KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
BAB 1 PENDAHULUAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
1
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
A.
LAKIP 2015
Latar Belakang
P
enyusunan LAKIP KPU Provinsi Jawa Tengah disusun berpedoman kepada Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2015 - 2019 dan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
kinerja
aktual
dan
pertanggung-jawaban
dari
pencapai
keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2015, baik kegiatan rutin maupun kegiatan tahapan Pemilu 2015.
L
aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 merupakan laporan implementasi perwujudan
kinerja aktual dan pertanggung-jawaban dari pencapai keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2015, baik kegiatan rutin maupun kegiatan tahapan Pemilu 2015.
Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain :
1.
Media informasi pelaksanaan perjanjian kinerja KPU Provinsi Jawa Tengah;
2.
Media pengukuran dan evaluasi periodik capaian kinerja KPU Provinsi Jawa Tengah;
3.
Media, sarana dan informasi pertanggung-jawaban akuntabilitas keuangan KPU Provinsi Jawa Tengah;
4.
Feedback (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Provinsi Jawa Tengah pada tahun mendatang;
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
2
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
5. Menjadikan KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel. 6. Menjadikan KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sangatlah penting untuk disusun berdasarkan kondisi riil yang ada selama tahun anggaran berjalan. Laporan akuntabilitas kinerja mempunyai peran yang sangat strategis dalam menunjang dan mewujudkan clean-goverment. Dalam periode e-tech perkembangan teknologi informasi modern bersifat paperless, laporan akuntabilitas kinerja mengutamakan azas efektif dan efisiensi. Laporan akuntabilitas kinerja dapat menjadi media kontrol penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja suatu instansi kementrian/lembaga. Laporan akuntabilitas kinerja harus dapat menggambarkan proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi dari hasil pelaksanaan kegiatan di lingkungannya. Pada akhirnya, laporan akuntabilitas kinerja harus mampu menggambarkan dari proses awal perencanaan sampai dengan proses akhir realisasi dan hasil yang dicapai suatu instansi kementrian/lembaga. Dari hasil akhir evaluasi yang ada pada laporan akuntabilitas kinerja pada tahun anggaran yang berjalan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dan kendala yang terjadi pada suatu instansi kementrian/lembaga.
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
3
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KPU PROVINSI JAWA TENGAH
KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat provinsi. Secara hirarkis KPU Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum serta bertanggung-jawab kepada Ketua KPU.
KPU
Provinsi Jawa Tengah memiliki 5
(lima) Anggota KPU berkedudukan setara yang dipimpin oleh seorang Ketua, dijabat oleh Drs. Joko Purnomo; berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 725/Kpts/KPU/IX/2013 tanggal 23 September 2013. Dalam
melaksanakan
tugas
dan
kebijakannya dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah.
KPU Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, memiliki struktur organisasi terdiri dari 5 (lima) Anggota KPU yang dibantu oleh Sekretariat dalam menjalankan kebijakan dan sebagai pendukung pelaksanaan kebijakan.
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
4
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
S ampai dengan tahun 2015, dari 9 (Sembilan) jabatan struktural yang ada pada sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah di isi oleh 2 (dua) orang pegawai organik, selebihnya masih di isi oleh pegawai dari daerah yang dipekerjakan di Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah adanya kebijakan pemberian tunjangan kinerja pada Tahun 2014 dan 2015, yang dicairkan pada Tahun Anggaran 2015 bagi pegawai organik dan penawaran alih status bagi pegawai daerah yang dipekerjakan. Diharapkan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2015 secara keseluruhan harus sudah menjadi pegawai organik. Hal ini dipandang perlu karena KPU bekerja secara mandiri, profesional dan akuntabel. Dan selaras dengan kebijakan tersebut pegawai organik dapat meningkatkan integritas dan kualitas kinerjanya dalam menyongsong Pemilu selanjutnya dimasa yang akan datang. Dalam rangka pelaksanaan tugas sampai saat ini KPU Provinsi Jawa Tengah belum memiliki gedung kantor sendiri dan masih pinjam pakai gedung milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Veteran Nomor 1 A Kota Semarang.
Inventarisasi sarana dan prasarana KPU Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 terdiri dari aset barang bergerak dan aset barang tidak bergerak meliputi semua barang intrakomptabel dan ekstrakomptabel yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya
yang
sah
merupakan
bagian
dari
aset
pemerintah pusat.
Selengkapnya
inventarisasi aset sebagai sarana dan prasarana yang
digunakan KPU Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Semester II KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015. Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
5
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
Tabel 1 Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Sarana dan Prasarana
Kuantitas
Tanah Kantor
2.460
M²
Bangunan Kantor
1.500
M²
Kendaraan Roda 4
10
Unit
Kendaraan Roda 2
9
Unit
Mesin Absensi
1
Buah
28
Buah
6
Buah
Notebook
19
Buah
PC Unit
21
Buah
Printer
34
Buah
UPS
12
Buah
Hub
4
Buah
Terminal
1
Buah
Wireless Accsess Poin
2
Buah
Overhead Projector
6
Buah
Mesin Ketik Manual
6
Buah
Facsimile
1
Buah
AC Split
13
Buah
Handy Cam
4
Buah
Lemari Besi
22
Buah
Filling Cabinet
4
Buah
Meja kerja kayu
28
Buah
Camera Digital
10
Buah
Overhead Projector Layar LCD Proyektor
Sumber : (diolah dari Laporan SIMAK BMN KPU Prov. Jateng Sm II/2015)
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
6
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
Berdasarkan laporan barang kuasa pengguna anggaran semester II
periode
per 3 Desember 2015 nilai BMN yang dikelola KPU Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 1.706.283.134,- (Satu milyar tujuh ratus enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah). Permasalahan yang ada dalam penatausahaan BMN di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah yaitu : 1. Kurangnya sumber daya manusia operator pengelola BMN; 2. Kurang tertatanya manajemen inventarisaasi asset; 3. Adanya kegiatan teknis Pemilu yang mendesak untuk di prioritaskan terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan peñata usahaan dan pengelolaan BMN agak terganggu; dan 4. Inventarisasi penilaian asset yang dilakukan oleh DJKN (melalui KPKNL) memiliki tenggat waktu yang cukup lama.
Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya Ketua bersama Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah a. Tugas dan Wewenang KPU Provinsi Jawa Tengah 1)
Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi : a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di provinsi; b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; c) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan
penyelenggaraan
Pemilu
oleh
KPU
Kabupaten/Kota;
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
7
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
d) Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/ Kota dan menyampaikannya kepada KPU. e) Memutakhirkan kependudukan
data yang
pemilih disiapkan
berdasarkan dan
diserahkan
data oleh
Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/ atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; f) Menetapkan
dan
mengumumkan
hasil
rekapitulasi
penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU
Kabupaten/
Kotadengan membuat
berita acara
penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitunghan suara; g) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya
berdasarkan
berita
acara
hasil
rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/ Kota; h) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pawaslu, Bawaslu Provinsi, dan KPU; i) Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya; j) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
8
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
k) Menindaklanjuti Provinsi
atas
LAKIP 2015
dengan temuan
segera dan
rekomendasi
laporan
Bawaslu
adanya
dugaan
pelanggaran Pemilu; l) Mengenakan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/ Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti
melakukan
tindakan
yang
mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi
Bawaslu
Provinsi
dan/atau
ketentuan
peraturan perundang-undangan; m) Menyelenggarakan
sosialisasi
penyelenggaraan
Pemilu
dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat; n) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan o) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meliputi : a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Provinsi; b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/Kota; d) Memutakhirkan kependudukan
data yang
pemilih disiapkan
berdasarkan dan
diserahkan
data oleh
Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/ atau Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
9
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; e) Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU; f) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekaputulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara pengitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; g) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan
suara serta wajib menyerahkannya
kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU; h) Menindaklanjuti
dengan
segera
rekomendasi
Bawaslu
Provinsi atas temuan dan laporan adanya pelanggaran Pemilu; i) Mengenakan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/ Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti
melakukan
terganggunya
tindakan
tahapan
yang
mengakibatkan
penyelenggaraan
pemilihan
berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan; j) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat; k) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
10
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
l) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau peraturan perundang-undang. 3) Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, meliputi : a) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur; b) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU; c) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; d) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua
tahapan
berdasarkan
penyelenggaraan
ketentuan
pemilihan
peraturan
gubernur
perundang-undangan
dengan memperhatikan pedoman dari KPU; e) Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur; f) Memutakhirkan kependudukan
data yang
pemilih disiapkan
berdasarkan dan
data
diserahkan
oleh
Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/ atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; g) Menetapkan
calon
gubernur
yang
telah
memenuhi
persyaratan; h) Menetapkan
dan
mengumumkan
hasil
rekapitulasi
penghitungan suara pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam
wilayah
provinsi
yang
bersangkutan
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
dengan
11
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; i) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi perserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU; j) Menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan
hasil
rekapitulasi
penghitungan
suara
pemilihan gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam
wilayah
provinsi
yang
bersangkutan
dengan
membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; k) Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan gubernur dan mengumumkannya; l) Mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya; m) Melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU; n) Menindaklanjuti Provinsi
atas
dengan temuan
segera dan
rekomendasi
laporan
adanya
Bawaslu dugaan
pelanggaran pemilihan; o) Mengenakan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/ Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan
penyelenggaraan Bawaslu
pemilihan
Provinsi
dan/
terganggunya berdasarkan atau
tahapan rekomendasi
ketentuan
peraturan
perundang-undangan;
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
12
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
p) Melaksanakan
sosialisasi
LAKIP 2015
penyelenggaraan
pemilihan
gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat; q) Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU; r) Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/ walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; s) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan gubernur; t) Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur Kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan u) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau peraturan perundang-undangan. b. Kewajiban KPU Provinsi Jawa Tengah KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban : 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; 2) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara ; 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat ;
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
13
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU; 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/ dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI; 7) Mengelola
barang
inventaris
KPU
Provinsi
berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan; 8) Menyampaikan
laporan
periodik
mengenai
tahapan
penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu; 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi; 10) Menyediakan dan menyampaikan hasil data hasil Pemilu di tingkat provinsi; 11) Melaksanakan keputusan DKPP; dan 12) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/ atau yang
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan. c. Tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah 1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; 2) Memberikan dukungan teknis administratif; 3) Membantu
pelaksanaan
tugas
KPU
Provinsi
dalam
menyelenggarakan Pemilu;
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
14
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi; 6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan gubernur; 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
d. Wewenang Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah 1)
Mengadakan
dan
mendistribusikan
perlengkapan
penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; 2)
Mengadakan
perlengkapan
penyelengaraan
pemilu
sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 3)
Memberikan
layanan
administrasi,
ketatausahaan
dan
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. e. Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah
f.
1)
Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2)
Memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
3)
Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.
Tugas Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas penyiapan program, pengelolaan data, penataan organisasi dan sumber daya manusia. Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Mempunyai fungsi, antara Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
15
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
lain Penyiapan program dan pengelolaan data dan penataan organisasi dan sumber daya manusia 1)
Sub Bagian Program dan Data, Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan program, pengolahan data, monitoring dan evaluasi program.
2)
Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan organisasi dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi dan disiplin pegawai, pendidikan dan latihan, organisasi dan tata laksana.
g. Tugas Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah Bagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan pelaksanaan urusan umum dan logistik. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, mempunyai fungsi perencanaan dan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan urusan umum dan logistik 1) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan anggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuagan serta perbendaharaan. 2) Sub
Bagian
Umum
dan
Logistik,
mempunyai
tugas
pelaksanaan urusan tata usaha bagian, persidangan, rumah tangga, dan pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta distribusi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
16
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
i.
