatan, sedang ayam buras terus mengalami penurunan selama lima tahun ini. Produksi peternakan khususnya daging secara keseluruhan mengalami kenaikan selama lima tahun ini, meskipun produksi daging sapi mengalami penurunan namun daging dari unggas mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Akan tetapi bila dihubungkan dengan kebutuhan akan daging sapi di Kabupaten Banjar masih terdapat kekurangan produksi daging sapi. Tabel 2.6. Populasi ternak besar, ternak kecil, unggas dan aneka ternak No. A.
B. C.
Jenis ternak Ternak besar: 1. Sapi 2. Kerbau 3. Kuda Ternak Kecil: 1. Kambing 2. Domba Unggas: 1. Ayam petelur
2008
2009
2010
2011
2012
17.212 1.397 578
17.340 1.435 435
17.072 1.342 192
17.533 3.955 44
19.606 4.333 26
10.384 11
10.415 12
12.969 12
15.415 -
16.647 -
227.254
273.000
343.276
2. Ayam pedaging
3.949.998
3.789.388
6.379.542
390.647 14.660.553
3. Ayam buras 4. Itik
1.486.718 384.584
837.552 204.316
652.245 244.983
379.269 13.450.50 6 1.557.327 305.963
Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2013
1.635.913 330.444
Produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Produksi perikanan di Kabupaten Banjar selama lima tahun masih di dominasi perikanan budidaya. Adapun produksi perikanan selama lima tahun ini mengalami peningkatan sangat pesat dari 30.601,80 ton pada tahun 2008 menjadi 60.644,9 ton pada tahun 2012. Tabel 2.7. Produksi Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2008-2012 Produksi Perikanan
Produksi (Ton) 2008
2009
2010
2011
2012
a. Budidaya
12.506,50
13.385,50
32.720,40
39.689,10
43.657,9
b. Tangkap
18.095,34
19.598,00
10.329,60
11.451,00
19.987
Jumlah
30.601,80
32.983,50
43.050,00
51.140,10
60.644,9
Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2013 Potensi perikanan di Kabupaten Banjar sampai dengan saat sekarang hanya sebagian yang masih dapat dikembangkan. Mencermati keperluan akan konsumsi penduduk terhadap protein hewani yang dapat dipenuhi dari sumber daya perikanan, menjadikan Kabupaten Banjar sebagai daerah yang sangat potensial untuk memenuhi keperluan dimaksud. Hal ini sebagaimana beberapa daerah yang dapat dikembangkan menjadi kawasan minapolitan dan pengembangan wilayah pesisir yang banyak memberi harapan bagi perkembangan perekonomian masyarakat di bidang perikanan. Wilayah pesisir merupakan daerah yang strategis untuk dikembangkan karena daerah ini merupakan peralihan antara ekosistem darat dan laut, memiliki potensi sumber daya pesisir, laut dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya (baik jenis maupun jumlahnya). Dengan kondisi strategis dan kekayaan sumber daya yang sangat besar tersebut, dapat memicu keinginan berbagai pihak terkait (stakeholder) seperti instansi Pemerintah, Dunia usaha/swasta dan masyarakat untuk meregulasi dan memanfaatkannya. Bidang kelautan dan perikanan merupakan salah satu bagian dari kegiatan yang berperan penting dalam penyediaan pangan dan gizi, penyumbang devisa melalui ekspor penciptaan dan peningkatan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama pembudidaya/nelayan. Lokasi yang menjadi andalan untuk perikanan tangkap adalah Kecamatan Aluh-aluh yang mempunyai wilayah pesisir satu-satunya di Kabupaten Banjar dengan luas perairan laut sebesar 34,99 Km dan panjang garis pantai/sungai 26,36 Km. Dari 19 desa di Kecamatan Aluh-Aluh
terdapat 12 Desa pantai/pesisir yang dikembangkan untuk potensi perikanan laut. Disamping potensi perikanan tangkap berupa kawasan pesisir sebagaimana dijelaskan di atas, Kabupaten Banjar juga memiliki kawasan minapolitan. Kawasan minapolitan di Kabupaten Banjar merupakan pengembangan kegiatan budidaya perikanan air tawar yang berada dan berbatasan langsung dengan Sungai Martapura dan Jalan Martapura Lama di sebelah utara, kemudian Kota Banjarbaru di sebelah Selatan, Kota Martapura di sebelah Timur dan Desa-desa pertanian di Kecamatan Martapura Barat dan Kecamatan Sungai Tabuk di sebelah Barat. Melihat kondisi demikian kawasan ini dikelilingi dan berbatasan langsung dengan jalur transportasi darat dan sungai, pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kegiatan pusat kota pemerintahan, jasa dan perdagangan serta kegiatan budidaya pertanian lahan basah. Ketimpangan Kemakmuran dan Pemerataan Pendapatan Ketimpangan kemakmuran dan kesenjangan pendapatan suatu daerah biasa diukur dengan menggunakan indikator angka ”gini ratio”. Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna, di mana semua nilai sama) hingga satu (ketimpangan sempurna, di mana satu orang menguasai semuanya dan yang lainnya nihil). Ketimpangan dikategorikan rendah apabila masuk dalam kisaran 0
Tahun
Gini Rasio Prov. KalSel
Kab. Banjar
2005
0,32
0,26
2006
0,31
0,29
2007
0,28
0,26
2008
0,25
0,24
2009
0,28
0,27
2010
0,27
0,27
2011
0,35
0,35
2012
0,36
0,33
Sumber : Data Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 o Kesejahteraan Sosial Pendidikan Perubahan paradigma pembangunan pada pembangunan manusia terus dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hal itu dapat dilihat dari komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menaikkan anggaran pendidikan sehingga dapat mencapai 20 persen dari total anggaran (APBD) tahun bersangkutan. Kinerja bidang pendidikan dapat terlihat dari data pada tabel 2.9 berikut. Tabel 2.9. Angka melek huruf, Angka rata-rata lama sekolah, APM, dan APK di Kabupaten Banjar Tahun 2009 s/d 2013 Tahun No. Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013 1. Angka Melek Huruf 96,02 96,03 96,06 96,37 97,10 2. Angka rata-rata lama 7,16 7,25 7,26 7,32 7,32 sekolah 3. Angka Partisipasi Murni - SD 95,12 98,50 98,50 96,74 96,71 - SMP 81,27 83,00 83,00 68,86 85,73 - SMA 74,92 75,60 75,60 54,63 85,73 4.
Angka Partisipasi Kasar - SD 115,73 119,50 119,50 - SMP 95,80 97,90 97,90 - SMA 61,78 72,45 72,45 Sumber : Data BPS Kabupaten Banjar Tahun 2013.
110,70 75,84 62,41
101,24 90,62 56,42
Kesehatan Angka usia harapan hidup penduduk Kabupaten Banjar menunjukkan peningkatan dari tahun 2009 adalah 64,04dan pada tahun 2013 mencapai 65,68. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Tabel 2.10. Angka usia harapan hidup di Kabupaten Banjar tahun 2009 s/d tahun 2013. No. 1.
Kesehatan Angka Usia Harapan Hidup
Tahun 2009 64,04
2010 64,62
2011 64,93
2012 65,25
2013 65,68
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2012 Pembangunan bidang kesehatan dapat dilaksanakan secara maksimal jika didukung oleh ketersediaan fasilitas pokok dan penunjang penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang kesehatan. Hal ini dirasakan sangat berpengaruh mengingat pada beberapa permasalahan yang telah disampaikan terdahulu seperti distribusi penduduk yang tidak merata dan luasnya cakupan pelayanan yang harus dilakukan memerlukan suatu upaya khusus untuk memberikan pelayanan publik termasuk di bidang kesehatan. Berikut data mengenai sarana dan prasarana kesehatan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Banjar pada tabel 2.11: Tabel 2.11. Sarana dan Prasarana Bidang Kesehatan Tahun No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 A. Fasilitas Kesehatan: 1. Rumah Sakit 3 3 3 3 2. Puskesmas Rawat Inap 3 3 4 4 4 3. Puskesmas 22 20 23 20 19 4. Puskesmas Pembantu 70 69 70 70 73 5. Puskesmas Keliling 27 24 80 93 25 6. Puskesdes 95 285 286 290 7. Posyandu 478 496 487 487 462 B. Tenaga Kesehatan 1. Paramedis dan Non Medis: 1. Dinas Kesehatan 49 33 50 63 75 2. Rumah Sakit 273 237 310 460 458 3. Gudang Farmasi 8 8 8 8 13 4. Puskesmas 592 621 516 516 5. Lainnya 5 5 5 2. Bidan Desa 241 278 254 254 288 3. Tenaga Kesehatan dan Spesialis : a. Dinas Kesehatan 2 3 5 6 6 b. Rumah Sakit 19 19 30 35 37 c. Puskesmas 36 50 45 46 60 Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2013 Program keluarga berencana di Kabupaten Banjar menunjukkan hasil yang menggembirakan, hal itu bisa dilihat dari data peserta KB aktif dan akseptor selama lima tahun ini menunjukan peningkatan yang cukup baik.
Gambaran dimaksud ditunjukkan pada terjadinya penambahan akseptor baru. Data mengenai jumlah akseptor termuat dalam tabel 2.15 di bawah ini, dimana pada tahun 2009 jumlah akseptor sebanyak 72.928 akseptor dengan akseptor baru sebanyak 22.838 akseptor, pada tahun 2012 jumlah akseptor aktif bertambah menjadi 83.501 akseptor dengan akseptor baru sebanyak 24.719 akseptor. Tabel 2.12. Jumlah akseptor di Kabupaten Banjar Tahun 2009 – 2012 Tahun No.
Akseptor 2009
2010
2011
2012
1.
Jumlah akseptoraktif
72.928
75.118
82.206
83.501
2.
Akseptor baru
22.838
25.031
27.013
24.719
Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2013 Kemiskinan Banyak program pemberdayaan telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dari pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Banjar yang setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.13 mengenai angka kemiskinan berikut: Tabel 2.13. Data Angka Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2007-2011 Tahun No.
Uraian 2007
2008
2009
2010
2011
1.
Jumlah Penduduk Miskin
19.986
17.756
18.177
16.983
16.438
2.
RT Sasaran
34.029
31.651
31.651
19.453
19.453
3.
% Penduduk Miskin
4,24
3,68
3,69
3,34
3,17
4.
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita Bln)
142.893
164.654
202.784
250.000
250.000
Sumber: BPS Kabupaten Banjar 2012 Kesempatan kerja Penurunan angka pengangguran di Kabupaten Banjar merupakan salah satu indikasi yang positif bahwa kegiatan perekonomian daerah berkembang
dengan baik. Gambaran tentang kesempatan kerja ini dapat digambarkan selama tahun 2011-2013 termuat pada tabel 2.14 berikut ini. Tabel 2.14. Kesempatan Kerja di Kabupaten Banjar Tahun 2011-2013 No. 1.
Kegiatan
Tahun 2008
2009
Tingkat Pengangguran 4,88 4,14 Terbuka (TPT) Sumber: BPS Kabupaten Banjar Tahun 2013.
2010
2011
2012
3,72
4,67
2,62
Penurunan angka pengangguran di Kabupaten Banjar dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti peningkatan kualitas pencari kerja, pembukaan kesempatan kerja melalui kegiatan investasi sektor swasta serta perbaikan berbagai infrastruktur yang menunjang kemajuan usaha perekonomian masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah Human Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup 3 (tiga) bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. Tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah oleh UNDP dibagi ke dalam tiga golongan yaitu: rendah (kurang dari 50), sedang/menengah bawah (5065,99), menengah atas (antara 66 - 79,99) dan tinggi (80 ke atas). Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan untuk wilayah Kabupaten Banjar, indeks pembangunan manusia yang telah dicapai pada tahun 2008 adalah 70,16 dan pada tahun 2012 telah mencapai 71,96. Hal ini menunjukkan satu perkembangan yang cukup baik dimana sesuai dengan kriteria dan tingkatan status pembangunan manusia menurut ukuran UNDP yang telah dirumuskan di atas dimana capaian pada tahun 2008 sampai dengan 2012 tersebut berada pada tingkatan status menengah atas antara 66 sampai dengan 79,99. Data historis yang telah dicapai dari tahun 2008-2012 tersebut secara rinci dimuat pada tabel 2.15. Tabel 2.15. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjar Tahun 2008-2012 No. 1. 2. 3.
Tahun 2008 2009 2010
IPM Kabupaten Banjar 70,16 70,52 70,94
IPM KalSel 68,72 69,30 69,92
4. 5.
70,44 71,09
2011 71,35 2012 71,96 Sumber: BPS Kabupaten Banjar Tahun 2013
Seni Budaya dan Olah Raga Kebudayaan menjadi identitas suatu daerah. Bagian terbesar penduduk yang ada di Kabupaten Banjar adalah etnis Banjar, serta etnis Dayak. Perkembangan kebudayaan dimaksud sangat ditentukan oleh interaksi tiga pilar utama yaitu: 1). nilai-nilai seni budaya yang berlaku di masyarakat; 2). kegiatan yang dilakukan oleh pemangku seni budaya atau tokoh adat; dan 3). peran pemerintah daerah. Terbentuknya Lembaga Adat dan Kekerabatan Kesultanan Banjar (LAKKB) menjadi pilar keempat guna membangun interaksi seni budaya Banjar. Pelestarian nilai-nilai budaya sangat perlu dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya melalui pagelaran seni, festival tari dan pertunjukan seni budaya lainnya, namun perlu dipadukan dengan bidang lainnya melalui kurikulum pendidikan, literatur atau buku yang menjadi rujukkan budaya Banjar sehingga pelestarian dan pengembangan seni budaya ini dapat berlangsung secara baik dan berakar di masyarakat. Pembangunan bidang kebudayaan ini diharapkan dapat menjadi satu kekuatan di masyarakat luas dalam pelestarian nilai-nilai luhur dalam perilaku kehidupan masyarakat dan menjadi satu modal kekuatan pembangunan. Pengembangan dan pelestarian seni budaya dan olah raga terus diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Banjar melalui pembinaan serta peran aktif dalam menyelenggaraan berbagai event/kegiatan kesenian khususnya kesenian daerah dan olah raga baik yang dilakukan di daerah maupun luar daerah. Perkembangan olah raga dapat dilihat dari jumlah klub olah raga yang terdaftar pada tahun 2012-2013 sebanyak 30 klub, dengan 21 gedung olah raga pada tahun 2012 menjadi 36 gedung olah raga pada tahun 2013 yang dibangun oleh pemerintah maupun masyarakat. Tabel. 2.16. Jumlah Klub/Gedung Olahraga di Kabupaten Banjar Uraian Klub Olah Raga
Jumlah 2012 30
2013 30
Gedung Olah Raga 21 36 Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kab.Banjar Tahun 2013
o Aspek Pelayanan Umum Ruang lingkup aspek pelayanan umum ini mencakup pelayanan dasar berupa pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sarana dan prasarana umum. Penyelenggaraan aspek pelayanan umum ini dimaksudkan untuk memberikan akses yang lebih baik kepada publik. Secara terinci pada bagian selanjutnya akan dijelaskan berupa eksisting dari beberapa bidang yang termasuk ke dalam aspek pelayanan umum ini sehingga memberikan gambaran keperluan dasar untuk disediakan pada periode pembangunan 5 tahun selanjutnya. Pelayanan Dasar 1. Pendidikan Pembangunan bidang pendidikan terus dipacu khususnya pendidikan dasar melalui program-program: peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pendidikan anak usia dini, Wajib Belajar (WAJAR) pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, serta program manajemen pelayanan pendidikan. Keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Banjar, periode 2005 – 2010 dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Rasio-Rasio Sekolah serta Guru pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana digambarkan pada tabel 2.17 berikut ini : Tabel 2.17. Jumlah Sarana dan Prasarana serta Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Banjar Tahun 2009-2013. No A.
Uraian Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Sekolah: SD Negeri SD Swasta SMP Negeri SMP Swasta SMA Negeri SMA Swasta SMK Negeri SMK Swasta Guru: SD Negeri SD Swasta SMP Negeri SMP Swasta
2009
2010
Tahun 2011
2012
2013
356 3 53 6 7 5 3 1
358 3 60 6 9 4 4 1
359 3 67 6 13 5 5 1
359 3 67 6 13 5 5 1
362 4 71 6 9 6 6 2
2.985 36 909 110
3.501 24 1.070 143
3.890 24 1.183 143
3.890 24 1.183 143
3.555 63 1.065 92
No
B.
C.
Uraian SMA Negeri SMA Swasta SMK Negeri SMK Swasta Mutu Pendidikan Dasar 1. Angka partisipasi sekolah 2. Ratio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah 3. Ratio guru/murid 4. Ratio guru/murid per kelas rata-rata 5. Ratio siswa/sekolah SD 6. Ratio siswa/kelas SD 7. Jumlah murid SD Negeri 8. Jumlah murid SD Swasta 9. Jumlah murid SMP Negeri 10. Jumlah murid SMP Swasta Mutu Pendidikan Menengah 1. Angka partisipasi sekolah 2. Ratio ketersediaan sekolah /penduduk usia sekolah 3. Ratio guru/murid : - Ratio guru/murid SMP - Ratio guru/murid SLTA 4. Ratio guru/murid per kelas rata-rata 5. Ratio siswa/sekolah SMP 6. Ratio siswa/sekolah SMA 7. Ratio siswa/kelas SMP 8. Ratio siswa/kelas SMA 9. Jumlah murid SMA Negeri 10. Jumlah murid SMA Swasta 11. Jumlah murid SMK Negeri 12. Jumlah murid SMK Swasta
2009 234 113 92 29
2010 260 100 130 27
Tahun 2011 355 100 144 27
95,12
99,69
99,72
99,72
96,71
0,007
0,006
0,008
0,008
0,008
0,076
0,069
0,087
0,086
0,084
226,01
204,35
264,86
219,60
224,35
137,00 21,84 45.512 301 7.049 1.058
152,85 24,36 46.045 317 8.835 974
117,57 18,44 51.499 319 10.782 990
119,09 22,24 51.507 320 10.790 1.057
121,14 21,77 46.036 416 10.970 1.442
81,27
82,75
90,26
90,26
85,73
0,0032
0,0044
0,0063
0,0062
0,0053
0,064 0,117
0,083 0,128
0,121 0,116
0,0062 0,084
0,0053 0,056
42,09
54.82
81,76
79,21
55,55
279,22 213,21 25 31 2.635 748 968 346
197,42 19,33 65 70 2.794 709 1.366 354
129,43 155,48 41 40 3.648 723 1.852 362
130,65 213,04 35 30 3.690 741 1.867 373
189,09 321,16
2012 355 100 144 27
2013 249 140 169 59
3.198 792 2.273 736
Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2013 Penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Kabupaten Banjar merupakan pilar utama dalam prioritas pembangunan daerah. Terkait erat dengan persoalan luas wilayah dan distribusi penduduk yang tidak merata menjadikan upaya peningkatan pelayanan pendidikan ini perlu dilakukan satu langkah percepatan. Sejak tahun 2009 pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD dapat direalisasikan. Pada tahun 2013 proporsi anggaran pendidikan sudah berkisar lebih dari 30% dari APBD Kabupaten Banjar.
Prioritas kegiatan di bidang pendidikan lebih ditekankan pada peningkatan fasilitas pendidikan baik di tingkat dasar maupun menengah. Termasuk dalam bagian ini adalah peningkatan mutu tenaga pendidik melalui peningkatan kompetensi guru sehingga secara bertahap dapat memenuhi standar pelayanan pendidikan. Tabel 2.18. Data Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun 2011 Sarana dan Prasarana Pendidikan
No
Kondisi Ruang Kelas (%) Baik
Rusak Ringan
Rusak Berat
1.
SD
86,00
4,00
10,00
2.
SLTP
78,26
19,00
2,74
3.
SLTA 85,28 10,00 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2013
4,72
Dengan adanya program-program seperti telah disebutkan di atas, kinerja yang dicapai Pemerintah Kabupaten Banjar pada jenjang Pendidikan Dasar hingga menengah cukup menggembirakan, dimana sampai pada tahun 2013 kondisi sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik diatas 80 persen kecuali pada jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama masih berkisar 78,26 persen. Hal ini menggambarkan perlunya meningkatkan prasarana pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, karena peserta didik lulusan SD kebanyakan melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi. Pada bidang pendidikan ini khususnya untuk tenaga pendidik diperlukan intevensi peningkatan kapasitas tenaga pendidik sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara nyata. Untuk penambahan tenaga pengajar perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar perlu dicermati dengan memperhatikan aspek distribusi dan penyebaran tenaga pengajar secara proporsional sesuai dengan kebutuhan guru sesuai bidang pendidikan pada masing-masing sekolah. Tabel 2.19. Mutu Pendidikan di Kabupaten Banjar Tahun 2009-2013 No. 1.
Uraian
Satuan
Tahun 2009
2010
2011
2012
2013
Angka Kelulusan: a.
SD/MI/SDLB
Persen
99,37
99,46
99,46
99,50
99,70
b.
SLTP/MTs/SMPLB
Persen
89,43
92,70
92,70
97,40
96,13
c.
SMU/MA/SMK/PLB
Persen
91,20
93,63
93,63
99,00
90,00
No. 2.
Uraian
Satuan
Tahun 2009
2010
2011
2012
2013
Angka Putus Sekolah: a. SD/MI/SDLB
Persen
1,7
1,6
1,6
0,62
0,30
b. SLTP/MTs/SMPLB
Persen
1,55
1,12
1,12
0,68
0,90
c. SMU/MA/SMK/PLB
Persen
1,82
1,79
1,79
2,40
0,50
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2013 Gambaran mengenai mutu pendidikan dapat dilihat dari beberapa hal meliputi angka kelulusan, angka putus sekolah termasuk prestasi yang dipakai oleh murid dalam berbagai lomba dan nilai kelulusan. Sejauh ini perkembangan prestasi yang dicapai belum terlalu banyak dan masih harus ditingkatkan. Sementara itu untuk tingkat kelulusan dari tahun 2009 untuk tingkat SD/MI/SDLB mencapai angka 99,37 % kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 99,70%, tingkat SLTP/MTs/SMPLB mencapai angka 89,43 % kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 96,13%, tingkat SMU/MA/SMK/PLB mencapai angka 91,20 % kemudian pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi 90,00%. Berdasarkan perkembangan angka kelulusan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kelulusan yang dicapai baik dari tingkat SD, SLTP maupun SLTA rata-rata meningkat namun untuk perkembangan selanjutnya perhatian lebih diarahkan kepada upaya kelulusan tingkat SLTA yang terjadi penurunan di tahun 2013. Sementara itu untuk angka putus sekolah untuk tingkat SD pada tahun 2009 sebesar 1,7 % dan pada tahun 2011 dapat diturunkan menjadi 0,6%. Sementara itu untuk angka putus sekolah untuk tingkat SLTP pada tahun 2009 sebesar 1,12 % dan pada tahun 2011 dapat diturunkan menjadi 0,68%. Sedangkan angka putus sekolah untuk tingkat SLTA pada tahun 2009 sebesar 1,82% dan pada tahun 2011 turun menjadi 1,79%. Penurunan angka putus sekolah tersebut terus diupayakan melalui partisipasi masyarakat yang lebih meningkat serta memahami akan pentingnya pendidikan bagi anak didik. Pembangunan pendidikan tidaklah bisa dipisahkan dari peran pendidikan agama dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Sebagai daerah agamis, maka pendidikan agama berbasis santri menjadi bagian penting yang ikut memberikan andilnya dalam upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa, mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Secara umum penyelenggaraan pendidikan agama di Kabupaten Banjar cukup meningkat dari tahun ke tahun walaupun masih terdapat beberapa fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan baik ringan
maupun rusak berat. Data sekolah, murid dan guru bidang pendidikan agama dapat dilihat pada tabel 2.20. berikut: Tabel 2.20. Keadaan sekolah agama di Kabupaten Banjar tahun 2013 No.
Tingkat Pendidikan
Sekolah
Jumlah Ruang Murid Kelas
Madrasah Ibtidaiyah Negeri 20 4.710 Swasta 85 11.152 Madrasah 3. Tsanawiyah Negeri 9 2.769 Swasta 45 5.150 4. Madrasah Aliyah Negeri 5 1.502 Swasta 22 2.756 Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2013
Guru
2.
195 528
400 1.137
100 197
231 770
53 98
138 454
2. Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan dapat dilaksanakan secara maksimal jika didukung oleh ketersediaan fasilitas pokok dan penunjang penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang kesehatan. Hal ini dirasakan sangat berpengaruh mengingat beberapa permasalahan yang telah disampaikan terdahulu, seperti distribusi penduduk yang tidak merata dan luasnya cakupan pelayanan yang harus dilakukan memerlukan suatu upaya khusus untuk memberikan pelayanan publik termasuk di bidang kesehatan. 3. Lingkungan Hidup Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang memerlukan dukungan dari semua pihak. Hal ini memerlukan optimalisasi Pengaturan kebijakan dan perlindungan serta pemanfaatan sumber daya alam agar tidak merusak lingkungan dan perlunya upayaupaya pemulihan dampak buruk akibat aktivitas pembangunan. Penanganan sampah Seiring dengan pertambahan penduduk yang terus meningkat produksi sampah terus meningkat pula. Produksi sampah Kota Martapura tahun 2012 kurang lebih 150 m3 per hari, selanjutnya tahun 2013 jumlah produksi sampah Kota Martapura yang dapat ditangani sebanyak 329 m3 per hari. Pengelolaan kebersihan di Kabupaten Banjar menghadapi banyak tekanan terutama akibat pertambahan jumlah penduduk
dan pola konsumsi yang semakin tinggi. Hal ini berakibat kepada bertambahnya permasalahan pelayanan publik yang dilaksanakan, seperti bertambahnya timbunan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen maupun konsumen. Tambahan lagi diperparah dengan masih dipertahankannya paradigma lama di dalam pengelolaan sampah yang masih mengandalkan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan; kesemuanya membutuhkan anggaran yang semakin besar dari waktu ke waktu. TPA yang sekarang ini berada di Desa Padang Panjang Kecamatan Karang Intan, luas keseluruhan 16,5 Ha dan sudah beroperasi dimulai tahun 2002 hingga sekarang. Secara sistematis berdasarkan mind map proses pengelolaan sampah di kabupaten banjar dilakukan mulai dari penyediaan tempat-tempat sampah di tempat-tempat umum, perkantoran, sekolah, dan pengadaan tempat pembuangan sampah sementara sampai ke tempat pembuangan akhir sampah hingga dilakukan proses daur ulang dan pemanfaatan menjadi gas metan. Bagian dari proses pengelolaan sampah adalah dilakukannya pemilahan sampah menjadi sampah organik dan anorganik. Dari jumlah sampah yang dapat dikelola atau diolah, terdiri dari 4.015 m3 untuk sampah organik dan 54.020 m3 untuk sampah anorganik. Sesuai dengan tahapan selanjutnya ada yang telah dimanfaatkan menjadi sumber energi. Setelah sampah diangkut ke TPA diolah menjadi gas metan dengan jumlah sampah 5.170,83 m3/bulan dapat menghasilkan energi listrik sebesar 5.000 watt (5 KvA) selama 12 jam/hari. Untuk menangani produksi sampah yang terus meningkat Pemerintah Kabupaten Banjar telah melakukan upaya-upaya seperti penambahan mobil dump truck, amrol dan kontainer untuk ditempatkan pada daerah-daerah yang padat penduduknya. Tabel 2.21. Jumlah Volume Sampah yang Dapat Ditangani No.
Tahun
Volume sampah yang ditangani
1. 2012 150 m3/hari 2. 2013 329 m3/hari Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2013 4. Pertambangan PerhatianPemerintah terhadap kelestarian lingkungan hidup ditunjukan melalui berbagai upaya, diantaranya dengan melakukan
pembinaan terhadap usaha pertambangan. Selama periode tahun 2009 sampai dengan 2013 pada luasan bukaan tambang seluas 2.449,5 hektar telah dilakukan kegiatan reklamasi 1.149,16 hektar dan revegetasi sebanyak 1.107,23 hektar. Tabel 2.22. Data luasan bukaan tambang batubara dari tahun 2009 s/d tahun 2013 No.
Jumlah (Ha)
Uraian
2009
2010
2011
2012
2013
1.
IUP KP
612,35
616,18
574,74
639,74
687,32
2.
