KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Energi Berkelanjutan untuk Semua di Indonesia: Isu dan Tantangan dalam Indonesia: Isu dan Tantangan dalam Perencanaan dan Penganggaran Antonaria Kasubdit Sumber Daya Energi dan Sumber Daya Energi dan Kelembagaan Kelembagaan Disampaikan pada Workshop Organisasi Masyarakat Madani untuk Energi Berkelanjutan untuk Di ik d W k h O i iM k tM d i t kE iB k l j t t k Semua S Jakarta, 4 Desember 2012 Jakarta , 4 Desember 2012
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
OUTLINE
A. Perencanaan dan Penganggaran A B. Sustainable Energy for All (SEfA) g C. Capaian dan Tantangan RPJMN 2010 2014 RPJMN 2010‐2014 D. Lampiran
2
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
3
Alur Perencanaan dan Penganggaran
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Visi, Misi, Program Presiden
Pedoman
Renja KL
Pedoman
RKAKL
Rincian APBN
RAPBN
APBN
Dijabarkan Pedoman RPJP Nasional (UU No (UU No. 17/2007) Acuan
RPJM Nasional
Dijabarkan
RKP
Diperhatikan Pedoman
Pedoman
Diserasikan melalui Musrenbang
RPJM Daerah
Dij b k Dijabarkan
RKP Daerah
Pedoman
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian APBD
Acuan
Pedoman Dijabarkan Visi, Misi, Program Kepala Daerah
Renstra SKPD
Pedoman
UU SPPN
Renja SKPD
Pedoman
Pemerin ntah Daeraah
RPJP Daerah
Pedoman
Acuan
Peemerintah Pusat
Renstra KL
UU KN 4
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Pentahapan Tema RPJM dalam RPJPN 2005 Pentahapan Tema RPJM dalam RPJPN 20052025
5
RPJMN 2010 RPJMN 2010‐‐2014
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Realisasi 2010 RKP APBN 2011 RKP 2012 Pertumbuhan Ekonomi: Pengangguran Kemiskinan
6,1% 7,1% 13 3% 13,3%
RKP 2010 • PEMULIHAN PEREKONOMIAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
6,4 % 7,0 % 11 5%12 5% 11,5%12,5%
RKP 2011 • PERCEPATAN PERTUMBUHAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI DAN SINERGI PUSAT ‐DAERAH
6,5%6,9% 6,4%6,6% 10 5%11 5% 10,5%11.5%
RKP 2013 7,0% 5,8% 6,1% 9 5%10 5% 9,5%10,5%
RKP 2012
RKP 2013
• PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
• MEMPERKUAT PEREKONOMIAN PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Proyeksi 2014 7,0%7,7% 5%6% 8%10%
RKP 2014 • AKAN DITENTUKAN DITENTUKAN KEMUDIAN
6
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2010 RPJMN 2010‐‐2014 PRIORITAS NASIONAL
1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
2
Pendidikan
8
Energi
3
Kesehatan
9
LH dan Pengelolaan Bencana
4
Penanggulangan Kemiskinan
10
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pascakonflik
5
Ketahanan Pangan
11
6
I f Infrastruktur k
Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
PRIORITAS NASIONAL LAINNYA 12
Bidang Politik Hukum dan Keamanan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
13
Bidang Perekonomian
14
Bidang Kesejahteraan Rakyat
Prioritas nasional 2013 sama dengan prioritas nasional RPJMN 2010‐2014, dimaksudkan d k dk untuk k : 1. Mencakup kebijakan pembangunan yang menjadi tugas pemerintah dalam mencapai sasaran jangka menengah 2. Kesinambungan monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah 3. Penekanan prioritas setiap tahunnya melalui tema RKP
TEMA RKP 2013 : MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
7
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
PRIORITAS NASIONAL 8: ENERGI (Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimasi pemanfaatan energi alternatif seluas‐luasnya) y )
SUBSTANSI INTI
SASARAN
1.
Kebijakan Energi
Penetapan kebijakan energi
2.
