MANUAL APLIKASI EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (PROVINSI) TAHUN 2015
A.
Umum 1. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2015 menggunakan aplikasi microsoft excel, yang terdiri dari: a. Template isian individu untuk Kabupaten/Kota terdiri dari 8 sheet yaitu:
110
Lampiran
b. Template gabungan antar Provinsi Terdiri dari 16 sheet yaitu :
1.
Tujuan pengisian template digunakan untuk : a. Template Isian Individu Provinsi - Bahan penyusunan lampiran LHE. - Bahan untuk penggabungan antar Provinsi secara nasional. b. Template gabungan provinsi secara nasional - Menghasilkan skor (1 s.d 4) dan prestasi (R,S,T, ST) untuk per IKK, aspek kesesuaian materi, Aspek Capaian Kinerja, dan hasil evaluasi secara keseluruhan. - Bahan lampiran LHE. - Menghasilkan data peringkat antar Provinsi.
2.
Template EKPPD dibedakan untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Kriteria evaluasi kesesuaian materi berdasarkan PP No. 3 tahun
Lampiran
111
2007 dan capaian kinerja aspek pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan, dan aspek SPM berdasarkan elemen data yang disajikan dalam lampiran LPPD. Elemen data tersebut di evaluasi per IKK dan dituangkan dalam template 3.
A.
Langkah-langkah pengisian template secara umum : -
Evaluator mengisi template individu provinsi.
-
Template individu provinsi yang telah terisi lengkap diserahkan ke kompilator untuk dilakukan penggabungan antar provinsi untuk menghasilkan skor, prestasi dan peringkat secara nasional.
Teknis pengisan template Evaluator pertama kali membuka template isian individu provinsi, kemudian mengisikan nama provinsi yang dievaluasi pada sheet [kesesuaian materi]. 1. Template isian individu a. Sheet [kesesuaian materi] Sheet ini merupakan isian kesesuaian materi dari Kelengkapan Laporan (gambaran umum daerah, RPJMD), urusan desentralisasi, tugas pembantuan, tugas umum pemerintahan , dan penyajian indikator kinerja kunci yang terdiri dari 44 isian (termasuk di dalamnya 3 isian yang terisi secara otomatis). Cara pengisiannya adalah : apabila dalam LPPD telah disajikan materi diisi 1 dan apabila tidak disajikan diisi 0. Hasil isian ke-44 isian tersebut dijumlah secara otomatis
112
Lampiran
dan dikonversikan dalam skor dengan aturan sebagai berikut :
b. Sheet [Pengambil Kebijakan] Template ini merupakan isian capaian kinerja tataran pengambil kebijakan yang terdiri dari 13 aspek dan dan 39 IKK. Pengisian capaian kinerja dari 39 IKK tersebut dilakukan langsung pada sheet [Pengambil Kebijakan] tidak lagi menggunakan kertas kerja tambahan sebagaimana pada manual aplikasi EKPPD tahun 2010. Pada sheet [pengambil kebijakan] disandingkan capaian kinerja yang murni diambil dari LPPD dan Lampiran (I.1 untuk provinsi) dengan capaian kinerja hasil klarifikasi evaluator dilapangan. Teknik pengisian : -
Pada sheet [pengambil kebijakan] yang dilakukan evaluator adalah : Mengisi kolom elemen data dari masing-masing IKK yang berasal dari LPPD dan Lampiran (I.1 untuk provinsi) pada sel J7:J113 yang tidak diberi warna Capaian kinerja dari elemen data yang berasal dari LPPD dihasilkan secara otomatis.
Mengisi kolom elemen data dari masing-masing IKK hasil klarifikasi dilapangan pada sel L7:L113 yang tidak diberi warna. Lampiran
113
Hasil klarifikasi dapat berbeda dengan data dari LPPD. Capaian kinerja dari elemen data hasil klarifikasi dihasilkan secara otomatis Capaian kinerja yang akan dijadikan dasar penggabungan adalah capaian kinerja hasil klarifiksi lapangan. Contoh : IKK No. 6 Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk. Capaian kinerja IKK tersebut dihasilkan secara otomatis dari isian elemen data yang selanjutnya diproses secara otomatis oleh sistem template. Jadi evaluator cukup menginput data: - Jumlah satpol PP (yang PNS) - Jumlah penduduk Secara otomatis akan diperoleh rasio personil satpol pp terhadap jumlah penduduk sesuai rumus :
-
Pengisian terhadap capaian kinerja IKK dilakukan sesuai dengan satuan yang ditetapkan seperti dalam prosentase, ada atau tidak, tepat atau tidak, jumlah dan seterusnya.
-
Untuk capaian kinerja IKK yang kosong atau tidak diisi dalam lampiran LPPD, maka evaluator wajib mengisi pada template dengan isian TDI, jika evaluator tidak mengisi, maka template akan secara otomatis mengisi TDI.
