ANALISIS PERTUMBUBAN EKONOMl DAN PENGELUARAN PEMERJNTAH ·n ALAM .P ENGENTASAN KEMISKINAN DIKABUPATENTANAHDATAR
T e sis
Oleh: VORIZA 05 206 028
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS . '
2006
ANALISIS PERTUMBUBAN EKONOMI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN Dl KABUPATEN TANAH DATAR Oleh : VORIZA (Dibawah bimbingan Syafruddin Karimi dan Anurlis Abbas)
RINGKASAN
Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Laj u pertumbuhan ekonomi biasanya berhubungan terbalik dengan kemiskinan, masalah kemiskinan adalah masalah yang sudah lama terjadi dan sulit untuk menuntaskannya. Meskipun pemerintah sudah meluncurkan berbagai macam program pengentasan kemiskinan akan tetapi masalah kemiskinan belum dapat dikikis habis hingga keakar-akamya. Adapun tujuan penelitian ini adalah a) Menganalisis perkembangan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah di Kabupaten Tanah Datar, dan b) Menganalisis perkembangan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah dalam mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar. Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Analisis kuantitatif yang didasarkan pada model anal isis statistik dengan regresi sederhana untuk melihat hubungan antara variabel kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan pengeluara pemerintah. Dari hasil penelitian didapat bahwa di Kabupaten Tanah Datar pertumbuhan . ekonomi signifikan mempengaruhi jumlah KK miskin dan
berhubungan positif, yaitu kenaikan pertumbuhan ekonomi akan diikuti juga oleh kenaikan KK miskin, keadaan ini bertentangan dengan keadaan yang semestinya bahwa pertumbuhan ekonomi berhubungan negatif dengan kemiskinan, dimana kenaikan pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan penurunan jumlah KK miskin. Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar belwn bisa dikatakan mampu menurunkan tingkat kemiskinan, walaupun mempunyai hubungan yang signifikan tapi tidak bisa menurunkan jumlah KK miskin. Dari hasil penelitian dapat dianalisa bahwa keseluruhan variabel bebas dalam hal ini adalah pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah sangat erat hubungannya dengan pengentasan kemiskinan, tapi walaupun demikian tidak cukup untuk bisa secara langsung mengentaskan kemiskinan, karena sangat kompleksnya pennasalahan kemiskinan dan banyaknya faktor-faktor lain yang ikut berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah dengan kemiskinan.
ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGELUARAN PEMERINTAB DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TANAH DATAR
Oleh:
VORIZA 05206028
Tes is Sebagai salah satn syarat Untuk memperoleh gelar Magister Sains Pada Program Pascasarjana Universitas Andalas
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS 2006
Judul
..
Nama Mahasiswa
:
Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar Voriza, SE 05 206 028
Nomor ~:lahasiswa
Perencanaan Pembangunan
Program Stodi
Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang parutla UJian akhir Magister Perencanaan Pembangunan pada Program Pascasarjana Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada tangga122 Agustus 2006 Menyetujui : 1. Kornisi Pembimbing
71~ Dr
af.{6'ddin Karimi SE.MA Ketua
Dra. Anurlis Abbas, MA Anggota
2. Ketua Program Studi
P~{fnca~aan Pemba~gunan
Nt\IAI ~~@ .. -'(
Dr. Nasri Bachtiar, SE, MA Nip. 131 656 510
MSc
"Bacalah, dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segwnpal darah. Bacalah, Dan Tuhanmu/ah yang paling pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya" (AI Qur'an, Surat ke-96:1-5)
Kupersembahkan butJh luzrya lnl bagi: Ayahanda dan ibunda dengan kasih sayang dan keteladanannya se/alu memberi yang terbaik bagi anaknya. Suami tercinta Dediwan Putra, yang selalu memberi semangat yang tiada henti dengan kesabaran dan pengertiannya. Anakku tersayang Raisa Kirana, yang selalu menjadi inspirasi da/am hidup ini.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul : "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar" adalah hasil kerja/karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja/karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan. Jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.
Padang , Agustus 2006 Yang membuat pernyataan
Voriza
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan pada tanggal 12 Februari 1968 di Bukittinggi, sebagai anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan ayah Usman dan ibu Yulidar. Penulis menamatkan pendidikan SD pada tahun 1981 di Padang, SMP Negeri 7 Padang pada tahun 1984 dan SMA Negeri 2 Padang tahun 1987. Penulis melanjutkan pendidikan pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang dan tamat tahun 1994. Tahun 1992 penulis sudah mulai bekerja pada kantor konsultan perencanaan sampa1 tahun 1996. Pada Maret 1997, penulis memulai karier sebagai pegawai negeri sipil pada Departemen Dalam Negeri dan ditempatkan sebagai staf pada Bappeda Kabupaten Pasaman sampai tahun 2000, kemudian penulis pindah bekerja ke Pemda Kabupaten Tanah Datar dan ditempatkan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Tahun 2003 penulis memperoleh kesempatan kursus Local Economic Resources Development (LERD) di Rijksuniversiteit Groningen Netherland ketja sama Netherland Education Center (NEC) dengan Pemerintah Indonesia (Bappenas). Kemudian pada tahun 2005, penulis memperoleh kesempatan untuk melanj utkan studi pada Program Studi Perencanaan Pernbangunan, Program Pascasatjana Universitas Andalas di Padang rnelalui beasiswa dari Bappenas.
Padang,
Agustus 2006 Penulis
Voriza
KATAPENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya yang telah diberikan pada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dalam bentuk tesis. Tesis ini ditulis berdasarkan penelitian mengenai "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar". Pada kesempatan ini ijinkanlah peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat : 1. Bapak Bupati Kabupaten Tanah Datar atas bantuan materil dan spirituilnya dalam menyelesaikan studi ini 2. Bapak Prof. Dr. Hazli Nurdin, MSc sebagai Direktur Pascasaijana Universitas Andalas 3. Bapak Dr. Nasri Bachtiar, SE.MA sebagai Ketua Porgram Studi Perencanaan Pembangunan sekaligus sebagai dosen penguji dalam kolokium, seminar basil dan ujian akhir. 4. Bapak Dr. Syafruddin Karimi, SE,MA sebagai Ketua Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan ilmu dan masukan yang sangat berarti untuk selesainya tesis ini. 5. Ibu Dra.Anurlis Abbas, MA sebagai anggota komisi pembimbing, yang telah
meluangkan waktu untuk berkonsultasi. 6. Bapak Dr. Werry Darta Taifur, SE.MA sebagai dosen undangan dalam kolokium, yang selalu membantu dengan solusi dan kemudahanya. 7. Bapak dan lbu Dosen Program Pasacasaijana Program Perencanaan Pembangunan atas ilmu yang telah diberikan 8. Rekan-rekan Tailor Made Angkatan II, yang kompak selalu. 9. lin, Imel dan Ade, terima kasih untuk semangat dan kekompakan sampai akhir termen, semoga untuk selamanya. 10. Mertua, kakak-kakak dan adik-adik, serta semua keponak:an yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan studi ini.
Selanjutnya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, penulis mohon maf atas kekurangan yang masih ada pada panulisan tulisan tesis ini, semoga kekurangan-kekurangan tersebut menjadi cambuk bagi penulis dalam melakukan penelitian dimasa depan. Akhir kata penulis sangat berharap semoga hasil penelitian yang dituangkan dalam tesis ini akan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan siapa saja pemerhati yang tertarik dengan tesis ini. Padang, Agustus 2006 Penulis
Voriza
DAFTARISI
Hal am an
Kata Pengantar Pernyataan Keaslian Tesis Daftar lsi
Daftar Tabel BAB I. PENDAHULUAN
Vll IX X
Xll
1
1. 1. Latar Belakang 1.2. Perumusan Masalah 1.3. Tujuan Penelitian 1.4. Manfaat Penelitian 1.5. Hipotesa
1 7 10 10 10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
11 11
2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Konsep dan Indikator Kemiskinan Teori Pertumbuhan Ekonomi Konsep Pengeluaran Pemerintah Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah dalam Pengentasan K.emiskinan 2.5.Peneliti Sebelumnya 2.6. Kerangka Pemikiran
BAB ill. METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data 3.2. Ruang Lingkup Penelitian 3.3. Metode Analisis 3.4. Variabel yang digunakan BAB IV. GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN DAERAH KABUPATENTANAHDATAR 4 .1. Kondisi Perekonomian Kabupaten Tanah Datar 4 .2. Kemiskinan 4. 3. Perekonomian Daerah 4.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar BAB V. BASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 5.1. Hasil Pengujian Model 5.2. Kesimpulan Hasil Regresi 5.3. Implikasi Kebijakan
20 23 26 28
29 31 31 32 32
37 39 39 41 44
48 55 55 58 63
BAB VI. PENUTUP 6.1. Kesimpulan 6.2. Saran
Daftar Pustaka Lampiran
66 66 68
DAFTAR TABEL
Hal am an Tabel4.1 : Pola Penggunaan Lahan di Kabupaten Tanah Datar 2005
40
Tabel4.2: Jumlah Penduduk, KK dan KK Miskin di Kabupaten Tanah Datar Tahun 1994 - 2005 42 Tabel4.3: Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Miskin Per Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005
43
Tabel 4.4 : PDRB Kabupaten Tanah Datar Tahun 1994- 2005
44
Tabel4.5: Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Tanah Datar Tahun 1994 - 2005.
45
Tabel4.6 : Laju Pertumbuhan per Sektor Ekonomi PDRB (HK 2000) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2000-2004
47
Tabel4.7: Perkembangan APBD kabupaten Tanah Datar Tahun 1994-2002 48 Tabel 4.8 : Perkembangan Belanja Aparatur Daerah dan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 - 2005
50
Tabel4.9: Perkembangan Belanja Pelayanan Publik Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 - 2005
50
Tabel4.1 0: Pengelolaan Belanja Menurut Fungsi pada APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 - 2005
51
Tabel 4.11: Jumlah Bantuan Modal Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tahun 2000 - 2004
53
Tabel5.1 : Hasil Estimasi Pengaruh Variabel Bebas Terhadap KK Miskin
56
BABI PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen, dan diperlukan strategi penanganan yang juga tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan.
Bila dilihat dari dimensinya, maka dari dimensi pendidikan misalnya, pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan, dari dimensi kesehatan, rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan teijadinya kemiskinan, dari dimensi ekonomi, kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan, dilihat sebagai alasan. mendasar mengapa tetjadi kemiskinan dan faktor budaya dan tatanan hidup juga sering kali dilihat sebagai elemen penting yang menentukan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari dimensi diatas maka dibutuhkan keterpaduan antara berbagai faktor penyebab kemiskinan yang sangat banyak dengan indikator-indikator yang jelas, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bersifat temporer, tetapi permanen dan berkelanjutan.
2
Sejak orde baru sampai sekarang, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Dilihat dari serangkaian cara dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorientasi material, sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Di samping itu, tidak adanya tatanan pemerintahan yang demokratis menyebabkan rendahnya akseptabilitas dan inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri (Sahdan, 2005).
Selama ini, kebijakan penanggulangan kemiskinan, d.idesain secara sentralistik
oleh
pemerintah
pusat,
merancang
program
penangulangan
kemiskinan dengan dukungan alokasi dan distribusi anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan utang kepada Bank Dunia serta lembaga keuangan multinasionallainnya.
.
Berdasarkan kebijakan tersebut, pemerintah pusat menjalankan programprogramnya dalam bentuk: (1) menurunkan jumlah persentase penduduk yang berada d.ibawah garis kemiskinan melalui bantuan kred.it, jaminan usaha dan pengadaan sarana dan prasarana di desa seperti puskesmas, inpres, KUD, dan sebagainya; (2) mengusahakan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat miskin melalui distribusi sembako yang dibagikan secara gratis kepada penduduk miskin; (3) mengusahakan pelayanan kesehatan yang memadai dengan menyebarkan
3
tenaga-tenaga kesehatan ke desa dan pengadaan obat-obatan melalui puskesmas; (4) mengusahakan penyediaan fasilitas pendidikan dasar dengan memperbanyak pendirian sekolah-sekolah; (5) menyediakan kesempatan bekeija dan berusaha melalui proyek-proyek perbaikan sarana dan prasarana milik pemerintah, penyediaan kredit dan modal usaha yang diberikan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat miskin; (6) memenuhi kebutuhan perumahan dan sanitasi dengan memperbanyak penyediaan rumah-rumah sederhana untuk orang miskin; (7) mengusahakan pemenuhan air bersih dengan pengadaan PAM; (8) menyediakan sarana listrik masuk desa, sarana telekomunikasi dan sejenisnya; dan sebagainya.
Berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah, lebih banyak menuai kegagalan dibanilingkan dengan keberhasilannya. Program Kredit Usaha Tani (KUT) merupakan salah satu di antara serangkaian program pemerintah yang, menuai kegagalan. Program ini menempatkan Bank, Koprasi, LSM dan kelompok tani hanya sebagai mesin penyalur kredit, sedangkan tanggungjawab kredit terletak di tangan Departemen Koperasi. Para petani menyebut program ini sebagai ''kesalahan bertingkat enam" karena; (1) pelaksanaan KUT tidak benarbenar memberdayakan petani; (2) mesin penyalur KUT (LSM, Bank, Koprasi), ditunjuk tidak diseleksi secara ketat; (3) Rencana DefinitifKebutuhan Kelompok (RDKK) dibuat secara serampangan, banyak fiktifnya; (4) kredit diberikan kepada siapa saja tennasuk nonpetani, sehingga kurang tepat sasaran; (5) tidak ada· pengawasan dalam penyaluran, penerimaan dan penggunaan kredit; (6) dana penyaluran banyak bocomya (Sahdan, 2005).
