BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN Berdasarkan analisis dan pembahasan data yang telah penulis jabarkan tentang evaluasi pemanfaatan e-Filling dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun pajak 2013-2015 di KPP Pratama Sukoharjo, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut : 1. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Sukoharjo dalam mengatasi permasalahan dalam memanfaatkan sistem pelaporan melalui e-filling terus di optimalkan, dengan cara melakukan sosialisasi pemanfaatan e-Filling baik sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung dan berbagai fasilitas seperti penambahan jumlah petugas e-filling, penyediaan sarana, serta pemanduan pelaporan oleh petugas bagi wajib pajak yang masih mengalami kesulitan menggunakan e-filling. Sosialisasi serta fasilitas yang disediakan berjalan dengan cukup baik, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan sistem e-filling. 2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun pajak 2013-2015 belum mencapai target yang telah ditetapkan dan mengalami penurunan yaitu sekitar 13,47 %, akan tetapi pemanfaatan sistem e-Filling dalam melaporkan SPT tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Sukoharjo pada tahun pajak 2013-2015 berjalan baik, di buktikan dengan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dengan peningkatan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT melalui e-Filling tahun pajak 2013-2015 yaitu sebanyak 35.281 wajib pajak.
35
B. REKOMENDASI Berdasarkan permasalahan permasalahan yang dihadapi KPP Pratama Sukoharjo
dalam
memanfaatkan
e-Filling
serta
dalam
rangka
meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan Pajak penghasilan, maka penulis memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, yaitu sebagai berikut: 1. Berkaitan dengan permasalahan KPP Pratama Sukoharjo dalam memanfaatkan sistem e-Filling, penulis memberikan rekomendasi yaitu: a. KPP Pratama Sukoharjo diharapkan dapat mempertahankan serta meningkatkan sosialisasi serta pelayanan kepada wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pemanfaatan sistem eFilling yang merupakan inovasi dari Direktorat Jendral Pajak dalam memudahkan wajib pajak melaporkan SPT Tahunannya serta
memudahkan
pegawai
pajak
dalam
melakukan
administrasi data perpajakan. b. KPP Pratama Sukoharjo lebih sering mengadakan kegiatan rutin bagi pegawai yang dapat meningkatkan pengetahuan tentang perkembangan perpajakan serta profesionalitas dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Pelayanan yang optimal akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada para pegawai sehingga berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. 2. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang menurun disebabkan salah satunya karena wajib pajak masih ada yang belum melaporkan kewajiban pajaknya dan kesadaran wajib pajak mulai menurun. Upaya untuk menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak akan sadar pentingnya membayar pajak apabila wajib pajak mengetahui untuk apa dana pajak dipergunakan, maka dari itu petugas pajak diharapkan dapat mengoptimalkan sosialisasi dan penyuluhan perpajakan dengan
36
memberikan pengertian kepada masyarakat serta merubah paradigma negatif sebagian masyarakat tentang dana pajak.
DAFTAR PUSTAKA
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN−SEKJEN DPR-RI. 2014. Kontribusi
Pajak Penghasilan
dalam APBN serta
Potensi
dan
Permasalahannya. Terdapat Online di : http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Kontribusi_PPh_dalam_A PBN_serta_Potensi_dan_Permasalahannya_20130611103239.pdf [diunduh 9 Mei 2016]
Dirjen Pajak. 2012. Belajar Pajak. Terdapat Online di : http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak [diunduh 22 April 2016]
Dirjen Pajak. 2012. Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk Keadilan. Terdapat Online di : http://www.pajak.go.id/content/pajak-penghasilan-orangpribadi-untuk-keadilan [diunduh 27 Maret 2016]
Dirjen Pajak. 2012. Surat Pemberitahuan dan Batas Pembayaran Pajak. Terdapat Online di : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-surat-pemberitahuan-dan-bataspembayaran-pajak
[diunduh 24 April 2016]
Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: CV. Andi Offset
Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Bagi Wajib pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filling melalui Website Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id)
Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Tata cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan
56
Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
Suandy, Erly. 2002. Perpajakan dilengkapi dengan Latihan Soal. Yogyakarta: Salemba Empat
Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara perpajakan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak penghasilan.
Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta Selatan: Salemba Empat Widodo, W., Djefris, D., & Wardhani, E. A. (2010) “Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak”. Bandung: CV. Alfabeta
57
