B. ASAS KEWARGANEGARAAN Adapun untuk menentukan siapa- siapa yang menjadi warga negara, d igunakan 2 kriterium, yaitu: 1. Kriterium kelahiran. Berdasa

MODUL I BAB II HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA SEBAGAI ANGGOTA MASYARAKAT A.PENGERTIAN HAK, KEWAJIBAN DAN WARGA NEGARA 1). Pengertian Hak Hak adalah Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari guru dan sebagainya. Adapun Prof. Dr. Notonagoro mendefinisikannya sebagai berikut: “Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima ataudilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya 2). Pengertian Kewajiban Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan (Prof. Dr. Notonagoro). Sedangkan Kewajiban adalah Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya : melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaikbaiknya dan sebagainya. 3). Pengertian Warga Negara Warga Negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh Pemerintah Negara tersebut dan mengakui Pemerintahnya sendiri. Adapun pengertian penduduk menurut Kansil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu

3

B. ASAS KEWARGANEGARAAN Adapun untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara, digunakan 2 kriterium, yaitu: 1. Kriterium kelahiran. Berdasarkan kriterium ini, masih dibedakan lagi menjadi 2, yaitu: a) Kriterium kelahiran menurut asas keibubapaan atau disebut pula Ius Sanguinis. Di dalam asas ini, seseorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara berdasarkan asas kewarganegaraan orang tuanya, di manapun ia dilahirkan. b) Kriterium kelahiran menurut asas tempat kelahiran atau Ius Soli. Di dalam asas ini, seseorang memperoleh kewarganeraannya berdasarkan negara tempat di mana dia dilahirkan, meskipun orang tuanya bukan warga negara dari negara tersebut. Kedua prinsip kewarganegaraan ini digunakan secara bersama dengan mengutamakan salah satu, tetapi tanpa meniadakan yang satu. Konflik antara Ius Soli dan Ius Sanguinis akan menyebabkan terjadinya kewarganegaraan rangkap (bi-patride) atau tidak mempunya kewarganegaraan sama sekali (a-patride). Berhubungan dengan itu, maka untuk menentukan kewarga negaraan seseorang digunakan 2 stelsel kewarganegaraan (di samping kedua asas di atas), yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif. Pelaksanaan kedua stelselo ini kita bedakan dalam: - Hak Opsi : ialah hak untuk memiliki kewarganegaraan (pelaksanaan stelsel aktif); - Hak Reputasi : ialah hak untuk menolak kewarganegaraan (pelaksana stelsel pasif). 2. Naturalisasi atau pewarganegaraan, adalah suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat-syarat tertentu mempunyai kewarganeraan negara lain.Di indonesia, siapa-siapa yang menjadi warga negara telah disebutkan di dalam pasal 26 UUD 1945, yaitu: 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Syarat-syarat mengenai kewarganeraan ditetapkan dengan undang-undang.

4

Pelaksanaan selanjutnya dari pasal 26 UUD 1945 ini diatur dalam UU nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang pasal 1-nya menyebutkan; Warga Negara Republik Indonesia adalah: a. Orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjianperjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warga negara Republik Indonesia. b. Orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warga negara RI, dengan pengertian bahwa kewarganegaraan karena RI tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun, atau sebelum ia kawin pada usia di bawah umur 18 tahun c. anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia apabila ayah itu pada waktu meninggal dunia warga negara RI. d. Orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga negara RI, apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya. e. Orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga negara RI, jika ayahnyatidak mempunyai kewarganegaraan atau selama tidak diketahui kewarganegaraan ayahnya. f. Orang yang lahir di dalam wilayah RI selama kedua orang tuanya tidak diketahui. g. Seseorang yang diketemukan di dalam wilayah RI selama tidak diketahui kedua orang tuanya. h. Orang yang lahir di dalam wilayah RI, jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan kedua orang tuanya tidak diketahui. i. Orang yang lahir di dalam wilayah RI yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya itu. j. Orang yang memperoleh kewarganegaraan RI menurut aturan undang-undang ini. Selanjutnya di dalam Penjelasan Umum UU No. 62 Tahun 1958 ini dikatakan bahwa kewarganegaraan RI diperoleh: a) Karena kelahiran; b) Karena pengangkatan; c) Karena dikabulkan permohonan; 5

d) Karena pewarganegaraan; e) Karena atau sebagai akibat dari perkawinan; f) Karena turut ayah/ibunya; g) Karena pernyataan. Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 62 Tahun ini disebutkan: b, c, d, dan e. Sudah selayaknya keturunan warga negara RI adalah WNI. Sebagaimana telah diterangkan di atas dalam bab I huruf a yang menentukan status anak ialah ayahnya. Apabila tidak ada hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya atau apabila ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan ataupun (selama) tidak diketahui kewarganegaraannya,maka barulah ibunya yang menentukan status anak itu. Hubungan hukum kekeluargaan antara ibu dan anak selalu mengadakan hukum secara yuridis. Anak baru turut kewarganegaraan ayahnya, setelah ayah itu mengadakan hubungan hukum kekeluargaan dan apabila hubungan hukum itu baru diadakan setelah anak itu menjadi dewasa, maka ia tidak turut kewarganegaraan ayahnya.Menjalankan ius soli supaya orang-orang yang lahir di Indonesia tidak ada yang tanpa kewarganegaraan. C. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945 - Menurut pasal 26 ayat (2) UUD 1945,Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal diIndonesia. - Bukan Penduduk, adalah orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifatsementara sesuai dengan visa - Istilah Kewarganegaraan (citizenship) memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara, atau segala hal yang berhubungan dengan warganegara. Pengertian kewarganegaraan dapat dibedakan dalam arti : 1) Yuridis dan Sosiologis 2) Formil dan Materiil. Hak Warga Negara Indonesia : - Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).

6

- Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiaporang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A). - Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat1). - Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang” - Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demimeningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1) - Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2). - Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sertaperlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1). - Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidakdituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1) KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA : 1) . Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD1945 berbunyi :segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahandan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.2. 2) Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upayapembelaan negara”. - Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1mengatakan :Setiap orang wajib menghormati hakasai manusia orang lain - Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang 7

-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” - Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA 1. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan (role). 2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 31 UUD 1945.

BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN Hak adalah Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Sedangkan Kewajiban adalah Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kedua harus menyatu, maksudnya dikala hak-hak kita sebagai warga negara telah didapatkan, maka kita juga harus menenuaikan kewajiban kita kepada negara seperti: membela negara, ikutandil dalam mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif yang bisa memajukan bangsa ini.Warga Negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh Pemerintah Negara tersebut dan mengakui Pemerintahnya sendiri. Adapun pengertian penduduk menurut Kansil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu.Adapun untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara, digunakan 2 kriterium, yaitu: 1. Kriterium kelahiran. Berdasarkan kriterium ini, masih dibedakan lagi menjadi 2, yaitu:

8

a) Kriterium kelahiran menurut asas keibubapaan atau disebut pula Ius Sanguinis. b) Kriterium kelahiran menurut asas tempat kelahiran atau Ius Soli. 2. Naturalisasi atau pewarganegaraan, adalah suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat-syarat tertentu mempunyai kewarganeraan negara lain. Hak-Hak kita warga negara sebagai anggota masyarakat telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar sebagai berikut: - Pasal 27 (2): Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupannya yang layak bagi kemanusiaan. - Pasal 30 (1): Tiap-tiap warga negara berhak ikut serta dalam usaha pembelaan negara. - Pasal 31 (1): Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.Di samping adanya pasal-pasal yang menyebutkan tentang hak-hak warganegara, di UndangUndang Dasar juga terdapat di dalamnya tentang kewajiban-kewajiban kita warga negara sebagai anggota masyarkat, adapun bunyinya sebagai berikut:. - Pasal 27 (1): Segala Warga Negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. -Pasal 30 (1): Tiap-tiap warga negara berhak ikut serta dalam usaha pembelaan Negara B. SARAN Dengan ditulisnya makalah yang menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Sebagai Anggota Masyarakat ini, semoga kitasemua bisa benarbenar memahami tentang apa yang seharusnya kita dapatkan sebagai warga negara di negeri ini. Sehingga, jika ada hak-hakyang belum kita dapatkan, kita bisa memperjuangkannya. Begitu juga sebaliknya, jika hak-hak sebagai warga negara telah kita terima, makasepatutnya kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Dengan demikian, negeri ini akan maju dan penuh dengan keadilan, kemakmuran, aman dan sejahtera.

9

MODUL II 1. SEJARAH KERAJAAN KERAJAAN DI INDONESIA Dalam sejarah Indonesia, di bumi nusantara telah tumbuh dan berkembang kerajaan-krajaan, dari kerajaan kutai di Kalimantan timur pada abad ke -4 SM sampai kerajaan mataram pada abad ke 18M. Perjuangan mengusir penjajahan itu dilakukan sendiri-sendiri kemajemukan suku bangsa yang ada dan lokasi atau kedudukan kerajaan yang “terpisah” oleh laut atau selat mempermudah di pecah atau di adu domba. Baru pada tahun 1908, tepatnya tanggal20 mei 1908 dengan berdirinya budi utomo , gagasan mempersatukan Indonesia di munculkan melaliu bidang pendidikan dan pengajar. Semangat mempersatukan Indonesia dalam bidang pedidikan dan pengajarnya itu berkembang ke bidang bidang lainnya. Tongkat sejara bangsa Indonesia”sumpah pemuda” yang di ikharkan pada tanggal 28 oktober 1928 mencatat hal itu. Bertanah air satu tanah air Indonesia menggambarkan satu kesatuan geografi, tanah dan air tidak di pisahkan melainkan satu kesatuan , konsef laut atau selat yang memisahkan pulau-pulau dengan sendirinya dig anti dengan perairan yang menghubungkan pulau-pulau yang ada menjadi satu kesatuan “bangsa satu”yaitu bangsa Indonesia menggambarkan satu kesatuan politik, jadi setara politik,ras dan etis yang ada dlam wilayah nusantara menyatakan diri sebagai satu kesatuan bangsa yaitu bahasa Indonesia. “berbahasa satu yaitu bahsa Indonesia “menggambarkan satu kesatuan social budaya . jadi konsef bangsa (politik) dan konsef (social budaya) yang hidup di wilayah nusantara melebur menjadi satu kesatuan yang utuh dan di ikat oleh untaian kalimat bhineka tunggal ika. Potongan lagu kebangsaan Indonesia raya memberikan gambaran pengakuan terhadap satu kesatuna geografi suku bangsa dan ajakan yang bersatu ini bererti kepulauan nusantara budaya politik persatuan dan kesatuan yang diinginkan dan di kembangkan dalam setiap aspek kehidupan bangsa. Konsef Indonesia raya menurut mayoritas anggota BPUPKI yang melakukan pemungutan suara pada siding BPUPKI tanggal 11 juni 1945 adalah konsef wilayah yang di ajukan prop, dr Muhammad s,h yang macakup wilayan hindia , konsef Indonesia merupakan wilayah india belanda yang sekarang meleh di pilih oleh 19 orang BPUPKI pada tanggal 11 juni 1945 tersebut. Sampai sekarang konsef ini di anut atas dasar pertimbangan rasuinal untuk mencegah konflik yang tiada akhir.

2. GEOGRAFI, GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI BAHASA INDONESIA 1. Geografi Indonesia Kepulauan nusantara yang merupakan kepulauan terbesar di dunia , bentuknya memmanjang di sekitar khatulistiwa panjang kepulauan ini setara dengan jarak pantai timur ke barat amerika serikat.  Geopolitik dan geostrategic Indonesia Geopolitik berasal dari kata geo yang berarti bumi dan politik. Sebenarnya geopolitik terletak di praktikan sejak abad kea bad lalu , namun perkiraan baru di sadaari pada abad ke 20. Dalam ilmu bumi politik pengertian geopolitik di arahkan kepada pengertian,ekspansi,(perluasan) wilayah dan untuk di perlukan kekuatan. Dalam mengejar kekuatan Negara tidak boleh hanya mengikuti hokum ekspansi saja ataubergantung pada pembekalan luar. Akhirnya Negara harus dapat meningkatkan kekuatan nasional. 2. Geostartegi Indonesia Dalam menyusun strategi Indonesia harus memperhatikan dan memperhitungkan faktor-faktor yang tidak menguntungkan. Jika dikaji lebih jauh posisi silang Negara Indonesia itu tidak hanya mengenai segi fisiknya geografis saja melainkan aspek-aspek kehidupan social yaitu : 1. Demograpi (kependudukan) antara daerah yang berpenduduk padat di utara dan daerah yang berpenduduk jarang di selatan ; 2. Idiologi antara komonisme diutara dan liberalisme diselatan ; 3. Politik antara demokrasi rakyat diutara (asia daratan bagian utara) dan demokrasi parlementer diselatan; 4. Ekonomi antara sistem ekonomi terpusat diutara dan sistem ekonomi riberal diselatan; 5. Social antara komonisme atau sosialisme (komune) diutara dan individualism diselatan; 6. Budaya antara kebudayaan timur diutara (Budha/Konghucu) dan kebudayaan barat diselatan; 7. Hankam antara sistem pertahanan kontimental (kekuatan didarat) diutara dan sistem pertahanan maritim dibarat, selatan dan timur. Posisi silang dengan segala akibatnya, memaksa kita memilihsatu diantara dua alternatip yaitu: 1. Membiarkan diri terus menerus menjadi objek lalu lintas kekuatan dan pengaruh. 2. Turut serta mengatur lalu lintas kekuatan atau pengaruh tersebut dengan ikut berperan sebagai subjek dengan mengendalikan dan memanfaatkan kekuatan tersebut dengan kepentingan nasional.

Pengaruh buruk akibat posisi silang dapat segera menimbulkan bentukbentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan mungkin membahayakan identitas integrasi bangsa. 3. Dasar pemikiran yurigis pormal perkembangan wasantara Konstitusi Negara RI (UUD 1945) tidak menentukan batas-batas wilayah RI. Didalam “Pembukaan UUD 1945” hanya tercantum “Segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. 3.

Dasar pemikiran yudiris formal perkembangan konsef wasantara

Konstitusi Negara republik Indonesia (UUD 1945) tidak menentukan batas batas wilayah republic Indonesia. Di dalam “pembukaan UUD 1945” hanya tercantum “segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” Dalam siding BPUPKI (10-17 juni 1945) hanya menetapkan cakupan wilayah yang termasuk Negara republik Indonesia, tanpa batas-batas wilayah. Dengan demikian yang di pakai sebagai dasar untuk penetapan batas wilayah adalah ketentuan peralihan UUD 1945, konstitusi RIS dan UUD 1945 dimana berlakunya ordonasi tahun 1939 no 442 tentang batas-batas wilayah. Dalam ketentuannya, lebar laut wilayah hindia belanda adalah 3 mil di ukur dengan garis rendah di pantai setiap pulau pada waktu pasang surut. Dengan demikian , jika jark antara satu pulau dengan pulau lain lebih dari 6 mil maka di luar laut wilayah itu terdapat “jalur bebas” dan di atasnya “jalur bebas udara” kapal kapal Negara asing yang lalulalang di “jalur bebas” ini tanpa meminta izin pemerintah Indonesia. Pemerintah republic Indonesia mengeluarkan pengumuman mengenai wilayah perairan Indonesia yang di kenal dengan deklarasi djuanda (13 desember 1957) Deklarasi ini menetapkan lebar laut wilayah Indonesia menjadi 12 mil lebar tersebut di ukur dari garis besar yang menghubungkan titik terluar dalam wilayah republic Indonesia yng di sebut POINT TO POINT THEORY. Jadi, kepulauan “nusantara” yang merupakan satu kesatuaan yang bulat utuh merupakan konsef dasar kewilayahan Negara republic Indonesia yang kemudian di kenal dengan “Asas nusantara” Asas nusantara sebagai konsef kewilayahan di ats belum mengatur kewenangan pengelolaan sumber daya alam di wilayah perairan dan penyelesaian garis batas dengan Negara tetangga. Asas nusantara sebagai konsef kewilayahan di atas belum mengatur kewenangan pengelolaan sumber daya alam di wilayah perairan dan penyelesaian

garis batas dengan Negara tetangga, oleh karena itu pada tanggal 17 februari 1969, pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang landas kontiten Indonesia sampai ke dalam laut 200 meter. Berdasarkan deklarasi pemerintahan RI tanggal 17 februari 1969 yang kemudian di undangkan dengan UU NO. 1 Tahun 1973 tentang landas kontiten maka luas wilayah Indonesia bertambah sebesar 0,8 juta km, jadi total luasnya 6,7 juta km Pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman pada tahun 1980 tentang zone ekonomi eklusit (ZEE) selebar 200 mil dari garis darsar, yang kemudian di undangkan dengan UU No, 5 tahun 1983. Undang – undang itu melengkapi dan meyempurnakan wilayah dan kekayaan alam yang ada di nusantara. Kendala-kendaa yang di alami untuk memperoleh pengakuan dalam penerapan “asas nusantara” 1. Pertama, konsef Negara kepulauan dalam tata hokum internasional belum pernah ada, yang ada dan di akui adalah island state (Negara pulau) 2. Keduan, sejak berabat-abad, yang lalu di kenal dua anggapan pokok mengenai hak atas laut.  Ress nullius, yang beranggapan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki  Res communis, yang branggapan bahwa laut itu milik bersama sehingga tidak dapat di ambil atau di miliki oleh siapa pun. Untuk mengetahui lebih jauh tentang hokum laut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kedaulatan wilayah serta sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh pengakuan internasional mengenai kedulatan wilayahnya seutuhnya. Wawasan mencakup lima pokok perwujudan Negara kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan wilayah , satu kesatuan politik,satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan social budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan. Perjuangan wawasan di dunia internasional di tingkatkan, terutama sesudah Indonesia pada tahun 1971 menjadi anggota penuh committee on the peaceful uses of the seabalt and ocean floor beyond the limits of national jurisdiction yang merupakan badan persiaoan konferensi hokum laut PBB II. Asas Negara kepulauan atau wusantara makin luas di kenal dan makin banyak memperoleh dukungan. Indonesia belum berhasil sepenuhnya dalam perjuangan di dunia internasional, namun, sementara itu beberapa perjanjian bilateral berhasil di adakan : 1. Perjanjian RI—Malaisya di kuala lumpur pada tanggal 27 oktober 1969, mengenai landas kontinen selat malaka dan laut natuna (laut cina selatan) berlaku mulai tanggal 7 november 1969

2. RI-Thailand, di Bangkok tanggal 17 desember 1971,mengenai landas kontinen selat malaka utara dan laut Andaman berlaku mulai tanggal 7 april 1972 3. RI-Australia dan Thailand , di kuala lumpur tanggal 21 desember 1971 mengenai batas kontiten selat malaka bagian utara berlaku mulai tanggal 16 juli 1973 4. RI-Australia , di Canberra tanggal 18 mei 1971 , mengenai penetapan garis batas dasar laut tertentu 5. RI-Singapura di Jakarta pd tanggal 25 mei 1973, mengenai penetapan garis batas laut wilayah yang berlaku mulai sejak tanggal 30 agustus 1974 6. RI-india di jakatra pada tanggal 8 agustus 1973 mengenai garis batas landas kontinen laut Andaman yang berlaku sesudah penandatangan 7. RI-Australia di Jakarta pada tanggal 9 oktober 1973, mengenai penetapan garis batas daerah-daerah dasar laut di selatan pulau tanibar dan pulau timor yang berlaku muali tanggal 8 november 1973. Perjanjian-perjanjian itu secara tidak langsung mewujudkan pengertian dan pengakun negra-negara yang bersangkutan akan asas nusantara yang menjadi tuntutan Indonesia. Pada tanggal 21maret 1980, pemerintah Indonesia mengumumkan zona ekonomi eklusif Indonesia (ZEE) selebar 200mil di ukur dari garis dasar. Tindakan sehubungan dengan ZEE itu di lakukan berdasarkan beberapa pertimbangan. Menurut perkiraan, pada tahun 2000 penduduk dunia akan berlipat jumlahnya sehingga kebutuhan meningkat,sedangkan hasil periknan tidak mencukupi. Pada tahun 1982, konvensi hokum laut memberikan perlusan yurisdiksi Negaranegara pantai di dalam lautan bebas.asas ZEE di terima. Hal ini sangat menuntungkan Indonesia karena di konveksi tersebut “ asas Nusantara “ di terima sebagai asas hokum internasional. Hasil konservasi tersebut di sahkan pada bulan agustus 1983 dalam seminar konvensi hokum laut internasional di new York. Salah satu lagi yang perlu di bahas sehubungan dengan konsef kewilayhan ialah yang berhubungan dengan kedaulatan atas ruang udara. Dalam hal ini ada beberapa teori : 1. Teori udara , udara bebas, tidak dimiliki oleh Negara tertentu 2. Teori kedaulatan Negara, Negara yang berdaulat atau ruang udara di atas wilayah Negara. Konvensi Chicago tahun 1944 menetapkan pengertian ruang udara sebagai jalur ruang udara di atmosfer yang berisi cukup udara yang memungkinkan pesawat udara bergerak.

Ruang udara di atas laut lepas, bebas untuk segala macam penerbangan. Akan tetapi teori ruang udara schacter menyatakan bahwa ketinggian yang dapat di capai penerbangan oleh manusia ialah 40 mil. Untuk menentukan batas wilayah udara itu di kemukakan beberapa cara Indonesia mengikuti sister cerobong. Batas wilayah udara di tarik vertikl dari batas wilayah ke bawah dan ke atas.

4. Dasar Pemikiran dari Segi Kepentingan Nasional Sebagai bangsa Indonesia yang telah bernegara ( Nation State ) dan sesuai dengan amanat dalam dasar negara. Untuk itu bangsa Indonesia perlu mempunyai cara pandang melihat dirinya dan ruang hidupnya. Cara pandang itu melihat “ Nusantara “ sebagai Negara kepulauan ( Archipelagic state ) dengan segala aspek kehidupan didalamnya merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan semangat Dasar Negara dan UUD 1945.Pengalaman sejarah menunjukkan secara fisik – geofisik ,laut yang dulunya kita pandang sebagai “pemisah “ antar pulau ,kini harus kita pandang sebagai bagian integral dari daratan sekurang – kurangnya sebagai penghubung antar pulau .

KB .2

Hakikat dan unsur Dasar Wawasan Nusantara Pembukaan UUD 1945 mengandung pengertian bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir perjuangan bangsa melainkan merupakan “alat” atau jembatan emas untuk mewujudkan Negara Indonesia Yang Bersatu Berdaulat , Adil ,Makmur . Dalam Menuju cita – cita tersebut maka di tetapkan tujuan –tujuan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara.Tujuan Nasional bangsa Indonesia ,dapat kita angkat dari “Pembukaan UUd 1945”. Tujuan Nasional : 1. Membentuk Negara kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tanah tumpah darah Indonesia ( pendekatan Keamanan). 2. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa ( pendekatan Kesejahteraan). 3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional tersebut, ada 5 faktor yang menjadi bahan pertimbangan yaitu: 1. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang mengalami perpecahan,selama penjajahan. 2. Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan yang sangat luas. 3. Penduduk yang besar terdiri dari dua ras besar ,350 suku bangsa, dan ini terlihat pada konsep Bhineka Tunggal Ika. 4. Kedudukan geografi Indonesia yang berada di tengah - tengah dunia ( khatulistiwa) di antara dua buah benua ( Asia – Australia),dua buah lautan ( Hindia – Pasifik). 5. Di dalam pembangunan nasional , untuk memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta menciptakan ketertiban dunia serta perdamaian abadi ( tujuan nasional ) maka di perlukan wasantara.

A.PENGERTIAN HAKIKAT DAN TUJUAN WASANTARA Wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan penjabaran pancasila sebagai falsafah,pandangan hidup ,ideologi ,dan dasar Negara yang dilandasi oleh pengalaman sejarah.sedangkan bagi bangsa Indonesia cara pandang itu menentukan : 1. Bagaimana bangsa Indonesia memandang diri dan lingkungannya. 2. Bagaimana bangsa Indonesia memanfaatkankondisi geografis sosial budaya dan lingkungan srategiknya dalam mencapai tujuan nasional dan menjamin kepentingan nasional. Jadi Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia mengandung pengertian cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan linkungannya sesuai dengan ideologi nasionalnya ,yaitu pancasila dan UUD 1945 sebagai inspirasi suatu bangsa yang merdeka ,bersatu berdaulat,dan bermartabat di tengah lingkungan dunia.Wasantara pada hakikatnya adalah persatuan dan kesatuan dalamkebhinekaan,yangmerupakanperwujudan pancasila.Wasantara sebagai wawasan nasional mempunyai tujuan yaitu persatuan dan kesatuan yang harmonis dalam segenap aspek kehidupan bangsa,dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman bagi bangsa Indonesia ,serta mewujudkan kebahagiaan dan perdamaian bagi seluruh umat manusia ( dunia). Wawasan untuk mencapai tujuan pembanguna nasional adalah wawasan yang mencangkup : 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai satu kesatuan politik . 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. 3. Perwujudan Nasantara satu kesatuan sosial dan budaya .

4. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. B.UNSUR DASAR WASANTARA Sebagai dinamika politik kenegaraan dan gejala sosial wasantara mengandung tiga unsure pokok yaitu : 1. Wadah 2. Isi 3. Tata laku 1. Wadah Wadah disini adalah ruang hidup yang mempunyai batas dan wujud a. Batas dan Wujud Wasantara mewujudkan diri dalam bentuk “ Nusantara” yang manunggal secara bulat dan utuh. b. Tata susunan Pokok atau Inti Organisasi Tata organisasi Negara Indonesia tercantum dalam UUD 1945,yang menyangkut bentuk dan kedaulatan Negara, kekuasaan pemerintah,sistem pemerintahan dan sistem perwakilan. c. Tata Kelengkapan Organisasi Agar tujuan nasional tercapai diperlukan aparatur Negara,kesadaran politik dan kesadaran bernegara ,pers dan partisipasi rakyat. 2. Isi Cita – cita Wasantara sesuai dengan cita – cita bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Berdasarkan kesadaran akan letak Negara pada posisi silang. Wasantara bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan perdamaian bagi seluruh umat manusia.Wasantara bertujuan mewujudkan kesatuan di dalam semua aspek kehidupan nasional,baik yang alamiah maupun yang sosial.selain itu wasantara harus dapat menciptakan suatu kesatuan nusantara dan bangsa Indonesia yang utuh dan bulat ,tidak terpecah oleh kekuatan apapun.cara kerja wasantara berpedoman pada pancasila sebagai kebulatan pandangan hidup bangsa Indonesia.Sementara UUD 1945 memberikan arah mengenai cara mengendalikan hidup bermasyarakat serta cara penetapan hak dan kewajiban asasi warga Negara.Ini berarti bangsa Indonesia baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat harus memahami nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah yang pelaksanaan falsafah menyangkut: 1. Pelaksanaan objektif,yaitu penggunaan falsafah sebagai sumber hukum dan sebagai dasar penyelenggaraan Negara.

2. Pelaksanaan subjektif , yaitu penggunaan falsafah sebagai sumber dasar dan penuntun tindakan dalam kehidupan sehari – hari. 3. Tata Laku Unsur tata laku,wasantara dapat di bedakan sebagai tata laku batiniah dan tata laku lahirniah.Tata laku batiniah berwujud sebagai landasan falsafah dan sikap mental bangsa serta dipengaruhi juga oleh kondisi lingkungan hidupnya.Tata laku lahirniah terlihat pada tata laksana yang mencangkup tata perencanaan ,pelaksanaan ,dan pengawasan .Tata laku tersebut yang berupa penerapan UUD 1945 berdasarkan Wasantara melahirkan Tannas yang tangguh.Baik letak dan kondisi geografis maupun pembangunan yang sedang berlangsung mengakibatkan perubahan – perubahan yang kerap kali memberikan dampak negative terhadap kehidupan.

KB .3 Wasantara Sebagai Landasan Ketahanan Nasional dan Pembangunan Nasional

A. WASANTARA SEBAGAI LANDASAN TANNAS DAN PEMBANGUNAN NASIONAL Wasantara merupakan Wawasan Nasional bangsa Indonesia .Sebagai wawasan nasional maka bangsa idonesia didalam mencapai tujuan dan cita – cita nasionalnya melihat diri sebagai satu kesatuan yang utuh mencangkup aspek fisik geografik dan aspek sosial.Dengan demikian Wasantara merupakan sumber utama dan landasan yang kuat dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.Tannas pada hakekatnya adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan Negara.

B. PENERAPAN WASANTARA DALAM SIKAP DAN PERBUATAN Wasantara juga merupakan sumber utama dan landasan yang kuat dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Dengan kata lain ,wasantara sebagai wawasan nasional dan merupakan landasan tannas. Untuk mencapai tujuan

nasional dan cita – cita nasional , dimana wasantara merupakan pola pikir maupun pola tindak dalam melaksanakan pembangunan nasional.Asas Nusantara juga menetapkan batas – batas wilayah nusantara atau batas Negara kepulauan ( Archipelagic state). Dengan demikian Wasantara sebagai wawasan wilayah. Wasantara harus selalu menjadi landasan dalam setiap perencanaan ,pelaksanaan dan pengembangan dalam tata kehidupan berbangsa ,bernegara dan bermasyarakat. 1. Wasantara dijadikan pegangan dalam menentukan sikap dan tindakan kehidupan berbangsa ,bernegara dan bermasyarakat. 2. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaanya merupakan satu kesatuan wilayah . Sehubungan dengan itu,masalah yang paling penting dan mendasar sekarang ini adalah bagaimana kita membina ,mengamankan dan memanfaatkan kebulatan wilayah nasional sebagai satu kesatuan yang utuh. Berkaitan dengan masalah tersebut beberapa hal yang perlu diperhatikan: 1. Mencegah masuknya paham atau ideology yang dapat mempengaruhi cara berpikir yang tidak pas dalam kehidupan kita berbangsa,bernegara dan bermasrakat. 2. Mencegah segala bentuk aspirasi yang bersifat dan mengarah kepada disentegrasi atau spauparatisme bangsa. 3. Karena wilayah nusantara 2/3 berupa perairan ( ingat paradigm lautan yang di seraki pulau –pulau maka perlu di tumbuh kembangkan budaya kelautan di kalangan generasi muda. 4. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang di ikat oleh semboyan Bhineka Tunggal Ika. 5. Negara Indonesia adalah Negara hukum ,bukan Negara kekuasaan. 6. Pembangunan nasional pada hakekatnya untuk mencipptakan kemakmuran ( kesejahteraan ) dan Ketenangan (keamanan). 7. Pejabat Negara ,Pejabat pemerintah dan birokrasi harus benar – benar berfungsi mengayomi dan melayani masyarakat ( ingat mengayomi bukan main kuasa atau dilayani).