LAKIP 2015
Tugas Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan urusan hukum, teknis, dan hubungan partisipasi masyarakat. Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, mempunyai fungsi antara lain : 1) Penyiapan dokumentasi dan hubungan partisipasi masyarakat, sosialisasi
hukum,
verifikasi
faktual,
serta
administrasi
keuangan, dan dana kampanye peserta pemilu, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum. 2) Penyiapan pemutakhiran data pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi, penyusunan daerah pemilihan serta pencalonan dan penetapan calon terpilih hasil pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. a) Sub Bagian Hukum, mempunyai tugas melakukan Sosialisasi hukum, verfikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye peserta Pemilu, dana kampanye, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum. b) Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, mempunyai tugas melakukan pendaftaran pemilih, penyusunan jadwal kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi, pengisian anggota DPRD Provinsi pasca Pemilu, penetapan Daerah Pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih pengisian anggota DPRD Provinsi pasca Pemilu, penetapan Daerah Pemilihan dan
pencalonan,
dan
penetapan
calon Pemilu anggota DPRD
Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta melakukan dokumentasi pelaksanaan pendidikan pemilih, dan fasilitas pemantau Pemilu. Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
17
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
C. STRUKKTUR ORGANISASI KPU PROVINSI JAWA TENGAH
Berdasarkan
Peraturan
Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Perubahan
Peraturan
Komisi
Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU
Provinsi
dan
Sekretariat
KPU
Kab./Kota, Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 adalah sebagai berikut: KPU Provinsi Jawa Tengah
Jajaran Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
18
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
TABEL 2 STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 KETUA KPU Drs. JOKO PURNOMO
DIVISI KEUANGAN, LOGISTIK, PERENCANAAN DAN BADAN PENYELENGGARA
ANGGOTA KPU WAHTU SETIAWAN, S.Sos.,M.Si DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
ANGGOTA KPU DIANA ARIYANTI, S.P
DIVISI PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH, PENGEMBANGAN ORGANISASI SDM DAN UMUM RUMAH TANGGA
ANGGOTA KPU IKHWANUDN, S.Ag
ANGGOTA KPU
DIVISI PEMANTAUAN DAN PEMUNGUTAN SUARA, DATA DAN INFORMASI
HAKIM JUNAIDI, S.Ag.,M.Ag DIVISI HUKUM, PENGAWASAN, PENCALONAN DAN KAMPANYE
SEKRETARIS Drs. GATOT BAMBANG HASTOWO, M.Pd NIP. 19581212 198603 1 024 (IV/d)
KABAG PROGRAM, DATA, ORG & SDM
DIDI HARYADI, SH, MH NIP. 19681227 199103 1 008 (IV/b )
KASUBBAG PROGRAM DAN DATA
KURNIA DIAN WIJANARKO, SE NIP. 19800622 200811 1 002 (III/c)
KASUBBAG ORGANISASI DAN SDM SUPARMAN, SE., M.Si NIP. 19651012 198903 1 011 (III/d)
KABAG KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK AGUS SUSENO, S.Sos, M.Si NIP. 19610616 198303 1 020 (IV/a)
KABAG HUKUM, TEKNIS & HUPMAS Dra. SRI LESTARININGSIH, MSi NIP. 19640830 199103 2 004 (IV/b)
KASUBBAG KEUANGAN Dra. ANDI SURAEDAH, M.Si NIP. 19680926 198903 2 003 (III/d)
KASUBBAG HUKUM Drs. CATUR IDI WISENO NIP. 19670513 198811 1 001 (III/d)
KASUBBAG UMUM & LOGISTIK SUDJAD, SH NIP. 19610612 199003 1 010 (III/d)
KASUBBAG TEKNIS & HUPMAS ACHMAD ZAKKY. S.IP.,M.Si NIP. 19790831 201012 1 002 (III/c)
Sumber : (Struktur : Lamp. II Peraturan KPU No: 05 Tahun 2008 Tanggal : 02 April 2009)
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
19
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2015, sebanyak 47 orang; 35 orang berjenis kelamin laki-laki dan 12 orang perempuan, yaitu terdiri dari Pejabat Struktural Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah sebanyak 10 orang, non struktural Sekretariat 23 orang, dan tenaga kontrak sebanyak 14 orang yaitu tenaga Satpam sebanyak 6 orang, tenaga cleaning service sebanyak 3 orang, Driver sebanyak 3 orang dan pramubakti sebanyak 2 orang. Tabel 3 Daftar Pegawai KPU Provinsi Jateng Tahun 2015 menurut Pendidikan Formal
NO
PENDIDIKAN FORMAL
1
JUMLAH ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
S-2
8
5
3
2
S-1
18
13
5
3
D-III
5
1
4
4
SMA
11
11
-
5
SMP
5
5
-
6
SD
-
-
-
47
35
12
Jumlah (s.d 31 Desember 2015)
(sumber diolah dari nominative data kepegawaian subbag OSDM tahun 2015)
Berdasarkan
25 20 15 Pegawai Organik Pegawai DPK
10
Tenaga Kontrak 5 0 varians pegawai KPU Prov. Jateng
daftar pegawai KPU Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember Tahun 2015, varians pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 24 (dua puluh empat) pegawai organik KPU, 9 (Sembilan) pegawai daerah yang diperkerjakan di KPU, dan 14 (empat belas) tenaga kontrak.
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
20
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
D. SISTEMATIKA PENULISAN LAKIP
SASARAN URAI N
INDIK TR KINER JA
TRG T
REALI SASI
% PENCPAN TARGET
1
2
3
4
5
PRO GRM 1
KEGIATAN URA IN
INDIK TR KINER JA
SAT
TRG T
REALI SASI
% PENCPAN TARGET
2
3
4
5
6
7
Sistematika penulisan LAKIP KPU Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut: KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Setjen KPU.
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
21
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sitematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. BAB IV PENUTUP
Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Setjen KPU serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.
LAMPIRAN : 1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 2. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
22
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
BAB 2 PERENCANAAN --------- d a n ---------
PERJANJIAN KINERJA
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
23
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019
G una mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah
menerbitkan
Keputusan
Komisi
pemilihan
Umum
Nomor
63/KptsKPU/Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan jangka Panjangang Nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Sesuai dengan Peraturan Penteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan omisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang .
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
24
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
1.
LAKIP 2015
VISI DAN MISI
Visi Komisi Pemilihan Umum adalah: “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL” Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi
penyelenggara
professional
dan
pemilihah
mandiri
umum
demi
yang
berintegritas,
terwujudnya
kualitas
penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.
Misi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan
sebagai berikut: 1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional; 2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif; 3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
25
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan; 5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan. 6. Meningkatkan memberikan
integritas pemahaman
penyelenggara secara
intensif
Pemilu dan
dengan
komprehensif
khusunya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu; 7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.
Tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah: 1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu; 2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia; 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu; 5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.
Sasaran-sasaran
strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang
hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 –2019) adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. b. c. d. e.
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu; Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu; Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya; Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih; Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
26
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a.
Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU
b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian; c.
Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
d. Opini BPK atas LHP; e.
Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
f.
Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a.
Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi; b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.
2.
PROGRAM DAN KEGIATAN BERSIFAT TOPDOWN
Komisi
Pemilihan
Umum
bersifat hirarkis dan program kegiatan serta alokasi kebutuhan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat topdown. Program kegiatan dan rencana anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota
Tahun
Anggaran 2015 mengacu pada Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019.
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
27
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
B. PERJANJIAN KINERJA 2015
D alam rangka melaksanakan Renstra 2015 – 2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015, KPU Provinsi Jawa Tengah menetapkan perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2015 yang dijabarkan dalam tabel berikut : TABEL 4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 No
Sasaran Program/ Kegiatan
-
Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU nProvinsi Jawa Tengah Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan
-
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan
1
-
-
Tersusunnya laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi belanja mengikat pegawai
Indikator kinerja
Target
Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangaan Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi,KPU Kab/Kota Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (eLPPA) yang tepat waktu danvalid Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi gaji pegawai
100 % 12 Laporan 100 % 1 Laporan
100 % 1 Laporan
100 % 12 Bulan Layanan
2
-
Fasilitasi pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik
Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat Satker
100 % 1 Dokumen 100 %
-
Terlaksananya SOP pengelolaan logistik pemilu
Persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
1 Layanan pengadaan
28
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
No
Sasaran Program/ Kegiatan -
3
-
-
Tersusunnya standar logistik Pemilu Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistic Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi
-
Terwujudnya sistem administrasi penyelengaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien
-
Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi
-
Tersusunnya rencana penerapan eGovermen yang konkrit dan terukur
LAKIP 2015
Indikator kinerja Persentase penyusunan standar logistik Pemilu
Target 100 % 1 Laporan
Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu
100 %
Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL
100 %
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Jawa Tengah Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
1 Unit
1 Dokumen 100 % 2 Dokumen 100 % 1 Dokumen 100 % 1 Aplikasi
Pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian
4
-
Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengeolaan SDM
Penataan pembinaan dan administrasi SDM
-
Terselenggaranya seleksi PNS secara trnsparan dan akuntabel
Pelayanan pengadaan pegawai baru
-
Dokumen kepegawaian
Pengelolaan kepegawaian
-
5
-
-
Tingkat ketepatan proses pelaksanaan PAW Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran KPU provinsi Jawa Tengah Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan
-
Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN
-
Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip
-
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
organisasi, pengelolaan
data
base
Pergantian Antar Waktu Anggota KPU Provinsi dan Kab/Kota
Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut Persentase jumlah satker KPU Kab/Kota yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
100 % 5 Dokumen 100 % 100 Orang 100 % 5 Dokumen 100 % 1 Orang
100 % 3 satker 100 % 1 laporan 100 % 2 orang 100 % 1 laporan 100 % 12 Bulan layanan
29
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
No
Sasaran Program/ Kegiatan
6
Pemeriksaan di lingkungan Sekretariat KPU provinsi dan Kab/Kota -
Tersusunya laporan hasil evaluasi LAKIP
-
Tersusunya laporan hasil review laporan keuangan
LAKIP 2015
Indikator kinerja
Persentase KPU provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP
Target
100 % 1 aporan 100 % 1 laporan
Penyiapan penyusunan rancangan Peraturan KPU, advokasi penyelesaian sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu
7
-
Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum
-
Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilu
-
8
-
-
-
-
-
-
Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hokum Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pileg, Pilpres, Pemilukada, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu Tersedianya pedoman teknis penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan Anggota DPD Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir
Prosentase proses PAW Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Jumlah aparatur Pemilukada yang mengikuti Bimtek Pemilukada Jumlah Kab/Kota yang telah membentuk PPID Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilukada Jumlah pemilih
kegiatan
pendidikan
Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
100 % 9 kasus
100 % 1 laporan
100 %
100 % 5 Orang
100 % 1 Aparatur Pemilukada 100 % 1 Satker 100 % 1 Dokumen 100 % 1 satker 100 % 3 Laporan
30
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
BAB 3 AKUNTABILITAS --------- K I N E R J A ---------
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
31
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
P
engukuran kinerja terhadap proses kegiatan dalam mencapai sasaran Renstra
2015 – 2019 per satuan kegiatan di Tahun 2015 adalah bagian dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. KPU Provinsi Jawa Tengah menetapkan 8 (delapan) kegiatan, 32 (tiga puluh dua) output yang akan dicapai sebagai indikator kinerja kegiatan. Adapun skala ordinal kategori penilaian capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 5 Skala Ordinal Persentase Capaian Kinerja
Penghitungan prosentasi capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus: Realisasi % Pencapaian =
X 100 % Rencana
Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik.