114
Lampiran
c.
Sheet [Pengambil Kebijakan (2)] Pada sheet ini evaluator tidak perlu melakukan pengisian, karena akan terisi secara otomatis.
d.
Sheet [Pelaksana Kebijakan umum ] Template ini merupakan isian capaian kinerja tataran pelaksana kebijakan administrasi umum yang terdiri dari 8 aspek yang terdiri 21 IKK untuk Kabupaten/Kota. Dari 21 IKK tersebut seluruh IKK pengisiannya secara manual dan otomatis di sheet yang bersangkutan ( tanpa kertas kerja dukungan). Teknik pengisian : -
Evaluator cukup mengisi elemen data (pada sel yang tidak diberi warna) baik dalam kolom LPPD maupun kolom Hasil Klarifikasi pada template individu sebanyak urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan oleh pemda.
Sel yang harus diisi per urusan : misal urusan pendidikan I5:I59 dan K5:K59, urusan kesehatan I69:I123 dan K69:K123 dst sampai urusan transmigrasi. Terdiri dari 2 sheet : sheet [pelaksana kebijakan umum]. Sheet [pelaksana kebijakan umum ( 2)] untuk IKK yang didukung dengan kertas kerja tambahan. Contoh : IKK No. 1 Jumlah program nasional Isian Capaian Kinerja IKK tersebut dihasilkan secara otomatis (hasil perhitungan dari elemen data yang telah diisi oleh evaluator). Sehingga evaluator hanya menginput elemen data jumlah program nasional yang dilaksanakan pemda sedang data jumlah program
Lampiran
115
nasional 2013 per urusan telah tersedia dalam template. Secara otomatis akan diperoleh % jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh pemda sesuai rumus :
-
Pengisian terhadap capaian kinerja IKK dilakukan sesuai dengan satuan yang ditetapkan seperti dalam prosentase, ada atau tidak, tepat atau tidak, jumlah dan seterusnya.
-
Untuk capaian kinerja IKK yang kosong atau tidak diisi dalam suplemen LPPD, maka evaluator wajib harus mengisi pada template dengan isian TDI (tidak diisi).
-
Untuk pemda yang tidak menyajikan tataran pelaksana kebijakan urusan pilihan pada template harus diisi dengan BUP (Tidak melaksanakan urusan pilihan).
-
Untuk IKK No.2,5,9,17,20 hasil pengisian dilakukan secara otomatis berdasarkan isian dari komponen dibawahnya dengan cara mengisi ada atau tidak : IKK No.2 yaitu Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) akan menghasilkan capaian 5 apabila SOP#1, SOP#2, SOP#3, SOP#4, dan SOP#5 masing-masing diisi dengan jenis SOP yang ada.
Apabila pada urusan tertentu memang tidak ada SOP, maka IKK No. 2 dikosongkan saja (tidak perlu diisi). IKK No.5 yaitu Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD akan menghasilkan capaian 4 apabila Jabatan Fungsional#1, Jabatan Fungsional#2, Jabatan Fungsional#3, 116
Lampiran
Jabatan Fungsioal#4 masing-masing diisi dengan jenis jabatan fungsional yang ada. Capaian kinerja pada IKK No.5 adalah ada/tidak, jadi jika jumlah jenis jabatan fungsional yang ada minimal 1, maka capaian kinerjanya ada Apabila semua komponen diisi TDI maka secara otomatis isian IKK No. 5 TDI. IKK No.9 yaitu Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD akan menghasilkan capaian 3 apabila isian komponen Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA-SKPD masingmasing diisi Ada. Apabila semua komponen diisi TDI maka secara otomatis isian IKK No. 11 TDI. IKK No.17 yaitu keberadaan laporan keuangan SKPD akan menghasilkan capaian kinerja 3 apabila isian komponen Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) masing-masing diisi Ada. Apabila semua komponen diisi TDI maka secara otomatis isian IKK No. 11 TDI. IKK No. 20 yaitu fasilitas/prasarana informasi akan menghasilkan capaian kinerja 5 apabila isian komponen papan pengumuman, pos pengaduan, leaflet, mobil keliling,pengumuman media massa masing-masing diisi Ada. Apabila semua komponen diisi TDI maka secara otomatis isian IKK No. 11 TDI. Catatan : Untuk IKK aspek pelaksana kebijakan administrasi umum pada urusan pertanahan dan statistik pada elemen datanya tetap dilakukan pengisian meskipun untuk capaian kinerjanya sudah ditetapkan oleh template dengan angka capaian maksimal. Lampiran
117
e.