MODUL III KETAHANAN NASIONAL (TANNAS) ETIMOLOGIS KETAHANAN NASIONAL Berasal dari kata tahan, yang berarti: tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah Ketahanan Nasional, bermakna: perihal tahan (kuat), keteguhan hati, dan ketabahan LATAR BELAKANG TANNAS INDONESIA Ketahanan Nasional sebagai suatu istilah baru dikenal dan dipergunakan kira-kira pada awal tahun 1960-an Oleh siapa dan instansi mana yang pertama kali menemukan dan mempergunakan istilah tersebut belum diketahui secara pasti Sekitar awal tahun l962 ada usahausaha untuk mengembangkan pola gagasan Ketahanan Nasional tersebut, terutama oleh Panitia Pendirian Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Sejak itulah, pada saat Lemhannas diresmikan pada tahun 1965, maka lembaga ini selalu berusaha mempopulerkan dan menyempurnakan konsepsi Ketahan Nasional Sampai saat ini telah dihasilkan empat buah konsepsi pokok Ketahanan Nasional, antara lain : Konsepsi tahun 1968, Konsepsi tahun 1969, Konsepsi tahun 1972 (yang dipakai sampai sekarang), Konsepsi Pidato Kenegaraan Presiden Suharto tanggal l6 Agustus l975 Pada hakekatnya konsepsi Ketahanan Nasional tahun 1972 merupakan hasil penyempurnaan dari konsepsi Ketahanan Nasional tahun 1968 dan tahun 1969 DEFINISI KETAHANAN NASIONAL Merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan dan cita-cita nasionalnya. ISTILAH PENTING Kondisi dinamis Keuletan, ketangguhan, daya tahan Kemampuan Kekuatan nasional Tantangan, Ancaman,Hambatan, dan Gangguan. Yang datang dari luar maupun dari dalam. Yang langsung maupun tidak langsung. Integritas Identitas. Kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kelangsungan perjuangan mencapai tujuan nasional.

CATATAN : Dalam kontek (pembinaan) hubungan luar negeri, istilah Ketahanan Nasional oleh Departemen Hankam lebih cenderung diterjemahkan dalam bahasa Inggris "National Resilience" karena dianggap memiliki pengertian yang dinamis, aktif, dan pro-aktif; daripada menggunakan istilah

“National Defence, National Resistence, atau National Endurance” yang cenderung bersifat pasif, statis, dan menunggu PENGERTIAN ISTILAH PENTING KONDISI DINAMIS Merupakan kondisi yang selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan waktu, gerak dan ruang, fleksibel dan tidak statis. Secara operasional pengertian kondisi dinamis suatu bangsa merupakan bentuk-bentuk kegiatan pembangunan nasional KETANGGUHAN merupakan kekuatan/kemampuan yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang/ bangsa dapat bertahan, kuat menderita, atau kuat menanggulangi beban KEULETAN merupakan usaha yang terus menerus dilakukan secara giat dengan kemauan yang keras dengan menggunakan segala kemampuan dan kecakapan yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan citacitanya KEMAMPUAN Merupakan produk atau hasil dari pengujian, percobaan, dan pengalaman KEKUATAN NASIONAL Merupakan komponen Astagatra yakni terdiri dari Trigatra (aspek alamiah), yakni: lokasi dan posisi geografi, Kekayaan alam, Kemampuan penduduk; Dan Pancagatra (aspek kemasyarakatan), yakni: Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya, dan Hankam IDENTITAS Merupakan ciri khas suatu negara dilihat secara keseluruhan (holistik), yaitu negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintah, dan tujuan nasionalnya serta peranan yang dimainkannya dalam dunia internasional INTEGRITAS Merupakan kesatuan yang menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik secara sosial, alamiah, potensial maupun fungsional TANTANGAN Merupakan hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan (capabelity) ANCAMAN Merupakan hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politis HAMBATAN Merupakan hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional

GANGGUAN Merupakan hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalang-halangi secara tidak konsepsional SKEMA KETAHANAN NASIONAL METODE DAN BENTUK-BENTUK ATHG DARI LUAR : Invasi, Infiltrasi (penyusupan) DARI DALAM: Agitasi (adu domba), Makar, Penetrasi budaya dan ideologi, subversi, sabotase DARI LUAR DAN DALAM: Terorisme, Pengacau Keamanan, Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) METODE: Langsung (direct methode) maupun Tidak Langsung (indirect methode) secara Terang-terangan (Manifest) atau Terselubung (Latent) UNSUR-UNSUR DASAR TANNAS UNSUR DASAR TANNAS a. Unsur Wadah (Contour) yaitu Geografi atau wilayah. b. Unsur Isi (Content) yaitu Demografi atau penduduk. c. Unsur Tata Laku (Conduct) yaitu kondisi sosial yang dinamis CATATAN : Sebagai komponen unsur dasar, maka Ketahanan Nasional harus dibina secara terus menerus yang disebut sebagai strategi "Tata Bina Nasional/Sistem Manajemen Nasional“ dalam upaya mencapai tujuan menciptakan masyarakat sejahtera (Prosperity Approach), masyarakat yang aman (Security Approach), dan hubungan internasional yang harmonis (International relation/ Management Approach). SIFAT-SIFAT KETAHANAN NASIONAL SIFAT-SIFAT TANNAS  Manunggal  Mawas Kedalam  Berkewibawaan dan memiliki daya pencegah (deterrent)  Berubah menurut waktu.  Tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan.  Percaya pada diri sendiri (self confidence).  Tidak bergantung pada pihak lain (self relience) HAKEKAT TANNAS Adalah kemampuan dan ketangguhan suatu untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan dan kebanggaan bangsa dan negara. Oleh karena itu agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efesien, maka perlu dihindarkan dan dicegah sedini mungkin berbagai bentuk ATHG baik yang datangnya dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Berhasilnya pembangunan nasional akan dapat meningkatkan Ketahanan Nasional; Dan Ketahanan Nasional yang tangguh akan dapat mendorong dan memotivasi keberhasilan pembangunan nasional

TOLOK UKUR KETAHANAN NASIONAL ASUMSI DASAR TOLOK UKUR TANNAS  Proses pembangunan nasional merupakan proses yang terus berlanjut dengan berbagai kendala ATHG yang dihadapi, sehingga masih banyak hal yang perlu dipikirkan secara strategis dan disempurnakan  Pembangunan nasional yang berhasil diharapkan akan dapat meningkatkan kondisi ketahanan nasional, dan kondisi ketahanan nasional yang tangguh dan ulet diharapkan akan memberikan landasan yang kuat bagi peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional 

Permasalahan pembangunan yang sering muncul kepermukaan pada hakekatnya adalah apa dan bagaimana perkiraan tentang perkembangan Astagatra yang menyangkut potensi alamiah dan potensi kemasyarakatan dimasa kini dan dimasa yang akan datang dalam menjawab tantangan jaman dan tantangan lingkungan perkembangan jaman yang semakin maju dan terus mengalami perubahan cepat.



Hakekat ketahanan nasional adalah sebagai suatu kondisi dinamis bangsa Indonesia berisi keuletan dan ketangguhan sebagai cerminan dari kemampuan bangsa dalam mengembangkan dan meningkatkan kekuatan nasionalnya. Kondisi dinamis tersebut pencapaiannya terus selalu diupayakan melalui berbagai cara pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan (prosperity) dan keamanan (security) dalam kehidupan nasional.



Kesejahteraan yang hendak dicapai dalam ketahanan nasional digambarkan sebagai suatu kemampuan bangsa untuk menumbuhkan serta mengembangkan seperangkat nilai nasionalnya guna mewujudkan kemakmuran yang adil dan merata. Sedangkan Keamanan yang hendak diwujudkan merupakan kemampuan bangsa dalam upaya melindungi seperangkat nilai-nilai nasionalnya terhadap segala macam ancaman internal maupun eksternal, yang untuk selanjutnya lebih ditingkatkan dan dikembangkan lagi



Ketahanan nasional dalam realitanya bersift "Kibernetik" dalam pengertian mempunyai kemampuan adaptasi untuk selalu mengadakan penyesuaian diri dan sekaligus merupakan fungsi dari lingkungan (Enveronment), Ruang (Space) , waktu (Time), dan gerak (Motion). Oleh karena itu, ketahanan nasional suatu bangsa tidak selamanya bersifat tetap, melainkan selalu mengalami fluktuasi konjungtur dapat meningkat atau menurun, tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh bangsa tersebut



Antara Trigatra dan Pancagatra dalam Ketahanan nasional memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat, saling ketergantungan didalam seluruh aspek kehidupan nasional. Demikian pula antar gatra/didalam gatra itu sendiri juga memiliki hubungan timbal balik, saling ketergantungan (interdependency) secara erat yang merupakan suatu kesatuan utuh dan serasi (integralistik). Dengan kata lain, Ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik, dimana kelemahan satu gatra akan dapat mengakibatkan kelemahan gatra lainnya dan mempengaruhi totalitas konfigurasi dan kondisi ketahanan nasional secara keseluruhan

LANDASAN PEMIKIRAN MODEL PENGUKURAN KONDISI TANNAS LANDASAN PEMIKIRAN MODEL PENGUKURAN KONDISI TANNAS  Ketahanan nasional terdiri atas unsur-unsur phisik maupun non phisik (abstrak)  Untuk mengukur kondisi ketahanan nasional diperlukan penjabaran Astagatra menjadi unsur-unsur yang dominan sampai pada tingkatan yang lebih terinci 

Penjabaran Astagatra menjadi unsur-unsur dominan kemudian menjadi parameter dan subparameter, dipedomani oleh Pancasila,UUD 1945 dan cara pandang wawasan nusantara serta sasaran dan tujuan pembangunan yang hendak dicapai melalui proses kesepakatan atau konsensus. Parameter atau sub-parameternya dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif.



Untuk menetapkan atau mengukur tingkatan kondisi suatu parameter kualitatif tertentu perlu konsensus oleh para ahli pada bidangnya masing-masing. Sedangkan untuk mengukur tingkatan kondisi suatu sub-parameter kuantitatif tertentu dapat dipergunakan rumus-rumus yang berlaku pada disiplin ilmu masing-masing. Disamping itu pengukuran kondisi ketahanan nasional tersebut, sudah harus memperhatikan kondisi ATHG secara riil maupun yang potensiil



Bertitik tolak dari rumusan Ketahanan nasional sebagai integrasi dari kondisi dinamis tiap-tiap gatra, maka model yang dianggap memadai untuk menggambarkan kondisi ketahanan nasional adalah fungsi integral dari fungsi-fungsi ketahanan nasional (Kondisi Tannas = keseluruhan sebagai fungsi Tannas). Untuk menggambarkan hubungan antar gatra dan keterkaitannya serta peranan masing-masing gatra terhadap konfigurasi Astagatra, maka perlu diberi pembobotan terhadap setiap gatra tersebut.

KRITERIA TOLOK UKUR TANNAS I. Ratio Kesejahteraan dan Keamanan : - Sama besar untuk kesejahteraan maupun keamanan (ratio ideal). - Lebih besar kepada kesejahteraan daripada keamanan. - Lebih besar kepada keamanan daripada kesejahteraan. II.Kekuatan Nasional diukur dari Ratio Keuletan/ ketangguhan dengan hakekat ATHG. - Lebih besar kepada Keuletan/ketangguhan daripada hakekat ATHG (kondisi ideal= positif). - Lebih besar kepada hakekat ATHG daripada keuletan/ ketangguhan (kondisi negatif). - Sama besar untuk keuletan/ketangguhan maupun hakekat ATHG (kondisi statis).

TAHAPAN STRATEGI PEMBINAAN TANNAS Oleh karena Ketahanan Nasional merupakan kekuatan nyata dan efektif, maka perlu dilakukan tahapan pembinaan melalui jenjang Piramida Ketahanan Nasional :  Ketahanan pribadi manusia Indonesia (ini basic).  Ketahanan keluarga/rumah tangga.  Ketahanan lingkungan masyarakat/desa

 

Ketahanan daerah/lokal,dan Ketahanan tingkat nasional.

DIMENSI/PERSPEKTIF TANNAS l. Secara Konstitusional : Merupakan kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi dari setiap aspek kehidupan bangsa dan negara, yang pada hakekatnya merupakan kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Dengan demikian berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan Ketahanan Nasional. Dan Ketahanan Nasional yang tangguh akan lebih mendorong proses daripada pembangunan nasional

II. Secara Politik Hukum : Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia pada hakekatnya merupakan konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang tata tentrem karta raharja di dalam kehidupan nasional yang berdasar Pancasila dan UUD l945. Hasil upaya dalam bidang kesejahteraan nasional menciptakan suasana kehidupan yang kertaraharja, disertai hasil upaya yang serasi dalam bidang keamanan nasional yang menciptakan suasana lingkungan yang tata tentrem, memberikan kemampuan kepada bangsa Indonesia untuk dapat memelihara kelangsungan hidup di dalam lingkungan yyang penuh dengan tantangan III. Secara Operasional/Pelaksanaan (Berdasarkan rumusan Lembaga Pertahanan Nasional) : Ketahanan Nasional Indonesia merupakan kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan,yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional Indonesia SUBSTANSI KAJIAN TEORI TANNAS  Proses Ketahanan Nasional  Unsur dan sifat Ketahanan Nasional  Ketahanan Nasional sebagai alat/cara penaggulangan ATHG  Ketahanan Nasional sebagai kondisi dinamis yang merupakan akibat/resultante dari interaksi dua komponen pokok, yakni Keuletan,Ketangguhan,Kemampuan dan Kekuatan (K.4) yang berinterkasi dengan Ancaman, Tantangan,Hambatan dan Gangguan (ATHG)  Ketahanan Nasional sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan negara  Ketahanan Nasional sebagai metode menyatu menyeluruh (integral comprehensif approach)  Ketahanan Nasional dan Pembangunan Nasional (Ketahanan Nasional sebagai condisio sine quanon/persyaratan mutlak dalam pembangunan nasional) TERIMA KASIH

MODUL IV KETAHANAN NASIONAL INDONESIA DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI GLOBALISASI SEBAGAI TANTANGAN Globalisasi merupakan suatu pengertian ekonomi. Pada prinsipnya,proses globalisasi ada yang bertujuan internasional dan ada pula yang impersonal. Proses globalisasi yang internasional dapat dilihat misalnya pada kegiatan perdagangan dan pemasaran, sedangkan proses globalisasi yang impersonal dapat kita lihat,misalnya dalam gerakan fundamentalis,agama dan kencendrungan-kencendrungan pasar yang agak sulit untuk dijelaskan sebabmusababnya,misalnya mundurnya mobil buatan Amerika di pasaran dunia dewasa ini. globalisasi yang menyeruak dewasa ini dipicu dan dipacu oleh kemajuan pesat dalam bidang teknologi yang diistilahkan dengan Triple “T” Revolution. kekuatan teknologi tersebut telah mengubah masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia. Dewasa ini kita mengenal “bazar global” karena dunia sebenarnya telah merupakan pasaran bersama dengan adanya alat-alat komunikasi serta enteraiment global melalui jaringan tv,internet,film,musik maupun majalah -majalah maka dunia dewasa ini telah merupakan suatu pasar yang besar (global cultural bzaar). Bahwa dunia telah menjadi satu pasar ,dapat kita lihat gejalanya di kota-kota besar di Indonesia . apabila anda datang ke mal-mal tersebut maka anda temukan,rumah-rumah mode yang berasal dari dari seluruh dunia, parfum,kosmestik,dan pakaianpakian baik yang asli maupun palsu. Apabila anda berkujung ke kota bandung di tempat penjualan jeans dan pakaian di jalan cihampels kita temukan bukan hanya para pembeli domestik, tetapi juga banyak turis mancanegara di pusat pertokoan jalan cihampelas tersebut. Dengan mudahnya, transportasi dunia turisme tidak hanya menjadi monopoli Negara-negara industri maju. Kemajuan turisme bukan hanya menunjukkan peningkatkan taraf kehidupan manusia, tetapi juga berbagai dampak negatif terhadap budaya setempat.terdapat jenis proses menyatukan umat manusia yaitu cita global, mal global,tempat kerja global,dan keungan global. Pembentukan dan penyebaran citra global dapat dilihat dengan nyata yaitu muculnya berbagai pusat perbelanjaan yang mewakili kemajuan bisnis dunia yang merupakan salah satu lokomotif dari bersatunya proses peraturan dunia. Bisnis produk pertanian juga meningkat melalui jaringan pusat-pusat perbelanjaan tersebut. Lihat saja pasar buah-buahan di Indonesia yang dibanjiri oleh berbagai buah-buahan impor. Dewasa ini kita juga melihat bahwa suatu produk tidak lagi dihasilkan di satu Negara,tetapi kompone-komponenya telah dibuat di berbagai negara produk boeing, Toyota, Mitsubisi, general, motor merupakan contoh desentralisasi dalam produksinya. Pesatnya kemajuan bisnis juga di dorong oleh apa yang disebut uang global (global money) yang biasa juga disebut money without a home. Dalam keuangan global ini dominasi lembaga keuangan (Bank) jepang sangat menonjol. Delapan dari sepuluh bank yang terbesar di dunia milik jepang. Peranan produsen yang sangat

dominan di masa lalu, kini juga sudah mengalir ke konsumen sebagaimana di utarakan oleh james champy penulis terkenal reengineering the corporaotion, seleran konsumen sangat menentukan dalam tranformai global. Menurut Campy,lingkungan yang mampu menghadapi tantangan maa depan adalah sebagai berikut. pertama,lingkungan yang merngsang pemikiran majemuk. Lingkungan itu tidak mungkin lagi di tentukan oleh produsen, tetapi oleh suatu tim yang sadar akan tujuan yang dicapai dan peka terhadap keinginan konsumen. Kedua, Untuk memenuhi selera pasar “konsumen”, di perlukan manusia-manusia yang mengusai ilmu dan keterampilan tertentu serta mejalankan intruksi pimpinan dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, masyarakat masa depan merupakan masyarakat “metokrasi” yaitu masyarakat yang mengormati prestasi dari pada statusnya dalam organisasi. Kempat, lingkungan yang menghormati seseorang yang dapat menetuskan pekerjaannya dan bukan berdasarkan kedudukannya di dalam organisasi. Menurut Kartasasmita (1996) tranformasi global ditentukan oleh dua kekuatan besar yang saling menunjang, yaitu perdagangan dan tehnologi. akibat hubungan bisnis yang telah menyatukan umat manusia maka timbul kesadaran yang lebih intes terhadap hak-hak dan kewajiban . umat manusia dewasa ini mendambakan perdamaian yang lestari agar mereka dapat mengadakan komunikasi yang bebas dari ancaman dan paksaan yang memberikan perwujudan akan hak asasi manusia termasuk hak-hak politiknya. Sejalannya dengan proses globalisasi perdagangan dan kemajuan manusia akan hak-haknya sebagai bagian dari umatnya manusia yang prlu di hormati. Solidaritas umat manusia semakin kental dan semakin bersatu, menuntut pula pendidikan yang lebih baik,derajat pendidikan yang semakin tinggi, penghapus kemiskinan, dan hidup bersama dalam suasana damai. Nilai-nilai positif dari globalisasi mempunyai dimensi-dimensi baru yang tidak kenal sebelumnya seperti kriminalitas internasional, pembajakan dan terorisme internasional ataupun penyakitpenyakit baru yang dengan cepat menyebar ke seantro dunia. Globalisasi itu, sebagaimana di utarakan Prisiden Soeharto bahwa suka atau tidak ia akan ada atau datang dan tidak bisa hindarkan . globalisasi bergerak di tiga area kehidupan manusia yaitu arena,ekonomi,politik dan kebudayaan. Sehubung dengan hal tersebut kita melihatdanya standardisasi dalam produk-produk, melalui melalui berbagai konsep strategic management. Selanjutnya , dalam proses globalisasi ini memculkan pentingnya kelompok keja sama desteralisasi manajerial. Dalam globalisasi politik tampak terlihat berkurangnya peranan pemerintah dan membesarkannya pran masyarakat (swasta). Dalam bidang komunikasi mempergunakan ekonomi,peran swasta semakin besar menuju kegiatan internasional atau kegiatan antarpemerintah. Dalam kaitannya dengan hal tersebut muncul konsep atau ide pemerintah global (global government). Disini kita melihat terjadinya krisis kekuasaan Negara mendorong terjadinya proses desentraisasi kekuasaan Negara. Dalam globalisasi politik ini, isu sering dan senter di hembuskan adalah demokrasi dan hak asasi manusia menurut ukuranukuran barat. Apabila sebelumnya kita mengenal bentuk-bentuk budaya yang terikat pada waktu

dan tempat, yang beraneka ragam dengan nilai-nilainya yang spesifik dengan adanya proses globalisasi ini mengancam keberadaannya. Melihat keterbatasannya “daya dukung” dunia yang hanya satu ini karena keterbatasan sumber daya alam dan jumlah penduuknya bumi yang terus bertambah secara eksponesial serta perusakan bumi oleh manusia itu sendiri, kita bisa berpandangan pesimis, namun ada pula yang berpandangan optimis karena pada dasarnya manusia dapat memecahkan masalahnya sendiri karena kemampuan sendiri karena kemampuan tehnologi yang diciptakan. Dalam kondisi ini muncul gagsan yang optimis yaitu hendaknya umat manusia membuat suatu “Kampung Global” (global Village) tempat manusia secara bersama-sama memcahkan maslahnya mengenai dunia yang makmur damai sejahtera. Sejalan dengan itu di era kesejagatan ini gagasan pemerintah global ( global government) seperti telah di utarakan sangat beralasan karena kekhawatiran umat manusia atas bumi yang memerlukan pemeliharaan agar pembanguann dapat berkeseniambungan (sustainable development). Akibat eksploitasi sumber daya, gaya hidup yang konsumerisme, urbanisasi, dan pembanguann dengan segala ekses-ekses menjadi bencana bagi umat manusia maupun mahluk hidup lainnya. GLOBALISASI DAN NASIONALISME Globalisasi yang sedang merobek-robek kehidupan manusia berdampak luas terhadap kedihupan berbangsa,bernegara, an bermasyarakat.karena kemajuan teknologi yang begitu pesat menebus batas-batas tradisional (geografi ) suatu Negara.Oleh karena itu,sangat tepat dikatakan, suka atau tidak suka gobalisasi itu dating meanda kita.Perusakan ekonomi bumi sebagai akibat eksploitasi yang berlebihan dan kehidupan yang konsumerisme mendorong penyelamatan bumi ini dari kepunahan biodiversity. Dalam pada itu, muncul ide tentang pemerintah global ( global government ) untuk menyelesaikan masalah-masalah dibumi,demikian pula di dalam berbagai untuk kerja sam regional dan internasional akan muncul paradoks antara kepentingan nasional. Memang merupakan suatu pertayaan yang menarik bahkan menanntang apakah didalam proses globalisasi berarti hilangkan nation state ( Negara Bangsa ) dan identitas suatu bangsa? Globalisasi dan Nasionalisme ada tiga yaitu :

A.GLOBALISASI DAN NASIONALISME Globalisasi memang penting diyakini oleh sebagian pengamat sebagai ancaman memudarnya nasionallisme. Globalisasi yang dipercepat dengan pertumbuhan luar biasa dari media massa melaui media telekomunikasi dianggap akan menghilangkan batasgeografi suatu Negara. Akibatnya, nasionalisme akan kehilangan wujud aslinya dan berganti menjadi universalisme atau globalisme akan dimana orang akan menjadi warga dunia, bukan warga suatu Negara yang batas-batasnya sudah jelas atau tertentu. Nasionalisme tidak akan lenyap Karen saat ini manusia disuatu disatu tempat sudah dengan mudah melakukan komunisasi dengan manusia lain dalam waktu yang relatif singkat. Proses globalisasi tidak akan berjalan secara mekanistik, pada akhirnya proses tersebut diciptakaan dan dikendalikan oleh manusia. Oleh karena itu, manusia harus dipersiapkan unuk menghayati dan menangulangi serta melaksanakan proses

tersebut agar terkendali. Ancaman bagi nasionalisme disuatu Negara melainkan dari situasi ekoomi, social dan politik dalam negeri.

B. ANCAMAN BAGI NASIONALISME Dampak dari suatu ekonomi dalam negeri dapat dilihat contohnya pada emakin banyaknya tenaga kerja kita yang mencari nafkah diluar negeri terutama di kawasan ASEAN, dari segi ekonomi, ancaman bagi nasionalisme dapat berasal dari adanya kesenjangan ekonomi dan sosial.dari segi sosial, ancaman bagi nasionalisme yang dapat terwujud dalam disentegrasi nasional adalah SARA terutama konflik antar-agama. C. PARADIGMA PANCASILA DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI Di dalam meghadapi, era globalisasi sebagai suatu tantangan dan sekaligus peluang yang harus diraih berpijak pada budaya bangsa. Sebagai bangsa Indonesia kita tidak boleh tercabut dari akar budaya bangsa yaitu Pancasila. Budaya pancasila itulah yang menjadi jati diri bangsa Indonesia yang menentukan cara berfikir,cara bersikap, dan cara berbuat, kita didalam kehidupan bemasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam menghadapi tantangan tersebut (Globalisasi). Para ahli falsafah telah menunjuk bahwa sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah dasar dari segala sila ( Notonegoro 1959.106-107 ). Dalam pengertian 1 adalah Engkau yang abadi, sila kedua dikenal sebagai “Aku” manusia dalam konsep abstak dan sila 3, 4, dan 5 dikenal sebagai sosialitas manusia. Paradigma Pancasila Dalam Menghadapi Globalisasi ada tiga yaitu : 1. Individualisme Manusia dilahirkan “bebas” dan dikebali oleh penciptanya dengan sejumlah hak asasi. Dalam hal ini, yang terpokok adalah freedom (kebebasan). 2. Idiologi Komunis Berdasarkan pada premis, bahwa semua materi berkembang mengetahui hokum, kontradiksi dengan menempuh proses “dialektik”. Ciri dari konsep dialetik tentang manusia ialah bahwa tidak terdapat sifat permanen pada manusia. Namun demikian itu terdapat suatu keteraturan tertentu yaitu kontradiksi terdadap lingkungan selalu menghasikan perubahan yang menentukan pada diri manusia. 3. Pancasila Konsep manusia menurut idiologi pancasila ialah manusia itu makhuk individu serentak makluk sosial. Secara kodrati manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri, manusia yang satu memerlukan manusia yang lain. Saling member antara manusia dalam masyarakat dan Negara. Tiap idiologi dengan sendirinya memiliki konsep dasar beserta sejumlah konsep kunci yang taat asas dan bertautan dengan konsep dasar dari idiologi. Individualism ialah hak asasi manusia yang melekat sejak manusia dilahirkan dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun,

kecuali dengan persetujuannya. Konsep dasar ini terumus dalam dua buah nilai intrinsik, yaitu “Kebesaran dan kepentingan diri”. Konsep kunci yang tidak kalah penting adalah keharusan sejarah, menangnya kaum proletar karena adanya keharusan sejarah itu dan konsep dasarnya adalah Kemahaesaan Tuhan, manusia adalah makhuk individu serentak sebagai makluk sosial “ Integralisme”. Beberapa konsep kuncinya adalah keselarasan keserasian dan keseimbangan, saling member ( kekurangan) dinamika alami. Dengan paradigma dan cara berfikir Pancasila itu kita memilih mana yang tepat untuk bangsa Indonesia agar identitas dan integritas tetap lestari.

MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL INDONESIA DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI.

A. KELEMAHAN DAN KEKUATAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI Kemajuan pesat teknologi dalam wujud “T” Revolution, elekomunikasi atau informasi, transpormasi dan Trade ( pandangan bebeas ) membuat hubungan umat manusia antar Negara menjadi sangat intens seakan-akan menggilas Negara bangsa dan membangun citra global. Untuk menghjadapi globalisai tersebut kita harus tahu kekuatan dan kelemahan yang kita miliki dalam segenap aspek kehidupan bangsa ( astagrata ) ada delapan yaitu sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Geografi Sumber kekayaan Alam Demografi Ideology Politik Ekonomi Sosial Budaya Pertahanan dan Keamanan

B. TANNAS YANG DIHARAPKAN DI ERA GLOBALISASI Sebagai anda telah pelajari pada bagian terdahulu bahwa Tannas Indonesia harus mampu memberikan jaminan, terhadap : 1. Identitas dan integritas Nasional; 2. Eksistensi bangsa Indonesia dan Negara kesatuan Republik Indonesia; 3. Tercapainya tujuan dan cita-cita Nasional.

Aspek Trigatra Dalam pengaturan aspek Trigatra yang perlu mendapat perhatian ialah : a. Pengaturan tata ruang wilayah nasional yang serasi antara kepentingan kesejahtraan dan kepentingan keamanan. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan kepentingan keamanan tersebut dalam arti luas, selain mempertimbangkan aspek kesejahtraan untuk masyarakat luas. b. Pengelolaan sumber kekayaan alam dengan memperhatikan asas manfaat, daya saing dan lestari serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Selain itu pengelolaan sumber kekayaan alam kita hendaknya tidak melihat keuntungan semu jangka pendek, tetapi juga melihat keuntungan jangka panjang dengan memperhatika kelestarian dalam pengelolaannya.

C. PEMBINAAN KEPENDUDUKAN Penduduk Indonesia dewasa ini termasuk 4 besar di Dunia. Jumlah yang terus berkembang ini karena pertumbuhan yang masih tinggi untuk itu perlu dikendalikan pertumbuhannya melalui program KB ( Keluarga Berencana ). Program KB ini tidak hanya ditunjukkan kepada pengendalian tetapi lebih luas dari itu, yaiu peningkatan kesejahtraan dan mutu kehidupan. Pancagrata Dalam aspek Pancagrata diperlukan pemahaman pengahatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupankita berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Penghayatan budaya politik Pancasila, mewujudkan perekonomian yang efisien, pemerataan dan pertumbuhan yang tinggi untuk mencapai kesejahtraan yang meningkat bagi seluruh rakyat, memantapkan identitas nasional Bhineka Tunggal Ika, dan memantapkan kesadaran bela Negara bagi seluruh rakyat Indonesia.