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
32
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
Dari seluruh indikator kinerja kegiatan yang menjadi target KPU Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2015 yang di ukur dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut : Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun Anggaran 2015 No 1
2
3
4
5
6
Indikator kinerja Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangaan Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi,KPU Kab/Kota Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu danvalid Persentase pegawai
pemenuhan
kebutuhan
administrasi
gaji
Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat Satker
Persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu
7
Persentase penyusunan standar logistik Pemilu
8
Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu
9
Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL
10
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja
11
Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Jawa Tengah
12
Jumlah sistem aplikasi penyelenggaraan Pemilu
13
Penataan organisasi, administrasi SDM
14
yang
pembinaan
Pelayanan pengadaan pegawai baru
digunakan
dan
dalam
pengelolaan
Target
Realisasi
100 %
100 %
12 Laporan
12 Laporan
100 %
100 %
1 Laporan
1 Laporan
100 %
100 %
1 Laporan
1 Laporan
100 %
100 %
12 Bulan
12 Bulan
Layanan
Layanan
100 %
100 %
1 Dokumen
1 Dokumen
100 %
100 %
1 Layanan
1 Layanan
pengadaan
pengadaan
100 %
100 %
1 Laporan
1 Laporan
100 %
100 %
1 Unit
1 Unit
100 %
100 %
1 Dokumen
1 Dokumen
100 %
100 %
2 Dokumen
2 Dokumen
100 %
100 %
1 Dokumen
1 Dokumen
100 %
100 %
1 Aplikasi
1 Aplikasi
100 %
100 %
5 Dokumen
5 Dokumen
100 %
0
100 Orang
Orang
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
% 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
33
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
No
Indikator Kinerja
15
Pengelolaan data base kepegawaian
16
Pergantian Antar Waktu Anggota KPU Provinsi dan Kab/Kota
17
Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi
18
Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan
19
Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut
20
Persentase jumlah satker KPU Kab/Kota yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan
21
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
22
Persentase KPU Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC
23
Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP
24
25 26
Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu Tersedianya pedoman teknis penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan Anggota DPD Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir
27
Prosentase proses PAW Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
28
Jumlah aparatur Pemilukada yang mengikuti Bimtek Pemilukada
29
Jumlah Kab/Kota yang telah membentuk PPID
30
Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilukada
31
Jumlah kegiatan pendidikan pemilih
32
Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada
LAKIP 2015
Target
Realisasi
100 %
100 %
5 Dokumen
5 Dokumen
100 %
100 %
1 Orang
1 Orang
100 %
100 %
3 satker
3 satker
100 %
100 %
1 laporan
1 laporan
100 %
100 %
2 orang
2 orang
100 %
100 %
1 laporan
1 laporan
100 %
100 %
12 Bulan
12 Bulan
layanan
layanan
100 %
100 %
1 aporan
1 aporan
100 %
100 %
1 laporan
1 laporan
100 %
100 %
9 kasus
9 kasus
100 %
100 %
1 laporan
1 laporan
100 %
100 %
100 %
0%
5 Orang
0 Orang
100 %
100 %
1 Aparatur
1 Aparatur
100 %
100 %
1 Satker
1 Satker
100 %
100 %
1 Dokumen
1 Dokumen
100 %
100 %
1 satker
1 satker
100 %
100 %
3 Laporan
3 Laporan
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
% 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100 100
0
100
100
100
100
100
34
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
Berdasarkan rumus penghitungan prosentasi capaian kinerja setiap realisasi indikator kinerja kegiatan dibandingkan dengan rencana atau targetnya secara keseluruhan KPU Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2015 di capai hasil sebagai berikut : 93,75 % Dari prosentasi capaian kinerja KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 sebesar 93,75 % tersebut, sesuai dengan skala ordinal capaian nilai berada dalam kategori “berhasil” yaitu „kegiatan yang dilaksanakan telah
mencapai target indikator kinerja”.
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
35
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
KPU Provinsi Jawa Tengah dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2015. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut : Sasaran Kegiatan 1
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Adapun capaian indikator sasaran tersebut diatas selama Tahun 2015, adalah sebagaimana pada Tabel berikut: Tabel 7 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (1) Jumlah laporan sIstem akuntansi dan pelaporan keuangaan
KINERJA TARGET
REALISASI
%CAPAIAN
(2)
(3)
(4)
100 %
100,00
100,00
Adapun sasaran tersebut dicapai dengan indikator kinerja berupa output laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan rincian kegiatan antara lain sebagai berikut : 1. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Bulanan Tahun 2015; 2. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPA Wilayah Triwulan Tahun 2015; 3. Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2014; 4. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2015; dan 5. Persiapan Penyusunan LK Semester II Tahun 2015.
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
36
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
Masing-masing rincian kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk rapat internal, Bimbingan Teknis dan Rapat Koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota. Laporan realisasi anggaran DIPA APBN Tahun 2015 dari seluruh kabupaten/kota se Jawa Tengah Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
No
Tabel 8 PAGU REVISI DAN REALISASI DIPA TAHUN ANGGARAN 2015 PAGU REVISI SATKER REALISASI % SISA PAGU TERAKHIR
1
Prov Jawa Tengah
24.980.237.000
24.197.443.100
96,87%
782.793.900
2
Kab Semarang
1.549.853.000
1.453.021.695
93,75%
96.831.305
3
Kab Kendal
1.457.668.000
1.387.540.454
95,19%
70.127.546
4
Kab Demak
1.392.544.000
1.196.764.799
85,94%
195.779.201
5
Kab Grobogan
1.725.477.000
1.507.571.672
87,37%
217.905.328
6
Kab Pekalongan
1.499.845.000
1.498.788.026
99,93%
1.056.974
7
Kab Batang
4.304.970.000
1.382.045.445
32,10%
2.922.924.555
8
Kab Tegal
1.895.987.000
1.731.713.673
91,34%
164.273.327
9
Kab Brebes
4.305.860.000
1.795.490.495
41,70%
2.510.369.505
10
Kab Pati
1.469.494.000
1.358.472.682
92,44%
111.021.318
11
Kab Kudus
1.635.698.000
1.598.371.918
97,72%
37.326.082
12
Kab Pemalang
1.702.752.000
1.525.677.705
89,60%
177.074.295
13
Kab Jepara
1.564.734.000
1.521.700.747
97,25%
43.033.253
14
Kab Rembang
1.646.741.000
1.623.159.153
98,57%
23.581.847
15
Kab Blora
1.509.858.000
1.346.088.399
89,15%
163.769.601
16
Kab Banyumas
1.675.807.000
1.603.647.603
95,69%
72.159.397
17
Kab Cilacap
1.414.770.000
1.379.154.185
97,48%
35.615.815
18
Kab Purbalingga
1.502.660.000
1.429.419.381
95,13%
73.240.619
19
Kab Banjarnegara
1.563.636.000
1.401.557.828
89,63%
162.078.172
20
Kab Magelang
1.522.353.000
1.456.203.024
95,65%
66.149.976
21
Kab Temanggung
1.645.536.000
1.619.242.592
98,40%
26.293.408
22
Kab Wonosobo
1.589.481.000
1.498.854.555
94,30%
90.626.445
23
Kab Purworejo
1.302.064.000
1.177.824.982
90,46%
124.239.018
24
Kab Kebumen
1.557.420.000
1.526.393.618
98,01%
31.026.382
25
Kab Klaten
1.302.064.000
1.175.674.982
90,29%
126.389.018
26
Kab Boyolali
1.588.105.000
1.583.883.008
99,73%
4.221.992
27
Kab Sragen
1.576.188.000
1.472.044.390
93,39%
104.143.610
28
Kab Sukoharjo
1.568.056.000
1.427.379.673
91,03%
140.676.327
29
Kab Karanganyar
1.612.705.000
1.512.323.301
93,78%
100.381.699
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
37
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
PAGU REVISI TERAKHIR
LAKIP 2015
No
SATKER
REALISASI
%
SISA PAGU
30
Kab Wonogiri
1.627.349.000
1.446.730.214
88,90%
180.618.786
31
Kota Semarang
1.431.816.000
1.328.603.702
92,79%
103.212.298
32
Kota Salatiga
1.440.473.000
1.378.062.964
95,67%
62.410.036
33
Kota Pekalongan
1.451.753.000
1.372.230.165
94,52%
79.522.835
34
Kota Tegal
4.206.405.000
1.407.075.902
33,45%
2.799.329.098
35
Kota Magelang
1.650.414.000
1.589.703.900
96,32%
60.710.100
36
Kota Surakarta
1.667.970.000
1.577.159.464
94,56%
90.810.536
Jumlah
87.538.743.000
75.487.019.396
86,23 %
12.051.723.604
Keterangan : 1) Dari Pagu /Revisi Pagu DIPA Tahun 2015 , KPU Provinsi Jawa Tengah dan 35 (tiga puluh lima) KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah sebesar Rp. 87.538.742.910,- dan realisasi sebesar Rp. 75.487.019.396,- atau 58,34%, sisa anggaran Rp. 28.203.950.420,- atau 91,66 % 2) Pencapaian target realisasi tertinggi KPU Kabupaten Pekalongan sebesar 99,93 % dan terendah KPU Kabupaten Batang sebesar 23,07 %. 3) Penyebab target realisasi rendah dikarenakan a) Kabupaten Batang (23,07%), Kabupaten Brebes (41,70 %) dan Kota Tegal (33,45%) terdapat anggaran pembangunan gedung yang tidak dapat terealisasi dikarenakan moratorium. b) KPU Provinsi Jawa Tengah Terdapat kegiatan yang tidak dapat direalisasikan atau menunggu peristiwa/kejadian seperti : Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Supervisi Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Walikota, pada 21 KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak Penghapusan barang milik negara Tuntutan Ganti Rugi Adanya moratorium penerimaan CPNS Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
38
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
c) Percepatan Penyerapan Anggaran Melakukan penyusunan kembali rencana kegiatan dalam Triwulan IV; Melakukan revisi yang diperintahkan/diintruksikan oleh KPU RI; Melakukan kegiatan yang merupakan skala prioritas dan segera diselesaikan; dan Penyelesaian pertanggungjawaban keuangan dan fisik dengan cepat dan tepat.. a. REVISI DIPA UNTUK PENAMBAHAN AKUN 3364 034 TAHAPAN PEMILIHAN Dari 21 KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2015 telah melakukan revisi DIPA untuk akun 3364.034 Tahapan Pemilihan, yaitu : 1.
KPU Kab. Purbalingga
12. KPU Kab. Rembang
2.
KPU Kab. Kebumen
13. KPU Kab. Demak
3.
KPU Kab. Purworejo
14. KPU Kab. Semarang
4.
KPU Kab. Wonosobo
15. KPU Kab. Kendal
5.
KPU Kab. Boyolali
16. KPU Kab. Pekalongan
6.
KPU Kab. Klaten
17. KPU Kab. Pemalang
7.
KPU Kab. Sukoharjo
18. KPU Kota Magelang
8.
KPU Kab. Wonogiri
19. KPU Kota Surakarta
9.
KPU Kab. Sragen
20. KPU Kota Semarang
10. KPU Kab. Grobogan
21. KPU Kota Pekalongan
11. KPU Kab. Blora
Sasaran Kegiatan 2
Sasaran
ini
Tersusunnya laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran
dimaksudkan
untuk
meningkatkan
terselesaikannya
pengelolaan keuangan. Adapun capaian indikator sasaran tersebut diatas selama Tahun 2015, adalah sebagaimana pada Tabel berikut: Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
39
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
Tabel 9 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2 KINERJA
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
TARGET
REALISASI
%CAPAIAN
(1)
(2)
(3)
(4)
Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu dan valid
100 %
100,00
100,00
Adapun sasaran tersebut dicapai dengan output kegiatan berupa laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran dengan rincian kegiatan antara lain sebagai berikut 1. 2. 3.