Restrukturisasi BUMN
Transformasi dan konsolidasi BUMN bidang energi yang dimulai dari PLN dan Pertamina selambat‐lambatnya 2010 dan diikuti BUMN lainnya
Kapasitas Energi
‐ ‐ ‐
Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata‐rata rata 3.000 MW per tahun 3 000 MW per tahun Rasio elektrifikasi 62% (2010), 80% (2014) Produksi minyak bumi sebesar 1,01 juta barrel/hari mulai 2014
‐
Peningkatan pemanfaatan ET Peningkatan pemanfaatan ET termasuk energi alternatif geothermal sehingga termasuk energi alternatif geothermal sehingga menjadi 2.000 MW (2012) dan 5.000 MW (2014) Dimulainya produksi CBM untuk membangkitkan listrik tahun 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya, microhydro, serta nuklir secara bertahap
3.
4.
Energi Alternatif
5.
Hasil ikutan dan turunan minyak bumi/gas
‐
Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya ‐
6.
Konversi menuju Penggunaan Gas
‐
Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga p g y g gg mencakup 42 juta KK p j (2010) Penggunaan gas alam sebagai BB angkutan umum di perkotaan Palembang, Surabaya, dan Denpasar 8
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
SUSTAINABLE ENERGY SUSTAINABLE ENERGY FOR ALL (SEfA) 9
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
TARGET SEfA TARGET SEfA
1. Peningkatan akses energi modern 1 2. Meningkatkan laju efisiensi energi 3. Meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional
10
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
ACTION AREAS OF SEfA
11
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
CAPAIAN DAN CAPAIAN DAN TANTANGAN RPJMN 2010‐2014 RPJMN 2010 2014 12
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
CAPAIAN UTAMA RPJMN 20092014 CAPAIAN UTAMA RPJMN 2009
Uraian Minyak Bumi dan Kondensat Kapasitas Pembangkit Terpasang Tambahan Kapasitas Rasio Elektrifikasi Energi Panas Bumi
Satuan
Target RPJMN 2014
2009
2010
2011
2012*)
Ribu bph
1.010
948,8
945
902,1
877
31.959
33.983
39.899
42.839
MW MW/th Persen MWe
3.000 80 5.795
‐ 65,79 1.179
2.024 67,15 1.189
5.916 72,95 1.226
2.940 75,90 1.231
Tambahan Kapasitas Energi Tenaga Surya dan Mikrohidro
MWp
385,49
16,43
17,66
21,56
54,49
Energi Biomassa (Kumulatif Terpasang)
MW
700
405
450
500
550
KKKS **)
‐
13
3
19
8
Ribu Paket (KK)
‐
24.355,4
4.714,7
5.603,9
212,9
Kota/ Sambungan Rumah
‐
5.275,5 SR
Unit
‐
‐
Coal Bed Methane (CBM) Distribusi Paket Perdana LPG
Pembangunan Jargas Kota Pembangunan SPBG
*) Realisasi s.d. Juni 2012, **) Kontraktor Kontrak Kerja Sama
4 kota/ 10.316 5 kota/ SR 17.964 SR ‐
4
Target: 4 kota/ 16.000 SR Target: 4 13
Directive Presiden
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Target No
Program 1 Program Listrik Murah dan Hemat Murah dan Hemat
Satuan Pelanggan (Rumah Tangga (Rumah Tangga Sasaran ‐ RTS)
2 Progam Konversi BBM g •Unit SPBG ke BBG untuk sektor •Unit Converter transportasi Kit •Mobile Refueling Unit
2012
2013
83.000
16.200
33 15.000 ‐
7 16.700 5
14
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Tantangan Pelaksanaan Prioritas Energi
SUBSTANSI INTI
TANTANGAN
1. Kebijakan Energi
Sejak diamanatkan UU 30/2007, sampai saat ini Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) belum ditetapkan. Pemerintah Daerah belum dapat menetapkan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang berpedoman kepada Umum Energi Daerah (RUED) yang berpedoman kepada KEN dan RUEN
3. Kapasitas Energi
Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata‐ rata 3.000 MW/tahun tercapai rata 3.000 MW/tahun Rasio elektrifikasi untuk mencapai 80% tahun 2014 akan dapat tercapai karena untuk tahun 2013 sasaran adalah sebesar 77,6% Produksi minyak bumi sebesar 1,01 juta barrel/hari P d k i i kb i b 1 01 j t b l/h i mulai l i 2014 masih berat. Tahun 2013 sasaran sebesar 900 ribu barrel/hari