MODUL V PENGERTIAN dan LANDASAN POLITIK dan STRATEGI NASIONAL ( POLSTRANAS ) A. PENGERTIAN POLSTRANAS 1. Politik Nasional Definisi ilmu politik bermacam-macam ( Dasar-dasar ilmu politik, Prof. Dr. Meriam Budiardjo ). Dari bermacam-macam definisi tersebut, dalam modul ini membatasi pengertiannya pad a dua konsep politk, yaitu politik sebagai kepentingan umum ( politics ) dan politik dalam arti kebijaksanaan ( policy ). a. Politik sebagai kepentingan umum Politik dalam bahasa inggris disebut politisc merupakan suatu rangkaian asas ( prinsip ), keadaan dan jalan, cara, serta alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki, disertai dengan jalan, cara, dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Politik dalam pengertian ini adalah medan/arena tempat keseluruhan individu atau kelompok individu bergerak dan masing-masing mempunyai kepentingan atau idenya sendiri. b. Politik dalam arti kebijaksanaan Politik dalam arti kebijaksanaan ( policy ) ialah penggunaan pertimbanganpertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, keinginan atau keadaan yang kita kehendaki. Kebijaksanaan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. 2. Pengertian Politik Nasional Politik Nasional merupakan jalan dan cara serta alat yang dipergunakan dalam pencapaiannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengertian politik nasional ialah : asas, haluan, kebijaksanaan, dan usaha negara tentang pembinaan ( perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian ), serta penggunaan secara totalitas dari potensi nasional baik yang potensial maupun yang efektif untuk mencapai tujuan nasional melalui bangnas. Di dalam perumusannya ( strategi ), Politik Nasional dibagi dalam tahap-tahap utama, yaitu jangka panjang, jangka menengah, jangka panjang. Politik Nasional, antara lain berikut ini. a. Politik dalam negeri yang diarahkan kepada mengangkat, memelihara harkat, derajat dan potensirakyat Indonesia yang pernah mengalami kehinaan dan kemelaratan akibat penjajahan, menuju sifat-sifat bangsa yang terhormat. b. Politik luar negeri yang bersifat bebas aktif , antiimperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat serta diarahkan kepada pembentukan solidaritas antarbangsa terutama bangsa-bangsa Asia-Afrika dan negara-negara non aligned/ nonblok. c. Politik ekonomi yang bersifat swasembada dan swadaya tanpa mengisolasi diri. d. Politik pertahanan keamanan yang keluar bersifat defensive aktif dan diarahkan kepada pengamanandan perlindungan bangsa dan negara serta usaha-usaha nasional. 3. Faktor –faktor yang Mempengaruhi Politik Nasional, yaitu diantaranya : a. Ideologi dan politik Potensi ideologi dan politik dihimpun dalam pengertian kesatuan dan persatuan nasional yang menggambarkan kepribadian bangsa yang berdaulat serta berkesanggupan menolong bangsa-bangsa yang masih dijajah guna mencapai kemerdekaannya.

b. Ekonomi Kesuburan , kekayaan alam maupun tenaga kerja yang terdapat di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar sekali, bukan hanya untuk mencukupi keperluan sendiri, tetapi juga dunia/negara lainnya. Secara fisik Indonesia menduduki posisi silang antara Benua Asia dan Benua Australia yang juga merupakan titik temu dari berbagai bentuk interaksi kehidupan sosial internasional. Kondisi yang demikian itu memiliki daya tarik yang kuat bagi negara-negara maju/industri untuk mendapatkan bahan mentah, sebagai pasar bagi industri serta tempat investasi modal. c. Sosial budaya Bangsa Indonesia harus selalu bisa menjaga warisan sosial budaya bangsa ini dengan tetap berpegang teguh pada Bhinneka Tunggal Ika, harus memiliki sikap yang selektif dalam memilah mana yang patut ditiru maupun yang tak patut ditiru dari pengaruh budaya bangsa luar. d. Pertahanan keamanan ABRI tumbuh menjadi kekuatan militer yang modern dan merupakan inti sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta yang takkan pernah bisa dipisahkan dengan rakyat. 4. Pengertian Strategi Kata strategi berasal dari kata Yunani Strategi yang diartikan “ the art of the general ”atau seninya seorang panglima.Alexander Agung dapat menguasai suatu wilayah antara Yunani dan India antara tahun 334 dan 323 Sm, Hannibal memperoleh kemenangan gemilang atas Roma dalam perang Punic II antara tahun 218 dan 201 sM ; Julius Caesar mencapai kemenangan pada medan peperangan yang dimulai dari wilayah Inggris sampai ke wilayah Asia Kecil dan sebagian daratan Eropa antara 45 dan 44 sM,Gengis Khan dapat menguasai sebagian besar benua Eropa dan wilayah Asia anatara tahun-tahun 1177 dan 1227, kemudian Napoleon Bonaparte menguasai sebagian besar benua Eropa sekitar tahun 1796 dan 1812. Napoleon sebagai seorang ahli strategi, mengemukakan, “The best training for strategy is to read and reread the campaigns of the great masters of the art of war” Di antara para pengikut Napoleon dapat disebut antara lain Antoine Henri Jomini ( 17791869 ) dan Karl Von Clausewitz ( 1780-1831 ) yang merintis dan memulai mempelajari strategi secara ilmiah. Karl Von Clausewitz ( 1780-1831 ) dari Rusia, menyatakan, “Strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk kepentingan perang. Perang adalah lanjutan politik dengan cara lain-lain.” Antoine Henri Jomini ( 1779-1869 ) dari Swiss, menyatakan, “Strategi adalah seni menyelenggarakan perang diatas peta dan meliputi seluruh kawasan operasi. Liddle Hart ( 1921-1953 ) dari Inggris, seorang kapten cacat veteran yang menekuni sejarah perang secara global, menyatakan Strategi adalah seni untuk mendistribusikan dan menggunakan sarana-sarana militer untuk mencapai tujuan politik. Dari rumusan-rumusan strategi yang ada sampai sekarang ternyata ada persamaan pandangan, yaitu strategi tak boleh lepas dari politik dan strategi tak dapat berdiri sendiri.Dengan demikian, strategi dapat dikatakan sebagai seni sekaligus ilmu pengetahuan. Jika pendekatan tannas menggunakan pendekatan kesejahteraan ( damai ) dan pendekatan keamanan, maka dapat dikelompokkan stranas tersebut ke dalam 2 pola strategi, yaitu strategi militer dan nonmiliter. Strategi militer adalah strategi dengan menggunakan kekuatan militer dan nonmiliter dalam perang untuk menjamin keamanan bangsa dan negara. Strategi nonmiliter adalah strategi dengan menggunakan kekuatan nonmiliter di waktu damai untuk membangun kesejahteraan bangsa dan negara. Oleh karenanya menggunakan 2 kekuatan yaitu militer dan nonmiliter, maka dalam strategi militer terdapat Grand Strategy ( Strategi Besar ). Berikut dapat dilihat gambar dibawah ini.

STRA TEGI

STRAT MIL

GRAND STRAT

KEK MIL PE RANG

N A S I O N A L

STRAT NON MIL

STRAT NON MIL

KEK NON MIL

KEK NON MIL

DAMAI

PEMB ANGU NAN N A S I O N A L

STRAT : STRATEGI MIL : MILITER KAM : KEAMANAN JAH : KESEJAHTERAAN Gambar Perkembangan Pengertian Strategi.

5. Pengertian Stranas Politik Nasional pada hakikatnya adalah asas, haluan, usaha, dan kebijaksanaan umum dalam pembangunan nasional. Bangnas itu dilaksanakan dengan menggunakan secara totalitas kekuatan nasional. Kekuatan nasional itu adalah integrasi kekuatan-kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam ( dalam konteks ini Trigatra : Geografi, sumber kekayaan alam, dan demografi sudah ditransformasikan ke dalam pancagatra ). Dalam bangnas, kekuatan-kekuatan yang digunakan memerlukan pengaturan, penyusunan, dan penggunaan yang terarah dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Untuk itu,

diperlukan ‘tata cara” menggunakan kekuatan nasional tersebut dalam mencapai sasaran dan tujuan nasional. Tata cara ini kita sebut sebagai ‘strategi nasional’. Jadi stranas adalah ‘tata cara’melaksanakan politik/kebijaksanaan nasional tersebut. Agar stranas dapat berjalan sesuai dengan politik / kebijaksanaan nasional terlebih dahulu harus dilakukan pemikiran strategi, yaitu melaksanakan telaahan strategi, pemikiran strategi dengan pengertian berfikir secara intensif, ekstensif analisis, sintesis dan menyeluruh. Pada umumnya, strategi disusun atas 3 bagian yang terpisah, yaitu : Pertama : Sarana yang direncanakan. Kedua : Sarana-sarana yang tersedia untuk melaksanakan. Ketiga : Cara pencapaian sasaran didasarkan pada sarana yang tersedia. Setelah diidentifikasi adanya kekuatan-kekuatan, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah kecenderungan dari kekuatan itu dalam jangkauan perencanaan strategic. Kecenderungan dapat diartikan sebagai gelagat umum “general tendency” atau arah “ cource” yang ditempuh atau diperkirakan akan ditempuh oleh suatu kekuatan “ force”. Sasaran merupakan pernyataan tentang apa yang perlu dicapai oleh suatu unsur, badan ataupun organisasi dengan menggunakan cara, usaha, dan sumber –sumber yang tersedia.Misalnya, dapat dikemukakan bahwa sasaran battalion adalah dalam rangka pencapaian sasaran devisi. Begitu pula dalam bidang pemerintahan, para menteri berkecimpung dalam pencapaian tujuan departemen, sedangkan para direktur jenderal mengarahkan sumber dan usahanya untuk mencapai sasaran direktoratnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan nasional merupakan suatu proses politik yang melibatkan semua unsur dan mengikutsertakan seluruh bangsa, dengan sasaransasaran yang diletkkan dan menjadi tanggung jawab badan/organisasi pemerintah sebagai penentuan langkah-langkah ke arah pencapaian tujuan nasional. Beberapa contoh ( penentuan ) sasaran adalah meningkatkan produksi pangan, meningkatkan penghasilan dan daya beli dan menyediakan lapangan kerja. Setelah sasaran-sasaran ditentukan maka langkah selanjutnya adalah menentukan caracara bertindak yang perlu ditempuh dan bermanfaat dalam pencapaian sasaran-sasaran. Pada umumnya dalam menentukan cara bertindak perlu diiringi dengan pertimbangan tentang kebutuhan dan penggunaan berbagai sumber dan sarana. Menentukan suatu cara bertindak untuk dilaksanakan di dalam negeri dalam banyak hal relatif lebih mudah daripada menentukan cara bertindak untuk dilaksanakan di luar negeri. Contoh cara bertindak : Sasaran : meningkatkan produksi industri nasional Cara bertindak : a Pemberian proteksi kepada industri dalam negeri b Rehabilitasi jalan ( lintas ) kereta api dan jalan-jalan umum serta perluasan jaringan jalan guna peningkatan frekuensi angkutan barang dan orang c Perbaikan dan pembangunan jalur pelayaran, pelabuhan, bandar udara, serta peralatannya d Perluasan jaringan perhubungan udara dan jaringan telekomunikasi Tujuan Nasional atau disebut “ National Interest” adalah pernyataan kondisi untuk waktu yang akan datang yang sangat diinginkan oleh suatu bangsa yang terumus dalam pengertian kualitatif dengan batas-batas yang dapat diukur ke arah mana bangsa memusatkan segenap usahanya, melalui sejumlah sasaran nasional (national objectives ).

Sasaran Nasional ( National Sasaran nasional ( National Objectives) merupakan bagian integral dari tujuan nasional, yaitu suatu kondisi nyata yang hendak dicapai dengan melibatkan segenap usaha dan sumber kemampuan nasional yang tersedia pada saat sasaran nasional tersebut ditetapkan melalui kebijaksanaan nasional. Dua dimensi kondisional paradoksial yang akan selalu mengiringi tingkah laku manusia maupun dinamika masyarakat dalam mewujudkan setiap tujuannya, yaitu faktor kemudahan dan kesulitan, kompromi dan konflik manusia, keseimbangan dan tidak keseimbangan, kekuatan dan kelemahan e. LANDASAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL Politik Nasional merupakan asas haluan usaha dan kebijaksanaan negara dalam pembinaan dan penggunaan totalitas potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional. Dalam bangnas tersebut, poltranas berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah atau haluan ( pola umum ) dan tata cara . Wujudnya adalah GBHN yang ditetapkan oleh MPR Indonesia. Selanjutnya, adanya hubungan hierarkikal dan terkait antara tannas, wasantara, UUD 1945, dan pancasila juga menjadi landasan poltranas. Landasan poltranas adalah sebagai berikut : 1. Pancasila 2. UUD 1945 3. Wasantara 4. Tannas Dengan diamandemennya UUD 1945 BAB II tentang MPR, maka MPR yang merupakan gabungan DPR dan DPD tidak lagi menetapkan GBHN yang selanjutnya digantikan dengan Propenas ( Program Pembangunan Nasional ).Sistem Perencanaan Strategi Nasional ( SISRENSTRA ) SISRENSTRA adalah perangkat untuk mengendalikan seluruh tingkat perencanaan dalam upaya mencapai sasaran nasional. Perencanaan strategi adalah perencanaan untuk menghadapi masa depan. Dalam hakikat perencanaan sekurang-kurangnya ada 6 komponen yang harus kita ketahui yaitu (a) kondisi nyata saat ini, (b) sasaran yang harus dicapai, (c) faktor-faktor ketidakpastian, (d) faktor ancaman, (e) faktor keterbatasan sumber daya, (f) bayangan masa depan yang diinginkan Untuk selanjutnya masuk pada tahap rencana kegiatan. Proses perencanaan ini dapat digambarkan sebagai berikut : Perencanaan masa depan mempunyai jangka waktu atau dibuat berjenjang, yaitu sebagai berikut : a. Rencana jangka panjang (10-25 tahun) , dalam GBHN disebut sebagai PJPT ( Program Jangka Panjang Tahapan/ periode/Babakan) b. Rencana jangka sedang (5 tahun,) dalam GBHN disebut repelita c. Rencana jangka pendek (1 tahun yang berisikan program pembangunan tahunan/ RAPBN). Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa sistem perencanaan strategi, merupakan metode berpikir dengan sasarannya menyusun peristiwa-peristiwa atau kondisi-kondisi dalam susunan prioritas dan kemudian memilih cara bertindak yang paling efektif. Dengan adanya amandemen UUD 1945 maka penetapan Polstranas/Propenas tidak mempunyai alur yang panjang dalam pembahasan dan penetapannya. Oleh karena Propenas merupakan platform/landasan yang dibuat oleh pemerintah yang terpilih, dan dengan sendirinya pemerintahan tersebut akan menyusun berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) Selanjutnya dari uraian-uraian terdahulu dapat dilihat pula adanya keterkaitan tannas dengan bangnas, wasantara, UUD 1945 , dan Pancasila. Tannas disini sebagai doktrin yaitu : pemikiran terbaik mengenai suatu masalah. Dalam konteks ini Polstranas dalam rangka bangnas, sebagai metode dengan cara terbaik dalam memecahkan

masalah dalam bangnas.Wasantara ialah landasan tannas yang diderivasikan dari UUD 1945 dan Pancasila. KEGIATAN BELAJAR 2

Implementasi Politik dan Pembangunan Nasional

Strategi

Nasional

pada

Bidang-Bidang

Pada umumnya setiap bangsa memiliki cita-cita. Cita-cita itu adalah aspirasi kekal suatu bangsa mengenai kesejahteraan, keamanan, dan pengembangan yang dibentuk oleh nilai cultural dan etik, serta asas yang akan digunakan untuk mencapainya. Cita–cita bangsa Indonesia adalah masyarakat adil makmur aman dan sentosa/ masyarakat “ Gemah Ripah Loh Jinawi ” Tata Tentram Kerta Raharja/ masyarakat Baldatun Toyibatun Warobun Gafur ”. Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 , yaitu sbb : 1. Melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia atau Tanah Air Indonesia (keamanan ) 2. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (kesejahteraan) 3. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial (lingkungan kesejahteraan dan keamanan) Sasaran nasional adalah suatu kondisi nyata yang segera hendak dicapai oleh bangsa dengan melibatkan segenap usaha dan sumber kemampuan yang tersedia pada saat sasaran nasional itu diteapkan. Sasaran nasional tersebut dicapai melalui program kegiatan pembangunan nasional atau ( National Commitment ) A. PENETAPAN POLSTRANAS Polstranas ditetapkan oleh MPR. MPR sebagai pencerminan rakyat Indonesia, pemegang kedaulatan rakyat dan pemegang kekuasaan Negara yang tertinggi. Wujud Polstranas itu ialah GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Untuk melaksanakan GBHN tersebut, MPR juga menugaskan Presiden/ mandataris MPR menyusun dan menetapkan Repelita mengacu kepada pelaksanaan GBHN ersebut dengan memperhatikan sungguh-sungguh saran dari DPR.Untuk mencapai cita-cita Nasional dan tujuan nasional maka harus dilakukan bangnas yang berkelanjutan, dan strateginya dilakukan secara bertahap baik dalam tahapan jangka panjang ( PJPT ), jangka menengah ( Repelita ), dan jangka pendek ( Tahunan ) B. PERKEMBANGAN MATERI GBHN SEBAGAI POLSTRANAS Pola umum pembangunan yang ruang lingkupnya mencangkup berikut ini. 1. Pokok-pokok konsepsi pembangunan nasioanal ( Pola Dasar Pembangunan Nasional). 2. Pokok-pokok konsepsi pembangunan jangka panjang lima tahun ( Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang. 3. Pokok-pokok konsepsi pembangunan 5 tahun ( Pola Umum Pembangunan 5 tahunan. Arah dan dasar-dasar pembangunan yang ditetapkan dalam pola dasar pembangunan akan tetap dipertahankan, sedangkan penyesuaian penyempurnaa dan pembaruan dipusatkan pada materi Pola Umum Pembangunan 5 tahun. Adapun pokok-pokok materi GBHN tahun 1973-1993 sbb. 1. GBHN Tahun 1973 Bab I Pendahuluan berisi pengertian, maksud dan tujuan, landasan, pokok-pokok penyusunan dan penuangan GBHN dan pelaksanaan.

BAB II

Pola dasar bangnas meliputi : tujuan nasional, landasan pembangunan nasional, modal dasar dan faktor dominan, serta Wasantara dan TANNAS. BAB III Pola umum pembangunan jangka panjang ( 25-30 tahun ) mencakup pendahuluan, arah pembangunan jangka panjang, yang antara lain menggariskan sasaran utama pembangunan jangka panjang dan sasaran-sasaran dalam 4 bidang kehidupan, yaitu bidang ekonomi, agama, dan kepercayaan terhadap TYME, sosial budaya bidang politik, dan bidang pertahanan dan keamanan. BAB IV Pola umum pelita kedua pencakup hal-hal sbb. a. Pendahuluan. b. Tujuan. c. Prioritas. d. Arah dan kebijaksanaan pembangunan yang meliputi arah dan kebijaksanaan. 1) Bidang ekonomi 2) Bidang agama dan kepercayaan terhadap TYME, sosial budaya. 3) Bidang politik, aparatur pemerintahan hukum, dan hubungan luar negeri 4) Bidang pertahanan dan keamanan 5) Pelaksanaan pelita kedua BAB V Penutup Sistematika yang terdiri atas 5 bab tetap dipakai pada GBHN : tahun 1978, 1983, 1988, sedangkan pada GBHN 1993 terdapat perubahan mengenai perubahan materinya dilihat, antara lain sebagai berikut. 2. GBHN 1978 Dalam GBHN 1978 ada penambahan yang substansial pada pola dasar bangnas, yaitu sebagai berikut. a. Asas bangnas yang pada GBHN 1973 terdiri dari 5 asas, dalam GBHN 1978 menjadi 7 asas, dengan tambahan asas kesadaran hukum dan asas kepercayaan pada diri sendiri. b. Modal dasar dan faktor dominan dalam pola dasar bangnas, juga mendapat tambahan, yaitu ABRI sebagai kekutan Hankam dan kekuatan sosial termasuk modal dasar pembangunan. Juga kekuatan sosial politik, yaitu Partai Politik dan Golkar. c. Faktor dominan dari bangnas, antara lain terdiri dari factor demografi, ditambah dengan faktor sosial budaya d. Pemasukan konsepsi tannas disamping konsepsi wasantara sebagai salah satu acuan pelaksanaan bangnas Disamping pada pola dasar bangnas juga diadakan penyempurnaan substansial pada arah pembangunan jangka panjang. Penyempurnaan itu antara lain : a. Ditentukan betapa pentingnya upaya untuk terpenuhi kebutuhan pokok rakyat b. Pentingnya pembangunan bidang politik, yang diarahkan peningkatan kesadaran bagi seluruh rakyat sesuai dengan UUD 1945 c. Pentingnya upaya untuk menciptakan suasana kemasyarakatan yang mendukung cita-cita pembangunan serta terwujudnya kreativitas dan otoaktivitas di kalangan rakyat d. Pentingnya koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang harus diberikan kesempatan seluas-luasnya dan ditingkatkan pembinanya 3. GBHN 1983

Pada GBHN 1983 tidak diadakan perubahan atau penambahan pada Pola Dasar Pembangunan Nasional dan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang. Pada GBHN 1983 ini pembaruan dan perubahan dipusatkan pada Pola Umum Pembangunan 5 tahun keempat, sebagai kesinambungan dan kelanjutan dari hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelita ketiga. Dalam hubungan itu, dapat dikemukakan bahwa sebenarnya terdapat perubahan yang substansial pada pola pembangunan jangka panjang dirumuskan dalam Bab Pola Umum Pembangunan Pelita Keempat. Perubahan itu ialah penegasan tekad bangsa Indonesia untuk mempercepat tercapainya sasaran Pembangunan Jangka Panjang, setelah memperhatikan hasil-hasil pembangunan dalam tiga pelita terdahulu. Sasaran Pembangunan Jangka Panjang (pertama ) ialah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang diperkirakan tercapai dalam 5 atau 6 pelita. Ditegaskan bahwa untuk dicapai dalam lima Pelita diusahakan agar dalam Pelita Keempat dapat diciptakan kerangka landasan, sedangkan dalam pelita kelima diusahakan mantapnya landasan itu sehingga dalam Pelita Keenam bangsa Indonesia telah dapat tinggal landas untuk memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat yang kita cita-citakan. 4. GBHN 1988 Dalam GBHN 1988, perubahan dan pembaruan hanya dipusatkan pada Pola Umum Pembangunan Lima Tahun, sedangkan pada Pola Dasar Pembangunan Nasional dan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang tidak terdapat perubahan, tetap pada keadaan rumusan semula. Hal yang paling dikemukakan dalam GBHN 1988 yang amat substansial, yaitu sebagai berikut : Pertama dirumuskan sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kedua dalam GBHN 1988. Ini dianggap penting karena menjelang pelaksanaan Pelita Kelima, sebagai Pelita terakhir dan untuk mengantisipasi tercapainya sasaran pembangunan dari PJP Ke-1. Sasaran PJP II itu dirumuskan di dalam Bagian Pendahuluan dari Bab Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kelima, yang berbunyi sebagai berikut; “ Sasaran utama PJP 25 tahun kedua adalah tercapainya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir batin dalam tata kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang berdasar Pancasila dalam hubungannya antara sesama manusia , manusia dan masyarakat, manusia dan alam lingkungannya, manusia dan TYME. Kedua, pengertian pembangunan sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan yang dilaksanakan sebagai upaya pengamalan dari kelima sila dalam Pancasila sebagai kesatuan yang utuh. C. PROSES PENYIAPAN DAN PENETAPAN GBHN 1993 Dalam menghadapi Sidang Umum MPR yang terdahulu Presiden Soeharto yang terpilih kembali sebagai Presiden masa bakti 1988-1993 oleh Sidang Umum MPR 1988, yang menugasi Sekretariat Jenderal Wanhankamnas (dengan Mahmud Soebarkah sebagai Sekretaris Jenderal) mulai melaksanakan tugas pengumpulan bahan-bahan GBHN secara intensif dengan wawasan jauh ke depan.Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyiapan bahan-bahan untuk GBHN 1993 ini. Pertama, Masa Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama dengan berakhirnya Pelita Kelima pada thn 1994 yang berarti bahwa pemikiran dan konsep GBHN 1993 tak hanya dipusatkan pada Pelita Keenam, tetapi harus menjangkau Pelita-Pelita selanjutnya dalam PJP II. Kedua, PJP kedua ini akan dilaksanakan menjelang dan memasuki awal abad XXI dengan segala perkembangan keadaan dunia yang pesat, khususnya sebagai akibat kemajuan iptek, pascaperang dingin, dan globalisasi, yang seluruhnya perlu diantisipasi dengan sebaikbaiknya. Ketiga, Pembangunan Jangka Panjang Kedua yang akan mulai dilaksanakan pada Pelita Keenam merupakan proses tinggal landas pembangunan dan sekaligus kebangkitan nasional kedua menuju sasaran PJP II yang telah ditetapkan, yaitu tercapainya kualitas manusia dan

kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram yang berdasar Pancasila. Wanhankamnas mengintensifkan usahanya dalam mengumpulkan bahan-bahan melalui pertemuan, diskusi, dan pembahasan dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang fungsi dan profesi . Bahan-bahan yang berhasil dikumpulkan oleh Wanhankamnas dalam beberapa tahun itu jumlahnya cukup besar dilaporkan kepada Presiden. Presiden kali ini menyerahkan bahan-bahan akhir langsung kepada fraksi-fraksi di MPR melaui induk organisasinya masing-masing, yang berarti bahwa Presiden tak lagi menyerahkan sumbangan pikiran berupa rancangan GBHN Kepada MPR, yang dimaksudkan agar kelima fraksi MPR meningkatkan peranan dan partisipasinya dalam menyiapkan konsep GBHN,yang berarti mengembangkan pelaksanaan Demokrasi Pancasila. D. SISTEMATIKA GBHN 1993 Sesuai dengan Ketetapan MPR No.II/MPR/1993, GBHN 19993 disusun dalam sistematika sebagai berikut. Bab I Pendahuluan Bab II Pembangunan Nasional Bab III Pembangunan Jangka Panjang Bab IV Pembangunan Lima Tahun Keenam Bab V Pelaksanaan Bab VI Penutup Apabila kita perhatikan lebih lanjut dari sistematik GBHN 1993, tampak perbedaan dari GBHN 1993 jika dibandingkan dengan GBHN sebelumnya, yaitu antara lain : 1. Pada bab ini tercantum subbab baru, yakni makna dan hakikat bangnas. 2. Pada bab ini juga ditambah dengan subbab “ Kaidah Penuntun ” subbab baru ini berisi penegasan bahwa dalam pelaksanaan bangnas harus mengacu kepada dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam kaidah penuntun ini. 3. Penerapan Polstranas dalam bidang Bangnas. Wujud Polstranas adalah GBHN. GBHN menetapkan arah dan kebijaksanaan bangnas yang masih bersifat umum.Bangnas yang diamanatkan adalah bangnas dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasional, yang diperlukan upaya pembangunan yang berkelanjutan. E. PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA 1. Umum Dalam subbab Umum pada Bab III GBHN 1993 telah dinyatakan berbagai keberhasilan PJP I dan peluang serta tantangan yang masih harus dihadapi dalam PJP II, yang dituangkan dalam 13 butir rumusan yang meliputi seluruh bidang pembangunan. Secara umum, dinyatakan bahwa PJP I telah menghasilkan kemajuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan telah meletakkan landasan yang cukup kuat bagi bangsa Indonesia untuk memasuki PJP II sebagai awal bagi Kebangkitan Nasional kedua dan proses tinggal landas 2. Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Dalam GBHN 1993 dinyatakan bahwa tujuan PJP II adalah mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin sebagai landasan bagi babak pembangunan berikutnya menuju masyarakt adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

3. Sasaran Umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua Dalam GBHN 1993 dinyatakan bahwa sasaran umum PJP II adalah terciptanya kualitas manusia dari kualitas masyarakat Indonesia yang maju

dan mandiri dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang bedasarkan Pancasila. 4. Titik Berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua Dalam GBHN 1993 telah ditetapkan bahwa titik berat PJP II diletakkan pada bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengn kualitas sumbr daya manusia dan didorong secra saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Bangnas. 5. Sasaran Bidang Pembangunan Jangka Panjang Kedua Dalam GBHN 1993 telah dinyatakan bahwa upaya pencapaian sasaran umum PJP II diselenggarakan melalui 7 bidang pembangunan, yaitu : a. Sasaran bidang ekonomi b. Sasaran bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan c. Sasaran bidang agama dan kepercayaan terhadap TYME d. Sasaran bidang ilmu pengetahuan dan teknologi e. Sasaran bidang hokum f. Sasaran bidang politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi, dan media massa g. Sasaran bidang pertahanan keamanan 6. Arah Pembangunan Jangka Panjang Kedua Dalam GBHN 1993 tujuan PJP II dijabarkan lebih lanjut dalam arah PJP II, yang meliputi seluruh bidang pembangunan. Secara umum PJP II diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia agar makin maju, mandiri dan memelihara rasa cinta tanah air yang melandasi kesadaran kebangsaan, semangat pengabdian,dan tekad untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik demi terwujudnya tujuan nasional, dengan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan.