Kompilasi Dokumen LPPA Kab/Kota Bulanan; Penyampaian Dokumen LPPA Bulanan; dan Rapat Kerja Pembinaan Kapasitas Bendahara Pengeluaran.
Sasaran Kegiatan 3
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan terselesaikannya pengelolaan keuangan. Adapun capaian indikator sasaran tersebut diatas selama Tahun 2015, adalah sebagaimana pada Tabel berikut: Tabel 10 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
KINERJA TARGET
REALISASI
%CAPAIAN
(1)
(2)
(3)
(4)
Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi,KPU Kab/Kota
100 %
100,00
100,00
Adapun sasaran tersebut dicapai dengan output kegiatan berupa pengelolaan hibah pemilihan dengan rincian kegiatan antara lain sebagai berikut 1. 2. 3.
Kompilasi Dokumen LPPA Kab/Kota Bulanan; Penyampaian Dokumen LPPA Bulanan; dan Rapat Kerja Pembinaan Kapasitas Bendahara Pengeluaran. Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
40
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
Pada Tahun 2015 terdapat 21 (dua puluh satu)
LAKIP 2015
kabupaten/kota di Jawa Tengah
yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tupoksinya adalah sebagai subkoordinator antara KPU dan KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan rekapitulasi besar PAGU dan realisasi anggaran hibah pemilihan 21 (dua puluh satu) kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 11 PAGU DAN REALISASI ANGGARAN HIBAH TAHUN 2015 No
1
SATKER Kab Semarang
2
Kab Kendal
3
Kab Demak
4
Kab Grobogan
5
Kab Pekalongan
6
Kab Pemalang
7
Kab Rembang
NOMOR NPHD Nomor : 415.4/07/KJS/2015 dan Nomor : II/V/2015 25 Mei 2015 Nomor : 270/001/V/2015 dan Nomor : 07/BA/V/2015 27 Mei 2015 Nomor : 510.72/06/2015 dan Nomor : 27.1/KPU-Kab012.329254/IV/2015 21 April 2015 Nomor : 900/19/V/2015 dan Nomor : 01.A/KPUKab.012.329260/V/2015 04 Mei 2015 Nomor : 981/2/NPHD/2015 dan Nomor : III.a/KPU-Kab012.329279/V/2015 08 Mei 2015 Nomor : 270/1323/Tahun 2015 dan Nomor : 26/Kpts/KPUKab-012.329336/Tahun 2015 21 Mei 2015 Nomor : 270/0003/2015 dan Nomor : 01/KPU.RBG/PILBUP/V/2015 27 Mei 2015
PAGU
REALISASI
%
16.393.941.000
10.920.308.891 66,61%
22.378.000.000
18.378.946.028 82,13%
16.600.321.000
14.118.906.808 85,05%
29.013.594.230
22.535.948.846 77,67%
19.500.000.000
16.579.271.976 85,02%
25.753.158.000
20.551.120.824 79,80%
16.600.000.000
12.439.268.938 74,94%
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
41
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
No 8 9
10
11
12
13
15
16
SATKER Kab Blora
Kab Klaten
Kab Sragen
Kab Sukoharjo
18
Kota Semarang
19
Kota Pekalongan
20
21
NOMOR NPHD
PAGU
Nomor : 900/1176/2015 dan Nomor : 87/KPU-Kab012329367/V/2015 28 Mei 2015
18.250.000.000
15.165.446.774 83,10%
15.399.093.000
12.949.458.455 84,09%
19.491.749.435
15.559.011.280 79,82%
22.729.610.400
16.809.123.296 73,95%
23.564.736.000
19.112.157.000 81,10%
21.678.888.000
18.378.946.028 84,78%
22.500.000.000
19.150.377.741 85,11%
20.175.920.000
14.256.118.500 70,66%
33.182.684.650
24.245.105.051 73,07%
12.073.000.000
8.274.435.068 68,54%
4.443.503.000
3.230.887.724 72,71%
11.298.311.000
9593563667 84,91%
Kab Nomor : 900/16/2015 02 Purbalingga Januari 2015 Nomor : 900/04/2015 dan Kab Nomor : 024/KPUWonosobo Kab/012.329430/IV/2015 27 April 2015 Nomor : 900/161/2015 dan Kab Nomor : 77/KPU-KabPwrPurworejo 012.329449/IV/2015 22 April 2015 Kab Kebumen
Kota Magelang
Kota Surakarta Jumlah
LAKIP 2015
Nomor 12 Tahun 2015 dan Nomor : 137/KB/KPU-Kab012.329455/2015 22 April 2015 Nomor : 7 Tahun 2015 dan Nomor : 109 Tahun 2015 30 April 2015 Nomor : 900/30/002/2015 dan Nomor : 4a/PHD/KPU.Kab012.329486/V/2015 05 Mei 2015 Nomor : 900/12/IV/2015 dan Nomor : 03/SPK/IV/2015 28 April 2015 Nomor : 978/154/2015 23 April 2015 Nomor : 415.4/01473 dan Nomor : 153/KPUKota/012.329568/2015 21 April 2015 Nomor : 05 Tahun 2015 dan Nomor : 109/KPU Kt Mgl/012.329568/IV/2015 23 April 2015 Nomor : 900/2048 dan Nomor : 15/Kpts/KPU-Kota012.329574/2015 28 Mei 2015
REALISASI
%
371.026.509.715 292.248.402.895 78,77%
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
42
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
**) Keterangan : 1) Dari 21 KPU Kabupaten/Kota yang telah melaporkan realisasi anggaran sebanyak 21 KPU Kabupaten/Kota, 2) Dari Alokasi anggaran Rp. 371.026.509.715,- , yang telah melaporkan realisasi sebanyak 21 KPU Kabupaten/Kota sebesar Rp. 292.248.402.895,- atau 78,77%, sedangkan sisa anggaran Rp. 78.106.820,- atau 21,23% 3) Penyerapan anggaran tertinggi KPU Kabupaten Sragen sebesar 85,11 %, sedangkan terendah KPU Kabupaten Semarang sebesar 66,61 %. 4) Permasalahan masih rendah penyerapan dan upaya mengatasinya. a) Tahapan Pilkada sampai dengan Tahun Anggaran 2016 bagi KPU kabupaten/kota yang tidak ada sengketa hukum sampai bulan Januari 2016, sedangkan apabila ada sengketa hukum sampai dengan bulan Februari 2016; b) Sisa anggaran seperti kegiatan pengadaan alat peraga kampanye, bahan sosialisasi, logistik pemilihan, dan kegiatan rapat-rapat sosialisasi, perjalanan dinas serta kegiatan jasa pengacara/ advokat karena tidak ada sengketa hukum dan jasa audit dana kampanye; c) Perencanaan anggaran menggunakan dasar proyeksi berupa jumlah pemilih dan jumlah TPS, hal itu berpengaruh terhadap penggunaan dan realisasi anggaran; d) Adanya surat edaran untuk penggunaan honorarium penyelenggara Pilkada dan honorarium Kelompok Kerja, sehingga KPU Kabupaten/Kota harus mentaati atau mematuhi, harus memilih untuk honorariumnya , apakah honorarium penyelenggara atau honorarium kelompok kerja. Pada umumnya KPU Kabupaten/Kota menetapkan menggunakan honorarium penyelenggara, dan honorarium kelompok kerja tidak dicairkan. e) Sisa anggaran pengadaan barang/jasa baik melalui penunjukan langsung maupun pelelangan.
Sasaran Kegiatan 4
Sasaran
ini
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi belanja mengikat pegawai
dimaksudkan
untuk
meningkatkan
kualitas
pelayanan
administrasi belanja mengikat pegawai.. Adapun capaian indikator sasaran tersebut diatas selama Tahun 2015, adalah sebagaimana pada Tabel berikut: Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
43
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
Tabel 12 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4 KINERJA
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
TARGET
REALISASI
%CAPAIAN
(2)
(3)
(4)
100 %
100,00
100,00
(1) Persentase pemenuhan administrasi gaji pegawai
kebutuhan
Adapun sasaran tersebut dicapai dengan output kegiatan berupa pengelolaan hibah pemilihan dengan rincian kegiatan antara lain sebagai berikut : 1.
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 23 Pegawai Organik KPU;
2.
Pembayaran Uang Kehormatan 5 Anggota KPU;
3.
Pembayaran Gaji ke 13 23 Pegawai Organik KPU;
4.
Pembayaran Uang Lelah 32 Pegawai organik dan DPK;;
5.
Pembayaran Uang Makan 32 Pegawai organik dan DPK; dan
6.
Pembayaran Tunjangan 10 Pejabat Struktural.
Sasaran Kegiatan 5 Sasaran
ini
Fasilitasi pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu
dimaksudkan
untuk
meningkatkan
kualitas
pelayanan
administrasi belanja mengikat pegawai.. Adapun capaian indikator sasaran tersebut diatas selama Tahun 2015, adalah sebagaimana pada Tabel berikut: Tabel 13 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
KINERJA TARGET
REALISASI
%CAPAIAN
(1)
(2)
(3)
(4)
Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat Satker Persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu Persentase penyusunan standar logistik Pemilu Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu
100 %
100,00
100,00
100 %
100,00
100,00
100 %
100,00
100,00
100 %
100,00
100,00
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
44
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
Adapun sasaran tersebut dicapai dengan kegiatan berupa Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu dengan rincian kegiatan antara lain sebagai berikut : 1.
Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu;;
2.
Monitoring , Supervisi dan Asistensi Evaluasi Logistik; dan
3.
Raker Evaluasi Logistik Pemilu dengan KPU Kab/Kota.
Sasaran Kegiatan 6
Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan manajemen perencanaan dan data. Adapun capaian indikator sasaran tersebut diatas selama Tahun 2015, adalah sebagaimana pada Tabel berikut: Tabel 14 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 6 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
KINERJA TARGET
REALISASI
%CAPAIAN
(1)
(2)
(3)
(4)
Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL Persentase KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Jawa Tengah Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL
100 %
100,00
100,00
100 %
100,00
100,00
100 %
100,00
100,00
100 %
100,00
100,00
100 %
100,00
100,00
Adapun sasaran tersebut dicapai dengan kegiatan berupa Pelaksanaan manajemen rencanaan dan data dengan rincian kegiatan antara lain sebagai berikut : 1.
Revisi DIPA dan pengelolaan anggaran;
2.
Monev pengelolaan Program dan Anggaran ke Kab/Kota;
3.
Penyusunan LAKIP dan TAPKIN;
4.
Rapat Monev dan Evaluasi Kinerja Tahun 2015 dengan KPU Kab/ Kota; dan
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
45
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
5.
LAKIP 2015
Kelompok Kerja Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran.
Proses pemutakhiran data dan daftar pemilih tetap (DPT) bagi kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 sebagai berikut Tabel 15 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PILKADA SERENTAK TAHUN 2015
No.