4
Era reformasi sekarang ini adalah era kedaulatan rakyat sebagai akar dari pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Salah satu refleksi dari demokrasi adalah otonomi daerah. Daerah yang selama orde barn lebih banyak berfungsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat telah mengalami perubahan peran yang sangat signifikan. Daerah dalam era reformasi telah diberikan kewenangan yang luas dan sekaligus keleluasaan yang tinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ada dua tujuan utama yang ingin dicapai melalui otonomi daerah yaitu kesejahteraan dan demokrasi di tingkat lokal. Sangat diyakini bahwa keberhasilan otonomi daerah secara kumulatif akan menyumbang pada peningkatan kesejahteraan dan demokrasi secara nasional untuk mendukung terwujudnya civil society. Diyakini bahwa melalui otonomi daerah akan tumbuh kearifan lokal
(local wisdom), inovasi lokal (local innovation) dan kreatifitas lokal (local creativity).
Berbekal
ketiga
nilai
tersebut,
daerah
diharapkan
mampu
meningkatkan kesejahteraan lokal menjadikan pemerintahan daerah tersebut sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal dalam menumbuhkan kemandirian lokal secara finansial kepada pemerintah pusat. Itulah sebenarnya esensi dasar dari kebijakan desentralisasi sebagai akar dari otonomi pada unit pemerintahan lokal (sub national government) untuk kesejahteraan dirinya, namun tetap dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Jamrah, 2005). Pelaksanaan otonomi
daerah Kabupaten Tanah Datar diperlukan
penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kepemerintahan yang baik. Keinginan tersebut menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang diwujudkan dalam bentuk perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk menciptakan
5
prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik serta akuntabilitas pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah Datar disusun berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi Sumatera Barat yang menekankan kepada penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, menjaga persatuan dan kesatuan, supremasi hukum, pemerintahan yang bersih dan amanah, pemulihan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan ketahanan serta spiritual budaya. Pembangunan ekonomi suatu daerah akan memberi pengaruh kepada kondisi ekonomi dan sosial mayarakat, kondisi ini dapat dilihat pada laju pertumbuhan
ekonomi
yang
mengindikasikan
berhasil
tidaknya
suatu
pembangunan. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah yang mandiri, kreatif dan kompetitif. Peranan ekonomi kerakyatan dalam menunjang PDRB menjadi sangat penting, karena yang menjadi orientasi pembangunan pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi saat ini adalah melalui perluasan dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan data dari BPS Tanah Datar Pertumbuhan ekonomi didukung oleh sektor pertanian dengan kontribusi yang cukup besar sekitar 35,29 % dari total PDRB Kabupaten Tanah .Datar, dan diikuti oleh sektor jasa 18,53 %, sektor Perdagangan, hotel dan restoran 12,96 % serta sektor industri pengolahan 11 ,97 %. Dengan demikian sumber daya alam agrobisnis menjadi peluang besar untuk dikembangkan, disamping peranan industri dan perdagangan. Keterkaitan sumber daya alam dengan pengelolaannya sangat tergantung kepada manajemen
6
Pernerintah Daerah dalarn rangka rneningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Banyak pendapat menyatakan tentang sebab musabab
teijadinya
kerniskinan. Ada yang menyatakan bahwa kemiskinan justru erat kaitannya dengan campur tangan negara yang terlalu luas dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, terutama masyarakat perdesaan. Pendekatan yang dikenal sebagai struktural ini menyatakan bahwa orang miskin akan dapat lepas dari kemiskinan apabila pemerintah memberikan kebebasan bagi mereka untuk menolong diri sendiri. Untuk keluar dari kemiskinan itu diperlukan upaya-upaya atau programprogram perberdayaan kepada masyarakat miskin. Dalam usaha meningkatkan pembangunan ekonomi, tidak mungkin perekonomian sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, tapi diperlukan adanya peranan pemerintah dalam hal mengatur ekonomi. Salah satu peran pemerintah dalam mengatur perekonomian adalah dengan menerapkan kebijakan fiskal.
Kebijakan
fiskal
ini
diharapkan mampu meningkatkan efisiensi
perekonornian sehingga teijadi peningkatan nilai dalam ukuran uang dari pengeluaran pemerintah yang diterima oleh pembayar pajak, sedangkan nilai outputnya bertambah besar atas pemanfaatan sejumlah sumber daya (peranan fiskal) dapat diarahkan untuk menghasilkan barang dan jasa guna meningkatkan pembangunan ekonomi. Salah satu alat yang digunakan pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal tersebut adalah pengalokasian pengeluaran pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat (Musgrave, 1991 ).
7
Dengan telah direvisinya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan dilaksanakanya Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemrintah Daerah dan revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, dengan dilaksanakannya UndangUndang 331'ahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka dari kedua Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah. Maka saat ini PAD merupakan salah satu sumber penting bagi pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat, dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai pemberian otonomi daerah, terutama guna mencapai peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat agar semakin baik. Untuk mengentaskan kemiskinan maka dituntut peranan pemerintah daerah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada orang miskin dan kebijakan dalam pengeluaran pemerintah, dimana setiap pengeluaraan pemerintah yang dibelanjakan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat.
.
1.2. Perumusan Masalah Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar selama tahun periode 1994 sampai dengan 2005 tumbuh rata-rata sebesar 4,05 % pertahun. Pertumbuhan
8
ekonomi Kabupaten Tanah Datar selama periode 1994-1998, mengalami penurunan yang sangat tajam, pada tahun 1994 pertumbuhan ekonomi adalah 6,71 %, diikuti dengan 7,36% dan 7,41% pada tahun 1995 dan 1996, tapi pada tahun 1997 pertumbuhan ekonomi turun menjadi 4,81% hal ini disebabkan karena pada akhir tahun 1997 ada1ah awa1 dari mu1ainya krisis ekonomi dan pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar berada dibawah nol yaitu- 4,95%. Namun demikian pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi mulai bangkit lagi walaupun sedikit yaitu 1,37% dan berangsur-angsur terns meningkat sampai tahun 2005 yaitu 5,09%. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar disebabkan oleh pertumbuhan masing-masing sektor yang membentuk PDRB tersebut sebagai hasil kebijakan yang ditempuh oleh Pemda Kabupaten Tanah Datar dalam memacu pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik. Walaupun meningkat, namun pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar belumlah terhitung tinggi untuk bisa mengentasakan kemiskinan. . Selama kurun waktu 1994 sampai dengan 2005, jumlah KK miskin di Kabupaten Tanah Datar selalu meningkat tahun 1994 hanya 4,28% dari jumlah KK yang ada, dan tahun 2005 menjadi 21,37% dari jumlah KK di Kabupaten Tanah Datar. Dalam upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah selama ini mungkin secara kuantitatif bisa mengurangi angka kemiskinan namun secara sosial ekonomi keluarga miskin masih tetap terbelakang dan belurn mampu meningkatkan taraf hidup keluarganya
9
secara mandiri, sehingga dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan diperlukan langkah-langkah yang konkrit dan mencakup semua sektor. Penanggulangan
kemiskinan
merupakan
program
prioritas
bagi
pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cukup banyak program dan kegiatan yang dilakukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan tersebut, baik melalui dana daerah maupun dana pusat. Selain itu salah satu bentuk campur tangan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan adalah
bagaimana
pemerintah
membelanjakan
pengeluarannya
untuk
mensejahterakan masyarakatnya dilihat dari pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan uraian diatas, untuk lebih terarahnya perencanaan daerah Kabupaten Tanah Datar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan dalam upaya konkrit yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dan bersama masyarakat yang teragenda dengan baik dalam pengentasan kemiskinan maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 1. Perkembangan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah di Kabupaten Tanah Datar. 2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar.
10
1.3.Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah: a. Menganalisis
perkembangan
pertumbuhan
ekonomi
dan
pengeluaran
pemerintah di Kabupaten Tanah Datar b. Menganalisis pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah dalam mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar.
1.4. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat prakiis sebagai: a. Masukan
dan
rekomendasi
bagi
pemerintah
daerah
dalam
strategi
pembangunan dan pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar b. Kontribusi dalam perencanaan daerah untuk melakukan proses pembangunan dalam pengentasana kemiskinan. c. Bahan bacaan strategis dan rujukan bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk mendalami kajian perencanaan pembangunan dalam pengentasan kemiskinan.
1.5. Hipotesa Peran Pemerintah dalam perencanaan pembangunan dan implikasi dari perencanaan pembangunan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diduga pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah adalah faktor yang mampu mengurangi kemiskinan.
BABll TJNJAUAN PUSTAKA
2.1. Konsep dan Indikator Kemiskinan Menyusun pengertian kemiskinan bukanlah hal yang mudah, kemiskinan sebagai gejala ekonomi akan berbeda dengan kemiskinan sebagai gejala sosial. Kemiskinan seoagai gejala ekonomi merupakan suatu gejala yang terjadi disekitar lingkungan penduduk miskin dan hanya dikaitkan dengan masalah kekurangan pendapatan, sebaliknya kemiskinan sebagai gejala sosial lebih banyak terletak dalam diri penduduk miskirt itu sendiri seperti cara hidup, tingkah laku dan sebagainya (Esmara, 1986). Cara pandang dalam menentukan kemiskinan dapat dilihat dari luar penduduk miskin, yang dilakukan oleh ahli antar institusi dan menurut penduduk miskin itu sendiri. Menurut ahli/institusi kemiskinan adalah suatu keadaan kekurangan, dimana keadaan kekurangan tersebut dapat dilihat dari berbagai dimensi. Dari dimensi ekonomi, para ahli membedakan keadaan kekurangan tersebut atas kekurangan secara absolut dan kekurangan relatif. Selain konsep kemiskinan diatas kemiskinanjuga dapat dikaji berdasarkan keadaan penduduk dan potensi wilayah. Dari segi keadaan penduduk penentuan penduduk miskin didasarkan pada garis kemiskinan. Adapun potensi wilayah digunakan untuk menetapkan wilayah-wilayah atau desa-desa yang dikategorikan sebagai wilayah atau desa tertinggal. Meskipun demikian penduduk miskin umumnya erat kaitannya dengan wilayah miskin. Wilayah dengan potensi daerah
12
yang tertinggal besar kemungkinan menyebabkan penduduknya miskin. Berdasarkan hubungan antara penduduk dan \vilayah seperti itu, pengembangan desa dikategorikan tertinggal diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin (Kartasasmita, 1996).
BPS menggunakan batas miskin dari jwnlah rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimwn makanan dan bukan makanan (BPS,1994). Sementara menurut data BPS hasil Susenas pada akhir tahun 1998, garis kemiskinan penduduk perkotaan ditetapkan sebesar Rp. 96.959 per kapita per bulan dan penduduk miskin perdesaan sebesar Rp. 72.780 per kapita per bulan. Dengan perhitungan uang tersebut dapat dibelanjakan untuk memenuhi konsumsi setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari, ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lainnya, seperti sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi. Angka garis kemiskinan ini jauh san gat tinggi bila dibanding dengan angka tahun 1996 sebelum krisis ekonomi yang hanya sekitar Rp. 38.246 per kapita per bulan untuk penduduk perkotaan dan Rp. 27.413 bagi penduduk perdesaan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2100 kalori perhari (BPS, 2004) , sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang serta aneka barang dan jasa.
BPS menggunakan dua macam pendekatan, yaitu: pendekatan kebutuhan dasar (basic need approach) dan pendekatan head count index (merupakan ukuran yang menggWiakan kemiskinan absolut). Jumlah penduduk miskin adalah jumlah
13
penduduk yang berada dibawah suatu batas yang disebut batas garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan, jadi garis kemiskinan ada dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (food line) dan garis kemiskinan bukan makanan (non food line).
Penggunaan dari pendekatan kebutuhan dasar (basic need approach) mempunyai tiga kelemahan utama. Kelemahan pertama berkaitan dengan konsep, dimana kemiskinan dikonsepsualisasikan sebagai ketidak mampuan memenuhi kebutuhan dasar dan diukur hanya dari sisi pengeluaran per kapita. Kelemahan ini sangat melekat pada pengukuran kemiskinan absolut karena pada hakikatnya kemiskinan hanya dilihat dari segi ketidak mampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebuluhan dasar atau standar tertentu, padahal kemiskinan sangat kompleks dan mempunyai banyak dimensi sosial dan kultural. Kelemahan yang kedua dari segi metodologi pengukuran standar kebutuhan minimum, karena kurang memperhatikan keterbandingan antar waktu dan
antar
wilayah
karena standar minimum
ditetapkan
dengan
lebih
ment,TUtamakan kepentingan untuk dapat semaksimal mungkin mengakomodasi perbedaan pola konsumsi antar wilayah dan dinamika perobahan pola konsumsi antar waktu, dan kurang merepresentasikan perbedaan biaya hidup riil antara daerah perkotaan dan perdesaan. Kelemahan yang ketiga adalah masih adanya perdebatan tentang pengukuran nilai standar minimum, apakah pengukurannya harus didasarkan pada harga-harga yang sebenamya dibayar oleh penduduk miskin ataukah harga-harga
14
yang sebenamya dibayarkan oleh penduduk yang hidup sedikit diatas garis kemiskinan (the near poor) (Kuncoro, 2004). BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasamya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, BAPPENAS menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan
dasar (human capability approach) dan pendekatan objective and subjective. Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (lack of capabilities) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam
15 masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (the welfare approach) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri (Sahdan, 2005).
Dari pendekatan-pendekatan tersebut, indikator utama kemiskinan dapat dilihat
dari~
(1) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak
layak~
(2)
terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kurangnya kemampuan membaca dan menulis; (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan
dan
keterpurukan
dalam
bidang
sosial
dan
ekonomi;
(6)
ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah; (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas.
Dari berbagai definisi tersebut di atas, maka indikator utama kemiskinan adalah; (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4) terbatasnya kesempatan kelja dan berusaha; (5) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; (6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (7) terbatasnya akses terhadap air bersih; (8) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (9) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (10) lemahnya jaminan rasa aman; (11) lemahnya
16
partisipasi; (12) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (13) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat seperti yang terdapat dalam Strategi Penganggulangan Kemiskinan Nasional, 2005.
Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. Karenanya, kemiskinan hanya dapat ditanggulangi apabila dimensi-dimensi lain itu diperhitungkan.
Indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasamna yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.
Konsep kemiskinan yang digunakan oleh BKKBN adalah tingkat kesejahteraan keluarga. Berdasarkan tingkat kesejahteraannya keluarga dibagi menjadi lima kategori, yaitu keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera tahap I, sejahtera tahap II, sejahtera tahap
m
dan sejahtera tahap
·m
plus. Dengan
demikian basis konsep kemiskinan yang dikemukakan BKKBN adalah keluarga
17
bukan individu. Keluarga yang masuk kedalam kategori miskin adalah keluarga yang masuk pra sejahtera dan sejahtera tahap I karena alasan ekonomi.
Konsep kesejahteraan keluarga yang digunakan oleh BKKBN telah mencakup berbagai dimensi, konsep ini tidak hanya memasukan kebutuhan dasar tetapi juga memasukan unsur agama dan lain-lain. Oleh karena itu agak sulit untuk menentukan apakah konsep kemiskinan menurut BKKBN ini tennasuk kemiskinan absolut atau konsep kemiskinan yang lain. Namun, jika diperhatikan, kategori miskin berdasarkan konsep BKKBN masih memasukan kebutuhan dasar, yaitu makanan dan pakaian.
Terdapat 23 indikator yang digunakan dalam menentukan kriteria tingkat kesejahteraan yang digunakan dalam menentukan kriteria tingkat kesejahteraan keluarga ( BKKBN, 1997 ). Indikator yang digunakan dan tahapan kesejahteraan keluarga selengkapnya adalah sebagai berikut :
a. Tahap pra sejahtera, adalah keluarga yang belum memenuhi salah satu atau lebih indikator-indikator keluarga sejahtera tahap I atau belum dapat memenuhi kebutuhan dasar. b. Keluarga sejahtera tahap I, adalah keluarga yang telah memenuhi indikatorindikator sebagai berikut : melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut masing-masing -
.
makan dua kali sehari atau lebih pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan rumah (lantai bukan tanah)
18
-
kesehatan (anak sakit, atau PUS ingin ber K.B di bawa ke saranalpetugas kesehatan)
c. Keluarga sejahtera tahap II, adalah keluarga yang telah memiliki seluruh indikator keluarga sejahtera tahap I dan indikator berikut: -
anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut masing-masing
-
makan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk paling kurang satu kali dalam semmggu
-
memperoleh pakaian baru dalam satu tahun terakhir luas lantai rumah 8 m2 untuk tiap penghuni rumah
-
Anggota keluarga sehat dalam tiga bulan terakhir sehingga dapat melaksanakan fungsi masing-masing
-
Keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap
-
Bisa baca tulis latin bagi seluruh anggota keluarga keluarga dewasa yang berumur 10 sampai dengan 60 tahun Anak usia sekolah (7 sampai dengan 15 tahun) bersekolah
-
Memakai kontrasepsi bagi keluarga yang masih PUS dan memiliki anak hidup 2 atau lebih.
d.
Keluarga sejahtera tahap
m, adalah keluarga yang telah memenuhi seluruh
indikator keluarga sejahtera tahap I dan II serta indikator-indikator berikut: -
upaya keluarga meningkat/menambah pengetahuan agama keluarga mempunyai tabungan
-
makan bersama paling kurang sekali sehari
19
ikut serta dalam kegiatan masyarakat -
rekreasi bersama/penyegaran paling kurang sekali dalam enam bulan memperoleh barita dari surat kabar, radio, TV, majalah
-
anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi
e. Keluarga sejahtera tahap III plus, adalah keluarga yang telah memenuhi seluruh indikator keluarga sejahtera tahap I, II, III serta indikator-indikator berikut: -
memberikan sumbangan secara teratur (waktu tertentu) dan sukarela dalam bentuk ,materil kepada masyarakat aktif sebagai pengawas yayasan/institusi masyarakat.
Keunggulan metode ini adalah dapat mengidentifikasi jumlah keluarga yang masuk kategori miskin mulai dari desa sampai tingkat nasional. Bahkan metode ini juga dapat menentukan secara langsung keluarga mana saja yang masuk kedalam kategori keluarga miskin.
Disamping keunggulannya, ukuran kemiskinan berdasarkan kesejahteraan keluarga ini juga memiliki beberapa kelemahan, pertama, pendataan dilaksanakan oleh Kader Keluarga Berencana sehingga kualitas datanya masih dipertanyakan, kedua, sebagian kriteria yang digunakan sulit terul-ur, misalnya menjalankan ibadah secara teratur, meningkatkan pengetahuan agama, aktif dalam organisasi kemasyarakat dan sebagainya, ketiga, referensi waktu yang digunakan dalam pengukuran tidak dijelaskan, misalnya referensi waktu ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan, pendapatan yang dapat disimpan dan memberi sumbangan.
20
Dalam hal ini tidak diketahui apakah referensi yang digunakan untuk kriteria yang dikemukakan tersebut selama satu bulan, setengah atau setahun ( Taifur, 2005 ).
2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi
Berbagai defenisi pertumbuhan ekonomi di munculkan untuk memahami pengertian sebenamya dari pertumbuhan ekonomi, seperti menurut Budiono (1999) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, sementara menurut Kuznets dalam Todaro (2003) menyatakan pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Adapun teori pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonom klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Maltus dan John Stuart Mill), maupun ekonom neoklasik (Robert Solow dan Trevor Swan ), pada dasamya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno, 2004 ). Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Ahli-ahli pembangunan,
klasik terutama
dalam
menganalisa
mengenat
mgm
mengetahui
tentang
masalah-masalah sebab-sebab
dari
perkembangan ekonomi dalam jangka panjang dan mengenai corak dari proses pertumbuhan tersebut. Dalam membahas kedua persoalan ini mereka mempunyai
21
pandangan yang sedikit berbeda diantara satu sama lainnya. Adam Smith mengemukakan pandangan bahwa : ''Kebijakan Laissez-faire atau sistem mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat pembangunan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat "( Jhingan, 2003 ). Sedangkan mengenai corak dari proses pertumbuhan ekonomi, Smith mengatakan bahwa apabila pembangunan sudah terjadi, maka proses tersebut akan terns berlangsung secara kumulatif. Tokoh kaum klasik lainnya Ricardo mempunyai pandangan yang sedikit berbeda dengan tokoh pendahulunya Adam Smith, dan sangat dipengaruhi oleh teori perkembangan penduduk yang dikemukakan oleh Maltus dan teori hasil lebih yang semakin berkurang. Menllfl:lt Ricardo pola pertwnbuhan ekonomi adalah: "Pada permulaanyajumlah penduduk rendah dan kekayaan relatif cukup banyak, sebagai akibatnya para pengusaha memperoleh keuntungan yang tinggi, karena pembentukan modal tergantung kepada keuntungan, maka laba yang tinggi akan menciptakan pembentukan modal yang tinggi pula". Tokoh
ekonomi
moderen
Harrod-Domar
mengemukakan
teori
pertumbuhan ekonomi sebagai berikut: ,, Pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan sesuatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Pertambahan dalam kesanggupan memproduksi ini tidak secara sendirinya akan menciptakan pertambahan produksi dan kenaikan pendapatan nasional. Pertambahan produksi dan pendapatan nasional bukan ditentukan oleh pertambahan dalam kapasitas memproduksi, tetapi
22
oleh kenaikan pengeluaran masyarakat. Dengan demikian walaupun kapasitas memproduksi bertarnbah, pendapatan nasional baru akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi tercipta apabila pengeluaran masyarakat mengalami kenaikan kalau dibandingkan dengan masa sebelumnya" (Todaro,2000). Pertumbuhan yang dikembangkan oleh Solow (Solow Growth Model) menunjukan bahwa dalam jangka panjang, tingkat tabungan, pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output perekonomiart (Mankiw, 2003 ). Solow sebagai perintis dalam pembangunan model neo-klasik dengan menggunakan ciri-ciri utama model Harrod Domar seperti model homogen, fungsi tabungan proporsional, yang terkenal dengan fungsi produksi neo-klasik, di dalam menelaah proses pertumbuhan. Asumsi tentang dapat dipertukarkannya buruh dan modal memberi kemungkinan kepada proses pertumbuhan untuk menyesuaikan diri dan memberikan suatu suasana realisme. Berdeda dengan model Harrod Domar, model ini menunjukan arah pertumbuhan keadaan mantap, dan situasi pertumbuhan jangka panjang yang ditentukan oleh tenaga buruh dan kemajuan teknologi yang semakin luas. Keynes tidak membangun suatu model pembangunan ekonomi yang sistematis dalam teori umumnya, pembuatan model ini diserahkan kepada pengikutnya, yang sepenuhnya memanfaatkan peralatan keynes untuk membuat model-model pertwnbuhan ekonomi. Dalam pertwnbuhan eknomi Keynes mengemukakan bahwa bagaimana belanja pemerintah menentukan pendapatan perekonomian (Mankiw, 2003).
23
2.3. Konsep Pengeluaran Pemerintah Adanya kenyataan bahwa mekanisme pasar tidak dapat melaksanakan semua fungsi ekonomi sehingga kebijakan pemerintah dibutuhkan untuk membimbing, memberi koreksi dan melengkapi pada hal-hal tertentu. Terdapat tiga fungsi pemerintah dalam perekonomian (Musgrave, 1991 ), yaitu : a. Fungsi alokasi adalah penyediaan barang modal (barang yang dapat dimiliki oleh semua masyarakat tanpa ada persaingan untuk memilikinya), atau proses pembagian keseluruhan sumber daya untuk digunakan sebagai barang sosial dan bagaimana komposisi barang sosial ditentukan. b. Fungsi distribusi adalah pengaturan terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin terpenuhinya apa yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu keadaan distribusi merata dan adil. c. Fungsi stabilitasi adalah penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan keija yang tinggi, tingkat stabilitasi yang semestinya dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat, dengan memperhitungkan segala akibatnya terhadap perdagangan dan neraca pembayaran. Salah satu instrumen fiskal yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut adalah instrumen pengeluaran (anggaran belanja) pemerintah (Musgrave, 1991). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dipandang sebagai pengeluaran agregat untuk output yang diproduksi pada tahun beijalan. Pemerintah memberi sumbangan terhadap pengeluaran ini melalui pembelian
24 barang dan jasa. Pembelian tersebut dapat berupa pembelian faktor produksi dan pembelian produk:, porsi untuk: konsumsi dan porsi untuk: investasi (anggamn belanja rutin da!l anggaran belanja barang modal) dan porsi untuk konsumen dan porsi untuk perusahaan. Khusus porsi untuk investasi dan porsi untuk konsumsi ditujukan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang proses investasi
seperti
pembangunan jalan raya, pengeluaran pendidikan dan
pengeluaran lainnya (Musgrave, 1991). Teori makro yang melandasi teori pengeluaran pemerintah ada 3 golongan, yaitu (1) Model pembangunan perkembangan pengeluaran pemerintah (2) hukum Wagner tentang perkembangan aktifitas pemerintah, dan (3) teori Peacock & Wiseman. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, dibedakan dalam tahap awal tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal investasi pemerintah terhadap total investasi besar, karena pemerintah harus menyediakan prasarana seperti, pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain sebagainya. Pada tahap menegah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun investasi swasta sudah semakin membesar. Pada tahap ini peran pemerintah tetap besar karena hubungan antar sektor menjadi semakin rumit dan pemerintah dituntut untuk menjamin tersedianya fasilitas publik yang lebih berkualitas akibat market failure. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Tahap selanjutnya aktifitas pemerintah beralih dari
25
penyediaan prasarana ke pengeluaran untuk . aktifitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pelayanan masyarakat dan lain-lain. Hukum wagner yang berdasarkan teori pada teori organik mengenat pemerintah (organic theory of the state) adalah bahwa dengan bertwnbuhnya perekonomian hubungan antara industri dengan masyarakat menjadi semakin rumit, maka potensi kegagalan pasar dan eksternalitas negatif menjadi semakin besar. Sejalan dengan itu maka peranan pemerintah secara relatif semakin meningkat pula. Sedangkan Peacock dan Wiseman mendasarkan teorinya pada pandangan bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluarannya sedagkan masyarakat tidak mau membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut. Teori ini juga merupakan dasar dari teori pemungutan suara. Teori ini lebih lanjut mengatakan bahwa masyarakat mempunyai tingkat toleransi untuk membayar pajak dan ini merukan kendala bagi pemerintah untuk menaikan pajak secara semena-mena (Mangkoesoebroto, 1999). Dapat disimpulkan dari ketiga teori tersebut pengeluaran pemerintah per GDP dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dengan grafik yang berbeda-beda. pemerintah
Dalam teori
adalah
untuk
mikro
mengenai
menganalisa
perkembangan
faktor-faktor
yang
pengeluaran menimbulkan
permintaan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran barang publik menentukan jumlah barnag publik yang akan disediakan, melalui anggaran belanja. J umlah barang publik yang akan disediakan tersebut akan menimbulkan dampak samping (eksternalitas) positifterhadap barang lain (barang swasta), yang
26 selanjutnya menggerakan seluruh aktifitas perekonomian. Akan tetapi permintaan dan penawaran barang publik dan swasta tersebut tergantung kepada kendala anggaran ( budget constraint ) (Mangkoesoebroto, 1999). Pengeluaran pemerintah secara keseluruhan sangat penting dalam sumbangannya terhadap pendapatan nasional, sedangkan dalam arti riil pengeluaran pemerintah dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah. Semakin meningkatnya peranan pemerintah dapat dilihat dari semakin besarnya belanja pemerintah dalam proporsinya terhadap pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah juga mencerminkan kebijakan pemerintah yang berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang atau jasa, belanja pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
2.4. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan
Hubungan fluktuasi ekonomi dengan kemiskinan hanya menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan cendrung meningkat pada periode resesi ekonomi dan berkurang pada periode ekspansi. Pada periode ekspansi teijadi tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Namun pertanyaan yang muncul adalah bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Untuk menjawab pertanyaan perlu
27
dipahami bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi yang rendah menyulitkan orang keluar dari kemiskinan, sebaliknya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mempermudah orang keluar dari kemiskinan (Taifur, 2005). Secara konseptual dijelaskan bahwa pertumbuhan tidak secara otomatis mengurangi
kemiskinan,
maka kebijakan pemerintah dalam
mendorong
pertumbuhan ekonomi perlu dirancang untuk memberi faedah yang terbesar kepada kelompok penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada kelompok miskin juga dapat dilaksanakan
dengan
kebijakan:
(a)
mendorong
pertumbuhan
ekonomi
berdasarkan padat karya, sehingga peluang kesempatan kerja bertambah untuk kelompok miskin, (b) meningkatkan asset kelompok penduduk miskin, terutama modal man usia, (c) menyediakan JPS untuk kelompok yang tidak disentuh oleh pertumbuhan ekonomi. (Taifur, 2005 ). Dengan kebijakan ini kelompok penduduk miskin akan mempunyai banyak peluang dalam proses pembangunan dan kelompok penduduk termiskin memperoleh perlindungan dari pemerintah. Kebijakan pemerintah merupakan keputusan yang diambil melalui proses institusi ekonomi, politik dan sosial dalam sebuah negara. Kebijakan tersebut dapat diarahkan untuk mengurangi kemiskinan, tetapi dapat menimbulkan dampak sampingan yang kurang mendukung program pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi baik berdasarkan teori maupun berdasarkan temuan empiris tidak secara otomatis mengurangi kemiskinan. Terdapat beberapa variabel yang menentukan bentuk dan tingkat hubungan kedua variabel tersebut. Diantara variabel yang menentukan tersebut adalah kualitas institusi dan kebijakan yang
28 dikeluarkan oleh pemerintah. Jika pemerintah daerah menginginkan pertumbuhan ekonomi
berpihak
kepada
penduduk
miskin,
maka
faktor-faktor
yang
menghambat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan perlu dibenahi (Taifur, 2005 ). Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menyeluruh dan berkelanjutan adalah faktor penting dalam pengentasan kemiskinan, karena dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan akan meningkatkan permintaan akan tenaga kerja sehingga penduduk miskin dapat memperoleh kesempatan bekeija, dan dengan sendirinya akan memberikan pendapatan berupa upah kepada mereka, dengan sendirinya hal ini akan dapat mengurangi kemiskinan.