KEGIATAN BELAJAR 1

PENGERTIAN dan LANDASAN POLITIK dan STRATEGI NASIONAL ( POLSTRANAS ) PENGERTIAN POLSTRANAS 6. Politik Nasional Definisi ilmu politik bermacam-macam ( Dasar-dasar ilmu politik, Prof. Dr. Meriam Budiardjo ). Dari bermacam-macam definisi tersebut, dalam modul ini membatasi pengertiannya pad a dua konsep politk, yaitu politik sebagai kepentingan umum ( politics ) dan politik dalam arti kebijaksanaan ( policy ). f. Politik sebagai kepentingan umum Politik dalam bahasa inggris disebut politisc merupakan suatu rangkaian asas ( prinsip ), keadaan dan jalan, cara, serta alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki, disertai dengan jalan, cara, dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Politik dalam pengertian ini adalah medan/arena tempat keseluruhan individu atau kelompok individu bergerak dan masing-masing mempunyai kepentingan atau idenya sendiri. g. Politik dalam arti kebijaksanaan Politik dalam arti kebijaksanaan ( policy ) ialah penggunaan pertimbanganpertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, keinginan atau keadaan yang kita kehendaki. Kebijaksanaan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. 7. Pengertian Politik Nasional Politik Nasional merupakan jalan dan cara serta alat yang dipergunakan dalam pencapaiannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengertian politik nasional ialah : asas, haluan, kebijaksanaan, dan usaha negara tentang pembinaan ( perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian ), serta penggunaan secara totalitas dari potensi nasional baik yang potensial maupun yang efektif untuk mencapai tujuan nasional melalui bangnas. Di dalam perumusannya ( strategi ), Politik Nasional dibagi dalam tahap-tahap utama, yaitu jangka panjang, jangka menengah, jangka panjang. Politik Nasional, antara lain berikut ini. e. Politik dalam negeri yang diarahkan kepada mengangkat, memelihara harkat, derajat dan potensirakyat Indonesia yang pernah mengalami kehinaan dan kemelaratan akibat penjajahan, menuju sifat-sifat bangsa yang f. Politik luar negeri yang bersifat bebas aktif , antiimperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat serta diarahkan kepada pembentukan solidaritas antarbangsa terutama bangsa-bangsa Asia-Afrika dan negara-negara non aligned/ nonblok. g. Politik ekonomi yang bersifat swasembada dan swadaya tanpa mengisolasi diri. h. Politik pertahanan keamanan yang keluar bersifat defensive aktif dan diarahkan kepada pengamanandan perlindungan bangsa dan negara serta usaha-usaha nasional. 8. Faktor –faktor yang Mempengaruhi Politik Nasional, yaitu diantaranya : h. Ideologi dan politik

Potensi ideologi dan politik dihimpun dalam pengertian kesatuan dan persatuan nasional yang menggambarkan kepribadian bangsa yang berdaulat serta berkesanggupan menolong bangsa-bangsa yang masih dijajah guna mencapai kemerdekaannya. i. Ekonomi Kesuburan , kekayaan alam maupun tenaga kerja yang terdapat di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar sekali, bukan hanya untuk mencukupi keperluan sendiri, tetapi juga dunia/negara lainnya. Secara fisik Indonesia menduduki posisi silang antara Benua Asia dan Benua Australia yang juga merupakan titik temu dari berbagai bentuk interaksi kehidupan sosial internasional. Kondisi yang demikian itu memiliki daya tarik yang kuat bagi negara-negara maju/industri untuk mendapatkan bahan mentah, sebagai pasar bagi industri serta tempat investasi modal. j. Sosial budaya Bangsa Indonesia harus selalu bisa menjaga warisan sosial budaya bangsa ini dengan tetap berpegang teguh pada Bhinneka Tunggal Ika, harus memiliki sikap yang selektif dalam memilah mana yang patut ditiru maupun yang tak patut ditiru dari pengaruh budaya bangsa luar. k. Pertahanan keamanan ABRI tumbuh menjadi kekuatan militer yang modern dan merupakan inti sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta yang takkan pernah bisa dipisahkan dengan rakyat.

MODUL 6 KEGIATAN BELAJAR 1 Pengertian Demokrasi Kata demokrasi ini sangat populer,apabila ditelusuri lebih jauh maka anda temukan budaya demokrasi itu hidup dan berkembang sejak zaman Yunani Kuno (abad ke-6 SM). Demokrasi juga dikaitkan dengan “teori kedaulatan rakyat” yaitu kekuasaan tertinggi dari suatu negara bersumber atau berasal dari rakyat, para pemimpin negara pun dipilih atas kehendak rakyat. Suatu negara yang pemerintahannya berdasarkan kedaulatan rakyat ini dinamakan negara demokrasi. Tokoh-tokoh teori kedaulatan rakyat ini, antara lain John Locke, JJ Rousseu, Imanuel Kant. Demokrasi berasal dari kata demosyang berarti rakyat dan cratosyang berarti berkuasa. Hal ini berarti ungkapan kata demokrasi tersebut, yakni “rakyat yang berkuasa”, yang oleh Meriam Boediardjo disebut sebagai government ruled by the people(Boediardjo, 1997;50) atau dalam ungkapan umum yang populer yaitu government of the people, by the people and for the peopleatau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pertama, Pemerintahan dari Rakyat (government of the people) mengandung pengertian berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui (legimate government)dan pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (unlegimate government) oleh rakyat. Legimate bagi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legimate tersebut pemerintah dapat menjalankan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat. Kedua, Pemerintahan oleh Rakyat (government by the people), berarti pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas nama atau dorongan diri sendiri. Selain itu juga mengandung pengertian bahwa didalam menjalankan tugasnya pemerintahan tersebut diawasi oleh rakyat (sosial control). Ketiga, Pemerintah untuk rakyat (Government for the people) mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat(umum) harus didahulukan dari pada kepentingan pribadi atau golongan. Berbagai konsep dan pengertian demokrasi yang telah dikemukakan oleh para ahli (Montesquieu, John Lock, Lemaire, Van Vollen Hoven), namun dari pengertian itu dapat diambil kesimpulan bahwa demokrasi itu semua menunjukkan adanya peran serta atau partisipasi rakyat dalam lapangan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui lembaga perwakilan). Namun, dewasa ini penerapan demokrasi tidak terbatas pada bidang pemerintahan, tetapi juga mencakup bidang kehidupan lainnya seperti ekonomi, sosial dan budaya, hukum. Pemberian wewenang kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dapat dipandang dari dua kutub ekstrim yang berlawanan, yaitu ada negara

yang memberikan kelonggaran sebebas bebasnya dan ada negara yang sangat ketat mengontrol partisipasi rakyat. Penafsiran demokrasi tersebut dapat kita pandang dari sudut individu dan masyarakat sebagai landasan demokrasi. Itulah inti demokrasi yang praktiknya sudah sejak zaman Yunani Kuno (abad ke-6 SM), yaitu ketika Kleistenies mereformasi sistem pemerintahan. Pertama, dari sudut pandang individu kita mengenal demokrasi liberal. Liberal berasal dari kata liber yang berarti bebas (free), liberalisme politik adalah melindungi otonomi dan hakhak individu. Hak-hak individu secara khusus lebih diutamakan daripada hak-hak atau kepentingan komunitas atau masyarakat. Kedua, dari sudut pandang masyarakat kita mengenal demokrasi non-liberal. Kepentingan masyarakat lebih didahulukan daripada kepentingan individu.. Jika dikaji dari sejarahnya sejak dahulu aktualisasi demokrasi murni merupakan metode (cara), alat dan proses (bukan tujuan) untuk menciptakan perdamaian kesejahteraan. Prinsip demokrasi yang paling pokok adalah liberte (kebebasan), egalite atau egalitarianisme (kesetaraan) dan fraternite (kebersamaan).Prinsip kebebasan (liberte)meniscayakan kebebasan beragama, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (termasuk pers), prinsip egalitarianisme meniscayakan equality before the law(persamaan derajat dan hak di depan hukum) dan prinsip persamaan yang menjadi penyeimbang prinsip kebersamaan yakni menghormati hak asasi manusia (HAM), artinya dalam kebersamaan orang bebas melakukan apapun yang diinginkan sepanjang tidak mengganggu kebebasan dan hak-hak orang lain. Banyak ragam aliran pikiran dalam “demokrasi”, namun dapat kita kelompokkan secara sederhana menjadi dua aliran yang paling penting yaitu aliran demokrasi konstitusional dan kelompok aliran yang menamakan dirinya komunisme. Perbedaan fundamental kedua aliran tersebut adalah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan suatu pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dalam ruang lingkup negara hukum (rechtsstaat),tunduk pada aturan hukum (rule of law). Demokrasi yang mendasarkan diri pada komunisme (Ploretariat) mencita-citakan suatu pemerintahan yang tidak demokratis dan cenderung bersifat totaliter. Kedua kelompok aliran demokrasi tersebut berkembang di Asia sesudah perang dunia II, India, Indonesia, Filipina, Singapura, Korea Selatan termasuk negara yang mempraktikkan dan mendukung aliran demokrasi konstitusional, sedangkan Vietnam, RRC, Korea Utara, mempraktikkan dan mendukung aliran demokrasi komunisme. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan berlaku sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Demokrasi konstitusional ini berkembang di Eropa Barat pada abad ke-15 dan ke-16 dan mencapai puncaknya pada abad ke-19 ditandai dengan beberapa asas, diantaranya berikut ini, 1. Kebebasan manusia atas segala bentuk kekerasan penindasan dan kekuasaan yang sewenang-wenang.

2. Jaminan terhadap hak asasi manusia dengan membatasi kekuasaan negara melalui konstitusi. 3. Pembagian kekuasaan sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil.

KEGIATAN BELAJAR 2 Perkembangan Demokrasi dari abad XIX ke Abad XX Pada awalnya di era Yunani Kuno abad ke 6-3 SM dilaksanakan demokrasi dengan sistem demokrasi langsung yaiu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan – keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga Negara berdasarkan prosedur mayoritas. Namu demokrasi ini hanya efektif dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas, jumlahnya sedikit, dan bahkan tidsk semus warga Negara mempunyai hak untuk ikut menentukan keputusan-keputusan politik. Pada pertengahan abad 600-1400, masyarakat bercirikan struktur feudal dan dualism kekuasaan. Akibatnya, dalam praktik kenegaraan sering terjadi pertikaian antara kedua pusat kekuasaan tersebut yang menyebabkan sering terjadinya penindasan terhadap hak asasi individu. Namun di zaman Renaissance timbul pemikiran pemahaman (reformasi) dalam agama Kristen yang berupaya membersihkan agama. Sebagai akibatnya muncul gagasan mengenai perlu adanya kebebasna beragama dan adanya pemisahan yang tegas antara soal agama dan soal kenegaraaan. Namun raja sebagai kepala Negara menalankan kekuasaannya secara absolutisme. Pendobrakan kedudukan raaaa absolute tersebut diletakkan pada suatu teori Rasionalitas yang dikenal dengan teori kontrak social. Konsep ini mengacu pada hokum alam atau hokum Tuhan (Universal Law) yang mengandung prinsip-prinsip keadilan. Berdasarkan kontrak social ini, raja diberikan hak oleh rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan, akan tetapi rakyat hanya taat dan patuh kepada raa sejauh raja mampu menjamin hak-hak alamnya. Tokoh yang terkenal dalam kontek ini adalah john Locke dari Inggris (1632- 1704) yang melontarkan gagasan life, liberty, and property dan (1689-1755) dari Prancis dengan gagasan Trias Politicanya (Legislatif, Eksekutif, dan yudikatif). Demokrasi memiliki wujud konkret yaitu sebagai program dan system politik. Agar berjalan lebih efektif, muncullah gagasan baru untuk menjamin hak-hak politik rakyat atau dikenal gagasan ini dikenal sebagai Negara konstitusional (Contitutional State) atau dalam pembukaan UUD 1945 disebut sebagai Rechtsstaat (Negara Hukum). Ada beberapa pemikiran yang mendasari gagasan untuk membatasi dominasi pemerintah terhadap rakyat dalam konstitusi yaitu adanya hak-hak politik dan Konstitusi sebagai penjamin dalam Negara hokum. Menurut Stahl ada 4 unsur Negara hukum dalam arti klasik,yaitu: 1. 2. 3. 4.

Hak-hak manusia; Pemisahan kekuasaan untuk menamin hak itu; Pemerintah berdasarkan peraturan atau undang-undang; dan Peradilan administrasi.

Menurut A. V Dicey unsur-unsur dari rule of law (istilah continental untuk rechtsstaat) mencangkup berikut ini: 1. a. Supremasi hukum b. Tidak ada kekuasaan sewenang-wenang (dihukum jika melanggar hukum) 2. Kedudukan yang sama di depan hukum; 3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan peradilan. Perumusan tersebut lebih menekankan pada bidang hukum karena pada abad ke-19 dominannya pengaruh terhadap hak-hak individu dimana Negara dan pemerintahan tidak banyak turut campur urusan warganya. Paham ini kita kenal sebagai Liberalisme. Negara akan campur tangan kalau terjadi pelanggaran ketertiban, konflik, konsep laisses faire laisses aller memang memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri, tetapi juga akan berpeluang menuju penindasan atas sesamanya. Dalam abad ke 20, peranan pemerintah diperluas yaitu berperan aktif megatur kehidupan ekonomi dan social, dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan syarat-syarat dasar untuk terselanggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah payung rule of law. Syarat-syarat tersebut yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.

Perlindungan konstitusional Badan kehakiman yang bebas tidak memihak Pemilihan umum ysng bebas Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi Pendidikan kewarganegaraan.

Perumusan yang paling umum mengenai system politik yang demokratis ini adalah suatu bentuk pemerintahan yang hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga Negara melalui wakil-wakilnya yang dipilih melalui pemilihan yang bertanggung jawab kepada mereka.Mayo mengangkat beberapa nilai yang mendasari system politik, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan melembaga; Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara periodic dan teratur; Membatasi penggunaan kekerasan sampai minimum; Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai; Menerima dengan wajar adanya keragaman; Menjamin tegaknya keadilan.

Untuk menjamin tegaknya nilai-nilai tersebut, diperlukan struktur lembaga, antara lain berikut: 1. Pemerintahan yang bertanggung jawab 2. DPR yang representative, dipilih melalui pemilu 3. Parpol dapat melakukan hubungan yang teratur antara masyarakat dan pemerintahan

4. Sistem peradilan yang tidak memihak untuk menjamin hak asasi rakyat. Secara singkat dapat disimpulkan bagaimana perkembangan demokrasi dari abad XIX ke abad XX. Perkembangan demokrasi pada abad XIX lebih menekankan pada bidang hokum karena dominan hak-hak individu. Negara dan pemerintah tidak banyak turut campur dalam urusan warganya. Wajah baru demokrasi abad XX berangkat dari pengalaman abad XIX tersebut. Egara dan pemerintah berperan luas . Penjaga malam tidak hanya bertugas secara pasif tetapi berperan aktif dalam mengatur kehidupan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat.

KEGIATAN BELAJAR 3 Praktik Demokrasi di Indonesia Sejak diproklamasikan kemerdekaan RI dan disahkan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) secara formal Indonesia menganut demokrasi konstitusional. Namun, sejak Proklamasi kemerdekaan sampai sekarang telah terjadi perubahan dalam konstitusi Negara, yaitu sebagai berikut. 1. 2. 3. 4.

Periode 1945-1949 menggunakan UUD 1945. Periode 1949-1950 menggunakan UUD Republik Indonesia Serikat (RIS). Periode 1950-1959 menggunakan UUD Sementara (UUDS). 1959-sekarang menggunakan UUD 1945.

Sistem Pemerintahan adalah presidentil, namun dalam praktik system parlementer, sampai digunakan UUD RIS dan UUDS bentuk pemerintahan menggunakan system parlementer. Jadi, system pemerintahan presidentil murni baru dapat dilakukan setelah Dekrit Presiden 1959 (kembali ke UUD 1945). Maka untuk melihat perkembangan demokrasi di Indonesia secara sederhana, kita dapat membagi menjadi tiga periode, yaitu sebagai berikut. 1. Masa demokrasi parlementer yang berlangsung dari tahun 1945-1959. 2. Masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai dengan 1965. 3. Masa demokrasi pancasila dari tahun 1945 sampai sekarang. Pemilu sebagai toggak demokrasi berhasil dilaksanakan pada tahun 1955. Hasil pemilu pertama tidak membawa stabilitas yang diharapkan, konflik pusat dan daerah terjadi, koalisi partai dalam membentuk pemerintahan rapuh sebagaimana terjadi sebelum pemilu. pada masa demokrasi terpimpin ciri yang sangat menonjol adalah kuatnya peranan presiden sebagai pusat kekusaan, melemahnya peranan partai politik dan meningkatnya peranan militer. Presiden Soekarno sebagai pusat kekuasaan juga membuat PKI sebagai basis massa pendukungnya di satu sisi, dan di sisi lain meningkatkan peranan militer sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan yang bertujuan untuk mengimbangi kekuatan PKI yang semakin besar pada tahun enam puluhan. Dalam UUD 1945 meskipun kedudukan Presiden sangat kuat, namun ia tidak dapat membubarkan DPR. Akhirnya, masa atau periode ini diakhiri

dengan pembrontakan PKI melalui gerakan tiga puluh September 1965 ( G 30 S/PKI ) dan masa periode ini dikenal sebagai ‘’ Orde Lama’’. Periode selajutnya, tahun 1965 sampai dengan lengsernya Soeharto sebagai Presiden selama 32 tahun kita namakan ‘’Orde Baru’’. Orde ini ditandai dengan tekad dan semangat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Meskipun demikian tidaklah berarti pelaksanaan semuanya itu sesuai dengan landasan hukum yang dibuat. Namun secara jujur pada periode ini kita mencatat banyak kemajuan yang menggembirakan seperti kebebasan pers yang diperlonggar kecuali dalam masalah-masalah yang peka atau rawan terhadap stabilitas nasional seperti SARA (suku, agama, Ras,dan antargolongan) pemerintah sangat ketat dalam mengontrolnya. Ciri yang sangat menonjol adalah pemusatan kekuasaan pada presiden,lembaga legeslatif seolah-olah subordinasi lembaga eksekutif, dan besarnya peranan militer dalam kehidupan politik dan merambah ke segala bidang yang dibantu oleh kelompok teknorat dan birokrat. Perwujudan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen ditandai dengan pencabutan Tap MPRS No. 3 Tahun 1963 tentang Presiden seumur hidup, TAP MPRS No. XIX/1966 mengenai peninjauan kembali produk-produk legeslatif yang telah diundang pada zaman demokrasi terpimpin, kebebasan badan-badan peradilan (UU No. 14 Tahun 1970) pengembalian hak control kepada DPR, pemisahan keanggotaan DPR dengan eksekutif. Dalam pelaksanaan pemilu meskipun masih dirasakan kekurangan-kekurangan, namun kalau dilihat dari proses perkembangan tampak adanya kemajuan. Hal yang perlu dicatat di masa orde baru ini adalah adanya upaya pengembangan demokrasi yang dinamakan ‘’Demokrasi Pancasila’’ yaitu demokrasi yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Dalam Demokrasi Pancasila ada dua nilai dasar yang dikembangkan sebagai budaya politik, yaitu tidak dikenalnya istilah oposisi dan nilai musyawarah untuk mencapai mufakat. Budaya politik oposisi sebagai wujud budaya barat tidak dikenal atau sekurang-kurangnya belum dapat diaplikasikan dalam masyarakat Indonesia. Selepas masa ‘’orde baru’’, dikenal era ‘’Reformasi’’ yang idealnya memberikan koreksi terhadap pelaksanaan demokrasi di masa ‘’orde baru’’ dan begitu peralihan rezim tampak masyarakat ‘’lepas kendali’’ dalam melaksanakan demokrasi di era reformasi. Atas nama demokrasi kita melanggar kesantunan dan kepatutan yang diwariskan nenek moyang kita. Demokrasi memerlukan prakondisi dan prakondisi yang utama adalah ‘’kecerdasan’’ dan ‘’rasionalitas’’ masyarakat yang berdemokrasi. Prakondisi yang utama lainnya adalah demokrasi dapat berkembang dengan pesat pada masyarakat yang cukup memadai secara ekonomi (golongan menengah ke atas). Demokrasi tidak akan berkembang dalam masyarakat yang masih miskin dan tidak terdidik. Pada masyarakat miskin paling cepat berkembang ideologi-ideologi radikal seperti komunisme. Demokrasi memang bukan obat mujarab untuk menyembuhkan bangsa ini dari ‘’penyakit’’ tetapi ia adalah salah satu cara yang mungkin akan lebih efektif kalau diadaptasikan dengan kultur bangsa kita bukan bangsa Amerika, bangsa Inggris. Lepas dari itu semua di era reformasi ini banyak terjadi perbaikan dalam kehidupan berdemokrasi. MPR sejak 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002 telah mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali. Amandemen pertama pada tanggal 19 Oktober 1997, kedua pada tanggal 18

Agustus 2000, ketiga pada tanggal 10 November 2001 dan keempat pada tanggal 10 Agustus 2002. MPR berubah muka merupakan gabungan antara DPR dan DPD yang dipilih oleh rakyat. Wewenangnya pun berubah, kalau dahulu wewenangnya memilih dan melantik presiden, sekarang hanya melantik karena presidennya langsung dipilih oleh rakyat. Masalah yang mendasar adalah konsistensi dalam menegakkan hokum masih belum ajeg karena berbagai kepentingan sesaat. Berbeda dengan masa Orde Baru yang jumlah parpol dibatasi, di era reformasi ini jumlah parpol tidak dibatasi namun diberikan persyaratan yang ketat. Selain itu juga partai politik belum sepenuhnya mampu melakukan fungsinya dengan baik, antara lain sebagai akibat langsung dari konflik internal yang tak kunjung berhenti di dalam partai itu sendiri dan kedewasaan dalam para pemimpin dalam berpolitik (menghormati yang menang dan menghargai yang kalah).

KEGIATAN BELAJAR 4 Prakondisi yang Perlu diciptakan dalam Pelaksanaan Demokrasi Melihat perjalanan demokrasi Indonesia sejak tahun 1945 sampai sekarang tampak berjalan tersendat-sendat. Hal ini banyak dipengaruhi oleh budaya kita yang bersifat feodal dan birokratis sebagai suatu karakter masyarakat tradisioanal sehingga peluang demokrasi untuk berkembang pada masyarakat tradisional kecil. Demokrasi akan cepat berkembang pada masyarakat kapitalis yang bersumber dari liberalisme. Liberalisme menurut Rawls ditopang oleh prinsip “egalitarianism”, yaitu (1) adanya jaminan nilai kebebasan politik yang adil, (2) persamaan kesempatan, (3) prinsip perbedaan. Melihat prinsip ini bukan berarti di Indonesia demokrasi tidak akan bisa berkembang, tetapi tetap akan berkembang walaupun proses perjalanannya tidak cepat ( Anda dapat melihat berkembang perjalanan demokrasi sejak proklamasi kemerdekaan, Demokrasi terpimpin, Demokrasi Pancasila, dan Demokrasi di Era Reformasi setelah jatuhnya Orde Baru). Dilihat dari aspek kekuasaan, yaitu pemusatan kekuasaan pemerintahan kepada satu tangan juga akan menghambat perjalanan demokrasi tersebut. Membangun demokrasi bukanlah hal yang gampang seperti kita membalikkan telapak tangan, tetapi dalam tatanan Negara dan pemerintah harus ada faktor-faktor pendukung untuk dapat berkembang dengan wajar. Faktor-faktor pendukung tersebut; menurut M Rusli Karim (1998), di antaranya (1) keterbukaan sistem politik, (2) budaya politik yang partisipatif dan egalitarian, (3) kepemimpinan politik yang berpihak kepada kepada rakyat, (4) rakyat yang terdidik, cerdas dan kepribadian, (5) adanya partai politik yang tumbuh dari bawah, (6) penghargaan dan penghormatan terhadap formalisme dan hukum, (7) masyarakat madani yang tanggap dan bertanggung jawab, (8) dukungan dari pihak luar atau asing dan pemihakan terhadap golongan mayoritas. Dalam budaya politik bangsa Indonesia hubungan antar sesama anggota masyarakat dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Cara pandang ini melihat masyarakat Indonesia sebagai suatu keluarga besar dan menerapkan nilai-nilai “keluarga” dalam setiap masalah

harus dipecahkan secara bersama-sama melalui rembuk, berunding atau musyawarah. Namun, apabila tidak dapat dicapai mufakat barulah diperkenankan untuk melakukan pemungutan suara. Ada baiknya kita mengkaji pepatah dari negeri minang “bule’ air di pambuluh, bule’ kato dimufakat”. Jadi, kalau diangkat maknanya, yaitu keputusan yang paling baik adalah keputusan yang desepakati bersama melalui musyawarah. Demokrasi mempunyai nila-nilai fundamental yang sangat erat hubungannya dengan marabat kemanusiaan dan nilai-nilai hidup yang dimiliki oleh setiap orang. Nilai-nilai tersebut, yakni berikut ini. 1. Hak-hak yang kita klasifikasikan sebagai hak dasar (Basic Rights) yang harus dilindungi oleh pemerintah yang demokratis seperti; hak hidup mendapatkan kebebasan dan hak memiliki. Hak-hak dasar ini dapat diperluas menjadi hak sosial ekonomi, misalnya hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, perlindungan kesehatan, pendidikan. 2. Kebebasan berekspresi berkesadaran (freedom of conscienie and expression) yang kaitannya dengan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak untuk mengembangkan diri. 3. Privasi masyarakat sipil (Pripacy and civil society) yaitu adanya perlindungan atas hak pribadi dan sosial, yang meliputi keluarga, pribadi, agama, organisasi, dan kegiatan-kegiatan sejenis lainnya. 4. Keadilan (justice), yang meliputi: a. Pemerataan keadilan (distributive justice); b. Kebenaran keadilan (corrective justice) atau kita kenal seabagai keputusan hukum yang adil dan tepat sasaran; c. Mekanisme keadilan (procedural justice) atau keputusan hukum yang adil melalui lembaga hukum. 5. Persamaan (equality) mencakup: a. Persamaan dalam partisipasi politik, yaitu kesamaan hak setiap warga Negara untuk dipilih dan memilih; b. Persamaan dihadapan hukum dengan kata lainnya tidak ada diskriminasi hukum yang didasari oleh perbedaan ras/etnis agama afiliasi politik, gender, c. Persamaan ekonomi atau semua warga Negara memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Menurut Nurcholis Madjid sekurang-kurangnya ada tujuh norma demokrasi yang didasarkan pada pengalaman baik secara teoretis dan praktis di Negara-negara demokratis. Ketujuh norma tersebut adalah sebagai berikut. 1. 2. 3. 4.

Pentingnya kesadaran akan pluralism. Musyawarah. Pertimbangan moral. Permufakatan yang jujur dan sehat.

5. Pemenuhan segi-segi ekonomi. 6. Kerja sama antarwarga masyarakat dan sikap mempercayai itikad baik masingmasing. 7. Pandangan hidup demokratis harus menyatu dengan sistem pendidikan. Di samping mempunyai nila-nilai dalam melaksanakan demokrasi disertai prinsipprinsip dasar yaitu kebebasan, persamaan dari pluralisme. Persamaan memberikan penegasan bahwa rakyat maupun pejabat mempunyai kesamaan dan kesempatan dan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan. Kebebasan menegaskan bahwa setiap individu warga Negara memiliki kebebasan menyampaikan pendapat dan membentuk perserikatan, sedangkan pluralisme menegaskan dan pengakuan akan keragaman budaya, bahasa, etnis, agama pemikiran merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakkan. (Condito sine quo non). Menurut Innu Kencana prinsip-prinsip demokrasi tersebut adalah: 1. Adanya pembagian kekuasaan (Sharing power); 2. Adanya pemilihan umum yang bebas (General election); 3. Adanya manajemen pemerintahan yang terbuka; 4. Adanya kebebasan individu; 5. Peradilan yang bebas; 6. Pengakuan hak mioritas; 7. Pemerintahan yang berdasarkan hukum; 8. Pers yang bebas; 9. Multipartai; 10. Musyawarah; 11. Persetujuan parlemer; 12. Pemerintah yang konstitusional; 13. Pengawasan terhadap administrasi public; 14. Perlindungan hak asasi manusia; 15. Pemerintahan yang bersih (Clean and Good government); 16. Persaingan keahlian (Profesionalitas); 17. Pendukung sistem demokrasi seperti UU, peraturan pemerintah. Demokrasi bukan sekedar teori dalam pemerintahan. Ia juga merupakan teori tentang manusia dan masyarakat manusia. Ia merupakan pandangan hidup yang secara esensial terkandung dalam dasar-dasar moral. Ada beberapa prinsip dalam demokrasi yang menjadi landasan moralitas dalam pemerintahan, yaitu sebagai berikut. 1. Demokrasi berlandaskan pada keyakina nilai dan martabat manusia (worth ang dignity of man). Kebenaran mempunyai landasan kebaikan, dan kebaikan adalah sesuatu yang bernilai bagi manusia. Oleh karena manusia sebagai pribadi punya keyakinan diri, intelegensi, diskriminasi etis, apresiasi estetika dan karakteristik lainnya maka ia merupakan tujuan dari nilai. Manusia memiliki suatu kadar transendental karena ia hidup di mana alam dan jiwa bisa menyatu.

2. Demokrasi mengandung prinsip adanya kebebasan manusia karena sifat dan nilai manusia. Manusia bebas berpikir mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Sekalipun kebebasan merupakan titik fokus dari demokrasi itu, namun tidak bersifat absolut. Ia mempunya batas, yaitu tanpa mengganggu kepentingan orang lain. Oleh karena itu, harus ada kontrol. Kebebasan tanpa kendali dapat menimbulkan ekses konflik dalam masyarakat. 3. Dalam demokrasi disyaratkan adanya aturan hukum (rule of law). Manusia mempunyai kebebasan dan dapat menjalankan kebebasan itu, apabila kebebasan itu tanpa mengganggu kepentingan orang lain. Demokrasi berada di antara anarkhis dan tirani. Tujuannya adalah keadilan, pemberian yang sepadan kepada setiap orang sesuai dengan hak-haknya. Sekalipun keadilan itu relatife, manakala ia dituangkan dalam aturan hukum yang digariskan secara jelas, masuk akal, dan manusiawi niscaya masyarakat akan mendukung hukum tersebut, hukum yang bersifat semena-mena. Demokrasi didasarkan pada keadilan. Dalam demokrasi dijamin adanya kontrol, hal ini untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan wewenang pentingnya kontrol masyarakat (Rakyat) atas berbagai kebijakan agar tidak terjadi pengalahgunaan dan penyelewengan yang dapat merugikan. 4. Demokrasi harus menuju kepada perbaikan dan kemajuan. Hal ini berkaitan dengan konsep kesejahteraan umum yang secara eksplisit dinyatakan dalam konstitusi Negara. Demokrasi mengandaikan bahwa melalui sarana-sarana yang ada keadaan akan menjadi lebih baik dan masyarakat memikul tanggung jawab untuk mencapai tujuan itu. Inilah prinsip perbaikan atau kemajuan. Demokrasi melangkah dari apa yang ada menuju apa yang seharusnya. Ketika suatu perbaikan dan peningkatan tercapai, ada kepastian bahwa hasil itu untuk semua. 5. Dalam demokrasi dituntut adanya konsep persamaan (equality). Prinsip persamaan menjebol benteng kelas, agama, ras, dan etnik, keyakinan akan persamaan muncul dari kenyataan bahwa meskipun memiliki perbedaan, namun mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Berdasarkan nila-nilai, norma dan prinsip-prinsip yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa demokrasi merupakan bentuk ideal dan alternatife terbaik dalam pelaksanaan pemerintahan. Namun demikian, demokrasi mendapat serangan dari penentangnya dengan argumentasi bahwa bilaman demokrasi sebagai pilihan maka pemerintahan akan dikendalikan oleh orang-orang yang tanggung, kelas menengah, tidak paham kebijakan Negara, emosional dan mudah terkecoh, yaitu orang yang tidak efisien dan lamban dalam bertindak, memberikan peluang untuk korupsi, manipulasi karena adanya kepentingan-kepentingan khusus politisi-politisi yang masuk dalam lingkaran dalam. Sebaliknya para pembela demokrasi melakukan pembelaan dengan argumentasinya, seperti berikut ini. 1. Pemerintahan demokrasi sekurang-kurangnya tidak akan mengorbankan kesejahteraan mayoritas. 2. Penegakan hukum lebih bermanfaat bagi segenap rakyat. 3. Kalaupun ada kepentingan yang belum tercakup, pengungkapannya lebih mudah.