Nama Kabupaten/Kota
Jumlah Kec
Jumlah Desa/Kel
Jumlah TPS
Jumlah Pemilih BA Pleno L
P
L+P
PELAKSANAAN PLENO KAB/KOTA
1
BLORA
16
295
1.681
347.213
357.651
704.864
02 Oktober 2015
2
BOYOLALI
19
267
1.295
377.704
383.049
760.753
02 Oktober 2015
3
DEMAK
14
249
1.757
427.840
430.065
857.905
02 Oktober 2015
4
GROBOGAN
19
280
2.338
527.885
534.983
1.062.868
02 Oktober 2015
5
KEBUMEN
26
460
2.385
541.450
535.146
1.076.596
01 Oktober 2015
6
KENDAL
20
286
1.785
376.743
381.911
758.654
01 Oktober 2015
7
26
401
1.880
506.594
531.281
1.037.875
01 Oktober 2015
3
17
209
42.490
46.622
89.112
02 Oktober 2015
4
27
551
110.299
111.205
221.504
01 Oktober 2015
16
177
2.635
538.268
570.777
1.109.045
02 Oktober 2015
11
KLATEN KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA
5
51
1.000
194.315
205.600
399.915
02 Oktober 2015
12
PEKALONGAN
19
285
1.415
366.589
359.655
726.244
02 Oktober 2015
13
PEMALANG
14
222
2.164
555.482
541.241
1.096.723
02 Oktober 2015
14
PURBALINGGA
18
239
1.629
370.907
366.688
737.595
02 Oktober 2015
15
PURWOREJO
16
494
1.700
311.875
320.251
632.126
02 Oktober 2015
16
REMBANG
14
294
1.100
239.995
242.747
482.742
02 Oktober 2015
17
SEMARANG
19
235
1.700
364.599
376.169
740.768
02 Oktober 2015
18
SRAGEN
20
208
1.644
383.948
394.488
778.436
02 Oktober 2015
19
SUKOHARJO
12
167
1.353
330.062
339.931
669.993
01 Oktober 2015
20
WONOGIRI
25
294
2.030
426.373
436.426
862.799
02 Oktober 2015
21
WONOSOBO
15
265
1.587
335.643
327.189
662.832
02 Oktober 2015
340
5.213
33.838
7.676.274
7.793.075
15.469.349
8 9 10
TOTAL
Keterangan : Rapat Pleno Penetapan DPT di 21 KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak 2015 dilaksanakan tanggal 1 dan 2 Oktober 2015. Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
46
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
Sasaran Kegiatan 7
LAKIP 2015
Pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kegiatan. Adapun capaian indikator sasaran tersebut diatas selama Tahun 2015, adalah sebagaimana pada Tabel berikut: Tabel 16 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
KINERJA TARGET
REALISASI
%CAPAIAN
(2)
(3)
(4)
100 %
100,00
100,00
Pelayanan pengadaan pegawai baru
100 %
0
0
Pengelolaan data base kepegawaian
100 %
100,00
100,00
100 %
100,00
100,00
(1) Penataan organisasi, pembinaan pengelolaan administrasi SDM
Pergantian Antar Waktu Provinsi dan Kab/Kota
Anggota
dan
KPU
Adapun sasaran tersebut dicapai dengan kegiatan berupa Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian dengan rincian kegiatan antara lain sebagai berikut : 1.
Penyelenggaraan kenaikan pangkat dan Disiplin PNS di lingkungan KPU Prov dan kab/kota;
2.
Honor kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Baperjakat;
3.
Honor pelaksana Penyelenggaraan Pelantikan/pengambilan dan Pengukuhan Sumpah Janji Pejabat Struktural Sekretariat KPU Provinsi;
4.
Honor kegiatan Pelaksanaan Tes Kompetensi dan Tes Integritas dilingkungan KPU Prov dan KPU Kab/Kota;
5.
Diklat PBJ;
6.
Diklat/ Workshop Kepegawaian;
7.
Pengambilan Sumpah Jabatan PAW Anggota KPU;
8.
Pengambilan Sumpah Jabatan PAW Anggota KPU Kab. Wonosobo;
9.
Rakor Bidang Kepegawaian dengan KPU Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
47
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
Sasaran Kegiatan 8
LAKIP 2015
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran KPU Provinsi Jawa Tengah
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran KPU Provinsi Jawa Tengah. Adapun indikator sasaran tersebut diatas selama Tahun 2015, adalah sebagaimana pada Tabel berikut: Tabel 17 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 8 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
KINERJA TARGET
REALISASI
%CAPAIAN
(1)
(2)
(3)
(4)
Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut Persentase jumlah satker KPU Kab/Kota yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
100 %
100,00
100,00
100 %
100,00
100,00
100 %
100,00
100,00
100 %
100,00
100,00
100 %
100,00
100,00
Adapun sasaran tersebut dicapai dengan kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) dengan rincian kegiatan antara lain sebagai berikut : 1.
Penyusunan Laporan Semester I dan II BMN Tahun 2015;
2.
Pokja Penatausahaan BMN;
3.
Konsultasi/ mengikuti undangan Rakor/Raker/Bimtek Ke Jakarta;
4.
Raker Penatausahaan BMN dengan KPU Kab/Kota;
5.
Rekonsiliasi BMN ke Kanwil;
6.
Monitoring , Supervisi dan Asistensi Pengelolaan Aset;
7.
Koordinasi Penghapusan BMN dengan KPKN;
8.
Pokja Penghapusan BMN;
9.
Koordinasi dengan Badan Arsip Prov Jateng;
10.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Perkantoran dan Kendaraan Operasional;
11.
Belanja Keperluan Perkantoran;
12.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Halaman;
13.
Belanja Pengadaan 46 Seragam Pegawai; Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
48
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
Sasaran Kegiatan 9
LAKIP 2015
Pemeriksaan di lingkungan Sekretariat KPU provinsi dan Kab/Kota
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan Pemeriksaan di lingkungan ekretariat KPU provinsi dan Kab/Kota. Adapun indikator sasaran tersebut diatas selama Tahun 2015, adalah sebagaimana pada Tabel berikut: Tabel 18 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 9 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
KINERJA TARGET
REALISASI
%CAPAIAN
(1)
(2)
(3)
(4)
Persentase KPU provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP
100 %
100,00
100,00
100 %
100,00
100,00
Adapun sasaran tersebut dicapai dengan
kegiatan Pemeriksaan di Lingkungan
Sekretariat KPU dengan rincian kegiatan antara lain sebagai berikut : 1.
Konsultasi Reviu Keuangan Ke Inspektorat KPU;
2.
Review LK Tahun 2014 KPU Provinsi dengan KPU; dan
3.
Penyerahan Kertas Kerja Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU.
Sasaran Kegiatan 9
Penyiapan penyusunan rancangan Peraturan KPU, advokasi penyelesaian sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan Penyiapan penyusunan rancangan Peraturan KPU, advokasi penyelesaian sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. Adapun indikator sasaran tersebut diatas selama Tahun 2015, adalah sebagaimana pada Tabel berikut:
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
49
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
Tabel 19 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 10 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
KINERJA TARGET
REALISASI
%CAPAIAN
(1)
(2)
(3)
(4)
Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu Tersedianya pedoman teknis penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan Anggota DPD Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir
100 %
100,00
100,00
100 %
100,00
100,00
100 %
100,00
100,00
Adapun sasaran tersebut dicapai dengan
kegiatan Penyiapan Penyusunan
Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu dengan rincian kegiatan antara lain sebagai berikut : 1.
Raker Penyusunan Draft Keputusan KPU Kab/Kota;
2.
Raker Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum dengan Kab/Kota;
3.
Rakor Instansi Terkait (Biro Hukum,Polda,Kejaksaan,Bawaslu,KesbangPol dan Linmas);
4.
Menghadiri Undangan KPU terkait Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum;
5.
Penyusunan Laporan Pelayanan dalam Penyelenggaraan Pemilu;
6.
Rakor Evaluasi administrasi pelayanan Kepemiluan dengan Pemangku Kepentingan;
7.
Raker Kajian PKPU Pemilukada 2015 dengan 23 Kab/Kota;
8.
Rakor Penyusunan dan Penyuluhan Regulasi Pemilukada 2015 dengan Pemangku Kepentingan;
9.
Raker Penyusunan dan Penyuluhan Draft Keputusan tentang Pencalonan Pemilukada Tahun 2015 dengan 23 Kab/Kota; Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
50
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
10. Menghadiri Undangan KPU terkait Pengkajian, penyusunan dan pembekalan PKPU; 11. Supervisi dan asistensi pembekalan/penyuluhan PKPU ke Kab/Kota; 12. Penyusunan Laporan Rakor Penyuluhan PKPU dan Penyuluhan Draft Keputusan tentang Pencalonan Pemilukada Tahun 2015; dan 13. Rakor PAW Anggota DPRD dengan KPU Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan (Biro Hukum,Setwan,Parpol dan Kesbangpol).
Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 di 21 (dua puluh satu) kabupaten/kota di Jawa Tengah Dari 21 KPU Kabupaten/Kota terdapat 57 Pasangan Calon, yang terdiri
dari
3
Pasangan
Calon
dari
Perseorangan
dan
54
dari
Partai
Politik/Gabungan Partai Politik.Dari 114 Calon , 26 orang merupakan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan 10 orang merupakan PNS. Sesuai PKPU Nomor 12 Tahun 2015, calon yang berasal dari anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, TNI/Polri serta PNS wajib menyampaikan keputusan dari Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari jabatannya. Untuk surat pengunduran diri telah dilampirkan, sedangkan Surat Keputusan Pemberhentian belum dilampirkan menunggu dari instansi/pejabat yang berwenang. TABEL 20 DAFTAR PASANGAN CALON 21 KABUPATEN/KOTA PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 NAMA PASANGAN CALON NO
(1)
1
2
KABUPATEN/KOTA
(2)
NO. URUT
CALON BUPATI
CALON WAKIL BUPATI
(3)
(4)
(5)
1
H. TASDI, SH, MM
DYAH HAYUNING PRATIWI
2
H. SUGENG, SH, MSI
SUTJIPTO, SH
1
H. KHAYUB MOHAMMAD LUTFI, SE
H. AKHMAD BAKHRUN, S.Sos, MH
2
Ir. H. MOHAMMAD YAHYA FUAD, SE
KH. YAZID MAHFUDZ
KAB. PURBALINGGA
KAB. KEBUMEN
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
PARTAI POLITIK PENGUSUNG (6) PDI-P, Gerindra, PAN, PKS, Nasdem PKB, Demokrat, Hanura PKS, Nasdem, Golkar Demokrat, Gerindra, PAN, dan PKB
51
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
3
4
5
6
7
8
9
LAKIP 2015
3
H. BAMBANG WIDODO, SE, MM
H. SUNARTO, ST
PDIP dan Hanura
1
NURUL TRIWAHYUNI
BUDI SUNARYO
PDI-P dan PKB
2
HAMDAN AZHARI
SUHAR
Gerindra, Nasdem, PAN
3
AGUS BASTIAN, SE, MM
YULI HASTUTI, SH
Demokrat, Hanura, Golkar
1
Dra. Hj. MAYA ROSIDA, MM
EKO PRASETYO HERU WIBOWO, SH
PDI-P dan Nasdem
2
SARIF ABDILLAH, S. Pd. I
H. USUP SUMANANG, SH, MM
PKB, Gerindra, PAN, Demokrat
3
EKO PURNOMO, SE, MM
Ir. H. AGUS SUBAGIYO, M.Si
PKS, PPP, Hanura
4
H. MUHAMMAD SUHARDI
JOKO WIYONO, SE
Perseorangan
1
Drs. SENO SAMODRO
2
AGUS PURMANTO, SH, M.Si
1
H. MUSTAFID FAUZAN, S.E
2
ONE KRISNATA
3
Hj. SRI HARTINI, SE
Hj. SRI MULYANI
PDI-P dan Nasdem
1
H. WARDOYO WIJAYA, SH, MH
PURWADI, SE, MM
PDI-P
2
H. NURDIN, SH, MM
1
Drs. H. HAMID NOOR YASIN, MM
2
JOKO SUTOPO
EDY SANTOSA, SH
PDI-P dan Nasdem
1
H. SUGIYAMTO, SH, MH
Drs. H. JOKO SAPTONO M.Si
PDI-P dan Demokrat
2
AGUS FATCHUR RAHMAN, SH,MH
DJOKO SUPRAPTO, SE, MM
Golkar dan Hanura
3
dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI
DEDY ENDRIYATNO