PKP2B
148,92
1.408,92
1.558,73
1.513,16
1.762,18
2.021,27
2.025,1
2.133,47
2.152,9
2.449,5
Jumlah
Sumber: Dinas Pertambangan Kabupaten Banjar Tahun 2014 Dalam rangka melakukan pembinaan usaha pertambangan telah diterapkan pemulihan kondisi lahan terhadap kegiatan eksploitasi yang telah dilakukan. Usaha ini dijalankan sesuai dengan ketentuan yang mengatur perlunya pelestarian sumber daya alam terlebih terhadap lahan eks usaha pertambangan. Tabel 2.23. Jumlah Luasan Lahan yang di Tata Reklamasi Tambang Batubara Tahun 2009-2013 No
Uraian
Tahun (Hektar) 2009
2010
2011
2012
2013
1
IUP KP
218,81
240,6
270,4
283,4
325,76
2
PKP2B
610,15
670,5
690,7
792,4
823,4
828,96
911,1
961,1
1.075,8
1.149,16
Jumlah
Sumber : Dinas Pertambangan Kabupaten Banjar tahun 2014 Tabel 2.24. Jumlah Luasan Lahan yang Telah di Revigetasi Tambang Batubara Tahun 2009-2013 No 1
Uraian IUP KP
Tahun (Hektar) 2009
2010
2011
2012
2013
218,81
276,5
330,4 5
380,15
412,23
2
PKP2B
Jumlah
610,15
630,4
660,3
680,7
695
828,96
906,9
990,7 5
1.060,8 5
1.107,2 3
Sumber : Dinas Pertambangan Kabupaten Banjar tahun 2014 5. Kehutanan Pembangunan kehutanan tetap memerioritaskan peningkatan fungsi hutan melalui peningkatan kualitas hutan, sehinggga fungsi hutan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berperan sebagai penyangga kehidupan bagi masyarakat. Keberadaan kawasan hutan di Kabupaten Banjar memerlukan upaya pembinaan dan pengendalian sehingga dapat berfungsi maksimal sebagai penyangga kehidupan masyarakat. Data luas kawasan hutan pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 2.25. berikut: Tabel 2.25. Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Banjar Tahun 2012 No. Kawasan Hutan Luas (Ha) 1. Kawasan Lindung 43.667,25 2. Kawasan Hutan Produksi: 25.354,30 Terbatas 84.655,66 Tetap 2.100,48 Konversi 3. Kawasan Hutan Konservasi 97.1976,26 Jumlah 252.973,95 Sumber: Kabupaten Dalam Angka Kabupaten Banjar Tahun 2013 Menjaga kelestarian lingkungan menjadi satu upaya nyata yang harus dilakukan guna kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Salah satu hal yang sangat erat kaitannya dengan pelestarian lingkungan adalah keberadaan hutan yang harus mendapat perlindungan dalam perkembangan akhir-akhir ini, dimana menjadi satu hal yang mengkhawatirkan jika terjadi kerusakan hutan berdampak pada musibah berupa bencana banjir dan sebagainya. Dalam rangka menjaga kelestarian hutan, juga perlu dilakukan upaya penanaman khususnya pada lahan kritis. Data menunjukkan bahwa di Kabupaten Banjar terdapat cukup luas lahan kritis. Pada tahun 2008 terdapat 120.953 Ha lahan kritis dan pada tahun 2013 adalah seluas 118.250 Ha (kritis dan sangat kritis). Terhadap lahan kritis tersebut sudah semestinya dilakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Berikut mengenai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dari tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel 2.26 di bawah ini.
Tabel 2.26. Data kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dari tahun 2009 -2013. Tahun (Hektar)
Kegiatan
2011
Reboisasi (Ha)
2012
2013
525
2.235
1.721
-
-
-
Hutan Rakyat (Ha)
Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar Tahun 2013 Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, adalah dengan mengoptimalkan penurunan jumlah lahan kritis yang ada di Kabupaten Banjar. Melalui upaya ini diharapkan akan menjadi satu hal positip bagi generasi yang akan datang, mengingat keberadaan hutan yang mendatangkan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat terutama bagi iklim dan kondisi lingkungan hidup. Perkembangan luas lahan kritis yang ada di Kabupaten Banjar, secara sebaran terlihat pada tabel 2.27. Secara jelas terlihat betapa penting upaya untuk melakukan penanaman dan pemulihan dan peningkatan kondisi lahan yang telah menurun kondisinya. Tabel 2.27. Persebaran Lahan Kritis dan Sangat Kritis di Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 No. 1.
Uraian Di dalam Kawasan Hutan: Kritis (Ha) Agak Kritis (Ha) Potensial Kritis (Ha) Tidak Kritis Sangat Kritis
2.
Jumlah
95.460,5 65.297 2.603 7.015,3
Di luar Kawasan Hutan: Kritis (Ha)
15.473,7
Agak Kritis (Ha)
92.269,6
Potensial Kritis (Ha)
97.793,2
Tidak Kritis
68.331
Sangat Kritis
3.003,5
Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar Tahun 2013
Beberapa upaya nyata yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, dalam rangka memperbaiki kondisi kawasan hutan dan lahan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah dengan upaya rehabilitasi lahan. Adapun data yang berhasil dihimpun berkaitan dengan upaya rehabilitasi lahan ini, menjadi satu langkah yang sangat baik dan mencerminkan besarnya kepedulian Pemerintah dan Masyarakat terhadap perlunya menjaga kualitas lingkungan hidup. Tabel 2.28. Perkembangan Luas Kegiatan Rehabilitasi Lahan di Kabupaten Banjar Provinsi KalimantanSelatan. Dalam Luar No. Tahun Keterangan Kawasan Kawasan 1. 2011 243 Ha 282 APBD II (DAK) 2. 2012 987 Ha 1.248 APBD II (DAK), APBN APBD II (DAK), APBN, 3. 2013 1.400 Ha 321 Swadaya Masyarakat Jumlah Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar Tahun 2013 Disamping upaya rehabilitasi lahan, juga telah dilakukan reboisasi terhadap kawasan hutan pada beberapa lokasi yang ada di wilayah Kabupaten Banjar. Upaya reboisasi ini merupakan satu wujud nyata dari kesadaran Pemerintah dan Masyarakat terhadap arti penting dari keberadaan kawasan hutan yang menjadi paru-paru bumi, yang menjadi satu penyangga kehidupan dan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan masyarakat dalam satu daerah yang memiliki kawasan hutan. 6. Wilayah Rawan Bencana Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Rawan bencana merupakan satu kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu. Kabupaten Banjar merupakan daerah yang secara rutin menghadapi persoalan bencana berupa banjir, kebakaran hutan dan lahan. Secara periodik tahunan sebagian besar Kecamatan di Kabupaten Banjar mengalami kebanjiran.
Di samping musibah banjir, pada musim kemarau di Kabupaten Banjar juga menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Tercatat pada tahun 2005, tahun 2006 dan tahun 2011 Kabupaten Banjar terdapat titik panas terbanyak diantara 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini tentunya memerlukan satu perhatian khusus dalam penanganan permasalahan dimaksud. Berikut gambaran jumlah titik panas mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 sebagaimana termuat pada tabel 2.29 di bawah ini. Tabel 2.29. Jumlah Titik Panas di Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2009 – 2013 Tahun 2009
Jumlah Titik Panas Kabupaten Provinsi Banjar Kalimantan Selatan 215 1.258
% 17,10
2010
11
110
10,00
2011
217
1.282
16,93
2012
163
1.003
2013 68 486 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar 2013 7. Kualitas lingkungan hidup Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang berpengaruh terhadap alam itu sendiri, kesejahteraan manusia serta keberadaan mahluk hidup lain. Pentingnya persoalan lingkungan hidup ini, sehingga diperlukan suatu usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang merupakan upaya sistematik dan terpadu guna melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinyan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi berbagai aspek mulai dari perencanaan hingga pengawasan termasuk penegakkan hukum. Pencemaran udara yang terjadi di Kabupaten Banjar lebih banyak disebabkan oleh pemakaian bahan bakar oleh kendaraan yang bergerak. Sektor transportasi merupakan sumber utama pencemaran udara yang dominan khususnya kendaraan bermotor untuk transportasi darat. Untuk itulah diperlukan pengkajian agar parameter kebisingan rata-rata tidak melebihi dari standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Tingkat Kebisingan).
Selain itu untuk kualitas air agar tidak melebihi ambang baku mutu untuk TSS, BOD5, COD, Fenol dan Minyak/Lemak, raksa, Ecoli dan colifien. 8. Sarana dan Prasarana Umum Jalan dan Jembatan Pembangunan infrastruktur terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan mobilitas barang dari pusat-pusat produksi ke tempat konsumen. Data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar dari panjang jalan Kabupaten mencapai 721,73 Km pada tahun 2005 kondisi jalan cukup baik mencapai 98,88 Km, tahun 2006 meningkat menjadi 124,55 Km, tahun 2007 dan 2008 kondisi jalan yang baik mencapai 153,20 Km, sedang tahun 2009 menjadi 360,60 Km. Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2006 melaksanakan pembangunan infrastruktur berupa jalan desa mencapai 177,23 Km dari panjang jalan mencapai 1.132,14 Km dan tahun 2007 panjang jalan yang diperbaiki mencapai 102,00 Km, sedang tahun 2008 pembangunan yang dilaksanakan sepanjang 135,20 Km. Pembangunan infrastruktur jembatan terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjar yaitu tahun 2005 sebanyak 47 buah yang terdiri dari 1 buah jembatan kabupaten dan 46 buah jembatan desa, tahun 2006 sebanyak 56 buah yang terdiri dari 28 buah jembatan kabupaten dan 28 buah jembatan desa, tahun 2007 jembatan kabupaten sebanyak 11 buah dan 13 buah jembatan desa sedang pada tahun 2008 pembangunan jembatan sebanyak 22 buah yang terdiri dari 16 buah jembatan kabupaten dan 6 buah jembatan desa dan tahun 2009 pembangunan jembatan kabupaten sebanyak 72 buah dan jembatan desa sebanyak 10 buah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah benar-benar mempunyai komitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pengembang wilayahnya. Tabel. 2.30. Fasilitas Jalan dan Jembatan di Kabupaten Banjar Tahun 2009-2013 No.
1. 2.
Uraian Kegiatan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Kabupaten Pemeliharaan rutin Jalan Kabupaten
Volume Per Tahun Anggaran 2009
2010
2011
2012
2013
Panjang Ruas Jalan/ Jembatan
37,66
35,17
24,273
35,983
24,15
781,39 Km
96,92
115,50
116,07
123,017
71,13
781,39 Km
3. 4. 5.
Jembatan Kabupaten Perbaikan Jalan Poros Desa Jembatan Desa
16,00
8,00
461,72
91,63
10,00
32,00
17
16
23
292 Unit 1.132,14
4
3
5
590,00
Sumber: Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Banjar 2013 Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banjar khususnya jalan dan jembatan, dilaksanakan secara maksimal dengan memanfaatkan sumber pendanaan yang tersedia. Sebagaimana beberapa kali diungkapkan pada bagian terdahulu bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Banjar terdiri dari daerah rawa yang memerlukan perlakuan khusus dalam membangun infrastruktur berupa jalan. Di samping itu besarnya cakupan wilayah yang harus ditangani tentu saja memerlukan biaya yang cukup besar. Hingga tahun 2009 kondisi jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Banjar dimana hanya 63% dalam kondisi baik dan jembatan kabupaten hanya 69% dalam kondisi baik, sedangkan untuk kondisi jalan desa dimana hanya 45% dalam kondisi baik dan jembatan desa hanya 56% dalam kondisi baik. Dengan demikian maka jumlah penambahan panjang jalan dan jembatan hingga tahun 2009, terdiri dari jalan kabupaten yang dibangun sepanjang 747,58 Km, jalan desa yang dibangun sepanjang 1,132.14 Km, jembatan kabupaten yang dibangun sebanyak 290 unit, jembatan desa yang dibangun sebanyak 590 unit. Irigasi Kawasan Sub DAS Riam Kanan bagian terbesar berada di wilayah Kabupaten Banjar, kawasan ini dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat dalam bidang pertanian, perikanan, transportasi air, juga dimanfaatkan untuk energi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Ir. Pangeran M. Noor sejak tahun 1972 dan juga menjadi bahan baku pembuatan air mineral kemasan. Guna memaksimalkan potensi perairan yang dimiliki, diantaranya dioptimalkan untuk pengembangan jaringan irigasi guna mendukung upaya masyarakat di bidang pertanian dalam arti luas. Pembangunan saluran irigasi untuk mendukung pembangunan sektor pertanian khususnya swasembada beras terus dilakukan. Data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa rehabilitasi saluran irigasi tahun 2005 sepanjang 44.250 meter, pada tahun 2006 sepanjang 55.713 meter, tahun 2007 sepanjang 85.980 meter dan tahun 2008 sepanjang 94.780 meter sedang tahun 2009
sepanjang 33.281 meter. Selain itu pemerintah Kabupaten Banjar juga melaksanakan pembangunan /perbaikan tanggul. Tempat Ibadah Pembangunan kehidupan beragama dan budaya daerah merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Hal ini karena Kabupaten Banjar dengan suasana kehidupan yang religius memerlukan pembangunan yang mengedepankan peningkatan keagamaan dan sosial budaya. Oleh karena itu pembangunan keagamaan yang dilaksanakan harus mampu mengimbangi pembangunan fisik sehingga suasana religius tetap terjaga. Demikian pula dengan tetap terpeliharanya kerukunan internal umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah, terjalin dengan baik. Data tahun 2013 menunjukkan jumlah pemeluk agama dan keyakinan masing-masing meliputi Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Animisme. Mayoritas penduduk Kabupaten Banjar memeluk agama Islam, sekitar 99,61% dari penduduk Kabupaten Banjar. Kondisi demikian menjadikan agama dan budaya yang bernuansa keislaman mewarnai kehidupan sosial di masyarakat. Kota Martapura sendiri sebagai ibukota Kabupaten Banjar dijuluki Kota Serambi Mekah. Berikut jumlah dan prosentase penduduk menurut agama dan keyakinan di Kabupaten Banjar sebagaimana termuat pada Tabel 2.31. Tabel. 2.31. Prosentase Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar Menurut Agama dan Keyakinan Tahun 2013 No.
Agama dan Keyakinan
1.
Islam
2.
Jumlah Penduduk (Jiwa)
Prosentase (%)
486.641
99,61
Kristen Protestan
939
0,19
3.
Kristen Katolik
546
0,11
4.
Hindu
54
0,01
5.
Budha dan Animisme
359
0,07
Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2013 Permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan beragama adalah masih perlu meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama ke dalam kehidupan bermasyarakat.Secara substansial kehidupan beragama ditunjukkan dengan adanya pesan-pesan universal, seperti melawan kezaliman dan penindasan, menegakkan
keadilan, memberikan keselamatan, dan kedamaian. Dengan demikian, kehidupan beragama menjadi lebih santun, toleran, dan damai. Gambaran tentang peningkatan dan pengamalan ajaran agama tergambar dari data pertumbuhan tempat ibadah seperti pada tabel 2.32. Tabel. 2.32. Jumlah tempat ibadah di Kabupaten Banjar Tahun 2012 No. Tempat Ibadah 1. Masjid 336 2. Musholla 1.055 3. Gereja Protestan 4. Gereja Katolik 5. Pura 6. Vihara Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2013 Data tahun 2012 di Kabupaten Banjar untuk jumlah masjid adalah sebanyak 336 buah, sedangkan jumlah musholla/langgar sebanyak 1.055 buah. Penataan Ruang Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2012-2032, dijabarkan bahwa: 1. Kawsaan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri dari: a. Kawasan Hutan Lindung, tersebar di Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Gambut, Kecamatan Aranio, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamtan Sambung Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung dam Kecamatan Paramasan dengan luas kurang lebih 42.901 (empat puluh dua ribu sembilan ratus satu) hektar. b. Kawasan Resapan Air, Meliputi kawsan taman hutan raya, kawsan lindung di Pegunungan Meratus termasuk kawasan lindung geologi sekitar kawsan mata air. 2. Kawasan Perlindungan Setempat terdiri atas: a. Kawasan Sempadan Pantai; berada di sepanjang tepian pantai di Kecamatan Aluh-Aluh, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; dan
2. Daratan sepanjang tepi laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proposional terhadap bentuk dan kondisi pantai. b. Kawasan Sempadan Sungai; terdapat pada sepanjang sungai Martapura, Sungai Riam Kanan dna Singai Riam Kiwa di Kecamatan Aranio, Pengaron, Ssungai Pinang, Paramasan, Simpang Empat, Martapura Barat, Sungai Tabuk yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai. c. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk; terdapat di Kecamatan Karang Intan dan Kecamatan Aranio dengan sempadan danau/tangkapan air mencakup daratan sepanjang tepian danau/tangkapan air yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/tangkapan air antara 50 (lima puluh) sampai 100 (seratus) meter titik pasang tertinggi ke arah darat. d. Kawasan sekitar mata air; tersebar di kabupaten banjar, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan 2. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air. e. Kawasan Ruang Terbuka Hijau; tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar. f. Jalur hijau sepanjang sungai dan pantai; tersebar di seluruh Ibukota Kabupaten dan pusat Kecamatan dengan ketentuan sebagai kawasan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi penghijauan sepanjang pantai dan sungai. 3. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya terdiri atas: a. Kawasan Taman Hutan Raya; Kawasan Taman Hutan Raya adalah Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam terdapat di Kecamatan Aranio, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Mataraman, Sungai Pinang, Pengaron dengan luas kurang lebih 88.394 (delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat) hektar. b. Kawasan Pantai Berhutan Bakau; terdapat di Kecamatan AluhAluh dengan luas kurang lebih 481 (empat ratus delapan puluh satu) hektar. c. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, terdiri atas: a. Kawasan Hutan Pendidikan di Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Adam dengan luas kurang lebih 1.704 (seribu tujuh ratus empat) hektar; dan b. Kawasan Hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) dengan luas kurang lebih 3033 (tiga ribu tiga puluh tiga) hektar di
c. d. e. f.
Kecamatan Pengaron, Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Karang Intan. Kawasan Cagar Budaya suku dayak bukit di kawasan Pegunungan Meratus; Kawasan Cagar Budaya Banjar di Desa Telok Selong; Kawasan Cagar Budaya Banjar di Desa Pasayangan; Kawasan keagamaan yang tersebar di seluruh Kabupaten Banjar yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar sebagai tempat pengembangan pendidikan agama maupun tempat ibadah
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan, kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan dirinci menurut fungsi terdiri atas: a. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam; b. Hutan Lindung; c. Hutan Produksi Terbatas; d. Hutan Produksi Tetap; dan e. Hutan Produksi yang dapat dikonversi. 9. Pelayanan Penunjang Penanaman modal Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka Kabupaten Banjar memerlukan sejumlah dana dalam bentuk investasi. Berbagai permasalahan umum yang dihadapi dalam bidang investasi meliputi pelayanan birokrasi yang perlu ditingkatkan, di samping itu juga ketersediaan infrastruktur yang masih perlu dioptimalkan, serta informasi potensi investasi bagi investor yang dapat menjadi bahan pertimbangan yang layak bagi mereka untuk melakukan investasi. Informasi mengenai peluang investasi memerlukan koordinasi antar sektor, mengingat hal ini menyangkut banyak aspek. Berbagai aspek dimaksud meliputi aspek peruntukan ruang dan lahan, aspek perizinan, keamanan dan ketertiban, serta infrastruktur wilayah. Kabupaten Banjar dengan trend pertumbuhan investasi yang terus meningkat masih merupakan daerah yang menjanjikan bagi investor. Oleh karena itu kebijakan pembangunan perekonomian Kabupaten Banjar hendaknya dapat memacu pertumbuhan investasi tersebut dengan membuat regulasi dan pra kondisi yang dapat memancing masuknya investasi.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM ) Data koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa Jumlah koperasi pada tahun 2009 adalah sebanyak 209 buah dan tahun 2013 menjadi 227 buah. Sedangkan koperasi yang aktif pada Tahun 2009 adalah sebanyak 105 buah dan Tahun 2013 menjadi 136 buah. Hal ini menunjukkan bahwa dari jumlah koperasi yang ada masih tetap menjadi salah satu kekuatan perekonomian di daerah. Jumlah UMKM di Kabupaten Banjar tahun 2009 sebesar 1.701 buah dan tahun 2013 jumlahnya menjadi 6.096 buah. Perkembangan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ditunjukkan oleh keberadaan jumlah UMKM dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebagaimana termuat pada tabel 2.33 di bawah ini. Tabel 2.33. Koperasi dan UKM di Kabupaten Banjar Tahun 2009 s/d 2013 No.
Koperasi dan UMKM
1.
Jumlah koperasi
2.
Jumlah koperasi aktif Jumlah UMKM
3.
Tahun 2009 209
2010 210
2011 220
2012 226
2013 227
105
107
117
125
136
1.701
2.351
3.001
3.675
6.096
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banjar Tahun 2013 Ketenagakerjaan Data tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Banjar terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2009 sebesar 79,69 persen turun menjadi 76,75 persen tahun 2010, tahun 2011 sebesar 76 persen, sedang tahun 2012 tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan menjadi 76,44 persen, sedang tahun 2013 terjadi penurunan lagi menjadi 76,2 persen. Gambaran tingkat partisipasi angkatan kerja tersebut sebagaimana pada tabel 2.37 berikut. Tabel. 2.34. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banjar Tahun 2009-2013 Prosentase Tingkat Tahun Partisipasi Angkatan Kerja (%) 2009
79,69
2010
76,75
Tahun
Prosentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
2011
76,00
2012
76,44
2013
76,2
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Tahun 2013 Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Pemberdayaan perempuan dimaksudkan untuk mencapai optimalisasi usaha dalam rangka mendorong peran wanita dalam pembangunan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran ini meliputi sosialisasi kesetaraan gender dan pembinaan terhadap perempuan melalui kelompok-kelompok binaan seperti kelompok Dasawisma, PKK dan sebagainya. Melalui berbagai kegiatan ini kaum perempuan khususnya ibu-ibu dapat lebih berperan dalam berbagai kegiatan pembangunan. Perempuan juga dapat berkiprah di lembaga legislatif DPRD Kabupaten Banjar seperti terlihat dalam tabel 2.35 berikut: Tabel 2.35. Jumlah Anggota DPRD Perempuan di Kabupaten Banjar Uraian
Th. 1999 – 2004
Laki – Laki Perempuan Jumlah
Th. 2004-2009
Th. 2009 – 2014
37 (92,50 %)
35 (87,50 %)
32 (80 %)
3 (7,50 %)
5 (12,50 %)
8 (20 %)
40 (100 %)
40 (100 %)
40 (100 %)
Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2010 Dari tabel diatas terlihat bahwa peran perempuan di lembaga legislatif DPRD Kabupaten Banjar setiap periode semakin meningkat dari 7,50% pada periode tahun 1999 – 2004, 12,50% pada periode tahun 2004 – 2009 dan mencapai 20 % pada periode tahun 2009 – 2014. Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas, sehingga berpengaruh pula dalam pengitegrasian konsep ini kedalam program pembangunan yang akan dilaksanakan. Terkait dengan persoalan ini, ke depan tentu saja perlunya suatu program guna meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui komunikasi dan informasi serta edukasi terhadap peningkatan kualitas
hidup perempuan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Komunikasi dan Informatika Kegiatan komunikasi dan informasi diarahkan pada upaya peningkatan dan perluasan jangkauan informasi; pembinaan jaringan kemitraan dengan pers, media elektronik, kelompok informasi masyarakat, media komunikasi tradisional dan penerbitan umum; serta peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan. Keberadaan wartel/ warnet yang sampai ke pedesaan sangat membantu dalam kelancaran komunikasi dan arus informasi yang semakin menglobal dewasa ini. Hal ini ditandai dengan semakin majunya perkembangan teknologi informasi dimana Pemerintah Daerah harus mengantisipasi melalui suatu kebijakan untuk mengendalikan pemanfaatan teknologi informasi ini. Pelaksanaan kelancaran komunikasi dan informatika dimaksudkan untuk menciptakan komunikasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat melalui penyebarluasan informasi daerah seperti surat kabar nasional / lokal, siaran televisi dan radio nasional/ lokal, baik yang dilaksanakan sendiri maupun dengan menjalin kemitraan dengan pihak lain. Untuk itu dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa, serta mendorong kerjasama informasi dengan media massa. Kegiatan – kegiatan tersebut antara lain penyebarluasan informasi dengan surat kabar harian, tabloid, majalah, TV dan radio. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa antara lain melakukan pelatihan kepada kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti memberikan pelatihan kepada petugas dan pendamping Komunitas Adat Terpencil (KAT), mendukung keberadaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Keluarga Muda Mandiri (KMM), dan Karang Taruna Indonesia (KTI), serta pemberian pelatihanpelatihan kepada mantan siswa Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) dan sebagainya. Upaya pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui Program Desa Binaan dengan menjadikan beberapa desa secara bertahap sebagai lokasi binaan. Inti dari sasaran yang ingin dicapai dari program desa binaan adalah memadukan berbagai kegiatan seluruh bidang pembangunan yang berlokasi di desa agar tercapai secara maksimal dan
terintegrasi. Pada tahun 2008 dilakukan pembinaan terhadap 17 desa dengan lokasi masing-masing kecamatan 1 desa. Pada tahun 2009 ditambah dengan mengalokasikan masing-masing 3 desa ditiap kecamatan sehingga jumlah desa binaan menjadi 57 desa. Selanjutnya pada tahun 2010 masing-masing kecamatan yang memiliki desa lebih dari 4 dilakukan pembinaan sejumlah 5 desa dengan jumlah 85 desa. Kabupaten Banjar dalam program pemberdayaan menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat di 19 kecamatan meliputi PNPM Mandiri Perdesaan pada 12 Kecamatan, PNPM PISEW pada 6 Kecamatan dan P2KP pada 1 Kecamatan sehingga secara keseluruhan kecamatan mendapatkan lokasi PNPM dimaksud. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan juga di bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang ada di desa. Sejak tahun 2008 telah dilakukan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yakni dengan memberikan bantuan modal awal pada setiap desa untuk dapat dikelola sebagai usaha perekonomian di perdesaan. Perpustakaan Untuk meningkatkan minat baca masyarakat maka pemerintah Kabupaten Banjar telah menyediakan perpustakaan yang cukup representatif. Hal ini terlihat dari keberadaan perpustakaan daerah dengan jumlah pengunjung yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 jumlah pengunjung mencapai 6.904 orang dan pada tahun 2013 terjadi kenaikan mencapai 8.400 orang. Dari data tersebut menunjukkan bahwa program penyediaan koleksi perpustakaan cukup menggugah minat baca masyarakat Kabupaten Banjar. Tabel 2.36. Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten BanjarTahun 2009 s/d 2013 No.
Perpustakaan
Tahun 2009
2010
2011
2012
2013
1.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun
6.904
8.718
6.738
7.496
8.400
2.
Jumlah Koleksi Buku/Jurnal
7.278
7.578
9.834
11.472
12.929
3.
Jumlah Anggota
1.470
1.480
1.494
2.719
2.971
Sumber data : Kantor perpustakaan dan arsip daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013
Data di atas menunjukan bahwa program pengembangan minat baca masyarakat cukup optimal dan perlu terus ditingkatkan sebagai bagian dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat sangat penting dilaksanakan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dan aman, keberhasilannya dapat dilihat dari tingkat kejadian kriminalitas. Data jumlah personil SatPol PP sebagai pelaksana penyelenggaraan keamanan dan ketertiban tersebut pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 sebanyak 109 orang, sedang pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 100 orang. Sedangkan Pos Kamling sebagai tempat penyelenggaraan keamanan di desa jumlahnya pada tahun 2005 dan 2006 sebanyak 775 buah, tahun 2007 sebanyak 787 buah sedangkan tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 776 buah dan tahun 2009 terjadi penurunan menjadi 532 buah. Pemuda dan Olah Raga Pembinaan pemuda selama ini berjalan cukup baik. Terdapat beberapa prestasi yang diraih di tingkat nasional, terutama terkait dengan bidang pendidikan. Hal ini menunjukan potensi pemuda yang patut untuk terus dikembangkan dalam menghadapi sempitnya lapangan kerja dewasa ini, menuntut kemandirian pemuda untuk berwirausaha. Sementara itu di bidang olahraga masih perlu peningkatan kesadaran berolahraga dikalangan masyarakat luas, perlunya peningkatan pembibitan di bidang olahraga guna penemuan bibit berprestasi serta membudayakan olahraga di masyarakat. Permalasahan yang dihadapi adalah masih kurangnya kemandirian sosial dan ekonomi pemuda kurangnya pembibitan olahraga yang berakibat pada minimnya prestasi. o Aspek Daya Saing Daerah Kemampuan Ekonomi Daerah 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah meningkatnya kemandirian daerah yang ditunjukkan oleh kemampuan daerah dalam meningkatkan perekonomiannya. Kabupaten Banjar dalam melaksanakan pembangunan ekonomi menunjukkan keberhasilan yang cukup signifikan, hal itu ditunjukkan dengan tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga per
kapita yang terus mengalami peningkatan selama Tiga tahun terakhir, yakni pada tahun 2010 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebesar Rp. 625.188,-, tahun 2011 sebesar Rp. 765.168,-, tahun 2012 sebesar Rp. 795.841. Tabel 2.37. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita di Kabupaten Banjar Tahun 2010 s/d 2012 Kab. Banjar Variable 2010 2011 2012 Rata-rata Konsumsi Per Kapita Per Bulan 339.791 398.495 427.089 Makanan (RP) Rata-rata Konsumsi Per Kapita Per Bulan 285.397 366.673 368.752 Non Makanan (RP) JUMLAH 625.188 765.168 795.841 Sumber data : BPS Provinsi Kalsel 2013 2. Nilai Tukar Petani Semakin meningkatnya nilai tukar petani menunjukkan semakin membaiknya pendapatan masyarakat Kabupaten Banjar, karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Banjar berusaha di sektor pertanian. Dari data yang diperoleh seperti pada tabel 2.42 menunjukkan bahwa rata-rata nilai tukar petani terus mengalami peningkatan, dimana tahun 2005 sebesar 82,08 persen, tahun 2006 menjadi 90,24 persen, tahun 2007 sebesar 94,65 persen, tahun 2008 sebesar 97,54 persen, dan pada tahun 2009 terjadi kenaikan lagi menjadi 100,40 persen, 2011 menjadi 109,56 persen. Tabel 2.38. Rata-Rata Nilai Tukar Petani di Kabupaten Banjar Tahun 2012 s/d 2013 No. 1.