4. Walaupun manusia tidak sama tetapi mereka mempunyai kepentingan yang sama dalam hal keadilan dan kesejahteraan oleh karena itu mereka harus memiliki hakhak yang sama untuk bersuara dalam pemerintahan. 5. Demokrasi mengajarkan kepada setiap orang agar terlibat dalam pemerintahan sesuai dengan kapasitasnya. 6. Dalam suatu sistem yang demokrasi warga Negara mempunyai hak untuk menentukan peraturan yang mengontrol tindakan mereka. 7. Demokrasi melatih bertanggung jawab. Ia muncul dari teori-teori tentang watak manusia dan pemerintahan. 8. Demokrasi merupakan kondisi politis yang dibutuhkan bagi pengembangan pribadi yang sempurna, sedangkan bentuk pemerintahan otokratis cenderung melumpuhkan kebebasan, pertanggung jawaban dan watak manusia. 9. Diakui demokrasi mempunyai kelemahan, namun pengalaman menunjukkan bahwa dalam jangka panjang kelemahan tersebut tidak berbahaya jika dibandingkan dengan kelemahan yang terdapat pada bentuk pemerintahan yang otokratis. Tegaknya demokrasi sebagai suatu sistem, dalam kehidupan kita berbangsa bernegara dan bermasyarakat tergantung pada kuatnya internalisasi nilai-nilai, norma, prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri dalam masyarakat selain itu, harus ditopang oleh kokohnya unsur-unsur pendukung demokrasi itu sendiri. Unsur-unsur pendukung demokrasi itu adalah sebagai berikut. 1. 2. 3. 4.

Negara Hukum. Infrastruktur. Pers yang bebas. Masyarakat Madani.

NEGARA HUKUM (RECHTSSTAAT) DAN RULE OF LAW Dalam UUD RI Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia tidak dibangun di atas dasar kekuasaan belaka tetapi juga di atas hukum. Ini berarti Negara Indonesia adalah Negara hukum, di mana semua warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum tersebut. Hal ini juga bermakna Negara memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan menjamin hak asasi manusia. Adakalnya anda temukan istilah rechtssaat disejajarkan dengan Rule of law. Istilah Rechtsaat banyak dianut oleh Negara-negara Eropa, kontinental yang bertumpu pada sistem Civil Law, sedangkan Rule of Law banyak dikembangkan di Negara-negara Anglo Saxon yang bertumpa pada common law. Civil law menitikberatkan administration law, sedangkan commonon law menitik beratkan pada yudicial law (Moh. Mahfud MD). Dalam Negara hukum mempunyai cirri-ciri sebagai berikut. 1. Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. 2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan pada lembaga Negara untuk menjamin keseimbangan kekuasaan dan perlindungan HAM.

3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. Adanya peradilan administrasi. Dalam konsep Rule of law dicirikan dengan: 1. Adanya supremasi hukum; 2. Adanya kesamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law). 3. Adanya jaminan perlindungan HAM. Bilamana kedua ciri tersebut anda gabungkan maka cirri-ciri Negara hukum tersebut adalah adanya: 1. 2. 3. 4.

Jaminan perlindungan HAM; Supremasi hukum dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum; Pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam Negara; Lembaga peradilan yang bebas dan mandiri;

Nilai-nilai demokrasi tersebut harus diinternalisasikan ke dalam kehidupan kita dan prinsip-prinsipnya harus di tegakkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Idealnya memang demikian, tetapi dalam praktik kehidupan sehari-hari kita banyak melihat pelaksanaan yang bertentangan dengan kaidah, nilai-nilai dan prinsip demokrasi tersebut. Coba anda lihat di jalanan dan di tempat-tempat umum, para sopir seenaknya saling serobot, orang tidak bisa antre di tempat umum, tim sepak bola kalah stadion di bakar atau tawuran, kalah dalam pilkada membuat kekacauan dan kerusuhan, main hakim sendiri, mental instan, mata gelap, hantam kromo, pukul dulu urusan belakang, kondisi yang demikian ini tidak bisa berdemokrasi. Bangsa yang mudah tersinggung, tidak tahu humor sehat, menomorsatukan gengsi, merasa diri paling hebat, memongahkan kekuasaan, dan kemampuan diri sendiri sangat sulit untuk berdemokrasi. Di sisi lain, kita melihat kaum intelektual kiata “mahasiswa” yang menjadi calon pemimpin di masa depan dan dikategorikan mengerti demokrasi berbuat anarkhis dalam berdemokrasi.

MODUL 7 MAKNA, HAKIKAT, DAN PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM A. MAKNA DAN HAKIKAT HAM Sebelum kita memahami tentang HAM, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang apa itu hak. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia dalam yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya anatar individu atau dengan instansi. HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran di dalam kehidupan masyarakat. HAM bersifat supralegal, yaitu tidak tergantung adanya suatu Negara atau undang – undang dasar maupun kekuasaan pemerintah bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena HAM dimiliki manusia bukan karena kemurahan atau pemberian Negara melainnkan karena berasal dari sumber yang lebih tinggi. Pentingnya HAM tercermin dalam sila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab “ dan Pembukaan UUD 1945.

HAM dilahirkan oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin

Eleanor Roosevelt dan pada 10 Desember 1984 secara resmi diterima PBB sebagai “ Universal Declaration of Human Rights “ Pada awalnya deklarasi ini hanya mengikat secara formal dan moral anggota PBB, tetapi sejak tahun 1957 dilengkapi dengan tiga perjanjian, yaitu sebagai berikut : 1) International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. 2) International Covenant on Civil and Political Rights. 3) Optional Protocol to the International Convenant on Civil and Political. Ketiga dokumen tersebut diterima Sidang Umum PBB 16 Desember 1966. Meskipun telah disepakati oleh anggota PBB, baru 10 tahun kemudian perjanjian tersebut itu dapat diberlakukan. Hal ini disebabkan pada tahun 1976, baru 35 negara bersedia meratifikasi. Bahkan tidak berbeda dari Indonesia , negara – negara yang merasa dirinya “ Champion” dalam HAM

seperti USA dan Inggris hingga awal decade 1990-an

belum meratifikasi kedua konvensi tersebut. Jadi, dari penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa cirri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai berikut : 1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. 1

2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal – usul social dan bangsa. B. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM Dalam sejarah HAM, pengalaman dunia barat telah memberika tonggak – tongga sejarah yang sangat penting dalam perkembangan HAM pada tahun 1215, misalnya perjuangan para bangsawan inggris yang berhasil mencatat “Magna Charta” yang membatasi wilayah kekuasaan raja john. HAM yang dirumusan sepanjang abad ke 17 dan 18 dipengaruhi oleh gagasan hukum alam (natural law) seperti yang dimaksudan John Lock dan J.J Rousseau yang hanya membatasi kebebasan dalam bidang politik saja. Timbulnya gagasan HAM pada dasarnya merupakan akibat dari berkembangnya aliran Rasionalisme. Berikut ini adalah 4 kelompok dalam pemikiran HAM, diantaranya sebagai berikut : 1. Kelompok pertama berpandangan bahwa pengertian HAM berpusat kepada hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan politik. Hal yang mendasari pemikiran dan partisipasi tentang HAM pada kelompok ini adalah pemikiran hukum yang sangat menonjol. 2. Kelompok kedua pembahasan HAM adalah perluasan HAM dari merdeka dan lepas dari penjajahan. Pada generasi kedua ini lahir dua covenant, yaitu covenant on economic, social ad cultural rights dan internasional convenant on civil dan political rights. Kedua covenat itu disepakati dalam sidang umum PBB 1966. 3. Kelompok ketiga berpandangan bahwa HAM ialah sintetis dari pemikiran kelompok pertama dan kedua. Pada berkembangnya kelompok atau generasi ketiga ini kondisi ketidak seimbangnya dalam hal pembagunan. Karena penekanan pembangunan pada sektor ekonomi telah banyak menimbulkan korban dan banya ha-hak rakyat yang dilanggar. Di dunia ketiga peranan negara sangat dominan da implementasi HAM didekati secara top down. 4. Kelompok keempat ini telah menghasilkan deklarasi yang disebut declaratio of the basic duties of asia people and goverment. Dalam deklarasi ini masalah HAM dirumuskan lebih berpihak pada perombakan tatanan sosial yang berkeadilan . selain itu lebih ditekankan pada pada kewajiban asasi bukan pada hak asasi. Berikut ini beberapa masalah yang ditimbulkan delarasi ini yang terkait dengan HAM adalah : 2

a) Pembangunan berdikari (self development) b) Perdamaian c) Partisipasi rakyat d) Hak-hak budaya e) Hak keadilan social  Hak Asasi dalam Islam Dari segi tujuan, ajaran islam tentang HAM mempunyai persamaan dengan yang terdapat dalam UUD 1945 dan deklarasi sedunia tentang HAM, baik yag dikeluarkan pada tanggal 10 desember 1948 maupun 1966. Dalam sejarah islam, yag berkaitan dengan HAM terdapat dua deklarasi, yaitu “Piagam Madinah Dan Delarasi Kairo”.konsep dasar dari deklarasi tersebut adalah kesepakatan perlindungan dan jaminan hak-hak semua warga masyarakat tanpa melihat latar belakang suku dan agama di kota madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah bertujuan untuk menciptakan keselarasan dan keserasia dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya dan pegembangan toleransi antar pemeluk agama penduduk madinah yang majemuk. Sedangkan Deklarasi Kairo adalah deklarasi yang dihasilkan dari sidang organisasi konferensi islam (OKI) pada tahun 1990. Konsep deklarasi kairo ini diangkat dari Al-Qur’an dan sunah. Dalam deklarasi kairo terdapat 24 pasal tentang HAM.  Ham Di Indonesia Terdapat 2 pandangan mengenai HAM yang berbeda, yaitu dari Prof. Dr. Soepomo dan Ir. Soekarno serta drs. Mohammad Hatta. Ir soepomo medukung gagasan tentang negara integral. Menurut soepomo, dalam UUD 1945 tidak perlu di masukan pasal-pasal yang menyangkut perseorangan/individu karena apabila dimasukan akan bertentangan dengan konstruksinya, yaitu UUD 1945. Namun berbeda dengan soekarno sangat menentang liberalisme yang menjamin hak-hak individu. sedangkan Mohamad Hatta dengan gigih memperjuangkan hak-hak warga negara. Menurut pendapatnya, dalam konstitusi harus ada perlindungan dasar dalam konstitusi dan tidak harus berkembang dengan liberalisme. Namun demikian, ada kesejajaran pemikiran soekarno dan hatta selaku ‘’dwi tunggal’ yang menitik beratkan pemikiran kebersamaan, integerasi dan kesetiakawanan. Pemikiran integeratif ini yang banyak mewarnai UUD 1945. 3

Dalam masa orde baru beberapa langkah penting dilakukan dalam upaya HAM, yaitu sebagai berikut. a. MPR membentuk panitia dengan tugas menyusun konsep HAM dan hak warga negara, namun konsep ini tida pernah di sahkan. b. TAP MPR No.11 Tahun 1978 tentang P4 menyebutkan manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan YME, yang sama haknya dan kewajiban asasinya c. TAP MPR No. IV Tahun 1978 yang mengamatan susunan uu yang menyangkut hak dan kewajiban asasi warga negara dalam rangka mengamalkan pancasila dan UUD 1945 d. Dalam GBHN 1988, dirumuskan dalam upaya pembangunan hukum perlu di tingkatkan langkah-langkah ditegakan demi mengamalkan pancasila dan UUD 1945.  HAM dalam Amandemen 1945 Di Indonesia, HAM diatur secara formal dalam sistem hukum nasional. Dalam amandemen 1945 HAM dituangkan dalam BAB X (warga negara dan penduduk), BAB X.A dan BAB XI. Tentu saja tidak hanya BAB dan pasal tersebut yang berkaitan dengan HAM, tetapi juga pasal lainnya, seperti agama, pendidikan dan kebudayaan dan perekonomian sangat berkaitan dengan HAM. Lebih dari itu telah ada UU. sangat berkaitan dengan HAM. Lebih dari itu telah ada UU. No.39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No.26 Tahun 2000 tentang peradilan HAM. Berikut ini adalah secara lengkap pengaturan mengenai HAM di dalam Amandemen UUD 1945 Salah satunya ialah Pasal 28 E 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. 4

Dengan memperhatikan pasal-pasal hasil Amandemen UUD 1945 tersebut, ternyata dalm merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan HAM masih bersifat tumpang tindih dan tidak sistemis dan terjadi duplikasi disana-sini. Contoh yang dapat dikemukakan disini adalah Pasal 28 1 dan Pasal 29 ayat (2). Kedua pasal tersebut secara tegas sama-sama memberikan perlindungan HAM dibidang agama.  HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 Pada hakikatnya UU No. 39 tahun 1999 merupakan UU yang dibentuk dengan cara mempersatukan pemahaman sifat universalitas dan sifat kontekstualitas dari HAM Pasal tersebut dianggap merupakan langkah kolaborasi sifat universalitas dan kontekstualitas HAM karena pada hakikatnya UU No.39 Tahun 1999 di samping mengadopsi secara penuh Deklarasi Sedunia tentang HAM, juga masih tetap memberikan ruang gerak bagi komunitas-komunitas masyarakat adat dan budaya di Indonesia untuk mengembangkan sendiri pemahaman mengenai hak dan kewajiban para anggota komunitas masing – masing. C. Bentuk – bentuk HAM Prof. Bagir Manan membagi HAM pada beberapa kategoriyaitu dari sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya. Hak sipil terdiri dari hak diperlakukan sama di muka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu dan hak hidup dan kehidupan. Hak politik terdiri dari hak kebebasan berserikat berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dantulisan, dan hak menyampaikan pendapat di muka umum, hak ekonomi terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan dan hak pembangunan berkelanjutan. Hak sosial budaya terdiri dari hak memperoleh pendidikan, hak kekayaan intelektual, hak kesehatan dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman. Sementara itu, Prof. Baharudin Lopa membagi HAM dalam beberapa jenis yaitu hak persamaan dan kebebasan, hak hidup,hak memperoleh perlindungan, hak penghormatan pribadi, hak menikah dan berkeluarga, hak wanita sederajat dengan pria, hak anak dan orang tua, hak memperoleh pendidikan, hak kebebasan memilih agama, hak kebebasan bertindak dan mencari suaka, hak untuk bekerja, hak, hak memperoleh kesempatan yang sama, hak milik pribadi, hak menikmati hasil/produk ilmu dan hak tahanan dan narapidana.

5

NILAI – NILAI HAM A. Antara Nilai Universal dan Kontektstual Budaya merupakan suatu ungkapan yang bermakna ganda. Di satu sisi bisa diartikan sebagai perilaku manusia dalam menanggapi suatu fenomena kehidupan kemasyarakatan, sedangkan di sisi lain dapat diartikan sebagai hasil karya cipta karsa dan karya manusia guna mengekspresikan dirinya dalam ikatan kehidupan masyarakat, bangsa maupun negara. Kedua arti tersebut pada hakikatnya tetap bermuara pada keberadaan sosial. Dalam wacana kebudayaan muncul stereotype yaitu budaya barat dan timur. Barat dianggap memiliki budaya yang bersifat individidualistik sedangkan budaya timur lebih menekankan komunalitas dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Dalam perkembangan pemahaman ide HAM, konsep HAM berdimensi ganda yaitu, 1. Dimensi Universalitas yaitu substansi HAM itu pada hakikatnya bersifat umum dan tidak terikat oleh waktu dan tempat. HAM akan selalu di butuhkan oleh siapa saja dan dalam aspek kebudayaan di mana pun berada. 2. Dimensi Kontekstualitas, yaitu menyangkut penerapan HAM tersebut. Maksudnya adalah ide ide HAM dapat diterapkan secara efektif, sepanjang “tempat” ide ide HAM memberikan suasana Kondusif Untuk itu. Dua dimensi ini memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan ide ide HAM di dalam komunitas masyarakat, bangsa dan negara. Berkaitan dengan nilai HAM ada 3 teori yang dapat dijadikan kerangka analisis, yaitu 1. Teori Realitas mendasari pandangannya pada asumsi adanya sifat manusia yang menekankan self interest dan egoisme dalam dunia seperti bertindak anarkis. 2. Teori Relativitas Kultural berpandangan bahwa nilai niali moral dan budaya bersifat khsusus. 3. Teori Radikal Universalitas berpandangan bahwa semua nilai termasuk nilai nilai HAM adalah bersifat universal dan bisa di modifikasi untuk menyesuaikan adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu negara. Dalam Kaitan dengan Teori nilai HAM, ada dua arus pemikiran yang saling tarik menarik yang dapat melekat relativitas nilai nilai HAM, yaitu :

6

1. Strong Relativist beranggapan bahwa nilai HAM dan nilai lainnya secara prinsip ditentukan oleh budaya dan lingkungan tertentu, sedangkan universilitas nilai HAM hanya menjadi pengontrol dari nilai nilai HAM yang didasari oleh budaya lokal atau lingkungan spesifik. 2. Weak Relativitist memberi penekanan bahwa nilai nilai HAM bersifat universal dan sulit untuk dimodifikasi berdasarkan pertimbangan budaya tertentu.

B. Nilai Nilai HAM Nilai Nilai HAM terdapat dalam: 1. Universal Declaration of Human Rights, menyatakan bahwa setiap orang mempunyai -

Hak untuk hidup

-

Hak untuk mendapat jaminan sosial

-

Hak untuk mendapat pendidikan

-

Kemerdekaan dan keamanan badan

-

Hak bebas mengutarakan pikiran dan perasaan

-

DLL

2. Piagam Madinah, ada dua hal diakui -

Semua pemeluk islam adalah satu umat walaupun berbeda suku bangsa

-

Hubungan antara komunitas muslim dan non-muslim yang saling bertoleransi

3. Pasal Pasal yang berkaitan dengan HAM dalam deklarasi Kairo a. Hak Persamaan dan kebebasan (Pasal 19 ayat a-e) b. Hak kehormatan Pribadi (Pasal 4) c. Hak Hak untuk bekerja (Pasal 13) d. Hak Wanita sederajat dengan Pria (Pasal 6) e. DLL 4. Dalam Deklarasi universal tentang HAM atau yang dikenal dengan DUHAM, HAM terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu Hak Personal, Hak legal, Hak Sipil, Hak Subsitensi, serta Hak Ekonomi, sosial dan budaya.

7

PELANGGARAN, PENGADILAN , DAN PENEGAKAN HAM A. PELANGGARAN HAM Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi Negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakan. Deklarasi HAM universal (1948) lahir sebagai akibat pelanggaran HAM yang sangat berat selama PD II. Selama penjajahan jepang ( 1942-1945) rakayat Indonesia sangat menderita, dengan pelanggaran HAM yang berat, anatara lain kekejaman polisi militer jepang. Pada era revolusi fisik atau perang kemerdekaan (1945-1949) terkenal kekejaman Polisi Rahasia Belanda terhadap para pejuang kemerdekaan yang ditawan oleh Belanda. Setelah masa-masa tersebut, pelanggaran HAM masih terus berlanjut. Menurut pakar hukum Adnan Buyung Nasution, pelanggaran HAM dapat di kelompokan menjadi empat golongan, salah satunya sebagai berikut : 1. Kejahatan terhadap kemanusiaan, anatara lain : a. Gerakan 30 September/PKI pada tahun 1965, yaitu pembunuhan terhadap tujuh orang Pahlawan Revolusi, yang disusul oleh pembunuhan terhadap 500.000 orang yang dituduh PKI. b. Kasus Timor Timur pada tahun 1971-1977 dan 1977-1982. c. Peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984 dengan pembunuhan terhadap kelompok umat islam. d. Daerah Operasi Militer (DOM) di aceh dengan korban meninggal 2.000 orang dan 7.000 kasus penyelesaian. Pelanggaran HAM dapat dikategorikan merupakan pelanggaran hukum yang sifatnya structural. Pelanggaran hukum yang sifatnya structural adalah perbuatan yang secara sistematik dilakukan oleh seseoang atau kelompok orang termasuk aparat Negara yang sifatnya mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut HAM dan dengan adanya tindakan tersebut seseorang atau kelompok orang menajdi insan yang telah kehilangan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan tuhan YME.

8

Dalam UU No.39 tahun 1999 tidak membedakan secara tegas anatara pengertian pelanggaran dan kejahatan terhadap HAM. Pasal 90 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang dan/atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada komnas HAM. Ketentuan pasal 90 ayat (1) dan pasal 101 mengandung makna bahwa class action yang dimaksudkan tidak diarahkan kepada aspek pelaporannya. Berkaitan dengan hal tersebut, pasal 104 menegaskan : 1. Untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat di bentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum. 2. Pengadilan tersebut dibentuk dengan UU dalam jangka waktu paling lama 4(empat) tahun. 3. Sebelum terbentuk pengadilan HAM maka kasus-kasus pelanggaran HAM diadili oleh pengadilan yang berwenang. UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM . Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pengadilan HAM yang selanjutnya disebut pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM di Indonesia secara kuantitas terus meningkat, Meskipun kita memiliki UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. UU tentang pengadilan HAM telah memberikan kewenangan penuh, antara lain : 1. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. 2. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan diluar batas territorial wilayah Negara RI oleh WNI. 3. Pengailan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. 4. Peanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran HAM dapat terjadi dalam dua acara, yaitu sebagai berikut : 1. Pelanggaran yang dilakukan oleh Negara secara aktif dengan tindakan yang bersifat langsung sehingga menimbulkan pelanggaran HAM. 9

2. Pelanggaran yang timbul akibat kelalaian Negara. B. PENEGAKAN HUKUM Implementasi demokrasi dan HAM tidak akan bermakna dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyrakat apabila tidak ditunjang dengan penegakan hukum dalam bidangnya. Langkah awal yang harus diciptakan untuk menuju budaya hukum adalah membangun kesaadaran hukum dalam masyrakat, artinya individu dan masyarakat mematuhi hukum karena suara batinnya yang menghendaki dan bukan karena paksaan dari luar. Menurut Hugo Krabbe, tumbhnya perasaan hukum akan menjelma menjadi kesadaran hukum yang akan menimbulkan kewjiban bagi setiap orang atau masyarakat untuk mematuhi hukum bukan karena tekana dari pihak luar (penguasa). Semakin banyaknya instrummen HAM baik ada tingkt internasional maupun dalam negeri indonesia dan keppres No. 129 tahun 1998 sebagi bagian dari rencana aksi HAM tahun 1998-2003 menunjukan kemampuan politik pemerintah untuk memajukan HAM di Indonesia. Pada tatanan operasional dibuat komisi nasional HAM berdaasarkan keppres No. 50 tahun 1993, namun demikian pelaksanaan HAM din Indonesia masih mememrlukan perbaikan karena masih sering menjadi pelanggaran HAM yang tidak diselesaikan secara hukum. Berdasar pasal 281 ayat (5) amandemen UUD 1945, pelaksanaan penegakan HAM akan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Berpijak dari ketentuan tersebut, dikeluarkan UU No. 39 tahun 1999tentang HAM. Perdebetan tentang siapa yang bertanggung jawab dalam penegakan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM menjadi wacana dan diskursus yang tidak berkesudahan. Ada dua pandangan, yaitu : 1. Menyatakan bahwa yang haru bertanggung jawab memeajukan HAM adalah Negara karena Negara di bentuk sebagai wadah untuk kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Negara yang tidak memfasilitasi rakyat melalui pendidikan HAM berarti telahh mengabaikan amanat rakyat. 2. Menytakan bahwa tanggung jawab pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM tidak saja di bebankan kepada Negara, melainkan juga kepada individu warga Negara, artinya Negara dan individu sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. 10

Sejalan dengan amanat konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak sipil,politik, ekonomi, social budaya dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik dalam penerapan, pemantauan maupun dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak deskriminatif dan konsisten.

11

MODUL 8 OTONOMI DAERAH PENGERTIAN OTONOMI DAERAH

1.PENGERTIAN

Otonomi daerah secara Etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu AUTO dan NOMOUS. Auto : sendiri. Nomous :hukum/peraturan. Dan secara umum,pengertian otonomi daerah adalah Hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain memiliki landasan pada acuan hukum,juga sebagai implementasi tuntunan globalisasi yang di berdayakan dengan cara memberikan daerah terus kewenangan yang luas, nyata dan memiliki tanggung jawab terutama dalam hal mengatur, memanfaatkan,serta menggali berbagai sumber-sumber potensi yang ada .

2.DASAR HUKUM     

UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA THN 1945 Ketetapan MPR RI NO XV/MPR/1998 Ketetapan MPR RI NO IV/MPR/2000 UU NO 31 th 2004 UU NO 33 th 2004

3.TUJUAN OTONOMI DAERAH       

Peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin lebih baik Pengembangan kehipan yang lebih demokratis Keadilan nasional Pemerataan wilayah daerah Pemeliharaan hubungan antara pusat dengan daerah,serta antara daerah dalam rangka keutuhan NKRI Mendorong pemerdayaan masyarakat Menumbuhkan prakarsa,serta kreativitas,meningkatkan peran serta keterlibatan masyarakat,mengembangkan peran serta fungsi dari DPRD

4. PRINSIP OTONOMI DAERAH 

Prinsip Seluas-luasnya Daerah di berikan kebebasan dalam mengurus serta mengatur semua urusan pemerintah pada semua bidang,kecuali politik luar negri,agama,keamanan,moneter,peradilan,fiscal nasional  Prinsip Nyata

Daerah diberikan kebebasan dalam menangani berbagai urusan pemerintahan dengan berdasarkan tugas,wewenang,serta kewajiban yang tlah ada dan berpotensi dapat tumbuh,hidup,dan berkembang sesuai dengan potensi yang ada.  prinsip yang bertanggung jawab prinsip otonomi dalam penyelenggaraannya harus di sesuaikan tujuan dan maksudnya . yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah masing-masing termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

5.ASAS OTONOMI DAERAH

a) Asas kepastian hukum Lebih menguatkan landasan undang-undang dalam kebijakan penyelenggaraan Negara b) Asas tertib penyelenggara Yang menjadi landasan keteraturan,keseimbangan,keserasian dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. c) Asas kepentingan umum Lebih mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif,akomodatif,selektif d) Asas keterbukaan Asas yang membuka diri pada hak-hak masyarakat guna memperoleh berbagai informasi yang benar,nyata,dan jujur serta tidak diskriminatif e) Asas proporsinalitas Asas yang mementingkan keseimbangan antara hak dan kewajiban f) Asas profesionalitas Asas yang lebih mengutamakan keadilan berlandaskan kode etik g) Asas akuntabilitas Hasil akhir dalam penyelenggaraan Negara harus dapat di pertanggung jawabkan kepada rakyat h) Asas efisiensi dan efektifitas Penyelenggaraan kebijakan harus tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

Pengelenggaraan otonomi daerah menggunakan 3 asas ,yakni: a) Desentralisasi Penyerahan wewenang oleh pemerintah dan kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI b) Dekosentrasi Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur/wakil pemerintah/perangkat pusat daerah c) Tugas pembantuan Penugasan dari pemerintah kepada daerah,serta dari desa,dan dari desa ke desa guna melaksanakan berbagai tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan,sarana serta prasarana dan SDM dengan kewajiban dalam melaporkan pelaksanaannya dan dapat mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. 6. CONTOH KASUS OTONOMI DAERAH

     

Kewajiban menggunakan seragam dinas bagi para pekerja di sebuah perusahaan Penentuan UMR bagi pra pekerja swasta yang berbeda Penertiban PKL yang berbeda Pengelolaan tempat wisata Retribusi/pajak daerah Penggunaan bahasa daerah dalam pelajaran daerah

HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH A.PERBEDAAN KONSEP DAN PARADIGMA OTONOMI 1.PERBEDAAN KONSEP Dalam pembicaraan otonomi daerah ini,terdapat perbedaan persepsi di kalangan cendikiawan ,dan para pejabat birokrasi.di antara mereka ada yang mempersepsikan otonomi daerah sebagai prinsip penghormatan,terhadap kehidupan masyarakat sesuai adat istiadat dan sifat-sifatnya dalam konteks Negara kesatuan. Ada juga yang mempersepsikan otonomi daerah sebagai upaya berperspektif ekonomi-politik,dimana daerah diberikan peluang untuk berdemokrasi dan untuk berprakarsa memenuhi kepentingan sehingga mereka dapat menghargai dan menghormati kebersamaan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah diberlakukan UU no.22 th 1999,aksi dari berbagai pihak sangat beragam sebagai akibat dari perbedaan interpretasi istilah otonomi. Ada yang menafsirkan otonomi sebagai kemerdekaan / kebebasan dalam segala urusan yang sekaligus menjadi hak daerah. Ada pun yang menginterprestasikan sebagai pemberian “otoritas kewenangan”dalam mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat lokal. Dilihat UU no.22 tahun 1999 bersifat inkonstitusional/bertentangan dengan UU 1945 yang menjadi landasan Negara, dimana bentuk Negara adalah “Negara kesatuan”. Sehingga muncul semangat federalisme dari pola dibatasi kekuasaan/kewenangan pusat,sementara semangat kesatuan dicirikan dari pola di batasi kekuasaan /kewengan daerah. 2.PERBEDAAN PARADIGMA Sebagai para digma politik ,otonomi birokrasi politik tidak mungkin ada dan tidak berkembang karena adanya kepentingan politik dan rezim yang berkuasa .berbeda dengan paradigma politik,paradigma organisasi melihat bahwa harus ada otonomi agar suatu birokrasi dapat tumbuh dan berkembang menjadi kualitasnya sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat/Respa terhadap kedua paranigmanya tersebut dikemukakan oleh Terry(1995,52) yang menyarankan agar otonomi harus dilihat dalam paradigma kontekstual yaitu,mengaitkan otonomi dengan system politik yang berlaku dan sekaligus kebutuhan masyarakat daerah.