Gerindra dan PKS
KAB. PURWOREJO
KAB. WONOSOBO
KAB. BOYOLALI
KAB. KLATEN
KAB. SUKOHARJO
KAB. WONOGIRI
KAB. SRAGEN
MOHAMMAD SAID HIDAYAT, SH H. SUGIYARTO, S.Sos SRI HARMANTO, S.E, M.Si Drs. H. SUNARTO, M.Hum
ANIS MUDHAKIR, S.IP WAWAN SETYA NUGRAHA, S.Sos
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
PDI-P PKS, Gerindra, PKB Perseorangan Golkar, PAN, PKB, Demokrat
PAN, PKB, Demokrat PKS, PAN, Gerindra, Demokrat
52
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
10
11
12
13
14
15
16
17
4
Ir. JAKA SUMANTA, ME
SUROJOGO PBSH, SE
1
H. ICEK BASKORO, SH, MH
H. SUGENG PRASETYO, SE, MM
2
SRI SUMARNI, SH, MM
EDY MARYONO, SH, MM
1
H. ABU NAFI, SH
H. M. DASUM, SE, M.MA
PDI-P dan Gerindra
2
H. DJOKO NUGROHO
H. ARIEF ROHMAN, M.Si
PKB, Nasdem, Hanura
3
H. M. KUSNANTO, SH
SUTRISNO, S.IP, M.Mar
Golkar dan Demokrat
1
H. HAMZAH FATHONI, SH, M.Kn
RIDWAN, SH, MH
PKB, PDI-P, Gerindra
2
H. SUNARTO, S.Hut
3
H. ABDUL HAFIDZ
1
H.M NATSIR
Drs. JOKO SUTANTO
Golkar dan PPP
2
Drs. H. MOH. DACHIRIN SAID, SH, M.Si
EDI SAYUDI, ST
PKB dan Nasdem
3
Drs. HARWANTO
H. MASKURI S.Ag
Gerindra, PAN, Demokrat
1
dr. H. MUNJIRIN ENGKUN SUPARMADIREDJO, Sp.OG
NGESTI NUGRAHA, SH
PDI-P, Gerindra, PAN
2
NUR JATMIKO
MAS'UD RIDWAN, SE
PKB, Golkar, Hanura, PKS
1
dr. Hj. WIDYA KANDI SUSANTI, MM
MOHAMMAD HILMI
PDI-P, Nasdem, PKB
2
dr. MIRNA ANNISA, M.Si
MASRUR MASYKUR
PKS, Hanura, Gerindra, PAN
1
H. RISWADI, SH
Hj. NURBALISTIK
PDI-P
2
H. ASIP KHOLBIHI, SH, M.Si
Ir. Hj. ARINI HARIMURTI
PKB
1
MUKHAMAD ARIFIN, A.Md.Teks
ROMI INDIARTO, S.Pt
Gerindra dan PKB
2
H. JUNAEDI, SH, MM
Drs. H. MARTONO
PDI-P
KAB. GROBOGAN
KAB. BLORA
KAB. REMBANG
KAB. DEMAK
KAB. SEMARANG
KAB. KENDAL
KAB. PEKALONGAN
KAB. PEMALANG
LAKIP 2015
KUNTUM KHAIRU BASA, SE.I BAYU ANDRIYANTO, SE
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
PAN dan PKB Golkar, Gerindra, Nasdem PDI-P, PKB, PAN, HANURA
Demokrat dan PKS Perseorangan
53
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
18
19
20
21
3
MUKTI AGUNG WIBOWO, ST, Msi
AFIFUDIN, SE
PKS, PAN, Hanura
1
Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT
Dra. WINDARTI AGUSTINA
PDI-P dan Gerindra
2
MOCH. HARYANTO
AGUS SUSATYO, BE, ST, MM
PKB dan Demokrat
3
JOKO PRASETYO, S.Sos, MM
Drs. PRIYO WASPODO
Perseorangan
1
Drs. ANUNG INDRO SUSANTO, MM
MUHAMMAD FAJRI
Demokrat, PKS, Gerindra, PAN
2
FX. HADI RUDYATMO
Dr. H. ACHMAD PURNOMO, Apt
PDI-P
1
Drs. H. SOEMARMO, HS, M.Si
H. ZUBER SAFAWI S.HI
PKS dan PKB
2
H. HENDRAR PRIHADI ALIAS HENDI, SE, MM
3
SIGIT IBNUGROHO SARASPRONO
1
H. ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID, SE
H. M SAELANY MAHFUDZ
PDI-P dan PKB
2
Drs. H. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si
Dra. Hj. NUR CHASANAH, MM
PAN dan Gerindra
3
dr. H. DWI HERI WIBAWA, M.Kes
Ir. H. SUTARIP TULIS WIDODO
Golkar
KOTA MAGELANG
KOTA SURAKARTA
KOTA SEMARANG
KOTA PEKALONGAN
Sasaran Kegiatan 10
LAKIP 2015
Ir. Hj. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU R. AGUS SUTYOSO, Ir. MSi
PDI-P, Demokrat, Nasdem Gerindra, PAN, Golkar
Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pileg, Pilpres, Pemilukada, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW
Sasaran ini dimaksudkan untuk Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pileg, Pilpres, Pemilukada, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW. Adapun indikator sasaran tersebut diatas selama Tahun 2015, adalah sebagaimana pada Tabel berikut:
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
54
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
Tabel 21 s Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 11 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
KINERJA TARGET
REALISASI
%CAPAIAN
(1)
(2)
(3)
(4)
Prosentase proses PAW Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Jumlah aparatur Pemilukada yang mengikuti Bimtek Pemilukada Jumlah Kab/Kota yang telah membentuk PPID Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilukada
100 %
100,00
100,00
100 %
100,00
100,00
100 %
100,00
100,00
100 %
100,00
100,00
100 %
100,00
100,00
100 %
100,00
100,00
Jumlah kegiatan pendidikan pemilih Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada
Adapun sasaran tersebut dicapai dengan kegiatan Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih dengan rincian kegiatan antara lain sebagai berikut : 1. Rakor PAW Anggota DPRD dengan KPU Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan (Biro Hukum,Setwan,Parpol dan Kesbangpol); 2. Konsultasi dalam rangka PAW Anggota DPRD Prov Ke Jakarta; 3. Rakernas Pembentukan PPID ke KPU; 4. Rakor Pembentukan PPID dengan Kab/Kota; 5. Pengadaan Komputer dan Fax; 6. Raker Pendidikan Pemilih KPU di Denpasar; 7. Raker Riset dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dengan Kab/Kota; 8. Supervisi dan asistensi ke Kab/Kota Pemetaan tingkat partisipasi masyarakat Pemilu; 9. Temu Media; 10. Rapat pembahasan materi kehumasan; 11. Rapat pembahasan penyusunan jurnal Suara KPU; Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
55
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
12. Penyusunan materi layout dan design jurnal suara KPU; 13. Pencetakan jurnal suara KPU; 14. Distribusi Jurnal KPU Kab/Kota; 15. Penyusunan Laporan jurnal suara KPU; 16. Rapat pembahasan pengelolaan dan pengembangan Website KPU Jateng; 17. Peyediaan dan pengunggahan berita/artikel Website; dan 18. Penyusunan laporan pengelolaan dan pengembangan Website KPU Jateng Sebagai pedoman pembatasan dana kampanye dan metode kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 terhimpun dalam tabel berikut : TABEL 22 SURAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBATASAN DANA KAMPANYE DAN METODE KAMPANYE No.
1
2
3
4
Kab/Kota
Nomor SK
Pembatasan dana kampanye
Metode Kampanye
Kabupaten Boyolali
54/Kpts/K PU-Kab012.3294 12.496.238.400 70/2015
1. Rapat Umum 2. Pertemuan Terbatas 3. Pertemuan tatap muka dan dialog 4. Pembuatan bahan kampanye 5. Jasa Managemen
Kabupaten Klaten
38/Kpts/K PU-Kab012.3294 17.944.550.000 61/2015
-
Kabupaten Pemalang
87/Kpts/K PU-Kab012.3293 11.688.948.400 36/2015
Kabupaten Pekalongan
32/KPUKab012.3292 79/VIII/20 15
3.500.772.500
1. Rapat Umum 2. Pertemuan Terbatas 3. Pertemuan tatap muka dan dialog 4. Pembuatan bahan kampanye 5. Jasa Managemen 1. Rapat Umum 2. Pertemuan Terbatas 3. Pertemuan tatap muka dan dialog 4. Pembuatan bahan kampanye 5. Jasa Managemen/konsultan
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
56
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
5
6
7
8
9
10
Kota Pekalongan
76/Kpts/K PU-Kota0124.000.000.000 329543/2 015
Kabupaten Sukoharjo
031/Kpts/ KPUKab012.3294 92/2015
Kabupaten Wonogiri
52/Kpts/K PU-Kab012.3295 13.152.750.000 12/2015
Kota Semarang
37/Kpts/K PU-Kota012.3295 16.687.700.900 21/2015
Kabupaten Kendal
33/Kpts/K PU-Kab012.3292 9.949.165.800 48/TAHU N2015
Kabupaten Blora
68/Kpts/K PU-Kab0123293 7.209.810.000 67/2015
10.000.000.000
LAKIP 2015
1. Rapat Umum 2. Pertemuan Terbatas 3. Pertemuan tatap muka dan dialog dan kegiatan lain 4. Pembuatan bahan kampanye 5. Jasa Managemen 1. Rapat Umum 2. Pertemuan Terbatas 3. Pertemuan tatap muka dan dialog 4. Pembuatan bahan kampanye 5. Jasa Managemen/konsultan 1. Rapat Umum 2. Pertemuan Terbatas 3. Pertemuan tatap muka dan dialog 4. Pembuatan bahan kampanye 5. Jasa Managemen/konsultan 1. Rapat Umum 2. Pertemuan Terbatas 3. Pertemuan tatap muka dan dialog 4. Pembuatan bahan kampanye 5. Jasa Managemen/konsultan 6. Kampanye dalam bentuk lain 1. Rapat Umum 2. Pertemuan Terbatas 3. Pertemuan tatap muka dan dialog 4. Pembuatan bahan kampanye 5. Jasa Managemen/konsultan 1. Rapat Umum 2. Pertemuan Terbatas 3. Pertemuan tatap muka dan dialog 4. Pembuatan bahan kampanye 5. Jasa Managemen/konsultan
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
57
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
Kabupaten Rembang
40/KptsPILBUP/ KPUKab012.3293 51/2015
Kabupaten Purworejo
39/Kpts/K PUKabPwr/0 7.671.000.000 12.32944 9/2015
13
Kota Magelang
49/Kpts/ KPU.Kota Mgl/012.3 7.005.838.400 29568/ 2015
14
Kabupaten Kebumen
55/Kpts/K PU-Kab0123294 10.881.447.500 55/2015
15
Kabupaten Purbalingga
44/Kpts/K PU-Kab012.3293 9.500.000.000 98/2015
16
Kabupaten Demak
38/Kpts/K PU-Kab012.3292 14.261.467.500 54/2015
11
12
10.017.355.000
LAKIP 2015
1. Rapat Umum 2. Pertemuan Terbatas 3. Pertemuan tatap muka dan dialog 4. Pembuatan bahan kampanye 5. Jasa Managemen/konsultan 1. Rapat Umum 2. Pertemuan Terbatas 3. Pertemuan tatap muka dan dialog 4. Pembuatan bahan kampanye 5. Jasa Managemen/konsultan 1. Rapat Umum 2. Pertemuan Terbatas 3. Pertemuan tatap muka dan dialog 4. Pembuatan bahan kampanye selain yang dibuat KPU 5. Jasa Managemen/konsultan 1. Rapat Umum 2. Pertemuan Terbatas 3. Pertemuan tatap muka dan dialog 4. Pembuatan bahan kampanye 5. Jasa Managemen/konsultan 1. Rapat Umum 2. Pertemuan Terbatas 3. Pertemuan tatap muka dan dialog 4. Pembuatan bahan kampanye 5. Jasa Managemen/konsultan 1. Rapat Umum 2. Pertemuan Terbatas 3. Pertemuan tatap muka dan dialog 4. Pembuatan bahan kampanye 5. Jasa Managemen
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
58
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
17
Kabupaten Semarang
45/Kpts/K PUKabSmrg 12.987.500.000 012.3292 32/2015
18
Kabupaten Sragen
31/Kpts/K PU.Kab012.3294 9.321.728.750 86/2015
19
Kota Surakarta
32/Kpts/K PU-Kota0123295 14.221.645.200 74/2015
Kabupaten Grobogan
42/Kpts/K PU-Kab012.3292 20.561.364.000 60/2015
Kabupaten Wonosobo
054/Kpts/ KPUKab012.3294 30/VIII/20 15
20
21
8.041.924.650
LAKIP 2015
1. Rapat Umum 2. Pertemuan Terbatas 3. Pertemuan tatap muka dan dialog 4. Pembuatan bahan kampanye 5. Jasa Managemen/konsultan 6. Kegiatan lain yang tidak melanggar 1. Rapat Umum 2. Pertemuan Terbatas 3. Pertemuan tatap muka dan dialog 4. Pembuatan bahan kampanye 5. Jasa Managemen/konsultan 1. Rapat Umum 2. Pertemuan Terbatas 3. Pertemuan tatap muka dan dialog 4. Pembuatan bahan kampanye 5. Jasa Managemen/konsultan 6. Kegiatan lain yang tidak melanggar 1. Rapat Umum 2. Pertemuan Terbatas 3. Pertemuan tatap muka dan dialog 4. Pembuatan bahan kampanye 5. Jasa Managemen/konsultan 1. Rapat Umum 2. Pertemuan Terbatas 3. Pertemuan tatap muka dan dialog 4. Pembuatan bahan kampanye 5. Jasa Managemen/konsultan
Keterangan: 21 KPU Kabupaten/Kota telah menetapkan Surat Keputusan tentang Pembatasan Dana Kampanye Pilkada. KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan yang tertinggi Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
59
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
pembatasan
dana
20.561.364.000,-
kampanye
yaitu
LAKIP 2015
Kabupaten
Grobogan
sebesar
Rp.