Sheet [Pelaksana Kebijakan umum(2)] Sheet ini tidak perlu dilakukan pengisian oleh evaluator.Sheet ini merupakan hasil link dari sheet [Pelaksana Kebijakan umum].
f.
Sheet [Urusan pemerintahan] Template ini merupakan isian untuk capaian kinerja urusan wajib dan urusan pilihan. Terdiri dari : a) 62 IKK urusan wajib b) 16 IKK urusan pilihan. Dari 78 IKK tersebut sebanyak 35 IKK capaian kinerjanya merupakan agregasi dari capaian kinerja kabupaten dan kota yang pengisiannya secara otomatis dari sheet agregasi (lihat Tabel daftar IKK yang capaian kinerjanya merupakan agregasi dari capaian kinerja kabupaten dan kota). Teknis pengisian Evaluator mengisi data capaian kinerja pada : sheet [Urusan pemerintahan]. Contoh : IKK No. 1 Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI Isian capaian kinerja IKK tersebut dihasilkan secara otomatis dari proses rumus dalam template yang menghitung isian dalam kolom elemen data. Sehingga evaluator cukup menginput data Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI dan
118
Lampiran
data Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI. Secara otomatis akan diperoleh % Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI sesuai rumus :
Capaian kinerja IKK terisi secara otomatis berdasarkan elemen data yang diisi dengan satuan yang ditetapkan seperti dalam prosentase, ada atau tidak, tepat atau tidak, jumlah dst. Untuk capaian kinerja IKK yang kosong atau tidak diisi dalam suplemen LPPD, maka evaluator wajib harus mengisi pada template dengan isian TDI (tidak diisi). Untuk pemda yang tidak menyajikan tataran pelaksana kebijakan urusan pilihan pada template harus diisi dengan BUP (tidak melaksanakan urusan pilihan).
g.
Sheet [Agregasi] Sheet [Agregasi] ini khusus untuk IKK provinsi yang capaian kinerjanya merupakan agregasi dari capaian kinerja kabupaten dan kota.
Lampiran
119
120
Lampiran
h.
Sheet [Urusan pemerintahan (2)] Sheet ini tidak perlu dilakukan pengisian oleh evaluator.Sheet ini merupakan hasil link dari sheet [Urusan pemerintahan].
i.
Sheet [rekap isian individu] 1) Template ini merupakan rekapitulasi isian yang telah diinput dari sheet-sheet sebelumnya. 2) Evaluator tidak perlu mengisi secara manual untuk rekapitulasi tersebut karena dilakukan pengisian secara otomatis. 3) Isian pada sheet ini merupakan sumber data yang akan dikompilasi pada template gabungan antar provinsi secara nasional.
1.
Template gabungan a. Sheet [Gab rekap isian] Sheet ini untuk menampung hasil isian individu yang akan diolah untuk menghasilkan skor dan prestasi untuk capaian kinerja dan kesesuaian materi. Langkah penggabungan : Buka file LKE isian individu provinsi yang telah diinput Lampiran
121
kemudian buka sheet [rekap individu]. Sel I3:I836 dicopy dengan cara sorot sel I3:I836 (arahkan kursor pada sel I3 kemudian tekan Shift + Ctrl + ), kemudian copy . Buka file LKE gabungan antar kabupaten/kota, kemudian buka sheet [Gab rekap isian] arahkan kursor ke sel I3 atau sel disampingnya (J3 dan seterusnya) tergantung sel yang masih kosong. Kemudian paste special terus pilih value. b. Sheet [PA1] Sheet ini secara otomatis memindahkan data isian tataran pengambil kebijakan dari sheet [Gab rekap isian]. c. Sheet [PA2] Sheet ini secara otomatis melakukan normalisasi data atas capaian kinerja IKK yang ditandingkan yaitu yang bersifat numeric dengan satuan %, jumlah, unit dsb. Sedangkan capaian kinerja yang sifat isiannya ada/tidak, tepat/tidak dst tidak dilakukan normalisasi data. Penjelasan tentang normalisasi data dapat dilihat pada lampiran 1. Langkah-langkah normalisasi data: 1) H i t u n g n i l a i m a k s i m u m d a n m i n i m u m d a t a . 2) Normalisasi data = Nilai aktual : (Nilai maksimum Nilai Minimum). d. Sheet [PA3] Sheet ini secara otomatis mengkonversikan nilai normalisasi pada sheet sebelumnya ke dalam skor dan prestasi.