B.KUATNYA PARADIGMA BINOKRASI Paradigma binokrasi yang sentralistik ini telah terbina begitu lama dan mendalam dan bahkan menjadi kepribadian beberapa aparat kunci di instransi daerah. Untuk itu perlu dilakukan reformasi administrasi public di daerah, meninggalkan kelemahan-kelemahan paradigma lama, dan mempelajari ,memahami serta mengadopsi paradigma baru seperti Post Bureaucratic/reinventing government. C.LEMAHNYA KONTROL WAKIL RAKYAT DAN MASYARAKAT Selama orde baru wakil rakyat tidak efektif dalam mengontrol eksektif karna terkooptasi oleh elit eksekutif .Birokrasi daerah cendrung melayani pemerintah pusat dari pada kepentingan masyarakat lokal . Semangat demokrasi yang timbul dan berkembang di era reformasi ini tidak di ikuti oleh strategi peningkatan kemampuan dan kualitas wakil rakyat. Karna ketidak mampuan wakil rakyat memberikan peluang bagi eksekutif untuk bertindak leluasa dan sebaliknya legislative bertindak ngawur mengorbankan kepentingan public yang justru di percaya mewakili kepentingannya. D.KESALAHAN STRATEGI Pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk melakukan sendiri apa yang mereka butuhkan ,tetapi dengan kemampuan yang sangat marjinal. Hal ini akibat dominasi pemerintah pusat di daerah yang terlalu berlebihan, dan kurang memberikan peranan dan kesempatan belajar bagi daerah . ada enam yang perlu di perhatikan dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, yakni persiapan yang matang tidak artifisial,memberi kepercayaan, kejelasan visi, kesiapan sumber daya,dan berbagai parameter tuntunan terhadap kinerja. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dalam beberapa hal mengandung kelemahan-kelemahan, namun bagaimanapun juga UU ini merupakan suatu reformasi dalam sistem pemerintah daerah, yang telah menggeser paradigma lama ke paradigma baru, yaitu dari sistem pemerintah “sentralistik” yang lebih berorientasi kepada “Structural Efficiency Model” berubah ke arah sistem pemerintahan “desentralistik” yang orientasinya lebih cenderung kepada Local Democratic Model, yaitu yang lebih menekankan kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Telah dikatakan oleh The Founding Father Moh. Hatta, bahwa “memberikan otonomi daerah tidak saja berarti meleksanakan, tetapi mendorong berkembangnya autoactivitet artinya tercapailah apa yang dimaksud dengan demokrasi, yaitu pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat, untuk rakyat”. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga dan terutama memperbaiki nasibnya sendiri.

GOOD GOVERNANCE KUNCI MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH A.PENGERTIAN Pengertian good governance menurut bahasa dapat diartikan dengan “pemerintahan yang baik” sedangkan menurut istilah good governance adalah suatu kesepakatan menyangkut peraturan Negara yang di ciptakan bersama oleh pemerintah,masyarakat madani(civil society) dan sektor swasta. Konsep good governance yang di majukan diatas menggambarkan bahwa sistem pemerintahan yang baik menekankan kepada kesepakatan peraturan negara yang diciptakan bersama pemerintah,lembaga-lembaga Negara yang baik di tingkat pusat maupun daerah,sektor swasta ,masyarakat madani. Dengan demikian good governance dikatagorikan pemerintahan yang baik. Dalam standar proses dan maupun hasil-hasilnya. Semua unsur pemerintahan bisa bergerak secara sinergis,tidak saling berbenturan,memperoleh dukungan dari rakyat dan terlepas dari gerakan-gerakan anarkis yang dapat menghambat proses pembangunan. Dapat di katagorikan pemerintahan yang baik,jika pembangunan itu dapat di lakukan dengan biaya yang sangat minimal menuju cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran,memperlihatkan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat,kesejahteraan spiritualisasinya meningkat dengan indicator masyarakat rasa aman,tenang,bahagia,dan penuh dengan kedamaian B.DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH INI GOOD GOVERNANCE DAPAT DIKETAHUI SEBAGAI KUNCI UTAMA KARENA NILAI-NILAI TERKANDUNG DALAM MENEKANKAN: PARTISIPASI MASYARAKAT Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka.partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.  TEGAKNYA HUKUM Menurut Asep Sulaiman(2012:156)kerangka hukum harus adil dan di berlakukan tanpa pandang bulu,termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Karna prinsip penegakan hukum di menunjukkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa terkecuali,menjungjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai hidup masyarakat.  TRANSPARASI Transparasi di bangun atas dasar arus informasi yang bebas ,dengan adanya transparansi maka pemerintahan menunjukkan kinerjanya sebagai tolak ukur dan informasi bagi masyarakat di pemerintahan 













PEDULI PADA STAKEHOLDER Maksud dari peduli pada stakeholder lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha mengayomi semua pihak yang berkepentingan BERORIENTASI PADA KONSENSUS Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompokkelompok masyarakat,dan bila mungkin,consensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur KESETARAAN Kesetaraan adalah perlakuan yang sama dari semua unsur tanpa memandang atribut yang menempel pada subyek tersebut(prasetya,2001:78). Dalam hal ini jelas bahwa setiap warga juga mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. EFEKTIFITAS DAN EFESIEN Proses-proses pemerintahan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin AKUNTABILITAS Para pengambil keputusan di pemerintahan sector swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik, maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. VISI STATEGIS Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia. serta kepekaan akan apa saja yang di butuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas konfleksitas kesejarahan,budaya dan social yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Berikut adalah pilar-pilar good governance : good governance hanya bermakna bila keberadaannya di topang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan public. Jenis lembaga tersebut adalah: a. Negara antara lain:  Menciptakan kondisi politik,ekonomi dan sosial yang stabil.  Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan.  Menyediakan public service yg efektif dan accountable  Menegakkan HAM  Melindungi lingkungan hidup  Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan public. b. Swasta  Menjalankan industry  Menciptakan lapangan kerja.  Menyediakan insentif bagi karyawan.

Meningkatkan standar hidup masyarakat  Memelihara lingkungan hidup  Mentaati peraturan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat.  Menyediakan kredit bagi pengembangan HAM c. Masyarakat Madani  Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi.  Mempengaruhi kebijakan public  Sebagai sarana cheks dan balances pemerintahan  Mengatasi penyalah gunaan kewenangan social pemerintah  Mengembangkan SDM  Sarana berkomunikasi antara anggota masyarakat 

Latar belakang good governanace: transformasi government sepanjang abad k-20 pada awalnya di tandai dengan konsolidasi pemerintahan demokratis(democratic government) di dunia barat. Tahap II berlangsung pada pasca perang dunia I ,diindikasikan dengan semakin menguatnya peran pemerintah. Pemerintah mulai tampil dominan, yang melancarkan regulasi politik,redistribusi ekonomi dan control yang kuat terhadap ruang-ruang politik dalam masyarakat. Tahap III terjadi pada periodisasi tahun 1960an sampai1970-an yang menggeser perhatian ke pemerintah Negara-negara Dunia Ketiga . periode tersebut merupakan perluasan proyek developmentalisme(modernisasi) yang di lakukan oleh dunia barat di Dunia Ketiga,yang mulai melancarkan pendalaman kapitalisme. Tahap IV,di tandai dengan krisis ekonomi dan finansial Negara yang melanda dunia yang memasuki dekade1980-an.olehkarena itu pada masa ini berkmbang pesat “penyesuaian structural” yang lahir dalam bentuk deregulasi, debirokratisasi, privatisasi, pelayanan public berorientasi pasar. Tahap V adalah era 1990-an dimana proyek demoktatisasi(yang sudah dimulai decade 1980-an)berkembang luas seantero jagad.pada era ini muncul cara pandang baru terhadap pemerntahan yang di tandai munculnya government dan good governance.

CAPACITY BUILDING SEBAGAI AKSELERATOR GOOD GOVERNANCE UNTUK MEWUJUDKAN DAERAH OTONOM Ditetapkannya pemberlakuan UU.No 22 thn 1999 tentang otonomi daerah waktunya kurang tepat sebenarnya kita belum siap untuk berotonomi karena belum ada kesamaan persepsi terhadap konsep dan paradigma otonomi daerah,kuatnya paradigma birokrasi,kapasitas wakil rakyat yang kurang memadai dan kesalahan staregi. Pembangunan daerah adalah pembangunan nasional dan pembangunan nasional adalah pembangunan daerah. Kedua hal tersebut bukan merupakan pekerjaan yang mudah.langkah awal yang harus di lakukan adalah capacity building sebagaimana di rekomendasikan dalam rangka pembenahan pemerintah daerah, dengan capacity building ini kita dapat mempercepat terwujudnya good governance di era otonomi daerah. 1. Capacity Building Capacity building adalah serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efinensi,efektivitas,dan responsivitas dari kinerja pemerintahan dengan memusatkan perhatian kepada pengembangan dimensi SDM(Sumben Daya Manusia),penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan. Dimensi capacity building bagi pemerintah antara lain: Pengembangan SDM Pengaturan organisasi dan manajemen Penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana Network Lingkungan Mandat,kemampuan fisikal dan program

     

Untuk mewujudkan suatu otonomi daerah pada saat sekarang di perlukan persiapan seperti :         

Penentuan secara jelas visi dan misi. Perbaikan system kebijakan public di daerah Perbaikan struktur organisasi pemerintahan daerah Perbaikan kemampuan manajerial dan kepemimpinan pemerintahan daerah,dll Pengembangan system akuntabilitas internal dan eksternal pemerintahan daerah Perbaikan budaya organisasi pemerintahan daerah Peningkatan SDM aparat pemerintahan daerah Pengembangan system internet atau network antar kabupaten dan kota, dan dengan pihak lain. Pengembangan,pemanfraatan,dan pemeliharaan lingkungan pemerintahan yg konduksif

2.Elemen-elemen capacity building  Pengembangan via visi dan misi daerah dan institusi pemerintahan.  Pengembangan kelembagaan pemerintahan  Pengembangan SDM aparat pemerintahan  Pengembangan network pemerintahan  Pengembangan dan pemanfaatan lingkungan pemerintah.

MODUL 9 KONFLIK DAN PERANG Konflik dan perang sudah akrab dengan kehidupan manusia, minimal konflik itu terjadi pada diri kita sendiri.konflik adalah titik awal dari sebuah peperangan baik itu dalam skala kelompok kecil, seperti keluarga, masyarakat maupun dalam skala besar, yaitu bangsa dan Negara. Kegiatan belajar ini mengajak anda mengkaji konflik dan perang dalam skala besar, yaitu pada tingkatan Negara dan bangsa. Sepanjang sejarah, manusia mendambakan dunia yang aman, damai, sejahtera, tetapi hal ini merupakan harapan kehidupan yang utopis. Dalam kenyataannya bangsa-bangsa di dunia ini mempunyai tujuan nasional masing-masing dan selanjutnya menentukan kepentingan nasional. Menurut Quincy Wright (1941)1 dalam bukunya A Study of War Volume 1, menyatakan, penyebab perang (The Problem of War), yakni berikut ini. 1. Dunia yang mengerut (The Shrinking of the world) Doakibatkan oleh kemajuan teknologi transportasi. Kominikasi antar manusia menjadi lebih cepat dan manusia menjadi saling tergantung dalam bidang-bidang ekonomi, budaya serta politik. 2. Percepatan jalannya sejarah (The acceleration of history) Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi telekomunikasi menyebabkan ide dan pendapat umum/opini mempercepat perubahan sosial. 3. Pembaruan persenjataan angkatan perang (The progress of military invention) Akibat kemajuan teknik persenjataan , perang menjadi total sasaran penghancuran tidak hanya instalasi militer, tetapi semua yang ada di wilayah Negara. 4. Peningkatan demokrasi (The rise of democracy) Peningkatan komunikasi, kecerdasan manusia, dan standar hidup menyebabkan kesadaran berbangsa dan bernegara meningkat. A. BENTUK-BENTUK PERSENGKETAAN Persengketaan dapat kita lihat dari dua sudut pandang, yaitu persengketaan yang terjadi antarbangsa dari persengketaan yang terjadi di dalam negeri. 1. Persengketaan Antarbangsa Tiap-tiap bangsa di dunia mempunyai suatu perangkat kepentingan nasional, kebudayaan, dan penangkapan/perasaan persepsi terhadap masalah yang dihadapi, Kepentingan nasional tersebut ditentukan oleh tujuan nasional masing-masing, yang secara akumulatif berpuncak kepada kepentingan nasional utama. Bentuk persengketaan yang disebabkan oleh perbedaan pendapat atau kepentingan, biasanya diusahakan untuk diselesaikan dengan jalan diplomasi, baik melalui perundingan langsung antara pihak-pihak yang terlibat maupun melalui arbitrase atau meminta pihak ketiga untuk menjadi penengah.

1

2. Persengketaan di Dalam Bangsa/Negara Di dalam interaksi sosial antara orang perorangan, perorangan dengan masyarakat lingkungannya maupun antara golongan masyarakat itu sendiri bertemu bermacam-macam kepentingan, kebudayaan , persepsi atau pendapat. Pendapat ini memberi beberapa kemungkinan, yakni kepentingan, kebudayaan , persepsi, atau pendapat yang sama , sejalan , berbeda maupun bertentangan. B. HAKIKAT PERANG DAN PERANG DEWASA INI 1. Hakikat Perang Perang menurut Clausewitz adalah suatu kelanjutan dari politik dengan caracara lain; pada hakikatnya perang adalah pertarungan antara dua kekuatan atau lebih yang saling bertentangan dengan menggunakan kekerasan bersenjata. Maksud dari kekerasan bersenjata ialah menonjolkan peranan angkatan sebagai alat untuk menyelesaikan persengketaan tanpa mengecilkan peranan kekuatan-kekuatan lainnya, seperti bidang politik, ekonomi, psikologi. Perang pada dewasa ini tidak lagi merupakan persoalan bagi pimpinan dan ahliahli perang saja, tetapi sudah menjadi persoalan seluruh rakyat, bahkan juga menyangkut kepentingan seluruh umat manusia. Adapun sebab-sebabnya adalah berikut ini. a. Perubahan dalam system nilai dan moral. b. Perkembangan teknologi perang dengan ditemukannya senjata-senjata mutakhir. c. Tumbuhnya kesadaran nasional dan demokrasi. d. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat, mempererat hubungan antarbangsa tanpa batas e. Pengalaman-pengalaman pada masa lampau sebagai akibat peperangan. Sejarah telah membuktikan bahwa apabila "suatu negara ingin hidup damai maka ia harus mempersiapkan diri untuk berperang" (sivis pacem para bellum). Sejarah menunjukkan bahwa system internasional sejak munculnya Negara bangsa (nation state) didominasi oleh alasan geopolitik berdasarkan kepentingan nasional yang sempit yang mendorong tewrjainya perang. Konsep keseimbangan kekuasaan ini dapat dipandang sebagai sifat dari system internasional yang tidak mengenal suatu kekuasaan yang lebih tinggi (kekuasaan global) yang mampu mengatur hubungan-hubungan antarnegara-nation. Terdapat banyak masalah dalam konsep kesimbangan kekuasaaan. Pertama-tama, sulit menentukan atau mengukur "kekuasaan" itu sehingga menstumulasi munculnya rasa saling curiga.selanjutnya, cara implisit ia mengabsahkan penggunaan kekuatan / kekerasan dalam internasional. Berikunya, dalam usaha menjamin keamanan nasionalnya, Negaranegara sering berusaha membangun dan memelihara suatu keseimbangan yang "menguntungkan" , yaitu kemampuan/ kekuatan sendiri yang menjauh lebih besar dari pada yang sesungguhnya diperlukan. Keseimbangan relatif antar Negara dalam suatu wilayah merupakan factor yang dipertimbangkan dalam usaha pengamanan nasionalnya masing-masing. Akan tetapi,

2

perspektif Negara kecil berbeda dari Negara besar, ia juga tergantung dari apakah Negara kecil itu anggota suatu aliansiatau tidak. Masalah internal dan yurisdiksi dlam negeri : perinsif inti dalam hubungan internasional. Prinsip inti dalam hubungan internasional ini mempunyai dua sisi (1) Adanya garis yang membatasi perangai internsional pemerintah suatu Negara dengan apa yang dilakukannya dalam batas wilayah nasionalnya ; (2) Tindakan dalam negeri yang diambil oleh pemerinta suatu negara berada diluar kepentingan Negara-negara lain dan komunitas internasional, dan oleh karena itu campur tangan luar negeri dalam masalah-masalah internal negeri setiap Negara berdaulat tidak dibenarkan. Namun, dalam kenyataannya, sangat sedikit atau bahkan tidak ada, Negara yang mampu benar-benar merdeka/bebas dalam bidang-bidang yang justru paling penting. Prinsip "tidak campur tangan dalam masalah domestik" Negara lain itu dipandang tidak saja sebagai unsur penting dari system internasional yang dibangun atas dasar kedaulatan Negara-bangsa, tetapi juga untuk mencegah kekacauan dan ketidak stabilan hubungan-hubungan internasional yang didirikan untuk memelihara stabilitas dan perdamaian dunia, seperti liga bangsa-bangsa sesudah perang dunia kesatu, dan PBB pada akhir perang dunia kedua.Tidak dibenarkan badan-badan itu mencampuri urusan dalam negeri negara manapun. Ada alasan lain yang sangat penting, mengapa selama ini diadakan pemisahan yang tajam antara masalah dalam negeri dan luar negeri. Ini berkaitan dengan konsep perimbangan kekuasaan dalam geopolitik.Dalam konsep ini, hal-hal yang terletak dalam yurisdiksi kekuasaan dalam negeri suatu Negara tidak mempunyai arti bagi konsep perimbangan kekuaaan dalam hubungan internasional. Dalam perang dingin prinsip itu pada dasarnya dipegang teguh oleh amerika serikat C.Henry Kissinger, misalnya dalam bukunya White House Years (1979) menulis bahwa pemerintah AS. Would judge other countries, including Communist Countries, on the basis of their actions (Internasionally) and not on the basis of their domestic ideology. 2. Prinsip "Masalah dalam negeri" mengalami erosi Walaupun daya tarik konsep Negara-nation semakin tegar, namun perinsip inti dalam hubungan internasional yang bersumber dari kedaulatan Negara-negara itu justru mengalami erosi setelah perang dingin berakhir. Sebenarnya proses erosi itu telah mulai berulang lebih awal lagi. Terdapat beberapa penyebabnya, diantaranya yang terpenting seperti berikut. a. Proses globalisasi Dampaknya bahwa apa yang dilakukan oleh suatu Negara dalam dimensi domestik, juga dapat dipengaruhi Negara-negara lain. Beberapa contoh sepereti berikut. 1. Industri-industri bertenaga batu bara dengan kadar sulfur tinggi di pulai batam. 2. Penebangan hutan-hutan tropis di Indonesia, Malaysia, dan di brazil. 3

3. Manipulasi atau insiden trading di pasar modal new york. b. Semakin meluasnya kepedulian dunia mengenai HAM. Cara berfikir tradisional menganggap HAM sebagai masalah dalam negeri. Selama ini hal demikian memang berlaku. Akibatnya bahwa kekejaman-kekejaman yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah beberapa Negara terhadap warganya sendiri didiamkan saja , seperti kolektivisasi pertanian paksa dan "pembersihan massal"(purge) para disiden di bekas uni soviet pada tahun 30-an (zaman rezim stalin), genocide terhadap 6 juta orang yahudi oleh nazi di jerman, demikian pula terhadap lebih dari 1 juta warga kamboja oleh khamer merah pada tahun 70-an ,kekejaman-kekejaman politik aparthid terhadap orang kulit hitam di afrika selatan. c. Kenyataan sejarah :Sistem politik dalam negeri suatu Negara dapat membahayakan perdamaian Banyaknya kasus sejarah memperlihatkan bahwa sering terdapat hubungan langsung antara system pemerintahan dlam negeri dan perangai luar negeri suatu Negara. Pemerintahan diktator/otokratik sering bernafsu mengadakan petualangan luar negeri untuk melampyaskan ambisi sang pemimpin. Berdasarkan penelitian dalam beberapa dasawarsa terkahir mengenai peperangan-peperangan yang terjadi selama beberapa ratus tahun silam, ada satu kesimpulan yang menonjol, yaitu tidak pernah ada perang antar Negara demokrasi. Ini merupakan bukti empiris "masalah dalam negeri" berkitan dengan hubungan dan stabilitas internasional 3. Perang Dewasa ini a. Perang dingin (cold war) Perang dingin adalah suatu bentuk perang yang pada umumnya tidak menggunakan angkataan bersenjata secara langsung,tetapi mengutamakan manfaat cara , alat dan kekuatan ideology, politik ekonomi, teknologi, psiologi, social, budaya, dan alat-alat lain untuk mencapai atau membantu tercapainya internasional. b. Perang terbatas (limited war) Perang terbatas adalah suatu bentuk perang dengan masing masing pihak yang berperang secara sadar membatasi tujuan, alat, dan kekuatan angkatan persenjataan yang di kerahkannya serta membatasi daerah tempat perang itu dilakukan. c. Perang umun (open war) Perang umum adalah suatu persengketaan bersenjata, dengan masingmasing Negara atau gabungan Negara yang bersekutu mengerahkan segenap kekuatan-kekuatan perang yang ada pada mereka. d. Perang pembebasan nasional (Perang revolusioner) Pada hakikatnya "Perang pembebasan nasional" dilakukan oleh rakyat negara itu sendiri. 4. Paham bangsa Indonesia tentang perang

4

Berdasarkan falsafah pancasila dan pokok-pokok gagasan yang terdapat di dalam permbukaan UUD 1945 maka bangsa Indonesia merupakan bangsa yang cinta damai akan tetapi lebih cinta kemerdekaan 5. Penggunaan Sarana dan Penentuan Sasaran a. Penggunaan sarana perang Menurut cara penggunaan sarana perang, negara-negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut : 1) Kelompok negara yang menitikberatkan pelaksanaan perang kepada kemampuan teknologi mengutamakan pengembangan senjata nuklir taktis dan kemampuan melakukan serangan mendadak dengan senjata nuklir. 2) Kelompok yang menitikberatkan pelaksanaan perang kepada kemampuan tradisional, beranggapan bahwa faktor-faktor kekuatan terdapat pada masyarakat (jumah manusia, moral, dan kepempimpinan). b. Penentuan sasaran perang Sasaran perang mungkin bermacam-macam,yaitu sebagai berikut : 1) Penghancuran sistem nadi lawan, yaitu segenap system yang mengatur/menjadi sumber dari penyelenggaran perang. 2) Bidang teknologi sasarannya ialah pusat-pusat industri perang, konsentrasi pasukan, landasan peluncuran nuklir. 3) Bidang sosial sasarannya ialah kehidupan sosial secara keseluruhan, yaitu mengadakan perpecahan tata kehidupan sosial lawan (kelemahan dari kerawanan tannas). c. Sumber dan pola eskalasi ancaman 1) Subversi dan Pemberontakan Dalam Negeri a) Bentuk subversi yang paling sederhana adalah apabila suatu golongan dengan memanfaatkan keresahan atau memburuknya keadaan masyarakat, serta memaksakan kehendaknya kepada golongan lain atau pemerintah dengan jalan kekerasan/terorisme (inkonstusional). b) Bentuk subversi lain timbul dengan jalan mengobarkan sentiment kedaerahan atau menghasut masyarakat daerah utnuk melepaskan diri dari pemerintah pusat. 2) Invasi dan subversi dari luar negeri a) Biaya yang sangat mahal, khususnya untuk menduduki wilayah Indonesia, disebabkan bentuk geografinya yang terdiri dari banyak pulau dan lautan luas.

C. PERANG PEMBEBASAN NASIONAL Ancaman maksimal terhadap keselamatan negara yang dapat diperhitungkan dalam jangka waktu tertentu adalah kemungkinan pecahnya perang terbatas dengan ciri-ciri “perang pembebasan nasional” yang ditimbulkan dan berkembang melalui kegiatan pemberontakan yang pada tingkatnya didahului oleh tindakan subversi. 1. Pola Eskalasi Ancaman dan Kegiatan Musuh 5

Ancaman yang berasal dari luar negeri didahului oleh subversi maka eskalasi kegiatan musuh tercermin pada aspek-aspek kehidupan sosial yang makin memburuk, yaitu dengan meningkatkannya keresahan dan pemberontakan yang makin meluas. 2. Ringkasan Pola Eskalasi Ancaman a. Kebhinekaan merupakan kerawanan b. Kerawanan berkembang menjadi ketegangan c. Ketegangan meningkat menjadi bentrokan d. Bentrokan berkembang menjadi terror bersenjata e. Teror bersenjata bekembang menjadi pemberontakan f. Pemberontakan menjadi kudeta 3. Pola Eskalasi Ancaman dan Kegiatan Musuh dalam ‘Perang Pembebasan Nasional” Pada eskalasi ini dipekirakan dalam jangka waktu tertentu merupakan ancaman maksimal terhadap kelemahan negara dengan adanya kemungkinan pecahnya perang terbatas dengan ciri-ciri perang pembebasan nasional. 1. Tahap Persiapan Tahap persiapan dimulai dengan babak penggalangan dan pematangan daerah melalui kegiatan-kegiatan subversi di segala bidang kehidupan masyarakat (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan-keamanan). 2. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan dilaksanakan dengan operasi-operasi khusus dengan tujuan penghancuran objek-objek vital dalam usaha untuk melemahkan kekuatan ketahanan wilayah serta perusakan-perusakan garis-garis komunikasi dan logistik, operasioperasi tempur dengan tujuan penghancuran satuan-satuan pertahanan dan perebutan sasaran. Adapun pola eskalasi ancaman tersebut adalah sebagai berikut a. Babak penggalangan dan pematangan wilayah b. Babak penyiapan dan penyiapan kekuatan fisik c. Babak pencetusan kekacauan d. Operasi khusus e. Operasi tempur f. Operasi wilayah dan logistik PENGANTAR SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA INDONESIA Sistem pertahanan dan keamanan tergantung pada berbagai hal, termasuk konfigurasi geografi suatu negara (lingkungan). A. SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA, KHUSUSNYA DI BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN SEJAK TAHUN 1945 Penentuan sistem Pertahanan-Keamanan suatu negara dilakukan berdasarkan 3 kemungkinan/cara berikut ini. 1. Peniruan dari sistem Pertahanan-Keamanan bangsa ini

6

2. Pemilihan secara kebetulan dengan kemungkinan-kemungkinan kurang sesuai dengan keadaan sebenarnya dari negara dan bangsa yang memilihnya 3. Usaha suatu bangsa di bidang petahanan keamanan berdasarkan falsafah,identitas, kondisi lingkungan, dan kemungkinan-kemungkinan kondisi yang mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup bangsa tersebut. Sejarah pertahanan keamanan bangsa Indonesia sejak tahun 1945 memberikan banyak pengalaman dan data untuk menyusun suatu sistem pertahanan keamanan yang mampu menanggulangi setiap ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Pengalaman-pengalaman tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis pengalaman, yaitu sebagai berikut ; 1. Pengalaman menanggulangi ancaman dari luar atau yang lazim disebut dengan invasi, ialah ancaman dari pihak Belanda yang ingin menjelajah Indonesia kembal. Pengalaman itu diperoleh dari dua kurun waktu. a. Kurun waktu 1945-1947 Pada bulan September-Oktober 1945 berdasarkan Civil Affair Agreement, Tentara Pendudukan Sekutu (Inggris) mendaratkan pasukan-pasukannya di kota-kota besar di seluruh Indonesia (Banjarmasin, Ujung Pandang, Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan). Tugas pendudukan tentara sekutu tersebut ialah : 1) Melucuti bala tentara Jepang yang telah kalah perang dan telah menyerah 2) Mengurus pengembalian tawanan perang sekutu yang ditawan oleh tentara Jepang (RAPWI = Repatriation Allied Prisoners of War and Interness). 3) Mengamankan pelaksanaan kedua tugas tersebut. b. Kurun waktu 1948-1949 Dengan adanya persetujuan Renville maka sekali lagi pihak Belanda mendapat kesempatan untuk berkonsolidasi dan menyusun kembali kekuatannya. Disamping itu, dikeluarkanlah Perintah Siasat No. 1 oleh Panglima Besar RI (Jenderal Sudirman) pada tanggal 9 November 1948, yang isinya seperti berikut : 1) Perlawanan tidak secara linier 2) Adakan bumi hangus 3) Pembentukan perlawanan dan pemerintahan gerilya Sasaran-sasaran yang telah dicapai di dalam Serangan Umum ini ialah berikut ini : 1) Politik 2) Militer 3) Psikologi 2. Pengalaman menanggulangi ancaman dari dalam, yang dapat berwujd pemberontakan atau subversi

7

Jenis ancaman ini diawali dengan pemberontakan PKI/Muso atau Peristiwa Madiun tanggal 18 September 1948 pada waktu Indonesia sedang menghadapi Belanda. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok berikut ini. a. Kelompok yang hanya mengandalkan perlawanan kepada kemampuan/persenjataan b. Kelompok yang selain mempergunakan peralatan teknologi, juga mempergunakan cara-cara penguasaan wilayah. 3. Pelajaran-pelajaran yang dapat ditarik dari pengalaman-pengalaman perjuangan bersenjata a. Keteguhan hati rakyat untuk mempertahankan negara dan bangsa serta melawan musuh di mana-mana. b. Kemampuan angkatan bersenjta untuk melaksanakan perang konvensional (sesuai dengan konvensi Jenewa) dan tidak kontroversial serta kemampuan menggunakan keadaan wilayah sebagai medan sebaik-baiknya. c. Persatuan dan kerja sama yang seerat-eratnya antara rakyat dan angkatan bersenjata yang sekarang kita kenal dengan menunggalnya ABRI dan rakyat. d. Kepemimpinan yang ulet dan tahan uji di semua tingkatan, yang cakap memberi inspirasi serta sekaligus mahir mengelola sumber-sumber kekuatan. B. FAKTOR LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI SISTEM PERTAHANAN-KEAMANAN Faktor-faktor tetap yang mempengaruhi suatu sistem pertahanan-keamanan adalah faktor lingkungan yang terdiri dari faktor geografi, sumber alam dan demografi. 1. Faktor Geografis Indonesia Dipandang dari segi letaknya Indonesia berada dalam posisi silang yang sangat unik, di antara dua samudra dan dua benua, serta di antara dua tata susunan dalam aspek-aspek kehidupan bangsa yang berlainan, bahkan yang saling bertentangan. Posisi tersebut menempatkan Indonesia pada posisi yang rawan karena memberikan tiga kemungkinan sebagai berikut a. Memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk tetap dalam posisi tidak memihak kepada salah satu kekuatan. b. Menarik Indonesia ke dalam pengaruh salah satu pihak. c. Salah satu kekuatan dunia tersebut menduduki Indonesia secara terbatas terhadap beberapa wilayah/kota yang dianggap sangat strategis untuk dapat menguasai jalur-jalur batas laut maupun udara. Hal ini sangat diperlukan untuk jalur komunikasi dan logistik. 2. Faktor Sumber Kekayaan Alam Bangsa Indonesia telah dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa sumber kekayaan alam yang cukup, baik yang masih merupakan suatu potensi yang terpendam, maupun yang sudah dimanfaatkan (potensial dan efektif). Keadaan ini memberikan kepada Indonesia dua kemungkinan ialah berikut ini. 8

a. Memberikan kekuatan pada perundingan-perundingan internsaional, tegasnya merupakan posisi penawaran (bargaining position) dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional. b. Mengandung ancaman atau campur tangan negara-negara asing yang membutuhkan sumber kekayaan alam tersebut. 3. Faktor Demografi Dilihat dari jumlah penduduknya, Indonesi menempati tempat keempat di dunia. Penyediaan tenaga manusia jelas cukup besar, akan tetapi karena penyebarannya kurang merata maka terdapat di satu pihak daerah-daerah yang amat langka akan tenaga manusia (pulau-pulau di luar pulau Jawa) dan di pihak lain terdapat daerah-daerah yang kelebihan tenaga manusia (pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok). Disamping penyebarannya, perlu diperhatikan pula komposisinya yaitu sebagai berikut ; a. Antara kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja harus ada keselarasan dan keseimbangan (usia produktif dan non-produktif). b. Antara tingkat kemampuan daerah-daerah. c. Antara tingkat pendidikan masyarakat yang mampu menunjang pembangunan daerah-daerah. C. HAKIKAT, DASAR, TUJUAN DAN FUNGSI PERTAHANAN NEGARA RI Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. D. PENYELENGGARAAN KETAHANAN NEGARA Pertahanan negara diselenggarakannya melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman yang diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara disini dengan sistem pertahanan negara. Penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Negara berdasarkan prinsip-prinsip seperti berikut : 1. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan negara 2. Bahwa upaya pembelaan negara tersebut merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara yang dilandasi asas : a. Keyakinan akan kekuatan dan kemampuan sendiri; b. Keyakinan akan kemenangan dan tidak kenal menyerah (keuletan); c. Tidak mengandalkan bantuan atau perlindungan negara atau kekuatan asing. 3. Pertentangan yang timbul antara Indonesia dengan bangsa lain akan selalu diusahakan dengan cara-cara damai. 4. Pertahanan dan keamanan keluar bersifat defensif-aktif yang mengandung pengertian tidak agresif dan tidak ekspansif.