, sedangkan yang terendah Kabupaten Pekalongan sebesar Rp.
3.500.772,500,-. Adapun metode kampanye yang dilakukan berupa antara lain :
Rapat Umum.
Pertemuan Terbatas.
Pertemuan tatap muka dan dialog.
Pembuatan bahan kampanye.
Jasa Managemen/konsultan.
Kegiatan lain yang tidak melanggar
Pelaksanaan
debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Pilkada serentak Tahun 2015 Debat Publik Pasangan Calon ,dilaksanakan dengan kerjasama dengan Media Elektronik ( Televisi dan Radio) yang disiaran secara langsung (live) maupun siaran tunda. Pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon , ada yang dilaksanakan hanya 1 (satu) kali atau lebih (sampai 3 (tiga) kali. TABEL 23 JADWAL KEGIATAN DEBAT PASANGAN CALON PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 NO 1.
KPU KABUPATEN/KOTA KOTA SEMARANG
2.
KABUPATEN REMBANG
DEBAT PUBLIK Dilaksanakan tanggal 24 November, 27 November dan 4 Desember 2015 Akan disiarkan secara langsung sebanyal 3 kali pada : 1. Televisi Lokal yaitu TVKu; 2. Televisi Regional yaitu TVRI; 3. Televisi Nasional yaitu KOMPAS TV Dilaksanakan pada 2 November dan 3 Desember 2015 Direncanakan di Kantor DPRD Rembang
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
60
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
3.
KABUPATEN PURBALINGGA
4.
KABUPATEN
LAKIP 2015
Debat terbuka antar pasangan calon diselenggarakan selama 1 (satu) kali selama masa kampanye, yaitu hari Sabtu, tanggal 7 November 2015 Debat disiarkan langsung oleh Banyumas TV dan On Air Radio Suara Perwira dan Radio ardi Lawet FM Debat Publik I dilaksanakan tanggal 15 Oktober 2015 Debat Publik II dilaksanakan tanggal 24 November 2015 Pelaksanaan Debat Publik I dan Debat Publik II di Hotel Candisari, Kebumen bekerjasama dengan RATIH TV
KEBUMEN
5.
KOTA SURAKARTA
6.
KABUPATEN BOYOLALI
7.
KOTA PEKALONGAN
8.
KABUPATEN BLORA
9.
KABUPATEN KENDAL
Dilaksanakan tgl 9 Oktober dan 9 November 2015 Untuk tgl 9 Oktober 2015 di Sunan Ballroom Hotel disiarkan langsung oleh TA TV disiarkan ulang oleh Metro TV tgl 9 November 2015 di TVRI Jogyakarta dan disiarkan secara ulang oleh R-BTV Dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2015 di Hotel Horison Gambir Anom atau Semaresto Boyolali bekerjasama dengan Media penyiaran dari TATV Surakarta sebanyak 1 kali Dilaksanakan tanggal 30 September 2015 di Studio Batik TV Pekalongan bekerjasama dengan Batik TV Pekalongan dan TVRI Jateng sebanyak 3 kali Dilaksanakan tanggal 24 November 2015 di Gedung Sasana Bhakti/Gedung DPRD Kabupaten Blora/Pendopo Kabupaten Blora bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik Gagak Rimang (Radio/live), JTV Madiun (televisi/tunda) sebanyak 1 kali Diadakan 2 kali : 1) Minggu, 22 Nopember 2015 2) Kamis, 3 Desember 2015 Dilaksanakan semuanya di Gedung DPRD Kabupaten Kendal nominasi media : TVRI, iNews, TVKU/RTV dan Cakra TV/Kompas TV (dua urutan teratas nominasi paling kuat menyangkut jaringan dan harga)
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
61
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
10.
KOTA MAGELANG
11.
KABUPATEN SUKOHARJO
12.
KABUPATEN SEMARANG
13.
KABUPATEN PURWOREJO
14.
KABUPATEN WONOSOBO
15.
KABUPATEN WONOGIRI
LAKIP 2015
Debat dilaksanakan 3 (tiga) kali secara live di Stasiun Televisi dan ditayangkan secara tunda di 2 (dua) stasiun televisi. Pelaksanaan : 1. Tanggal 30 September 2015 secara live, penayangan tunda 1 September 2015 dan 4 Oktober 2015 2. Tanggal 29 Oktober 2015 secara live, penayangan tunda tanggal 30 Oktober 2015 dan 1 November 2015 3. Tanggal 30 November 2015 secara live, penayangan tunda tanggal 2 Desember 2015 dan 4 Desember 2015 lokasi : 1. Gedung Kyai Sepanjang Kota Magelang 2. Hotel Oxalis Magelang 3. Hotel Atria Magelang Media Penyiaran : 1. Stasiun Televisi :TA TV, Jogja TV dan RB TV 2. Radio : Magelang FM, UTM Fm, Radio Tidar, Polaris Fm, Pop Fm, GKL Fm, Musvia, CBS, Unimma Fm Debat akan dilaksanakan tanggal 3 Oktober 2015 bertempat di The Park Solo Baru Live di TATV dan siaran tunda di Metro TV Diadakan tanggal 3 Desember 2015 di GOR Bola Voley Stadion Wujil TVRI ( Televisi Republik Indonesia ) Jawa Tengah sebanyak 1 kali Debat Publik dilaksankan 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 8 Oktober, 29 Oktober dan 19 November 2015 Pelaksanan di Gedung Wanita Purworejo Media penyiarannya : Radio Irama FM (milik Pemerintah Daerah) Debat Publik akan diadakan pada hari Selasa 10 November 2015 Dilaksanaan di Gedung ADIPURA KENCANA Wonosobo bersama media penyiaran Radio Debat dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2015 dan 3 Desember 2015 Pelaksanaan Debat Publik di Gedung " Giri Wahana" Komplek GOR Wonogiri Media yang digunakan adalah Radio Republik lndonesia dan direlay dengan Radio Suara
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
62
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
16.
KABUPATEN KLATEN
17.
KABUPATEN PEMALANG
18.
KABUPATEN GROBOGAN
19.
KABUPATEN DEMAK
20.
KABUPATEN SRAGEN
21.
KABUPATEN PEKALONGAN
LAKIP 2015
Pernerintah Daerah (RSPD Dilaksanakan tanggal 9 Oktober dan 9 November di Gedung Pandanaran (RSPD) Klaten Bersama Metro TV dan Radio Pemerintah Daerah Klaten Tanggal 8 November dan tanggal 22 November 2015 Gedung Kridanggo dan Serbaguna Media cetak dan Elektronik Belum melaporkan Diadakannya tanggal 28 Nopember 2015 di Studio TVRI Jawa Tengah / Pucanggading Demak lembaga Penyiaran Publik TVRI Jawa Tengah sebanyak 1 kali Debat Calon Bupati Sragen 1. tanggal 28 Oktober 2015; 2) Debat Calon Wakil Bupati Sragen tanggal l1 November 2015; 3) Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen tanggal 25 November 2015. Debat Publik/ Debat Terbuka bertempat di Gedung Sasono Manggala Sukowati Sragen Disiarkan oleh TV local swasta Diadakan tanggal 17 Oktober 2015 di Gedung Pertemuan Umum Kabupaten Pekalongan di Kajen bekerjasama dengan Radio RASIKA FM sebanyak 1 kali
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
63
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
KPU Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2015 berdasarkan revisi terakhir revisi ke 8 tanggal 18 Desember 2015 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 24.980.237.000.,- . Tingkat pencapaian realisasi anggaran adalah sebesar 96,87% atau ekuivalen sebesar Rp. 24.197.443.100,-. Tingkat capaian tersebut menunjukan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari Perjanjian inerja sepanjang Tahun 2015. Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Jawa Tengah dapat terlihat pada tabel berikut : Tabel 24 Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 N o
1
2
Program
Realisasi
% Capaian
Rp.23.326.921..000,-
Rp. 22.813.481.041,-
97.80 %.
Rp. 1.653.316..000,-
Rp. 1.383.962.059,-
83,71 %.
Rp. 24.197.443.100,-
96,87 %.
PAGU
Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (076.01.01) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06) JUMLAH
Rp. 24.980.237.000,-
Tahun 2015 merupakan rangkaian kegiatan rutin dan tahapan Pelaksanaan Pilkada serentak 21 (dua puluh satu) kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wakil Walikota Tahun 2015 di Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tahun ini terdiri dari tahapan kegiatan pemutakhiran data pemilih, pengadaan sarana dan prasarana keperluan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
64
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
Pemilu, PPLN, Bimbingan Teknis penyelenggaraan Pemilu, laporan audit dana kampanye, bantuan hukum penyelesaian kasus Pemilu, bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu di KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota/PPLN, dan lain-lain.