2.5. Penelitian Sebelumnya
Studi yang dilakukan oleh Sumarto (2002) dari SMERU Research Institute berdasarkan survey yang dilakukan atas 100 desa. Hasil studinya menemukan : ( 1) terdapat hubungan negatif yang sangat kuat antara pertumbuhan dan kemiskinan, ketika ekonomi tumbuh, kemiskinan berkurang, namun ketika perekonomian mengalami kontraksi pertumbuhan kemiskinan meningkat lagi, (2) pertumbuhan tidak mengurangi kemiskinan secara permanen, (3) pertumbuhan secara kontemporer dapat mengurangi kemiskinan, sehingga pertumbuhan yang berkelanjutan
penting
untuk
mengurangi
kemiskinan,
(4)
pengurangan
ketimpangan mengurangi kemiskinan secara signifikan, sehingga sangat penting untuk mencegah pertumbuhan yang meningkatkan ketimpangan, dan ( 5)
29 memberikan hak atas properti dan memberikan akses terhadap kapital untuk golongan masyarakat miskin. Shenggen Fan, Peter Hazell dan Sukhadeo Thorat (1999), dalam penelitian tentang
hubungan
pengeluaran
pemerintah,
pertumbuhan
ekonomi
dan
kemiskinan di India periode 1970-1993. Hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dalam penelitian yang dilakukan yang berupa investasi pemerintah dalam bidang kesehatan, infrastruktur (penyediaan jalan, saluran irigasi dan listrik) bidang teknologi dan teknologi penelitian peningkatan produksi hasil pertanian terhadap peningkatan pendapatan penduduk miskin dan peningkatan produktifitas hasil pertanian daerah pedesaan di India. Kesimpulan kajian ini memiliki implikasi kebijakan yang penting, dalam penurunan kemiskinan di pedesaan, pemerintah harus memberikan prioritas untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dibidang infrastruktur terutama jalan desa, penelitian pertanian dan pengembangannya. Ini ditujukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah perdesaan dan pada akhirnya akan menurunkan jumlah penduduk rniskin.
2.6. Kerangka Pemikiran Kemiskinan merupakan suatu kenyataan yang harus dihadapi oleh hampir seluruh negara sedang berkernbang, dan rnenjadi tanggung jawab sernua orang untuk dapat melakukan usaha pengentasan kemiskinan, peranan yang paling besar dalarn hal pengentasan kemiskinan adalah peranan pemerintah yaitu melalui kebijakan yang harus diambil. Kebijakan yang bisa diambil adalah melalui
30
peningkatan pengeluaran pemerintah dalam membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar perekonomian suatu daerah dapat digerakan sesuai dengan harapan dan tingkat pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat sehingga dapat mengentasakan kemiskinan. Kebijakan lain adalah melalui pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, logikanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menimbulkan permintaan, untuk mencapai tingkat keseimbangan maka penawaran juga akan meningkat sehingga produksi akan meningkat, meningkatnya produksi akan membutuhkan input yang yang lebih banyak dalam hal ini adalah tenaga kerja, sehingga akan membuka lapangan pekeijaan, dan penduduk miskin memperoleh kesempatan untuk bekerja, dengan bekerja maka pendapatan mereka juga akart bertambah.
BABID METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Jenis dan Sumber Data Data-data pada penelitian ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder dihimpun dari Bappeda Kabupaten Tanah Datar, BPS Kabupaten Tanah Datar, Dinas PMKB Kabupaten Tanah Datar, Bagian Perekonomian dan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tanah Datar serta sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Data
sekunder yang
dihimpun
adalah
yang berkenaan
dengan
pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan kemiskinan. Sehingga dapat diketahui bagaimana pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar. Secara keseluruhan diharapkan akan melahirkan rekomendasi strategi kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah dalam pembangunan daerah terutama dalam pengentasan kemiskinan dimasa yang akan datang. Ukuran kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada ukuran kemiskinan yang dikembangkan oleh BKKBN. Konsep. kemiskinan BKKBN menggambarkan indikator tingkat kesejahteraan keluarga. Berdasarkan tingkat kesejahteraannya keluarga dibagi menjadi 5 kategori, yaitu keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera tahap I, keluarga sejahtera tahap TI, keluarga sejahtera tahap II dan keluarga sejahtera tahap Til plus. Keluarga yang masuk kategori keluarga miskin adalah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera
32
tahap I karena alasan ekonomi. Konsep kemiskinan BKKBN digunakan karena penelitian ini menempatkan kabupaten sebagai unit analisis. Sesuai dengan tujuan dan metode pendekatan analisis yang digunakan, maka data yang dibutuhkan adalah jenis data sekunder yang runut ( time series ), yang antara lain sebagai berikut : Data PDRB Kabupaten Tanah Datar dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2005, dengan tahun dasar 2000, untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar. Data penduduk miskin Kabupaten Tanah Datar dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2005. Data Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2005. Data pendukung lainnya yang sesuai dengan penelitian ini.
3.2. Ruang Lingkup Penelitian Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar terhadap kemiskinan di kabupaten Tanah Datar dari tahun 1994 sampai dengan 2005.
3.3. Metode Analisis Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Secara analisa didasarkan pada model analisis deskriptif yang diarahkan untuk menggambarkan
33
perkembangan pembangunan ekonomi Kabupaten Tanah Datar khususnya perkembangan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan kemiskinan serta analisis sederhana melalui eksplorasi terhadap tabel-tabel yang sudah diolah. Selain itu juga analisis kuantitatif yang didasarkan pada model analisis statistik dengan regresi sederhana untuk melihat hubungan antara variabel. Penggunaan model regresi adalah suatu alat analisa matrik statistika yang digunakan untuk menelaah hubungan antara dua variabel terukur atau lebih. Regresi linier sederhana (simpli linear regression) digunakan khusus untuk suatu hubungan yang dapat digambarkan sebagai garis lurus. Sedangkan regresi linear berganda (multiple linear regression) adalah suatu alat statistik
untuk
menggambarkan hubungan antara lebih satu variabel bebas dengan satu variabel terikat, dalam hal ini penduduk miskin sebagai variabel terikat sedangkan sebagai variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah. Dalam penggunaan model linear yang diperhatikan adalah keberartian variabel bebas menerangkan variabel terikat dengan penguj ian secara statistik. a. Uji independensi antar variabel bebas Uji ini untuk megetahui keterkaitan satu variabel bebas terhadap variabel bebas lainnya, apakah terdapat hubungan atau tidak antara pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah. b. Pengujian secara individu ( Uji T ) Uji ini untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secarn parsial apakah berbeda nyata secarn statistik, pengujian ini mempunyai langkah-langkah sebagai berikut ;
34
Ho : ~i = 0
-- tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat
H 1 : ~i ;£0
-- variabel bebas mempengaruhi variabel terikat
. Uj i statistik : ( t
hituns
= bi I S(bi))
Nilai bi adalah nilai dugaan
~i
yaitu koefisien variabel bebas slope ke i,
dan S(bi) standar error bi. Kesimpulan dari uji statistik yaitu membandingkan nilai tabel distribusi t dengan kaidah keputusan, Ho ditolak jika t
hitWls
>t
a.12
; n - k - 1, dimana a/2 tingkat signifikan untuk dua arah dan n - k - 1 adalah derajat kebebasan dengan kata lain . Jika t
hitWls:::;
t a.12
;
n- k- 1 , maka Ho
diterima yang berarti tidak ada pengaruh variabel bebas ke i yang sesuai dengan parameter regresi terhadap model. c. Pengujian Secara Serempak ( Uji F) Pengujian secara serempak untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi, kredit dan pengeluaran pemerintah atau variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap penduduk miskin atau variabel terikat dengan menggunakan uji F, dapat dikategorikan apakah koefisien-koetisien yang ada dalam model secara serentak nyata atau tidak, hipotesa yang akan diuji adalah sebagai berikut:
Ho : ~1 = ~2 = ........= ~k = 0 H1 : ~ir'O, untuk suatu i Uji Statistik :
F hitung =
w2
L ( Yi- Yi) I (n- k- 1 )
35 Nilai 2: ( Yi-Y) 2/k adalah rata-rata kuadrat regresi, sedangkap 2: (Yi- Yi i /(n-k-1) adalah rata-rata kuadrat residual. Nilai F hitung yang didapat dibandingkan dengan F tabel, F tabel =Fa: k, n-k-1, dimana a adalah tingkat signifikansi dan n - k - 1 adalah derajat kebebasan. Adapun kaidah pengambilan keputusan adalah jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dengan demikian berarti terdapat parameter
f3, jadi
ada pengaruh secara
nyata pada model regresi, sedangkan jika F hitung < F tabel maka Ho diterima dengan demikian berarti tidak ada pengaruh variabel bebas yang signifikan terhadap variabel terikat. d. Penguj_ian Kesesuaian Mode] ( Uji R 2 ) Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberartian model, yaitu besamya bagian yang dapat diterangkan oleh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah atau variabel bebas dalam persamaan regresi. Tingkat ketepatan regresi ditunjukan oleh besamya koefisjen determinan (R2), semakjn besar nilai R2 semakin baik model yang didapat, namun tidak ada ketentuan klmsus berapa nilai R2 yang dapat menyatakan model terebut baik atau tidak. Nilai tersebut tergantung pada permasalahan dimana analisis regresi digunakan.
"E.(Y-Yi
Dimana L ( Y - Y
i
adalah jumlah kuadrat regresi dan L ( Yi - Yi
adalah jumlah kuadrat total. Besamya nilai koefisien determinan berada di antara 0 sampai dengan 1.
36
Dalam penulisan ini untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan
pemerintah
pengeluaran
terhadap
pengentasan
kemiskinan
penulis
menggunakan uji Regresi Linear untuk melihat faktor-faktor mana saja yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar. Fungsi persamaannya adalah sebagai berikut : Pm =
dimana:
I ( xh Xz,)
Pm
= J umlah KK miskin
X1
= Pertumbuhan ekonomi
X2
=Total Pengeluaran Pemerintah
Dengan uji Statistik dari persamaan diatas dapat ditulis sebagai berikut: Pm =Po+ P1X1 + PzXz
dimana:
Pm
= Jwnlah KK miskin
X1
"' Pertumbuhan ekonomi
X2
= Total Pengel uaran Pemerintah
Bo, B1, B2=
Koefisien
Untuk mengukur elastisitas dari variabel independen terhadap variabel independen yaitu menunjukan persentase perubahan pada variabel independen, digunakan rumus elastisitas sebagai berikut : a. Growth Elastisity of Poverty Ep = Pt
X
Xt!P
Dimana: Ep = Koefisien elastisitas KK miskin
B1
= Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi
37
X 1 = Jumlah rata- rata pertumbuhan ekonomi P = J umlah rata- rata KK miskin b. Budget Elastisity of Poverty Ep
= lh X
X2/P
Dimana: Ep = Koefisien elastisitas KK miskin ~2 =
Koefisien regresi pengeluaran pemerintah
X2 = Jumlah rata- rata Pengeluaran pemerintah P = J umlah rata - rata K.K miskin Data sekunder yang dikumpulkan diformulasikan/dianalisa seperti diuraikan diatas akan sampai kepada kesimpulan dan rekomendasi guna mendapatkan implementasi bagi perencanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar.