122
Lampiran
Teknis konversi skor dan prestasi 1) Nilai normalisasi data Hitung rata-rata nilai normalisasi data Konversi ke skor dengan rumus :
Catatan : Untuk IKK yang sifat capaian kinerjanya semakin tinggi semakin jelek, maka range skor dan prestasi di atas susunannya dibalik. Untuk capaian kinerja IKK yang TDI dan BUP tidak dilakukan konversi ke skor dan prestasi. 2) Ada/tidak Untuk capaian kinerja IKK yang sifatnya ada/tidak ketentuan konversi skor dan prestasi yaitu : jika ada = 4 (ST) jika tidak 1 (T). e. Sheet [PA4] Sheet ini secara otomatis akan menghitung nilai capaian masing-masing 13 aspek pengambil kebijakan. Lampiran
123
Cara menghitung nilai capaian masing-masing aspek pengambil kebijakan : = (% bobot per IKK yang ada di aspek) x( jumlah skor dari masing IKK yang ada di aspek tersebut) Contoh : Aspek 1 : Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah terdiri dari 3 IKK masing skor IKK-nya yaitu : 3,2,1 Maka nilai capaian aspek 1 = (33,33%x3)+(33,33%x2)+ (33,33%x1) = 2,00 prestasi S.
f. Sheet [PL1] Sheet ini secara otomatis memindahkan data isian tataran pelaksana kebijakan - umum dari sheet [Gab rekap isian].
g. Sheet [PL2] Sheet ini secara otomatis melakukan normalisasi data atas capaian kinerja IKK yang ditandingkan yaitu yang sifat satuannya %, jumlah, unit dsb. Sedangkan capaian kinerja yang sifatnya ada/tidak, tepat/tidak dst tidak dilakukan normalisasi data. Langkah-langkah normalisasi data: 1) Hitung nilai maksimum dan minimum data. 2) Normalisasi data = Nilai aktual : (Nilai maksimum Nilai Minimum).
124
Lampiran
h. Sheet [PL3] Sheet ini secara otomatis mengkonversikan nilai normalisasi IKK per urusan pada sheet sebelumnya ke dalam skor dan prestasi. Teknis konversi skor dan prestasi 1) Nilai normalisasi data Hitung rata-rata nilai normalisasi data Konversi ke skor dengan rumus :
Catatan : Untuk IKK yang sifat capaian kinerjanya semakin tinggi semakin jelek, maka range skor dan prestasi di atas susunannya dibalik. Untuk capaian kinerja IKK yang TDI dan BUP tidak dilakukan konversi ke skor dan prestasi. 2) Ada/tidak Untuk capaian kinerja IKK yang sifatnya ada/tidak ketentuan konversi skor dan prestasi yaitu : jika ada = 4 (ST) jika tidak (T). Lampiran
125
i.
Sheet [PL4] Sheet ini secara otomatis menghitung nilai capaian IKK hasil agregasi dari nilai capaian IKK per urusan. Cara menghitung nilai capaian IKK hasil agregasi nilai capaian IKK per urusan = (1/jumlah urusan yang dilaksanakan) x ( jumlah dari skor sebanyak urusan yang dilaksanakan) Contoh :
j.
Jumlah urusan yang dilaksanakan
= 34
Jumlah skor capaian
= 133
Nilai capaian IKK tsb
= 133/34 = 3,91
Sheet [PL5] Sheet ini secara otomatis menghitung nilai capaian per 8 aspek tatataran pelaksana kebijakan. Cara menghitung nilai capaian per 8 aspek tataran pelaksana kebijakan = (%bobot per IKK dalam satu aspek) x ( jumlah dari skor per IKK yang ada di aspek tersebut) Contoh : Aspek 1 yaitu Kebijakan teknis penyelenggara terdiri dari 2 IKK masing-masing skor 3,91 dan 3,62. Nilai capaian aspek 1 tataran pelaksana kebijakan umum = (50%x3,91) + (50%x3,62) = 3,76
126
Lampiran
k. Sheet [SPM1] Sheet ini secara otomatis memindahkan data isian capaian kinerja tataran pelaksana kebijakan SPM dan urusan pilihan dari sheet [Gab rekap isian]. l.
Sheet [SPM2] Sheet ini secara otomatis melakukan normalisasi data atas capaian kinerja IKK yang ditandingkan yaitu yang sifat satuannya %, jumlah, unit dsb. Sedangkan capaian kinerja yang sifatnya ada/tidak, tepat/tidak dst tidak dilakukan normalisasi data. Langkah-langkah normalisasi data : 1) Hitung nilai maksimum dan minimum data. 2) Normalisasi data = Nilai aktual : (Nilai maksimum Nilai Minimum). Untuk EKPPD 2011 penilaian beberapa IKK tidak melalui normalisasi data melainkan berdasarkan standar capaian kinerja yang diambil dari target SPM yaitu 1 IKK pada urusan perumahan dan 6 IKK pada urusan kesehatan (lihat lampiran Standar Capaian kinerja).