Tahun
Rata-rata nilai tukar petani (%)
2012
2. 2013 Sumber data : BPS Provinsi Kalsel
107 104,66
3. Penataan Wilayah Mengingat bahwa Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar, merupakan bagian Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang sekaligus bagian integral dari Pembangunan Nasional, perlu dipelihara keserasian dan keselarasan antara Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional.Untuk itu pada setiap kegiatan pembangunan daerah, selain memperhatikan kondisi, potensi dan prioritas daerah, di Kabupaten Banjar diusahakan juga terpeliharanya laju pembangunan antar wilayah, sehingga dapat memperkecil perbedaan tingkat pertumbuhan antara wilayah yang satu dengan yang lainnya. Untuk bagian wilayah yang masih terbelakang
dan kurang berkembang, perlu diberikan prioritas pengembangan dan motivasi pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan wilayahnya. Tujuan yang hendak dicapai melalui penataan Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) tersebut adalah: 1. Mengusahakan pemerataan pembangunan yang serasi di dalam suatu sub SWP agar perbedaan tingkat kemakmuran antara wilayah yang maju dengan wilayah yangmasih terbelakang dapat diperkecil. 2. Mengusahakan dan mengarahkan kegiatan pembangunan daerah atau wilayah sesuai dengan kondisi dan potensi serta fungsi yang terdapat di setiap sub SWP. 3. Mengembangkan hubungan ekonomi antar Sub SWP secara saling menguntungkan sehingga terjalin interaksi yang harmonis dalam kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan politik/ keamanan sehingga terwujud struktur ekonomi regional yang kuat dan mampu menunjang kesatuan ekonomi nasional yang kokoh. 4. Mempertajam prioritas pembangunan sehingga memungkinkan terjangkaunya wilayah-wilayah minus, kawasan kritis dan pantai oleh kegiatan pembangunan, antara lain melalui program-program khusus dengan memerhatikan sepenuhnya upaya penyelamatan kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Untuk menunjang kebijaksanaan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) maka kebijaksanaan spasial Kabupaten Banjar dibagi menjadi 3 (tiga) Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) dan pusat-pusatnya sebagai berikut: 1. SSWP I meliputi Kecamatan Martapura, Martapura Barat, Martapura Timur, Astambul, Aranio dan Karang Intan dengan pusat di Martapura. 2. SSWP II meliputi Kecamatan Sungai Tabuk, Kertak Hanyar, Tatah Makmur, Aluh-Aluh, Beruntung Baru. dan Gambut dengan pusat di Gambut. 3. SSWP III meliputi Kecamatan Sungai Pinang, Paramasan, Simpang Empat, Telaga Bauntung, Pengaron, Sambung Makmur, dan Mataraman dengan pusat di Simpang Empat. Kebijaksanaan Pembangunan Daerah berdasarkan pendekatan tata ruang/perwilayahan (spasial) yang tercermin dalam sistem perwilayahan Pembangunan,perlu ditingkatkan dan dipertajam serta diefektifkan pelaksanaannya di masa yang akan datang terutama mengenai sub-sub Wilayah Pembangunan (SSWP) yang merupakan bagian dari Satuan Wilayah Pembangunan (SWP). Kebijaksanaan yang ditempuh dalam pembangunan nasional dan regional mempunyai dampak terhadap perkembangan sektoral di
daerahyang pada dasarnya juga menjadi landasan penentuan kebijaksanaan tersebut. Pengaruh yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan yang ditempuh mempunyai artiluas yang cukup besar kaitannya dengan pembangunan kota, terutama kota-kota yang menjadi pusat pengembangannya. Dengan demikian, hal ini perlu dibahas dandianalisis mengenai sejauhmana pengaruh kebijaksanaan yang ada terhadap kebijaksanaan sektoral kotakota di wilayah Kabupaten Banjar. Sektor-sektor pokok yang akan dikembangkan di daerah mempunyai mekanisme pertimbangan dan dampak yang ditimbulkannya bagi setiap wilayah masing-masing yang diuraikan sebagai berikut: a.
Pengembangan sektor pertanian dapat menimbulkan kaitan ke depan dan ke belakang (forward and backward linkage). Kaitan ke depan adalah rangsangan ke arah berkembangnya agrobisnis, yaitu sektor perdagangan dan industri, sedangkan kaitan ke belakang adalah peningkatan produksi pertanian secara lebih besar lagi (ekstensifikasi dan intensifikasi). Untuk memperkuat dorongan ke arah depan perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, demikian pula perlu penyesuaian antara karakteristik pengembangan pertanian dengan pola pengembangan sektor perdagangan dan industri. Pembangunan industri di masa kini adalah untuk menciptakan struktur ekonomi yang berimbang antara sektor primer, sekunder dan tersier. Memperluas lapangan kerja dan mendorong kesempatan berusaha dengan memanfaatkan sumberdaya manusia. Meningkatkan pembinaan terhadap industri kecil dan kerajinan rakyat di bidang teknologi, permodalan dan pemasaran.Pengembangan industri ini diarahkan untuk ekspor dan kebutuhan dalam negeri, serta untuk meningkatkan ekspor non migas. Pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan lebih banyak dititikberatkan pada pengembangan manusianya. Akan tetapi pengembangan tingkat kemampuan manusianya itu sendiri mempunyai dampak yang paling penting terhadap keikutsertaannya dalam pembangunan maupun pemeliharaan lingkungan.Peningkatan sektor ini mempunyai pengaruh terbesar sebagai pendorong bagi terlaksananya pengembangan sektor-sektor lain yang tersebut di atas.
b.
Pengembangan sektor pemerintahan berkaitan dengan koordinasi dan pengawasan pembangunan yang dilaksanakan,mengarah pada pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah. Sektor pemerintahan pada dasarnya menyangkut kegiatan politik, hukum,
penerangan/media massa, serta peningkatan kemampuan aparat pemerintahan yang terlibat alam pembangunan. 5. Fasilitas Bank dan Non Bank Perbankan merupakan faktor yang sangat berperan dalam menggerakan perekonomian daerah karena kemudahan dalam mengakses modal sangat mempengaruhi pergerakan sektor riil di daerah. Kegiatan perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan dapat menciptakan uang giral serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Termasuk dalam pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Di Kabupaten Banjar terdapat sejumlah fasilitas perbankan umum seperti ditunjukkan pada tabel 2.39. meliputi : Tabel.2.39. Fasilitas Perbankan Umum di Kabupaten Banjar Tahun 2010. No.
Nama Lembaga Perbankan
1.
Bank Nasioanal Indonesia (BNI 46)
2.
Bank Rakyat Indonesia (BRI)
3.
Bank Kalsel
4.
Bank Syariah Mandiri
5.
Bank Danamon Syariah
6.
Bank Mega Syariah
7.
Bank Muamalat Indonesia
8.
Bank Danamon Simpan Pinjam
Sumber: Bank Indonesia Regional Kalimantan Selatan Tahun 2010 Disamping lembaga perbankan umum dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masayarakat di Kabupaten Banjar terdapat empat unit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tersebar diwilayah kecamatan di Kabupaten Banjar sebagaimana termuat pada tabel 2.40.
Tabel 2.40. Faslitas Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Banjar Tahun 2010 No.
Bank Perkreditan Rakyat
1.
PD. BPR Sungai Tabuk
2.
PD. BPR Simpang Empat
3.
PD. BPR Astambul
4.
PD. BPR Martapura
5. BPR Swasta Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2010 6. Ketersediaan Air Bersih Peningkatan jumlah penduduk dan keragaman kegiatan masyarakat menyebabkan peningkatan kebutuhan air. Sumber air selama ini yang dimanfatkan oleh masyarakat Kabupaten Banjar sebagian besar menggunakan air sumur, air sungai dan air PDAM. Kebutuhan air untuk rumah tangga setiap tahun mengalami peningkatan. Data/ informasi yang diperoleh dari PDAM Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih pada tahun 2011 sebanyak 192.719 rumah tangga dan mengalami kenaikan atau menjadi 215.053 rumah tangga pada tahun 2013. Tabel 2.41. Data Ketersediaan Air Bersih di Kabupaten Banjar Tahun 2013 No.
Tahun
Rumah Tangga yang menggunakan air bersih Jumlah
Ratio
1.
2011
192.719
13,75
2.
2012
204.335
14,80
3.
2013
215.053
15,34
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2013 Dalam rangka memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat terutama melalui keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), menggunakan sumber air baku, DAS Riam Kanan, Sungai Martapura dan irigasi serta sumber air tanah. 7. Iklim Berinvestasi Kemudahan Perijinan Kemudahan dalam perizinan merupakan salah satu faktor yang menjadi perhatian para pengusaha/investor untuk berinvestasi di Kabupaten Banjar. Untuk itu pemerintah Kabupaten Banjar terus melakukan
pembenahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya masalah perizinan. Untuk mempermudah pelayanan perizinan tersebut pada tahun 2007 pemerintah Kabupaten Banjar mengeluarkan kebijakan pelayanan satu pintu dengan membentuk lembaga pelayanan satu pintu yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan pada tahun 2009 lembaga tersebut menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Banjar. Waktu penyelesaian perizinan untuk 27 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan antara 5 hari sampai dengan 14 hari, untuk pelayanan perizinan yang memerlukan peninjauan kelapangan waktu penyelesaian selama 14 hari. 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD.
Sasaran 1: Terwujudnya kehidupan masyarakat yang madani
No.
Hasil pencapaian kinerja sasaran terwujudnya kehidupan masyarakat yang madani dengan 2 (dua) indikator sasaran yaitu Tingkat penerapan Nilai dan Norma Agama melalui penerapan norma agama dalam Kehidupan Sehari-hari dan Lembaga sosial keagamaan (Majelis Taqlim, Kelompok Maulid Habsyi, sinoman hadrah, dan jumlah TPA) meningkat dan indicator sasaran harmonisasi kerukunan beragama menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya kehidupan masyarakat yang madani : Indikator Satuan Target Realisasi Capaian Tingkat penerapan nilai dan norma agama a. Penerapan norma agama Kondisi Baik Baik 100% dalam kehidupan seharihari b. Lembaga sosial keagamaan (Majelis Kondisi Baik Kegiatan 100% Taqlim, Kelompok lembaga Maulid Habsyi, sinoman terfasilitasi hadrah, dan jumlah TPA) meningkat Harmonisasi Kerukunan Kondisi Baik Baik 100% Beragama
Hasil evaluasi pencapaian sasaran terwujudnya kehidupan masyarakat yang madani diwujudkan melalui tingkat penerapan nilai dan norma agama dan harmonisasi kerukunan beragama. Penerapan nilai dan norma agama oleh masyarakat Kabupaten Banjar bisa terlihat dari pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat seperti kegiatan pengajian yang diadakan di pondok pesantren, mushalla dan masjidmasjid yang diikuti oleh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, kegiatan peringatan hari-hari besar islam yang dilaksanakan oleh sebagian besar kampung-kampung dan organisasi masyarakat. Dan di Kabupaten Banjar banyak berdiri majlis ta’lim, kelompok-kelompok maulid, dan Taman Pendidikan Al Qur’an, serta sekolah-sekolah madrasyah. Memang dengan banyaknya lembaga keagamaan tidak secara langsung menunjukkan bahwa nilai dan norma keagamaan telah dilaksanakan oleh masyarakat, namun demikian dengan adanya lembaga keagamaan tersebut menunjukkan proses pembinaan keagamaan telah berjalan dimasyarakat. Pemerintah Kabupaten Banjar juga melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keagamaan melalui pemberian bantuan untuk kegiatan perbaikan sarana dan prasarana lembaga keagamaan seperti masjid, langgarmaupun organisasi kemasyarakatan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan. Pemerintah juga menempatkan Da’i sebanyak 12 orang untuk melaksanaan pembinaan keagamaan pada masyarakat di daerah terpencil Dalam rangka menjaga Kerukunan dan toleransi beragama di Kabupaten Banjar Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar terus melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang kerukunan dan toleransi beragama yang diikuti oleh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat yang ada di kecamatan.Kerukunan dan toleransi beragama di Kabupaten Banjar dapat dilihat bahwa tidak ada insiden yang disebabkan oleh masalah perbedaan agama.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: 1. Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam menjalankan nilai dan norma agama sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang madani. 2. Komitmen Pemerintah Daerah dan peran serta ulama’/tokoh agama dalam mendukung Martapura sebagai serambi Mekkah melalui pembentukan masyarakat yang religius.
Hambatan/Masalah: 1. Kebijakan pemerintah dalam mewujudkan sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena kesadaran masyarakat yang belum optimal 2. Pengetahuan dan wawasan masyarakat yang masih rendah sehingga belum mendukung dalam pencapaian sasaran
Strategi/upaya pemecahan: 1. Meningkatkan peran serta ulama dalam membimbing masyarakat dalam melaksanakan norma dan nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Melakukan pembinaan terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga kerukunan dan toleransi beragama.
Sasaran 2: Terwujudnya penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam praktek penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya penerapan nilainilai kehidupan beragama dalam pratek penyelenggaran pemerintahan danpembangunan dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu Pengembangan Kebudayaan Daerah dengan capaian kinerja sebesar100%, penegakan Perda Bernuansa Islamdengan capaian kinerja sebesar 100% dan Pengajian Rutin keagamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjartelah terlaksana dengan baik dengan capaian kinerja sebesar 100%. Capaian dari ketiga indikator tersebut berada pada predikat Sangat Berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam pratek penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan: No. 1. 2.
3.
Indikator Pengembangan Kebudayaan daerah Penegakan Perda Bernuansa Islam - Penanganan kasus pelanggaran perda Ramadhan Pengajian Rutin keagamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
Satuan Kondisi
Target baik
Realisasi Baik
Capaian 100%
Pelaksanaan
Ada
Terlaksana
100%
Kegiatan
Ada
Terlaksana
100%
Beberapa program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar untuk mewujudkan indikator sasaran pengembangan kebudayaan daerah adalah Program Pengembangan Nilai Budaya dan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan kegiatan yang dilakukan adalah pembinaan terhadap kesenian tradisional. Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa penyelenggaraan festifal budaya daerah antara lain: festifal sinoman hadrah yang diikuti oleh group sinoman hadrah se Kabupaten Banjar, festifal tari kreasi, event Muharram dengan bekerjasama dengan BKPRMI dan LPPTKA Babupeten Banjar yang dilaksanakan dalam rangka menyambut tahun baru Islam (1 Muharram) dengan kegiatannya berupa pawai TK Al-Qur’an, pasar wadai Ramadhan dilaksanakan untuk menyambut datangnya bulan suci ramadhan yang bertujuan untuk menfasilitasi pedagang wadai khas Banjar, Festifal Beduk merupakan event budaya yang bernuansa islam yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadhan, lomba kue tradisional sebagai sarana untuk melestarikan budaya Banjar khususnya kuliner khas Banjar,festifal tari klasik yang diikuti oleh sanggar-sanggar tari di seluruh Propinsi Kalimantan Selatan, karnaval budaya yang dilaksanakan pada tahun baru Hijriyah, seminar budaya sebagai sarana berkomunikasi/dialog budaya antar seniman dan budayawan dan event budaya tahunan dengan beberapa kegiatan yaitu festifal Rudat, Festifal Panting dan lomba merangkai payung kembang.Jumlah kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Banjar tahun 2013 sebanyak 21 buah meningkat dibanding tahun 2012 yaitu sebanyak 20 buah. Selain kegiatan kesenian dan kebudayaan, pemerintah Kabupaten Banjar juga menjaga dan merawat situs yang merupakan benda cagar budaya. Dari data yang ada di Kabupaten Banjar tahun 2013 terdapat benda cagar budaya sebanyak 21 buah yang perlu dijaga dan dipelihara. Hal itu sesuai peraturan Daerah No.12 tahun 2012 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya serta Peratuaran Bupati No.66 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelakanaan Peraturan Daerah no.12 tahun 2012 tentang pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya. Untuk keperluan tersebut Pemerintah Kabupaten Banjar telah mempekerjakan 21 orang juru pelihara (Jupel) yang bertugas merawat dan memelihara benda cagar budaya sehingga terpelihara dengan baik, juga melaksanakan rehabilitasi makam sultan sulaiman dan museum DIVISI IV ALRI. Dalam rangka mengelola kekayaan budaya Kabupaten Banjar, Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan Balai Arkeologi Regional Kalimantan melakukan verifikasi cagar budaya sehingga bisa ditetapkan sebagai benda atau situs cagar budaya, serta menyusun Rancangan Peraturan Daerah
(RAPERDA) tentang Keraton dan Lembaga Adat sebagai payung hukum keberadaan Keraton Banjar. Penegakan Perda bernuansa islam merupakan salah satu indicator penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam praktek penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diwujudkan malalui penanganan kasus pelanggaran perda ramadhan, pada tahun 2013 kasus pelanggaran perda ramadhan yang tertangani sebanyak 34 kasus dari target 14 kasus. Apabila dibandingkan dengan tahun 2012 terjadi peningkatan kasus sebanyak 5 kasus. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai kehidupan beragama belum sepenuhnya dijalankan.Selain perda ramadhan di kabupaten Banjar juga terdapat perda jum’at khusu’ yang harus dilaksanakan, oleh karena itu telah ditunjuk personil untuk melaksanakan kegiatan penegakan perda jum’at khusu’ sebanyak 20 orang. Apabila dibandingkan dengan tahun 2012 yang berjumlah 15 orang maka terjadi peningkatan sebesar 33,3%. Untuk mewujudkan sasaran penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam praktek penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan juga dilaksanakan melaluiPengajian Rutin keagamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang dilaksanakan di Pendopo Mahligai Sultan Adam setiap bulan berupa pembacaan syair Maulid Habsyi yang diikuti oleh seluruh SKPD dan para Ulama’, selain itu Pemerintah Kabupaten Banjar juga melaksanakan peringatan harihari besar islam.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: 1. Kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan 2. Partisipasi serta kesadaran masyarakat dalam menerapkan nilainilai kehidupan beragama sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai sasaran.
Hambatan/Masalah: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan nilai-nilai kehidupan beragamamasih belum optimal
Strategi/upaya pemecahan: 1. Mengintensifkan peran ulama’ dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk melaksanakan nilai dan norma agama.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah yang bernuansa islami
Sasaran 3: Terwujudnya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran yaitu Angka melekhuruf seluruh penduduk dengan capaian kinerja 101,58; Nilai UAN rata rata SDdengan capaian kinerja 98,29; Nilai UAN rata rata SLTP dengan capaian kinerja 97,86;Nilai UAN rata rata SLTA dengan capaian kinerja 104,53; Angka rata rata lama sekolah dengan capaian kinerja 100,41; Angka partisipasi murni pada pendidikan dasar dengan capaian kinerja 95,52; Angka partisipasi murni pada pendidikan menengah pertama dengan capaian kinerja 112,03; Angka partisipasi murni pada pendidikan menengah atas dengan capaian kinerja 86,82; Angka partisipasi kasar pada pendidikan dasar dengan capaian kinerja 99,86; Angka partisipasi kasar pada pendidikan menengah pertama dengan capaian kinerja 107,13 dan Angka partisipasi kasar pada pendidikan menengah atas dengan capaian kinerja 81,18. Dari indikator diatas memperlihatkan rata-rata capaian kinerja 97,51 dengan predikat Sangat Berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini: Capaian Indikator Satuan Target Realisasi % Angka melek huruf Persen 95,11 97,10 101,58 seluruh penduduk Nilai UN rata-rata SD Nilai 7,00 6,88 98,29 Nilai UN rata-rata SLTP Nilai 7,00 6,85 97,86 Nilai UN rata-rata SLTA Nilai 7,50 7,84 104,53 Angka rata-rata lama Tahun 7,29 7,32 100,41 sekolah Angka partisipasi murni Persen 96,74 96,71 95,52 pada pendidikan dasar Angka partisipasi murni Persen 68,86 85,73 112,03 pada pendidikan menengah pertama Angka partisipasi murni Persen 54,63 85,73 112,03 pada pendidikan menengah atas
No 9. 10. 11.
Indikator Angka partisipasi kasar pada pendidikan dasar Angka partisipasi kasar pada pendidikan menengah pertama Angka partisipasi kasar pada pendidikan menengah atas
Satuan
Target
Realisasi
Persen
110,70
101,24
Capaian % 99,86
Persen
75,84
90,62
107,13
Persen
62,41
56,42
81,18
Salah satu faktor pendorong keberhasilan dalam pembangunan dibidang pendidikan adalah komitmen Pemerintah Daerah dalam menyediakananggaran untuk bidang pendidikan, dimana pada tahun 2013 tersedia anggaran sebesar 35 %. Yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung.Selain faktor anggaran, Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang berprestasi berupa berangkat umrah atas biaya Pemerintah Daerah serta bentuk penghargaan lainnya. Dalam hal pelaksanaan program, maka program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran diatas adalah Program Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan PAUDNI dengan kegiatan antara lain: 1. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; 2. Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 3. Pengembangan metode belajar mengajar menggunakan TIK 4. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 5. Penyelenggaraan akreditasi sekolah Salah satu kendala dalam pembangunan bidang pendidikan adalah masihcukup tinggi persentase guru dengan kualifikasi pendidikan yang belummemenuhi standar D.IV/S1, dengan persentase sebesar 29,41%.
Sasaran 4: Terwujudnya peningkatan sarana prasarana dan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya peningkatan sarana prasarana dan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Rasio ketersediaan kelas terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar dengan pencapaian kinerja 96,55 dan Rasio
ketersediaan kelas terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan menengah memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya peningkatan sarana prasarana dan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat adalah sebesar 98,27 dengan predikat sangat berhasil. No 1.
2.
Indikator Rasio ketersediaan kelas terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar Rasio ketersediaan kelas terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan menengah
Satuan
Target
Realisasi
Rasio
1 : 33
1 : 25
% Capaian 96,55
Rasio
1 : 165
1 : 159
100
Untuk pendidikan dasar jumlah ketersediaan kelas sudah memenuhi dibandingkan dengan kebutuhan atau standar yang ditetapkan. Dari 32 anak yang ditargetkan, rata rata setiap kelas hanya terisi sebanyak 20 anak, sedangkan untuk pendidikan menengah jumlah anak yang menempati kelas lebih banyak dari standar yang ditetapkan.
Sasaran 5: Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah perpustakaan dan jumlah kunjungan perpustakaan per tahun dengan pencapaian kinerja sebesar 100 dengan predikat Sangat Berhasil. No 1. 2.
Indikator Jumlah perpustakaan : a. Umum b. Desa Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun
Satuan
Target
Realisasi
% Capaian
Unit Unit Orang
1 20 8.250
1 52 8.400
100 100 100
Peningkatan budaya baca menunjukkan kinerja yang sangat baik yang ditunjukkan dengan capaian rata rata diatas 100%.Bahkan disetiap sekolah dari dasar hingga menengah, pada saat jam istirahat, banyak siswa yang memanfaatkan waktu istirahatnya di perpustakaan. Pada
beberapa masjid telah menyediakan perpustakaan mini untuk buku buku agama dan koleksi bukunyasemakin bertambah dari waktu ke waktu.
Sasaran 6: Terwujudnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar serta rujukan bagi masyarakat Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar serta rujukan bagi masyarakat dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran yaitu angka Usia Harapan hidup dengan pencapaian kinerja 99.81; Angka Prevalensi Penyakit Malaria dengan pencapaian kinerja 100;Angka prevalensi penyakit TBC dengan pencapaian kinerja 100; Angka prevalensi penyakit DBD dengan pencapaian kinerja 100; Angka kesembuhan penderita TBParu BTA+ dengan pencapaian kinerja 100; Jumlah Kematian Bayi sebanyak 112kasus; jumlah Kematian Ibu Melahirkan sebanyak 14 kasus; Persentase Balita Gizi Buruk dengan pencapaian kinerja 100; Persentase Rumah Sakit yang menyelenggarakan 4 pelayanan kesehatan spesialis dasar dengan pencapaian kinerja 100 menunjukkan hasil dengan predikat Sangat Berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar serta rujukan bagi masyarakat : No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Indikator Usia harapan hidup Angka prevalensi penyakit malaria Angka prevalensi penyakit TBC Angka prevalensi penyakit DBD Angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ Angka kematian bayi
7.
Angka kematian ibu melahirkan
8.
Prevalensi penderita gizi buruk Persentase rumah sakit yang menyelenggarakan 4 pelayanan kesehatan spesialis dasar
9.
Satuan
Target
Realisasi
Tahun 1000 penduduk 100.000 penduduk 100.000 penduduk Persen
66,48 1,5
66,12 1,17
% Capaian 100,18 128,2
171
141
121,3
52
17,23
301,8
88
92,8
105,4
Per 1000 kh Per 100000 kh Persen
24
11
218,18
118
103
114,56
≤5
2,25
100,18
66
66
100
Buah
Angka usia harapan hidup yang dijadikan indikator pada kinerja diatas adalah angka BPS yang dipublikasikan tahun 2012 dan hingga kini belum ada data terbaru terhadap indikator usia harapan hidup untuk Kabupaten Banjar. Dibandingkan dengan UHH Nasional adalah 70 tahun, Kabupaten Banjar perlu meningkatkan upaya pembangunan kesehatannya dan upaya lain yang berkontribusi terhadap pembangunan kesehatan. Angka prevalensi penyakit yang meliputi Malaria, TBC Paru, DBD menunjukkan keberhasilan yang sangat berarti, namun keberhasilan ini harus mampu dipertahankan, karena disamping adanya upaya pemberantasan yang intensif, secara alami dan dipengaruhi oleh faktor tertentu, penyakit penyakit tersebut terus menyebar. Jadi sesuai dengan teori H.L Blum tentang konsep hidup sehat yang berpengaruh terhadap seseorang adalah perilaku, lingkungan, keturunan dan pelayanan kesehatan, sehingga keempat faktor ini harus dapat diintervensi guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Angka Kematian Bayi (AKB) dan angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) merupakan angka statistik yang diukur dengan nilai stastik oleh BPS, dimana yang menjadi konstantanya adalah per 1.000 untuk kematian bayi dan per100.000 untuk kematian ibu melahirkan, sedangkan jumlah ibu melahirkan di Kabupaten Banjar dalam satu tahun kurang dari 12.000, sehingga untukmengukur indikator ini digunakanlah konversi jumlah kematian bayi dan jumlah kematian ibu dengan menggunakan konstanta yang berlaku. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah perpustakaan dan jumlah kunjungan perpustakaan per tahun dengan pencapaian kinerja diatas 100 dengan predikat Sangat Berhasil.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: Sistem manajemen dalam bidang kesehatan yang dikenal dengan P1-P2 dan P3 yang diaplikasikan secara terus menerus dan menjadi penilaian dalam pelaksanaan kinerja Puskesmas. Jumlah bidan di desa yang sudah semakin banyak, sehingga sebagian besar desa-desa di Kabupaten Banjar sudah tersedia tenaga bidan, termasuk desa dengan kriteria sangat terpencil seperti di Kecamatan Paramasan. Perbaikan manajemen pencatatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi
serta tersedianya dana tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan berupa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk operasional luar gedung.
Hambatan/Masalah: 1. Beban ganda dalam menurunkan angka kesakitan dimana penyakit penyakit infeksi belum mampu diturunkan insidennya, disisi lain penyakit degeneratif semakin cepat perkembangannya. 2. Belum ada instrumen yang dapat digunakan secara praktis dan cepat untukmengukur / menghitung angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan.
Strategi/upaya pemecahan: 1. Memperkuat sistem surveilans penyakit menular dan penyakit tidak menular mulai dari tingkat Puskesmas hingga Dinas Kesehatan dan mengintegrasikan dengan sistem surveilans Rumah Sakit. 2. Menggunakan variabel jumlah kasus dan penyebab kematian untuk mengukur keberhasilan program penurunan AKI dan AKB.
Sasaran 7: Terwujudnya peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase kecamatan bebas rawan gizi dengan pencapaian kinerja 87,5; Persentase desa yang mencapai “Universal Child Immunization” (UCI) dengan pencapaian kinerja 83,10 dan Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan dengan pencapaian kinerja 61,06; memberikan gambaran, 1 indikator dengan predikat Sangat Berhasil; 1 indikator dengan predikat Berhasil dan 1 indikator Tidak Berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja Terwujudnya peningkatan promosi danpemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan sebesar 77,22 dengan predikat berhasil: No 1. 2. 3.