3.4.Variabel Yang Digunakan Berdasarkan uraian diatas, maka variabel-variabel yang gunakan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut : a. Variabel Terikat Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanah Datar dari tahun 1994 sampai dengan 2005, data yang digunakan adalah datajumlah KK miskin, data ini digunakan untuk analisa regresi. Ukuran kemiskinan yang digunakan dalam
penelitian
1m
mengacu
pada
ukuran
kemiskinan
yang
38
dikembangkan oleh BKKBN yaitu keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. b. Variabel Bebas Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB) Kabupaten Tanah Datar dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2005 atas dasar harga konstan tahun 2000 untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dalam regresi dan untuk melihat trend dalam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi digunakan data PDRB dari tahun 1994 sampai dengan 2005 atas dasar harga konstan tahun 2000. -
Pengeluaran pemerintah Kabupaten Tanah Datar, data yang dipergunakan adalah data total pengeluaran pemerintah dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2005.
BABIV GAMBARAN UMITh-1 PEREKONOMIAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
4.1. Kondisi Perekonomian Kabupaten Tanab Datar Kabupaten Tanah Datar merupakan kabupaten terkecil di Propinsi Sumatera Barat dan terletak di bahagian tengah wilayah Propinsi Sumatera Barat, beljarak + 105 km dari ibykota propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Tanah Datar tidak memiliki akses langsung ke wilayah propinsi lain. Sedangkan Kabupaten yang membatasi adalah Kabupaten Agam, Kab. 50 Kota, Kabupaten Solok,
.
Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung dan Kabupaten Padang Pariaman Secara fisiografis, wilayah Kabupaten Tanah Datar, terletak pada gugusan Bukit Barisan dengan kondisi wilayah pada umumnya merupakan daerah perbukitan, bergunung-gunung. Sedangkan wilayah yang datar antara 0-3% hanya seluas 6.189 Ha (4.63%), wilayah berombak dan bergelombang antara 3-15% seluas 47.552 Ha (35.50%). Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datartahun 2005 adalah 340.722jiwa yang tersebar di 14 wilayah Kecamatan dengan 75 Nagari, luas wilayah Kabupaten Tanah Datar adalah + 1.336 km2 atau 133.600 ha. Lebih dari 50 % penduduk Kabupaten Tanah Datar beketja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan maupun petemakan. Demikian juga halnya dengan usaha masyarakat pada sektor lain juga berbasis pertanian, seperti pariwisata, perdagangan dan agro industri. Sehingga pertanian merupakan leading sector yang dapat memicu pertumbuhan
40 ekonomi sektor-sektor lainnya. Selain itu sektor unggulan yang dikembangkan adalah sektor pariwisata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena Kabupaten Tanah Datar memiliki berbagai objek wisata alam dan wisata budaya yang cukup potensial. Pada dasamya, aktifitas penduduk secara langsung ikut mempengaruhi lingkungan sekitamya melalui kegiatan pemanfaatan lahan. Oleh sebab itu setiap penggunaan lahan memiliki faktor pembatas ilmiah yang meliputi kelerengan lahan, besar kecilnya curah hujan, kepekaan jenis tanah terhadap erosi dan lain sebagainya yang apabila melewati ambang batas dapat mengganggu fungsi lingkungan berkorelasi dengan mata pencaharian utama penduduk yang dominan pada sektor pertanian. Penggunaan lahan di Kabupaten Tanah Datar adalah seperti yang diperlihatkan pada Tabel4.1.
Tabel 4.1. Pola penggunaan laban di Kabupaten Tanab Datar 2005 No
Pola Pengguna.an Lah.an
Luas (Ha)
(%»)
23.174,00
17,35
8.498,00
6,35
Perkebunan
16.833,50
12,60
4
Pertanian laban kering
18.245,13
13,66
5
Kebun campuran
5.190,00
3,88
6
Tanah Tandus
6.944,87
5,20
7
Rawa/ danau
6.420,00
4,81
8
Kolam ikan
863,50
0,65
9
Rutan
47.440,00
35,51
1
Sawah
2
Perkampungan
3
Sumber : Bappeda kabupaten Tanah Datar,2005
Dari luas wilayah yang ada, tergambar bahwa persentase lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai asset-asset ekonomi produktif sangat terbatas, yaitu sebesar 48,17 %, dan kalau dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga (KK) untuk
41 masing-masing kepala keluarga rata-rata hanya mempunyai kepemilikan lahan 0,80 halkk atau 0.19 ha/jiwa. Hal ini menggambarkan bahwa upaya peningkatan dibidang pertanian kedepan hanya dengan pola intensifikasi. Dan Pengembangan peluang usaha tani kedepan lebih berorientasi kepada usaha di luar usaha tani yaitu kegiatanjasa dan industri.
4.2. Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar cukup memiliki sumberdaya alam, tingkat kesuburan tanah dan sistim pengairan, keadaan iklim yang relatif stabil didukung sumberdaya manusia dengan tatanan adat dan budaya alam minangkabau merupakan asset kekayaan daerah yang sangat berharga dalam peningkatan produktifitas daerah khususnya dalam peningkatan agribisnis dan agroindustri. Dalam upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan masyarakat bersama pemerintah daerah selama ini sekalipun secara kuantitatif bisa di dikatakan mengalami kemajuan namun secara sosial ekonomi keluarga miskin tersebut masih tetap terbelakang dan belum mampu meningkatkan taraf hidup keluarganya secara mandiri, ·sehingga dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan tersebut diperlukan langkah-langkah yang konkrit dan komprehensif, karena upaya penanggulangan kemiskinan selama ini pada umumnya masih bersifat parsial.
42
Tabel4.2•.Jumlah Penduduk, KK dan KK Miskin Kabupaten Tanah Datar Tahun 1994-2005 Tahun 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Jumlah Penduduk (jiwa) 358.658 361.508 361.513 361.964 360.016 364.212 327.114 328.686 329.962 332.674 334.026 340.722
Jumlah
KK 82.141 81.628 81.879 82.201 82.712 82.225 83.669 84.314 84.655 85.230 85.732 86.147
Jumlah KK.Miskin 3.513 6.215 6.193 5.616 3.112 7.502 10.638 10.470 11.781 12.041 11.983 18.433
KKMiskin
(%) 4,28 7,61 7,56 6,83 3,76 9,12 12,71 12,42 13,92 14,13 13,98 21,37
Sumber :data dwlaln:ian BPS dan Dmas PMKB Kabupaten Tanah Datar, 2006
Dari data diatas dapat diketahui bahwa persentase KK miskin di Kabupaten Tanah Datar dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, terutama kenaikan pada pasca krisis ekonomi tahun 1999 yang kenaikan jumlah KK miskin mencapai lebih dari 100% yaitu meningkat dari 3.112 KK menjadi 7.502 KK. Pasca krisis terse but jumlah keluarga miskin semakin bertambah setiap tahunnya kecuali dari tahun 2000 ke 2001 mengal ami penurunan walaupun sedikit, tapi untuk tahun- tahun selanjutnya kembali meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 2005 yaitu 18.433 keluarga miskin atau 21,37% dari jumlah keluarga di Kabupaten Tanah Datar.
43
Tabel 4.3 ..Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Miskin Per Kecamatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005 No.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Kecamatan Sepuluh Koto Batipuh Batipuh Selatan Pariangan Rambatan LimaKaum Tanjung Emas Padang Ganting Lintau Buo Lintau Buo Utara Sungayang Sungai Tarab Salimpaung Tanjung Barn
Jumlab KK 8.899 7.320 2.630 5.782 8.542 8.215 5.576 3.572 3.861 9.725 4.564 7.905 6.049 3.507
JumlahKK Miskin 1.213 1.497 1.055 1.235 1.892 1.813 947 538 616 2.220 1.228 1.964 1.581 634
KKMiskin .(%) 13,63 20,45 40,11 21,36 22,15 22,07 16,98 15,06 15,95 22,83 26,91 24,85 26,14 18,08
Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar, 2006
Berdasarkan hasil pendataan sosial ekonomi penduduk yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Tanah Datar pada akhir tahun 2005, diketahui bahwa kecamatan yang paling banyak penduduk miskinnya adalah Kecamatan Lintau Buo Utara yaitu sebanyak 2.220 KK atau 22,83 % dari jumlah KK yang ada di Kecamatan tersebut, tapi bila dilihat dari persentase KK miskin dalam kecamatan rnaka Kecamatan yang paling tinggi persentate KK miskinnya adalah Kecamatan Batipuh Selatan yaitu 40,11% dari rurnah tangga yang ada di Kecamatan tersebut, hampir separo [Uillah tangga yang ada di Kecamatan Batipuh Selatan adalah rumah tangga miskin terutama pada Nagari Batu Taba yang sebagian besar penduduknya adalah petani, dan tingkat pendidikan masih rendah sebagian besar tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
44 4.3. Perekonomian Daerah Pertumbuhan ekonomi merupakan mngkuman dari laju pertumbuhan dari berbagai sektor ekonorniyang rnenggarnbarkan tingkat perubahan ekonorni yang tetjadi. Untuk melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dari tahun ke tahun, diperlihatkan rnelalui
PDRB atas harga konstan rnenurut
lapangan usaha secara berkala. PDRB Kabupaten Tanah Datar atas dasar harga berlaku selarna tahun 1994 sarnpai dengan tahun 2005 mernperlihatkan perkernbangan yang cukup baik. Nilai PDRB yang dihasilkan tahun 2005 adalah sebesar Rp. 2,69 triliyun, rnengalarni peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 1994 yaitu Rp.0,47 triliyun, tahun 2001 sebesar Rp. 1, 68 triliyun, tahun 2002 sebesar Rp. 1,89 triliun dan tahun 2003 sebesar Rp. 2,09 triliyun.
Tabel 4.4. PDRB Kabupaten Tanab Datar Tabun 1994- 2005
. Tahun
PDRBHB
PDRB HK ( 2000)
Laju Pertumbuhan
(Rp.OOO.OOO)
(Rp.OOO.OOO)
(%)
1.261.841,41 1.354.656, 78
6.71
1.455.077,98
1.258.090,21
1.525.022,03 1.449.554,88
7.41 4.81 (4.95)
1999
1.411.283,27
1.469.480,45
1.37
2000
1.517.228,67
1.517.228,67
3.25
2001
1.684.199,44
1.568.589,67
3.39
2002
1.896.558,90
1.632.406,48
4.07
2003
2.093.238,21
4.77
2004
2.362.344,28 2.695.375, 78*
1. 710.345,39 1.800. 733,28 1.892.322, 74 *
Rata-rata
4.05
1994
469.498,12
1995 1996 1997
533.231,87 614.234,64 744.718,11
1998
2005
7.36
5.28 5.09
Sumber : Data diolah dari BPS Kabupaten Tanah Datar * angka sangat sangat sementara
PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000, juga menunjukkari perkembangan yang cukup baik. Secara riil PDRB Kabupaten Tanah Datar tahun
45. 2005 sebesar Rp. 1.892.322,740 meningkat apabila dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya, dimana pada tahun 1994 nilai riil sebesar Rp. 1.261.841,78. PDRB perkapita merupakan gambaran dari rata-rata nilai bruto yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. Jadi nilai PDRB perkapita suatu daerah sangat tergantung pada nilai PDRB atas harga berlaku dan jumlah penduduk. Untuk hasil lebih nyata dari PDRB perkapita, berikut perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Tanah Datar selama periode 1994-2005 dilihat atas dasar harga konstan 1993, seperti Tabel4.5.
Tabel4.5. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Tanah Datar Tahun 1994-2005 Dasar Barga Konstan 1993 Tahun 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005
PDRB Perkapita ADHK ( Rp.) 1.239.445,94 1.323.907,31 1.413.955,69 1.474.782,81 1.395.823,46 1.409.907,38 1.450.852,61 1.635.987,45 1.683.919,09 1. 749.905,85 1.850.183,61 1.906.078,34*
Kenaikan (%)
6,814 6,802 4,302 -5,354 1,009 2,904 12,760 2,930 3,919 5,731 3,021
Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar tahun 2006 * angka sangat sangat sementara
Selama tahun 1994-2005 PDRB per kapita Kabupaten Tanah Datar mengalami fluktuasi yang cukup berarti dari tahun ke tahun . PDRB per kapita tahun 2005 tercatat sebesar 1.906.078,34, hal ini menunjukan penurunan sebesar 3,021 %. dari tahun 2004 yang mengalami kenaikan hanya 5,731 % dari tahun sebelumnya.
46
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar disebabkan oleh pertumbuhan masing-masing sektor yang membentuk PDRB tersebut sebagai hasil kebijakan yang ditempuh oleh Pemda Kabupaten Tanah Datar dalam memacu pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupatenh Tanah Datar yang sempat mencapai -4,95% pada tahun 1998, yang merupakan mata rantai dari merosotnya kinerja ekonomi Indonesia pada pertengahan tahun 1997 dan mencapai puncaknya pada tahun 1998 telah menyebabkan dampak yang cukup serius terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah datar. Sejak awal tahun 1999 secara perlahan-lahan kondisi tersebut telah menunjukan perbaikan, namun sampai tahun 2002 laju pertwnbuhannya masih rendah dibanding tahun-tahun sebelum tetjadinya krisis ekonomi. Membaiknya kinerja pembangunan ekonomi ini disebabkan disebabkan oleh karena kondisi sosial, politik, budaya maupun keamanan telah mulai kondusif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan pertwnbuhan ekonomi dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2005 belum mampu menunjukan kondisi ekonomi pulih seperti sebelum krisis, namun pertumbuhan positif dan stabilitas sosial politik yang ditunjukan pada tahun 1999 sampai 2005 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun me~datang sehingga program pengentasan kemiskinan dapat terlaksana dengan baik di Kabupaten Tanah Datar di bandingkan dengan sebelum terjadinya krisis ekonomi.