m. Sheet [SPM3] Sheet ini secara otomatis mengkonversikan nilai normalisasi IKK pada sheet sebelumnya ke dalam skor dan prestasi. Teknis konversi skor dan prestasi 1) Nilai normalisasi data Hitung rata-rata nilai normalisasi data Konversi ke skor dengan rumus :
Lampiran
127
Catatan : Untuk IKK yang sifat capaian kinerjanya semakin tinggi semakin jelek, maka range skor dan prestasi di atas susunannya dibalik. Untuk capaian kinerja IKK yang TDI dan BUP tidak dilakukan konversi ke skor dan prestasi. 2) Ada/tidak Untuk capaian kinerja IKK yang sifatnya ada/tidak ketentuan konversi skor dan prestasi yaitu : jika ada = 4 (ST) jika tidak =1 (T). 3) Penilaian IKK berdasarkan standar capaian kinerja dari target SPM. Penilaian dilakukan dengan cara membuat range skor dari 1 sampai 4. Contoh : IKK Rumah layak huni
128
Lampiran
Rincian lengkap daftar IKK yang menggunakan standar capaian kinerja dari target SPM lihat lampiran.
n. Sheet [SPM 4] Sheet ini secara otomatis menghitung nilai capaian per masingmasing urusan wajib dan urusan pilihan. Cara menghitung nilai capaian per masing-masing urusan = (%bobot per IKK dalam satu urusan) x ( jumlah skor dari IKK yang ada di urusan tsb) Contoh :( diambil dari [sheet SPM3])
Urusan perumahan = 2 IKK Skor masing-masing IKK = 3,1 Capaian skor urusan perumahan =(50,00%x3)+(50,00% x 1) = 2,000 Cara menghitung nilai capaian urusan wajib =(%bobot per masing-masing urusan x skor masing-masing urusan)
Lampiran
129
Contoh : (lihat tabel 1)
130
Lampiran
TABEL 1
Cara menghitung capaian urusan pilihan : a. Ketika semua urusan pilihan dilaksanakan : =(%bobot masing-masing urusan x skor masing-masing urusan) Contoh : (lihat tabel 2) %bobot masing-masing urusan pilihan pada kolom 4, skor per urusan pada kolom 5, hasil perkalian %bobot masingmasing urusan pilihan dengan skor masing-masing urusan pada kolom 6. Capaian kinerja urusan pilihan 2,0125 (hasil penjumlahan kolom 6) TABEL 2
b. Ketika tidak semua urusan pilihan dilaksanakan Contoh : (lihat tabel 3.1 dan 3.2)
Lampiran
131
Dari tabel 3.1 kolom 3 menunjukkan bahwa urusan transmigrasi memperoleh skor BUP, ini berarti bahwa urusan transmigrasi tidak dilaksanakan/tidak dipilih. Karena urusan transmigrasi tidak dipilih, maka bobot urusan transmigrasi yang sebesar 5% harus didistribusikan ke 7 urusan pilihan yang lain secara proforsional. Misalnya urusan pertanian semula bobotnya 20%, kemudian mendapat limpahan bobot dari urusan transmigrasi sebesar 20/95 x 5% = 1,05%, sehingga bobotnya menjadi 20% + 1,05% = 21,05% atau 21,1% (lihat tabel 3.2) TABEL 3.1
132
Lampiran
TABEL 3.2
o. Sheet [rekap skor] Pada Sheet [rekap skor] evaluator tidak perlu melakukan pengisian, karena semua skor dihasilkan secara otomatis sebagaimana tergambar dalam tabel 4 dibawah. Formula perhitungan dapat diuraikan sebagai berikut : -
Skor Evaluasi LPPD sebesar 1,693 diperoleh dari rumus sebagai berikut : = (%bobot kesesuaian materi x skor kesesuaian materi) + (% bobot capaian kinerja x skor capaian kinerja)
Lampiran
133
=(5%x3,000)+(95% x 1,624) = 1,693 -
Skor kesesuaian materi sebesar 3,000 diperoleh secara otomatis dari sheet [Gab Rekap Individu] sell I4.
