Fanny Ratna Budiaman's

Fanny Ratna Budiaman's

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. pemerintahan Hindia Belanda bermula. Sebelumnya Luwu telah menjadi

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. pemerintahan Hindia Belanda bermula. Sebelumnya Luwu telah menjadi
Read more
TELAAH KONSEP HAKI. Oleh : 1. Ahda N 2. Suyatno 3. Priyanto 4. Wahyono 5. Purwijatmiko 6. Sulistyowati

TELAAH KONSEP HAKI. Oleh : 1. Ahda N 2. Suyatno 3. Priyanto 4. Wahyono 5. Purwijatmiko 6. Sulistyowati
Read more
Jurnal Pustakawan Indonesia Volume 10 No. 1 VISUALISASI KETERHUBUNGAN ANTARISTILAH SUBJEK PADA METADATA TESIS IPB MENGGUNAKAN PELUANG BERSYARAT

Jurnal Pustakawan Indonesia Volume 10 No. 1 VISUALISASI KETERHUBUNGAN ANTARISTILAH SUBJEK PADA METADATA TESIS IPB MENGGUNAKAN PELUANG BERSYARAT
Read more
FUNGSI SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (STUDI KASUS POLRES PURWOREJO) AULINA DEVI RAHYUNI

FUNGSI SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (STUDI KASUS POLRES PURWOREJO) AULINA DEVI RAHYUNI
Read more
STUDI BATUAN INDUK HIDROKARBON DI CEKUNGAN JAWA TIMUR BAGIAN BARAT TESIS

STUDI BATUAN INDUK HIDROKARBON DI CEKUNGAN JAWA TIMUR BAGIAN BARAT TESIS
Read more
MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH : OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) BAGI PEMBANGUNAN DAERAH

MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH : OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) BAGI PEMBANGUNAN DAERAH
Read more
BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang
Read more
HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL DAN PEMBAHASAN
Read more
BAB II TINJAUAN PUSTAKA. kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Umum Syariah disebut juga dengan full branch, karena tidak di

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Umum Syariah disebut juga dengan full branch, karena tidak di
Read more
PENGARUH PENERAPAN E-GOVERNMENT TERHADAP PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAH DI PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

PENGARUH PENERAPAN E-GOVERNMENT TERHADAP PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAH DI PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
Read more
laporan tahunan annual reports 2012 a determination to achieve the target

laporan tahunan annual reports 2012 a determination to achieve the target
Read more
Tanggapan Distribusi Asimilat dan Luas Daun Spesifik Tanaman Tomat terhadap Aplikasi ZnSO 4

Tanggapan Distribusi Asimilat dan Luas Daun Spesifik Tanaman Tomat terhadap Aplikasi ZnSO 4
Read more
BAB I PENDAHULUAN. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004Tujuan Pemberian. Dengan otonomi semacam ini diharapkan agar daerah otonomi tidak hanya

BAB I PENDAHULUAN. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004Tujuan Pemberian. Dengan otonomi semacam ini diharapkan agar daerah otonomi tidak hanya
Read more
ANALISIS PERTUMBUBAN EKONOMl DAN PENGELUARAN PEMERJNTAH nalam.pengentasan KEMISKINAN DIKABUPATENTANAHDATAR. T e sis. Oleh: VORIZA

ANALISIS PERTUMBUBAN EKONOMl DAN PENGELUARAN PEMERJNTAH nalam.pengentasan KEMISKINAN DIKABUPATENTANAHDATAR. T e sis. Oleh: VORIZA
Read more
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN Sejarah Singkat PT. RAGAM GARDA MANDIRI (SQUAD)

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN Sejarah Singkat PT. RAGAM GARDA MANDIRI (SQUAD)
Read more
Getting Started Tutorial

Getting Started Tutorial
Read more
BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang
Read more
SEPENGGAL CERITA DI TANAH SUKARAKSA

SEPENGGAL CERITA DI TANAH SUKARAKSA
Read more
ANALISIS KRIMINOLOGIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMI DI LAMPUNG BARAT. (Skripsi) OLEH ARMAN SUKMA NEGARA

ANALISIS KRIMINOLOGIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMI DI LAMPUNG BARAT. (Skripsi) OLEH ARMAN SUKMA NEGARA
Read more
KOPERASI SEKOLAH. Titik Masuk Mengurai ìlingkaran Setanî Pengangguran dan Kewirausahaan. Ir. Priambodo, MS* Pendidikan < SD SD SMTP SMTA D2 + D3 S1

KOPERASI SEKOLAH. Titik Masuk Mengurai ìlingkaran Setanî Pengangguran dan Kewirausahaan. Ir. Priambodo, MS* Pendidikan < SD SD SMTP SMTA D2 + D3 S1
Read more
BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Read more
2009

2009
Read more
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Read more
I

I
Read more