47
Tabel 4.6. Laju Pertumbuhan per Sektor Ekonomi PDRBHK 2000 Kabupaten Tanah Datar Tahun 200~2004 (%•) No.
Lapangan Usaha
I
Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, gas dan air bersih Bangunan Perdagangan, hotel dan restoran Pengangkutan dan tl-komunikasi Keuangan, persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-Jasa 9. Sumber: BPS Kabupaten Tanah Dalar, 2005 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Tahun
Sektor
2000
2001
2002
2003
2004
3,73 0,99 3,21 13,93 0,43 3,25 3,63 3,24
3,12 1,41 2,94 15,44 3,08 4,04 3,94 2,12
2,26 1,27 6,64 13,56 3,60 4,09 5,43 3,49
4,26 1,44 6,88 13,93 3,97 4,53 5,36 4,16
4,95 3,76 6,80 10,47 4,15 4,71 6,92 5,79
3,31
3,52
4,78
4,83
4,01
Tabel 4.6 menunjukkan perkembangan pertumbuhan per sektor ekonomi pembentuk PDRB Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2000-2004. Sektorsektor yang menunjukan peningkatan pertwnbuhan cukup tinggi tahun 2004 adalah sektor pertambangan dan penggalian yang meningkat dari 1,44 % pada tahun 2003 menjadi 3,76 % pada tahun 2004, kemudian sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan meningkat dari 4,16 % menjadi 5,79 %, selanjutnya sektor pengangkutan dan komunikasi meningkat dari 5,36% menjadi 6,92 %. Sedangkan yang mengalami penurunan tajam adalah sektor listrik, gas dan air bersih yang turun dari 13,93 % tahun 2003 menjadi 10,47% tahun 2004. Secara umum hampir semua sektor dalam PDRB mengalami laju pertumbuhan yang meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun 2000.
48
4.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar a. Perkembangan Pengeluaran Tahun 1994-2003 (APBD Konvensional ) Pengeluaran pemerintah Kabupaten Tanah Datar baik belanja rutin maupun belanja pembangunan cendrung meningkat dari tahun ketahun, yang paling mencolok kenaikannya adalah belanja rutin pada tahun 2001 dibandingkan dengan belanja rutin tahun 2000 ini mangalami kenaikan hampir tiga kali lipat, hal ini disebabkan oleh penggantian perhitungan tahun anggaran yang pada tahun 2000 hanya tiga triwulan yang dimulai bulan April sampai Desember 2000, dan juga disebabkan oleh otonomi daerah yaitu dengan diserahkannya sebagian kewenangan pusat ke daerah maka secara otomatis dana pelaksanaan kegiatan turut diserahkan ke daerah. Demikian juga halnya dengan belanja pembangunan yang meningkat terutama pada tahun 2000, 2001 dan 2002, seperti terlihat pada Tabel4.7.
Tabel4.7. Perkembangan Belanja pada APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 1994-2002 (Rp.) Belanja
Tahun Anggaran Rutin 1994/1995 20.048.770,00 1995/1996 23.167.343,00 199611996 7.695.390,00 1997/1998 8.849.589,00 1998/1999 37.571.969,00 1999/2000 51.961.133,00 2000 50.224.851,56 2001 130.606.694,.68 2002 149.513.618.,91 Sumber : BPS Kabupalen Tanah Dalar, 2005
Pembangunan 8.852.253,00 8.286.522,00 10.129.690,00 14.139.762,00 11.188.246,00 25.339.552,00 18.797.313,00 24.973.222,17 51.864.388,74
Total 28.901.023,00 31.453.865,00 17.825.080,00 22.989.351,00 48.760.215,00 77.300.685,00 69.022.164,56 155.579.916,85 201.378.007,65
Dari Tabel 4.7 dapat di lihat bahwa perkembangan belanja pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengalami fluktuasi, karena setelah dilaksanakannya otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang 22 tahun 1999, belanja belanja
49 pemerintah tahun 2000 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun anggaran 1999/2UOO ini disebabkan karena mulai tahun 2000 perhitungan tahunaanggaran berdasarkan tahun takwim bukan atas dasar tahun anggran seperti sebelumnya, jadi pada tahun 2000 belanja diperlukan hanya untuk 3 triwulan terhitung April sampai denga·n Desernber 2000. Setelah tahun 2000 belanja pemerintah naik kembali bahkan cukup tinggi, ini disebabkan karena peningkatan jumlah anggaran diiringi dengan penyerahan wewenang untuk mengalokasikan anggaran tersebut sesuai dengan kebijakan dan prioritas pernbangunan daerah. Hal ini mernberikan darnpak yang baik bagi perkernbangan daerah, karena dearah dapat menentukan dan melaksanakan program yang telah di prioritaskan dan bersifat urgen.
b. Perkembangan Belanja Tahun 2003-2005 ( APBD Kinerja)
Belanja Aparatur Daerah Sejak tahun 2003 sistim penganggaran
dalam penyusunan anggaran
pendapatan dan belanja berobah dari cara konvensional atau cara biasa menjadi anggaran Kinerja, bila dalam sistim terdahulu belanja pemerintah dibagi atas belanja rutin dan belanja pernbangunan tapi sekarang pembagiannya adalah belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik, dalam belanja publik tidak lagi dibagi berdasarkan sektor pembangunan tapi berdasarkan fungsi dan penanggungjawab kegiatan. Perkembangan belanja aparatur dan belanja pelayanan publik di Kabupaten Tanah datar dapat dilihat pada Tabel4.8 dan 4.9.
50
Tabel 4.8. Perkembangan Belanja Aparatur Daerah pada APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003-2005 (Rp.) Tahun Anggaran
Belanja Aparatur Daerah BAU
BM
BOP
Total
2003
18.751.789.260
8.029.947.752,50
21.823.757.705
48.605.494.717,5
2004
16.726.679.169
7.572.094.486,00
19.493.727.250
43.792.500.905,0
2005
20.466.620.525
8.440.494.200,00
29.108.718.150
58.015.832.875,0
Ket. BA U: Belanja Administrsi Umum BOP : Beko?ia Operasional BM : Belanja Modal Sumber : Bappeda Kabupaten Tanah Datar, 2005
- Belanja Pelayanan Publik Tabel 4.9. Perkembangan Belanja Pelayanan Publik pada APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003- 2005 (Rp.) TA
Belanja Pelayanan Publik
BAU
BOP
BM
BeL
B~HasU
dan Bant. Keu
Total
BelanjaTak Tenangka
2003
171.813.593.894,00
17.388.003.056
46.224.274.452
21.787.189.875
1.000.000.000,00
204.213.277,000.
2004
142.737.583,82
17.388.917.909
35.584.992.635
25.449.867.587
1. 715.522.328,38
222.876.883.798.
2005
153.477.075.556,00
I 5. 794.135.384
39.676.511.418
1.000.000.000,00
232.561.558.358.
22.613 .876.000
,
Sumber: Bappeda Kabupaten Tanah Datar, 2005
Beberapa pennasalahan yang dihadapi dari sisi pengelolaan pengeluaran atau belanja pemerintah di Kabupaten Tanah Datar adalah antara lain: a. Belum semua kegiatan yang direncanakan dan diperlukan bagi percepatan pembangunan daerah dapat didukung pembiayaannya, karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah b. Masih relatif besarnya alokasi belanja administrasi umum pemerintah yang harus disediakan sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah. Selanjutnya paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang baik juga membagi domain kepada kegiatan pemerintah kedalam tiga sektor I) sektor pemerintah, 2) sektor dunia usaha, dan 3) sektor masyarakat. Sektor pemerintah berkaitan dengan pengarahan kebijakan/pengaturan dan pengendalian kehidupan
51 masyarakat. Sektor bisnis menyangkut penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan melalui kegiatan-kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa. Sektor masyarakat berurusan dengan hal-hal yang menyangkut aktifitas untuk menjaga dan mengembangkan aturan main dan etika dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik. Untuk sektor pemerintahan, pengelolaan belanja pada tahun 2003 sampai dengan 2005 ter<;ermin dalam APBD Kabupaten Tanah Datar tahun 2003, 2004 dan 2005.
Tabel4.10. Pengelolaan Belanja Menurut Fungsi pada APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 - 2005 No.
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
9.
10.
Fungsi Pelayanan Umum Perumahan dan Fasilitas Umum Pendidikan Kesehatan Ekonomi Pariwisata dan Budaya Agama Perlindungan so sial Ketertiban dan Kearn an an Lingkungan Hid up Jumlah
2003 Rp.
e/o
2004 Rp.
e/o
2005 Rp.
e/o
195.408.471.903
77,24
211.090.292.399
79,79
236.382.885.270
82,12
39.370.142.096
15,61
29.890.585.467
11,30
19.434.215.500
7,35
9.925.427.950 1.984.004.150 335.048.750 4.002.445.500
3,93 0,75 0,13 1,59
13.717.569.257 3.201.001.170 258.056.800 4.365.328.500
5,18 I ,21 0,10 1,65
17.487.618.499 9.104.165.100 434.212.500 1.567.200.000
6,61 3,44 0,16 0,59
121.926.500 1.427.091.905
0,05 0,57
263.686.000 1.444.497.350
0,10 0,55
3.360. 794.780 1. 976.250.000
1,27 0,75
238.900.000
0,09
192.437.510
0,07
78.673.250
0,03
95.097.240
0,04
149.837.250
0,06
751.376.734
0,28
252.818.555.994
100
264.573.273.703
100
290.577.391.233
100
Sumber : Bappeda Kabupaten Tanah Datar ( 2006)
Dari Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa fungsi pelayanan urn urn merupakan prioritas belanja terbesar, fungsi pendidikan juga mendapatkan alokasi belanja yang cukup besar, hal ini d.isebabkan tidak terlepas dari kurangnya sumber daya alam yang d.imiliki oleh Kabupaten Tanah Datar, maka d.ibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menggerakan sumber daya alam yang terbatas tersebut sehingga dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat demi
52 mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Tanah Datar dan tujuan negara pada umumnya. Sedangkan untuk menunjang basis perekonomian masyarakat, pemerintah daerah mengalokasikan belanja yang cukup tinggi di bidang pertanian, koperasi, perindustrian, perdagangan
d~n
pertarnbangan. Sedangkan fungsi-fungsi lainnya
mendapatkan alokasi belanja yang bervariasi setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan dan kemarnpuan keuangan daerah. Penanggulangan
kemiskinan
rnerupakan
program
prioritas
bagi
pernerintah Kabupaten Tanah Datar dalarn rangka rneningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cukup banyak program dan kegiatan yang dilakukan dalam upaya penanggulangan kerniskinan, baik melalui dana APBN maupun APBD. Salah satu program yang sangat populer adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang sasaran akhimya adalah pengentasan kemiskinan, selarna periode tahun 2000 sampai dengan 2004 untuk meningkatkan pelayanan bidang ekonomi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat telah dikucurkan bantuan modal baik berupa bantuan maupun pinjaman, seperti tergambar dalam Tabel 4.11.
53 Tabel 4.11. Jumlah Bantuan Modal untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tahun 2000-2004 Jenis Program
Tahun
Somber Dana
Jumlah Modal (Ro.)
2000
1. 2. 3. 4. 5.
6.
PDM-DKE Pemberdayaan Kelompok Tani Penguatan Modal USP/KSP-LKM Pinjaman Dana Bergulir Industri Pinjaman Dana Bergulir Perdagangan KebunBibit
APBN APBN Subsidi BBM APBD APBD APBD
Jumlah I 2001
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 2002
I. 2. 3. 4. 5.
kl.
Pengembangan Wilayah Kritis Simpan Pinjam ( KUBA) Lumbung Pangan Sapi Bibit dan Krewan Kebun Bibit Penguatan Modal USP/KSP-LKM Pinjaman Dana Bergulir Industri Pinjaman Dana Bergulir Usaha Bantuan Modal Panti Asuhan Pemberdayaan perempuan ( KUBE WPKS ) Peningkatan Partisipasi Sos.Masyarakat Penyertaan Modal Bergulir di Bank Nagari Pembinaan Keluarga Sakinah
.
APBD APBN APBN APBN APBD APBDI APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Jumlah n
PKPM Kebun Bibit Penguatan Modal USP/KSP-LKM Kelompopk Belajar Usaha KUKESRAJKPKU-PLUS Pen~atan Modal pada BPR
APBD APBD Subsidi BBM APBD YUSM APBD
· Jumlahll 2003
5. 6. 7. 8. 9.
Lumbung Pangan /PKPM KebunBibit Penguatan Modal USP/KSP-LKM Pemantapan Pengendalian Ekspor & Pertanian Penyaluran TKI ke Luar Negeri Bantuan Modal Panti Asuhan Bantuan UEP Anak Terlantar KUBE Keluarga Mandiri ( KMM ) Usaha simpan Pinjam Jamaah Mesjid
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Lumbung Pangan PKPM Dana Talangan Pembelian Gabah Petani Pembinaan & Pemngembangan Temak Pembuatan Persemaian Pengembangan Sapi Bibit I Penggemukan Sapi
1.
2. 3. 4.