-
Skor capaian kinerja sebesar 1,624 diperoleh dari rumus sebagai berikut : = (% bobot aspek pengambil kebijakan x skor aspek pengambil kebijakan) + (% bobot aspek pelaksana kebijakan x skor aspek pelaksana kebijakan) = (30% x 2,554) + (70% x 1,225) = 1,624
-
134
Skor aspek pengambil kebijakan sebesar 2,554 diperoleh dari rumus seperti pada tabel berikut :
Lampiran
Lampiran
135
-
Skor aspek pelaksana kebijakan sebesar 1,225 diperoleh dari rumus berikut : = (% bobot peksana kebijakan umum x skor pelaksana kebijakan umum) + (% bobot pelaksana kebijakan capaian SPM x skor pelaksana kebijakan capaian SPM) = (40% x 0,442) + (60% x 1,747) = 1,225
TABEL 4 (Tampilan data di sheet [Rekap Skor] )
136
Lampiran
Lampiran
137
p. Sheet [Peringkat] Sheet ini untuk menghasilkan peringkat berdasarkan skor yang dihasilkan dari sheet sebelumnya. Langkah pemeringkatan yaitu : Data skor EKPPD dari sheet [Rekap Skor] secara otomatis dipindahkan ke sheet [peringkat]. Lakukan sort berdasarkan nilai skor dari terbesar ke terkecil
138
Lampiran
Lampiran 1 Normalisasi Data dalam Statistik
Normalisasi data merupakan langkah dasar yang dilakukan sebelum melakukan analisis inferensial statistik. Dalam analisis statistic, suatu distribusi data diharapkan memenuhi asumsi theorem of central tendency (nilai kecenderungan tengah) dimana nilai rata-rata, median, dan modus akan sama dan distribusi data akan berbentuk bell-shaped seperti pada gambar 1 dibawah ini. Gambar 1. Distribusi Data Normal
Namun, terkadang distribusi data tidak mengikuti pola normal dan menciptakan kemencengan (skewness) distribusi seperti pada gambar 2. Kemencengan tersebut terjadi karena banyaknya data yang bernilai besar atau kecil. Jika distribusi menceng kekanan, maka disebut dengan kemiringan negatif, dan sebaliknya jika distribusi menceng kekiri maka
Lampiran
139
disebut dengan kemiringan positif. Jika data memiliki distribusi yang menceng maka asumsi kecenderungan nilai tengah dan normalitas data sehingga analisis statistik inferensial pun akan sulit dilakukan. Gambar 2. Distribusi Data tidak Normal
Untuk mengkoreksi distribusi data yang menceng tersebut maka digunakan teknik normalisasi data. Dogra (2007) menyebutkan bahwa normalisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 1.
Mean shifting Teknik normalisasi ini dilakukan dengan cara melakukan penyesuaian atau menggeser nilai actual dengan nilai rata-ratanya dan menghasilkan nilai rata-rata baru sama dengan 0. Contohnya, bila terdapat suatu distribusi data dengan nilai sebagai berikut : 1,2,3,4, dan 5. Total nilai penjumlahan kelima data tersebut sama dengan 15 dan memiliki rata-rata sama dengan 3. Teknik mean shifting dilakukan dengan cara mengurangkan nilai actual dengan rataratanya (misal 1 dikurangi 3 sama dengan -2, 2 dikurangi 3 sama dengan -1, dst). Maka distribusi data hasil normalisasi sama dengan -2,-1, 0, 1 dan 2, dengan nilai total penjumlahan sama dengan 0 dan rata-rata sama dengan 0. Namun perlu dicatat bahwa nilai standar deviasi akan tetap sama, yaitu Ö'762. Artinya sebaran dari data sebelum dan sesudah normalisasi akan tetap sama (masih lebar).
140
Lampiran
2.
Autoscaling a. Teknik ini menggunakan nilai standard deviasi untuk normalisasi data. Setiap nilai actual dari data dibagi dengan nilai standar deviasi. Contohnya, bila terdapat suatu distribusi data dengan nilai-nilai sebagai berikut 1,2,3,4 dan 5, dengan nilai standar deviasi sama dengan Ö'762 atau 1,6. Normalisasi dilakukan dengan membagi setiap nilai dengan standar deviasinya (misal 1/Ö'762, 2/Ö'762, dst). Sehingga distribusi data yang telah dinormalisasi menjadi sebagi berikut 1/Ö'762, Ö'762, 3/Ö'762, 2Ö'762 dan 5/Ö'762 (atau 0,6; 1,2 ; 1,9; 2,5; 3,2). Perlu dicatat bahwa standard deviasi dari distribusi data yang telah dinormalisasi menjadi 1 (lebih kecil dari nilai standar deviasi sebelum normalisasi). b. Teknik autoscaling lainnya adalah dengan membagi nilai actual dengan range atau selisih dari nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil dari data. Contohnya, bila terdapat suatu distribusi data dengan nilai-nilai sebagai berikut 1,2,3,4, dan 5, dengan nilai standar deviasi Ö'762, dan range sebesar 4. Normalisasi dilakukan dengan membagi setiap nilai dengan range (misal 1/4, 2/4, dst). Sehingga distribusi data yang telah dinormalisasi menjadi sebagai berikut : 0,25; 0,5; 0,75 ; 1 ; 1,25. Perlu dicatat bahwa nilai range menjadi lebih kecil yaitu 1, dan standar deviasi lebih kecil yaitu 0,4. Teknik autoscalling ini yang dipakai dalam EKPPD tahun 2008.