Indikator Persentase kecamatan bebas rawan gizi Persentase desa yang mencapai UCI Persentase keluarga
Satuan
Target
Realisasi
Persen
80
70
% Capaian 87,5
Persen
100
83,10
83,10
Persen
100
61,06
61,06
miskin yang mendapat pelayanan kesehatan Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, didukung dengan keberadaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang meliputi Posyandu dengan jumlah 492 buah, Pos Obat Desa (POD) sebanyak 21 buah, Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) sebanyak 30 buah dan Poskestren sebanyak 15 buah. Semua UKBM tersebut berperan aktif dalam pengembangan program kesehatan secara terus menerus bahkan terus bertambah jumlahnya setiap tahun. Untuk persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan mendapat predikat cukup berhasil, hal ini dapat dijelaskan bahwa tidak semua penduduk miskin pemegang Kartu Jamkesmas, Jamkesprop maupun Jamkesda mengalami sakit dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Dalam pengertian lain adalah penduduk miskin tidak bisa untuk ditargetkan sakit atau diharuskan sakit, sehingga kedepannya angka kesakitan untuk penduduk miskin disesuaikan dengan asumsi nasional tentang angka kesakitan. Penyebab lain adalah Maskin terdaftar Jamkesmas dan Jamkesosda pada saat berkunjung ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya tidak membawa kartu kepesertaan sehingga pada buku register tidak tercatat dan tercatatnya sebagai pasien umum dengan KTP.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: Kader kesehatan yang peduli terhadap khususnya Posyandu masih cukup banyak.
perkembangan
UKBM
Hambatan/Masalah: 1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya imunisasi, termasuk kontroversi status halal vaksin. 2. Masih ada beberapa desa yang terpencil belum ada aliran listrik untukpenyimpan vaksin imunisasi. 3. Kartu Jamkesmas tidak tersimpan dengan baik di beberapa pemegangnya sehingga tidak bisa ditunjukkan pada saat memerlukan pelayanan kesehatan.
Strategi/upaya pemecahan: 1. Meningkatkan upaya promosi kesehatan khususnya tentang pentingnya pemberian imunisasi kepada bayi, termasuk menggandeng ulama dan guru-guru agama untuk menyampaikan
pada kegiatan tertentu. 2. Mengatur jadwal imunisasi untuk desa desa terpencil dengan memperhitungkan jumlah sasaran dan jarak tempuh agar potensi vaksin tetap terjaga dan efektivitas pemakaian vaksin sesuai standar.
Sasaran 8: Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan bersih dan sehat Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan bersih dan sehat dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase rumah sehat dengan pencapaian kinerja 94,4 dan Persentase tempat tempat umum sehat dengan pencapaian kinerja 88,9, ini memperlihatkan rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 89,3 dengan predikat sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan bersih dan sehat :
No 1. 2.
Indikator Persentase rumah sehat Persentase tempat tempat umum sehat
Satuan
Target
Realisasi
Persen Persen
62,5 65
59 54,7
% Capaian 94,4 84,2
Bidang kesehatan berkontribusi dalam mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan bersih dan sehat melalui penyuluhan rumah sehat dan penyuluhan tempat tempat umum sehat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengambilan dan pemeriksaan sampel air, sampel makanan, sampel jajanan, sampel kue selama bulan Ramadhan, sampel darah cholinesterase petani. Dari beberapa sampel makanan/jajanan/kue selama bulan Ramadhan ditemukan Rodhamin dan boraks. Untuk sampel darah cholinesterasi ditemukan tingkat keracunan rendah. Kegiatan lainnya berupa pemeriksaan sampel tanah untuk kecacingan, penyemprotan vektor lalat di TPA dan pemeriksaan sampel air limbahdi TPA. Tempat tempat umum sehat yang menjadi sasaran dalam penyuluhan dan pembinaan meliputi pasar, tempat ibadah, terminal dan fasilitas umum lainnya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: Pembangunan perumahan yang cukup pesat oleh pengembang sudah memperhatikan persyaratan rumah sehat.
Hambatan/Masalah: 1. Masih ada beberapa kawasan diperkotaan yang termasuk kategori lingkungan perumahan kumuh, sedangkan di pedesaan sebagian masyarakat tidak peduli dengan persyaratan rumah sehat. 2. Penataan tempat tempat umum masih terkendala dengan pendanaan dan pemahaman terhadap lingkungan sehat.
Strategi/upaya pemecahan: 1. Kerjasama lintas sektor yang melibatkan beberapa SKPD agar upaya yang dilaksanakan lebih efektif dan berhasil guna. 2. Melaksanakan promosi kesehatan dengan pendekatan edukatif dan berkesinambungan, termasuk melalui kegiatan Upaya Kesehatan Sekolah(UKS).
Sasaran 9: Terwujudnya peningkatan pengawasan komoditas produk pangan dan obat Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya peningkatan pengawasan komoditas produk pangan dan obat dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase obat generik berlogo dalam persediaan obat dengan pencapaian kinerja 100 dengan predikat Sangat Berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja Terwujudnya peningkatan pengawasan komoditas produk pangan dan obat : No 1.
Indikator Persentase obat generik berlogo dalam persediaan obat
Satuan
Target
Realisasi
Persen
80
80
% Capaian 100
Ketersediaan obat pelayanan kesehatan dasar mampu untuk pelayanan selama 18 bulan, hal ini untuk mengantisipasi hal hal yang kemungkinan bisa saja terjadi pada tahun anggaran berikutnya serta terjaminnya ketersediaan obat untuk jangka waktu yang cukup guna memberikan rasa aman serta sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah dalam pelayanan pengobatan tingkat pertama. Target perkapita untuk anggaran persediaan obat yang ditetapkan secara nasional adalah Rp. 11.322,00/jiwa, sedangkan realisasi yang bisa dicapai oleh Kabupaten Banjar sebesar Rp. 11.000,00/jiwa atau 97,2%.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: Anggaran untuk pengadaan obat generik berlogo tersedia dengan cukup.
Hambatan/Masalah: Masih ada beberapa Puskesmas yang belum mempunyai gudang obat sesuai standar dan ketentuan dalam penyimpanan obat
Strategi/upaya pemecahan: Secara bertahap membangun gudang obat sebagai prioritas dalam pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas.
Sasaran 10: Terwujudnya pengembangan kebijakan manajemen kesehatan Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya pengembangan kebijakan manajemen kesehatan dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Rata-rata persentase anggaran kesehatan dalam APBD Kabupaten/Kota dengan pencapaian kinerja 79,37 dengan predikat Berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja Terwujudnya pengembangan kebijakanmanajemen kesehatan :
No 1.
Indikator
Satuan
Target
Realisasi
Rata-rata persentase anggaran kesehatan dalam APBD Kabupaten/Kota
Persen
8
6,35
% Capaian 79,37
Anggaran kesehatan yang disediakan dalam DPA SKPD Dinas Kesehatan mencapai 6,35% untuk kegiatan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Idealnya anggaran kesehatan yang masuk dalam perhitungan adalah meliputi semua SKPD yang berkontribusi terhadap pembangunan kesehatan seperti Rumah Sakit Umum, Keluarga Berencana, Perumahan dan Permukiman untuk program penyediaan air bersih dan kawasan bersih dan sehat serta pengelolaan sampah dan air limbah yang pada outputnya dapat meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan, sehingga persentase ideal anggaran kesehatan sebesar 15% yang pernah menjadi kesepakatan di tingkat nasional akan mampu direalisasikan.
Selain dana APBD Kabupaten, Dinas Kesehatan menerima juga dana dari tugas pembantuan melalui program Bantuan Operasional Kesehatan dan Jamkesmas dari Kementerian Kesehatan serta dana Bantuan Khusus dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, sehingga bila semua anggaran yang diterima dan dikelola Dinas Kesehatan maka persentase APBD kesehatan terhadap APBD Kabupaten Banjar adalah 7,60%.
Sasaran 11: Terwujudnya keluarga berencana yang mandiri dan sejahtera Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran " Terwujudnya keluarga berencana yang mandiri dan sejahtera " dengan 3 (tiga) Indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian sebesar 98,78 % dengan predikat Sangat Berhasil. No 1. 2. 3.
Indikator Angka laju pertumbuhan penduduk Akseptor KB Persentase pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi
Satuan
Target
Realisasi
Capaian %
Persen
2,11
2,19
96,34
PPM PA
71.503
87.691
122,64
persen
65
78,66
121,05
Indikator laju pertumbuhan penduduk yang di targetkan sebesar 2,11 % tidak dapat dicapai, mengingat ada beberapa variable yang mempengaruhi tingginya angka laju pertumbuhan penduduk dimaksud. Pertumbuhan penduduk murni diperoleh melalui tambahan dari angka kelahiran, yang bisa dipastikan bahwa pertumbuhan penduduk murni ini masih dalam batasan target yang telah ditentukan. Hal ini ditunjukan oleh capaian jumlah PPM KB baru 24.063 akseptor dari target 25.604 akseptor. Dengan tingkat capaian 93,98 %, sementara itu dari jumlah akseptor KB aktif yang di targetkan sebanyak 71.503 akseptor dapat dicapai 87.691 akseptor dengan tingkat capaian 122,64 % atau dengan kata lain jumlah akseptor KB aktif melebihi dari yang ditargetkan. Melihat tingkat capaian akseptor KB diatas, berarti ada faktor lain yang mempengaruhi tingginya laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data jumlah penduduk yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, data registrasi menunjukan tingginya arus migrasi yang masuk ke wilayah Kabupaten Banjar. Untuk itu terhadap hasil perhitungan angka pertumbuhan penduduk diatas lebih dipengaruhi oleh posisi beberapa wilayah Kabupaten
Banjar yang menjadi penyangga ibukota provinsi yaitu kota Banjarmasin.
Sasaran 12: Terwujudnya peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olahraga Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olahraga dengan 6 (enam) Indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dijabarkan pada Tabel berikut: No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Indikator Terlaksananya lomba olahraga tingkat pelajar dan masyarakat Jumlah stadion olahraga Jumlah gedung olahraga Jumlah jenis klub olahraga Jumlah event olahraga nasional Jumlah event olahraga daerah
Satuan
Target
Realisasi
% Capaian 100 %
Keg.
8 Cabang 8 Cabang olahraga olahraga
Buah Buah Klub Keg.
1 buah 36 buah 29 klub 4 kali
1 buah 36 buah 30 klub 4 kali
100 % 100 % 100 % 100 %
Keg.
21 kali
21 kali
100 %
Program utama yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran diatas adalah Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dengan kegiatan : 1. Pembinaan cabang olahraga prestasi tingkat daerah. 2. Pembibitan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah 3. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Sasaran ini memcapai 100% dikarenakan bahwa : 1. Dana yang tersedia mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 2. Tersedianya sumberdaya aparatur yang handal. 3. Tersedianya sarana dan prasarana olahraga. 4. Pemkab Banjar berkometmen untuk meningkatkan/memajukan kegiatan olahraga yang berprestasi.
Sasaran 13: Terwujudnya pengembangan dan pelestarian budaya lokal, kawasan budaya dan benda cagar budaya. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya pengembangan
dan pelestarian budaya lokal, kawasan budaya dan benda cagar budaya dengan 4 (empat) Indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dijabarkan pada Tabel berikut: No
Indikator
1. 2.
Jumlah grup kesenian aktif Jumlah grup kesenian tradisional Jumlah situs budaya Jumlah kegiatan/ pertunjukan kebudayaan
3. 4.
Satuan
Target
Realisasi
Buah Buah
21 11
21 11
Buah Kali
21 11
21 24
% Capaian 100 % 100 % 100 % 218,18 %
Sasaran 14: Terwujudnya manajemen penyelenggaraan pembangunan SDM yang berkualitas. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya manajemen penyelenggaraan pembangunan SDM yang berkualitas dengan 1(satu) indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100,56% dengan predikat Sangat Berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran terwujudnya manajemen penyelenggaraan pembangunan SDM yang berkualitas: No 1
Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Target
Realisasi
71,34
71,96
Capaian % 100,56
Untuk mengukur kualitas pelayanan dari unit pelayanan pada Pemerintah Kabupaten Banjar dapat dilakukan dengan mengukur tingkat pembangunan manusia terhadap pelayanan yang diberikan yaitu dengan mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari usia harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara/daerah seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara/daerah adalah negara/daerah maju, negara/daerah berkembang atau negara/daerah terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan
ekonomi terhadap kualitas hidup. Dalam definisi yang sama, Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat untuk mengukur pencapaian keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks komposit yang merupakan rata-rata gabungan tiga komponen penilai kualitas sumber daya manusia. Jika ketiga komponen tersebut memiliki kualitas yang baik, maka secara otomatis sumber daya manusianya memiliki kualitas yang baik pula. Masing-masing indeks dari komponen IPM memperlihatkan seberapa besar tingkat pencapaian yang telah dilakukan selama ini di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjar Tahun 2011 sebesar 71,34, hasil perhitungan IPM terakhir pada Tahun 2012 yaitu 71,96. Angka ini menempatkan Kabupaten Banjar berada pada posisi ke 5 (lima) diantara 13 kabupaten/kota se Kalimantan Selatan. Angka IPM Kabupaten Banjar berada di atas ratarata IPM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 71,08.
Hambatan/Masalah: 1. SOP pelayanan publik khususnya perijinan belum seluruhnya disusun. 2. Dari hasil survey kepuasan masyarakat masih terdapat unsur-unsur yang belum memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, antara lain kenyamanan lingkungan, hal tersebut berkait dengan kesiapan SDM dan keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan.
Strategi/upaya pemecahan: 1. Menyusun regulasi SOP pelayanan perijinan dan memantau penerapannya. 2. Mengikutsertakan pelaku pelayanan masyarakat dalam pelatihanpelatihan dan mengoptimalkan sarana prasarana pendukung pelayanan yang tersedia serta mendesain tata letak/ruang pelayanan masyarakat.
Sasaran 15: Terwujudnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta serta terwujudnya usaha perekenomian masyarakat yang berdaya saing tinggi.
No
Indikator
1.
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha
2.
Nilai investasi (xRp1.000)
3.
Jumlah tempat pengolahan padi yang telah menggunakan teknologi (unit)
Target
Realisasi
9
9
Capaian Kinerja (%) 100
950.245.409
1.519.384.163
159,89
365
368
100,82
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran ada 3 (tiga), yaitu 1) Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha; 2) Nilai investasi; dan 3) Jumlah tempat pengolahan padi yang telah menggunakan teknologi. Ketiga indikator kinerja utama memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar masing-masing 100% dengan predikat Sangat Berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta serta terwujudnya usaha perekenomian masyarakat yang berdaya saing tinggi. Pada tahun 2013 tercatat untuk indikator jumlah Perda yang mendukung iklim usaha ada 9 Peraturan Daerah (Perda) dari target 9 Perda (capaian 100%). Indikator kedua adalah nilai investasi yang ditarget sebesar Rp.950.245.409.000 dan realisasi nilai investasi yang diperoleh sebesar Rp1.519.384.163.000 (capaian sebesar 159,89%). Indikator kinerja ketiga adalah Jumlah tempat pengolahan padi yang telah menggunakan teknologi dengan target 365 buah dan diakhir tahun 2013 diperoleh realisasi sebanyak 365 buah tempat pengolahan padi yang menggunakan teknologi mesin RMU (Rice Milling Unit) atau tercapai sebesar 100,00%.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: Tingginya komitmen Pemkab Banjar dalam mendorong percepatan pertumbuhan iklim usaha serta iklim investasi bagi masyarakat dan pengusaha. Sasaran tersebut dicapai dengan program : 1. Program Penunjang Pemerintahan dan Pembangunan 2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi 3. Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keungan Daerah.
Hambatan/Masalah: Penyampaian informasi dan iklim dunia usaha masih belum optimal dilaksanakan.
Strategi/upaya pemecahan: 1. Mengaktifkan sosialisasi dan desiminasi informasi via online maupun offline. 2. Meningkatkan koordinasi antar stakeholders dan instansi terkait dalam upaya mendorong percepatan masuknya modal-modal luar ke Kabupaten Banjar.
Sasaran 16: Terwujudnya kehidupan masyarakat yang madani No
Indikator
1.
Produksi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan - Padi (ton) - Karet (ton) - Sapi (ton) Laju pertumbuhan produksi tanaman pangan, perkebunan dan peternakan • Padi • Karet • Sapi Rata-rata produktivitas tanaman pangan per hektar (padi) Persentase kebutuhan bahan pangan (beras, daging, telur, susu, buah dan sayuran) yang dapat dipenuhi oleh produksi pertanian daerah Jumlah Kelompok Tani
2.
3. 4.
5. 6.
Rasio pemenuhan daging per kapita
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
266.774 17.027 810,00
285.655 16.109 819,56
107,08 94,61 101,19
5,00% 5,00% 4%
0,29% 4,90% 4,27%
5,8 98 106,75
3,74 ton/ha
3,97 ton/ha
106,15
86,78%
86,78%
100
1.461 kelp 6,00 kg
1.461 kelp 14,35 kg
100 239,17
Dibandingkan tahun 2012, produksi padi terjadi peningkatan sebesar 0,29% dari tahun 2012. Meskipun kenaikannya tidak signifikan namun masih bisa surplus. Banyak faktor yang mendukung peningkatan
tersebut diantaranya ketersediaan benih, sarana prasarana maupun pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Disamping itu dalam rangka peningkatan produk hasil pertanian telah dilakukan berbagai upaya antara lain pengembangan agroindustri di pedesaaan untuk semua subsektor, peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan, peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian melalui optimalisasi dan modernisasi sarana pengolahan dan memberdayakan SDM pengolahan dan penguatan lembaga usaha pengolahan hasil di tingkat petani. Dari upaya-upaya tersebut diharapkan produk olahan pertanian yang diperdagangkan terutama yang diekspor dapat meningkat. Karet merupakan salah produk unggulan perkebunan. Pencapaian sasaran peningkatan produksi karet dilakukan melaui kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah (PELD) Karet Ribbed Smoke Sheet (RSS) untuk tujuan eksport dengan target mutu minimal RSS 3. Saat ini produksi dan produktivitas dari Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 18.774,50 Ha tercatat menghasilkan 16.108.521 kg (858 kg/ha) pertahun. Bentuk produk hasil perkebunan karet rakyat sekarang berupa Lump (mangkok dan slap) sebesar 75%, Sit Asap Asalan (RSS V, VI) = 20% dan Lateks pekat 5%. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target mutu tersebut diantaranya adalah teknologi pengolahan Sit asap (peralatan dan sarana prasarananya), peningkatan SDM/Penguasaan dan keterampilan (SOP) RSS, Penataan kelembagaan petani dan pendampingannya, Penanganan panen dan pasca panen serta sarananya, saint dan pengepakan. Selain kegiatan tersebut, upaya peningkatan produksi karet juga didukung oleh Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Direktorat Jenderal PPHP Kementerian Pertanian melalui kegiatan Sekolah Lapang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (SL-PPHP) berlokasi di Desa Abirau dan Desa Mandikapau Timur Kecamatan Karang Intan, pembangunan gudang asap sebanyak 6 buah, bantuan pupuk sebanyak 3.500 kg dan 1 paket peralatan sadap. Untuk indikator peningkatan produk olahan hasil peternakan, upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut antara lain berupa pelatihan pembuatan olahan hasil peternakan bagi ibu-ibu di pedesaan terutama di desa binaan dan pembinaan pelaku usaha pengolahan hasil peternakan. Data perbandingan realisasi kinerja tahun 2012 dan 2013 adalah sebagai berikut :
Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar, 2013
Untuk meningkatkan pendapatan petani yang layak dan memadai melalui penataan pemasaran, meciptakan iklim usaha yang kondusif, Fasilitasi Kemitraan Usaha serta Menumbuhkembangkan Usaha Agribsinis dan Agroindustri Pedesaan, Penanganan Pasca Panen dan Standarisasi Mutu Pengolahan Hasil serta Hasil Turunannya, maka ditetapkan sasaran pertama meningkatnya tingkat pendapatan petani secara signifikan; sasaran kedua terlaksananya pemasaran produk unggulan pedesaan untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah dan luar daerah; sasaran ketiga meningkatnya peluang investasi dibidang pertanian, perkebunan dan peternakan; sasaran keempat terciptanya sentra-sentra produksi dan pemasaran komoditas unggulan pedesaan. Meningkatnya tingkat pendapatan petani merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu peningkatan pendapatan petani menjadi prioritas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar khususnya dalam rangka perbaikan kesejahteraan. Perbandingan realisasi tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat pada tabel berikut : No 01
NTP dan PDRB sektor pertanian 2012 dan 2013 Indikator Kinerja 2012 2013 Nilai Tukar Petani (NTP)**) 107 104,66
02 PDRB Sektor Pertanian Sumber data : BPS Provinsi Kalsel
22,34
21,79
Tingkat kesejahteraan petani dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain pemilikan aset dan lahan, tingkat pendapatan, daya beli, dan nilai tukar petani (NTP). Indikator tingkat pendapatan petani menjadi indikator yang sangat penting, Oleh karena itu peningkatan pendapatan petani menjadi
prioritas utama Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar khususnya dalam rangka perbaikan kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. NTP yang digunakan untuk Indikator sasaran ini adalah NTP Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan data dari BPS Kalimantan Selatan. Pada bulan Desember 2013, NTP Kalimantan Selatan tercatat sebesar 100,4. Terjadi penurunan Jika dibandingkan NTP bulan Desember 2012 yang mencapai 107,00. Turunnya NTP ini disebabkan penurunan indeks harga yang diterima petani (It) dan indeks harga yang dibayar petani (Ib) tidak mengalami kenaikan yang berarti. Penurunan nilai tukar petani Pada Tahun 2013 lebih disebabkanoleh faktor yang bersifat eksternal. Pada Tahun 2013 ditandai dengan menurunnya nilai tukar rupiah sampai menembus angka Rp.12.000.000,- per US$, hal ini sangat mempengaruhi terhadap tingkat inflasi baik nasional maupun di daerah. Jika dilihat masing-masing subsektor, tiga subsektor pertanian mengalami kenaikan NTP dan satu subsektor mengalami penurunan NTP. Subsektor Tanaman Pangan naik sebesar 0,10 persen, Subsektor Holtikultura naik sebesar 0,15 persen, dan Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat naik sebesar 3,17 persen. Sementara itu Subsektor Peternakan turun sebesar 0,30 persen. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat.dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan angka rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 89,84% dengan predikat Sangat Berhasil. Program yang berperan dalam pencapaian target tersebut diatas adalah 1) Program Peningkatan Kesejahteraa Petani, melalui kegiatan Peningkatan Petani dan pelaku agribisnis, 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) melalui kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian, Pengembangan Perbenihan/Pembibitan dan Peningkatan produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian, 3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi pertanian/perkebunan melalui kegiatan Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan, dan 4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, melalui kegiatan pengembangan agribisnis peternakan.
Dukungan anggaran APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.11.993.051.167 (87,23%) dari target sebesar Rp.13.748.789.745.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: 1. Sektor pertanian masih memiliki share PDRB cukup lumayan berada di peringkat kedua setelah perdagangan dan jasa. 2. Ketersediaan sarana produksi (saprodi) seperti benih/bibit, pupuk, lahan, tenaga kerja serta teknologi masih cukup tersedia sepanjang musim. 3. Semakin membaiknya komposisi asupan pangan dan gizi masyarakat.
Hambatan/Masalah: Menyusutnya lahan produktif bagi pengembangan tanaman pangan serta terus merangkak naiknya harga-harga sarana produksi.
Strategi/upaya pemecahan: Melakukan langkah-langkah antisipatif dengan mencoba mengusulkan kredit kepada perbankan.
Sasaran 17: Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif dengan 4 (empat) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebesar 97,59% dengan predikat sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran terwujudnya manajemen penyelenggaraan pembangunan SDM yang berkualitas:
No
Indikator
Target Realisasi
1.
Persentase koperasi aktif
58%
59,91%
2.
Jumlah UMKM
3.
Jumlah koperasi aktif
7.123 buah 130 buah
6.096 buah 136 buah
Capaian Kinerja (%) 103,29 85,58 104,61
4.
5. 6.
Persentase koperasi yang dapat menjalankan usahanya secara mandiri (Koperasi aktif) Jumlah UMKM yang melakukan pameran dan promosi di luar Kab.Banjar Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di sektor usaha perdagangan.
125%
127%
101,6
4 buah
5 buah
125
600 buah
608 buah
101,33
Sasaran tersebut dicapai melalui 4 program, yaitu Program Penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif, Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, Program Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Capaian kinerja output rata-rata sebesar 85,28% didukung dengan dukungan dana sebesar Rp.4.580.768.858,00 dari target sebesar Rp.3.906.701.709,00
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: Tingginya minat berusaha dari masyarakat baik penduduk Kabupaten Banjar maupun masyarakat di luar Kabupaten Banjar
Hambatan/Masalah: 1. Masih ada kebiasaan masyarakat yang sangat tergantung dengan bantuan pemerintah. 2. Terbatasnya akses permodalan bagi UMKM.
Strategi/upaya pemecahan: 1. Pelatihan, bintek, diklat dan sosialisasi peluang-peluang usaha bagi koperasi dan UMKM. 2. Penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM dengan meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan bagi pelaku usaha, koperasi dan UMKM.
Sasaran 18: Pengembangan Kepariwisataan Capaian Kinerja (%) 80,65
No
Indikator
Target
Realisasi
1.
Jumlah wisatawan domestik Jumlah wisatawan asing Jumlah pengembangan potensi objek wisata Jumlah hotel/restoran
1 Jt Org 500 Org
806.599 Org 2.199
1 Buah
1 Buah
100
14 Buah
14 Buah
100
2. 3. 4.
439,8
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran pengembangan kepariwisataan. dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 95,16 % dengan predikat sangat berhasil. Program utama yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran di atas adalah Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan 1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 2. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam dan luar negeri 3. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: 1. Adanya promosi kepariwisataan yang cukup bagus. 2. Pengembangan situs-situs dan objek-objek wisata baru 3. Dukungan dari Kesultanan Banjar dalam mendorong pengembangan situs-situs budaya yang berpotensi wisata.
Hambatan/Masalah: 1. Para kaum muda masih belum tergerak motivasi mereka untuk menggeluti dunia budaya dan pengembangan kepariwisataan. 2. Sinergitas dan koordinasi antarpihak berkepentingan dengan budaya dan pariwisata masih belum optimal.
Strategi/upaya pemecahan: 1. Menggalakkan seminar dan sosialisasi bagi para kawula muda .agar lebih pro-aktif dan peduli terhadap budaya dan pariwisata Kabupaten Banjar. 2. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Peneliti untuk terus melakukan penggalian-penggalian dan pengembangan situssitus budaya dan pariwisata,
Sasaran 19: Terwujudnya ketersediaan energi untuk masyarakat dan pengembangan energi terbarukan. No 1.
2.
Indikator Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Jumlah pengembangan energi terbarukan
Target 100%
1 buah
Capaian Realisasi Kinerja (%) 100% 100
1 buah
100
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya ketersediaan energi untuk masyarakat dan pengembangan energi terbarukan. dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 % dengan kategori predikat sangat berhasil. Untuk Meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan PLN dan pihak terkait di bidang energi dan ketenagalistrikan guna menumbuhkan ekonomi kerakyatan, maka sasarannya adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan energi dan ketenagalistrikan. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja ketersediaan energi antara lain pemetaan pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat pada 10 desa yang belum teraliri listrik sebanyak 3 (tiga) desa, meningkatkan pemanfaatan energi alternatif sebanyak 83 (delapan puluh tiga) unit, meningkatkan pengelolaan PJU sebanyak 3 (tiga) kecamatan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: 1. Semakin strategisnya peran dan fungsi energi bagi kelangsungan
kehidupan sekarang dan akan datang. 2. Nilai strategis pengembangan energi terbarukan memberikan prospek cerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hambatan/Masalah: 1. Terbatasnya sarana prasarana pengembangan energi terbarukan. 2. Masih rendahnya minat masyarakat untuk lebih menggeluti pengembangan energi terbarukan.
Strategi/upaya pemecahan: Mendorong masyarakat untuk lebih terbuka terhadap pengembangan energi terbarukan seperti pengembangan bioenergi sebagai energi alternatif yang lebih murah dan ramah lingkungan.
Sasaran 20: Terbangunnya kesatuan pengelolaan hutan (KPH) serta pemanfaatan potensi sumberdaya hutan yang dikelola secara bijaksana, efisien dan lestari. No
Indikator
Target
Realisasi
1.