15
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Tantangan Pelaksanaan Prioritas Energi
SUBSTANSI INTI 4. Energi Alternatif
TANTANGAN Geothermal Tumpang tindih lahan Tumpang tindih lahan ‘pertambangan’ pertambangan dengan kawasan hutan dengan kawasan hutan lindung/konservasi Negosiasi Power Purchase Agreement (PPA) dengan PLN Proses eksplorasi dan FS yang cukup lama (Green Fields) CBM Tumpang tindih lahan dengan PKP2B/KP batubara dan proses perizinan Permasalahan teknis dan operasional terutama keterbatasan P l h k i d i l k b fasilitas pemboran, rig drilling, dan lokasi pengeboran Energi Surya dan Mikrohidro Harga tidak kompetitif, terutama disebabkan oleh Harga tidak kompetitif terutama disebabkan oleh biaya biaya investasi PLTS relatif besar Belum ada regulasi penetapan wilayah aliran dan terjunan air (WATA) untuk pengembangan Mikrohidro Energi Biomassa Kebijakan harga jual (feed in tariff) untuk sampah kota dianggap 16 belum menarik
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Tantangan Pelaksanaan Prioritas Energi
SUBSTANSI INTI 6. Konversi Konversi Menuju Penggunaan Gas
TANTANGAN Distribusi Paket Perdana LPG Distribusi Paket Perdana LPG Adanya ledakan LPG 3 kg yang diakibatkan oleh kebocoran selang maupun tabung gas Kondisi geografis yang sangat luas untuk daerah terkonversi Pembangunan Jaringan Gas Kota Proses hibah aset jaringan gas kota ke pemerintah daerah dan badan usaha pengelola lama, sehingga operasi terlambat Jaminan kepastian alokasi gas melalui Perjanjian Jual Beli Gas dengan KKKS Pembangunan SPBG Proses serah terima penyertaan modal pemerintah ke PT Pertamina lama, sehingga operasi terlambat Jaminan kepastian alokasi gas melalui Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan KKKS (PJBG) dengan KKKS 17
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Tantangan Pelaksanaan Prioritas Energi
DIRECTIVE PRESIDEN 1. Program Listrik Murah dan Hemat
TANTANGAN Penentuan target sasaran program yang tepat (Rumah Tangga Sasaran/RTS)
Insentif fiskal bagi kendaraan berbahan bakar gas dan 2. Progam infrastruktur pendukung Konversi BBM ke Penegasan keringanan pajak penjualan BBG BBG untuk Rendahnya minat penggunaan BBG untuk taxi dan kendaraan R d h i BBG k id k d sektor k umum, terutama disebabkan oleh tidak adanya jaminan transportasi pasokan gas/SPBG Meningkatkan g kepercayaan masyarakat terhadap keamanan p y y p penggunaan kendaraan berbahan bakar gas melalui edukasi dan sosialisasi
18
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
TERIMA KASIH
19
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
LAMPIRAN
20
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Realisasi dan Rencana Rasio Elektrifikasi Kategori :
NAD 89,79 %
Sumut 87 01% 87,01%
Kepri 91 68% 91,68% Riau 79,09%
Kalbar 67,87%
Gorontalo 55,88% Sulbar 65,26%
Jakarta 99,99%
Bengkulu 73,23%
Kalsel 77,70%
Bali 71,56%
Banten 69,53% Jabar Jateng 72,77% 80,74%
DIY 77,96%
Rasio Elektrifikasi
2007
Sultra 57,90%
63%
64,3%
2009
Maluku 72,01%
Sulsel 76,86%
20 - 40 %
Papua 35 89% 35,89%
NTT 44,49%
Jatim NTB 74,98% 54,77%
2008
Malut 71,68%
Papua Barat 60,78%
REALISASI (Tahun) 2006
41 - 60 %
Sulut 75,68%
Sulteng 66,60%
Babel 83 39% 83,39%
Jambi 78,17%
Lampung 72,88%
Kalteng 69,20%
Sumsel 74,83%
Sumbar 80,19%
> 60 %
Kaltim 64,02%
RENCANA (Tahun) 2010
2011
2012
2013
65,15% 65,79% 67,15% 72,95% 75,30% 77,65%
2014 80,0%
21
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Peta Program Minyak Tanah ke LPG
Konversi 2007-2008 Konversi 2009 Konversi 2010 - 2011 Rencana Konversi 2012 Belum dikonversi
Rencana Konversi 2013 wilayah baru Rencana Konversi 2013 penyisiran
22