Berdasarkan
hasil analisisa capaian kinerja output kegiatan dan realisasi
anggaran yang digunakan KPU Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2014, maka hasil analisa tersebut dapat disandingkan untuk mengevaluasi akuntabilitas, efektif dan efisensi anatara pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Akuntabilitas tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut ini: Tabel 25 Persentase Capaian Output Kegiatan dan Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 NO
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT
PAGU REVISI 8 (18 DES 2015)
REALISASI
%
1
3355.003
Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
86.312.000
81.068.263
93,92%
2
3355.007
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
43.877.000
39.238.179
89,43%
(LPPA) 3
3355.008
Pengelolaan Hibah Pemilihan
4
3355.994
Layanan Perkantoran
5
3356.008
Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan
347.378.000 20.245.906.000 97.565.000
253.208.776 20.241.729.453 83.840.720
72,89% 99,98% 85,93%
Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu 6
3357.001
Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan
148.038.000
7
3357.010
Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih
169.562.000
8
3357.018
Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan KPU
9
3358.001
Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM
107.911.000
10
3358.003
Layanan peningkatan kompetensi SDM
122.953.000
11
3358.004
Layanan pengadaan pegawai baru
113.075.000
112.986.650 -
12
3358.005
Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Provinsi dan
5.650.000
4.850.000
85,84%
52.150.000
147.376.010 153.390.000 51.306.200 102.052.700
99,55% 90,46% 98,38% 94,57% 91,89% 0,00%
KPU Kabupaten/Kota 13
3358.006
Dokumen Kepegawaian
34.245.000
33.779.550
98,64%
14
3360.008
Penatausahaan Barang Milik Negara
93.591.000
67.074.800
71,67%
15
3360.010
Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN
4.467.000
-
0,00%
16
3360.014
Sosialisasi Elektronik Sistem Kearsipan
17.672.000
9.623.263
54,45%
17
3360.015
Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip
56.760.000
48.448.260
85,36%
18
3360.994
Layanan Perkantoran
19
3361.005
Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU
408.284.000
20
3363.010
Advokasi dan Sengketa Hukum
117.972.000
1.171.525.000
1.103.270.696 280.237.521 109.520.110
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
94,17% 68,64% 92,84%
65
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
NO
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT
21
3363.011
Layanan Administrasi Kepemiluan
22
3363.013
Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan
23
3364.004
LAKIP 2015
PAGU REVISI 8 (18 DES 2015) 9.000.000
REALISASI
%
8.234.000
91,49%
105.674.000
92.070.750
87,13%
77.368.000
37.113.700
47,97%
101.842.000
89.395.600
87,78%
34.095.000
24.884.580
72,99%
Pemilukada Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 24
3364.027
Pembentukan PPID
25
3364.032
Pusat Pendidikan Pemilih
26
3364.033
Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan
238.383.000
128.123.575
53,75%
Pemilukada 27
3364.034
Tahapan Pemilihan
968.982.000
JUMLAH
24.980.237.000
894.619.744 24.197.443.100
92,33% 96,87%
Sedangkan berdasarkan sandingan persentase realisasi capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 26 Sandingan Peresentase Capaian Kinerja dan Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2015 NO
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT
% Capaian Kinerja
% Realisasi Anggaran
ŋ
1
3355.003
Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
100,00%
93,92%
93,92%
2
3355.007
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
100,00%
89,43%
89,43%
3
3355.008
Pengelolaan Hibah Pemilihan
100,00%
72,89%
72,89%
4
3355.994
Layanan Perkantoran
100,00%
99,98%
99,98%
5
3356.008
Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan
100,00%
85,93%
85,93%
6
3357.001
Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan
100,00%
99,55%
99,55%
7
3357.010
Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih
100,00%
90,46%
90,46%
8
3357.018
Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan KPU
100,00%
98,38%
98,38%
9
3358.001
Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM
100,00%
94,57%
94,57%
10
3358.003
Layanan peningkatan kompetensi SDM
100,00%
91,89%
91,89%
11
3358.004
Layanan pengadaan pegawai baru
0,00%
0,00%
0,00%
12
3358.005
Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Provinsi dan
100,00%
85,84%
85,84%
13
3358.006
Dokumen Kepegawaian
100,00%
98,64%
98,64%
14
3360.008
Penatausahaan Barang Milik Negara
100,00%
71,67%
71,67%
15
3360.010
Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN
0,00%
0,00%
0,00%
16
3360.014
Sosialisasi Elektronik Sistem Kearsipan
100,00%
54,45%
54,45%
17
3360.015
Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip
100,00%
85,36%
85,36%
18
3360.994
Layanan Perkantoran
100,00%
94,17%
94,17%
19
3361.005
Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU
100,00%
68,64%
68,64%
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
66
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
NO
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT
LAKIP 2015
% Capaian Kinerja 100,00%
% Realisasi Anggaran 92,84%
92,84%
ŋ
20
3363.010
Advokasi dan Sengketa Hukum
21
3363.011
Layanan Administrasi Kepemiluan
100,00%
91,49%
91,49%
22
3363.013
Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan
100,00%
87,13%
87,13%
23
3364.004
Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD
100,00%
47,97%
47,97%
24
3364.027
Pembentukan PPID
100,00%
87,78%
87,78%
25
3364.032
Pusat Pendidikan Pemilih
100,00%
72,99%
72,99%
26
3364.033
Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan
100,00%
53,75%
53,75%
27
3364.034
Tahapan Pemilihan
100,00%
92,33%
92,33%
JUMLAH
92,59
96,87
0,95
(Sumber data LPPA Subbag Keuangan KPU Prov Jateng Bulan Desember TA 2015)
D. ANALISIS CAPAIAN EFISIENSI
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011, Efisiensi Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
Pelaksanaan kegiatan RKA-K/L KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 berdasarkan capaian efisiensi pada masing –masing output kegiatan, adalah sebagai berikut :
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
67
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
Tabel 27 Analisis Persentase Capaian Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015
KEGIATAN 3355
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT 3355.003
% Capaian Kinerja
% Realisasi Anggaran
ŋ
100,00%
93,92%
93,92%
100,00%
89,43%
89,43%
3355.008
Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pengelolaan Hibah Pemilihan
100,00%
72,89%
72,89%
3355.994
Layanan Perkantoran
100,00%
99,98%
99,98%
3355.007
89,05 3356
3356.008
Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan
100,00%
85,93%
85,93%
3357
3357.001
Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan
100,00%
99,55%
99,55%
3357.010
Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan KPU
100,00%
90,46%
90,46%
100,00%
98,38%
98,38%
3357.018
96,13 3358
3358.001
Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM Layanan peningkatan kompetensi SDM
100,00%
94,57%
94,57%
100,00%
91,89%
91,89%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
85,84%
85,84%
100,00%
98,64%
98,64%
100,00%
71,67%
71,67%
0,00%
0,00%
0,00%
3360.014
Penatausahaan Barang Milik Negara Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN Sosialisasi Elektronik Sistem Kearsipan
100,00%
54,45%
54,45%
3360.015
Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip
100,00%
85,36%
85,36%
3360.994
Layanan Perkantoran
100,00%
94,17%
94,17%
3361
3361.005
Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU
100,00%
68,64%
68,64%
3363
3363.010
Advokasi dan Sengketa Hukum
100,00%
92,84%
92,84%
3363.011
Layanan Administrasi Kepemiluan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan
100,00%
91,49%
91,49%
100,00%
87,13%
87,13%
3358.003 3358.004 3358.005 3358.006
Layanan pengadaan pegawai baru Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Provinsi dan Dokumen Kepegawaian
74,19 3360
3360.008 3360.010
61,13
3363.013
90,48 3364
3364.004
Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD
100,00%
47,97%
47,97%
3364.027
Pembentukan PPID
100,00%
87,78%
87,78%
3364.032
Pusat Pendidikan Pemilih
100,00%
72,99%
72,99%
3364.033
Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan
100,00%
53,75%
53,75%
3364.034
Tahapan Pemilihan
100,00%
92,33%
92,33% 70,96
JUMLAH
80,32
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
68
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
Berdasarkan dari hasil pengukuran analisa capaian kinerja, analisa capaian anggaran dan analisa capaian efisiensi, pelaksanaan kegiatan RKA-K/L KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 dapat disefinisikan sebagai berikut bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan target output kegiatan pada Tahun Anggaran 2015 menggunakan anggaran yang efektif sesuai perjanjian kinerja sebesar 96,87 % dari total anggaran dengan capaian kinerja efektif sebesar 92,59 % serta melakukan capaian efisensi antara kegiatan dan anggaran sebesar 80,32 %.
E. ANALISIS NILAI EFISIENSI
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011, Nilai Efisiensi Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
NE =
NE =
50%+
(
80,32% ____ 20
x 50
)
87,42 %
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
69
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
Dengan capaian kinerja efektif sebesar 92,59 % dan capaian anggaran yang digunakan sebesar 96,87 % serta capaian efisensi sebesar 80,32 %, maka secara keseluruhan nilai efisiensi KPU Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 200.18%. Dimana pada skala diatas 100 %, nilai efisiensi suatu K/L dikategorikan “sangat baik”.
Hasil
dari pemantauan dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L
tahun sebelumnya dan tahun anggaran berjalan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penerapan ganjaran dan sanksi dalam penetapan Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga. Pasal 20 (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011. Sandingan capaian kinerja dan realisasi keuangan KPU Provinsi Jawa Tengah dari periode Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 tersaji pada diagram-diagram dibawah ini.
Diagram 1 Perbandingan Persentase Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan berdasarkan Program BA DIPA 076 KPU Prov. Jateng Tahun Anggaran 2015
7,41 % 3,13 % 92,31 % 96,87 %
Capaian Kinerja
Realisasi
Realisasi Anggaran
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Realisasi
70
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
Diagram 2 Perbandingan Persentase Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan berdasarkan Program BA DIPA 076 KPU Prov. Jateng Tahun Anggaran 2014
7,69 % 37 , 11 % 62 ,89 %
92,31 %
Realisasi
Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
Realisasi
Diagram 3 Perbandingan Persentase Capaian Kinerja BA DIPA 076 KPU Prov. Jateng Tahun Anggaran 2009, 2010, 2011 dan 2012
18, 18 % 9%
39 , 29 % 9%
60,71 %
81,82 %
Realisasi
Capaian Kinerja Tahun 2010
Capaian Kinerja Tahun 2009
0 , 84 % 9%
Realisasi
15 , 55 % 9% 99,16 %
Realisasi
Capaian Kinerja Tahun 2011
84,45 %
Realisasi
Capaian Kinerja Tahun 2012
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
71
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
LAKIP 2015
BAB IV PENUTUP
Dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2015 dan capaian output yang berpedoman kepada Indikator kinerja kegiatan, KPU Provinsi Jawa Tengah melaksanakan capaian output kegiatan yang signifikan berhasil. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari antara lain : 1.
Pengukuran realisasi capaian kinerja KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 terealisasi sebesar 92,59 %, dikategorikan efektif maksimal dalam mencapai indikator kegiatan;
2.
Penyerapan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sebesar 96,87 % dari total anggaran, dikategorikan efisien dalam penggunaan anggaran; dan
3.
Rasio perbandingan capaian kinerja dengan realisasi penyerapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 dapat dikategorikan baik sebesar 0,95 dimana capaian kinerja efektif relatif sama besar dengan penyerapan anggaran yang efisien.
Terlaksananya Pilkada Serentak Tahun 2015 yang bermartabat, adil dan demokratis dengan tingkat partisipasi politik masyarakat yang cukup tinggi melebihi dari target KPU partisipasi sebesar 75 %, dari 21 (dua puluh satu)
kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan tingkat partisipasi politik
diatas rata-rata 75 %.
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
72
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
Dari
LAKIP 2015
data analisa pengukuran dan penilaian evaluasi kinerja yang
dihimpun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, untuk mewujudkan tingkatan opini BPK dari “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP) menjadi “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP), yaitu laporan akuntabilitas yang baik atau wajar dan tidak memiliki penyimpangan sama sekali.
--------------- 0 0
0 0 0 --------------
Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
73