Lampiran
141
Lampiran IV LOGO PEMPROV
142
Lampiran
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Sesuai Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain ditegaskan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota. Sebelum dikeluarkannya produk hukum yang mengatur tentang penyusunan dan mekanisme LPPD sebagai tindak lanjut UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014, maka pelaksanaan evaluasi tahun 2015 atas LPPD tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009. Sesuai Pasal 9 Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2007 dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Selanjutnya LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah setiap tahun dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sesuai pasal 4, 16 dan 21 PP No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Pe n y e l e n g g a r a a n Pe m e r i n t a h a n D a e r a h ( P - E P P D ) . Untuk EKPPD tahun 2015 terhadap LPPD tahun 2014 dilaksanakan berpedoman pada Surat Edaran Mendagri No. ..... Tanggal
.. tentang Manual Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2015 terhadap Laporan
Lampiran
143
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014. Tim Daerah EPPD bertugas melakukan EKPPD kabupaten/kota dalam wilayah provinsi. Hasil Evaluasi akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bahan fasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja daerah. B.
Maksud dan Tujuan Evaluasi 1. Untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan; 2. Memberikan apresiasi bagi pemerintah daerah yang sudah menyampaikan LPPD tahun 2014; 3. Sebagai bahan penetapan peringkat kinerja kabupaten/kota di tingkat provinsi dan nasional; 4. Memberikan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; 5. Sebagai masukan kepada Kementerian/LPND untuk melakukan pembinaan lebih lanjut dalam rangka peningkatan kinerja daerah melalui program pengembangan kapasitas daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 54 PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EPPD.
C.
Metode Evaluasi Metode EKPPD tahun 2015 terhadap LPPD tahun 2014 dilakukan dengan menilai 2 (dua) variabel yaitu : 1. indeks capaian kinerja 95% 2. indeks kesesuaian materi 5%
144
Lampiran
Penilaian variabel Indeks Capaian Kinerja terdiri dari penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan dan pada tataran Pelaksana Kebijakan. a. Penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan yaitu penilaian yang dilakukan terhadap kinerja Kepala Daerah dan DPRD terdiri atas 13 aspek b. Penilaian pada tataran Pelaksana Kebijakan yaitu penilaian yang dilakukan terhadap kinerja satuan manajerial kerja perangkat daerah (SKPD) terdiri atas 9 aspek yaitu 8 aspek administrasi umum dan 1 aspek Tingkat Capaian Kinerja/SPM. Prestasi capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut : ·
Skor 3 < ST '3d 4 mendapat prestasi Sangat Tinggi (ST)
·
Skor 2 < T '3d 3 mendapat prestasi Tinggi (T)
·
Skor 1 < S '3d 2 mendapat prestasi Sedang (S)
·
Skor 0 '3d R '3d 1 mendapat prestasi Rendah (R)
BAB II URAIAN HASIL EVALUASI
A.
Pelaksanaan Evaluasi
1.
Sesuai ketentuan pasal 9 PP Nomor 3 tahun 2007, pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan LPPD setiap tahun kepada pemerintah paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Berdasarkan data yang diterima Biro Pemerintahan Provinsi, penerimaan LPPD tahun 2014 Kabupaten/Kota ........ pada tanggal
bulan
... tahun 2015, tidak tepat/tepat waktu (pilih salah
Lampiran
145
satu). 2.
Berdasarkan hasil evaluasi atas data yang disajikan dalam LPPD tahun 2014 pada umumnya cukup baik namun masih banyak data yang harus disempurnakan, sehingga perlu dilakukan perbaikanperbaikan elemen data untuk masa yang akan datang.
3.
Penyusunan LPPD tahun 2014 perlu dilakukan evaluasi mandiri untuk mendapatkan data yang valid dan akurat.
B.
Hasil Evaluasi
1.
Tataran Pengambil Kebijakan Penilaian Indeks Capaian Kinerja dilakukan terhadap Tataran Pengambil Kebijakan, yakni kinerja Kepala Daerah dan DPRD yang penilaiannya dilakukan pada Tataran Pelaksana Kebijakan Daerah, yakni kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Tataran Pengambil Kebijakan terdiri dari 13 Aspek dengan 46 Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penilaian pada Tataran Pengambil Kebijakan mendapatkan skor ..... atau dengan kategori prestasi Sangat Tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah dengan rincian sebagai berikut :
Rincian lebih lanjut lihat lampiran 2.
146
Lampiran
2.