APBD APBD Subsidi-BBM APBN APBD APBD APBD APBD APBD
Jumlah IV 2004
Jumlah V Total I + II + III + IV +V Sumber: Bappeda Kabupalen Tanah Dalar, 2005
APBN APBN APBN APBN APBD APBD
922.109.000 2.535. 700.000 1.050.000.000 203.950.000 12.000.000 20.000.000 4.923. 759.000 44.000.000 51.000.000 225.000.000 600.000.000 9.425.000 540.000.000 48.300.000 18.000.000 35.850.000 17.000.000 65.000.000 980.000.000 13.000.000 2.646.575.000 137.000.000 98.924.300 720.000.000 215.471.000 817.000.000 500.000.000 2.448.395.300 100.000.000 148.386.450 400.000.000 424.850.000 135.000.000 30.000.000 15.000.000 10.000.000 225.000.000 1.488.236.450 125.000.000 375.000.000 1.200.000.000 270.000.000 10.500.000 296.796.000 2.277.296.000 13.486.511.750
54 Dari Tabel 4.11 dapat dilihat tingkat pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, terlihat perhatian yang besar tetap pada sektor pertanian. Bantuan modal yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya difasilitasi oleh APBD Kabupaten Tanah Datar, APBD Propinsi dan APBN, namun juga dari lembaga keuangan lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa perhatian pemerintah Kabupaten Tanah Datar lebih banyak diarahkan pada sektor pertanian dikarenakan sebagaian besar penduduknya menggantungkan hidup dari pertanian, berbagai upaya pemerintah untuk menggenjot pertanian untuk lebih maju dan bisa menjadi tambahan pendapatan bagi penduduk.
BABV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
5.1. Hasil Pengujian Model Berdasarkan hasil regresi dari pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan dengan menggunakan model umum regresi melalui metoda enter yaitu metode analisis biasa dimana semua variabel bebas dimasukan sebagai variabel prediktor tidak melihat apakah variabel tersebut berpengaruh besar atau kecil terhadap variabel terikat, maka dianalisis bentuk dan ~
hubungan masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis penafsiran hasil regresi yang dihasilkan adalah sebagai berik.-ut : a. Hasil regresi dari keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat Dari hasil regresi secara keseluruhan koefisien determinan (R2) yang dihasilkan adalah sebesar 0.791, ini menunjukan bahwa sebanyak 79,10% variasi perubahanjumlah keluarga miskin (Pm) dapat diterangkan oleh variasi perubahan pertumbuhan ekonomi (X 1) dan pengeluaran pemerintah (X2), dengan kata lain sebesar 20,90 % variasi perubahan variabel lain yang tidak dimasukan kedalam model analisis, yang berarti veriabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen dalam hal ini jumlah KK miskin.
56
Tabel5.1. Basil Estimasi Pengaruh Variabel Bebas Terhadap KK miskin Variabel Bebas
KoeriSien
T - Statistik
Konstanta
-2,160
-1,085
Pertumbuhan Ekonomi
0,061
2,496
Ln Pengeluaran Pemerintah
0,434
5,510
N
= 12
R
= 0,889
R2
=0,791
Adj. R2
= 0,
F- statistik = 17,042 Data diolah Tahun 1994 -2005
Sum her : Data dwlah
Hasil regresi yang diperlihatkan pada Tabel 5.1, didapat persamaan sebagai berikut : ln Pm
=
-2,160 + 0,061 X 1 + 0,434ln X2
Pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diterangkan sebagai berikut : Setiap kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi akan menaikan jumlah KK miskin sebanyak 0,061 %. Setiap kenaikan pengel uaran pemerintah sebanyak 1 % akan menurunkan jumlah KK miskin sebanyak 0,434 %. Pengujian secara keseluruhan dengan menggunakan F test yang digunakan untuk melihat pengujian tingkat signifikan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat secara keselufl:lhan. Pengujian ini menghasilkan F hitung sebesar 17,042, sedangkan F tabelnya adalah sebesar 4,46 pada tingkat derajat kepercayaan 95 %. Hasil pengujian ini menunjukan F hitung lebih besar dari F tabel, ini berarti bahwa variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi dan
57
pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi perubahan jumlah KK miskin pada tingkat kepercayaan 95 %. Selanjutnya hasil pengujian statistik dari persentase pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai t hitung sebesar 2,496, sedangkan nilai t tabel adalah 2,262, angka ini menunjukan tingkat signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan KK miskin karena t hitung lebih besar dari t tabel. Sedangkan hasil pengujian statistik untuk t hitung dari pengeluaran pemerintah adalah 5,510 nilai ini lebih besar dari nilai t tabel 2,262, kenyataan ini memmjukan bahwa pengeluaran pemerintah signifikan mempengaruhi jumlah KK miskin apabila diuji secara bersama-sama dengan variabel bebas lainnya. Dari hasil regresi diatas didapat bahwa kedua variabel bebas signifikan mempengaruhi variabel terikat, dan dari uji hipotesis kedua variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah bisa dikatakan bahwa keduanya berpengaruh terhadap penduduk miskin dengan hubungan yang positif. Hasil perhitungan elastisitas antara KK miskin dengan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah dengan menggunakan rumus elastisitas didapat hasil sebagai berikut : - Growth Elasticity of Poverty = 0,027 -Budget Elasticity of Poverty
=
1,214
Hasil perhitungan nilai elastisitas pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah KK miskin menunjukan huburigan yang positif, hal ini berarti bahwa setiap kenaikan 1% pertrumbuhan ekonomi akan menaikan 0,027% jumlah KK miskin, begitu juga dengan pengaruh pengluaran pemerintah terhadap jumlah Kk.
58
miskin yang berhubungan positif, dimana setiap kenaikan 1% pengeluaran pemerintah akan menambahjumlah KK miskin sebanyak 1,214%.
5.2 Kesimpulan Basil regresi Dari hasil regresi diatas dapat dilihat bahwa di Kabupaten Tanah Datar pertumbuhan ekonomi signifikan mempengaruhi jumlah KK miskin, dengan hubungan yang positif, yaitu kenaikan pertumbuhan ekonomi akan diikuti juga oleh kenaikan KK miskin, keadaan ini bertentangan dengan yang keadaan yang semestinya
bahwa
pertumbuhan
ekonomi
berhubungan
negatif dengan
kemiskinan, dimana kenaikan pertumbuhan ekonomi seharusnya akan diikuti dengan penurunan jumlah KK miskin. Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar belum bisa dikatakan mampu menurunkan tingkat kemiskinan, walaupun mempunyai hubungan yang signifikan tapi tidak bisa menurunkanjumlah KK miskin. Menurut Taifur hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan teori dan bukti empiris. Sampai saat ini terdapat dua ketetapan yang jelas tentang hubungan kedua variabel tersebut. Pertama, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu yang penting tetapi tidak mencukupi untuk mengurangi kemiskinan, artinya pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis
dapat mengurangt kemiskinan. Kedua,
pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi atau meningkatkan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh berbagai variabel yang beroperasi antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan.
59
Dari pendapat diatas dapat dianalisis bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar dapat meningkatkan kemiskinan, dengan adanya variabel yang beroperasi antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, hila dilihat rentang waktu dari tahun 1994 sampai dengan 2005, banyak teijadi peristiwa ekonomi yang membuat perekonomian menjadi tidak stabil, seperti adanya krisis ekonomi pada akhir 1997 dan tahun 1998, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah datar berada dibawah nol, sehingga dengan keadaan yang tidak stabil tersebut dan tingkat keamanan yang juga tidak menguntungkan dan banyaknya terjadi pengangguran akibat banyaknya perusahaan yang tidak mampu beroperasi lagi, sehingga hal ini menyebabkan penurunan tingkat pendapatan masyarakat, sehingga menurunkan daya beli penduduk miskin, sementara pengeluaran untuk kebutuhan hidup semakin semakin meningkat sehingga kemiskinan semakin menjadi. Jadi salah satu variabel penyebab kemiskinan adalah adanya pengaruh keadaan siklus ekonomi. Jadi walaupun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar mengalami kenaikan setelah teijadinya krisis ekonomi tapi pertumbuhannya sangat kecil sementara pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Dari data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar di peroleh tingkat pertumbuhan Kabupaten Tanah Datar dari tahun ketahun walaupun mengalami kenaikan tapi rendah, hal ini bisa saja menyebabkan mengapa pertumbuhan ekonomi bisa berhubungan positif dengan kemiskinan di kabupaten Tanah Datar seperti yang di kemukakan oleh Taifur (2005).
60
Hasil pengujian ini tidak sama atau bertentangan dengan hasil studi yang telah dilakukan oleh. Sumarto (2002) dari SMERU Research Institute. Hasil studinya menemukan : (1) terdapat hubungan negatif yang sangat kuat antara pertumbuhan dan kemiskinan, ketika ekonomi tumbuh, kemiskinan berkurang, namun ketika perekonomian mengalami kontraksi pertumbuhan kemiskinan meningkat lagi, (2) pertumbuhan tidak mengurangi kemiskinan secara permanen, (3) pertumbuhan secara kontemporer dapat mengurangi kemiskinan, sehingga pertumbuhan yang berkelanjutan penting untuk mengurangi kemiskinan, (4) pengurangan ketimpangan mengurangi kemiskinan secara signifikan, sehingga sangat penting untuk mencegah pertumbuhan yang meningkatkan ketimpangan, dan ( 5) memberikan hak atas properti dan memberikan akses terhadap kapital untuk golongan masyarakat miskin. Perbedaan terutama pada hasil studi pertama yang menyatakan terdapatnya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi degan kemiskinan, hal ini bertolak belakang dengan hasil yang diperoleh bahwa terdapatnya hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan di kabupaten Tanah Datar. Dari sisi pengeluaran pemerintah sesuai dengan hasil studi yang dilakukan oleh Shenggen Fan, Peter Hazell dan Sukhadeo Thorat (1999), dalam penelitian tentang
hubungan
pengeluaran
pemerintah,
pertumbuhan
ekonomi
dan
kemiskinan di India periode 1970- 1995, yang mendapatkan bahwa pengeluaran pemerintah terutama dalam bidang infrastruktur ( penyediaan jalan, saluran irigasi dan listrik ) b.idang teknologi dan teknologi penelitian peningkatan produksi hasil pertanian terhadap peningkatan pendapatan penduduk miskin dan peningkatan
61
produktifitas hasil pertanian daerah pedesaan di India, diperoleh bahwa pengeluaran
pemerintah
bidang
infrastruktur,
penelitian
pertanian,
dan
pengembangannya yang ditujukan terhadap masyarakat di pedesaan memberikan dampak yang besar terhadap pengurangan kemiskinan di daerah pedesaan, namun demikian di Kabupaten Tanah Datar secara umum pengeluaran pemerintah tidak mengurangi kemiskinan. Hal ini bisa teijadi karena sebagian besar pengeluaran pemerintah sebenamya diserap oleh pengeluaran rutin bukan pengeluaran untuk pembangunan. Dari basil tersebut diatas dapat dianalisa bahwa keseluruhan variabel bcbas · diatas dalam hal ini adalah pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah sangat erat hubungannya dengan pengentasan kemiskinan, tapi walaupun demikian tidak cukup untuk bisa secara langsung mengentaskan kemiskinan, karena sangat kompleksnya permasalahan kemiskinan dan banyaknya faktor-faktor lain yang ikut berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah dengan kemiskinan.
Jadi keseluruhan variabel bebas diatas penting untuk pengentasan kemiskinan namun tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan, diperlukan faktor-faktor lain agar bisa secara komprehensif mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar. Dari hasil perhitungan elastisitas pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar di peroleh angka elastitisitas untuk Growth elasticity of poverty 0,027, ini menunjukan bahwa nilai elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi
62
cendrung inelastis maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar memerlukan perencanaan yang lebih baik lagi, hal ini disebabkan diperlukannya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar untuk mengurangi angka kemiskinan. Sedangkan angka untUk Budget elasticity of poverty didapat 1,214, ini Juga menunjukan hubungan yang positif dimana setiap kenaikan pengluaran pemerintah akan menaikan juga jumlah KK miskin, maka diperlukan juga perencanaan anggaran yang baik agar setiap pengel uaran pemerintah seharusnya bisa menurunkanjumlah KK miskin di Kabupaten Tanah Datar. Namun ukuran elastisitas kemiskinan tidak begitu kuat untuk bisa menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan. Menurut Kakwani dalam Taifur (2005) pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap keniskinan ditentukan oleh komponen pendapatan yang diterima oleh rumah tangga. Secara umum pendapatan rumah tangga dapat dibedakan atas komponen pendapatan pasar (market income components) dan pemberian pemerintah (government transfer). Dalam konteks ini pertumbuhan ekonomi hanya akan mempengaruhi komponen pendapatan pasar seperti upah dan gaji (wage and salary), bukan terhadap pendapatan secara keseluruhan.Oleh sebab itu pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan perlu dikaji dari segi perubahan yang teijadi pada komponen pendapatan mekanisme pasar.
