1
A. Gambaran Umum
akarta sebagai Ibukota Negara merupakan barometer bagi kotakota lain di Indonesia, sehingga mempunyai peranan penting dan strategis dalam menciptakan suasana tertib, menumbuhkan kesadaran, ketaatan dan penegakkan hukum guna terwujudnya supremasi hukum. Oleh karena itu berbagai kepentingan antar warga,
antar
institusi,
dan
antar
kelompok/golongan
harus
dipadukan agar menjadi suatu kekuatan yang potensial sehingga dapat membangun dinamika perubahan ke arah yang lebih konstruktif.
Dalam era reformasi dan otonomi daerah seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan UndangUndang
Nomor
29
Tahun
2007,
yang
telah
memberikan
kewenangan yang bersifat luas, nyata dan bertanggung jawab bagi daerah. Rasa aman dan nyaman dalam menata suatu daerah sesuai kewenangan yang ada, merupakan salah satu syarat yang mutlak diperlukan dalam mendorong dan membangun tatanan kehidupan masyarakat yang lebih tertib, adil, transparan dan demokratis. Untuk itu diperlukan adanya tatanan kehidupan yang memadai serta
2
mampu mendorong pemahaman akan perlunya keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap warga Jakarta agar selalu menaati dan mematuhi aturan-aturan, nilai ataupun norma hukum baik yang berasal dari Pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri.
Namun dengan berubahnya tatanan kehidupan dewasa ini, di satu sisi tingkat kesadaran masyarakat akan hukum terasa menurun, hal ini ditandai dengan maraknya pelanggaran hukum yang menjadi fenomena tersendiri. Sedangkan sesuai dengan semangat otonomi daerah, masyarakat lebih memiliki ruang yang cukup untuk berperan secara aktif dan positif membantu Pemerintah agar mampu mengelola pemerintahan, hukum dan perekonomiannya secara baik demi terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat yang lebih adil dan demokratis.
Pada masa lalu, masalah hukum seakan-akan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah semata, padahal semestinya masalah hukum juga harus menjadi tanggung jawab setiap masyarakat. Kepedulian dan peran serta masyarakat dalam upaya menciptakan suasana tertib, menumbuhkan kesadaran, ketaatan dan penegakan hukum harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan antara kepentingan Pemerintah dan kepentingan setiap masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk mendorong terjadinya tingkat partisipasi secara aktif dalam upaya penegakkan supremasi hukum.
3
Untuk mengimplementasikan hal tersebut di atas, perlu adanya pembangunan dan pembinaan hukum untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Dalam proses membangun kesadaran hukum masyarakat, peran aparat penegak hukum sangat ditentukan terutama dalam hal memberikan jaminan kepastian hukum jika timbul
konflik
kepentingan
diantara
individu
atau
kelompok
masyarakat.
Pembinaan hukum masyarakat Jakarta bukanlah suatu hal yang mudah, mengingat kondisi masyarakat yang sangat heterogen. Sehingga untuk keberhasilannya diperlukan adanya tanggung jawab bersama
antara
Pemerintah
Daerah
dan
seluruh
lapisan
masyarakat. Tanggung jawab Pemerintah Daerah khususnya Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait dengan penyediaan infrastruktur dan suprastruktur hukum, sedangkan tanggung jawab masyarakat membangun dinamika kesadaran kolektif (collective consciece) untuk dapat menjaga harmonitas sosial.
Kondisi tersebut kiranya cukup menambah kuatnya alasan perlu pengkajian baik yang terkait dengan upaya penegakan hukum maupun terhadap peraturan perundang-undangannya itu sendiri khususnya yang berlaku di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, lebih-lebih dengan digulirkannya kebijakan Pemerintah untuk
4
memberikan otonomi yang lebih luas kepada Daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.
Kewenangan luas yang diberikan tidak hanya di bidang pemerintahan dan keuangan tetapi juga kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum di Daerah sebagai bagian integral dari pembinaan dan penegakkan hukum nasional.
B. Struktur Organisasi
Keberadaan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Berdasarkan
Peraturan
Daerah
Nomor
3
Tahun
2001,
kedudukan Biro Hukum adalah sebagai salah satu unsur staf yang membantu Asisten Tata Praja dan Aparatur, memiliki ruang lingkup
5
tugas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unsur Pemerintah Daerah di bidang hukum, antara lain :
1. membuat peraturan perundang-undangan daerah; 2. memberikan pertimbangan dan bantuan hukum; 3. mengkaji dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan daerah; 4. mendokumentasikan dan mempublikasikan produk hukum.
Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut di atas, Biro Hukum mempunyai fungsi :
1. penyiapan bahan, perumusan dan penyelesaian peraturan perundang-undangan Daerah; 2. pemberian pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah; 3. penyelesaian sengketa hukum; 4. pembinaan aparat PPNS; 5. pengkajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan Daerah; 6. pemberian pertimbangan hukum dalam penyusunan Naskah Kerjasama.
Biro Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta melalui Asisten Tata Praja dan Aparatur.
6
C. Permasalahan dan Arah Kebijakan
Memperhatikan perkembangan yang krusial seperti yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa permasalahan dan isu strategis yang dapat mempengaruhi terselenggaranya pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang hukum, antara lain :
a.
Isu restrukturisasi, dan perampingan organisasi serta personil sebagai akibat adanya kebijakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini dapat
mengganggu
kelancaran
pelaksanaan
tugas-tugas
fasilitasi pelayanan di lingkungan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
b.
Isu Demokratisasi. Meningkatnya euphoria demokratisasi di tengah-tengah masyarakat yang sering mengabaikan kaidah atau rambu-rambu hukum yang berlaku telah menyebabkan makna demokratisasi dimaksud kebablasan dan mengarah pada potensi konflik baik yang bernuansa sara, daerahisme dan lain-lainnya.
c.
Isu Globalisasi. Memasuki abad 21 yang dikenal dengan bergulirnya era globalisasi di berbagai bidang yang dapat mempengaruhi dan menyentuh kegiatan pemerintahan harus direspon dan disikapi secara cermat dan hati-hati, agar arus globalisasi tersebut dapat menjadi energi positif yang dapat
7
memberikan kontribusi yang konstruktif dalam mendukung kelancaran terselenggaranya pembangunan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum.
Sedangkan permasalahan-permasalahan khusus dan menonjol yang dihadapi Kota Jakarta pada saat ini antara lain adalah :
1. Masih adanya peraturan perundang-undangan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dan perkembangan masyarakat Jakarta;
2. Masih adanya peraturan perundang-undangan yang belum ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya;
3. Kurangnya tenaga yang terampil dalam penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah;
4. Adanya
anggapan
sebagian
masyarakat
bahwa
dalam
penyusunan produk hukum belum mengakomodir aspirasi yang berkembang dalam masyarakat;
5. Kompleksitas masyarakat Kota Jakarta yang mencerminkan berbagai
budaya
dan
sosial,
sehingga
terjadi
benturan
kepentingan yang menimbulkan sengketa baik pertanahan maupun perizinan;
8
6. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.
Arah kebijakan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota
Jakarta
untuk
mengatasi
permasalahan-
permasalahan tersebut di atas, adalah dengan menetapkan strategi pengembangan
peraturan
perundang-undangan,
peningkatan
kesadaran hukum, dan peningkatan pelayananan dan penegakkan hukum. D. Tujuan Penyusunan LAKIP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakata Tahun 2007 disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Instruksi Presiden ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral
dari
siklus
akuntabilitas
kinerja
yang
utuh
yang
dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya secara teknis, Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Surat Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25
9
Maret 2003 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggantikan Surat Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tanggal 20 September 1999.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan sarana bagi Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan serta penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 mencakup hal-hal sebagai berikut : ¾ Aspek
Akuntabilitas
Kinerja
bagi
keperluan
eksternal
organisasi, Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2007 ini digunakan sebagai media pertanggungjawaban Biro Hukum
10
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas capaian kinerja, baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai, selama tahun 2007. ¾ Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan internal organisasi, Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2007 ini digunakan sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi
Daerah
Khusus
Ibukota
Jakarta
dalam
memperbaiki kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota
Jakarta
berupaya
merumuskan
strategi
pemecahan masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. E. Sistematika Penyusunan LAKIP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 pada dasarnya mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro Hukum selama tahun 2007. Capaian kinerja tahun 2007 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja tahun 2006 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Biro Hukum. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Untuk memenuhi hal tersebut maka sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro
11
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 adalah sebagai berikut :
BAB I
PENDAHULUAN
Menguraikan gambaran umum secara ringkas profil Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007.
BAB II
RENCANA STRATEGIS
Menjelaskan
muatan
rencana
strategis
Biro
Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 2002 – 2007 dan Rencana Kinerja untuk Tahun 2007 sebagai dasar (basis) pengukuran kinerja Biro Hukum.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Menjelaskan
analisis
capaian
kinerja
Biro
Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta baik capaian kegiatan maupun sasaran stratejik untuk tahun 2007, termasuk akuntabilitas keuangan.
12
BAB IV PENUTUP
Menguraikan
kesimpulan
menyeluruh
dari
Laporan
Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007, dan menguraikan rencana tindak (action plan) yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.