Sosialisasi mengenai KPH
2 kali
2 kali
Capaian Kinerja (%) 100
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran sosialisasi mengenai KPH dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 % dengan kategori predikat sangat berhasil. Uraian hasil evaluasi pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut: Sasaran untuk mewujudkan tujuan strategis yaitu terselenggaranya peningkatan fungsi dan manfaat hutan melalui revitalisasi / kelembagaan kehutanan. Indikator kinerja keberhasilan sasaran di atas ada 1 (satu) dari 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan. Program utama yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran di atas adalah Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan dengan kegiatan Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Hal yang ingin dicapai pada sasaran ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan hutan berbasis KPH yang pada akhirnya akan berujung pada kelestarian hutan.
Sasaran 21: Perluasan kesempatan kerja, produktivitas dan perlindungan ketenagakerjaan dan pengembangan wilayah transmigrasi. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran perluasan kesempatan kerja, produktivitas dan perlindungan ketenagakerjaan dan pengembangan wilayah transmigrasi dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 % dengan kategori predikat sangat berhasil. Capaian No Indikator Target Realisasi Kinerja (%) 1. Angka pengangguran 3,72% 3,72% 100 2.
Angka partisipasi angkatan kerja.
76,34%
81,00%
106,1
3.
Angka ketergantungan
2,09%
2,09%
100
4.
Angka sangketa pengusaha-pekerja per tahun
100%
100%
100
Adapun tingkat capaian kinerjanya sasaran diatas, sebagai berikut : Berupa Sosialisasi penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja dan penyuluhan bimbingan jabatan di sekolah tingkat SLTA, target yang ingin dicapai 90 orang siswa sebanyak 3 paket kegiatan, tersusunya 2 buku Statistik Antar Kerja Semester I dan II. Hasil lainnya dalam rangka Penyiapan Tenaga Kerja Siap pakai berupa kegiatan penyuluhan prosedur TKI/TKW yang akan bekerja keluar negeri dengan target sebanyak 60 orang. Pengembangan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan sebanyak 69 orang pencari kerja penganggur dan setengah penganggur selama 20 hari. Pelatihan kewirausahaan baru target sebanyak 10 orang, kegiatan padat karya 3 paket, Padat Karya Infrastruktur, masing-masing akan menyerap 88 orang tenaga penganggur dan setengah penganggur di pedesaan, Pendataan lowongan ke perusahaan (Job Canvasing), dengan tujuan 70 perusahaan, Monitoring penempatan tenaga kerja di perusahaan, dengan tujuan 40 perusahaan. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan kegiatan; Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berupa ; Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menghasilkan data rata-rata KHL untuk Pekerja Lajang (dengan kebutuhan 3000 kalori) Kabupaten Banjar Tahun 2013 sebesar Rp1.531.908,- , Koreksi peraturan perusahaan yang telah diperpanjang dan dikoreksi sebanyak 15 Peraturan Perusahaan; Pencegahan dan Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
(PHI) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tertangani sebanyak 5 kasus; Terlaksananya pertemuan LKS Tripartit Kabupaten Banjar dengan peserta dari unsur pemerintah, perwakilan pengusaha (APINDO), perwakilan pekerja (SPSI, SP/SB), Meningkatnya perlindungan hukum bagi tenaga kerja terutama penerapan norma kerja dan norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di perusahaan, Pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (independent), tidak memihak (fair treatment), dan professional.
Sasaran 22: Terwujudnya ketersediaan Infrastruktur publik yang memadai baik kuantitas dan kualitas. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya ketersediaan Infrastruktur publik yang memadai baik kuantitas dan kualitas dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 91,27 dengan predikat sangat berhasil.
No
Indikator
1.
Rasio Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik Persentasi tersedianya akses air minum yang aman Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi Berkurangnya kawasan-kawasan kumuh di perkotaan Persentasi tersedianya sistem jaringan drainase skala kota
2. 3. 4. 5.
63,76 % 40,73
63,76 %
Capaian Kinerja (%) 100 %
40,73 %
100%
40,91
40,91 %
100 %
4,11
2,37
57,66%
40,70
40,17
98,7 %
Target Realisasi
Untuk indikator panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik dengan target 63,76 % M’ telah tercapai 100%. Penataan jalan lingkungan berada pada kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan, secara keselurahan tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk Indikator tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok 60 l/org/hari dengan target 40,73 % telah tercapai 100%, dalam hal ini tidak ditemuinya adanya kendala dalam pelaksanaan pekerjaan, Untuk indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi dengan target 40,91 % telah tercapai 100%. Untuk indikator berkurangnya kawasan-kawasan
kumuh di perkotaan dengan target 4,11% telah tercapai 57,66%. Untuk indikator persentasi tersedianya sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun dengan target 40,17 % telah tercapai 98,7%.
Sasaran 23: Terwujudnya pembangunan daerah berwawasan lingkungan. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya pembanguan daerah berwawasan lingkungan dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Pencemaran Udara dan Air memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100 dengan predikat sangat berhasil. Untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap Pengelolaan lingkungan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pada misi 2, yaitu: Optimalnya pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kegiatan Pemantauan kualitas lingkungan di tahun 2013 digunakan untuk mendeteksi atau mengukur dan menguji kualitas pencemaran air dan udara. Upaya pemantauan kondisi lingkungan diperkirakan semakin memburuk terutama kualitas air sungai akibat kegiatan penambangan, perikanan, pertanian dan perkebunan dan domestik, pengambilan sampel air sungai, meliputi : 1) Sungai Martapura sebanyak 3 (tiga) titik, yakni titik hulu di Desa Pingaran Hulu Kecamatan Astambul, titik tengah di Desa Sungai Kitano Kecamatan Martapura Barat dan titik hilir di Desa Sungai Pinang Lama Kecamatan Sungai Tabuk. 2) Sungai Riam Kiwa sebanyak 3 (tiga) titik, yakni titik hulu di Desa Benteng Kecamatan Pengaron. Titik tengah di Desa Lawiran Kecamatan Simp. Empat dan titik hilir di Desa Mangkalawat Kecamatan Mataraman. 3) Sungai Riam Kanan, titik hulu di Desa Aranio Kecamatan Aranio, titik tengah di Desa Mandikapan Barat Kecamatan Karang Intan dan titik hillir di Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan. Masing – masing titik dilaksanakan sebanyak 4 tahap dalam satu tahun. Sedangkan untuk Pengujian dan analisa sampel udara mewakili wilayah pemukiman, transportasi, perkantoran dan industri. Masing – masing dilaksanakan 2 (dua) tahap mewakili 1 musim. Capaian Kinerja Indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:
No
Indikator Kinerja
1
Pencemaran Air (COD)
2
Pencemaran Udara (CO)
Target
Realisasi
%
<10
8,86
100
<1.400
973
100
Sasaran 24: Terwujudnya pengelolaan persampahan dan air (bersih, sehat dan ekonomis)
1.
Persentase penanganan sampah
Persen
21,94
21,94
Capaian Kinerja (%) 100
2.
Persentase penduduk berakses air minum Rata-rata produksi sampah yang di kelola
persen
40,73
40,73
100
M3 / Hari
150
329
219,33
No
3.
Indikator
Satuan
Target
Hasil
Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis terwujudnya pengelolaan persampahan dan air bersih sehat dan ekonomis telah ditetapkan 3 indikator yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja sasaran tersebut. Indikator dimaksud meliputi ; 1. Persentase penanganan sampah. Pada indikator penanganan sampah ini telah dicapai hasil penanganan sebesar 21,94 % sebagai mana yang telah ditargetkan sehingga tingkat capaian indikator ini adalah 100% 2. Persentase penduduk berakses air minum Capaian indikator ini pada tahun 2013 sebesar 40,73 %. Ini berarti bahwa cakupan pelayanan air bersih sejumlah 40,73 % dari seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Banjar. Angka capaian tersebut sesuai dengan yang ditargetkan tingkat capaian kinerja 100 %. 3. Indikator rata-rata sampah yang dikelola pada tahun 2013 ditargetkan 150 M3 / hari dapat di realisasikan sebesar 329 M3 / hari. Tingkat capaian dari indikator ini adalah 219,33 %. Dari ketiga indikator pembentuk capaian kinerja sasaran terwujudnya pengelolaan persampahan dan air (bersih, sehat dan ekonomis) sebesar 100 %, masuk dalam kategori capaian sangat berhasil.
Sasaran 25: Terwujudnya perlindungan, pemanfaatan dan rehabilitasi sumber daya lahan dan hutan Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya perlindungan, pemanfaatan dan rehabilitasi sumber daya lahan dan hutan, dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 100.00 % dengan predikat sangat berhasil. Capaian No Indikator Target Realisasi Kinerja (%) 1. Penurunan luas kerusakan kawasan 100 165 165 hutan dan lahan (Ha) 2. Pembentukan Masyarakat Peduli Api 4 4 100 (Kelompok) Capaian indikator penurunan luas kerusakan kawasan hutan dan lahan serta pembentukan masyarakat peduli api dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu sebesar 100 %. Gambaran dari kedua indikator diatas dilaksanakan melalui program kegiatan meliputi program utama yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran diatas adalah program rehabilitasi hutan dan lahan, program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dengan kegiatan berupa koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan, pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata, peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan, penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata (DAK), penanggulangan kebakaran hutan, penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan.
Sasaran 26: Terwujudnya pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya pelayanan terhadap PMKS dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 88,67 dengan predikat sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS: Rata-rata kinerja antara tahun 2012 dengan 2013 tetap 100% karena posisinya telah mencapai angka maksimal dan hal ini dapat dikategorikan mengalami kenaikan. Hal ini didukung oleh peningkatan
SDM dan daya dukung dari pengusaha tambang di Kabupaten Banjar serta telah beroperasinya jalan khusus tambang sehingga memacu kembali aktifitas tambang khususnya batubara yang beberapa waktu lalu sempat mengalami kelesuan. Sementara satu-satunya indikator yang mengalami penurunan adalah peran sektor pertambangan terhadap PDRB. Penurunan ini dikarenakan adanya analisa pada perkembangan sektor pertambangan yang semakin berkurang dan kelesuan harga jual sektor pertambangan khususnya batubara di dunia. Akan tetapi hal ini menunjukan nilai positif karena sektor lainnya mengalami kenaikan seperti sektor pertanian, sektor perdagangan, restoran dan hotel serta sektor jasa yang kesemuanya merupakan sektor yang akan terus berkembang. No 1. 2.
Indikator Kinerja Menurunnya kegiatan penambangan Ilegal (PETI) Terlaksananya kegiatan reklamasi sesuai ketentuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja %
2 kasus
0 kasus
100%
50 Ha
33 Ha
66 %
Program utama yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran diatas adalah Program dengan kegiatan : 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat 2. Peta daerah rawan bencana alam geologi Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator sasaran telah terpenuhi seluruhnya, bahkan ada satu indikator yang melebihi target. Berikut uraian ringkas kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator yang dilaksanakan, yakni : 1. Menurunnya kegiatan penambangan Ilegal (PETI), Pelaksanaan kegiatan penertiban PETI merupakan salah satu bagian dari kegiatan Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan yang bertujuan untuk menertibkan kegiatan-kegiatan pertambangan yang tidak berijin atau liar agar tertib sesuai dengan ketentuan dan tertib pengelolaan lingkungan. Penertiban ini merupakan kegiatan bersama pemerintah daerah yang melibatkan banyak sektor seperti Lingkungan hidup, dinas pertambangan dan energi, aparat keamanan dan masyarakat. PETI (Pertambangan tanpa ijin) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan ber¬badan hukum yang dalam operasinya tidak memilki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, izin,
rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang¬undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai PETI. Pelaksanaan penertiban PETI dilaksanakan dengan dua cara yakni memonitoring seluruh kegiatan usaha pertambangan dan kemungkinan timbulnya PETI dan kedua melakukan penertiban terhadap PETI yang telah beroperasi. Pada tahun 2013 tidak terdapat kasus PETI yang diadukan masyarakat terkait dengan usaha pertambangan, sehingga pelaksanaan penertiban PETI lebih difokuskan kepada kegiatan monitoring dan pengawasan pengelolaan pertambangan. 2. Terlaksananya kegiatan reklamasi sesuai ketentuan Indikator pelaksanaan reklamasi dengan target 50 Ha telah terealisasi sebesar 33 Ha atau 66%. Pelaksanaan kegiatan Reklamasi lahan dan pengelolaan lingkungan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan operasional pertambangan, upaya reklamasi dan pengelolaan lingkungan pertambangan oleh perusahaan tambang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tujuan adalah untuk menekankan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berlaku. Hal ini mengingat perusahaan bidang pertambangan merupakan salah satu sektor industri yang memiliki potensi sangat tinggi terhadap adanya perusakan lingkungan. Disamping itu adanya kegiatan Reklamasi lahan dan pengelolaan lingkungan ini diharapkan dapat membantu menekan penyimpangan pelaksanaan kegiatan operasional pertambangan secara teknis oleh para perusahaan tambang terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dengan reklamasi merupakan salah satu upaya mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan yang menjadi perhatian bersama antara semua pihak terutama pengusaha dan pemerintah. Masih rendahnya tingkat pencapaian kegiatan reklamasi selama tahun 2013 karena masih rendahnya lahan terganggu sehingga upaya reklamasi yang tergantung dari lahan terganggu juga masih sedikit. Hal ini terus diupayakan kepada semua perusahaan yang telah melakukan bukaan untuk melaksanakan kewajibannya melakukan reklamasi lahan bekas tambang. Akan tetapi jika dilihat dari persentasi antara lahan terganggu dengan lahan reklamasi dan revigetasi maka sudah cukup besar karena
adanya upaya pengelolaan lingkungan dan pertambangan yang lebih baik. Tingkat keberhasilan indikator ini tidk terlepas dari peran serta dan kerjasama untuk mengupayakan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan sebagai bentuk tanggung jawab bersama pada lingkungan.
Sasaran 27: Terwujudnya pengelolaan perikanan dan kelautan yang berorientasi aquabisnis yang ramah lingkungan. Hasi evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya pengelolaan perikanan dan kelautan yang berorientasi aquabisnis yang ramah lingkungan dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran terwujudnya pengelolaan perikanan dan kelautan yang berorientasi aquabisnis yang ramah lingkungan:
No
Indikator
1.
Tingkat pelanggaran aturan perundangundangan tentang penangkapan ikan (Kasus)
Target Realisasi 1
0
Capaian Kinerja (%) 100
Sasaran di atas adalah dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan strategis yaitu melindungi lingkungan dan sumber daya perikanan dan kelautan serta peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat perikanan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan secara optimal, dan lestari, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Indikator kinerja keberhasilan sasaran di atas ada 2 indikator dari 2 kegiatan meliputi Razia pelaku pelanggaran UU perikanan dan Kasus Pelanggaran UU perikanan
Sasaran 28: Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel dan Transparan Hasi evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintah yang responsif, akuntabel dan transparan dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat memperlihatkan capaian kinerja sebesar 88,67 dengan predikat sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang responsif, akuntabel dan transparan: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Indikator Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar SKPD yang Melaporkan pelaksanaan SPM Peningkatan Kualitas Pengendalian Pembangunan Waktu Penetapan Perda APBD Tingkat capaian kinerja pengelolaan keuangan Jumlah pajak dan retribusi daerah Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD Tingkat capaian kinerja rata-rata SKPD pemungut Terkelolanya Aset Daerah dengan baik Jumlah SKPD yang arsipnya sudah ditata Jumlah Peserta Sosialisasi Kearsipan
WDP
WDP
Capaian Kinerja % 100
B 70
B 70
100
60
60
100
Tepat waktu 70
Tepat waktu 55
100
42.136.2 21.827 10,5
51.335.065. 705 14,77
100
100
105,37
100
70
70
100
12
13
100
100
83
83
Target
Realisasi
78,57
100
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut,dengan uraian sebagai berikut : 1. Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar, dengan target penilaian WDP dan Nilai B pada Tahun 2013 telah memenuhi target sehingga realisasi 100%. Upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bidang pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Tertib administrasi sebagaimana diharapkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan 2. Sampai pertanggung jawaban memperoleh hasil yang baik. Hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2013 mencapai opini wajar dengan pengecualian hal itu telah sesuai dengan target yang ditetapkan. 3. Koordinasi tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD Pelaksana Urusan Wajib; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 mewajibkan Kementerian / Lembaga menyusun Indikator SPM, tetapi Kementerian / Lembaga baru menerbitkan antara tahun 2008 sampai 2010 bahkan ada Kementerian / Lembaga yang belum menyusun, sehingga dalam penyusunan Renstra 2011-
2015 belum seluruhnya terakomodir program dan indikatornya sehingga menyulitkan penerapan dan percepatan SPM. Pemerintah Kabupaten Banjar telah menerbitkan Perbup No 35 tahun 2010 tentang SPM di Kabupaten Banjar yang mengatur Indikator SPM bagi SKPD Pengampu SPM, namun Penerapan dengan Perbup ini tidak banyak membantu, pada awal Maret 2013 Konsultan SPM Kalimantan Selatan membantu tata cara membuat laporan dan perencanaan anggaran, cara ini sangat membantu tetapi ternyata cara konsultan ini perencanaan penganggaran menghasilkan dana yang cukup besar yang sangat mustahil dapat dipenuhi oleh APBD, dan dengan mengharapkan bantuan (DAK) tidak dapat diharapkan ddengan pasti. Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Banjar menerbitkan Perbup Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator dan Pembiayaan SPM dalam upaya untuk mempercepat menerapannya. Penerapan dan Pencapaian Indikator SPM menjadi kegiatan yang khusus karena terkait dengan pembiayaan yang besar dan SDM yang terbatas, disisi lain pemerintah daerah juga mengejar target khusus yang sudah tertulis dalam Renstra yang telah ditetapkan. Pencapaian target SPM adalah merupakan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku dalam reformasi birokrasi. Target dapat dicapai adalah wujud Pegawai yang profesional sesuai dengan misi ketiga Sekretariat Daerah Banjar 4. Upaya menunjang keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Banjar, maka beberapa kegiatan telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah bidang pengadaan barang/jasa oleh Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Banjar melaksanakan bimbingan teknis dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa. Materi yang disampaikan dalam bimbingan teknis tersebut antara lain : a. Bimbingan Teknis Aspek Hukum pelaksanaan kontrak dan serah terima pekerjaan. b. Bimbingan Teknis dan sosialisasi Pengadaan Barang/jasa untuk aparatur Kecamatan dan Kelurahan. c. Bimbingan Teknis Tata Cara Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak. d. Bimbingan Teknis Pedoman Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan. e. Bimbingan Teknis penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP). f. Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Pengadaan dan Evaluasi Penawaran. g. Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa pemerinatah sebanyak dua kali
5. Waktu Penetapan Perda APBD, pada tahun 2013 penetapan perda APBD tepat waktu yakni Perda Kab. Banjar No. 17 Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang APBD Kab Banjar TA. 2013 dan Perda Kab. Banjar No. 8 tahun 2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Perubahan APBD Kabupaten Banjar TA. 2013. Penetapan ini sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan yakni pada akhir tahun sebelumnya sedangkan untuk perubahan paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan. 6. Tingkat capaian kinerja pengelolaan keuangan, dari target sebesar 70% terealisasi hanya 55% sehingga capaian kinerja senilai 78,57%. Capaian ini dipengaruhi oleh beberapa kegiatan, yakni: Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan Penyusunan Bahan Rancangan Peraturan Daerah tetang APBD. Kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah yg disusun berdasarkan kebutuhan tiap-tiap unit pelaksana pemerintah daerah yang mana proses telah melalui beberapa kajian oleh tim anggaran pemerintah daerah. Hasil kegiatan ini berupa Perda Kab. Banjar No.17 Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang APBD Kab Banjar TA. 2013. Kegiatan Penyusunan Raperda Tentang Perubahan APBD. Untuk mengimbangi perubahan faktor-faktor baik internal maupun ekternal maka dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan beberapa kajian tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hasil kegiatan ini berupa Perda Kab. Banjar No. 8 tahun 2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Perubahan APBD Kabupaten Banjar TA. 2013. Kegiatan Penyusunan Raperda Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD. Segala bentuk keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dipertanggung jawabkan dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. Hasil kegiatan ini berupa Perda no.7 tahun 2013 tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2012. Dan Perbup no.45 tahun 2013 tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA. 2012. Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan program diatas diantaranya adalah terlambatnya Laporan Keuangan beberapa SKPD ke BPKAD sehingga terlambatnya pembuatan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten. Solusinya adalah Dibuatnya
peraturan atau Edaran yang untuk penyampaikan batas akhir dan sanksi utk keterlambatan Laporan Keuangan SKPD. 7. Jumlah pajak dan retribusi daerah pada tahun 2013 sebesar Rp. 51.335.065.705,- dari target Rp. 42.136.221.827,- dengan capaian kinerja 100%, hal ini tertuang dalam tabel berikut : Uraian No target realisasi Capaian Penerimaan 1 Pajak Daerah 29.834.768.487 35.729.795.868 119,76 2 Retribusi Daerah 12.301.453.340 15.605.269.837 126,86 Jumlah 42.136.221.827 51.335.065.705 121,83 Capaian kinerja ini tidak terlepas dari upaya bersama antara dinas instansi terkait dengan masyarakat dimana kemampuan aparat didukung kesadaran yang cukup tinggi dari masyarakat khususnya para waajib pajak daerah dan retribusi daeraah untuk taat membayar kewajibannya tersebut. 8. Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD, pada Tahun anggaran 2013 PAD Kabupaten Banjar sebesar Rp. 179.120.915.941,-. Dengan jumlah Penerimaan APBD senilai Rp. 1.212.487.968.471 Sehingga rasionya adalah 14,77 dari target 10,5 maka capaian kinerjanya sebesar 100%. Tingkat capaian kinerja rata-rata SKPD pemungut adalah sebesar 105,37 yang didapat dari persentase keseluruhan realisasi pendapatan dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2013 ini rata-rata capaian kinerja SKPD pemungut sebesar 105,37 dari target 100 maka capaian kinerja senilai 100%. 9. Terkelolanya Aset Daerah dengan baik, dengan target kinerja sebesar 70 % telah terealisasi seluruhnya sehingga capaian kinerja 100%. Kegiatan ini mengarah pada pencatatan hasil pengadaan dan penghapusan aset pemerintah Kabupaten Banjar per triwulan yang tujuannya sebagai tindakan kontrol dalam perkembangan kondisi aset pemerintah daerah, sehingga pengelolaan pelaporan inventarisasi aset pemerintah daerah Sebagai penyusunan sistem pelaporan akuntabilitas pemerintah daerah kab banjar bidang aset. Hasil dari kegiatan ini berupa : a. Penghapusan Barang Milik Pemerintah, hasil kegiatan ini berupa 4 SK, yaitu: - SK Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan Bangunan Dari Daftar investarisasi Barang Milik Rakyat Pemerintah Kabupaten Banjar Nomor 456 Tahun 2013 Tanggal 05 Juni 2013. - SK Penghapusan Tanah Puskesmas Pesayangan Dari Daftar Inventaris Barng Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar Nomor 540 Tahun 2013 Tanggal 19 Juli 2013.
- SK Persetujuan Pengahapusan Bangunan Puskesmas Dan Rumah Dinas Dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Banjar Nomor 433 Tahun 2013 Tanggal 27 Maret 2013. - SK Persetujuan Pengahapusan Bangunan Kantor Camat Simpang Empat Dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar Nomor 350 Tahn 2013 Tanggal 27 Maret 2013 b. Penilaian Aset Barang Milik Daerah yang tidak mempunyai nilai mulai bulan Mei s.d Juli 2013 sebanyak 34 objek tanah dan 28 objek bangunan. c. Rekonsiliasi Aset, hasilnya beruapa SK Pengakuan Nilai Barang Milik Daerah pada SKPD di Lingkungan Pemkab Banjar Nomor 396 Tahun 2013 tanggal 30 April 2013 10. Arsip-arsip setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari arsip keuangan, arsip kepegawaian, arsip fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian serta arsip subtantif (tugas pokok) yang kesemuanya harus diklasifikasikan berdasar kesamaan masalah yang dituangkan dalam Daftar Arsip (DA). Daftar Arsip adalah suatu daftar yang bersumber dari data-data hasil pendataan dan penataan yang disusun berdasarkan masalahnya dan tahun pembuatannya. Dalam kegiatan tahun 2013 ini telah tersusun/ terhimpun data arsip dalam bentuk Daftar Arsip (DA) sebanyak 13 jilid, kemudian untuk arsip yang di data dan di tata selama tahun 2013 sebanyak 10.557 berkas / 5.505 arsip / 620. 11. Kegiatan ini adalah kegiatan sosialisasi/penyuluhan dibidang kearsipan yang mengikutsertakan aparatur pemerintah dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan layanan informasi kearsipan, dengan diikutsertakan dalam sosialisasi tersebut diharapkan aparatur mampu menerapkan pengetahuan yang didapat berkaitan dengan pelayanan informasi kearsipan sesuai prosedur dan standar teknis yang berlaku. Pada tahun 2013 ini kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi pemerintahdi laksanakan sebanyak 2 kali sosialisasi yaitu; Sosialisasi I, sosialisasi kearsipan bagi sekretaris desa/sekretaris lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang diikuti oleh 46 orang peserta. Sosialisasi II, sosialisasi kearsipan bagi sekretaris desa/ sekretaris lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang diikuti oleh 37 orang peserta.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: Aparatur pengawasan yang profesional dalam melaksanakan pembinaan dan pemeriksaan pada objek pemeriksaan.
Hambatan/Masalah: Pengetahuan aparatur yang belum optimal dalam pengelolaan keuangan
Strategi/upaya pemecahan: Melaksanakan bimbingan teknis terhadap aparatur sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Sasaran 29: Terwujudnya kapasitas kelembagaan dan pemerintah serta pegawai daerah yang efisien No 1. 2.
Indikator Persentase PNS yang mendapatkan hukuman Disiplin Jumlah SOTK SKPD yang telah di evaluasi
0,10
0,11
Capaian Kinerja % 90,90
67
67
100
Target
Realisasi
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut : 1. Persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin, Disiplin pegawai negeri sipil sangat dituntut dalam rangka meningkatkan profesionalisme untuk mencapai produktivitas kerja pegawai. Hukuman disiplin bisa dijatuhkan pada PNS karena kesalahan maupun karena kurang disiplin dalam menjalankan tugas. Hukuman disiplin pada PNS terdiri dari 3 (tiga) kategori yaitu hukuman ringan, hukuman sedang dan hukuman berat. Pada tahun 2013 hukuman disiplin dijatuhkan pada 9 Orang dengan tingkatan mulai dari tingkat ringan sampai tingkat berat. Persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin sebanyak 9 orang dari jumlah PNS Di Kabupaten Banjar sebanyak 7.695 orang adalah 0,11%. Sehingga capaian angkanya pada 90,90% dari target 0,10%. 2. Jumlah SOTK SKPD yang telah di evaluasi telah tercapai 100 %. Hal dapat di jelaskan melalui 3 (tiga) kali perubahan PERDA SOTK
menunjukan bahwa berbagai perkembangan dan keperluan struktur organisasi yang ideal diupayakan melalui beberapa tahapan perubahan PERDA dimaksud. Tingkat capaian dari sasaran Terwujudnya kapasitas kelembagaan dan pemerintah serta pegawai daerah yang efisien yang diwujudkan dengan indikator diatas adalah 95,45 % termasuk ke dalam capaian sangat berhasil
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: Adanya peraturan perundangan sebaga idasar melaksanakan evaluasi SOTK terhadap SKPD. Kapasitas kelembagaan masyarakat yang memadai dan dukungan aparatur yang baik.
Hambatan/Masalah: Masih ada pejabat di SKPD yang belum mengerti terkait analisa jabatan dan beban kerja.
Strategi/upaya pemecahan: Melaksanakan bimbingan teknis terhadap aparatur berkaitan dengan analisa jabatan dan beban kerja.
Sasaran 30: Terwujudnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi” dengan 4 (empat) Indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian sebesar 95 % dengan predikat sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dijabarkan pada Tabel berikut : Tabel Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Kinerja Aparatur yang Berbasis Kompetensi Capaian No Indikator Target Realisasi Kinerja % 1 Jumlah aparatur Desa yang 375 375 100 % mengikuti Diklat 2 Angka rata-rata aparatur 29 23 80 % pemerintahan desa dengan pendidikan S1 per desa
3 4
Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis Jumlah PNS yang mengikuti diklat penjenjangan struktural
80
182
100 %
59
61
100 %
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut Jumlah Aparatur Desa Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa adalah pelatihan untuk penyelenggara pemerintahan di Desa, dalam hal ini adalah Pembakal, Kepala Urusan (KAUR) dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Maksud dilaksanakannya pelatihan ini agar dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan wawasan bagi aparatur pemerintah desa, dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan kebijakan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa. Indikator Kinerja yang dimaksud aparatur Pemerintahan Desa utamanya adalah Pambakal (Kepala Desa) ditargetkan memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S1). Hal ini baik diperoleh baik dari program SKPD (dalam hal ini BPMPD Kab. Banjar) memberikan bantuan biaya pendidikan sarjana maupun hasil penjaringan pesta demokrasi di tingkat desa (Pemilihan Pambakal). Adapun Pambakal atau Kepala Desa yang memiliki tingkat pendidikan Sarjana (S1) yang ditargetkan untuk Tahun 2013 adalah 29 orang tercapai sebanyak 24 orang atau 80 %. Sementara itu target indikator meningkatnya profesionalisme dan keahlian alumni diklat struktural tercapai sebesar 100% secara fisik realisasi pelaksanaan kegiatan, dengan target APBD Murni 50 orang dan target di APBD Perubahan 62 orang peserta yang akan mengikuti diklat struktural sebanyak 62 orang dan realisasinya sebanyak 61 orang yang terdiri target 3 orang peserta realisasi 2 orang peserta untuk Diklat pim II, 19 orang Diklat pim III, dan 40 orang Diklat pim IV.