63
5.3. Implikasi Kebijakan Dari basil penelitian didapatkan beberapa kemungkinan yang dapat dijadikan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan dilihat dari hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2005 meningkat lebih dari 50%, hal ini disebabkan oleh penetapan pemerintah mengenai garis kemiskinan nasional sebesar Rp 175 ribu perkapita yang dikeluarkan seiring dengan kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi dari subsidi BBM yang dikurangi. Jadi jumlah KK miskin juga dipengaruhi oleh salah satunya adalah kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar untuk tahun-tahun yang akan datang dapat lebih tinggi, agar hal ini dilihat dari laju pertumbuhan penduduk terus menurun menjadi 0,40 % setiap tahunnya, maka pendapatan perkapita Kabupaten Tanah Datar dengan harga konstan 2000 diperkirakan meningkat rata-rata 4,23 %
setiap tahunnya, dengan mengasumsikan bahwa
tingkat inflasi akan mulai menurun, dengan kondisi demikian ekonomi Kabupaten Tanah Datar untuk tahun-tahun yang akan datang sudah semakin baik dan stabil serta bertumbuh dengan cepat. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat mengentaskan kemiskianan, maka arah pembangunan Kabupaten Tanah Datar dilihat dari keunggulan daerah dan daya saing daerah dilakukan penguatan struktur ekonomi. Struktur ekonomi cendrung masih lemah sebab produksi pertanian belum
64
didukung pengembangan oleh industri pengolahan dan jasa-jasa lainnya. Oleh sebab itu perlu perubahan arah pembangunan daerah dengan penguatan struktur ekonomi yang menyelaraskan perkembangan sektor primer, sekunder dan tersier. Apabila sektor pertanian tetap dipertahankan sebagai sektor basis ekonomi daerah maka pembangunannya diarahkan kepada pengembangan agroindustri dan agrobisnis. Nilai tambah semakin banyak dinikmati pelaku ekonomi lokal karena skala lebih besar dan lingkup ekonominya lebih luas. Perubahan struktur ekonomi memberikan gambaran tentang upaya modernisasi perekonomian melalui industrialisasi. Proses ini mengaitkan pengembangan antar sektor dan antar wilayah serta lintas sektor dan lintas \vilayah sehingga tercapai keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan. Dilihat dari segi pengeluaran pemerintah maka ada lima jenis kebutuhan dasar manusia ·yang harus dipenuhi yaitu makanan, kesehatan, pendidikan, perumahan dan keamanan. Kelima kebutuhan dasar tersebut harus terpenuhi sesuai standar pelayanan sehngga diperlukan kebijakan untuk kelompok termiskin dan miskin. Kelimanya berkrutan dengan tingkat kesejahteraan dimana keluarga yang tidak mampu memenuhinya sesuai standar kebutuhan termasuk kategori miskin, oleh sebab itu prioritas pemenuhan kebutuhan dasar menyangkut upaya pengurangan kemiskinan yang sistematis dan berkelanjutan. Negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar sedangkan kelompok miskin lainnya merupakan tanggung jawab bersama. Ada berbagai kebijakan publik untuk mengatasi kemiskinan yaitu melalui pendekatan keluarga dan lingkungan sosial. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam
65
menanggulangi kemiskinan adalah pemberian subsidi langsung. Kebijakan subsidi
1m
harus
bersifat
mendidik.
Mekanismenya
diarahkan
kepada
upaya
pemberdayaan dan kemandirian keluarga miskin sehingga lepas dari kemiskinan. Dalam jangka panjang subsidi harus berganti dengan dana jaminan sosial dengan kewajiban tertentu. Prioritas pembangunan di Kabupaten Tanah Datar adalah memenuhi lima kebutuhan dasar tersebut. Sasaran ini dicapai melalui program ketahanan pangan, peningkatan akses dan pemerataan pendidikan dasar, dan pelayanan kesehatan masyarakat serta perumahan rakyat. Pencapaian sasaran harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Dari hasil penelitian didapat kemungkinan yang dapat dijadikan bahan kebijakan oleh pemerintah daerah kabupaten Tanah Datar; pertama, melakukan identifikasi terhadap sektor-sektor potensial dalam kaitannya dengan kebijakan pengentasan kemiskinan; kedua, perhatian lebih terhadap kecamatan atau nagari yang rumah tangga miskinnya lebih banyak dengan menggali potensi yang dimilki agar pertumbuhan ekonomi didaerah tersebut bisa ditingkatkan untuk pengentasan kemiskinan.
BABVI
PENUTUP
6.1. Kesimpulan Berdasarkan deskripsi dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab akbir ini dapat diambil kesimpulan dari basil penelitian bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan, dan mempunyai hubungan yang cukup kuat, ini diperlibatkan oleb hasil regresi dan uji statistik yang dilakukan, dengan data 12 tabun terakhir (1994-2005) yang digunakan, didapat hasil yaitu dengan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi maka akan menaikan jumlah KK miskin, hubung{ll kedua variabel tersebut adalah berhubungan positif, demikian juga sebaliknya bila pertumbuhan ekonomi menurun akan menurunkan jumlah KK miskin, basil uji hipotesa memperlihatkan basil yaitu ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah KK miskin, ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mempunyai hubungan yang nyata. Tapi hasil penelitian yang didapat tidaklah sebagaimana harusnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan KK miskin yaitu antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan seharusnya berhubungan negatif atau berhubungan terbalik, dimana ketika pertumbuhan ekonomi meningkat atau mengalami kenaikan maka akan terjadi penurunan dalam jumlah KK miskin. Jadi hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah faktor penentu atau faktor yang mempunyai pengaruh yang langsung terhadap kemiskinan sehingga
67
tidak sepenuhnya bisa mengurangi kemiskinan, dan ini menunjukan juga bahwa kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi atau pertumbuhan ekonomi tidak secara langsung bisa berpengaruh terhadap kemiskinan. Pengeluaran pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga menunjukan hasil yang berpengaruh terhadap jumlah KK miskin, yaitu dengan bertambahnya pengeluaran pemerintah akan menaikan jumlah KK miskin, hal ini juga tidak sesuai dengan keadaan yang seharusnya, dimana semakin besar pengeluaran pemerintah akan semakin menekanjumlah penduduk miskin. Dari kesimpulan diatas bisa dijelaskan bahwa persoalan kemiskinan adalah persoalan yang sangat kompleks, tidak bisa di selesaikan dengan hanya beberapa faktor, tapi sangat banyak faktor yang berperan dalam kemiskinan tersebut. Baik pertumbuhan ekonomi maupun pengeluaran pemerintah belumlah bisa mewakili seluruh variabel yang bisa menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar dan banyaknya faktor-faktor lain yang berada diantara variabel bebas dengan variabel terikat.
Untuk mengoptimalkan kedua variabel tersebut dalam
mengentaskan kemiskinan maka diperlukan komitmen dan perhatian serta adanya langkah-langkah konkrit dalam kebijakan pemerintah yang dilaksanakan bersama masyarakat dengan bersungguh-sungguh yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar
68
6.2. Saran Dari hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan dapat diberikan beberapa
saran yang
pengentasan kemiskinan
mendukung
untuk
pengambilan kebijakan dalam
di Kabupaten Tanah Datar, yang antara lain
diperlukannya langkah nyata dari pemerintah daerah untuk dapat mempercepat program pengentasan kemiskinan, salah satunya adalah dengan kebijakan anggaran yang digunakan dengan mengalokasikan pengeluaran pemerintah dengan sasaran untuk mengurangi penduduk miskin, sehingga belanja pemerintah yang dialokasikan dapat mengurangi penduduk miskin. Upaya langsung yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membantu mayarakat miskin untuk dapat keluar dari kemiskinannya adalah dengan pemberian modal dalam bentuk kredit lunak kepada penduduk miskin terutama di kecamatan atau nagari yang banyak rumah tangga miskinnya, karena ini bisa langsung diberikan kepada penduduk miskin, ini dimaksudkan agar mereka dapat melakukan usaha-usaha dalam peningkatan taraf kehidupannya, dengan adanya usaha yang dilakukan akan bisa mendorong kreatifitas dan usaha untuk meningkatkan taraf hidup. Selain itu dari banyaknya dana yang sudah di kucurkan oleh Pemerintah untuk masyarakat yang melakukan usaha kecil dan menengah yang tujuan sebenarnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil, tapi masih banyak ditemukan pengembalian yang macet dan ketidak tepatan sasaran, sehingga tujuan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai dengan baik, untuk itu diperlukan pembentukan semacam Lembaga Keuangan Mikro (LKM) ditingkat lokal yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan ditunjang
69
oleh tersedianya dana yang memadai dalam jangka panjang, karena dengan terbentuknya lembaga ini target dan sasaran dapat dicapai dengan baik. Kemudian dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi diharapkan kebijakan pemerintah untuk tidak hanya terfokus pada bagaimana untuk meningkatkan pertumbuhan semata tapi haruslah memusatkan perhatian pada ketimpangan pemerataan dan pengurangan kemiskinan.
DAFTARPUSTAKA
Arsyad, Lincolin, (1999), Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, BPFE UGM. Yogyakarta Asra, Abuzar, (2000), Poverty and Inequality in indonesia : Estimates, decomposition and Key Issues, dalam Journal of The Asia Pasific Economy,(vol. 5, number 1 & 2, 2000) Esmara, Hendra, (1986), Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta. Fan, Shenggen, et al.(1999), Lingkages Between Government Spending, Growth and Poverty in Rural in India [Http://ifpri.org/pubs/abstract/110/rr1IO.pdf] download April,2006. Hill, Hal, (2000), Ekonomi Indonesia, Murai Kencana Husain, Ishrat (2004 ), Finance, Growth and Poverty - The Experience of Pakistan (http:/www.sbp. org. pk/about/speech/2004/fin_grw_pvrt. pdf), download Agustus, 2006. Jamrah, Alfian, (2005), Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Tanah Datar, Inforkom Tanah Datar Jhingan, M.L,( 2003) Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, PT. Grafindo Persada, Jakarta. Karsten, Luchien, (2003) Enterpreneurship and Small Medium Enterprises, Module: Local Economic Resources Development (LERD) Rijks Universiteit Groningen (RUG) Netherlands. Kartasasmita, G,(1996), Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, CIDES Jakarta. Kuncoro, M, (2004) Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Erlangga Jakarta Kunarjo, (1993), Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan, Universitas Indonesia Jakarta Mangkusoebroto, G, (1999) Ekonomi Publik, BPFE Mankiw, N.Gregory, (2003), Teori Makro Ekonomi,Erlangga Jakarta
71
Pemberantasan Kemiskinan dan Pembangunan Sosial, Mubyarto, (2004 ), PUSTEP-UGM Yogyakarta -----" (2005), Satu Abad Sumpah Pemuda Visi Indonesia 2028, PUSTEP.UGM Yogyakarta _ _ _,(2003) Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, (artikel,April2003) Musgrave & Musgrave, (1991), Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, Erlangga Jakarta. Muhammad, Mar'ie, (2006), Indonesia Bangsa yang Bodoh? ( Bisnis Indonesia, 23 Januari 2006) Narayan, Deepa, (2002) , Voice of The Poor Can Anyone Hear Us ?, Oxford University Press for The World Bank. Oxtafianus, A (2005), Pengaruh Ketersediaan Sarana dan Prasarana Terhadap Kemiskinan di kabupaten Lima Puluh Kota, Tesis PPs Universitas Andalas Padang Pellenberg, Prof, (2003), Regional Economic Development Planning in The Netherlands, Module: Local Economic Resources Development (LERD), Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Netherlands Riyadi dan Bratakusumah, DS, (2005}. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, PT. Gramedia Jakarta. Sahdan, G, (2005), Menanggulangi Kemiskinan Desa, Artikel Ekonomi Rakyat dan Kemiskina~ Maret 2005 Sulekale, Daile Daniel, (2003), Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah, dalam Artikel Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan, 2003 Suparmoko, M, (2002), Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Andi Yogyakarta. Supranto, J, (2000), Teknik Sampling, Rineka Cipta, Jakarta. Sugiarto, Dergibson S, LT Sunaryanto, D S Oetomo, (2001), Teknik Sampling, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Suyatno (1989), Dasar-Dasar Perkreditan, PT. Gramedia Jakarta
72
Taifur, Werry D, (2005), Tinjauan Teoritis Terhadap Kebijakan Pertumbuhan Yang Berpihak Kepada Penduduk Miskin, makalah dalam Seminar Keberpihakan Pertumbuhan Ekonomi Kepada Kelompok Miskin dalam rangka Dies Natalis Universitas Andalas, September 2005. Tan, Firwan, (2005), Pasca Kenaikan BBM Pengentasan Kemiskinan Peran Kepala Daerah Mesti Lebih Diintensitkan, CHESS Jakarta Tarigan, Robinson, (2005), Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta. Tjokroamidjojo,B, (1981), Perencanaan Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta. Todaro, M P, (2000), Pembangunan Ekonomi 1, Bumi Aksara, Jakarta. Wangsa, LMS, (2004), Merebut Hati Rakyat Melalui Nasionalisme, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi, Sumbangan Pemikiran Aburizal Bakrie, PT. Prima Media Pustaka, Jakarta. Warren C. Baum dan Stokes M. Tolbert, (1988), Investasi dalam Pembangunan Pelajaran dari Pengalaman Bank Dunia, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta. Wijaya, Krisna (2002), Analisis Pemberdayaan Usaha Kecil, Pustaka Wirausaha· Muda. Bogor.
Lampi ran Descriptive Statistics Mean 8.97845
Std. Deviation .535726
X1
4.0469
3.33382
12
X2
25.10630
1.042431
12
Pm
N 12
Variables Entered/Remove
Model
1
Variables Entered
Variables Removed
Method Enter
X2,Xf a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: Pm
Model Summarf
Model 1
R .8898
R Square .791
Adjusted R Square .745
Std. Error of the Estimate .270693
Durbin-W atson 1.442
a. Predictors: (Constant), X2, X1 b. Dependent Variable: Pm
ANOVJJP Model 1
Regression
Sum of SQuares 2.498
2
Mean S_quare 1.249
.659
9
.073
3.157
11
Residual Total
df
F 17.042
Sig. .001 8
Slg_. .306 .034 .000
a. Predictors: (Constant), X2, X1 b. Dependent Variable: Pm
CoefficientSS Unstandardized Coefficients Model 1
Standardized Coefficients
B -2.160
Std. Error 1.991
X1
6.144E-02
.025
.382
t -1.085 2.496
X2
.434
.079
.844
5.510
(Constant)
a. Dependent Variable: Pm
Beta
Residuals Statistics" Minimum Predicted Value Residual Std. Predicted Value Std. Residual
Mean
Maximum
8.97845 .00000 .000 .000
9.60156 .40720 1.308 1.504
8.21048 -.53580 -1.612 -1.979
a. Dependent Variable: Pm
Charts Normal P-P Plot of Regression Stand Dependent Variable: Pm 1.00..-----------...
..o _.ci
.75
....
0
0
c .·
~
~
.50
i ,. /:y ~
an
9-/
.>b
.··c
o.oo~..,.: . .· -~--~-~-------~ 0.00
25
.50
Observed Cum Prob
.75
1.00
Std. Deviation
.476498 .244851 1.000 .905
N
12 12 12 12