Tataran Pelaksana Kebijakan Tataran Pelaksana Kebijakan Daerah terdiri dari aspek administrasi umum dan urusan pemerintahan. Penilaian pada Tataran Pelaksana Kebijakan Daerah mendapatkan skor ..... atau dengan kategori prestasi Sangat Tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah dengan uraian sebagai berikut : a. Aspek Administrasi Umum Aspek administrasi umum terdiri dari 8 aspek dengan 21 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mencakup 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan dengan jumlah IKK sebanyak 714. Penilaian pada Aspek Umum mendapatkan skor ...... atau dengan kategori prestasi Sangat Tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah dengan rincian sebagai berikut : 1) Skor dan Prestasi per Aspek
Rincian lebih lanjut lihat lampiran 3.
Lampiran
147
2)
Skor dan Prestasi per IKK
Rincian lebih lanjut lihat lampiran 3.
3) Skor dan Prestasi per Urusan yang dilaksanakan oleh SKPD -
Skor tertinggi dengan prestasi Sangat Tinggi/Tinggi/Sedang/ Rendah terdapat pada urusan ............ yaitu sebesar ......
-
Skor terendah dengan prestasi Rendah terdapat pada urusan ........... yaitu sebesar .........
b. Urusan Pemerintahan Urusan pemerintahan terdiri dari 26 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan. Penilaian terhadap urusan pemerintahan mendapatkan skor ....... atau mendapat kategori prestasi Sangat Tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah dengan uraian sebagai berikut 148
Lampiran
Rincian lebih lanjut lihat Lampiran 4-1. [ yang diperoleh dari template gabungan Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi ........ ] - Skor dengan prestasi Sangat Tinggi terdapat pada .. (.............) urusan dengan nilai skor tertinggi yaitu ...... ada pada ... (..........) urusan yaitu ............................. - Skor dengan prestasi Rendah terdapat pada .... (..........) urusan dengan nilai skor terendah ....... ada pada .....(.............) urusan yaitu ............................................. Dari 26 urusan wajib terdapat 8 (delapan) urusan wajib yang kinerjanya merupakan pelayanan dasar oleh pemerintah kabupaten/kota, hasil capaian kinerja 8 urusan wajib tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
Rincian lebih lanjut lihat lampiran 4.1 Lampiran
149
Petunjuk kertas kerja : Lampiran 4-1 yang diperoleh dari template gabungan Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi ........ (pada sheet Peringkat_Kinerja_Urusan) 2)
Urusan Pilihan Urusan pilihan yang dilaksanakan sebanyak ... (.....) urusan dan mendapat skor ..... dengan kategori prestasi Sangat Tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah. Hasil evaluasi atas 8 urusan pilihan sebagai berikut :
Rincian lebih lanjut lihat Lampiran 4-2. [ yang diperoleh dari template gabungan Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi ........ ]
3.
-
Skor Tertinggi dengan prestasi Sangat Tinggi yaitu .... terdapat pada .... (............) urusan yaitu urusan ...........
-
Skor Terendah dengan prestasi Rendah yaitu ...... terdapat pada ..... (..........) urusan yaitu urusan ..............
Indeks Kesesuaian Materi Penilaian Indeks Kesesuaian Materi dilakukan terhadap penyajian materi LPPD yang meliputi Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan, Gambaran Umum Daerah, Kelengkapan komponen RPJMD sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun
150
Lampiran
2007 dan Penyajian Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hasil penilaian mendapatkan skor ... BAB III PENUTUP A.
Kesimpulan Hasil EKPPD di tingkat Provinsi menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota ........ mendapatkan peringkat sementara dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke
. (
..) dari
..Kabupaten/Kota dengan skor
atau dengan kategori prestasi Sangat Tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah (pilih salah satu) atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan LPPD Tahun 2014 sebagaimana ditegaskan dalam Surat Gubernur
Nomor
Tanggal
tentang peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lihat Lampiran 1
B.
Rekomendasi : [Sesuaikan dengan Lampiran 5-1 dan 5-2] Berdasarkan hasil evaluasi, kepada Bupati/Walikota
direkomendasikan sebagai berikut : 1. Tataran Pengambil Kebijakan. Terhadap
. IKK yang capaian kinerjanya memperoleh prestasi Rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya dimasa yang akan datang, sebagaimana terlampir. 2. Tataran Pelaksana Kebijakan. a. Administrasi Umum Terhadap
.. IKK yang dilaksanakan SKPD dengan prestasi
Lampiran
151
Rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang, sebagaimana terlampir. b. Capaian Kinerja Terhadap
.. (
..) Urusan Wajib (
.) dan
. (
) Urusan Pilihan (
..) dengan prestasi Rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang. Demikian hasil evaluasi LPPD pada pemerintah Kabupaten/Kota ........... tahun 2015 ini kami sampaikan dan atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi .....,
152
Lampiran
Lampiran
153
154
Lampiran
Lampiran
155
156
Lampiran
Lampiran
157
158
Lampiran
Lampiran
159
21.
22.
23.
160
Lampiran
Lampiran
161
162
Lampiran
Lampiran
163