9

5. Bentuk perlawanan rakyat Indonesia dalam membela serta mempertahankan kemerdekaan bersifat kerakyatan dan kesemestaan. Penyelenggaraan Hankam negara Indonesia dilakukan melalui upaya : a. Pertahanan, yaitu dengan membangun serta membina daya dan kekuatan tangkal negara dan bangsa yang mampu meniadakan setiap ancaman dari luar negeri. b. Keamanan, yaitu dengan memperkuat daya dan kekuatan tangkal negara dan bangsa yang mampu meniadakan setiap ancaman dari dalam negeri.

SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN RAKYAT SEMESTA (SISHANKAMRATA) Dalam kehidupan kita, berbangsa, bernegara dan bermasyarakat diperlukan pengaturan kesejahteraan dan keamanan. Pada modul ini akan dikaji salah satu dimensi kebutuhan kakiki atau kebutuhan dasar tersebut, yaitu pengelolaan sistem keamanan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara harus mengatur keamanannya dalam suatu sistem keamanan yang disebut Sishankamrata. Sishankamrata adalah suatu sistem pertahanan keamanan dengan komponen-komponen yang terdiri dari seluruh potensi, kemampuan dan kekuatan nasional yang bekerja secara total, integral serta berlanjut untuk mewujudkan kemampuan dalam upaya Hankam negara. A. KOMPONEN KEKUATAN DALAM SISHANKAMRATA Hankamrata sebagai suatu sistem pada hakikatnya ialah jalinan dari semua komponen Hankamrata dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sifat kesemestaannya. Dilihat dari pendekatan sistem (systems approach) di dalam Hankamrata, komponen dasarnya ialah rakyat terlatih (ratih) yang berfungsi untuk ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat yang diupayakan melalui mobilisasi. Komponen utamanya ABRI dan cadangan TNI yang berfungsi subjek kekuatan Hankam negara dan kekuatan sosial. Komponen khusus yaitu Perlindungan Rakyat (Linmas) yang berfungsi menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana lainnya, dan komponen pendukung yaitu sumber daya dan prasarana nasional yang berfungsi menjamin kemampuan bangsa dan negara dalam meniadakan setiap ancaman dari luar negeri dan dalam negeri. Jika dilihat dari kekuatan perlawanan yang ada maka dalam Sishankamrata terdapat dua kekuatan perlawanan yaitu sebagai berikut : 1. Kekuatan perlawanan bersenjata, yaitu Bela Semesta. TNI yang terdiri dari : a. Bela Negara 1) ABRI (AD, AL, AU dan POLRI) → Kekuatan Hankam negara 2) Cadangan : AD, AU, AL b. Bela Potensial, yaitu rakyat yang berfungsi untuk ketertiban umum, keamanan rakyat, perlawanan rakyat dan perlindungan rakyat.

10

2. Kekuatan Perlawanan Tidak Bersenjata yaitu rakyat di luar Bela Semesta yang berfungsi untuk perlindungan masyarakat dalam menanggulangi akibat bencana perang. Berdasarkan UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, Komponen Kekuatan pertahanan dibagi menjadi 3 komponen yaitu komponen utama adalah TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan, komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui ‘mobilisasi” guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama, dan komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

1. Doktrin Penyelenggaraan Pertahanan Dan Keamanan Rakyat Semesta Pengalaman penyelenggaraan pertahanan dan keamanan ini dapat dilihat dari doktrin dalam pertahanan dan keamanan yang dikembangkan yaitu sebagai berikut. a. Perang gerilya rakyat semesta Konsep perang gerilya rakyat semesta dirumuskan pada tahun 1948. Berdasarkan pengalaman-pengalaman menghadapi serbuan-serbuan tersebut maka timbul pemikiran untuk menukar ruang dengan waktu, waktu yang sangat dibutuhkan untuk memperoleh keseimbangan kekuatan untukkemudian beralih kepada seranganserangan balasan terhadap tentara pendudukan. Pokok pikiran tersebut dituangkan ke dalam konsep perang gerilya rakyat semesta dengan pola pelaksanaan sebagai berikut : 1) Pola penggunaan kekuatan fisik dengan sasaran-sasaran 2) Pola pemanfaatan kekuatan potensial wilayah 3) Pola perebutan kembali daerah yang diduduki lawan dalam usaha merebut kembali daerah-daerah yang diduduki lawan (Belanda) maka perebutan-perebutan daerah tersebut didahului oleh serangan-serangan fisik, dilanjutkan dengan penguasaan wilayah oleh kelengkapan pemerintah RI dan unsur-unsur perlawanan rakyat sehingga lambat laun daerah-daerah yang kita kuasai main meluas. b. Perang Wilayah Sejak tahun 1950 situasi dan kondisi yang mempengaruhi sistem pertahanankeamanan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. 1) Tahap ke-1, menghancurkan serangan musuh yang hendak memancangkan kaki di bumi Indonesia, baik pada wkatu di sumber asalnya, dalam perjalanan, maupun di wilayah perairan atau di wilayah udara Indonesia. 2) Tahap ke-2, mengadakan pertahanan pantai untuk menghalang-halangi musuh, menghambat dan menghentikan serbuannya apabila musuh sempat memancangkan kakinya di bumi Indonesia untuk kemudian mengadakan serangan belasan guna menghalau musuh kembali ke laut. 3) Tahap ke-3, di bagian wilayah yang diduduki musuh atau apabila musuh mampu menduduki seluruh wilayah Indonesia, mengadakan perang gerilya semesta, 11

menukar ruang dengan waktu untuk memperoleh keseimbangan kekuatan serta kemudian mengadakan serangan balasan. 4) Tahap ke-4, apabila sudah dicapai keseimbangan antara kekuatan kita dan kekuatan tentara lawan, kita mengadakan serangan balasan. c. Perang rakyat semesta Pokok-pokok doktrin Perang Rakyat Semesta, meliputi berikut ini : 1) Perang Rakyat Semesta (Perata) merupakan bagian mutlak dan tidak terpisahkan dari pertahanan-keamanan nasional (Hankamnas). 2) Perata adalah perang yang bersifat semesta, yang menggunakan seluruh kekuatan nasional secara total dan integral, dengan menggunakan militasi rakyat sebagai unsur kekuatannya untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia dan mengamankan jalannya Pembangunan Nasional. 3) Perang Rakyat Semesta mempunyai pola operasi a) Pola operasi keamanan dalam negeri (Operasi Kamdagri), yang bertujuan memelihara dan mengembalikan kekuasaan pemerintah/negara RI dan menggunakan jenis-jenis operasi intelijen-tempur dan teritorial. b) Pola operasi pertahanan yang bertujuan menggagalkan serangan dan ancaman nyata dari kekuatan perang musuh, dengan jenis-jenis operasi intelijen tempur dan teritorial. d. Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta Di dalam doktrin perata terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki, antara lain berikut ini. 1) Bagaimana usaha-usaha kita mencegah terjadinya subversi, infiltrasi, dan pemberontakan. 2) Bagaimana usaha-usaha kita mencegah adanya serangan mendadak dari luar. 3) Bagaimana usaha-usaha kita untuk mengamankan jalan-jalan pendekatan ke wilayah Indonesia dengan mengadakan kerja sama pertahanan keamanan di wilayah Asia Tenggara. Pada Rapat Kerja Hankam di Jakarta pada tanggal 17 sampai dengan 28 November 1967 telah dapat dirumuskan pelaksanaan Doktrin Hankamnas yang selanjutnya kita kenal dengan Sishankamrata. Doktrin itu berisikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut ; 1) Sasaran Operasi Hankamnas 2) Pola-pola Operasi Hankamrata Di dalam Hankamrata, ABRI merupakan intinya dan mempunyai fungsi tempur, territorial, intelijen dan keamanan-ketertiban masyarakat, dalam hubungannya dengan cadangan nasional maupun rakyat sebagai landasannya. Hankamrata dapat dibagi dalam komponen-komponen kekuatan ; 1) Unsur-unsur ABRI 2) Unsur-unsur Non-ABRI 3) Unsur-unsur ABRI mencakup komponen-komponen seperti berikut a) Unsur Pembina dan pengendali kekuatan-kekuatan dan kemampuankemampuan Hamkamnas terdiri dari TNI, meliputi AD, AL, AU dan 12

fungsi utamanya pembinaan kekuatan-kekuatan dan kemampuankemampuan Hamkamnas, Kepolisian RI (Polri) dengan fungsi utama pembinaan kekuatan-kekuatan dan kemampuan-kemampuan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). b) Unsur pengguna dan pengendali kekuatan serta kemampuan Hamkamnas, terdiri dari unsur-unsur berikut ini. (1) Ofensif strategis, yang mampu meniadakan usaha-usaha dan persiapanpersiapan musuh untuk melakukan serangan/invasi terhadap RI, serta menangkis gerakan-gerakan musuh di laut dan udara, sebelum dapat mendaratkan pasukannya di wilayah kekuasaan negara kita. (2) Defensif strategis, yang mampu menangkis serangan-serangan udara musuh sebelum ia mencapai objek-objek vital kita, baik di darat maupun di laut, menghalau dan menggagalkan setiap serangan musuh dengan menghancurkan kesatuan-kesatuannya sebelum mereka bergerak lebih lanjut. (3) Unsur Kamtibmas yang mampu memelihara dan mengendalikan Kamtibmas. (a) Komponen-komponen territorial terdiri dari badan-badan Pembina territorial, menyelenggarakan pembinaan territorial, mobilisasi, dan demobilisasi pada saat-saat yang diperlukan, menunjang secara fisik opeasi-operasi Hankam serta menjalankan perlawanan wilayah dalam waktu yang lama. (b) Komponen-komponen cadangan nasional yang mampu memperbesar kekuatan aktif ABRI dalam jumlah golongan kualifikasi serta dalam waktu dan tempat yang diperlukan. e. Unsur-Unsur Non-ABRI ABRI sebagai inti dalam Sishankamrata harus didukung oleh kekuatan rakyat yang terlatih (Ratih). Sissos ialah pengintegrasian dari semua unsur kekuatan sosial secara menyeluruh, teratur, interaktif, berdaya guna, dan berhasil guna yang diwujudkan dalam suatu pola tertentu yang merupakan kondisi atau alat untuk memenangkan perang. Selain itu, di dalam pelaksanaan Sishankamrata ini dikenal beberapa pola operasi, yaitu sebagai berikut : 1) Pola operasi pertahanan ialah kerangka yang tetap dalam menggunakan segala unsur, kekuatan, yang berfungsi sebagai alat untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan negara dan keutuhan bangsa Indonesia terhadap serangan dan ancaman nyata dari kekuatan perang negara lain. 2) Tujuan yaitu pola operasi pertahanan ialah untuk menggagalkan serangan dan ancaman nyata dari kekuatan perang musuh. 3) Sifat, yait pola operasi ini menggunakan Sistatek dan Sistasos secara serasi agar tercapai hasil maksimal. f. Tahap-Tahap Operasi Pertahanan Pola operasi pertahanan dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap operasi defentif strategis dan tahap operasi ofensif strategis.

13

1)

Tahap operasi defensif strategis digunakan apabila perbandingan kekuatan perang musuh terhadap kekuatan perang kita sedemikian rupa sehingga tidak mungkin bagi kita melakukan operasi ofensif strategis. 2) Tahap operasi ofensif strategis bertujuan untuk menghancurkan kekuatan perang musuh atua memaksanya menyerah baik dalam bentuk ofensif awal maupun ofensif balas. g. Penyelenggaraan Pola Opeasi Pertahanan 1) Operasi-operasi udara 2) Operasi-operasi di lautan 3) Operasi-operasi di daratan 4) Bentuk-bentuk operasi dalam rangka operasi pertahanan 1. Operasi perlawanan daerah 2. Operasi perlawanan wilayah 3. Operasi gerilya 4. Operasi balas 5) Penggambaran pelaksanaan operasi menghadapi kegiatan musuh berdasarkan pembabakan kegiatan musuh a) Babak musuh masih berada di luar wilayah nasional kita, baik di wilayahnya sendiri maupun dalam perjalanan. b) Babak musuh di wilayah udara dan laut nasional kita. c) Babak pendaratan di pantai dan usaha perluasan daerah tumpuan. d) Babak musuh berhasil menguasai sebagian wilayah kita. e) Babak musuh menguasai sebagian besar atau seluruh wilayah nasional kita. f) Babak musuh kehilangan momentum dan keunggulannya sehingga minimum tercapai keseimbangan kekuatan. B.

POLA OPERASI KEAMANAN DALAM NEGERI Pola Operasi Keamanan Dalam Negeri, ialah kerangka tetap dalam menggunakan segala unsur kekuatan yang berfungsi sebagai alat untuk memelihara atau mengembalikan kekuasaan pemerintahan Negara RI terhadap subversi dan pemberontakan dalam negeri. 1. Tujuan yaitu operasi Kamdagri bertujuan memelihara atau mengembalikan kekuatan pemerintah/Negara RI pada salah satu atau beberapa daerah (bagian wilayah) negara yang terganggu keamanan dan kestabilannya. 2. Sifat, yaitu operasi Kamdagri dilakukan dengan menggunakan Sistasos dan Sistatek secara serasi. 3. Babak-babak operasi Kamdagri Pelaksanaan operasi Kamdagri, meliputi babak-babak berikut ini a. Pemisahan yang bertujuan memisahkan musuh dengan rakyat b. Penggiringan dan pengalokasian musuh pada tempat-tempat kita inginkan/rencanakan. c. Penghancuran, pada babak ini diusahakan penghancuran kekuatan musuh secara total. 14

d. Konsolidasi dan rehabilitasi yang bertujuan untuk mengobati luka-luka yang ditimbulkan oleh operasi Kamdagri dan mengembalikan potensi dan ketahanan wilayah. 4. Penyelenggaraan Operasi Kamdagri Operasi-operasi Kamdagri diselenggarakan di daratan, di lautan, di udara dengan pembagian fungsi sebagai berikut. a. Operasi di udara dan di lautan guna menciptakan kondisi yang menguntungkan 1) Penghancuran fisik dari usaha-usaha subversi di perjalanan berupa penerbangan gelap (black flight) sebagai sarana kekuatan luar negeri untuk membantu kaum subversi dan pemberontakan dengan menerjunkan para pelatih, perlengkapan perang atau kebutuhan lainnya. 2) Pengintaian untuk identifikasi atau mengawasi penerbangan atau pelayaran gelap. 3) Isolasi dan pemutusan hubungan musuh. 4) Penyediaan angkutan dan perhubungan. 5) Pemberian bantuan tambahan. b. Operasi-operasi di daratan harus memungkinkan pengembalian dan pemeliharaan kekuasan pemerintah Ri dan dalam waktu sesingkatsingkatnya dengan menggunakan jenis-jenis operasi Kamdagri sesuai dengan situasi dan kondisi serta peningkatan ancaman dan kegiatan musuh. Kalau kegiatan musuh meningkat terus maka perlu dilakukan operasi Kamtibmas dengan kegiatan-kegiatan berupa berikut ini. 1) Tindakan tegas dalam usaha pemberantasan kriminalitas, khususnya penodongan, perampokan, pembunuhan dan kerusuhan. 2) Penyelesaian segera terhadap perkelahian-perkelahian dan menindak tegas biang keladinya. 3) Melalui organisasi-organisasi sosial untuk menyadarkan para remaja guna menjauh diri dari tindakan-tindakan dan tingkah laku yang negatif. 4) Memperketat pengawasan lalu-lintas dan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran lalu-lintas dan pelanggaran hukum lainnya. c. Operasi intelijen dapat memberikan keterangan-keterangan mengenai lokasi musuh, kekuatan dan tingkah moralnya sehingga dapat dibuat rencanarencana operasi penumpasan musuh melalui pentahapan (babak) sebagai berikut. 1) Operasi teritorial 2) Dilanjutkan dengan operasi lokalisasi 3) Diadakan operasi penghancuran kekuatan musuh dengan operasi tempur sebagai operasi pokok 4) Diadakan operasi konsolidasi dan rehabilitasi Penyelenggaraan Operasi Pemulihan Keamanan Menghadapi Perang Terbatas dengan Ciri-ciri Perang Pembebasan Nasional

15

d. Perang terbatas dengan ciri-ciri”perang pembebasan nasional”pada hakikatnya oleh rakyat (sebagian) negara itu sendiri, sedangkan bantuan yang diberikan oleh negara asing, baik berupa perlengkapan maupun personalia atau pasukan, diselubungi dengan dalih-dalih pasukan suka rela atau atas permintaan rakyat negara tersebut. C.

D.

POLA OPERASI INTELIJEN STRATEGIS (INTELSTRAT) 1) Operasi intelstrat adalah semua operasi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan intelijen, lawan intelijen (kontra intelijen, dan perang urat saraf (perang psikologis) di tingkat strategis. 2) Tujuan Intelstrat a. Memperoleh informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan strategi nasional pada umumnya dan operasi-operasi hankamnas pada khususnya. b. Menghancurkan sumber-sumber infiltrasi, subversi, dan spionase yang terdapat di wilayah musuh. c. Mengadakan perang urat saraf dan kegiatan-kegiatan tertutup lainnya untuk mewujudkan kondisi-kondisi strategis yang menguntungkan. 3) Sifat Operasi Intelstrat a. Dilakukan pada setiap saat dengan intensitasnya yang disesuaikan dengan keadaan politik nasional. b. Pada dasarnya dilakukan di luar wilayah nasional c. Pada dasarnya bersifat tertutup. d. Menggunakan Sistek dan Sissos disesuaikan dengan ruang dan waktu 4) Perbandingan antara Intelstrat dengan Intelijen pada Operasi-operasi Pertahanan dan Kamdagri a. Kedua-duanya berusaha mendapatkan keterangan yang mempunyai arti militer dari negara-negara lain. b. Intelstrat dihasilkan secara terus-menerus, baik dalam masa perang atau masa damai. c. Intelstrat tidak terbatas pada situasi lokal, tetapi meliputi semua faktor yang merupakan potensi perang suatu negara. 5) Arti pentingnya kemampuan Intelstrat a. Kemampuan Intelstrat yang merupakan slah satu kemampuan utama, harus dikembangkan dalam usaha menyempurnakan sishankamrata. b. Intelstrat dalam sishankamrata pada dasrnya bersifat strategis defensif yang berarti secara strategis tidak akan menyerang terlebih dahulu. c. Kita harus selalu waspada terhadapkemungkinan diserang baik bersifat terbuka konvensional maupun serangan subversi ataupun seranngan nuklir. POLA OPERASI KERJA SAMA HANKAM ASIA TENGGARA Pola operasi hankam Asia Tenggara, merupakan salah satu pola utama sishankamrata. Kerja sama hankam adalah usaha bersama dalam menghadapi kemungkinan gangguan-gangguan (keamanan, stabilitas nasional, dan 16

perdamaian). Kerja sama hankam justru melihat ke dalam untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi dikawasan tersebut. Bentuk-bentuk kerja sama ini dapat berupa tindakan-tindakan bersama mengenai masalah perbatasan (koordinasi lintas batas, border crossing). Jadi, operasi kerja sama hankam Asia Tenggara adalah bukan suatu pakta pertahanan yang ditujukan kepada negara tertentu ataupun gabungan negara tertentu, tetapi merupakan suatu usaha untuk mewujudkan daerah damai (aman) dan bebas dari pengaruh negara-negara asing dalam rangka menciptakan dan menungkatkan ketahanan regional di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Anda juga perlu memahami beberapa istilah operasi di dalam Sishankamrata maupun kegiatan-kegiatan dalam menghadapi lawan, di antaranya berikut ini. 1. Operasi Tempur 2. Operasi Intelijen 3. Operasi Teritorial 4. Operasi Keamanan Ketertiban Masyarakat (Komtibmas) 5. Ifiltrasi 6. Invasi 7. Subversi 8. Sabotase UPAYA PENYELENGGARAAN BELA NEGARA DALAM KERANGKA SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN RAKYAT SEMESTA A. SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA DALAM PEMBELAAN NEGARA Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang membentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mempersiapkan angkatan perang atau tentara nasional secara semprna untuk melindungi kemerdekaan yang telah diproklamasikan tersebut. Baru pada tanggal 23 Agustus 1945 diumumkan oleh presiden RI pembentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) tang didasarkan atas Keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 23 Agustus 1945. Dalam hal ini, patut diketahui bahwa pembentukan Tentara nasional pada saat itu akan mengundang bentrokan fisik dengan tentera Jepang dan tentara sekutu, dan sementara itu kekuatan nasional dianggap belum cukup mampu mengahdapi kedua kekuatan. Kebijakan pemerintah ini tidak memuaskan beberapa golongan pemuda. Mereka yang tidak puas ini kemudian membentuk badan-badan perjuangan atau laskar-laskar bersenjata, diantaranya Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (BARA), Barisan Benteng, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Pemuda Indonesia Maluku (PMI), Hisbullah, Sabilillah, Pemuda Sosialis Indonesia (PESINDO), Barisan Pemberontakan Republik Indonesia (BPRI). Pembentukan badan-badan perjuangan ini juga terjadi di luar pulau Jawa di amtaranya Barisan Pemuda Indonesia (BRI) yang kemudian menjadi Pemuda 17

Republik Indonesia (PRI) di Aceh, Pemuda Republik Andalas di Sumatra Utara, Pemuda Andalas di Sumatra Barat. Selanjutnya, dibutuhkan kesatuan langkah dalam pengamanan dari tingkatan agresi dari pihak luar yang tidak menghendaki Republik Indonesia berdiri maka pada tanggal 5 Oktober 1945, dikeluarkan oleh maklumat pemerintah yang menyatakan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada tanggal 18 Desember 1945. Kolonel Soedirman diangkat sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal dan Oersip Soemaharjo sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal. Pada bulan januari 1946 TKR berubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) sementara itu badan-badan perjuangan tersebut pada tanggal 10 November 1945 mengadakan kongres dan membentuk badan kongres Pemuda Indonesia, dam peranannya dalam Biro Perjuangan dalam kementrian Pertahanan. Baru pada bulan Juni 1947 kelompok pejauang TKR dan badan-badan perjuangan lainnya diintegrasikan dalam TNI. B. LANDASAN HUKUM BELA Sebelum diproklamasikan kemerdekaan RI telah dipikirkan masalah bela negara ini (cq pertahanan negara) yang di cantumkan dalam UUD 1945 Bab XII Pasall 30. Pada Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUD 1945 berbunyi: 1. Tiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pembelaan negara 2. Syarat-syarat tentang pembelaan negara diatur dengan Undang-undang. Atas dasar pasal 30 ayat (2) UUD 1945 maka telah diundangkan UU No. 20 Tahun 1982, yaitu tentang Pertahanan dan Keamanan Negara yang disempurnakan sekarang dengan UU No. 3 Tahun 2002. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan UUD 1945, pada tahun 1948 telah diundangkan UU No. 3 Tahun 1948 Tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Perubahan bentuk Negara Kesatuan Republlik Indonesia menjadi Negara Republik Indonesia Serikat memberlakukan Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat, 1949). Di dalam konstitusi RIS di tuangkan tentang pertahanan dan keamanan negara, yaitu pada Bab VI, Pasal 179-185 disebut dengan judul Pertahanan Kebangsaan dan Keamanan Umum Atas dasar Bab VI tentang pertahanan negara dan keamanan umum tersebut , pada tahun 1954 telah diundangkan UU No. 29 Tahun 1954 tentang pertahanan dan keamanan negara. C. WUJUD DAN UPAYA BELA NEGARA Perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kenerdekaan bukan oleh suatu kelompok masyarakat atau rakyat, tetapi oleh seluruh rakyat Indonesia, dengan mengerahkan segala potensi kemampuan dann kesatuan yang dimilikinya. Dalam bangnas, kita harus berupaya dan mampu mengembangkan potensi sumber daya alam termasuk kedudukan dan kondisi geografi Indonesia, sumber daya manusia Indonesia (dalam sistem tanjnas disebut Trigatra) dan sumber daya ciptaan (teknologi). 18

Kendatipun demikian, kita tidak boleh lengah karena ancaman terhadap identitas dan integritas bangsa dan negara. Indonesia tidak hanya datang dari sisi militer, tetapi juga dapat dari sisi ideologi politik, ekonomi dan sosial budaya. Dimensi perang juga sudah berubah tidak harus dengan invasi bersenjata (hankam), tetapi jgua dapat dilihat dari invasi, ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, yaitu UU No. 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara, wujud bela bela negara dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1. PPPR (P3R) atau Pendidikan Pendahuluan Perlawanan Rakyat 2. Wajib Latih Mahasiswa (Malawa) 3. Rakyat Terlatib (Ratih). 4. Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). 5. Cadangan Angkatan Perang Republik Indonesia. Berdasarkan UU RI No. 29 Tahun 1954 di sekolah-sekolah dan di tempattempat pendidikan lainnya. Kemudian dengan keputusan bersama Wampa Hankam dan Menteri PTIP No. M/A/19/63 Tahun 1963. Mata pelajaran Hankam negara merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi dan sekolah dasar, dan sekolah lanjutan serta pramuka. Kemudian di bawah payung UU RI No. 14 Tahun 1962, dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 55 Tahun 1972 dan No. 56 Tahun 1972 tentang Pembentukan Pertahanan Sipil dan Perlawanan Rakyat (Hansip)/Wanra), yang kemudian diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Komponen-komponen bela negara terdiri dari : 1. P3TR berdasarkan UU RI No. 29 Tahun 1954 berubah menjadi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara yang diintegrasikan ke dalam kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. 2. Wajib Latih Mahasiswa (UU RI No. 29 Tahun 1954), Hansip/Wanra (UU RI No. 14 Tahun 1962) digabungkan ke dalam rakyat terlatih (Ratih) yang mempunyai fungsi : ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat dan perlawanan rakyat (lihat Kegiatan Belajar 3 Polstra Hankam tentang Sistem Pertahanan dan Keamanan Nasional). 3. APRI (UU RI No. 29 Tahun 1954) berubah menjadi ABRI, yang terdiri atas TNI dan POLRI. 4. Cadangan APRI (UU RI No. 29/Tahun 1954) berubah menjadi Cadangan ABRI. 5. Perlindungan Masyarakat (LINMAS) merupakan komponen khusus yang tidak digabungkan dalam Komponen Rakyat Terlatih, ABRI, Cadangan Nasional. Sejalan dengan perkembangan kemajuan bangsa dan aspirasi masyarakat dewasa ini mempersoalkan kedudukan POLRI yang dimasukkan ke dalam ABRI. Memasukkan Kepolisian ke dalam ABRI membuat perangainya berubah, seperti angkatan-angkatan perang dan tidak selayaknya sebagai aparat penegak hukum serta tidak otonomi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya karena keterikatannya pada birokrasi ABRI komentear berbagai kalangan.