Sasaran 31: Terwujudnya struktur Organisasi Pemerintah Daerah yang efisien Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Terwujudnya Struktur Organisasi Pemerintah yang Efisien”, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 % dengan predikat sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya Struktur Organisasi Pemerintah Daerah yang Efisien diperoleh melalui pengukuran indikator persentase satuan kerja yang kelembagaannya telah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan dengan tingkat capaian
100 %, sebagaimana yang termuat pada tabel di bawah ini. Tabel Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Struktur Organisasi Pemerintah Daerah yang
No
Indikator
Target
Realisasi
1
Persentase Satuan Kerja yang kelembagaannya telah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan
67
67
Capaian Kinerja % 100 %
Satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Banjar terdiri dari Badan, Dinas, Kantor serta kecamatan dan Kelurahan dengan jumlah keseluruhan 67 (enam puluh tujuh) SKPD. Sesuai kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah otonom, dan potensi yang dimiliki, kelembagaan SKPD di Kabupaten Banjar dari target SKPD seluruhnya telah sesuai dengan peraturan dan kebutuhan daerah. Secara administratif dan teknis operasional, pelaksanaan program pembangunan daerah dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Banjar. Saat ini organisasi perangkat daerah Kabupaten Banjar diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar tahun 2008 Nomor 09,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14). Pada Akhir Tahun 2012 (menjelang Tahun 2013) dan di Tahun 2013 telah terjadi beberapa perubahan untuk lingkup organisasi yang dilatar belakangi perkembangan wilayah maupun upaya optimalisasi pelaksanaan urusan agar memiliki kinerja yang optimal. Perubahan organisasional tersebut adalah : 1. Perubahan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi 2 (dua) SKPD yaitu : 1) Dinas Pendapatan, dan 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Perubahan Nomenklatur Badan Pelayanan Perijinam Terpadu menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BKPMPPT). 3. Pembentukan Kecamatan Cintapuri Darussalam yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Simpang Empat. Adapun komposisi Satuan Kerja (atau yang disebut SKPD/Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagai berikut : 1. Sekretariat Daerah 1 (satu buah) 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1 (satu buah) 3. Dinas, Badan dan Kantor berjumlah 32 (tiga puluh dua buah) 4. Kecamatan sebanyak 20 dua puluh (buah) 5. Kelurahan 13 (tiga belas) buah 6. Sekretariat KORPRI 1 (satu buah).
Sasaran 32: Terwujudnya mekanisme pengawasan dan penyerapan aspirasi publik yang baik Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya mekanisme pengawasan dan penyerapan aspirasi publik yang baik dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 dengan predikat sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya mekanisme pengawasan dan penyerapan aspirasi publik yang baik: No
Indikator
Target
Realisasi
1
Terselesaikannya Temuan Hasil Pemeriksaan dan Pengembalian Uang Negara/Daerah Peningkatan Sumber Daya Manusia di Inspektorat Terselesaikannya Kasus-Kasus Pengaduan Masyarakat
80
80
Capaian Kinerja % 100
65
78
100
80
100
100
2 3
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut : 1. Terselesaikannya Temuan Hasil Pemeriksaan dan Pengembalian Uang Negara/Daerah, ditargetkan 80% telah terealisasi 80% sehingga angka capaian 100%. Faktor pendukung kegiatan ini adalah pelaksanaan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Banjar bagi seluruh SKPD di Kabupaten Banjar dengan target 150 orbik dan telah dilakukan pemeriksaan sampai kepada
termasuk Puskesmas. Pembinaan juga dilaksanakan terhadap Unit Pelaksana Teknis Pendidikan, Balai Penyuluh, Desa dan Sekolah Dasar sebanyak 191 orbik dengan capaian 100%. Kegiatan pendukung lainnya adalah Terinventarisasi hasil temuan pengawasan APIP selama 4 triwulan, Terlaksananya monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan sebanyak 4 APIP dan Terlaksananya koordinasi antar SKPD,LSM dan Organisasi Profesi tentang implementasi pelaksanaan Good Governance selama 2 semester. 2. Peningkatan Sumber Daya Manusia di Inspektorat, yang merupakan indikator sasaran untuk Mewujudkan peran Inspektorat kabupaten Banjar sebagai APIP yang efektifdan efisien, responsif, antisipatif dan menjadi solusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan prima di Kabupaten Banjar, dengan cara pengiriman APIP baik jabatan fungsional khusus, jabatan struktural dan jabatan fungsional umum/staf untuk mengikuti diklat/bintek yang diselenggarakan didaerah maupun diluar daerah. Terget indikator ini sebesar 65 % telah terealisasi pada tahun 2013 sebesar 78 % mencapai angka 100% dengan data pendukung adalah jumlah peserta yang mengikuti diklat bintek sebanyak 30 orang dari target hanya 25 orang. Untuk menyerap aspirasi masyarakat Inspektorat Daerah membentuk Tim yang menangani setiap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat melalui Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Masyarakat. Pada tahun 2013 kasus yang disampaikan oleh masyarakat sebanyak 27 kasus. Dari 27 kasus yang masuk yang bisa ditindak lanjuti sebanyak 100% dari 80 % (24 kasus) target yang ditetapkan. Selain inspektorat daerah tim pengaduan masyarakat juga dibentuk oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) yang bertugas menerima pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan perijinan sekaligus menindak lanjuti untuk penyelesaiannya
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: 1. Terbentuknya Tim pengaduan masyarakat yang menerima dan menindak lanjuti hasil pengaduan masyarakat.
Hambatan/Masalah: 1. Masyarakat yang semakin kritis terhadap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah
Strategi/upaya pemecahan: 1. Melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan kebijakan pemerintah
Sasaran 33: Terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Daerah.” dengan 20 (dua puluh) Indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian sebesar No 1. 2.
Indikator Luas ruang terbuka hijau Rasio Bangunan ber IMB (IMB yang diterbitkan)
Target 62.250 500
Realisasi 82.939 385
Capaian Kinerja % 133,23 77
Pencapaian kinerja sasaran tersebut diatas melalui 2 (dua) indikator yang telah diuraikan dengan tingkat capaian rata-rata 88,5 %, capaian ini termasuk dalam kategori sangat berhasil.
Sasaran 34: Meningkatnya pembinaan dan kesadaran hukum di daerah Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya pembinaan dan kesadaran hukum didaerah dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat memperlihatkan capaian kinerja sebesar 88,24 % dengan predikat Berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya pembinaan dan kesadaran hukum di daerah: No 1 2 3 4 5
Indikator Ketersediaan Produk Hukum Daerah (PERDA) Jumlah RAPERDA yang diusulkan Waktu rata-rata penyelesaian RAPERDA Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah Rencana aksi HAM
Target
Realisasi
10
13
Capaian Kinerja % 100
29 3
25 3
86,20 100
1
1
100
3
3
100
No
Indikator
Target
Realisasi
6
Persentase permasalahan hukum yang dapat diselesaikan Daftar perencanaan penyusunan peraturan perundang undangan daerah Jumlah Raperda (inisiatif DPRD) yang diusulkan Waktu rata-rata pembahasan RAPERDA menjadi PERDA Jumlah rata-rata dengar pendapat dengan masyarakat dalam penyusunan PERDA
100
100
Capaian Kinerja % 100
29
25
86,20
10
1
10
3
3
100
3
3
100
7 8 9 10
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut : Daftar perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah Salah satu arah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang baik dan bersih adalah masyarakat sadar hukum. Indicator perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah sebagai salah satu dasar untuk memperkaya hukum dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Pada tahun 2013 produk hukum yang dihasilkan berupa peraturan perundangan berupa perda terealisasi sebanyak 13 Dokumen dari target 25Dokumen, peraturan perundangundangan berupa Perbup dari target sebanyak 71 Dokumen terealisasi sebanyak 71 Dokumen, dan peraturan perundang-undangan berupa SK Bupati dari target sebanyak 860 Dokumen terealisasise banyak 860 Dokumen. Program legislasi daerah tahun 2013 sebanyak 25 Raperda lebih sedikit jika dibanding Raperda yang diusulkan padatahun 2012 sebanyak 32, begitu juga bila dilihat dari Peraturan Daerah yang dihasilkan. Pada tahun 2013 jumlah Perda yang dihasilkan sebanyak 13 Perda sedang pada tahun 2012 sebanyak 18 Perda. Dari produk hukum yang diterbitkan pada tahun 2013 sebanyak 13 perda, meliputi 12 perda merupakan perda dari pemerintah daerah (usulan Bupati Banjar) sedangkan perda inisiatif DPRD Kabupaten Banjar hanya 1 buah.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: Adanya studi akademis/kajian untuk mendukung pengajuan raperda dari instansi terkait
Hambatan/Masalah: Adanya kewenangan pihak lain diluar pemerintahan daerah yang ikut serta dalam menentukan produk hukum di daerah
Strategi/upaya pemecahan: 1. Koordinasi antara unsur eksekutif dan legislatif dan pihak lain yang berkepentingan 2. Melaksanakan studi akademis sebelum mengajukan usulan Raperda
Sasaran 35: Terwujudnya ketertiban dan keamanan yang kondusif
No 1. 2. 3.
4.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Terwujudnya Ketertiban dan Keamanan yang Kondusif” dengan 4 (empat) Indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian sebesar 97,37%. Angka capaian ini termasuk dalam kategori sangat berhasil Capaian Indikator Target Realisasi Kinerja % 597 667 89,5 Angka kriminalitas Jumlah penanganan kasus pelanggaran perda ramadhan Peningkatan Jumlah personil dalam pelaksanaan kegiatan Penegakan Perda Jum'at Khusyu Jumlah personil Linmas terhadap desa/kelurahan dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
14
34
100
20
20
100
15
15
100
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut: Angka kriminalitas diasumsikan tetap seperti tahun sebelumnya atau terjadi penurunan. Namun berdasarkan angka realisasi sebanyak 667, maka dapat dinilai tingkat capaian berada di bawah 100 %. Penanganan kasus pelanggaran PERDA Ramadhan dan peningkatan jumlah personil dalam pelaksanaan kegiatan penegakan PERDA Jum’at Khusyuk yang realisasinya melebihi dari target, menunjukan efektifitas kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis diatas. Dalam mencapai sasaran diterapkan strategi penyediaan personil LINMAS untuk membantu pelaksanaan kegiatan pengamanan, ketentraman dan ketertiban sesuai Peraturan Pemerintah dengan
kebijakan penerapan peraturan daerah dan perundangan-undangan lainnya secara efektif sesuai Standar Operasional Prosedur Satpol PP
Sasaran 36: Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
No 1. 2. 3. 4.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat” dengan 4 (empat) Indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian sebesar 94,25% dengan predikat Sangat Berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dijabarkan pada Tabel berikut: Capaian Indikator Target Realisasi Kinerja % Rasio Jumlah Satpol PP per 10.000 133 133 100 Jumlah Penduduk Jumlah Linmas per 10.000 Jumlah 4.444 4.455 100,24 Penduduk Peningkatan jumlah pelaksanaan 250 212 85 Kegiatan Patroli Trantib Umum Peningkatan jumlah pelaksanaan 150 138 92 kegiatan patroli pengawasan zona wilayah Indikator Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 Jumlah Penduduk dimaksudkan adalah rasio ideal yang ditetapkan dengan memperhatikan perbedaan kondisi daerah baik di perkotaan maupun di pedesaan. Rasio ideal ini dimungkinkan dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan tingkat kerawanan dan keamanan sosial serta kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi keperluan tenaga Satuan Polisi Pamong Praja dimaksud. Jumlah tenaga Satpol PP di Kabupaten Banjar di targetkan sebanyak 133 dan dapat dipenuhi sesuai dengan target, demikian juga halnya dengan keanggotaan Linmas yang realisasinya melebihi dari target yaitu sejumlah 4.455 personil. Kedua indikator di atas capaian kinerjanya 100%. Indikator lainnya yang menjadi pendukung sasaran Meningkatnya Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yaitu Peningkatan jumlah pelaksanaan Kegiatan Patroli Trantib Umum dengan tingkat capaian 85% dan Peningkatan jumlah pelaksanaan kegiatan patroli pengawasan zona wilayah dengan tingkat capaian 92%.
Sasaran 37: Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat” dengan 3 (tiga) Indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian sebesar 97,33 % dengan predikat sangat berhasil. No
Indikator
1.
Jumlah Penduduk Miskin
2.
Persentase Penduduk Miskin
3.
Jumlah Keluarga Miskin (PKH) yang terayomi
16.378
15.681
Capaian Kinerja % 104,4
3,17
2,97
106,7
4059
3767
92 %
Target
Realisasi
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut : Indikator jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 diasumsikan dapat mewakili perkembangan data hingga laporan ini disusun.perhitungan dlakukan dengan merujuk pada persentase jumlah penduduk miskin berkisar pada 2,97 %. Perkembangan jumlah penduduk yhang dijadikan target adalah kondisi pada tahun sebelumnya, sehingga dapat menggambarkan perubahan bertambah atau berkurang guna menilai indikator kinerja perkembangan jumlah penduduk miskin tersebut. Hasil capaian dari indilkator jumlah penduduk miskin adalah 104,4 %, sementara itu untuk persentase penduduk miskin dengan tingkat capaian 106,7. Selanjutnya untuk menggambarkan pembinaan terhadap keluarga miskin melalui pendekatan indikator jumlah keluarga miskin yang terayomi melalui program keluarga harapan. Hasil yang diperoleh dari indikator ini dengan target 4059 dapat terealisasi sejumlah 3767, sehingga tingkat capaiannya adalah 92 %.
Sasaran 38: Terwujudnya ketahanan masyarakat terhadap bencana Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran "Terwujudnya Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana" dengan 4 (empat) Indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian sebesar 87,5 % dengan predikat Sangat Berhasil.
No 1. 2. 3. 4.
Indikator
Target
Realisasi
Jumlah Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana Tertanganinya Darurat Bencana Pada Wilayah Bencana Penanganan Darurat Bencana Terhadap Daerah Rawan Bencana Pemulihan Pasca Bencana
23
23
Capaian Kinerja % 100
1
2
100
51
51
100
60
30
50
Penjelasan gambaran singkat untuk mencapai indikator diatas sebagai berikut :: 1. Jumlah kegiatan pengurangan resiko bencana. Pada tahun 2013 jumlah kegiatan pengurangan resiko bencana di targetkan sebanyak 23 kali dan telah terealisasi 100 % yang terdiri dari a. Pelatihan penguatan kelembagaan PBBM sebanyak 10 kali b. Sosialisasi/gladi Penanggulanan Bencana 1 kali c. Sosialisasi pengurangan resiko bencana 8 kali d. Pembinaan Desa Tangguh Bencana 1 kali e. Kegiatan pembinaan/pendataan relawan penanggulangan bencana 1 kali f. Kegitaan pembuatan peta rawan bencana 1 kegiatan g. Kegiatan pengadaan/pembuatan papan himbauan 1 kegiatan Total 23 kegiatan 2. Tertanganinya darurat bencana pada wilayah bencana Pada tahun 2013 darurat bencana pada wilayah bencana di targetkan 1 kali dan ternyata dalam realisasi tertanganinya darurat bencana pada wilayah bencana telah teralisasi sebanyak 2 kali atau 100 % Indikator ini diukur berdasarkan dikeluarkannya Surat Pernyataan Bupati Banjar untuk Masa Tanggap Darurat pada wilayah bencana dengan rincian sebagai berikut ; a. Surat Pernyataan Bupati Banjar Masa Tanggap Darurat No. 360/14/BPBD/3013 untuk bencana banjir dan angin kencang/puting beliung dengan masa tanggap darurat selama 14 (empatbelas) hari terhitung mulai tanggal 10 Januari s/d 23 Januari tahun 2013. b. Surat Pernyataan Bupati Banjar Masa Tanggap Darurat No. 360/354/BPBD/3013 untuk bencana krisis air minum dengan masa tanggap darurat selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Oktober s/d 06 Nopember tahun 2013. 3. Penanganan darurat bencana terhadap daerah rawan bencana.
Indikator ini mengacu pada terjadinya kejadian bencana sehingga untuk target darurat bencana pada tahun 2013 tidak ada (tidak menetapkan adanya bencana). Sedangkan selama tahun 2013 penanganan darurat bencana terhadap daerah rawan bencana telah terjadi 51 kali dengan rincian sebagai berikut : a. Bencana Banjiir = 2 kali b. Bencana Kekeringan = 1 kali c. Bencana Kebakaran pemukiman = 43 kali d. Bencana Angin ribut/Puting Beliung = 5 kali 4. Pemulihan pasca bencana Indikator ini mengacu pada kegiatan perbaikan transisi darurat yang rusak akibat banjir dan angin kencang yang terjadi pada tahun 2013 yaitu terdiri dari ; a. Rehab jembatan sebanyak 2 buah yang terdapat di Desa Tiwingan (Kec. Karang Intan) dan di Kec. Aluh-Aluh b. Rehab Puskemas sebanyak 2 buah yaitu Puskesmas Kertak Hanyar (Kec. Kertak Hanyar) dan Puskesmas Guntung Papuyu (Kec. Gambut) c. Rehab SD dan SMP sebanyak 15 buah yang terdapat pada Kec. Martapura Barat, Kec. Sungai Tabuk, Kec. Aluh-Aluh, Kec. Simpang Empat, Kec. Beruntung Baru, Kec. Aranio, Kec. Kertak Hanyar, Kec. Pengaron dan Kec. Gambut. d. Penanganan darurat krisis air bersih di Kecamatan Cintapuri Darusallam yaitu kegiatan penampungan air bersih untuk masyrakat dan peralatan penjernih air untuk 11 desa dengan menggunakan dana siap pakai BNPB e. Kegiatan pasca bencana berupa perbaikan jalan di Kecamatan Sungai Tabuk Dan Kecamatan Astambul, semula di targetkan dengan dana RR (Rehabilitasi dan Rekonstruksi) pola hibah BNPB hanya terrealisasi sebesar 40 %. yang pelaksanaannya dalam proses lelang. Kegiatan pemulihan pasca bencana tersebut diatas merupakan tingkat capaian 50 % dari target yang direncanakan sebesar 60 %. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran a. Kejadianbencana yang tidakdapatdipredikasi (unpredictable) b. Lokasi bencana yang sulit di jangkau serta luasnya wilayah Kabupaten Banjar dengan jenis potensi bencana yang beragam. c. Kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya penanggulangan bencana d. Komitmen pendanaan yang memadai dan fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana (dana tanggap darurat kabupaten/provinsi, on call, dan Kontingensi)
e. Volume bencana di Indonesia terjadi dimana-mana sehingga berpengaruh terhadap anggaran pusat ke daerah, sehingga target semula tidak dapat tercapai secara keseluruhan Hambatan yang dihadapi a. Masihterbatasnya/minimnyasaranaprasarana(peralatan) penanggulanganbencana baik jenis mau jumlahnya b. Alokasi anggaran penanggulangan bencana yang belum mencukupi/ minim. c. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan masih berjalan secara sektoral, mengingat BPBD Kab Banjar baru berusia dua tahun sehingga masih diperlukan pengalaman koordinasi yang lebih baik lagi. d. Minimnya SDMyang menangani peralatan penanggulangan bencana. e. Ketersediaan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masih sangat terbatas. Strategi/Upaya Pemecahan Masalah a. Membentuk Forum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (PBBM) di setiap Kecamatan dan mengikut sertakan LSM serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana. b. Mengoptimalkan peran PUSDALOPS (Pusat Pengendalian Oprasional) dan PUSDATIN (Pusat Data dan Informasi) secara maksimal, agar aliran data kejadian bencana dapat diterima dan mendapat penanganan secara cepat dan tepat. c. Mengikut sertakan SDM BPBD Kab. Banjar dalam diklat maupun bimtek penanggulangan bencana. d. Mengintensifkan koordinasi lebih baik lagi dengan SKPD yang terkait. e. Mengusahakan anggaran alokasi dana penanggulangan bencana minimal 1 % dari APBD Kab. Banjar, sesuai dengan amanat UU f. Merampungkan program kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan antara lain ; Menyusun peta rawan bencana Menyusun rencana penanggulangan bencana (RPB) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Menyusun rencana kontijensi Menyusun Protap beberapa jenis bencana Menyiapkan sistem peringatan dini dan jalus evakuasi
Sasaran 39: Terwujudnya pelayanan publik terintegrasi yang mudah dan cepat Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya pelayanan publik
terintegrasi yang mudah dan cepat dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran dalam Kondisi baik, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 99,54 % dengan predikat sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya pelayanan publik terintegrasi yang mudah dan cepat: No
Indikator
Target
Realisasi
1.
Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik bidang perijinan yang telah ditindaklanjuti lndeks Kepuasan masyarakat bidang pelayanan perijinan Terlaksananya pengembangan website Domain dan Sub Domain di seluruh SKPD Persentase penduduk yang menggunakan internet
50
100
Capaian Kinerja % 100
83
81,48
98,16
65,12
70
100
46,12
50
100
2. 3. 4.
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagaiberikut : 1. Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik bidang perijinan yang telah ditindak lanjuti Pembentukan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar merupakan wujud komitmen pemerintah Kabupaten Banjar untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan Publik kepada masyarakat, dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik seperti yang diamanahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sesuai pasal 4 Permendagri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah, BPPT mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perijinan Untuk mengukur kualitas pelayanan dari unit pelayanan pada Pemerintah Kabupaten Banjar, dilakukan dengan mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan yaitu dengan mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kaidahkaidah dalam mengukur IKM tertuang dalam Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor Kep.25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Pada Tahun2013, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan menggunakan SIM Penilaian IKM secara elektronik secara realtime juga dapat diketahui nilai IKM yang diperoleh BKPMPP2T Banjar setiap waktu. Nilai IKM yang diperoleh menunjukkan bagaimana persepsi masyarakat pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang di berikan BKPMPP2T Banjar. Nilai IKM tahun 2013 jika dikonversikan dengan rumus yang di tetapkan menjadi 81,48 / A/ Sangat Baik. Kemudian juga melalui Aplikasi SIM Kearsipan Elektronik, manajemen kearsipan pada BP2T Banjar lebih mudah dilakukan, mulai dari penyimpanan, peminjaman, penemuan kembali sampai pada sorting retensiarsip dilakukan dengan manajemen database Aplikasi SIM Kearsipan Elektronik. 3.
Terlaksananya pengembangan website Domain dan Sub Domain di seluruh SKPD Hasil kegiatan yang diharapkan dari indikator sasaran ini adalah terwujudnya jaringan komunikasi sebagai sarana/media penyebarluasan informasi terhadap masyarakat agar dapat dengan mudah mengakses informasi yang diperlukan, mengingat bahwa penyeberluasan informasi daerah melalui media internet dengan menggunakan serta membuka situs/portal banjarkab.go.id. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan kegiatan ini agar terwujud kesinambungan pengaksesan website serta pengembangan sub domain website SKPD/Badan/Kantor/Bagian Setda Banjar, bahkan pada tahun ini pula pengelolaan hosting website akan dikelola sendiri oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Banjar, yakni dengan menambah antara lain Pengadaan komputer mainframe atau server sebagai data center, Sewa jaringan/networking IP publik dari provider. Sehingga dari target sebesar 65,12 % telah terealisasi senilai 79% mencapai angka 100%. Hal ini didukung oleh banyaknya subdomain webside kabupaten Banjar yang telah dimiliki oleh semua SKPD khususnya Dinas/Instansi di Kabupaten Banjar.
4. Persentase penduduk yang menggunakan internet Pada tahun 2013 persentase penduduk yang menggunakan internet di Kabupaten Banjar mencapai angka 50% dari target 46,12%, hal ini berarti capaian kinerja bernilai 100%. Hal ini
didukung oleh adanya Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang merupakan media pelayanan media online terhadap masyarakat luas terutama kepada masyarakat pada daerah terpencil maupun minim akses internet, sehingga pelaksanaan kegiatan ini untuk mengurangi kesenjangan informasi dan komunikasi di wilayah Kabupaten Banjar melalui pengenalan teknologi informasi dan komunikasi disetiap desa, lembaga pendidikan dan UMKM serta mensosialisasikan pelayanan internet sehat dan aman bebas pornografi dan porno aksi yang berada pada setiap desa dan kecamatan. Dengan tersedianya media informasi dan komunikasi yang handal serta pemanfaatan kemajuan teknologi dalam rangka pengembangan potensi daerah. MPLIK pada tahun 2013 terlah mencangkau 17 kecamatan yang ada di kabupaten banjar.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: Komitmen untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan manajemen pelayanan publik yang lebih baik.