19

Oleh karena itu, ada kecenderungan tuntutan masyarakat untuk memisahkan Kepolisian dari komponen ABRI. Semuanya ini perlu pengkajian dan tergantung pada aspirasi rakyat Indonesia sendiri (DPR). Jika dipisahkan Kepolisian dari ABRI, ini berarti UU RI No. 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan Keamanan Negara perlu disempurnakan lagi. Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan dan Keamaan Negara disempurnakan dengan UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan merupakan wilayah kewenangan TNI. Pada awal tahun 2002 ABRI dilikuidasi menjadi Tni dan Kepolisian Negara Indonesia dan masing-masing berdiri sendiri dengan dasar hukum yang berbeda pula. Dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya “bela negara” yang diwujudkan dalam penyelenggaran Pertahanan Negara. Ayat (2) Keikutsertaan Warga Negara dalam upaya “bela negara” sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diselenggarakan melalui. 1. Pendidikan Kewarganegaraan 2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara suka rela atau secara wajib 4. Pengabdian sesuai dengan profesi POLITIK SERTA STRATEGI PERTAHANAN DAN KEAMANAN Politik dan strategi pertahanan dan keamanan (Hankam) merupakan bagian integal dari politik dan Strategi Nasional (Polstranas). Polstra Hankam bersifat saling mengisi, saling mendukung dan saling memperkuat (Sinergi) dengan politik dan strategi bidangbidang kehidupan lainnya dalam polstranas. A. DASAR-DASAR KONSEP PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL Sebagaimana Anda masih ingat maka pertahanan keamanan diartikan sebagai upaya rakyat semesta yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan/negara dalam rangka menegakkan tannas dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan negara serta keamanan perjuangan nasional. Maksud dari upaya rakyat semesta adalah bahwa pertahanan keamanan itu bukan hanya upaya dari ABRI atau sesuatu golongan tertentu saja, tetapi merupakan upaya seluruh bangsa atau seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali (Pasal 30 Ayat (1) UUD 145). 1. Falsafah Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela serta mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pandangan bangsa Indonesia tentang pertahanan dan keamanan negara sebagaimana ditentukan dalam pembukuan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 2. Asas-Asas Dari pandangan hidup (falsafah) yang diuraikan bangsa Indonesia menemukan asas-asas atau prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan seperti tersebut di bawah ini. 20

a. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan negara yang telah diperjuangkan, meliputi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang tidak boleh jatuh ke tangan bangsa asing, termasuk segala kekayaan yang terkadang di dalamnya serta yang tercakup dalam yurisdiksi nasional. b. Upaya pertahanan keamanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Dalam prinsip ini terkadang pula pengertian bahwa upaya pertahanan keamanan negara harus dilakukan berdasarkan atas keyakinan akan kekuatan sendiri dan tidak kenal menyerah, serta tidak mengandalkan bantuan atau perlindungan negara atau kekuatan asing. c. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatan. Bagi bangsa Indonesia, perang adalah tindakan tidak berperikemanusiaan, tidak sesuai dengan martabat manusia. Perang hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan serta kepentingan nasional dan sedapat mungkin diusahakan agar wilayah nasional tidak menjadi ajang perang. d. Bangsa Indonesia menentang segala macam penjajahan dalam berbagai bentuk dan penampilan, menganut politik bebas aktif. Oleh karena itu, pertahanan keamanan negara ke luar bersifat defensif aktif yang berarti tidak agresif dan tidak ekspansif dan sejauh kepentingan nasional tidak terancam, tidak akan mulai menyerang, sedangkan ke dalam bersifat preventif aktif yang berarti sedini mungkin mengambil langkah dan tindakan guna mencegah dan mengatasi setiap kemungkinan timbulnya ancaman dalam bentuk apa pun dari dalam negeri. e. Bentuk perlawanan rakyat Indonesia dalam rangka membela serta mempertahankan kemerdekaan bersifat kerakyatan dan kesemestaan, yang berarti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional serta prasarana nasional yang bersifat kewilayahan. 3. Tujuan dan Fungsi Hankamnas Pertahanan Keamanan Nasional bertujuan menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 terhadap segala ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri dan tercapainya tujuan nasional. Pertahanan Keamanan Nasional berfungsi untuk : a. Memelihara dan meningkatkan tannas dengan menanamkan serta memupuk kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, penghayatan dan pengamalan Pancasila dan UUD 1945 sehingga bangsa Indonesia memiliki sikap mental yang meyakini hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga negara yang rela berkorban untuk membela bangsa dan negara serta kepentingannya. b. Membangun, memelihara dan mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen kekuatan Hankamnas c. Mewujudkan seluruh Kepulauan Nusantara beserta yurisdiksi nasional sebagai suatu kesatuan pertahanan keamanan nasional dalam rangka perwujudan Wasantara. 4. Sistem Pertahanan Keamanan Nasional 21

a. Upaya pertahanan keamanan negara Upaya pertahanan keamanan negara diselenggarakan melalui berikut ini. 1) Upaya pertahanan, yaitu untuk menghadapi kemungkinan serangan atau invasi dari luar. 2) Untuk menghadapi kemungkinan gangguan keamanan dari dalam negeri. Upayanya ditujukan dalam bentuk memperkuat daya dan kekuatan tangkal negara dan bangsa yang mampu meniadakan setiap ancaman dari dalam negeri dalam bentuk dan wujud apa pun. b. Hakikat hankamnas kita adalah perlawanan rakyat semesta Hakikat Hankamnas kita adalah perlawanan rakyat semesta. Sifat-sifat utama dari sistem ini adalah sebagai berikut. 1) Kerakyatan, yaitu keikutsertaan seluruh rakyat warga negara sesuai dengan kemampuan dan keahlian dalam komponen kekuatan pertahanan keamanan nasional. 2) Kesemestaan, yaitu seluruh bangsa dan negara mampu memobilisasikan diri dan lingkungan guna menanggulangi setiap bentuk ancaman yang datang dari dalam negeri dan luar negeri. 3) Kewilayahan, yaitu seluruh wilayah negara merupakan titik tumpuan perlawanan (benteng) dan setiap lingkungan didayagunakan untuk mendukung setiap bentuk perlawanan secara berlanjut. Cara mewujudkan perlawanan rakyat semesta adalah dengan mempersenjatai rakyat secara psikis dengan ideologi Pancasila dan secara fisik dengan keterampilan bela negara yang diselenggarakan oleh pemerintah. c. Berdasarkan UU RI No. Tahun 1998 Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 1988 tentang Pokok Pertahanan dan Kekuatan Hankamnas dikelompokkan dalam 4 komponen yaitu 1) Rakyat terlatih Rakyat terlatih merupakan salah satu bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara secara wajib yang menunjukkan sifat kesemestaan dan keserbagunaan dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Rakyat terlatih sebagai komponen dasar bagi kesemestaan dan keserbagunaan penyelenggaraan pertahanan keamaan negara mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut. a) Ketertiban umum b) Perlindungan rakyat c) Keamanan rakyat d) Perlawanan rakyat 2) Angkatan bersenjata/TNI ABRI (sekarang TNI) merupakan komponen utama kekuatan pertahanan keamanan, dituntut kesiapsiagaannya dan ketanggapannya dalam menyelenggarakan pertahanan keamanan negara. 3) Perlindungan masyarakat (LINMAS)

22

Perlindungan masyarakat merupakan komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan negara yang anggotanya adalah warga negara yang secara suka rela memilih lingkungan ini sebagai tempat berbaktinya. 4) Sumber daya alam, sumber daya buatan dan prasarana nasional Unsur-unsur yang nonmanusia ini merupakan komponen pendukung kekuatan pertahanan keamanan negara yang harus didayagunakan bagi peningkatan daya dan hasil guna sreta kelancara dan kelangsungan upaya pertahanan keamanan. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, kekuatan pertahanan negara terdiri dari 3 komponen yaitu : a) Komponen Utama adalah TNI yang siap digunakan utnuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. b) Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. c) Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. 5. Konsep Pertahanan Keamanan Nasional Hakikat Hankamnas adalah perlawanan rakyat semesta, dengan pengertian bahwa seluruh rakyat sesuai dengan bidang, kodrat, dan kemampuannya masingmasing diikutsertakan dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan. Ada dua konsep dasar dalam mengimplementasikan Hankamnas, yaitu Konsep pertahanan dan konsep keamanan nasional. a. Konsep pertahanan nasional b. Konsep keamanan nasional B. POLITIK HANKAM Politik Hankam ialah asas haluan, usaha, serta kebijaksanaan tindakan negara dalam bidang Hankam tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian), serta penggunaan secara totalitas potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan pertahanan dan keamanan nasional (Hankamnas) ialah menjamin tercegah atau teratasinya hal-hal yang langsung atau tidak langsung “mengancam” keamanan jalannya dan keberhasilan bangnas. Bangsa Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia ditentukan oleh keberhasilan bangnas termasuk bidang hankam. Sehubungan dengan itu, dalam pertimbangan-pertimbangan menentukan upaya dan cara mencapai tujuan Hankamnas digunakan landasan pemikiran atau prinsip-prinsi yang dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, yaitu : 1. Jaminan terhadap Ketidakpastian Ketidakpastian masa depan menuntut jaminan dalam berbagai bentuk seperti berikut: a. Perkembangan yang dapat melahirkan ancaman, harus dapat diketahui sedini mungkin. 23

2.

3.

4.

5.

6.

b. Persiapan-persiapan Hankamnas tidak dapat ditunda sampai munculnya ancaman secara pasti. c. Peristiwa dalam berbagai bentuk dapat timbul di kemudian hari. Bersandar kepada Kemampuan Sendiri Kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia di dalam menghadapi ancaman peperangan dan segala bentuk gangguan keamanan, harus dapat dijamin oleh kekuatan Hankam bangsa Indonesia sendiri dan tidak bersandar kepada kemampuan bangsa lain. Oleh karena itu, bangsa Indonesia tidak mengikatkan diri pada alinasi militer atau fakta militer dan lebih menekankan kepada kemampuan diri sendiri. Oleh karena itu, kekuatan Hankamnas harus profesional, modern dapat diandalkan dan disegani pihak lain. Politik Bebas Aktif Bebas-aktif berarti tidak terikat oleh pihak mana pun dan selalu mengambil inisiatif dalam upaya perdamaian dunia dan kesejahteraan umat manusia. Politik bebas-aktif, kedalam menyangkut kebebasan dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam upaya pembangunan kesejahteraan dan keamanan nasional bangsa Indonesia tidak mau dicampuri urusan dalam negerinya oleh bangsa lain dengan berbagai dalih atau alasan. Politik bebas-aktif ini menghendaki bangsa Indonesia dapat menghadapi segenap ancaman yang datang dari dalam atau dari luar dengan kemampuan Hankamnas sendiri. Perdamaian Dunia Perdamaian dunia merupakan prakondisi (syarat mutlak) dalam menuju kesejahteraan umat manusia. Sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia tentang dunia yang damai, bangsa Indonesia merasa wajib untuk turut serta dalam upaya menciptakan dan memelihara perdamaian dunia. Wawasan Nusantara (Wasantara) Wasantara sebagai wawasan Hankamnas berarti pula bahwa sistem Hankamnas Indonesia harus dapat menjamin keutuhan wilayah nasional, melindungi bangsa Indonesia dan sumber-sumber kekayaan alam yang ada. Lebih dari itu, Wasantara mengamanatkan kesatuan dalam seluruh aspek kehidupan bangsa (Wawasan Nasional) dan menjadi landasan dalam bangnas (Wawasan Pembangunan). Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata) Dalam pertahanan dan keamanan nasional tetap setiap manusia Indonesia harus terlibat sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, harus dibekali kesadaran “bela negara”. Landasannya adalah kekuatan rakyat dengan ABRI sebagai intinya.

C. KEBIJAKSANAAN HANKAMNAS Dengan berpangkal tolak pada prinsip-prinsip penentuan tersebut sebagai landasan dalam pertimbangan strategi maka kebijaksanaan Hankamnas harus didasarkan pada upaya mencegah perang melalui usaha-usaha dalam negeri dan melalui usaha-usaha sosial politik. Usaha-usaha tersebut harus didukung oleh daya tangkal terhadap perang terbatas dan perang revolusioner. Daya tangkal pada 24

hakikatnya adalah suatu sarana guna memaksa pihak lain untuk menangani masalah Hankamnas disertai pameran kekuatan dan kemampuan Hankamnas sedemikian rupa sehingga lawan-lawan potensial akan kehilangan kemampuan atau enggan untuk memerangi Indonesia. Secara umum Hankamrata memang merupakan daya penangkal yang dahsyat, baik terhadap musuh dari luar maupun lawan dari dalam negeri. Akan tetapi, Hankamrata kurang memenuhi kebutuhan Hankamnas. Hal itu disebabkan: 1. Tidak semua daerah dalam wilayah Republik Indonesia berpenduduk cukup untuk memungkinkan perlawanan rakyat yang memadai. 2. Perlawanan rakyat baru diselenggarakan apabila musuh sudah berada di dalam wilayah Indonesia beberapa waktu lamanya. 3. Dari segi pertahanan secara konvensional perlawanan rakyat kurang bernilai. 4. Hankamrata memang ditujukan untuk mengalahkan musuh yang lebih kuat melalui agresi yang akan memakan waktu lama beserta akibatnya. Lebih dari itu perlunya modernisasi sistem senjata teknologi dan penunjang secara bertahap, peningkatan profesionalisme, dan pembinaan kingkunga strategik (negara tetangga) sebagai penjaga bila diasumsikan serangan (invasi) datang dari luar. D. STRATEGI PERTAHANAN DAN KEAMANAN Pada hakikatnya strategi Hankamnas ialah tata cara, pembinaan, dan penggunaan kekuatan-kekuatan serta sarana Hankamnas untuk mewujudkan politik Hankamnas, yaitu sebagai berikut. 1. Pengamanan terhadap sasaran dan tujuan nasional. 2. Penyempurnaan keefektifan dan integrasi ABRI sehingga dapat menjadiinti kekuatan Hankamnas yang kokoh dan disegani pihak lain. 3. Penyusunan kekuatan Hankamnas yang ditujukan untuk stabilitas keamanan dan perdamaian di Asia Tenggara khusunya dan dunia pada umumnya. Untuk melaksanakan politik Hankmanas tersebut maka strategi yag ditempuh adalah membangun kekuatan “penangkalan” untuk menghadapi gangguan keamanan dalam negeri dan ancaman invasi dari luar. Dalam upaya penyusunan strategi tersebut (pembuatan rencana strategi) dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Prinsip Ekonomis dan Politis Pembangunan Hankamas secara keseluruhan harus dilakukan sejalan dengan pembangunan dalam bidang kesejahteraan sedemikian rupa sehingga merupakan bagian integral dari bangnas. Upaya pertahanan keamanan harus menyesuaikan segenap rencana-rencana dengan sumber yang disediakan untuknya dan kemampuan-kemampuan dibangun dengan menetapkan sasaran-sasaran yang dicapai secara bertahap. Di samping itu, keefektifan untuk menghadapi keadaan darurat harus terjamin. Dalam keadaan aman dan damai dipelihara kekuatan pertahanan keamanan yang relatif kecil, tetapi efisien, yang dalam keadaan darurat harus dapat dikembangkan dengan cepat. 2. Mencukupi Kebutuhan Sendiri 25

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Keharusan mencakup kebutuhan sendiri dan sekaligus mengurangi ketergantungan pada negara lain, menurut dibangunnya industri yang dapat memnuhi kebutuhan pertahanan keamanan, setidak-tidaknya berupa perlengkapan dan bekal paling vital. Dislokasi Kekuatan Kekuatan-kekuatan lapangan menurut sifat dan tugas khasnya masingmasing harus direncanakan menempati posisi-posisi strategi yang memungkinkan diberikan reaksi yang cepat terhadap ancaman yang akan datang. Undang-Undang dan Doktrin Hak dan kewajiban turut serta dalam pembelaan negara dan setiap warga negara Indonesia, harus diimplementasikan dalam bentuk keadilan/pemerataan menjalankan tugas pertahanan keamanan. Penelitian, Pengembangan, dan Teknologi Penelitian dan pengembangan yang tertuju kepada perwujudan perlengkapan umumnya memerlukan banyak waktu. Penghematan dalam bidang ini dapat dicapai melalui kerja sama yang erat dengan lembaga-lembaga penelitian peruruan tinggi dan industri. Hendaknya selalu dicegah kegiatan – kegiatan yang bersifat duplikatif. Dwifungsi ABRI Hubungan timbal balik yag sangat erat antara bidang keamanan dan kesejahteraan nasional menghendaki agar perkembangan ABRI tidak semata-mata diarahkan kepada pembentukan kekuatan pertahanan keamanan saja. Manajemen Manajemen pertahanan keamanan yang mencakup komponen-konponen Hankamnas harus bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pemanfaatan Peluang Pemanfaatan peluang pada hakikatnya adalah suatu usaha untuk memperkecil atau menjadakan pertentangan yang sering terjadi antara tuntutan kesejahteraan nasioanl dan keamanan nasional. Perencana-perencana pada semua tingkat (eselon) harus selau waspada untuk mengidentifikasi setiap peluang yang muncul, serta siap memanfaatkan semua kesempatan yang bisa menghemat penggunaan sumber daya, memperkecil kerugian dan menghasilkan kegunaan tambahan.

E. PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN KEKUATAN Tujuan pembangunan Hankamnas berpangkal pada strategi Hankamnas, yaitu memberikan kepada setiap pihak yang mempunyai maksud memusuhi bangsa Indonesia dan merencanakan melakukan agresi dengan cara apapun juga, tidak dapat mencapai tujuan atau maksudnya. 1. Sasaran Kekuatan Kekuatan rakyat di bidang pertahanan keamanan yang merata di seluruh wilayah negara dan nyata dapat dirasakan, yang terwujud oleh masa rakyat yang militan, spontan, didasari ketahanan ideologi Pancasila dan rasa cinta terhadap tanah air. 2. Sasaran Kemampuan Hankamnas 26

a. Kamampun intelijen strategis b. Kemampuan pembinaan wilayah c. Kemampuan lawan subversi d. Kemampuan lawan kerusuhan massal e. Kemampuan lawan teror f. Kemampuan pengamatan laut g. Kemampuan pengintaian dan perondaan lepas pantai h. Kemampuan peperangan laut i. Kemampuan peperangan darat j. Kemampuan pengamatan udara k. Kemampuan pertahanan udara l. Kemampuan penyerangan udara m. Kemampuan peperangan amfibi n. Kemampuan penyerbuan lintas udara o. Kemampuan peperangan lawan gerilya p. Kemampuan pemindahan strategi q. Kemampuan penertiban masyarakat r. Kemampuan penyelamatan masyarakat s. Kemampuan peperangan hukum t. Kemampuan peperangan wilayah 3. Sasaran Program Sektor Hankamnas dibagi 4 subsektor yaitu : a. Subsektor kekuatan pertahanan b. Subsektor kekuatan keamanan c. Subsektor dukungan umum d. Subsektor bakti ABRI F. PENGGUNAAN KEKUATAN Pola dasar penggunaan kekuatan Hankamnas secara umum diperlukan untuk suatu operasi tentang tepatnya kekuatan dan kelemahan. Segi yang kuat dijadikan pancangan kaki dan dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan memberikan kekuatan kepada segi yang lemah untuk diperbaiki dan diperkuat sehinga lambat laun dapat diperoleh kekuatan nasional yang diperoleh kekuatan nasional yang seimbang dan serasi.

1. Persuasi Persuasi ialah usaha mengadakan penggalangan di segala bidang kehidupan sosial dengan maksud untuk menumbuhkan pengertian tentang arah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang telah dituangkan di dalam GBHN dan Repelita. 2. Ancaman Langsung Setelah diadakan usaha persuasif edukatif sejauh mungkin, tetapi masih tetap tidak dapat atau tidak mau mengadakan kerja sama dan bahkan lebih 27

membahayakan Hankamnas maka diadakan tindakan yang menakut-nakuti dengan peringatan lisan ataupun gerakan. 3. Penghancuran Penghancuran ini merupakan tindakan terpaksa, setelah gagal menempuh semua jalan dan tidak mungkin lagi utnuk mengembalikan pada suasana persuasif.

DWI FUNGSI ABRI DALAM KENANGAN Dwi fungsi ABRI, mempunyai pengertian bahwa ABRI mengemban fungsi kekuatan Hankam dan sekaligus fungsi sebagai kekuatan sosial politik. Oleh karena ABRI mengemban fungsi Hankam dan fungsi sosial politik maka disebut sebagai Dwi Fungsi ABRI. Apabila kita melihat pada sejarah perkembangan hubungan sipil militer di negaranegara berkembang umumnya militer mempunyai kecenderungan memainkan p eran lebih besar dalam politik nasional. Jika dilihat dari keterlibatan militer dalam politik di negaranegara berkembang tampak beragam, antara lain berupa konsolidasi kekuasaan, peningkatan integrasi nasional, pembangunan dukungan masa bagi pemerintah, pembangunan lembaga politik, serta dapat pula menjadi mediator politik. Meskipun keterlibatan militer di negara berkembang (dunia ketiga) dapat memberikan sumbangan pada kesejahteraan masyarakat, tidak berarti keterlibatan politik yang tetap atau berlanjut. A. SEJARAH DWI FUNGSI ABRI (FUNGSI SIONAL POLITIK) Dalam perkembagannya organisasi militer yang dilakukan dari kancah perjuangan rakyat mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan, tidak hanya bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila tetapi juga bertanggung jawab atas kemakmuran (kesejahteraan) masyarakat. Jika dilihat dari sejarah kelahiran TI ABRI memang lahir di tengah-tengah revolusi bangsa Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Pengalaman sejarah ini mengakibatkan bagaimana ABRI memandang dirinya yakni selain sebagai alat revolusi, alat negara, juga sebagai pejuang yang terpanggil untuk memberikan jasanya kepada semua aspek kehidupan dan membangun bangsa. Jika dikaji dari segi kebudayaan bangsa Indonesia sebelum menjadi bangsa yang merdeka, terdiri dari berbagai suku yang diperintah oleh Raja atau panglima. Akibat dari kedua aspek ini yakni aspek historis dan aspek kultural merupakan legalitas politik ABRI untuk dapat diterima dengan mulus oleh rakyatnya. Pada tahun 1948-1949 Agresi Militer Belanda II, pemimpin politik sipil ditangkap Belanda, peran ABRI menjadi meningkat. Pada tahun 1957-1959 ketika pemimpin sipil juga tidak mampu mengatasi “pemberontak daerah” ABRI bersama rakyat tampil menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah G 30 S/PKI gagal, tampak pengaruh ABRI semakin besar sehingga memungkinkan ABRI turun menentukan kebijaksanaan nasional dalam pembangunan. 28

Berbagai macam konsep dan strategi dikembangkan dan dibanggun dalam mengisi bangnas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Diantaranya yang terkenal ialah Wasantara, tannas dan Strategi Perjuangan Rakyat Semesta (Sishankamrata). B. HAKIKAT ABRI SEBAGAI KEKUATAN SOSIAL POLITIK 1. Hakikat Sosial Politik ABRI Hakikat Sospol ABRI adalah jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI sebagai kekuatan sospol untuk secara aktif berperan serta bersama-sama dengan segenap kekuatan sosial lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan dan kedaulatannya. Hal ini berarti bahwa ABRI sebagai penegak demokrasi Pancasila yang berjiwa Sapta Marga, pengabdi kepentingan rakyat, sadar akan kewajiban untuk menjamin dan membela hak dan kewajiban tiap warga negara dalam kerangka kehidupan Demokrasi Pancasila. 2. Sikap dan Tekad Sosial Politik Sikap dan tekad sosial politik ABRI adalah a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus diamankan, dipertahankan, serta dilaksanakan secara murni dan konsekuen. b. Peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik adalah konsep politik yang bersifat tetap dan merupakan tata nilai yang berlanjut serta melekat pada setiap generasi ABRI. c. Peranan ABRI sebagai kekuatan sosial politik tetap berpegang teguh pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. d. Sosial politik ABRI mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat dan menolak paham politik adu kekuatan karena dapat menimbulkan perpecahan serta merongrong persatuan dan kesatuan bangsa. C. TUJUAN ABRI SEBAGAI KEKUATAN SOSIAL POLITIK Tujuan ABRI sebagai kekuatan sosial politik ialah untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamik di segenap aspek kehidupan bangsa dalam rangka pemantapan tannas untuk mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Pancasila. D. TUGAS DAN FUNGSI ABRI SEBAGAI KEKUATAN SOSIAL POLITIK 1. Tugas ABRI sebagai Kekuatan Sosial Politik a. Bersama-sama dengan organisasi kekuatan sosial lainnya mengamankan dan menyukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta mendorong setiap upaya meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam rangka memantapkan tannas guna mewujudkan tujuan nasional. b. Mendorong dan mendinamisasikan pengembangan kehidupan demokrasi Pancasila dan kehidupan konstitusional berdasarkan UUD 1945 dalam segala usaha dan kegiatan bangsa. 2. Fungsi ABRI sebagai Kekuatan Sosial a. Mengamankan, mengawal dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. 29

b. Berperan serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masalah kenegaraan dan pemerintahan dalam rangka menjamin pengembangan kehidupan demokrasi Pancasila. c. Mengamankan dan menyukseskan bangnas sesuai dengan GBHN. d. Memelihara dan mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta memelihara dan mengembangkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamik demi berhasilnya bangnas. e. Melaksanakan komunikasi sosial dengan organisasi kemasyarakatan dan keterpaduan upaya penanggulangan hakikat masalah sospol f. Membina kemampuan dan kekuatan sosial politik dalam rangka membina penyelenggaraan sosial politik negara. E. POLA OPERASI SOSIAL POLITIK ABRI 1. Pola operasi sospol adalah suatu rangkain konsepsi operasi penyelesaian masalah sospol dengan menciptakan situasi dan kondisi sospol yang mantap dan dinamis dengan menggunakan kekuatan ABRI sebagai kekuatan sospol bersama kekuatan sosial lainnya untuk mencegah dan menetralisasi ancaman terhadap pembangunan dan stanilitas nasional yang dapat mengganggu dan menghambat tercapainya tujuan nasional. F. BERBAGAI PENDAPAT TENTANG DWI FUNGSI ABRI (FUNGSI SOSIAL POLITIK) peran sosial pollitik ABRI dengan intensitas yang tinggi dan cangkupan yang luas di segenap aspek kehidupan bangsa dan negara, dapat menggeser peran kelompok nonmiliter, dan menjadi adu silang pendapat pro dan kontra tentang dwi fungsi ABRI tersebut. Sebagai suatu kajian yang bersifat ilmiah dan bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan anda dapat mengkaji beberapa pendapat yang bertentangan terhadap fungsi sosial politik ABRI untuk dapat. 1. Dukungan terhadap Dwi Fungsi ABRI (Fungsi Sospol) Presiden Soeharto (1970) Menyatakan bahwa dwi fungsi ABRI adalah salah satu aspek-aspek implementasi demokrasi Pancasila dalam sistem negara kita. Sisitem inilah yang telah di bangun bangsa Indinesia dan yang telah kita terima bersama. 2.

Keritik terhadap Dwi Fungsi ABRI Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai orang pertama kali mengusulkan “Peran Sosial ABRI” termasuk kelompok orang yang “Risau” melihat cara menafsirkan dan mengimplementasikan dwi fungsi ABRI selama Orde Baru. Menurut Nasution, seandainya ABRI akan memainkan peran politik, seharunya peran itu ada di MPR, bukan dalam politik negara sehari-hari. 3.

Dwi Fungsi ABRI di Masa Depan Konsep Dwi Fungi ABRI (cq. Fungsi sospol) apakah masih relavan atau tidak? Mempertanyakan bukan memperdebatkan hanya menghabiskan waktu dan

30

energi saja. Kenyataan sejarah dan budaya bangsa Indonesia dapat menerima konsep dwi fungsi ABRI. Dalam konteks demokratisasi dan peran dwi fungsi ABRI diperlukan kajian ulang dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Nordlinger (1976) mengemukakan tiga model peranan yang dapat di mainkan oleh militer, yaitu model moderator, guardion, dan model rules. Dalam model ke dua (guardians) peran sospol militer hanya dibutuhkan pada saat terjadinya chaosh. Namun apabila keadaan sudah pulih, kekuasaan diserahkan kembali pada pemerintah sipil. Dominasi ABRI baik dalam lemaga-lembaga politik maupun pemerintahan ternyata tidak signifikan bagi terciptanya sistem politik demikratis dan clean government. Dalam konteks pembaruan dan keperluan proses demokratis pada masa yang akan datang, tampaknya fungsi sospol ABRI lebih tepat mengambil model pertama dan kedua. Penyelesaian konflik politik atau usaha-usaha untuk mempertahankan kekuasaan dengan memperdekatkan keamanan adalah langkah tidak populer, malah mengundang masalah yang cukup pelik, yaitu banyak menimbulkan pelanggaran HAM. Untuk mengembalikan ciri dan legitimasi ABRI tidak ada pilihan lain kecuali ABRI menjaga jarak dengan kekuasaan. Keterlibatan masalah sosial politik ABRI yang dibutuhkan dalam rangka pembinaan bangsa dan negara bukanlah sebagai faktor memperlemah. Untuk memahami hal ini Anda harus melihat dan mengkaji perkembanganperkembangan perubahan yang terjadi dan kecenderungan (trend) di masa depan. harus dilihat bahwa ABRI berada pada lingkungan yang baru, dan generasi baru pula. Generasi ABRI, Angkatan ’45 yang telah teruji dan terbukti menyelamatkan bangsa dan negara ini dari penjajahan, kehancuran akibat konflik-konflik internal. G.

ORDE BARU DIGANTIKAN ORDE REFORMASI Dalam tahun 1998 situasi perekonomian semakin memburuk, krisis moneter berubah menjadi krisis ekonomi, pelarian modal dan anjloknya nilai rupiah ($US 1 = RP 17.000,00) dengan berbagai inplikasinya menimbulkan keresahan sosial.

H.

TNI DALAM NEGARA DEMOKRASI TNI sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia dan sebagai pembela Pancasila sebagai Dasar Negara, dengan sendirinya selalu mendukung dan berpartisipasi dalam perwujudan demokrasi sebagai sistem politik, sistem ekonomi dan sistem sosial. Untuk itu, TNI harus menjadi lembaga yang relevan dengan perkembangan RI sebagai negara demokrasi yaitu TNI harus merupakan satu organisasi militer yang sepenuhnya sesuai dengan kepentingan rakyat.

31

KESIMPULAN : Kondisi “perbatasan tanpa batas” yang sudah dibiarkan mengambang selama 65 tahun Indonesia merdeka ini akan terus menjadi bumerang bagi Indonesia dan Malaysia. Hal ini sudah tentu dapat menjadi potensi konflik yang besar bagi hubungan Indonesia dan Malaysia apabila tidak diselesaikan, terlebih berada di beberapa kawasan yang krusial karena keempat kawasan tersebut tidak saja terkait dengan permasalahan kedaulatan, tetapi juga nilai ekonomi seperti jalur perdagangan, perikanan, dan sumber daya alam. Hal seperti ini sebetulnya dapat dihindari apabila Indonesia telah menyelesaikan permasalahan perbatasan sebelum suatu isu menjadi besar. apabila telah dilakukan jauh sebelumnya, peluang pencapaian kesepakatan dalam ruang negosiasi juga masih besar. Sudah sepatutnya Indonesia mulai memberikan konsentrasinya pada permasalahan perbatasannya sebagai “ancaman yang konstan terhadap kedaulatan”. Maka dari itu pemerintah Indonesia harus lebih tegas,dan tidak ada lagi perseteruan antara Negara tetangga nyaitu Malaysia.

32