Hambatan/Masalah: 1. SOP pelayanan publik khususnya perijinan belumseluruhnya dibuat. 2. Dari hasil survey kepuasan masyarakat masih terdapat unsur-unsur yang belum memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, antara lain kenyamanan lingkungan, hal tersebut berkait dengan kesiapan SDM dan keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan
Strategi/upaya pemecahan: 1. Membuat regulasi SOP pelayanan perijinan dan memantau penerapannya. 2. Mengikut sertakan pelaku pelayanan masyarakat dalam pelatihanpelatihan dan mengoptimalkan sarana prasarana pendukung pelayanan yang tersedia serta mendesain tata letak/ruang pelayanan masyarakat
Sasaran 40: Terwujudnya penataan kependudukan yang tepat dan efektif Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya penataan kependudukan yang tepat dan efektif dengan 4 (empat) indikator
kinerja sasaran memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 95,45 dengan predikat sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya penataan Kependudukan yang tepat dan efektif:
No 1 2
Indikator Rasio Penduduk BerKTP per Satuan Penduduk Rasio penduduk ber kartu keluarga (KK)
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja %
Rasio
0,75
0,96
100
Rasio
0,95
0,97
100
Rasio
0,70
0,76
100
22
18
81,82
3
Rasio Bayi ber Akta Kelahiran
4
Kepemilikan Akta Kelahiran Per Persen 1000 Penduduk
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut: 1. Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Indikator ini menggambarkan r a s i o jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki KTP dari seluruh wajib KTP yang ada. Pada tahun 2013, jumlah penduduk diKabupaten Banjar sebanyak 576.608 orang, yang wajib KTP sebanyak 415.628 orang dan yang memiliki KTP sebanyak 400.052 orang. Penduduk yang sudah perekaman e-KTP sebanyak 302.650 orang dan yang sudah menerima e-KTP sebanyak 271.501 orang. Rasio penduduk berKTP sebesar 0,96 dengan capaian 100%. Data Jumlah Penduduk yang ada yaitu sebanyak 576.608 jiwa adalah data pada semester I, sementara data untuk semester II (sampai dengan Desember 2013 belum bisa di keluarkan karena masih menunggu hasil konsulidasi dari pusat. Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dan memperoleh hasil akurat, optimal dan akuntabel diperlukan sumberdaya tenaga pengelola yang handal sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan, karena salah satu faktor yang berperan dalam penerapan sistem ini adalah sumber daya manusianya yaitu operator SIAK/e-KTP. Dalam SIAK pelayanan masih ditemui pertambahan data penduduk yang dirasakan kurang wajar, karena adanya data ganda dan pindah datang yang diakibatkan oleh tata cara pengentryan yang
kurang memenuhi prosedur ketentuan yang ada. Disamping itu para operator SIAK/e-KTP menghadapi rutinitas yang panjang, untuk itu diperlukan refreshing yang mengarah kepada peningkatan kwalitas/pengembangan prilaku positif agar nantinya dapat meningkatkan kedisiplinan dan motipasi kerja guna mencapai hasil yang optimal guna mewujudkan tertib adminitrasi kependudukan Kabupaten Banjar. Penyempurnaan pembangunan dan pengoperasian SIAK selalu di ikuti dengan metode-metode baru/sesi baru, untuk merealisasikannya pada kerjasama dan dukungan para petugas SIAK/operator baik yang dikecamatan maupun kabupaten serta kepala seksi pemerintahan 2. Rasio pendudukber KK per satuan penduduk Indikator ini menggambarkan rasio jumlah p enduduk yang telah memiliki Kartu Keluarga, yang pengukurannya didasarkan pada jumlah kepala keluarga yang telah memiliki KK dari seluruh wajib KK yang ada. Pada tahun 2013, Penerbitan Kartu Keluarga sebanyak 166.441 KK dari 170.951 KK. Dengan rasio sebesar 0,97 dari target 0,95 mencapai angka 100%. KTP dan KK merupakan satu kesatuan dalam administrasi kependudukan, sehingga rasio KTP dan KK akan berbading lurus. 3. Rasio bayi berakte kelahiran Indikator ini menggambarkan rasio antara jumlah bayi yang memiliki akte kelahiran dengan jumlah bayi pada tahun 2013. Dari target akte kelahiran sebanyak 7.077 telah diterbitkan akte kelahiran sebanyak 5.382 dengan rasio sebesar 0,76 dimana rasio ini telah mencapai 100% dari target senilai 0,70. 4. Kepemilikan Akte kelahiran per 1000 penduduk Indikator ini menggambarkan persentase jumlah kepemilikan akte kelahiran dari jumlah penduduk . Pada tahun 2013 angka kepemilikan akte kelahiran tercapai 18% yakni sebanyak 101.155 buah dari jumlah penduduk Kabupaten Banjar 576.608 Jiwa. Dengan adanya Program Dispensasi Pencatatan kelahiran Pada tahun 2009 sd 2011 menimbulkan dampak meningkatnya jumlah pemohon akta Kelahiran, ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah akta kelahiran yang diterbitkan. Dalam Undang-UndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diisyaratkan bahwa instansi pelaksana Administrasi Kependudukan dapat melakukan fungsi koordinasi instansi terkait. Dalam hal pencatatan kelahiran yang harus memperoleh penetapan Pengadilan Negeri terlebih
dahulu untuk pelaporan kelahiran melampaui usia 1 tahun. Bahwa pada tahun 2013 target penduduk yang memiliki akta kelahiran per 1000 penduduk adalah 22% namun berdasarkan data yang ada sampai dengan 31 Desember 2013, baru tercapai 18%, hal ini disebabkan beberapa hal : Masih kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat untuk membuat akta kelahiran, Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuat akta kelahiran, Belum terlaksananya sistem kearsipan dokumen kelahiran dengan baik, Pencatatan kelahiran berdasarkan azas peristiwa membuat masyarakat yang lahir diluar Kabupaten Banjar tidak dapat mencatatkan kelahirannya dikabupaten banjar, Belum pernah dilaksanakan pendataan penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut : Meningkatkan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, sekolah-sekolah, aparat desa/kelurahan tentang pentingnya Akta Kelahiran. Melaksanakan penataan sistem kearsipan secara manual dan elektronik. Meningkatkan pelayanan pembuatan Akta Kelahiran keliling di kecamatan, desa/kelurahan, sekolah-sekolah se Kabupaten Banjar. Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana pelayanan pembuatan Akta Kelahiran (termasuk Akta Pencatatan Sipil lainnya). Melaksanakan sensus pencatatan sipil. Membentuk UPTD Pencatatan Sipil. (Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil), pencatatan kelahiran berdasarkan azaz domisili, sehingga penduduk Kabupaten Banjar yang lahir di luar Kabupaten Banjar dapat membuat Akta Kelahiran di kabupaten Banjar.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: 1. Sarana prasarana untuk pembuatan EKTP. 2. Kesadaran masyarakat untuk memenuhi administrasi kependudukan
Hambatan/Masalah: Seringnya terjadi gangguan pada jaringan internet sehingga proses EKTP tidak dapat dilaksanakan
Strategi/upaya pemecahan: 1. Sosialisasi pada masyarakat dan aparat desa untuk memperbaiki administrasi kependudukan
2. Mengoptimalkan sarana prasarana pelayanan EKTP. 2.3. Permasalahan Pembangunan Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah sudah barang tentu proses tahap selanjutnya. Bercermin pada ekonomi pembangunansebelumnya. Mencermati hal demikian, maka untuk tahap pembangunan selanjutnya perlu dilakukan beberapa pencermatan khusus kepada persoalan yang dihadapi, meliputi : 1) Sosial Budaya Daerah Terdapat isu-isu strategis pada bidang sosial budaya daerah ini terdiri dari : Kependudukan Keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas penduduk dan pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dandaya tampung lingkungan. Ketenagakerjaan Perluasan kesempatan kerja. Peningkatan kualitas angkatan kerja. Transmigrasi Pola pengembangan transmigrasi untuk pengembangan wilayah. Optimalisasi pemanfaatan lahan guna peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan Sosial Penurunan jumlah penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Kesehatan Derajat Kesetaraan: Kesetaraan derajat kesehatan Kabupaten Banjar dibandingkan tingkat nasional. Permasalahan kesehatan ibu di Kabupaten Banjar. Permasalahan Status Gizi Balita Kabupaten Banjar. Potensi endemisitas berbagai penyakit menular di Kabupaten Banjar masih tinggi. Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan: Mutu pelayanan kesehatan. Sinergitas dan harmonisasi pembangunan kesehatan. Kesiapsiagaan bencana dalam bidang kesehatan. Kemandirian dan peran serta masyarakat masih belum optimal. Peningkatan SDM kesehatan : Kualitas SDM kesehatan masih rendah. Rasio tenaga medis masih belum ideal. Pendistribusian tenaga medis belum merata disemua pelayanan kesehatan.
Pendidikan Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan menengah. Peningkatan pemerataan distribusi guru dan mutu pendidikan. Peningkatan mutu lulusan dan kompetensi pendidik yang berbasis pada kearifan dan budaya lokal. Penguasaan teknologi dan informasi dalam rangka mewujudkan hasil pendidikan berdaya saing tinggi. Kebudayaan Peningkatan ketahanan budaya. Pengembangan budaya daerah. Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Remaja Peningkatan dan perluasan kesetaraan gender yang dititikberatkan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial budaya, lingkungan serta di semua sektor dan bidang kehidupan lainnya. Peningkatan kesadaran dan kepekaan gender melalui pengembangan jejaring (networking) berbagai elemen masyarakat yang sadar dan peka gender. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan remaja. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. Pemuda dan Olahraga Peningkatan kemandirian sosial dan ekonomi pemuda dalam pembangunan. Pemasyarakatan olahraga, peningkatan ruang publik untuk olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pengembangan IPTEK untuk kegiatan pendidikan. Pengembangan pembelajaran berbasis TI. Penanggulangan Bencana Pengurangan resiko bencana serta penguatan kelembagaan penanggulangan bencana. Pemanfaatan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun keselamatan dan ketahanan. Pengurangan faktor-faktor penyebab resiko bencana. Penguatan kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat. 2) Perekonomian Daerah Pertumbuhan Ekonomi Kinerja PDRB perlu diperkuat dengan pergeseran dari sektor pertanian mengarah sektor industri dan jasa. Pengembangan pasar lokal dan regional untuk menyerap produk unggulan Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi secara berkualitas.
Investasi Peningkatan keunggulan bersaing. Perwujudan investasi yang mengarah pada keunggulan lokal. Sistem pelayanan investasi satu pintu dengan pemanfaatan teknologi informasi. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro. Perkuatan basis ekonomi kerakyatan dengan optimalisasi segenap potensi. Penguatan jejaring informasi pasar bagi produk Koperasi & UMKM, termasuk fasilitas dan prasarana expo di daerah. Peningkatan asumsi unit usaha tenaga kerja dan nilai produksi di sektor Koperasi & UMKM. Pertanian Ketersediaan dan keterjangkauan saprodi (bibit, pupuk, obat-obatan). Menurunnya daya dukung lahan dan air. Krisis ekonomi yang berdampak pada krisis penyediaan pangan global. Penurunan luasan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan Pengembangan ternak sapi potong. Proyeksi sektor pertanian relatif stabil dalam arti jumlah produksi akan meningkat seiring peningkatan produktivitas lahan pertanian. Ketahanan Pangan Masih adanya desa-desa yang berpotensi rawan pangan yang disebabkankemiskinan dan berbagai bencana. Ketersediaan dan keterjangkauan sembilan bahan pokok. Bahan addictive pada makanan yang berpengaruh pada keamanan pangan. Beredarnya produk pangan yang sudah kadaluwarsa. Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh polivalen masih kurang. Sarana prasarana penyuluh belum memenuhi standar. Masih adanya desa-desa yang berpotensi rawan pangan yang disebabkan kemiskinan dan berbagai bencana. Masih adanya peredaran makanan yang mengandung bahan tambahan pangan dan cemaran yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Kehutanan dan Perkebunan Rendahnya daya saing produk kehutanan/ perkebunan. Peranan kehutanan dan perkebunan di dalam mendukung mengurangi kemiskinan bagi petani hutan/kebun serta peningkatan peluang kerja dan usaha. Peningkatan nilai tambah/pendapatan bagi petani hutan/kebun sesuai tuntutan pembangunan. Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Perikanan dan Kelautan
Kebutuhan konsumsi ikan masyarakat masih potensial Potensi usaha ikan budi daya yang semakin diminati Proyeksi jumlah ikan dan lainnya diperkirakan akan terus meningkat mengingat besarnya potensi dan peluang yang tersedia. Berikut ini ditampilkan target pembangunan perikanan dan kelautan di Kabupaten Banjar. Energi dan Sumber daya Mineral Pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam eksploitasi bahan galian. Pemanfaatan sumberdaya alam untuk ketenagalistrikan. Pemerataan kebutuhan energi listrik yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Pariwisata Mengembangkan manajemen pariwisata yang mendukung keberlanjutan pengembanganekonomi lokal. Proyeksi kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Banjar diperkirakan akan mengalami peningkatan pada tahun 2011 dan tahun-tahun mendatang dengan asumsi bahwa kondisi dan situasi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dalam situasi kondusif.
3) Prasarana dan Sarana Daerah Transportasi Pemanfaatan penyediaan pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman, murah. Peningkatan jaringan jalan berikut fasilitas keselamatan guna pengembangan wilayah. Pengembangan pola transportasi angkutan massal, melalui penyusunan manajemen transportasi. Peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan transportasi yang menunjang keamanan dan kenyamanan pemakai jalan. Pengembangan prasarana terminal regional Kabupaten Banjar Pengembangan infrastruktur angkutan barang. Sumberdaya Air Pengelolaan SDA terpadu. Pemberdayaan petani pemakai air. Efisiensi sarana dan prasaran irigasi. Manajemen sumberdaya air yang profesional dan efektif. Mengurangi bahaya banjir dan kekeringan.
Air Minum / Air Bersih Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan prasarana dan sarana air minum/air bersih di perkotaan dan perdesaan.
Pengembangan penyediaan sumber-sumber air dan optimalisasi sumber-sumber air yang sudah ada. Peningkatan pengelolaan air minum. Peningkatan peran pemerintah melalui SPAM untuk meningkatkan pelayanan PDAM. Air Limbah/Sanitasi Pengelolaan air limbah yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di perkotaan dan perdesaan. Optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi prasarana dan sarana air limbah. Persampahan dan Drainase Pembangunan Perumahan yang layak bagi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan drainase. Perumahan dan Permukiman Pembangunan rusunawa/rusunami di perkotaan. Penanganan daerah kumuh perkotaan. Pembangunan rumah layak huni Listrik Penyediaan listrik yang menjangkau sampai wilayah terpencil. Pengembangan energi listrik baru Penghematan energi listrik. Pengembangan energi listrik berbasis kemasyarakatan. Kerjasama dengan swasta dalam penyediaan energi listrik. Komunikasi dan Informatika Pengembangan Digital Government Services E-gov. Pengembangan infrastruktur jaringan. Kesiapan daerah dalam program penyediaan internet murah dan internet masuk desa. Sosialisasi dan desiminasi informasi publik. Layanan komunikasi dan informasi secara terpadu. Lingkungan Hidup Tantangan-tantangan tersebut di atas menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan isu-isu strategis untuk pengelolaan lingkungan hidup. Adapun isu-isu strategis tersebut antara lain meliputi: - Pengelolaan sampah mandiri. - Pengembangan bio energi. - Pelaksanaan 3R (Recycle, Reuse, Reduce). - Penanaman sejuta pohon. - Pengelolaan ruang terbuka hijau. - Pencemaran air sungai oleh limbah cair,dan sampah. - Pencemaran udara dari kegiatan pertambangan. - Penurunan estetika lingkungan.
-
Pelanggaran tata ruang. Penambangan liar.
4) Struktur dan Pola Tata Ruang Struktur Tata Ruang Kabupaten Banjar Meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan pengembangan tata ruang. Memantapkan struktur dan hirarki sistem pusat pertumbuhan. Pengelolaan pertumbuhan wilayah yang terintegrasi antar sektor pembangunan. Meningkatkan peran dunia usaha dan daya saing melalui penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan infrastruktur dan wilayah. Mendorong penataan ruang kawasan untuk revitalisasi dan kelestarian lingkungan serta budaya. Mendorong pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan, pengawasan dan pengelolaan penataan ruang. Mendorong pengembangan wilayah/kawasan yang saling memperkuat dan seimbang. Pola Ruang Kabupaten Banjar Penguatan lembaga yang terkait dalam penataan ruang. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah. Pencapaian proporsi lahan untuk kawasan lindung, baik kawasan hutan sebesar 30%. Mempertahankan kawasan resapan air dan kawasan berfungsi hidrogeologis. 5) Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemerintahan Perlunya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan kreativitas. Optimalisasi kapasitas aparatur daerah. Dibutuhkannya aparat yang memiliki kompetensi dan budaya kerja sebagai abdi masyarakat atau pelayan masyarakat, merespon isu-isu terkait globalisasi dan civil society. Perlunya peningkatan sarana prasarana aparatur khususnya kawasan perkantoran yang representative. Hukum Penanaman pola hidup patuh hukum mendukung terwujudnya aparatur dan masyarakat yang adil dan responsife hukum. Politik Mewujudkan sinergi antar pelaku politik. Penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan advokasi kebijakan publik.
Penguatan peran partai politik. Peningkatan kesadaran politik masyarakat.
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Berdasarkan data BPS Kabupaten Banjar diketahui bahwa perekonomian Kabupaten Banjar tahun 2011 mampu menghasilkan PDRB sebesar 7,71 trilyun rupiah, lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 6,94 trilyun rupiah. Sedangkan berdasarkan perhitungan sementara nilai PDRB tahun 2013 diperkirakan akan mencapai nilai 9,41 trilyun rupiah. Berdasarkan data BPS juga terlihat nilai PDRB atas dasar harga konstan sebesar 3,55 trilyun rupiah pada tahun 2011, sedangkan pada tahun 2013 diperkirakan naik menjadi 3,95 trilyun rupiah. Dengan kata lain PDRB tahun 2011 tumbuh 6,21%, sedangkan untuk tahun 2013 diperkirakan tumbuh sebesar 4,54%. Perkembangan PDRB Kabupaten Banjar tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada tabel 3.1. Tabel 3.1 PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2009 – 2013
Tahun
Harga Berlaku
Harga Konstan
Rp(000)
Pertumbuhan (%)
Rp(000)
Pertumbuhan (%)
2009
6.148.811.632
16,15
3.193.543.959
6,18
2010
6.942.098.168
12,90
3.344.304.960
4,72
2011
7.714.933.980
11,13
3.551.835.978
6,21
2012*)
8.610.814.804
11,61
3.776.841.989
6,33
2013**)
9.405.026.862
9,22
3.948.226.845
4,54
Sumber : PDRB Kabupaten Banjar Menurut Lapangan Usaha 2011 - 2012 Keterangan: *) angka sementara **) angka perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar periode 2011 – 2013, secara umum semua sektor tumbuh positif yaitu berkisar antara 1,08% sampai 8,75%. Walaupun kinerja sektor pertambangan ditahun 2012 ini mengalami perlambatan (khususnya pertambangan batubara), namun demikian pertumbuhan ekonomi kabupaten banjar ditahun 2012 masih mengalami peningkatan, yaitu dari 6,21 persen menjadi 6,33 persen. Kondisi ini terjadi karena ditopang oleh kinerja sektor pertanian yang RencanaKerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015
120
meningkat cukup pesat tahun 2012 yaitu tumbuh 6,68 persen. Peningkatan yang signifikan pada sektor pertaninan tersebut merupakan sumbangan dari sub sektor tabama yang tumbuh 8,41 persen, dimana pada tahun 2012 ini terjadi lonjakan produksi padi yang signifikan. Namun demikian diperkirakan terjadi perlambatan pertumbuhan ditahun 2013, dengan pertumbuhan sekitar 4,54 persen. Hal ini terjadi karena belum pulihnya kinerja dari sektor pertambangan, selain itu ditambah lagi dengan terjadinya perlambatan pertumbuhan disektor pertanian karena terjadinya penurunan luas panen dan produktifitas padi selama 2013. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar tiap sektor dapat dilihat pada tabel 3.2. Tabel 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar ADH Konstan Tahun 2011 – 2013 No
Sektor
2011 4,81 5,83 5,34 6,26 5,39 7,04 6,33 8,27 8,75
2012*) 6,68 4,23 5,08 6,21 6,43 7,36 6,24 6,03 7,55
1 Pertanian 2 Pertambangan & Penggalian 3 lndustri Pengolahan 4 Listrik & Air Bersih 5 Bangunan/Konstruksi 6 Perdagangan, Restoran & Hotel 7 Pengangkutan & Komunikasi 8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 9 Jasa-jasa Pertumbuhan PDRB tanpa pertambangan 6,35 6,61 PDRB dengan pertambangan 6,21 6,33 Sumber : PDRB Kabupaten Banjar Menurut Lapangan Usaha 2010 - 2012
2013**) 1,08 1,50 5,03 6,61 7,03 7,20 6,04 7,86 8,02 4,54
Struktur Perekonomian Konstribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Banjar yang sebelumnya selalu menempati peringkat pertama, sejak tahun 2010 tergeser posisinya oleh sektor perdagangan. Pada tahun 2012, sektor perdagangan memberikan konstribusi terbesar yaitu sebesar 24,21% dengan nominal sebesar 2,08 trilyun rupiah. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 yang sharenya mencapai 23,67% dengan nominal 1,83 trilyun rupiah. Sub sektor yang sangat menunjang penciptaan PDRB sektor ini adalah sub sektor perdagangan besar dan eceran, dimana konstribusi sub sektor ini sekitar 21,29 %. Sedangkan untuk sub sektor lainnya yakni restoran/rumah makan dan perhotelan memberikan konstribusi masing-masing hanya sebesar 2,88 % dan 0,04 % saja. Sedangkan ditahun 2013 sektor perdagangan ini diperkirakan akan memberikan share sekitar 25,14 %. Struktur perekonomian regional Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel 3.3. RencanaKerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015
121
Tabel 3.3 Struktur Perekonomian Kabupaten Banjar ADH Berlaku Tahun 2011 – 2013 No
Sektor
2011
2012*)
2013**)
1 2 3 4 5 6 7 8
Pertanian 22,10 22,34 21,79 Pertambangan & Penggalian 20,53 19,68 18,47 lndustri Pengolahan 5,83 5,79 5,87 Listrik & Air Bersih 0,75 0,73 0,72 Bangunan 6,11 6,00 6,07 Perdagangan, Restoran & Hotel 23,67 24,21 25,14 Pengangkutan & Komunikasi 5,57 5,59 5,69 Keuangan, Persewaan & Jasa 4,18 4,12 4,26 Perusahaan 9 Jasa-jasa 11,26 11,55 11,99 Total PDRB 100,00 100,00 100,00 Sumber : PDRB Kabupaten Banjar Menurut Lapangan Usaha 2011 2013
PDRB Perkapita Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar pada tahun 2009 – 2013 berdasarkan harga berlaku dan harga konstan dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut. Tabel 3.4 PDRB per Kapita Kabupaten Banjar Tahun 2009 – 2013 Harga Berlaku
Harga Konstan PDRB PDRB Tahun Pertumbuhan per kapita Pertumbuhan per kapita (%) (Ribuan (%) (Ribuan Rp.) Rp.) 2009 12.352 13,86 6.415 4,09 2010 13.634 10,38 6.568 2,38 2011 14.939 9,57 6.877 4,72 2012*) 16.373 9,60 7.181 4,42 2013**) 17.572 7,32 7.376 2,72 Sumber : PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2011-2012 & Perkiraan 2013 Pada tahun 2012, PDRB per kapita di Kabupaten Banjar baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan mengalami peningkatan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 16,373 juta rupiah atau naik sebesar 9,60% dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 14,94 juta. RencanaKerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015
122
Sedangkan atas dasar harga konstan, PDRB per kapita tahun 2012 sebesar 7,181 juta rupiah atau naik sebesar 4,42% dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk tahun 2013, diperkirakan PDRB per Kapita Kabupaten Banjar mengalami perlambatan kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan 9,60% sedangkan pada tahun 2013 diperkirakan hanya naik 7,32%. Berdasarkan data historis sampai dengan tahun 2013 dimungkinkan untuk merumuskan target pada tahun 2014 dan tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi secara nasional pada tahun 2014 diperkirakan 5,7% dan pada tahun 2015 berkisar pada pertumbuhan 6%. Pertumbuhan daerah Kabupaten Banjar yang semula diperkirakan pada tingkat 6 – 6,5% juga terkoreksi menjadi 4,76% - 5,76% pada tahun 2014. Sementara itu untuk tahun 2015 diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,99 – 6,00%. Perkiraan pertumbuhan ekonomi ini jika tidak terjadi perubahan asumsi dasar terhadap beberapa hal pokok seperti nilai tukar rupiah, tingkat inflasi dan kenaikan komoditas yang banyak mempengaruhi perekonomian masyarakat seperti harga BBM. Berdasarkan asumsi secara nasional pada tahun 2015 nilai tukar rupiah diperkirakan berkisar pada angka Rp. 11.600,00 – Rp. 11.800,00 per $ US, tingkat inflasi berkisar pada 4,5%. Secara lokal APBD Kabupaten Banjar pada tahun 2015 diperkirakan berkisar 1,4 Triliun Rupiah dan nilai investasi sekitar 1,65 Triliun Rupiah. 3.2.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan Pemerintah Kabupaten Banjar terus berupaya menggiatkan berbagai langkah untuk meningkatkan perolehan pendapatan. Upaya peningkatan pendapatan daerah dimaksud, tentu saja tetap memperhatikan kondisi perkembangan ekonomi di masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang dikeluarkan dapat semakin memperkuat ekonomi daerah bukannya menjadi kontra produktip yang berakibat menambah beban bagi kegiatan perekonomian di masyarakat. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Banjar menggiatkan pada upaya mengoptimalkan peningkatan sumbersumber dana pembangunan, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah termasuk peningkatan dari Bagi hasil dari BUMD optimalisasi BLUDtermasuk juga sumber pendapatan yang berasal dari APBN dan Provinsi, terutama yang berasal dari Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah pusat.
RencanaKerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015
123
Melalui upaya peningkatan pendapatan daerah ini akan semakin meningkat alokasi dana yang diberikan ke Kabupaten Banjar, selain itu pula diharapkan akan semakin banyak program kegiatan yang turut mendapat alokasi pembiayaan dari pemerintah pusat dan provinsi dilaksanakan di Kabupaten Banjar dengan harapan akan semakin memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat dan memperkuat infrastruktur daerah, terutama memberikan kekuatan pembiayaan daerah dalam meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan. Pendapatan daerah secara komulatip pada Tahun Anggaran 2015, dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2014 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 99.657.872.170,00 atau meningkat 8,52% dibanding jumlah pendapatan APBD tahun anggaran 2014. Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang telah dilakukan perubahan pertama dengan 59 Tahun 2007 dan perubahan keduadengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pola APBD sudah menganut sistem dan prosedur sebagaimana diatur dalam PP dan Permendagri tersebut. Secara terstruktur rencana kebijakan umum APBD Tahun 2015, khususnya pada sisi belanja daerah adalah sebagai berikut : Tabel 3.5 Kebijakan dan Sasaran Belanja No
Uraian
APBD TA.2014 (Rp)
1
Jumlah Pendapatan Jumlah Belanja Surplus/ Defisit
2 3
Pertumbuhan (Rp)
1.170.014.739.487,00
Proyeksi RAPBD TA.2015 (Rp) 1.269.672.611.627,00
%
99.657.872.170,00
8,52%
1.225.473.057.972,00 (55.458.318.485,00)
1.345.672.611.657,00 (76.000.000.000,00)
120.199.553.685,00 (20.541.681.515,00)
9,81% (37,04)%
Pertumbuhan pendapatan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 8,52% atau mengalami kenaikan target sebesar Rp.99.657.872.170,- sementara pertumbuhan belanja juga meningkat 9,81% atau naik Rp.12.199.553.685,- Secara komulatuif perbandingan total pendapatan daerah dengan belanja terjadi defisit sebesar Rp.20.541.681.515,-. Kebijakan belanja secara proporsional guna menjaga keseimbangan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung, dimana porsi belanja tidak langsung sebesar 55%. Sementara itu belanja langsung dialokasikan 45% dari rencana total belanja daerah. Kenaikan porsi belanja pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 lebih di arahkan kepada peningkatan belanja langsung sehingga porsi belanja langsung tidak berbeda jauh dengan porsi belanja tidak langsung yang dapat diartikan porsi belanja diarahkan pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun pada tahun 2015 sebagai agenda RencanaKerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015
124
pembangunan politik lokal dimana diselenggarakannya pemilihan umum kepala daerah yaitu Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati Kabupaten Banjar. Sudah barang tentu kegiatan dimaksud memerlukan kesiapan dalam penyelenggaran kegiatan yang berhubungan langsung dengan penyediaan anggaran guna pelaksanaan kegiatan dimaksud.
RencanaKerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015
125
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Tema Pembangunan yang dicanangkan pada penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten banjar tahun 2014 guna menyusun rencana kerja pembangunan daerah tahun 2015, yaitu: “Meningkatkan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.”. Wujud pemerataan dituangkan pada pemerataan antar sektor dan antar wilayah, dengan implementasi pada ; a. Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Yang Berkualitas Prioritas ini terbagi atas 3 sub prioritas, yaitu: (1) Pengurangan kemiskinan & penciptaan lapangan kerja serta pemberdayaan masyarakat, (2) Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur. (3) Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan dan Perdesaan b. Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Prioritas ini terbagi atas 3 sub prioritas, yaitu: (1) Optimalisasi Aksesibilitas, Kualitas, Daya saing Pendidikan, (2) Optimalisasi Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, (3) Peningkatan kualitas keagamaan, Pengembangan sosial dan budaya. c. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Penanganan Lingkungan Hidup Prioritas ini terbagi atas 2 sub prioritas, yaitu: (1) pengelolaan Sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (2) pencegahan dan penanggulangan bencana. d. Pemantapan Kinerja Pemerintahan Daerah Prioritas ini terbagi atas 2 sub prioritas, yaitu: (1) Memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah dan meningkatkan kerjasama regional, (2) Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan dan pembangunan. Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2015 Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD tahun 2011-2015, kemajuan yang dicapai dalam tahun 2011 dan hasil evaluasi pada tahun 2012, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2012, maka prioritas pembangunan ekonomi Kabupaten Banjar pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Dunia Usaha dalam rangka mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi.
Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2015 adalah sebagaimana termuat pada tabel berikut : Sasaran Tahun 2015 (materi dari RPJMD) No. 1.
2.
3.
Sasaran Terwujudnya kehidupan masyarakat yang madani
Terwujudnya penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam praktek penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
Terwujudnya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan
Indiaktor Tingkat penerapan nilai dan norma agama a. Penerapan Norma agama dalam kehidupan seharihari b. Lembaga sosial keagamaan (Majelis Taqlim, Kelompok Maulid Habsyi, sinoman hadrah, dan jumlah TPA) meningkat. Harmonisasi Kerukunan Beragama Pengembangan Kebudayaan daerah Penegakan Perda Bernuansa Islam - Penanganan kasus pelanggaran perda Ramadhan Pengajian Rutin keagamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar Angka melek huruf seluruh penduduk Nilai UN rata-rata SD Nilai UN rata-rata SLTP Nilai UN rata-rata SLTA Angka rata-rata lama sekolah Angka partisipasi murni pada pendidikan dasar Angka partisipasi murni pada pendidikan menengah pertama Angka partisipasi murni pada pendidikan menengah atas Angka partisipasi kasar
Satuan
Target
Kondisi
Baik
Kondisi
Baik
Kondisi
Baik
Kondisi
Ada
Pelaksanaan
Ada
Kegiatan
Ada
Kondisi
Baik
Persen
98,05
Nilai Nilai Nilai Tahun
7,25 7,50 7,50 7,33
Persen
98,37
Persen
86,00
Persen
64,62
Persen
108,00
No.
4.
5.
Sasaran
Terwujudnya peningkatan sarana prasarana dan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat
Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat
6. 7. 8. 9.
Terwujudnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar serta rujukan bagi masyarakat
10. 11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18.
Terwujudnya peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Indiaktor
Satuan
pada pendidikan dasar Angka partisipasi kasar Persen pada pendidikan menengah pertama Angka partisipasi kasar Persen pada pendidikan menengah atas Rasio ketersediaan kelas Rasio terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar Rasio ketersediaan kelas Rasio terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan menengah Jumlah Perpustakaan: - Umum Unit - Desa Unit Jumlah pengunjung Orang perpustakaan pertahun Usia harapan hidup Tahun Angka prevalensi 1000 penyakit malaria penduduk Angka prevalensi 100.000 penyakit TBC penduduk Angka prevalensi 100.000 penyakit DBD penduduk Angka kesembuhan Persen penderita TB Paru BTA+ Angka kematian bayi Per 1000 kh Angka kematian ibu Per 100000 kh melahirkan Prevalensi penderita gizi Persen buruk Persentase rumah sakit Buah yang menyelenggarakan 4 pelayanan kesehatan spesialis dasar Persentase kecamatan Persen bebas rawan gizi Persentase desa yang Persen mencapai UCI Persentase keluarga Persen miskin yang mendapat pelayanan kesehatan
Target 90,00
71,19
26
24
1 26 10.000 68 1,5 171 52 88 0 0 1 66
80 100 100
No. 19. 20. 21.
22.
23. 24. 25.
26.
Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan bersih dan sehat Terwujudnya peningkatan pengawasan komoditas produk pangan dan obat Terwujudnya pengembangan kebijakan manajemen kesehatan Terwujudnya keluarga berencana yang mandiri dan sejahtera
Terwujudnya peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olahraga
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
37. 38. 39.
Terwujudnya pengembangan dan pelestarian budaya lokal, kawasan budaya dan benda cagar budaya.
Terwujudnya manajemen penyelenggaraan pembangunan SDM yang berkualitas. Terwujudnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta serta terwujudnya usaha perekenomian masyarakat yang berdaya saing tinggi.
Indiaktor
Satuan
Target
Persentase rumah sehat Persentase tempat tempat umum sehat Persentase obat generik berlogo dalam persediaan obat Rata-rata persentase anggaran kesehatan dalam APBD Kabupaten/Kota Angka laju pertumbuhan penduduk Akseptor KB Persentase pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi Terlaksananya lomba olahraga tingkat pelajar dan masyarakat Jumlah stadion olahraga Jumlah gedung olahraga Jumlah jenis klub olahraga Jumlah event olahraga nasional Jumlah event olahraga daerah Jumlah grup kesenian aktif Jumlah grup kesenian tradisional Jumlah situs budaya Jumlah kegiatan/ pertunjukan kebudayaan Indeks Pembangunan Manusia
Persen Persen
62,5 65
Persen
80
Persen
8
Persen
2,17
PPM PA persen
76.500 78,80
Keg.
8 Cabang olahraga
Buah Buah Klub
1 buah 36 buah 29 klub
Keg.
4 kali
Keg.
21 kali
Buah
23
Buah
11
Buah Kali
24 13
IPM
71,34
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Nilai investasi Jumlah tempat pengolahan padi yang telah menggunakan
Perda Rp (1000.000) Buah
9 950.245 365
No. 40.
Sasaran Terwujudnya kehidupan masyarakat yang madani
41.
42.
43.
44. 45. 46. 47. 48. 49.
Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif.
50.
51.
52. 53. 54.
Pengembangan Kepariwisataan
Indiaktor teknologi Produksi tanaman pangan perkebunan, peternakan, dan perikanan - Padi - Karet - Sapi Laju pertumbuhan produksi tanaman pangan, perkebunan dan peternakan - Padi - Karet - Sapi Rata-rata produktivitas tanaman pangan per hektar (padi) Persentase kebutuhan bahan pangan (beras, daging, telur, susu, buah dan sayuran) yang dapat dipenuhi oleh produksi pertanian daerah Jumlah Kelompok Tani Rasio pemenuhan daging per kapita Persentase koperasi aktif Jumlah UMKM Jumlah koperasi Persentase koperasi yang dapat menjalankan usahanya secara mandiri (Koperasi aktif) Jumlah UMKM yang melakukan pameran dan promosi di luar Kab.Banjar Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di sektor usaha perdagangan. Jumlah wisatawan domestik Jumlah wisatawan asing Jumlah pengembangan
Satuan
Target
Ton Ton Populasi
266.774 17.027 810,00
Persen Persen Persen Ton/ha
5,00 5,00 4 3,74
Persen
86,78%
Kelompok Kg
1.461 6,00 kg
persen Buah Buah persen
70 7.123 130 125%
Buah
6
Buah
600
Orang (Ribu) Orang Buah
1.000 500 1
No.
Sasaran
Indiaktor
Satuan
Target
Buah
14
Persen
100
Buah
1
potensi objek wisata 55. 56.
57. 58.
59. 60. 61. 62.
63.
64.
65.
66.
67.
Terwujudnya ketersediaan energi untuk masyarakat dan pengembangan energi terbarukan. Terbangunnya kesatuan pengelolaan hutan (KPH) serta pemanfaatan potensi sumberdaya hutan yang dikelola secara bijaksana, efisien dan lestari. Perluasan kesempatan kerja, produktivitas dan perlindungan ketenagakerjaan dan pengembangan wilayah transmigrasi. Terwujudnya ketersediaan Infrastruktur publik yang memadai baik kuantitas dan kualitas.
Jumlah hotel/penginapan Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Jumlah pengembangan energi terbarukan Sosialisasi mengenai KPH
Angka pengangguran Angka partisipasi angkatan kerja. Angka ketergantungan Angka sangketa pengusaha-pekerja per tahun Rasio Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik Persentasi tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok 60 l/org/hari Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi Berkurangnya kawasankawasan kumuh di perkotaan Persentasi tersedianya sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih
Kawasan
2
Persen Persen
4 76,34
Persen Kali
2,09 10
Persen
63,76 %
persen
40,73
persen
40,91
persen
4,11
persen
78,24
No.
68. 69. 70. 71.
Sasaran
Terwujudnya pembangunan daerah berwawasan lingkungan. Terwujudnya pengelolaan persampahan dan air (bersih, sehat dan ekonomis)
72. 73.
74. 75.
Terwujudnya perlindungan, pemanfaatan dan rehabilitasi sumber daya lahan dan hutan Terwujudnya pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan.
76. 77.
78.
79. 80.
81. 82. 83. 84. 85.
Terwujudnya pengelolaan perikanan dan kelautan yang berorientasi aquabisnis yang ramah lingkungan. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel dan Transparan
Indiaktor
Satuan
Target
dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun Pencemaran udara Pencemaran Air
CO COD
<1.400 <10
Persen
27,6
persen
40,73
M3 / Hari
150
Hektar
165
Kelompok
4
Kasus
2
Ha
50
kasus
<5
Opini Nilai
WTP B
Persen
100
Persen
80
Ketepatan waktu Persen
Tepat waktu 80
Rupiah (milyar) Persen
40.220
Persen
100
Persentase penanganan sampah Persentase penduduk berakses air minum Rata-rata produksi sampah yang di kelola Penurunan luas kerusakan kawasan hutan dan lahan Pembentukan Masyarakat Peduli Api Menurunnya kegiatan penambangan Ilegal (PETI) Kegiatan reklamasi sesuai ketentuan Tingkat pelanggaran aturan perundangundangan tentang penangkapan ikan Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar SKPD yang Melaporkan pelaksanaan SPM Peningkatan Kualitas Pengendalian Pembangunan Waktu Penetapan Perda APBD Tingkat capaian kinerja pengelolaan keuangan Jumlah pajak dan retribusi daerah Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD Tingkat capaian kinerja
10,25
No.
Sasaran
86. 87. 88. 89.
90. 91. 92.
Terwujudnya kapasitas kelembagaan dan pemerintah serta pegawai daerah yang efisien Terwujudnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi
93. 94.
95.
Terwujudnya struktur Organisasi Pemerintah Daerah yang efisien
96.
Terwujudnya mekanisme pengawasan dan penyerapan aspirasi publik yang baik
97. 98.
99. Terwujudnya Perencanaan, 100. pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah. 101. Meningkatnya pembinaan dan kesadaran hukum di 102. daerah 103.
Indiaktor rata-rata SKPD pemungut Terkelolanya Aset Daerah dengan baik Jumlah SKPD yang arsipnya sudah ditata Jumlah Peserta Sosialisasi Kearsipan Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin Jumlah SOTK SKPD yang telah dievaluasi Jumlah aparatur Desa yang mengikuti Diklat Angka rata-rata aparatur pemerintahan desa dengan pendidikan S1 per desa Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis Jumlah PNS yang mengikuti diklat penjenjangan struktural Persentase satker yang kelembagaannya telah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan Terselesaikannya Temuan Hasil Pemeriksaan dan Pengembalian Uang Negara/Daerah Peningkatan Sumber Daya Manusia di Inspektorat Terselesaikannya KasusKasus Pengaduan Masyarakat Luas ruang terbuka hijau Rasio bangunan ber-IMB (IMB yang diterbitkan) Ketersediaan Produk Hukum Daerah (PERDA) Jumlah RAPERDA yang diusulkan Waktu rata-rata
Satuan
Target
Persen
90
SKPD
12
orang
100
Persen
0,08
SKPD
67
Orang
400
Persen
50
Orang
100
Orang
55
Persen
67
Persen
80
Persen
75
Persen
80
M2 Buah
62.250 500
Produk Hukum Buah
20
Bulan
2,5
25
No.
Sasaran
104. 105. 106.
107.
108. 109.
110.
111. Terwujudnya ketertiban 112. dan keamanan yang kondusif 113.
114.
115. Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam 116. pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman 117. masyarakat
118.
Indiaktor penyelesaian RAPERDA Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah Rencana aksi HAM Persentase permasalahan hukum yang dapat diselesaikan Daftar perencanaan penyusunan peraturan perundang undangan daerah Jumlah Raperda (inisiatif DPRD) yang diusulkan Waktu rata-rata pembahasan RAPERDA menjadi PERDA Jumlah rata-rata dengar pendapat dengan masyarakat dalam penyusunan PERDA Angka kriminalitas Jumlah penanganan kasus pelanggaran perda ramadhan Peningkatan Jumlah personil dalam pelaksanaan kegiatan Penegakan Perda Jum'at Khusyu Jumlah personil Linmas terhadap desa/kelurahan dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Rasio Jumlah Satpol PP per 10.000 Jumlah Penduduk Jumlah Linmas per 10.000 Jumlah Penduduk Peningkatan jumlah pelaksanaan Kegiatan Patroli Trantib Umum Peningkatan jumlah pelaksanaan kegiatan patroli pengawasan zona
Satuan
Target
Buah
1
Keg Persen
4 100
Buah
25
Buah
10
Bulan
3
Kegiatan setiap raperda
3
Kasus Kali
597 14
Orang
20
Orang
15
orang
133
Orang
4.444
Persen
250
Orang
150
No.
Sasaran
119. Terwujudnya peningkatan 120. kualitas kehidupan sosial masyarakat 121. 122. Terwujudnya ketahanan masyarakat terhadap bencana 123.
124.
125. 126. Terwujudnya pelayanan publik terintegrasi yang mudah dan cepat
127.
128.
129.
130. Terwujudnya penataan kependudukan yang tepat 131. dan efektif 132. 133.
Indiaktor wilayah Jumlah Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin Jumlah Keluarga Miskin (PKH) yang terayomi Jumlah Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana Tertanganinya Darurat Bencana Pada Wilayah Bencana Penanganan Darurat Bencana Terhadap Daerah Rawan Bencana Pemulihan Pasca Bencana Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik bidang perijinan yang telah ditindaklanjuti lndeks Kepuasan masyarakat bidang pelayanan perijinan Terlaksananya pengembangan website Domain dan Sub Domain di seluruh SKPD Persentase penduduk yang menggunakan internet Rasio Penduduk BerKTP per Satuan Penduduk Rasio penduduk ber kartu keluarga (KK) Rasio Bayi ber Akta Kelahiran Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk
Satuan
Target
Jiwa Persen
16.378 3,17
Angka
4059
Buah
23
Paket
1
Kali
51
Persen Persen
100 50
Indeks
83
Persen
65,12
Persen
46,12
Rasio
0,90
Rasio
1
Rasio
0,80
Persen
30
4.2.
Prioritas Pembangunan Visi Misi Kesatu Tujuan 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat. 2) Menerapkan nilainilai kehidupan beragama dalam aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah.
: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera, Mandiri dan Islami. : Memantapkan suasana kehidupan yang madani. Sasaran Terwujudnya kehidupan masyarakat yang madani. Terwujudnya penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Program Prioritas Bantuan Kegiatan Majelis Taqlim. 1) Program Bantuan Sosial Keagamaan 2) Program Bantuan Kesehatan Ulama dan Tokoh Masyarakat. 1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. 2) Program Pengembangan Nilai Budaya. 1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. 2) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3) Penerapan ketentuan daerah yang berkaitan dengan Jibabisasi, Perda Ramadhan, Jumat Khusyu, Perda Zakat. 4) Pengajian Rutin Keagaman di Pemerintah Kabupaten Banjar.
SKPD Setda Bagian Kesra. Setda Bagian Kesra Dinas Kebudayaan Pariwisaya dan Olahraga
Badan Kesbangpol Saltpol PP Setda Bagian Kesra
Visi Misi Kedua Tujuan 1) Mewujudkan masyarakat yang berpendidikan dan berkualitas.
: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera, Mandiri dan Islami. : Memantapkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlaq mulia. Sasaran 1) Terwujudnya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta lulusan disemua jenjang dan jalur pendidikan.
2) Terwujudnya peningkatan sarana prasarana dan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat.
2) Mewujudkan masyarakat yang sehat.
3) Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat. 1) Terwujudnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar serta rujukan bagi masyarakat.
Program Prioritas 1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 2. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. 2. Program Pendidikan Menengah. 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. 3. Program Pendidikan Menengah. 4. Program Pendidikan Non Formal. 5. Program Pendidikan Luar Biasa. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. 1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. 2. Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita. 3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
SKPD Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. Dinas Kesehatan
2) Terwujudnya peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan. 3) Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan bersih dan sehat.
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat. 5. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan. 6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut. 1. Program Pengadaan, Peningkatan Dinas Kesehatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya. 2. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata. 3. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Dinas Kesehatan Miskin. Program Promosi Kesehatan dan Dinas Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat.
1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat. 2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
Dinas Kesehatan
4) Terwujudnya peningkatan pengawasan komoditas produk dan obat.
5) Terwujudnya pengembangan kebijakan manajemen kesehatan. 6) Terwujudnya keluarga berencana yang mandiri dan sejahtera
1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. 2. Program Pengawasan Obat dan Makanan. 3. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia. 4. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
1. Program Keluarga Berencana. BPPKB 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja. 3. Program Pelayanan Kontrasepsi. 4. Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri. 5. Program Promosi Kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat. 6. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR. 7. Program Peningaktan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual termasuk HIV/AIDS. 8. Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan
3) Meningkatkan kemapuan kepemudaan, prestasi olahraga dan pelestarian seni budaya.
1) Terwujudnya peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olahraga.
pembinaan tumbuh kembang anak. 9. Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 10. Program Pengembangan model operasional BKB-Posyandu Padu. 1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak. 3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. 4. Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan. 5. Program Penguatan Kelembagaan pengarustamaan Gender atau Anak. 1. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. 3. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga. 1. Program Pengembangan dan keserasian kebijakan Pemuda. 2. Program Peningkatan peran serta Kepemudaan. 3. Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.
BPPKB
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga.
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga.
2) Terwujudnya pengembangan dan pelestarian budaya local, kawasan budaya dan benda cagar budaya.
4) Mewujudkan manajemen pembangunan SDM berkualitas
Terwujudnya manajemen penyelenggaraan pembangunan SDM yang berkualitas.
4. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. 1. Program Pengembangan Nilai Budaya. 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya. 4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya. Program Pengembangan Nilai Budaya. Program Perencanaan Sosial dan Budaya. Program Penyusunan Masterplan Pendidikan. Program Penyusunan Masterplan Kesehatan.
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga.
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga Bappeda.
Visi Misi Ketiga Tujuan 1) Mewujudkan masyarakat yang berkompentesi kerja dan berdaya saing.
: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera, Mandiri dan Islami. : Memantapkan pembangunan ekonomi kerakyatan dan mendorong iklim investasi. Sasaran 1) Terwujudnya usaha perekonomian masyarakat yang berdaya saing tinggi.
Program Prioritas 1. Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah yang Kondusif. 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah. 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 1. Program Pengebangan Industri Kecil dan Menengah. 2. Program Pengembangan Sentrasentra Industri Potensial. 3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. 4. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. 5. Program Penataan Struktur Industri. 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. 2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. 3. Program Perlindungan Konsumen
SKPD Dinas Koperasi dan UMKM
Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2) Terwujudnya ketersetidaan energy untuk masyarakat dan pengembangan energy terbarukan.
2) Mewujudkan stabilitas perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan.
1) Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat.
dan Pengamanan Perdagangan. 4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan. 1. Program Pembinaan, dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan. 2. Program Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan. 3. Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. 2. Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa. 1. Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan. 2. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan. 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan. 1. Program peningatan ketahanan pangan. 2. Program Pemberdayaan dan
Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral.
BPMPD BPMPD
BPMPD
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.
Kantor Ketahanan Pangan.
Pengembangan Ketahanan Pangan. 3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan. 1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan. 2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan. 3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan. 1. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. 2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. 3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan. 4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan. Program Pengembangan Agribisnis 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan. 2. Program Pemberdayaan Pengembangan Ketahanan Pangan (APBN) 1. Program Pengembangan Budidaya
Dinas Pertaninan, Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. Kantor Ketahanan Pangan
Dinas Perikanan
Perikanan. 2. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan. 1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap. 2. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan. 3. Program Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan. 4. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan. 1. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan. 2. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan. Program Pemberdayaan Penyuluh pertanian /perkebunan lapangan.
2) Terciptanya tata kelola perekonomian daerah
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 2. Program Peningkatan Perenapan Teknologi Pertanian /Perkebunan. 1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
dan Kelautan.
Dinas Perikanan dan Kelautan.
Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan
Badan Pemberdayaan Penyuluh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. Bappeda
yang responsif dan adaptif.
3) Menciptakan Iklim investasi yang sehat untuk memperluas lapangan kerja.
1) Terwujudnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.
2) Pengembangan daya tarik kepariwisataan
2. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. 3. Program Perencanaan Pembangunan Kota-Kota Menengah dan Besar. 4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh. Program Penataan Peraturan Perundangundangan 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. 2. Program Peningkatan dan Realisasi Investasi. 3. Program Pembangunan Investasi dan Aset Daerah. 4. Program Pengembangan dan Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Mikro. 5. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. 1. Program Kerjasama Pembangunan. 2. Progam Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan. 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
Setda Bagian Hukum Setda Bagian Ekonomi BPPT
Setda Bagian Tapem Setda Bagian Tapem DPPKAD Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga.
3) Perluasan kesempatan kerja, produktivitas dan perlindungan ketenagakerjaan dan pengembangan wilayah transmigrasi
4) Terwujudnya ketersediaan infrastruktur publik yang memadai baik kuantitas dan kualitas.
3. Program Pengembangan Kemitraan. 1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja. 2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Program Perlindungan & Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi. 2. Program Transmigrasi Lokal. 3. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. 2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan. 4. Program Tanggap Darurat. 5. Program Pengelolaan Persampahan. 6. Program Pembangunan, Pengelolaan Bangunan, Gedung dan Lingkungan. 7. Program Sarana dan Prasarana Aparatur. 8. Program Pengaturan Jasa Konstruksi.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bappeda Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Olahraga
9. Program Pengawasan Jasa Konstruksi. 10. Program Pelayanan Jasa Pengujian. 11. Program Pengembangan Perumahan. 12. Program Lingkungan Sehat Perumahan. 13. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial. 14. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan. 15. Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh. 16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. 17. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan. 18. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan wilayah cepat tumbuh. 19. Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan. 20. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika
4. Program Peningkatan Pelayanan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. 5. Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. 6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. Visi Misi Keempat Tujuan 1) Mewujudkan Penyelenggaraan pembangunan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan dan air limbah yang berwawasan lingkungan.
: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera, Mandiri dan Islami. : Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan Sasaran 1) Terwujudnya pembangunan daerah berwawasan lingkungan.
Program Prioritas Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
1. Program Peningkatan Pengendalian Polusi. 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 4. Program rehabilitasi dan cadangan sumber daya alam. 5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
SKPD Dinas Pertamanan dan Kebersihan Dinas Pekerjaan umum Badan Lingkungan Hidup Badan Penanggulanga n Bencana Bappeda
2) Terwujudnya Pengelolaan Persampahan dan Air. 2) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
1) Terwujudnya perlindungan, pemanfaatan dan rehabilitasi sumber daya lahan dan hutan. 2) Pengelolaan perikanan dan kelautan yang berorientasi aquabisnis yang ramah lingkungan.
dan Lingkungan Hidup. 6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana. 8. Program Pengendalian Banjir. 9. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong. 10. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. 11. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong. 12. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya Air lainnya. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1. Perlindungan konservasi sumber daya hutan. 2. Program rehabilitasi hutan dan lahan. 3. Program pengendalian kebakaran. 4. Program perencanaan dan pengembangan hutan. 1. Program Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan. 2. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Penegakan
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan
Dinas Perikanan dan Kelautan.
3. 4. Terwujudnya pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan
1. 2.
Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat. Program Peningkatan Mitigasi Becana alam laut dan prakiraan iklim laut Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.
Badan Lingkungan Hidup. Dinas Pertambangan & Energi Sumber Daya Mineral
Visi Misi Kelima Tujuan 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera, Mandiri dan Islami. : Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan prima. Sasaran 1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif akuntabel dan transparan.
Program Prioritas SKPD 1. Program Peningkatan dan DPPKAD Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Dinas Teknologi Informasi. Perhubungan, 2. Program Kerjasama Informasi Komunikasi dengan Massmedia. Informatika. 3. Program Pengembangan Komunikasi, Sekretariat Informasi dengan Media massa. Daerah 4. Program Fasilitas peningkatan SDM Sekretariat Bidang Komunikasi dan Informasi. DPRD 5. Program Peningkatan Pelayanan Inspektorat Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. 6. Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. 7. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. 8. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.
2) Terwujudnya kapasitas kelembagaan & pemerintah serta
9. Program Penyelesaian Konflikkonflik Pertanahan. 10. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat. 1. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa. 2. Program Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 3. Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa. 1. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah. 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah. 1. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. 2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. 3. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. 4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. 5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1. Program Peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pembinaan Kelembagaan.
BPMPD
Bappeda
BKD
Setda Bagian Tapem Setda Bagian Hukum KPAD Sekretariat DPRD
pegawai daerah yang efisien.
3) Meningkatnya pembinaan dan kesadaran hukum di daerah 4) Terwujudnya mekanisme pengawasan dan penyerapan aspirasi publik yang baik.
2) Mengoptimalkan Pelayanan Publik.
1) Terwujudnya pelayanan publik terintegrasi yang mudah dan cepat.
2) Terwujudnya Penataan
2. Program Pendidikan Kedinasan. 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 6. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. 2. Program Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak. 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengedalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 2. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. 3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. 1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi. 2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. 3. Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah. Program Penataan Administrasi
Sekretariat Daerah BPPKB
Inspektorat
Setda Bagian Ekonomi BPPT
Dinas
Kependudukan yang tepat dan efektif. 3) Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Daerah.
Kependudukan.
4) Terwujudnya Ketahanan Masyarakat terhadap bencana.
1. Program Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana. 2. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. 3. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. 1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. 2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. 4. Program Peningkatan Pembarantasan Penyakit Masyarakat (Pekat). 5. Program Pendidikan Politik.
5) Terwujudnya Ketertiban dan Keamanan yang Kondusif
1. Program Perencanaan Tata Ruang. 2. Program Pemanfaatan Ruang. 3. Program Pengedalian Pemanfaatan Ruang. 4. Program Pengelolaan Areal Pemakaman.
Kependudukan & Catatan Sipil Dinas Pekerjaan Umum. Bappeda Dinas Pertamanan dan Kebersihan. Badan Penanggulanga n Bencana Badan Kesbangpol & Linmas.
Badan Kesbangpol & Linmas Kantor Satpol PP
6) Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat.
3) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
1) Terwujudnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi. 2) Meningkatnya peran pemerntah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 3) Terwujudnya struktur organisasi pemerintah daerah yang efisien.
6. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. 2. Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 3. Program Pembinaan Anak Terlantar. 4. Program Pembinaan Penyandang Cacat & Trauma. 5. Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Dinas Sosial
Dinas Sosial
Penetapan plafon anggaran dan bagaimana mendorong konsistensi pagu dari awal sampai akhir proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015 adalah sebagai berikut : PAGU INDIKATIF BELANJA LANGSUNG MASING-MASING SKPD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NO 1
DINAS PENDIDIKAN
2014 (Rp) 55.175.418.020
2
DINAS KESEHATAN
24.807.618.365
40,433,563,000
3
RSUD RATU ZALEHA
52.345.050.000
116,050,000,000
4
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
80.000.000.000
28,670,839,000
70.000.000.000
111,634,053,100
19.131.785.000
39,428,837,260
5.878.650.000
22,779,079,308
3.584.700.000
6,195,800,000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA DINAS SOSIAL
4.363.367.000
7,662,725,100
5.677.983.000
7,866,336,600
2.285.267.000
8,563,722,800
3.454.185.500
7,056,300,000
2.015.327.300
3,785,146,100
9.210.490.300
16,924,314,500
1.839.066.700
6,493,132,900
6.445.477.700
9,797,226,500
2.743.016.250
1,327,000,000
18
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
-
29,574,219,090
19
SEKRETARIAT DPRD
18.309.410.000
27,927,254,000
20
DINAS PENDAPATAN DAERAH
55.461.128.800
10,309,700,000
21
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
-
19,213,887,000
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
URUSAN SKPD
2015 (Rp) 233,832,574,398
NO
URUSAN SKPD
2014 (Rp) 9.083.242.000
2015 (Rp) 18,259,039,600
22
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
23
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU INSPEKTORAT
2.337.440.000
6,263,262,000
2.505.354.000
2,383,680,000
25
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
1.563.800.000
1,880,050,000
26
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KANTOR KETAHANAN PANGAN
3.434.477.000
7,477,247,500
1.301.664.500
1,916,215,000
3.803.800.000
10,428,795,850
880.920.500
2,059,337,000
10.630.000.000
29,087,410,000
31
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN BADAN PELAKSANA PENYULUH
3.975.975.000
9,008,000,000
32
DINAS KEHUTANAN
3.579.637.000
12,401,097,352
33
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
9.470.665.000
41,449,067,000
34
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
13.081.200.777
7,847,890,268
35
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TOTAL
3.643.550.000
12,697,246,600
492.019.666.712
918,684,048,826
24
27 28 29 30
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Sesuai dengan mekanisme proses perencanaan pembangunan daerah dimana alur perencanaan salah satunya adalah mengakomodasi aspirasi dari masyarakat dalam bentuk usulan program dan kegiatan. Program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 dimaksud, merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah disusun mulai dari proses musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa/kelurahan kecamatan hingga tingkat kabupaten pada bulan januari sampai dengan maret 2014 dituangkan dalam bentuk matrik perencanaan sebagaimana termuat dalam lampiran dokumen ini. Mengingat sumberdaya dan pendanaan yang terbatas, sementara keperluan akan pendanaan untuk memenuhi usulan dari hasil musrenbang yang telah dilaksanakan cukup besar, Maka sudah barang tentu diperlukan pendanaan dari berbagai sumber. Oleh karenanya dalam pelaksanaan perumusan dokumen usulan pembangunan daerah ini, disamping sumber pendanaan dari daerah juga dimuat berbagai usulan yang akan didanai dari sumber pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Rekapitulasi prioritas usulan program pembangunan dari hasil musrenbang dituangkan dalam Format I.D sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah tahun 2015 yang disajikan dalam tabel pada lampiran berikut.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015
159
BAB VI PENUTUP Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan dokumen perencanaan yang menjadi langkah awal dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Salah satu kendala yang dihadapi dalam penyelenggaran pembangunan sebagai satu rangkaian manajemen pembangunan daerah dimana target atau sasaran yang akan dicapai harus benar-benar ditentukan secara cermat. Menyadari akan pentingnya target tersebut diatas, secara bertahap telah dilakukan beberapa langkah penyempurnaan, terutama dengan menetapkan indikator kinerja utama pembangunan daerah untuk menjadi arah bagi masingmasing satuan kerja perangkat daerah dalam menyelenggarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. RKPD menjadi pedoman kerja pemerintah daerah sangat penting sebagai progres capaian tahunan terhadap visi dan misi daerah. RKPD Kabupaten Banjar tahun 2015 memuat gambaran umum dan permasalahan pokok daerah, rancangan ekonomi makro, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013, dimana RKPD Kabupaten Banjar merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD Kabupaten Banjar tahun 2015. Pemerintah Kabupaten Banjar mendorong semakin meningkatnya peran publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui perencanaan partisipatif antara lain dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkankesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional. Tingkat keberhasilan pembangunan di Kabupaten Banjar selain ditentukan oleh kinerja jajaran pemerintahan juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat dan swasta untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kabupaten Banjar sesuai dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam Dokumen RPJMD dapat terwujud secara optimal. BUPATI BANJAR,
PANGERAN H. KHAIRUL SALEH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015
160
